BAB I PENDAHULUAN. Renstra KPDE

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi

terwujudnya

kesejahteraan

pelayanan,

daerah

pemberdayaan

diarahkan

masyarakat dan

peran

untuk

mempercepat

melalui

peningkatan

serta

masyarakat,

serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta pengaruh globalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu suatu pemerintahan yang ditata

dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar

utama yaitu : prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip demokrasi dan partisipasi. Akuntabilitas memiliki arti bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak. Sedangkan pemerintahan

demokrasi

dan

diselenggarakan

Renstra KPDE 2010-2015

partisipasi tanpa

artinya

mengabaikan

fungsi-fungsi kepentingan

1

bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara. Selanjutnya dalam rangka mencapai good governance, telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 151 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berangkat dari latar belakang itulah, Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten

Lamongan

menyusun

Rencana

Strategis

(Renstra) Tahun 2010-2015.

1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum atau yang mendasari adanya Renstra KPDE adalah : a) Undang Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. d) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


2

e) Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan; h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; j) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; k) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007; m) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun

2007

tentang

Diseminasi

Informasi

Nasional

Oleh

Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota; n) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kominfo di Kab/Kota; o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


3

p) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor. 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; q) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Propinsi Jawa Timur; r) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; s) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Transparansi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan; t) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; u) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan. v) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015; w) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud Maksud dibuatnya Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai dengan tugas


4

pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. Tujuan -

Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis,

mengenai

kebijakan

umum

dan

program

pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. -

Memberikan

pedoman

bagi

penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan (RKT) bagi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. 1.4

Sistematika Penulisan. BAB I

Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Struktur Organisasi Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34

Tahun

2008, KPDE berkedudukan

sebagai

unsur

pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik. Dalam melaksanakan tugas KPDE juga menjalankan fungsi-fungsi: 1) Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja; 2) Perumusan kebijakan

di bidang sistem informasi, sandi dan

telematika dalam rangka penyediaan data; 3) Pelaksanaan

pengembangan

sistem

informasi,

sandi

dan

telematika dalam rangka pengolahan data; 4) Pelaksanaan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

pendayagunaan sistem informasi; 5) Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang pengolahan data; 6) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengolahan data; 7) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil kegiatan; 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga kantor; 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan, susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan, terdiri dari : 1. Kepala Kantor; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Sandi dan Telematika; 4. Seksi Manajemen Informasi; 5. Kepala Dukungan Teknis; 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut adalah struktur organisasi Kantor PDE Kab. Lamongan dalam bentuk bagan. KEPALA KANTOR SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI SANDI DAN TELEMATIKA

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI MANAJEMEN INFORMASI

Kantor PDE merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengolahan data elektronik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor

PDE

mempunyai

tugas

merumuskan

kebijaksanaan

dan

melaksanakan tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengolahan data elektronik.


7

Adapun uraian tugas dari masing-masing subbag/seksi di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Kepala kantor mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengolahan data elektronik. 2. Subbag. Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelayanan administratif terhadap seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor. Tugasnya adalah : a. Melaksanakan

pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan; b. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan; c. Melaksanakan

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor; e. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor; f. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; g. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; h. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ; j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; k. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor ;


8

l. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program kantor ; m. Mengelola, memelihara dan menyajikan kegiatan kantor ; n. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ; o. Menyusun program dan rencana kegiatan kantor ; p. Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana prasarana kegiatan kantor bersama seksi terkait ; q. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ; r. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja kantor ; s. Menyusun

hasil

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya t. Mempelajari data dan informasi kegiatan program dalam bentuk statistik ; u. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas ; v. Menyiapkan bahan publikasi, program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ; w. Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Sandi Dan Telematika Seksi Sandi dan Telematika merupakan unsur pelaksana teknis operasional kantor, yang tugasnya antara lain :


9

a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan sandi dan telematika; b. Melakukan fasilitasi bimbingan teknis operasional penyediaan sistem informasi sandi dan telematika; c. Melakukan studi kelayakan dalam rangka membangun sistem informasi sandi dan telematika; d. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informasi personal dan material; e. Merencanakan

kegiatan

untuk

pengamanan

informasi,

personal dan material sandi serta telematika ; f. Mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita-berita lainnya; g. Mengamankan operasi dan keamanan seluruh jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah ; h. Melakukan

pembinaan

operator,

peralatan

sandi

dan

telematika ; i. Melakukan hubungan dengan masyarakat melalui jaringan informasi, sandi dan telematika di lingkungan Pemerintah Daerah; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Seksi Manajemen Informasi Seksi Manajemen Informasi merupakan unsur pelaksana teknis operasional kantor, tugasnya adalah : a. Menyiapkan bahan perencanaan pengumpulan, administrasi dan analisa data dalam rangka penyajian, penerapan dan evaluasi sistem manajemen informasi; b. Melakukan pengendalian arus data masukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan; c. Menyusun pedoman penyajian, penerapan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen informasi;


10

d. Memberi kode data untuk keperluan perekaman data, menyusun dokumentasi dan katalog data; e. Melakukan identifikasi permasalahan dan analisa kebutuhan data/informasi; f. Melakukan penyebarluasan dan peningkatan pemanfaatan sistem manajemen informasi; g. Melakukan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan sistem manajemen informasi; h. Melakukan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan

dan

pemanfaatan

sistem

manajemen

informasi; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Dukungan Teknis Seksi

Dukungan

Teknis

merupakan

unsur

pelaksana

teknis

operasional kantor, tugasnya adalah : a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan aplikasi sistem informasi dan perangkat keras; b. Menetapkan

spesifikasi

kebutuhan

perangkat

keras,

perangkat komunikasi dan sarana pendukung lainnya; c. Menyusun konfigurasi perangkat keras dan perangkat komunikasi menjadi jaringan yang terintegrasi; d. Melakukan instalasi sistem informasi sandi dan telematika; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan SDM dan menetapkan kualifikasi sumber Daya Manusia di bidang sistem informasi dan telematika ; f. Melakukan pengamanan sistem informasi dan telematika; g. Menyusun pedoman dalam rangka penyiapan bahan, analisa pengembangan sistem informasi dan telematika; h. Melakukan sosialisasi penerapan sistem informasi dan telematika dalam rangka menciptakan budaya informasi ;


11

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Kepegawaian Kantor Pengolahan Data Elektronik saat ini memiliki 28 (dua puluh delapan) pegawai yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 (enam) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 4 (empat) orang Tenaga Kontrak Kerja. Adapun secara rinci sebagaimana tabel berikut : PERSONIL KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JABATAN STRUKTURAL Kepala Kantor Kasubbag. TU Kasi Sandi dan Telematika Kasi Dukungan Teknis Kasi Manajemen Informasi Staf

JUMLAH TOTAL


1 1

PANGKAT/ GOL.RUANG Pembina Tk.I (IV/b) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d)

1

Penata Tk.I (III/d)

1 23

JML

1

28

JML

1

JML

KET

1 1 1

1

S2 Adm. Publik S2 Magister Manajemen S1 Hukum

Penata Tk.I (III/d)

1

S1 Ekonomi

1

Penata (III/c)

1

S1 Komputer

Sarjana

1

Penata Muda Tk.I (III/b)

5

Penata Muda(III/a)

7

Pengatur Tk.I (II/d) Pengatur (II/c)

1 2

Pengatur Muda Tk.I (II/b) PengaturMuda(II/a)

1

S2 Magister Sains S1 Teknik S1 Komputer SMEA STM S1 Komputer S1 Teknik S1 Adm Negara D3 Mnj.Informatika SMA SMA

1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1

S1 Ekonomi SMA D IV Sarjana Saint Terapan SMA

1 1 2

TKK

2

TKK

JUMLAH TOTAL

28

JUMLAH TOTAL

1 1

PENDIDIKAN FORMAL S2 Hukum

2

24

1

12

Secara kuantitas, jumlah pegawai Kantor PDE ini bisa dikatakan lebih dari cukup. Sebab berapa banyak pegawai yang bekerja bukan merupakan jaminan bahwa sebanyak itu pula hasil kerja yang didapat. Sebaliknya yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan kinerja yang optimal melalui pendayagunaan pegawai yang ada. Hal ini ditunjang dari segi kualifikasi pendidikan/disiplin ilmu yang dimiliki pegawai Kantor PDE yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi cukup memadai. 2.2

Sumber Daya SKPD Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya selain memiliki jumlah personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diurai di atas, juga didukung oleh sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan organisasi. Secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut : SARANA DAN PRASARANA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

JENIS BARANG Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Almari buku / buku Filling kabinet Mesin ketik Rak kayu Rack Mount Meja kursi tamu Meja tulis Meja telepon Meja komputer Kursi putar Kursi staf Kursi Kerja Eselon Meja Kerja Eselon Jam elektronik Kipas angin AC Split Unit Power Suplay Stabilisator


JUMLAH

KET.

2 buah 5 buah 9 buah 7 buah 2 buah 1 buah 5 buah 1 set 16 buah 1 buah 8 buah 3 buah 12 buah 6 buah 5 buah 3 buah 2 buah 6 buah 12 buah 1 buah

13

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Camera Film IC Regulator Power Suply Auto Stavolt Komputer server Komputer Laptop Note Book Printer Scaner PC Router Camera Attachman LCD Proyektor Attachman Handyycam Wireless Lan Panel E Band IF Modul Faximili Radio VHF VSAT Plus Menara Antena Server Antena Radio VHF Antena Server Web Camera Multi Port Menara Antena Wireless LAN Perangkat Antena Wireless LAN

4 buah 1 buah 1 buah 6 unit 28 buah 1 buah 6 buah 5 buah 4 buah 4 unit 2 buah 1 buah 1 buah 6 unit 1 buah 2 buah 3 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 12 buah 1 buah 11 buah 11 buah

Untuk tahun 2011 ini KPDE telah menerima bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI seperangkat

peralatan TI beserta

peralatan mebelairnya yang digunakan untuk pelatihan UMKM maupun masyarakat lainnya guna meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan kemampuan masyarakat sehingga dapat membantu transformasi dari manual bisnis menuju elektronik bisnis. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Teknologi

informasi

dan

komunikasi

telah

memungkinkan

dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas


14

aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. Berbekal pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta dengan semangat kebersamaan antar pegawai dalam melaksanakan tugas, saat ini seluruh SKPD di Kabupaten Lamongan telah terhubung dengan server KPDE baik melalui jaringan LAN maupun wireless LAN. KPDE juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi database yang saat ini telah banyak dimanfaatkan. Aplikasiaplikasi

tersebut

diwujudkan

dalam

bentuk

system

informasi

manajemen (SIM) dan sebagian lainnya merupakan aplikasi berbasis web. Aplikasi-aplikasi database berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhubung dalam jaringan internet rdbms.intralamongan.go.id yaitu :

▪

SIM Keuangan (SAKTI)

▪

SIM Perpustakaan

▪

SIM SIPPEM

▪

SIM SIEVAP

▪

SIM Perijinan

▪

SIM Kepegawaian

▪

SIM Lelang Online

▪

SIM Kependudukan (SIAK)

▪

SIM Surat Menyurat

▪

SIM RSUD Dr. Soegiri

▪

SIM Pustronik

▪

Aplikasi BKD online dengan

&

Arsip

BKN Untuk aplikasi yang terkoneksi ke jaringan internet merupakan website yang bisa diakses setiap saat yaitu : www.lamongankab.go.id m.lamongankab.go.id m.persela.info mail.lamongankab.go.id mail.lamongan.net SMS Center (0322 7705633) Radio Online Suara Lamongan FM


15

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam segala bidang telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara.

Interaksi antara dunia maya dan kehidupan nyata sangatlah erat dan memberikan kontribusi timbal balik. Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan mentransformasi dan menyebabkan transaksi dan pertukaran informasi dalam dunia maya untuk layanan yang semula ada di dunia nyata seperti kepemerintahan (e-Goverment), publik services dan bisnis menjadi lebih efektif dan interaktif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan aktif

meningkatkan

kinerja

pemerintah

dalam

memberikan

pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk bagi komunitas bisnis. Asumsinya dengan semakin besarnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya diharapkan terwujudnya efektifitas, efesiensi, transparasi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

serta

akan

menumbuhkembangkan

masyarakat

berbasis informasi yang berdaya saing tinggi agar mampu memberikan nilai tambah pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.


16

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, permasalahan yang dihadapi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai TIK belum merata di seluruh SKPD. SKPD di Kabupaten Lamongan tidak semua mempunyai SDM yang memahami IT. Hal ini menyebabkan ada ketimpangan dalam pelaksanaan e-Goverment di tiap SKPD. Selain itu perkembangan TIK yang sangat cepat dewasa ini membutuhkan kesiapan SDM yang dapat mengoperasionalkan peralatan TIK terbaru agar tidak tertinggal dengan kemajuan yang diciptakan TIK. SDM memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan

pelaksanaan

program-program

pembangunan.

Untuk itu, dalam lima tahun ke depan diharapkan Kantor PDE memiliki SDM yang terampil di bidang TIK baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terampil yang dimaksud di sini adalah SDM mampu menjalankan tugas-tugas khususnya yang terkait di bidang TIK secara profesional. 2. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan. Wilayah geografis Kabupaten Lamongan bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur. Hal ini berpengaruh pada konektivitas jaringan yang telah dibangun KPDE. Selain itu potensi terjadinya angin kencang/puting beliung yang sering terjadi akibat kondisi geografis yang demikian, memungkinkan terjadinya menara-menara WLAN yang telah dibangun roboh. Kondisi seperti ini akan menghambat kelancaran transformasi data secara elektronik. 3. Sarana Prasarana TIK yang dimiliki. Seperti diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan kemajuan zaman, sehingga


akan

17

selalu

ada

perubahan

dan

pembaharuan

TIK

dalam

perkembangannya. Untuk itu dibutuhkan dana yang memadai sehingga

sarana

dan

prasarana

yang

dibutuhkan

dapat

mengikuti kemajuan TIK. Sementara ini kondisi peralatan TIK di setiap SKPD masih jauh dari harapan, terutama di kecamatankecamatan. 4. Konfigurasi Jaringan. Terkoneksinya seluruh SKPD pada server KPDE memungkinkan transformasi data berjalan lambat atau tidak lancar. Oleh karena itu

penataan

konfigurasi

jaringan

menjadi

salah

satu

permasalahan yang akan muncul. Bandwith yang tersedia diharapkan bisa melancarkan arus transformasi data secara aman, ringan dan lancar. 5. Sistem Keamanan Jaringan. Salah satu hal yang rawan dalam koneksitas jaringan adalah sistem keamanannya, baik aman dari virus, gangguan hacker maupun pencurian data/password yang digunakan. Antisipasi terhadap keamanan jaringan merupakan upaya agar jaringan yang terkoneksi dapat berjalan lancar. 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule goverment menjadi good goverment. Hal ini seiring pula dengan meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta pengaruh globalisasi dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan.


18

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya electronic

Goverment

penyelenggaraan elektronik

(e-Goverment)

pemerintahan

dengan

yang

memanfaatkan

yaitu

aktifitas

dilaksanakan

teknologi

secara

informasi

dan

komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah

dalam

kaitannya memberikan

pelayanan

kepada

nasyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Saat ini berbagai perangkat teknologi (software maupun hardware) telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugastugas aparatur pemerintah. Pada tahun 2011 ini Kabupaten Lamongan masuk nominasi 30 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang melaksanakan elektronik goverment (e-Gov). Dalam pelaksanaan e-Goverment di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lancar karena infrastruktur yang ada telah terjangkau sampai kecamatan disamping kemauan dan komitmen

yang

kuat

menumbuhkembangkan

dari

budaya

pejabat informasi

daerah dalam

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintah secara elektronik di Kabupaten Lamongan. Namun di lain pihak pemerintah perlu mendukung pengembangan

TIK

melalui

infrastruktur

hukum

dan

pengaturannya agar pemanfaatan TIK dapat dilakukan secara aman dalam mencegah penyelahgunaannya agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. 3.3

Telaah Renstra Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik Salah satu misi yang diemban Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


terpilih

adalah

“Mewujudkan

Tata

Kelola

19

Kepemerintahan

Yang

Baik

(Good

Goverment)

menuju

Pemerintahan yang Bersih (Clean Goverment)”. Berpijak pada misi ini, tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedatang adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah”. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa. Melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis web, diharapkan komunikasi dan informasi berbasis elektronik dapat memberikan pelayanan informasi maupun data kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu juda dapat menerima masukan dari masyarakat dan memberikan peluang besar bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Lamongan. 3.4

Penentuan Isu-Isu Strategis Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta pengaruh globalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu

pemerintahan

yang

ditata

dan

dilaksanakan

dengan

didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi, demokrasi dan partisipasi. Melalui e-Government yang dikembangkan seiring kemajuan pesat dibidang TIK memungkinkan segala layanan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Ada tiga sasaran dalam pengembangan electronic Government (e-Gov) yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu : 1. Meningkatkan hubungan dan layanan serta kerjasama antar pelaksana pemerintah (Government to Government);


20

2. Meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat/publik (Government to Civil); 3. Meningkatkan layanan pemerintah kepada pelaku bisnis agar dunia bisnis di Kabupaten Lamongan semakin berkembang (Government to Business). Bertolak dari hal tersebut di atas, maka dalam waktu lima tahun ke depan KPDE perlu membenahi infrastruktur TIK yakni yang terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki baik software maupun hardware, penguatan jaringan yang sudah ada, penambahan bandwith dan konfigurasi jaringan, sumber daya manusia dan kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan eGovernment. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pengolahan data secara elektronik untuk keperluan pemerintah dan pelayanan publik. Selain

itu,

terus

melaksanakan

koordinasi

dengan

dinas/instansi guna mendorong kesiapan dinas/instansi dalam pemanfaatan TIK sebagai perwujudan dari implementasi electronic Government.


21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kantor PDE Secara harfiah visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran aspirasi masa depan, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang

diinginkan

dan

mudah

dimengerti

oleh

seluruh

jajaran

pemerintah dan berorientasi pada pencapaian hasil. Visi Kantor PDE mempertimbangkan berbagai aspek penting yang terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan.

Adapun

visi

Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan adalah “MENJADI INSTANSI

TERDEPAN

INFORMASI

DALAM

BERBASIS

PENGELOLAAN

TEKNOLOGI

DATA

INFORMASI

DAN DAN

KOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMONGAN” Sesuai dengan namanya, Kantor Pengolahan Data Elektronik mengemban tugas untuk mengelola data secara elektronik. Artinya data-data penting milik pemerintah Kabupaten Lamongan dikelola (dientry, diupdate, dimodify, disave, dibackup, diupload, didownload, dll) dengan memanfaatkan sarana dan prasara teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk pengelolaan data ini misalnya saja entry dan update data di situs resmi Pemkab. Lamongan secara rutin sehingga informasi yang disajikan selalu up to date, sementara


22

masyarakat luar kapan saja dan dimana saja berada bisa mengetahui berbagai informasi tentang Lamongan dengan cara mengakses situs ini. Selain itu, Kantor PDE juga memfasilitasi dinas/instansi di Kabupaten Lamongan khususnya dalam rangka pengembangan eGovernment (e-Gov). Bukan hanya dinas / instansi pemerintah saja, namun pengembangan e-Government merupakan wujud relasi yang baik antara pemerintah dengan entitas lainnya yakni dunia bisnis dan juga masyarakat luas. Secara khusus, pengembangan di sini meliputi perencanaan sekaligus pembuatan sistem informasi baru, pemanfaatan program aplikasi yang sudah ada dan

kegiatan pemasangan,

pemeliharaan serta operasional jaringan dan lain-lain. Sebaliknya secara umum pengembangan e-Gov dimaksudkan agar fungsi pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, tepat dan mudah. Dalam hal ini Kantor PDE berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dibanding dinas/instansi lain khususnya dalam bidang TIK. Secara tegas dapat disampaikan bahwa makna yang terkandung dari visi tersebut bahwa Kantor Pengolahan Data Elektronik hendak mewujudkan

instansinya

sebagai

pusat

kegiatan

pengolahan

data/informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekaligus sebagai koordinator dan fasilitator pengembangan TIK di Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan visi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi, Kantor PDE telah menetapkan dua misi, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik.


23

2. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4.2

Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kantor Pengolahan Data

Elektronik Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan disamping untuk memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Untuk informasi

melaksanakan dan

data

Misi

berbasis

“Mewujudkan Teknologi

tata

kelola

Informasi

dan

Komunikasi yang mendukung pelayanan publik“ ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : Meningkatnya kualitas layanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi“ ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran

merupakan

penjabaran

dari

tujuan

yang

telah

ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten

Lamongan

selama

kurun

waktu

jangka

menengah lima tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan. Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas layanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi” ditetapkan sasaran sebagai berikut :


24

1. Meningkatnya system manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan indicator : a. Ketersediaan informasi dan data yang cepat, tepat dan akurat b. Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Meningkatnya kualitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan indicator : a. Pegawai yang terampil di bidang TIK b. Jumlah

pengunjung

situs

resmi

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan. Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi” ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, dengan indicator : a. Jumlah jaringan teknologi informasi dan komunikasi b. Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara 2. Meningkatnya

ketersediaan

perangkat

keras/lunak,

dengan

indicator : - Tersedianya perangkat keras/lunak 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan, maka selanjutnya diuraikan kebijakan sebagai petunjuk atau arahan agar pelaksanaan suatu tindakan lebih fokus dan tepat sasaran,

sedangkan

program

merupakan

rencana

tindak

atau

kumpulan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan. Adapun kebijakan yang ditempuh adalah Pengembangan dan pendayagunaan infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan pengolahan

data

secara

elektronik

untuk

keperluan

pemerintah dan pelayanan publik. Sedangkan program yang dilaksanakan ada 3 (tiga), yaitu :


25

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.


26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai tujuan, Kantor PDE telah menetapkan tiga program utama yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yaitu : 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah : a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik b. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah : a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi b. Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi c. Perencanaan

dan

Pengembangan

Kebijakan

Komunikasi

dan

Informasi d. Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi


27

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1.

Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server KPDE.

2.

Terpeliharanya sistem informasi terhadap layanan publik.

3.

Pengiriman radiogram dan data elektronik lebih cepat dan lancar.

4.

Pelayanan publik dengan menggunakan IT baik.

5.

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang jaringan internet Kabupaten Lamongan.

6.

Komunikasi data dapat terkirim dengan cepat dan lancar.

7.

Terpenuhinya sarana dan prasarana IT berupa absensi online.

8.

Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. Kelompok sasaran yang ingin dituju dalam mengimplementasikan

program dan kegiatan adalah : 1.

SKPD se Kabupaten Lamongan

2.

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

3.

Masyarakat (publik) Lamongan Dalam menjalankan program dan kegiatan diperlukan pendanaan

secara

berkelanjutan.

Pendanaan

indikatif

program

dan

kegiatan

bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 s/d 2015 dengan perincian sebagaimana Tabel 5.1.


28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, indikator kinerja yang ingin dicapai Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server KPDE. 2. Terpeliharanya sistem informasi terhadap layanan publik. 3. Pengiriman radiogram dan data elektronik lebih cepat dan lancar. 4. Pelayanan publik dengan menggunakan IT baik. 5. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang jaringan internet Kabupaten Lamongan. 6. Komunikasi data dapat terkirim dengan cepat dan lancar. 7. Terpenuhinya sarana dan prasarana IT berupa absensi online. 8. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. Dengan indikator kinerja di atas diharapkan dapat mendukung keberadaan website resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga indikator kinerja RPJMD Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan dapat terpenuhi.


29

BAB VII PENUTUP Dengan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun 2010-2015 ini telah disusun. Renstra yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman bagi Kantor PDE dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaaan seluruh program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan. Diharapkan nantinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Renstra KPDE. Fungsi

lain

dari

ditetapkannya

Renstra

ini

adalah

untuk

mengevaluasi kinerja dari Kantor PDE sendiri, sejauh mana hasil pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) Kantor PDE.


30

BAB I PENDAHULUAN. Renstra KPDE

Recommend Documents