BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN PUSTAKA 1. Stewardship Theory Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principal nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan

11

http://digilib.mercubuana.ac.id/

12

memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Pada Stewardship Theory, model of man ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku self serving dan pro-organisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) perkembangannya,

akuntansi

organisasi

yang sejak awal

sektor

publik

telah

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan


13

antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver)

berjalannya

transaksi bergerak kearah yang semakin

kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Kondisi semakin

kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri

fungsi-fungsi

pengelolaan.

Pemisahan

antara

fungsi

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai

keterbatasan,

pemilik

sumber

daya

(capital

suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions of stewardship theory) ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Teori Stewardship Manager as Approach to Governance Model of human behaviour Manager Motivated by Manager-Principal Interst

Stewards Sociological and Psychological Collectivistic, proorganizational,trustworthy Principal objectives Convergence


14

Structures That Facilitate an Empower Owner Attitude Risk-Propensity The Principal-Manager Trust Relationship Relly on

(Sumber : Podrug, 2011)

Stewardship

Theory difokuskan

pada intrinsic

reward (penghargaan yang hakiki) yang tidak dapat diubah dengan mudah. Penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, prestasi, asosiasi, dan aktualisasi diri. Pada titik terendah dalam hubungan stewardship pada hakikatnya memotivasi untuk bekerja keras untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata. Stewardship lebih difokuskan pada tingginya kebutuhan

pada

hierarki

Maslow

(1970),

kebutuhan

untuk

berkembang (Alderfer, 1972) atas prestasi dan kebutuhan untuk berkumpul oleh Mc Clelland (1975) dan Mc Cregor (1906). Dalam karakteristik

hubungannya

dengan

motivasi

pekerja,

model

jabatan Hockman dan Oldhan (1975,1976,1980)

mengemukakan bahwa ada tiga keadaan yang bersifat psikologi yaitu pengalaman memahami pekerjaan, pengalaman bertanggungjawab atas hasil, dan pemahaman atas hubungan yang nyata. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat

pertanggungjawaban

keuangan


yang

diamanahkan

15

kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik

maupun

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (pembuat laporan keuangan

dan auditor internal)

mengarahkan semua

kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. 2. Teori Psikologi Kognitif Psikologi kognitif adalah bagan kajian studi ilmiah mengenai proes-proses mental atau pikiran. Bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan dan ditrasformasikan sebagai pengetahuan. Psikologi kognitif juga disebut psikologi pemrosesan informasi. Prinsip teori psikologi kognitif adalah insight, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan antara bagian-bagian didalam suatu situasi masalah. Teori kognitif merupakan proses untuk mengetahui sesuatu atau belajar yang dipandang sebagai suatu usaha untuk memahami sesuatu. Pengertian lain menyebutkan bahwa teori kognitif merupakan cara mempersepsikan dan menyusun informasi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dilakukan secara aktif oleh seorang pembelajar. Cara aktif yang dilakukan dapat berupa mencari pengalaman baru, memecahkan suatu masalah, mencari informasi, mencermati lingkungan, mempraktekkan, mengabaikan respon-respon


16

guna mencapai tujuan.

Pada teori kognitif pengetahuan yang

diperoleh dari proses belajar sebelumnya sangat mempengaruhi atau menentukan terhadap perolehan pengetahuan baru dipelajari. 3. Pemahaman Akuntansi Paham

menurut

Kamus

umum

Bahasa

Indonesia

(Poerwadarminta : 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk

menginterpretasikan

atau

mengulang

informasi

dengan

menggunakan bahasa sendiri. Pemahaman akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses

identifikasi,

pencatatan,

pengukuran,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Sedangkan Standar Akuntansi


17

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah: a) basis akuntansi, b) prinsip nilai historis, c) prinsip realisasi, d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal, e) prinsip prioritas, f) prinsip konsistensi, g) prinsip pengungkapan lengkap, dan h) prinsip penyajian

wajar.

Prinsip

akuntansi

dan

pelaporan

keuangan

dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat

standar

dalam

penyusunan

standar

akuntansi,

oleh

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

di

Indonesia,

SAP

merupakan

persyaratan

yang

mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP guna penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap SAP ini sangat diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang berisikan penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap,


18

akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa serta laporan keuangan konsolidasi. 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Control – Integrated Framework yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway

Commission

(COSO:1994),

Pengendalian

the

internal

didifinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: a. Keandalan dari pelaporan keuangan b. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku c. Efektifitas dan efisiensi operasi Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi COSO adalah sebagai berikut: a. Pengendalian internal adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian pengawasan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur suatu usaha. b. Pengendalian internal dipengaruhi manusia. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman, kebijakan, dan formulir namun dijalankan oleh orang setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya.


19

c. Pengendalian internal hanya diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut. d. Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain saling tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi. COSO mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian internal tersebut adalah 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment) 3. Sistem

Komunikasi

dan

Informasi

Akuntansi

(Accounting

Information and Communication System) 4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 5. Pemantauan (Monitoring) Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektifitas anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.


20

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan yaitu : (1). keandalan informasi, (2). kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3). efektifitas dan efisiensi operasi. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan adanya suatu sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian

intern

menteri/pimpinan

pemerintah

lembaga,

wajib

gubernur,

dan

dilaksanakan

oleh

bupati/wakil

untuk

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP No.60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah meliputi :


21

1. Lingkungan pengendalian, yakni pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen sehat, yang dapat dilakukan melalui : 1) Penegakan integritas dan nilai etika; 2) Komitmen terhadap kompetensi; 3) Kepemimpinan yang kondusif; 4) Pembentukan

struktur

organisasi

yang

sesuai

dengan

kebutuhan; 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; 6) Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 2. Penilaian

risiko,

pengendalian

internal

harus

memberikan

penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam, terdiri atas kegiatan: 1) Identifikasi risiko; 2) Analisis risiko 3. Kegiatan pengendalian, membantu memastikan bahwa arahan pimpinan

instansi

pemerintah


dilaksanakan.

Kegiatan

22

pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, terdiri atas : 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; 2) Pembinaan sumber daya manusia; 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 4) Pengendalian fisik atas asset; 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6) Pemisahan fungsi; 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatatannya; 11) Dokumentasi yang baik sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 4. Informasi dan komunikasi, yaitu informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 5. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa


23

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Pemantauan

Sistem

pengendalian

intern

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008,mewajibkan setiap instansi

pemerintah

menerapkan

Sistem

pengendalian

intern

pemerintah dalam kegiatannya. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan benar akan meningkatkan citra instansi pemerintah karena mampu mencapai tujuan efektif dan efisien, menampilkan laporan keuangan yang andal, serta menghindarkan negara dari kerugian karena memiliki sumber daya manusia yang taat peraturan. 5. Peran Internal Audit Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan organisasi harus terkendali. Dalam menjalankan fungsi pengendalian ini, diperlukan suatu alat kendali yang dikenal sebagai sistem pengendalian manajemen. Salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen adalah pengendalian intern. Pengendalian intern akan dievaluasi dalam internal audit untuk memastikan telah berjalan baik Oleh karena itu internal audit diperlukan dalam rangka


24

pencapaian tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Definisi Internal Audit menurut The Institute of Internal Auditors, 1999, adalah sebagai berikut: Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as service to organization. The objective of internal auditing is to assist members of the organizationin the effective discharge of their responsibilities. Selama beberapa abad, internal audit hanya dianggap sebagai pekerjaan administrasi sederhana meliputi pengecekan dokumen, menghitung harta perusahaan, dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak manajemen. Namun saat ini pendekatan terhadap internal audit jauh berbeda, atau lebih tepatnya mengalami perluasan konsep. Seiring dengan perkembangan waktu, kompleksitas kegiatan usaha dan kebutuhan akan organisasi, serta perkembangan tuntutan pada masyarakat (khususnya yang menyangkut sektor publik), internal auditing telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya internal auditing merupakan pendekatan sistem, kemudian beralih kepada pendekatan proses. Peran dan fungsi internal auditor sebagai “Watch Dog” yang membantu manajemen untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kegiatan, mulai ditinggalkan. Tujuan akhir dari dilaksanakannya internal auditing adalah untuk memberikan layanan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.


25

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa untuk beranjak kepada Internal Audit yang modern, lebih dari sekedar menilai ketaatan

kepada

peraturan

perundang-undangan,

agar

dapat

menjalankan fungsinya untuk menambah nilai tambah organisasi dan mendorong

tercapainya

tujuan,

diperlukan

perubahan

kultur

organisasi. Organisasi harus peka dan tanggap terhadap perubahan peran internal audit. Menurut Performance Standar No 2100-1 yang dikeluarkan oleh the Insitute of Internal Auditors (IIA) : Pengertian Audit Intern adalah “The internal audit activity evaluates and contributes to the improvement of risk management, control, and government systems”. Adanya perubahan pendekatan peran dan fungsi internal auditing, maka internal audit didefinisikan kembali oleh IIA sebagai berikut : Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing systematic, disciplines approach, to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. Independen dalam pengertian ini diartikan bahwa unit yang melaksanakan internal audit independen dalam struktur organisasi dan pelaporannya. Obyektif diartikan dengan kerangka berpikir yang tepat dari unit yang melaksanakan audit. Kegiatan internal audit dilaksanakan untuk mengevaluasi resiko yang mungkin timbul terkait dengan pengelolaan organisasi,


26

operasi, dan sistem informasi, dan menilai sejauh mana fungsi pengendalian internal mencapai tujuan, yaitu : 1. Kegiatan operasi perusahaan yang efektif dan efisien 2. Keandalan informasi keuangan dan operasi perusahaan 3. Keamanan harta 4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku Perubahan proses internal audit lama ke pendekatan baru adalah (Robert Tampubolon, 2006) : 1) Pendekatan internal audit baru lebih bersifat universe, yaitu ditujukan kepada semua aktivitas perusahaan terutama yang mengandung resiko utama, tidak lagi kepada area finansial, kepatuhan kepada UU, regulasi, kebijakan serta prosedur internal. 2) Tujuan Audit yang sebelumnya hanya memastikan efektivitas pengendalian internal dan dapat meningkatkan efisiensi, saat ini mencakup untuk memberikan assurance 3) Fokus pada internal audit baru lebih pada kegiatan organisasi yang bersiko tinggi. 4) Tidak dipisahkan secara khusus antar Financial Audit, Operational Audit, dan Compliance Audit, ketiga jenis audit tersebut menjadi terpadu


27

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa

asistensi,

penyelenggaraan

tugas

memberikan keyakinan

sosialisasi dan yang

dan

fungsi

konsultansi terhadap

organisasi

memadai

bahwa

dalam

rangka

kegiatan

telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah pasal 24, dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap: pertama, pelaksanaan urusan pemerintahan

di

daerah; kedua,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan pemerintahan desa; dan ketiga, pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;


28

c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja; d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi. Namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar audit APIP. Kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.


29

Menurut The International standard for the Professional Practice of Internal Auditing, peran internal audit dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa assurance dan jasa konsultansi. Jasa assurance merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subjek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan assurance ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultansi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam melaksanakan jasa konsultansi, auditor internal harus tetap menjaga objektifitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Dalam hal ini peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultansi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 33 ayat 3 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan reviu

dilakukan dengan tujuan untuk

memberikan keyakinan terbatas

bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu disampaikan


30

kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Kualitas laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan auditing yang dilakukan oleh para auditor , baik auditor internal maupun auditor eksternal . Internal Audit mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan kualitas atau mutu laporan keuangan. Internal audit akan menciptakan posisi pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan pada lembaga dan instansi pemerintah , mutunya akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pada lembaga dan instansi pemerintah , berarti akan berkurangnya kecurangan (fraud) dan sekaligus akan mengurangi kasus-kasus korupsi. 6. Laporan Keuangan Sebuah laporan keuangan merupakan bentuk aktualisasi dari proses pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya ekonomi yang ada dan menjadi milik dari suatu entitas. Laporan Keuangan juga merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Dalam menerbitkan suatu laporan keuangan haruslah berpedoman pada suatu standar akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga nantinya dapat diperbandingkan untuk evaluasi dalam rangka memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.


31

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Komponen Laporan Keuangan menurut PSAK Nomor 1 adalah: 1) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; 2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode; 4) Laporan arus kas selama periode; 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Sebagaimana halnya Laporan Keuangan pada sektor swasta (perusahaan/entitas bisnis lainnya), sektor publik juga mempunyai Laporan Keuangan yang menggambarkan informasi keuangan baik berupa posisi keuangan maupun transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas kerja selama satu periode.


32

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi seluruh transaksi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.(Komite Standard Akuntansi Pemerintahan , 2005:KK-6) Laporan Keuangan untuk sektor publik menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dalam Nordiawan (2007) memiliki tujuan : 1. Providing information about the sources, allocation, and use of financial resources. 2. Providing information about how the entity financed its activities and met its cash requirement. 3. Providing information that is useful in evaluating entity’s to finance its activities and to meet its liabilities and commitment. 4. Providing information about the financial condition of the entity and the changes in it. 5. Providing aggregate information useful in evaluating the entity’s performance

in

term

of

service

accomplishment.


cost,

efficiency,

and

33

Secara umum tujuan yang tertuang dalam IPSAS tersebut mengarahkan pada bagaimana pentingnya suatu laporan keuangan, untuk itu unsur maupun jenis laporan keuangan sangat mempengaruhi keberadaan dari laporan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan

kepada

pihak

lain

yaitu

para

pemangku

kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Jenis atau unsur dari laporan keuangan khususnya untuk sektor publik meliputi : (Renyowijoyo ,2008) 1. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.


34

2. Neraca Menggambarkan

posisi

keuangan

suatu

entitas

pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 3. Ekuitas dana Setiap entitas pelaporan mengungkapnya secara terpisah dalam neraca atau dalam CaLK. Ekuitas dana dikelompokkan dalam tiga komponen yaitu : a.

Ekuitas Dana Lancar, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b.

Ekuitas

Dana

Investasi,

mencerminkan

kekayaan

pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. c.

Ekuitas

Dana

Cadangan,

mencerminkan

kekayaan

pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


35

4. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. 5. Laporan Kinerja Keuangan Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: -

Pendapatan dari kegiatan operasional;

-

Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;

-

Surplus dan defisit.

Dalam laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (penyusutan/amortisasi, ATK, transportasi, gaji dan tunjangan). Sedangkan laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. 6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos : -

Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran;


36

Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti

-

disyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan

-

koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar yang terpisah. Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka atau lebih dikenal dengan CaLK yang mencakup : Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal

-

pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan; Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah,

-

rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode masing-masing perubahannya secara terpisah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : (PSAK Nomor 1) a) aset; b) liabilitas; c) ekuitas;


37

d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Tujuan

akuntansi

dan

laporan

keuangan

adalah:

(Mardiasmo,2002) 1. Memberikan

informasi

keuangan

untuk

menentukan

dan

memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah; 2. Memberikan

informasi

keuangan

untuk

menentukan

dan

memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya; 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja,

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan; 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta

untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional;


38

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan

organisasional Tujuan dari Laporan Keuangan Sektor Publik (Pemerintah) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. menyediakan

informasi

mengenai

sumber,

alokasi,

dan

penggunaan sumber daya ekonomi; d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Agar suatu laporan keuangan


39

dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Ronan Murphy Payanta, 2006: 83). Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertangungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan keuangan tersebut. Kualitas informasi laporan keuangan dilihat sebagai produk adalah tergantung kepada sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan berkualitas yaitu : dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia)


40

Gambaran kerangka karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dikemukaan dalam SFAC No. 8 Tahun 2010 sebagai pengganti SFAC No. 2 tahun 1980 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Karateristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan

Sumber: SFAC No. 8 Tahun 2010

Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan yang dibutuhkan pengambilan keputusan adalah relevance dan faithfull representation. Relevansi informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat memprediksi kedepan (predictive value), dapat dikonfirmasi (confirmatory value) dan memenuhi prinsip materialitas (materiality). Faithfull representation (penyajian secara lengkap dan jujur) informasi laporan keuangan tergantung kepada kelengkapan informasi (completeness), disajikan secara netral tanpa berpihak kepada kepentingan tertentu (neutrality)


41

dan bebas dari kesalahan (free from error). Untuk meningkatkan kualitas informasi maka kedua karakteristik tersebut (relevance dan faithfull

representation)

dihubungkan

dengan

comparability,

verifiability, timeliness dan understandability. Karateristik kualitatif informasi laporan keuangan untuk sektor pemerintahan dinyatakan dalam Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts Statement No.1 tentang tujuan laporan keuangan yaitu: a. Understandable;

Governmental financial reporting should be

expressed as simply as possible so that financial reports can be understood by those who may not have detailed knowledge of accounting principles. b. Reliable ; The information presented in financial reports should be verifiable, free from bias, and should faithfully represent what it purports to represent. c. Relevant;

Relevancy implies that there is a close logical

connection between the information provided in financial reporting and its purpose. d. Timely; If financial reports are to be useful, they must be issued soon enough after the reported events to affect decisions. e. Consistent; Presumably, once an accounting principle or reporting method is adopted, it will be used for all similar transactions and events. Consistency should extend to all areas of


42

financial reporting, including valuation methods, basis of accounting, and determination of the financial reporting entity. f. Comparable; Financial reporting should facilitate comparisons between governments, such as comparing costs of specific functions or components of revenue. Comparability implies that differences between financial reports should be due to substantive differences in the underlying transactions or the governmental structure, rather than selection among different alternatives in accounting procedures or practices”. Karakteristik tersebut diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah

Indonesia

yang

menyatakan

bahwa

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi laporan

keuangan

sehingga

dapat

Keuangan

bisa

memenuhi

kualitas

yang

dikehendaki yaitu : a. Relevan Laporan

dikatakan

relevan

apabila

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kriteria informasi yang relevan yaitu :


43

-

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

-

Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

-

Tepat waktu Informasi

disajikan

tepat

waktu

sehingga

dapat

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. -

Lengkap Informasi

akuntansi

keuangan

pemerintah

disajikan

selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan

kendala

yang

ada.

Informasi

yang

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Informasi

laporan

keuangan

yang

relevan

dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan artinya memiliki manfaat umpan balik (feedback value),


44

mempunyai manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu, dan lengkap. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi

tersebut

secara

potensial

dapat

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : -

Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

-

Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

-

Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.


45

c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan data dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


46

Ukuran lain yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kualitas laporan keuangan selain yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya adalah opini hasil pemeriksaan. Untuk laporan keuangan sektor publik, hasil pemeriksaan BPK berupa opini. Opini menentukan sejauhmana kualitas laporan keuangan yang disajikan. Kriteria pemberian opini menurut undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan

(adequate

disclosures),

(c)

kepatuhan

terhadap

peraturan perundang-undangan dan (d) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI) Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraph 13 tentang jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu penyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa


47

menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP. 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak halhal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau tidak Menberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(2005:01-6)

menjelaskan bahwa tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpian entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap

gubernur/bupati/walikota

sebagai

entitas

pelaporan

(STAN,2007). Kewajiban dan tangung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


48

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum Daerah. PPKD sebagai SKPKD menyusun pula laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada SKPD. Komponen

Laporan

Keuangan

sektor

publik

menurut

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 7. Riset – riset sebelumnya Ada beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.. Penulis menggunakan beberapa variabel dari hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan teori yang ada sebelumnya yaitu : variabel pemahaman akuntansi dan peran internal audit yang diteliti oleh Safrida Yuliani dkk (2010).


49

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No 1.

Nama Peneliti Judul Penelitian dan Tahun Safrida Yuliani, Pengaruh Pemahaman Nadirsyah, Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Usman Bakar Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Banda Aceh ( Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 3 No.2 Juli 2010 hal. 206-220)

Variabel Variabel Independen : pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit. Variabel dependen : Kualitas Lapoan Keuangan

Metode Penelitian Pengujian data dilakukan dengan uji validitas,uji realibilitas dan hipotesa menggunakan SPSS. Data yang diperoleh dilakukan analisis regresi linier berganda

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar : 20,7 %, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 5 % dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangang sebesar 12,1 %

2.

Yosefrinaldi

Variabel Independen : Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Variabel Dependen : Kulitas lporan Keuangan

Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan SPSS

Kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem


50

Pengendalian Inten Pemerintah Variabel Intervening : (artikel ilmiah UNP, 2013) Sistem pengendalian Intern Pemerintah

3.

Dian Irma Diani

Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi empiris pada SKPD di Kota Pariaman ( Artikel Ilmiah UNP, 2014)

Variabel eksogen : pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit. Variabel endogen : Kualitas Lapoan Keuangan


Metode analisis menggunakan koefisien determinasi (R2), analisis regresi berganda, Uji F dan Uji t (hipotesis)

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah , SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengarauh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda, peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda

51

4.

Winidyaningrum, Pengaruh Sumber Daya Manusia Celviana. 2010 dan Pemanfaatan Teknologi dkk Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. SNA XIII. Purwokerto.

Variabel independen : sumber daya manusia (SDM), variabel dependen : keterandalan (Andal), ketepatwaktuan (Tepat), variabel intervening : pengendalian intern akuntansi


Pengujian data dilakukan dengan uji validitas,uji realibilitas dengan menggunakan Amos 16.0 dan SPSS versi 12

Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatn teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerinrah daerah. Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

B. RERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan dimana ketiga variable tersebut berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan benar akan meningkatkan citra instansi pemerintah karena mampu mencapai tujuan efektif dan efisien, menampilkan laporan keuangan yang andal, serta menghindarkan negara dari kerugian karena memiliki sumber daya manusia yang taat peraturan. Selain itu peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Kualitas laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan audit yang dilakukan oleh para auditor , baik auditor internal maupun auditor eksternal . Internal Audit mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan kualitas atau mutu laporan keuangan.

Internal audit akan

52


53

menciptakan posisi pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan pada lembaga dan instansi pemerintah , mutunya akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pada lembaga dan instansi pemerintah , berarti akan berkurangnya kecurangan (fraud) dan sekaligus akan mengurangi kasus-kasus korupsi. Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut : Pemahaman akuntansi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Kualitas Laporan Keuangan

Peran Internal Audit Gambar 2.2 Model Penelitian C. HIPOTESIS Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta rerangka pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :


54

1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk itu perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP guna penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap SAP ini sangat diperlukan supaya

hasil

dari

laporan

keuangan

daerah

dapat

dipertanggungjawabkan. Rumusan pada uraian sebelumnya didukung oleh penelitian yang dilakukan Safrida Yuliani dkk (2010) di Pemerintah Banda Aceh hasil penelitiannya adalah pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Beberapa penelitian dan teori menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkat jika orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan mengerti dan memahami proses dan pelaksanaan akuntansi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, sehingga hipotesis disusun sebagai berikut : H1

: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah


55

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Kualitas laporan keuangan Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektifitas anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaran pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP No.60 tahun 2008 wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wakil untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi pada DPPKAD seSumatera Barat membuktikan bahwa SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. SPIP merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pengecualian dalam opini BPK sehingga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib dilaksankan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah


56

pusat dan pemerintah daerah. Penerapan SPIP yang optimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, disusun hipotesis sebagai berikut : H2

: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Peran internal audit dengan kualitas laporan keuangan Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultansi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Inspektorat daerah selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Hasil penelitian Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar menunjukkan bahwa peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Internal Audit mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan kualitas atau mutu laporan keuangan.

Internal audit akan

menciptakan posisi pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya


57

penyimpangan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan pada lembaga dan instansi pemerintah , mutunya akan lebih meningkat. Dari uraian diatas , disusun hipotesis sebagai berikut : H3

: Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents