BAB I PENDAHULUAN. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Pada hakekatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berkembang yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu usaha dari pembangunan adalah usaha sadar untuk mewujudkan kondisi hidup manusia yang lebih baik, dalam arti menciptakan keadaan sehingga peran setiap insan pembangunan dapat berkembang lebih serasi dalam berbagai keseimbangan kehidupan. Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang mengakibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan. Perubahan yang direncanakan dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Otonomi daerah yang sedang bergulir harus dijabarkan secara multidimensional atau secara holistik dan mencakup semua aspek, bukan hanya sekadar pelimpahan wewenang dan perimbangan keuangan. Otonomi diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap tatanan hidup masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Otonomi berguna bagi pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang berkualitas, pemberian pelayanan yang lebih memuaskan dan pengakomodasian partisipasi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak positif terhadap makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Terselenggaranya "Good Governance" merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun 2010-2015

1

Pemberian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

menuntut

adanya aparatur

pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat, hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, netral, akuntabel dan sejahtera. sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang bersih dan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru harus mampu menciptakan suatu sistem bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi sehingga apa yang diharapakan dari setiap program pembangunan dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

Nomor

25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) telah mensyaratkan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing untuk menyusun rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Keterkaitan dari masing-masing dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah : 1. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.


2

2. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun periode 2010-2015 yang dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah.

2.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010-2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


3

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.

3.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Renstra ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk dasar dan tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru yang terencana, terarah dan terpadu guna mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. 2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan acuan yang berisi program strategis dalam skala prioritas dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru. 2. Sebagai dokumen dinamis yang menjadi acuan dan alat kendali bagi pimpinan serta tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama tahun 2010 sampai dengan 2015 yang dapat dipakai sebagai petunjuk arah organisasi dimasa yang akan datang.

4.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan yang digunakan pada penyusunan renstra Badan Kepegawaian Daerah adalah : BAB. I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan


4

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Permasalahan 2. Isu Strategis BAB. IV VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 3. Strategi dan Kebijakan BAB. V RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF BAB.VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Sehinggga pembentukan BKD sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, maka Badan Kepegawaian Daerah termasuk Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah; 3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; 4. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya uraian tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah yang dimuat dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, adalah : a. Sekretariat Mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan,


6

baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan/perangkat daerah lainnya. Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan program 2. Pengelolaan keuangan 3. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan dan rumah tangga 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

b. Bidang Pengembangan Pegawai Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di pengembangan pegawai. Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pegawai 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengembangan pegawai 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

c. Bidang Mutasi Pegawai Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas

di

bidang

mutasi

pegawai,

dengan

menyelenggarakan

menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi pegawai 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang mutasi pegawai 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi pegawai 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah


7

d. Bidang Diklat Aparatur Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang diklat aparatur. Bidang Diklat Aparatur menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat aparatur 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang diklat aparatur 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang diklat aparatur 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

e. Bidang Data dan Informasi Pegawai Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang data dan informasi pegawai. Bidang Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pegawai 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang data dan informasi pegawai 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi pegawai 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 adalah: a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub bagian penyusunan program b. Sub bagian keuangan, dan c. Sub bagian umum c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : a. Sub bidang perencanaan dan pengadaan, dan b. Sub bidang pemberhentian dan kesejahteraan pegawai


8

d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : a. Sub bidang penempatan dan mutasi jabatan, dan b. Sub bidang kepangkatan e. Bidang Diklat Aparatur, terdiri dari : a. Sub bidang diklat struktural dan pendidikan umum, dan b. Sub bidang diklat teknis dan fungsional f. Bidang Data dan Informasi Pegawai, terdiri dari : a. Sub bidang informasi kepegawaian, dan b. Sub bidang data dan dokumentasi g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural, Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b, dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a.


9

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARRU KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAG UMUM

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

BIDANG MUTASI PEGAWAI

BIDANG DIKLAT APARATUR

BIDANG DATA DAN INFORMASI PEGAWAI

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN

SUB BIDANG PENEMPATAN DAN MUTASI JABATAN

SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL DAN PENDIDIKAN UMUM

SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG KEPANGKATAN

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG DATA DAN DOKUMENTASI

UPTB


10

2.

Sumber Daya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD a. Sumber Daya SKPD 1. Potensi Sumber Daya Aparatur Gambaran umum potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: a. Keadaan Pegawai BKD berdasarkan pangkat dan golongan ruang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pangkat Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I

Golongan ruang

Jumlah

IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b

1 1 2 3 3 6 7 2 5 7 -

JUMLAH

37

Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru, Mei 2011

b. Keadaan Pegawai BKD menurut tingkat pendidikan No.

Golongan

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6.

S.3 S.2 S.1 Sarjana Muda SLTA SLTP

1 26 2 8 -

JUMLAH

37


c. Keadaan pegawai BKD yang telah lulus diklat jabatan struktural No.

Nama Diklat

Jumlah

1.

Diklatpim Tk. I

-

2.

Diklatpim Tk. II

1

3.

Diklatpim Tk. III

4

4.

Diklatpim Tk. IV

10

JUMLAH

15



11

d. Keadaan pegawai BKD yang menduduki jabatan struktural No

Eselon

Terisi

Lowong

Jumlah

1.

II-B

1

-

1

2.

III-A

1

-

1

3.

III-B

4

-

4

4.

IV-A

-

11

11

JUMLAH

6

11

17


e. Keadaan pegawai BKD menurut kelompok umur No

Kelompok umur

Jumlah

1.

< 30

11

2.

30-40

13

3.

41-50

10

4.

>50

3

JUMLAH

37


f. Keadaan pegawai BKD menurut jenis kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki-laki

20

2.

Perempuan

15

JUMLAH

37


Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui potensi Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru sebagai berikut : a. berdasarkan pangkat dan golongan ruang - golongan IV = 10,81%, - golongan III = 51,35% - golongan II = 37,83%


12

b. berdasarkan tingkat pendidikan - Strata Dua (S.2) = 2,7% - Strata Satu (S.1) = 70,27% - Sarjana Muda (D.III) = 5,4% - SLTA = 21,62% c. berdasarkan jumlah yang telah lulus diklat jabatan struktural - Diklat Kepemimpinan Tk. II = 25% - Diklat Kepemimpinan Tk. III = 66,66% - Diklat Kepemimpinan Tk. IV = 166% d. berdasarkan jumlah jabatan yang terisi - Eselon II = 100% - Eselon III = 100% - Eselon IV = 0% e. berdasarkan kelompok umur - >50 tahun = 8,1 % - 41-50 tahun = 27,02% - 30-40 tahun = 35,13% - < 30 tahun = 29,72% f. berdasarkan jenis kelamin - Laki-laki = 54,05% - Perempuan = 40,54%

2. Sarana dan Prasarana Peralatan yang tersedia dan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan atau ketersediaan sarana dan prasarana dapat memperlancar/mempercepat

penyelesaian

tugas/pekerjaan

dalam

rangka

pelayanan prima. Sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah adalah :


13

No

Sarana prasarana

1 2 3 4

Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Meja kerja Kursi kerja

5

Notebook

6

Lemari arsip

7

Komputer

8 9

Filling cabinet Mesin Ketik

10 11 12 13 14 15

AC Kipas angin Meja Diklat Meja Rapat Kursi Rapat Printer

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kursi tamu LCD Proyektor Jaringan Komputer SIMPEG Telepon Faximile Kamera Digital Jam Dinding Meja Tanda Tangan Sound System JUMLAH

Jumlah 1 7 39 28 4 5 1 30 1 1 6 6 2 6 1 9 20 8 30 3 8 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Kondisi Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Rusak Rusak Baik Baik Baik Baik

227

Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun 2010

b. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :


14

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru NO 1 1

2 3

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8 org

13 org

19 orang

2 org

13 org

-

25%

100%

0%

3.377 org

-

3.166 org

-

93,75%

-

2.560 eks

3200 eks

2.560 eks

3.200 eks

100%

100%

400 org

-

399 org

-

99,75%

-

42 unit

39 unit

33 unit

39 unit

78,57%

100%

Prosentase desa dengan aparat tenaga tutor yang melaksanakan pendidikan non formal. Tersusun dan terimplementasikannya SOPP Tertibnya administrasi

4

Terimplementasikannya SPM bagi SKPD yang melaksanakan urusan wajib

5

Prosentase pencapaian sasaran kinerja (Lancarnya kegiatan operasional).

6

Prosentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai jabatannya.

7

Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas

8

Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang online

9

Meningkatnya disiplin pegawai

10

Terwujudnya reward-punishment yang jelas bagi seluruh aparatur

11

Meningkatnya kualitas SDM

3.137 org

3.593 org

3.170 org

3.574 org

4.027 org

2.000 org

1.350 org

3.676 org

1.498 org

1.119 org

4.921 org

5.132 org

4.350 org

5.132 org

120 org

140 org

150 org

177 org

130 org

0 org

1.078 org

1.578 org

2.078 org

1.037 org

1.428 org

439 org

617 org

816 org

430 org

571 org


15

99,90%

99,47%

91,28%

74,90%

82,88%

88,4%

100%

147,5%

92,86%

0%

1.894 org

96,20%

90,49%

91,14%

637 org

97,95%

92,54%

78,06%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Uraian

Anggaran Tahun 2010

Realisasi Anggaran Tahun 2010

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2010

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.768.000

176.911.811

81%

19.200.000

19.200.000

100,00%

5.000.000

998.611

19,97%

900.000

900.000

100,00%

2.400.000

2.400.000

100,00%

Penyediaan alat tulis kantor

30.780.000

30.780.000

100,00%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

28.850.000

28.850.000

100,00%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.880.000

3.360.000

86,60%

Penyediaan makanan dan minuman

9.688.000

9.377.000

96,79%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

111.150.000

80.866.200

72,75%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5.920.000

180.000

3,04%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.200.000

40.356.979

96%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

20.600.000

20.181.500

97,97%

0

0

0,00%

10.000.000

9.032.500

90,33%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.400.000

2.400.000

100,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

8.200.000

7.742.979

94,43%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler

1.000.000

1.000.000

100,00%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.397.500

4.397.500

100%

Pembinaan disiplin pegawai

4.397.500

4.397.500

100,00%

Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

146.235.800

111.185.800

76%

Pemindahan tugas PNS

146.235.800

111.185.800

76,03%

3.454.910

3.454.910

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pengadaan Meubeler Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%


16

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

495.140

495.140

100,00%

Penyusunan laporan keuangan semesteran

495.140

495.140

100,00%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

495.140

495.140

100,00%

1.474.350

1.474.350

100,00%

495.140

495.140

100,00%

Program Pendidikan dan Kedinasan

14.162.450

13.892.450

98%

Ujian dinas dan penyesuaian

14.162.450

13.892.450

98,09%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

800.824.320

662.291.180

83%

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNSD

674.620.180

662.291.180

98,17%

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

50.000.000

0

0,00%

Pendidikan & pelatihan teknis tugas & fungsi bagi PNS Daerah

76.204.140

0

0,00%

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.810.900.570

1.341.129.289

Seleksi penerimaan CPNS

638.836.595

473.651.695

74,14%

Penempatan PNS

344.846.100

97.072.569

28,15%

Pembangunan / Pengembangan Simpeg Daerah

3.265.500

3.265.500

100,00%

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

9.815.800

9.790.800

99,75%

29.336.000

11.086.000

37,79%

743.700.000

707.700.000

95,16%

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

38.887.725

38.562.725

99,16%

Pengembangan Diklat (Analisis kebutuhan diklat,penyusunan silabi, Penyusunan Modul dan Pedoman )

2.212.850

0

0,00%

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA

Pemberian Penghargaan Bagi PNSD Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

JUMLAH

3.039.943.550

2.353.619.919

74%

77%


17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.

Permasalahan Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat penting dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah : a. Aspek kelembagaan 1. Adanya perubahan struktur organisasi 2. Prosedur dan mekanisme kerja yang kurang dipatuhi 3. Penyebaran pegawai yang belum merata sesuai dengan anjab 4. Analisis kebutuhan diklat yang belum terlaksana secara optimal 5. Komitmen dan kordinasi yang belum optimal b. Aspek Sumber Daya Aparatur 1. Kurangnya tenaga terampil dan tenaga profesional 2. Kurangnya aparatur yang menguasai tekhnologi 3. Kreatifitas dan inovasi pegawai yang masih kurang 4. Ketersediaan SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi 5. Rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi c. Aspek Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan prasarana Diklat yang belum memadai 2. Masih lemahnya penataan arsip 3. Penggunaan sarana dan prasarana yang belum proporsional 4. Belum terintegrasinya informasi kepegawaian secara online 5. Lemahnya analisis perencanaan kebutuhan barang

2.

Isu Strategis 2.1. Isu Strategis terkait Kelembagaan Struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Barru ditata agar dapat menjalankan berbagai fungsi yang dibutuhkan, namun pada dasarnya permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu adanya perubahan struktur organisasi dari pola Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menjadi pola Peraturan


18

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang pembentukan organisasi dan tata kerja masingmasing SKPD sekaligus penetapan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Barru. Penataaan organisasi tersebut tentu saja terkait dengan masalah kepegawaian yakni penempatan jumlah pegawai dan jumlah organisasi saat ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan, dimana dalam satu SKPD terdapat jumlah pegawai yang berlebih, sementara dilain pihak terdapat SKPD yang kekurangan. Oleh karena itu dipandang perlu penataan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar tidak cenderung pemborosan anggaran atau kevakuman dalam satu jabatan karena tidak efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Lima Tahun kedepan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya, berhasil guna dan berkesinambungan dipandang perlu penempatan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja (memilih pegawai yang tepat untuk mengisi struktur yang ada dalam organisasi), dalam arti penempatan para pegawai terutama yang akan menduduki jabatan struktural atau fungsional dan penempatan seorang pegawai yang akan melakukan kegiatan operasional (staf) harus memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diembannya, sehingga satu kesatuan organisasi SKPD dapat mempunyai jumlah dan susunan pangkat pegawai yang ideal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 2.2 Isu strategis terkait Sumber Daya Manusia Aparatur Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam satu organisasi. Pengaturan tentang diklat pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditekankan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, disamping Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan PNS. Pada dasarnya secara kuantitatas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Barru sudah memadai bila dilihat dari jenis diklat yang telah diikuti baik diklat dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional termasuk tingkat pendidikan formal. Namun belum semua pegawai memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun 2010-2015

19

jabatan operasional fungsional umum (staf) yaitu beberapa pegawai belum memiliki keterampilan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelakasanaan tugas pokok dan fungsinya atau pengetahuan yang bekenaan dengan bidang pelayanan teknis yang bersifat umum, administratif dan manajemen. Lima tahun kedepan diharapkan pelaksanaan diklat lebih ditekankan pada pengembangan diklat teknis fungsional terutama dalam rangka memberikan pemahaman dan penguasaan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Sejalan dengan itu maka pendidikan dan pelatihan dititik beratkan untuk tenaga terampil agar dapat mengatasi jumlah pegawai yang banyak akan tetapi kurang efektif bekerja disamping diklat struktural dan fungsional. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan diklat secara optimal, lebih awal akan diadakan analisis kebutuhan diklat yaitu menginventarisir seluruh kebutuhan diklat sesuai bidang tugasnya dari masing masing SKPD.

2.2 Isu strategis terkait Sarana dan Prasarana Pada dasarnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang kepegawaian sudah cukup

memadai,

namun

dalam

rangka

peningkatan pelayanan

kepegawaian terhadap PNS perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi

yang

berbasis

komputer.

Permasalahan selama ini dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian belum mampu memberikan pelayanan kepegawaian dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi online masih terbatas dalam bentuk hard copy. Dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil, sangat diperlukan dukungan data kepegawaian yang benar, lengkap dan akurat. Untuk itu sangat diperlukan sistem penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian secara tertib, teratur dan terpelihara secara terus menerus. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu unsur bidang kepegawaian meliputi penataan sarana dan prasarana dengan menggunakan informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan tujuan agar Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memanfaatkan SAPK. Kedepan diharapkan untuk mewujudkan data PNS yang akurat, perlu dibangun Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung kebijaksanaan


20

manajemen pegawai negeri sipil yang standar dan terintegrasi baik dengan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru maupun dengan Instansi Pusat dan Provinsi. Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan efisiensi penyimpanan dokumen arsip kepegawaian yang lebih rapi dan aman diperlukan sarana dan prasarana yang lebih proporsional dalam arti sistem penyimpanan data kepegawaian setiap PNS selain dalam wujud fisik tata naskah yang disusun secara teratur, terpelihara otentifikasinya dan bilamana diperlukan dapat disajikan dalam waktu cepat juga sistem penyimpanan data dalam bentuk tulisan yang disusun secara teratur sesuai nomor urut, pengelompokan, dsb.


21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.

VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin diwujudkan, yang secara sistematis dapat dilakukan dengan merumuskan visi dan misi organisasi. Adapun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : a. Visi Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dirumuskan dengan memperhatikan visi Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015, yaitu : “Aparatur Berkualitas dan Berkembang” Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut: 1. Berkualitas, dalam arti adanya peningkatan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya agar mampu bekerja optimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik. 2. Berkembang, dalam arti ada harapan kedepan lebih baik, sehingga pegawai negeri sipil termotivasi dan mampu berinovasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pengembangan karier, dan pengembangan teknologi. b. Misi Untuk merealisasikan visi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru merumuskan misi sebagai berikut : “ Meningkatkan sumber daya aparatur dan pelayanan sesuai standar dan prosedur kerja ”

2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang akan dicapai adalah :


22

a. Tujuan Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat. b. Sasaran 1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 2. Terciptanya pelayanan publik yang prima. 3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur. 3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. Meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan dan pelatihan melalui pendidikan formal dan pendidikan kedinasan, diklat prajabatan, dan diklat dalam jabatan, serta perbaikan penataan diklat sesuai analisis kebutuhan melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah : a. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam berbagai aspek, baik aspek intelektual, manajerial, profesional dan keterampilan. b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait tentang keterpaduan rencana program dan kurikulum pelaksanaan diklat c. Pengembangan budaya kerja dengan penerapan reward dan punishment

2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sesuai mekanisme dan prosedur kerja. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang terkait dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tingkat pemeliharaan data kepegawaian, adalah : a. Sistem pelaporan mutasi kepegawaian b. Sistem penyimpanan data kepegawaian c. Sistem penyajian data kepegawaian d. Sistem informasi kepegawaian


23

3. Meningkatkan penataan organisasi berikut kepegawaiannya. Yaitu jumlah unit organisasi (SKPD) harus menunjukkan adanya keseimbangan dengan jumlah pegawainya. Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang terkait dengan kelembagaan adalah: a. Menajamkan visi dan misi organisasi b. Penghapusan atau pengembangan dan pengintegrasian bidang yang memiliki tupoksi yang sama c. Penempatan dan pengembangan serta penyebaran pegawai yang berimbang


24

1BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan meubeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pemulangan pegawai yang pensiun 2. Pemindahan tugas PNS 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Monitoring dan evaluasi


25

5. Penyusunan RKA dan DPA 6. Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1. Ujian dinas dan penyesuaian 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Seleksi penerimaan calon PNS 3. Penempatan PNS 4. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS 5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 7. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 8. Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Kegiatan : 1. Penyusunan standar pelayanan


26

BAB. VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BARRU Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD dalam lima tahun mendatang. Gambaran tersebut termuat dalam tabel 6.1 di bawah ini : Kondisi

Kondisi

Kinerja pada NO

Indikator

1.

(2) Tertibnya

pada

RPJMD Tahun 2010

(1)

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

awal periode

administrasi

akhir Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

periode

2011

2012

2013

2014

2015

RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

91,66%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

100%

91,66%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

1,67%

100%

-

-

46,66%

33,33%

20%

-

100%

66,37%

1,95%

2,92%

2,92%

2,92%

2,92%

80%

64,55%

6,09%

6,09%

6,09%

6,09%

6,09%

95%

62,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

85%

45,41%

-

3,65%

3,65%

3,65%

3,65%

60%

dan

keuangan dari 90% pada Tahun 2009 menjadi 100% 2.

Persentase

pencapaian

sasaran

kinerja dari 90% pada Tahun 2009 menjadi 100% pada Tahun 2015 3.

Tersusun

dan

terimplementasikannya SOPP 4.

Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pada Tahun 2009 menjadi 80% pada Tahun 2015

5.

Persentase aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46% pada Tahun 2009 menjadi 95% pada Tahun 2015

6.

Terimplementasikannya

pola

pengembangan karir yang jelas dari

58%

pada

Tahun

2009

menjadi 85% pada Tahun 2015 7.

Persentase

aparatur

mendapatkan punishment

reward dari 41,76%

yang dan pada

Tahun 2009 menjadi menjadi 60% pada Tahun 2015


27

BAB VII PENUTUP 1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2016 dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2016 maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. KAIDAH PELAKSANAAN 1. Badan Kepegawaian Daerah dan stakeholder berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja (renja) SKPD setiap tahunnya yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2010-2015. 3. Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. 4. Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan. 5. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.


28

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun

Recommend Documents