BAB I PENDAHULUAN. Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013 I - 1

BAB I PENDAHULUAN

Program dan dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, juga merupakan hasil sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjutnya melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendanaan lain yang peduli sanitasi.



Program dan anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten Nganjuk merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Nganjuk dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten Nganjuk untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten Nganjuk.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya.

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013| I - 1

1.1. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan MPS (Memorandum Program Sanitasi) Kabupaten Nganjuk adalah tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan MPS Kabupaten Nganjuk adalah : 1. MPS diharapkan dapat dijadikan pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan sanitasi Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Nganjuk. 4. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Nganjuk.

1.2. Resume Permasalahan Sub Sektor Sanitasi Berikut merupakan uraian resume permasalahan utama dari masingmasing sektor sanitasi yang ada di Kabupaten Nganjuk berdasarkan studi EHRA (Enviromental Healt Risk Assessment/ Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan). Secara lebih lengkap, permasalahan utama ini dapat dilihat pada Tabel I-1 sampai dengan Tabel I-5 dibawah ini :


Tabel 1.1 : Permasalahan Utama Air Limbah Permukiman A. Sistem Air Limbah Permukiman : Aspek Berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun Pengembangan 2012, cakupan kepemilikan jamban di Kabupaten Nganjuk Sarana & Prasarana telah mencapai 58,42 % dengan rincian 55,38 % jamban pribadi dan MCK/ WC unum sebanyak 3,04 % sedangkan sisanya membuang tinjanya di kebun, sungai, selokan, lubang galian dan lainnya. Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Nganjuk

User Interface

Jamban Pribadi MCK/ WC Umum

14,29% 0,50%

WC Helikopter 55,38%

Sungai

3,71% Kebun/ Pekarangan

10,29%

Selokan/ Parit/ Got 0,67% Lubang Galian

0,58%

Lainnya

10,92% 0,63% 3,04%

Tidak Tahu Tidak Memilih Jawaban

Disamping itu, berdasarkan BPS Kabupaten Nganjuk, masih banyak masyarakat yang membuang grey water langsung ke saluran drainase ataupun sungai tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Hal ini berarti pencemaran akibat pembuangan air limbah yang tidak terkontrol telah menyebabkan pencemaran badan air sehingga banyak sungai/ anak sungai yang sudah tidak sesuai dengan standar baku mutu effluent.


Pengumpulan & Berdasarkan survey EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun Penampungan/ 2012, untuk tempat pembuangan akhir tinja dari 58,42 % Pengolahan Awal jamban, 40,5 % terhubung ke tangki septic, 0,17 % ke pipa sewer, 21,5 % ke cubluk, 0,29 % langsung ke saluran drainase, 8,96 % ke sungai 0,33 % ke kolam/ sawah demikian juga sebanyak 0,33 % ke kebun/ tanah lapang dan 0,04 % ke lainnya, distribusi pembuangan akhir tinja di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik berikut : 45%

40,50%

40% 35% 27,88%

30% 25%

21,50%

20% 15% 8,96%

10% 5% 0,29%

0,17%

0,33%

0,33%

Kolam/ sawah

Kebun/ tanah lapang

0,04%

0% Tangki septik

Pengangkutan/ Pengaliran

Pipa sewer

Cubluk/ lubang tanah

Langsung ke saluran drainase

Sungai

Tidak tahu

Lainnya

Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum memiliki truk tinja, selama ini truk tinja dikelola oleh pihak swasta (jasa sedot WC). Sedangkan presentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) sebanyak 58,87 % yang dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah selain tinja. Berikut grafik rentang waktu pengosongan tangki septik dan cara mengosongkannya.  Rentang waktu pengosongan tangki Tidak tahu

2,67%

Tidak pernah

92,49%

Lebih dari 10 tahun yang lalu

0,51%

Lebih dari 5 - 10 tahun yang lalu

0,31%

1 - 5 tahun yang lalu

0 -12 bulan yang lalu

3,40%

0,62% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%


 Cara mengosongkan tangki septik 100,00%

95,78%

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 1,85%

0,51%

1,85%

Layanan sedot tinja / truk sedot tinja

Membayar tukang

Dikosongkan sendiri

0,01%

0,00%

Pengolahan Terpusat

Bersih karena banjir

Tidak tahu

Akhir Kabupaten Nganjuk telah memiliki 15 unit program pengelolaan air limbah melalui Sanimas dari tahun 2006 – 2012 dan sebanyak 160 unit MCK yang tersebar di Kecamatan Loceret, Kertosono dan Nganjuk. Untuk pengolahan lumpur tinja, Kabupaten Nganjuk belum memiliki unit IPLT.

Daur ulang/ Belum ada kegiatan yang memanfaatkan limbah domestik Pembuangan Akhir untuk dijadikan produk lain yang bermanfaat dalam skala kawasan. Perencanaan Teknis

Master Plan Air Limbah Kabupaten Nganjuk dianggarkan untuk disusun pada tahun 2013 ini.

B. Lain-Lain Aspek Pendanaan

 Keterbatasan alokasi dana Pemerintah Kabupaten Nganjuk  Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendanaan pengelolaan Sanimas/ SLBM, sehingga masih mengandalkan dana dari Pemerintah Kabupaten.  Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman karena tingkat pemulihan biaya investasi rendah.  Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari sektor swasta dan masyarakat.

Aspek Kelembagaan

 Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah  Belum kuatnya kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelolaan air limbah rumah tangga maupun air limbah industri rumah Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013| I - 5

tangga  Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan baik air limbah rumah tangga maupun air limbah industri rumah tangga  Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dan air limbah industri rumah tangga. Aspek Peraturan  Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan Perundangan dan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem Penegakan Hukum air limbah rumah tangga belum kuat dan memadai.  Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah rumah tangga termasuk ijin pembuangan air limbah domestik.  Belum diterapkannya aturan terhadap pelanggaran pembuangan air limbah industri rumah tangga oleh Pemerintah Daerah  Peraturan IMB (ijin Mendirikan Bangunan) belum diterapkan secara baik oleh masyarakat ataupun pengelola permukiman, khususnya mengenai pengelolaan air limbah.  Belum ada kebijakan pengembangan undangan tentang PLP (Penyehatan Permukiman) yang bersifat operasional. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta

perundangLingkungan

 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga / permukiman dan prilaku hidup bersih dan sehat.  Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman, khususnya dalam pembiayaan investasi, operasi dan pemeliharaan air limbah.  Kurang memadainya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga / permukiman.  Kemitraan pemerintah dan swasta belum berkembang.

Sumber referensi : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Bab III & Studi EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun 2012


Tabel 1.2 : Permasalahan Utama Persampahan A. Sistem Persampahan Domestik : Aspek Pengembangan Sarana & Prasarana

User Interface

Berdasasarkan studi EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, sebagian besar (62,04 %) sampah rumah tangga masih dibuang dengan cara dibakar, sedangkan cara lain dapat dilihar dari grafik berikut : Tidak tahu

0,04%

Lain-lain

0,42%

Dibuang ke lahan kosong/ kebun/ hutan dan dibiarkan membusuk Dibiarkan sampai membusuk

3,71% 0,83% 2,54%

Dibuang ke sungai

8,21%

Dibuang ke dalam lubang tanpa ditimbun dengan tanah Ditimbun dengan tanah dalam lubang

1,42% 62,04%

Dibakar Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

0,63%

Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

0,17%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Sampah belum dilakukan pemilahan

Pengumpulan Setempat

 Pada Lokasi yang tidak terlayani TPS, belum tersedia pengumpulan setempat. Masyarakat mengumpulkan sampah secara individual dalam kantong plastic, keranjang dll  Sampah dari jalan (di Perkotaan) dikumpulkan dengan pola penyapuan yang dikoordinir oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk, tetapi penyapuan jalan hanya dilakukan pada segmen jalan tertentu saja dan belum sesuai jadwal.  Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/ kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penampungan Sementara (TPS) Pengolahan Terpusat

Terdapat 23 container, 62 TPS (kecil dan besar) / landasan container, transfer depo dengan lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk

Akhir Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjukdan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 4 (empat) unit, yaitu : . 1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kec Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013| I - 7

Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 5 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill. 2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kec. Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah open dumping. 3. TPA Bendil terletak di desa Bendil Kec. Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah open dumping 4. TPA Tanjunganom terletak di desa Warujayeng dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Tanjunganom sebagian Prambon dan Ngronggot. Daur ulang/  Prosedur 3 R (reduction = pengurangan, reuse = pakai Pembuangan Akhir ulang, recycle = daur ulang) belum berjalan  Proses pemilahan sampah mulai dari sumber belum dilakukan secara kontinyu Perencanaan Teknis

Dokumen masterpal persampahan kabupaten Nganjuk telah disusun pada tahun 2012, namun belum digunakan secara optimal dalam perencanaan teknis di sektor persampahan.

Aspek Pendanaan

 Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas.  Pembiayaan dan dana yang terbatas, karena pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk sedangkan biaya operasional pengelolaan dan konstruksi persampahan meningkat setiap tahunnya.  Rendahnya dana penarikan retribusi.

Aspek Kelembagaan

 Belum adanya data base perkembangan persampahan di Kabupaten Nganjuk  Belum adanya pendataan yang kontinyu terhadap potensi sampah kota yaitu pendataan terhadap volume sampah yang masuk ke TPA, yang terolah dan tidak terolah di TPA dan yang berpotensi untuk diolah.  Terbatasnya personil petugas Dinas PU Cipta Karya &


Tata Ruang Kabupaten Nganjuk  Tidak memadainya pemeliharaan

dana

operasional

dan

 Masih minimnya kemampuan pengelola mengelola sampah dengan prisip 3 R

untuk

 Tidak dan Belum melibatkan stakeholder lain (swasta/masyarakat) dala pengelolaan sampah dan kebersihan. Aspek Peraturan  Tidak/ belum berjalannya sistem penegakan hukum Perundangan dan tentang kebersihan. Penegakan Hukum  Tidak adanya peraturan / Perda yang mengatur tentang sistem pengelolaan persampahan secara komprehensif. Aspek Peran Serta  Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Masyarakat dan untuk membuang sampah pada tempatnya dan Dunia Usaha / Swasta memelihara kebersihan lingkungan  Relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sampah.  Sebagian masyarakat masih memandang sampah sebagai bahan yang menjijikan, sehingga enggan untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sumber referensi : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Bab III & Studi EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun 2012


Tabel 1.3 : Permasalahan Utama Drainase A. Sistem Drainase Lingkungan : User Interface

 Berdasarkan survei EHRA, mayoritas rumah tangga tidak pernah mengalami kebanjiran, yaitu sebanyak 66,71 % sedangkan yang lainnya dapat dilihat pada grafik berikut :

 Frekuensi genangan secara rutin dialami 5,46 % rumah tangga Penampungan/ Pengolahan awal

 Grey water masih bercampur dengan saluran drainase lingkungan  Kapasitas saluran drainase yang sudah terbangun kurang memadai

Pengangkutan/ Pengaliran

Banyak saluran drainase yang tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan cepat karena adanya endapan dan sampah pada saluran drainase

Dokumen Perencanaan

Kabupaten Nganjuk telah memiliki masterplan drainase perkotaan Nganjuk dan Kertosono, namun belum dijadika acuan secara optimal.



Tabel 1.4 : Permasalahan Utama Prohisan Berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, maka :

Aspek Prohisan dapat diamati dari indikator terjangkitnya penyakit diare, serta adanya kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS. Berdasarkan EHRA 2012 angka kejadian diare di Kabupaten Nganjuk relatif kecil. Dalam seminggu terakhir pun angkanya tidak sampai 5 %, bahkan 60,04 % responden menyatakan bahwa didalam rumah tangga tidak pernah terjangkit diare. Namun demikian hal ini belum bisa menjadi tolok ukur bagusnya aspek Prohisan di Kabupaten Nganjuk, mengingat harus dilihat dari berbagai aspek lainnya.  Kebiasaan menggunakan sabun pada masyarakat Kabupaten Nganjuk

 Waktu penggunaan sabun


 Kejadian diare

Lain-lain

 Secara umum masyarakat pada tatanan rumah tangga sudah mengetahui tentang pentingnya sanitasi dan hygiene, namun secara praktik, pengetahuan dan sikap tersebut tidak diterapkan dikarenakan berbagai macam alasan, mulai tidak tersedianya fasilitas sanitasi sampai dengan adanya pemahaman bahwa tidak adanya resiko yang mereka hadapi dengan kondisi yang ada (prilaku yang tidak sehat). Contoh sederhana dalam ketidaksinambungan antara pengetahuan, sikap dan prilaku adalah praktik buang sampa h di sungai.  Kegiatan promosi hygiene belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sebagian besar kegiatan promosi masih mengalami keterbatasan terkait pada pola atau upaya yang efektif dan efisien untuk dapat memacu masyarakat untuk berubah prilaku.  Kegiatan Prohisan di Sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran kesegaran jasmani dan kegiatan ekstra kulikuler terkait program Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) serta difokuskan pada kegiatan cuci tangan pakai sabun dan kantin sehat. Namun demikian untuk kelengkapan fasilitas cuci tangan dan WC seperti halnya ketersediaan sabun dan alat pembersih fasilitas dimaksud, seringkali ketersediaan sabun kurang diperhatikan.


Tabel 1.5 : Permasalahan Utama Air Bersih A. Sistem penyediaan air bersih :


User Interface

 Sarana air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk ada beberapa macam, yaitu PDAM, HIPPAM dan KSM, serta sumur dangkal. Tingkat pelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2006untuk PDAM 7 %, untuk HIPPAM 3,5% dan 89 % sumur dangkal.  Wilayah yang selalu mengalami kekeringan/ kesulitan dalam hal penyediaan air bersih pada waktu kemarau tersebar di 10 kecamatana di Kabupaten Nganjuk (Lengkong, Ngluyu, Ngetos, Jatikalen, Wilangan, Loceret, Pace, Berbek, Rejoso dan Gondang)

Lain-lain

 Pertumbuhan Kabupaten Nganjuk mengakibatkan permasalahan di lingkungan permukiman karena pertumbuhan dan perkembangan aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan pengalokasian dan penyediaan sarana dan prasarana terutama di Bidang Perumahan dan Permukiman seperti penyediaan sarana air minum yang memadai.  Rendahnya tingkat pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan.  Rendahnya kualitas manajeman minum yang dilakukan PDAM.

pengelolaan

air

 Pada beberapa kawasan terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air minum, maupun kendala batas administrasi wilayah.  Pelayanan air minum non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.  Dana APBD yang relatif sedikit untuk program sarana air minum yang mengakibatkan terkendalanya pelayanan air minum di Kabupaten Nganjuk. Dokumen Perencanaan

Kabupaten Nganjuk telah memiliki dokumen RISPAM tetapi masih belum sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030.


1.3 Resume Sasaran Sampai dengan Tahun 2017


Sasaran dalam perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi mengacu pada Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang didasarkan pada permasalahan utama sektor sanitasi di Kabupaten Nganjuk. Sasaran sektor sanitasi Kabupaten Nganjuk, ditampilkan dalam Tabel 1.6 berikut ini. Tabel 1.6 Resume Sasaran Utama Sanitasi Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2017 Air Limbah Domestik 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala permukiman pada akhir tahun 2017. 2. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 35 % menjadi 75 % untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2017. 3. Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 15 unit menjadi 45 unit di wilayah padat kumuh miskin permukiman di akhir tahun 2017. 4. Tersedianya dan berfungsinya IPAL komunal untuk industri rumah tangga dari 0 unit maenjadi 10 unit pada akhir tahun 2017. 5. Meningkatnya efektivitas layanan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman dari 0 KK/ bulan menjadi 60 KK/ bulan mulai tahun 2015 Persampahan 1. Tersedianya dokumen perencanaa layanan pengelolaan persampahan sampai tahun 2017. 2. Meningktnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 51,49 % menjadi 80 % pada tahun 2017. 3. Mengurangi timbulan sampah post collection hingga 20 % dan atau 60 m 3/ hari pada tahun 2017. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3 R pada kawasan permukiman dan lingkungan sekolah dan komersial. Drainase Lingkungan 1. Terlaksanyanya pembangunan sistem drainase yang efesien, efektif dan terpadu. 2. Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Nganjuk Prohisan 1. Meningkatnya cakupan Prohisan strata utama dan paripurna terhadap tatanan rumah tangga 75 %, tatanan institusi 90 % dan tatanan fasilitas umum 35 % pada tahun 2017. 2. Meningkatnya peran media dalam promosi Prohisan dari 4 kegiatan menjadi 7 kegiatan. 3. Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta dalam Prohisan sampai Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013| I - 14

tahun 2017 dari 1 lembaga menjadi 3 lembaga pada tahun 2017. Air Bersih 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan air bersih sebanyak 4 dokumen. 2. Meningkatnya cakupan layanan air bersih dari 10,48 % menjadi 19 % pada tahun 2017. 3. Menurunkan kehilangan air dari 21 % menjadi 18 persen pada tahun 2017. 1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya Program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian prioritas penanganan sanitasi sebagaimana terdapat dalam Buku Putih, SSK, Masterplan Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan dalam menangani permasalhan sanitasi adalah sebagai berikut : Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman Periode 2013-2017 Prioritas 1 : Program Pembangunan IPLT Kegiatan 1

Estimasi Biaya (Juta Rp.)

Justifikasi

50

Kebutuhan adanya IPLT merupakan prioritas untuk pengolahan akhir limbah permukiman. Pada Investasi 5 (lima) tahun pertama ini akan dibangun di wilayah......

5

Studi AMDAL Pembangunan IPLT Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT Pembebasan Lahan/Tanah Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT Pelatihan bagi Pengelola IPLT

6

Pembangunan IPLT*)

50.000

7

Supervisi Pembangunan IPLT*)

1.000

8

Operasi dan Pemeliharaan IPLT

500

2 3 4

100 500 500 50

Anggaran item 6 & 7 diharapkan dari Pusat.

9

4.000 Pengadaan Truk Tinja 10 Operasi dan Pemeliharaan Truck 400 Tinja Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa.

Prioritas 2 : Pembangunan MCK Komunal di 27 Lokasi Kegiatan 1

Pembangunan MCK Komunal di


Justifikasi

9.825

Kebutuhan akan MCK


a

b

c

d e f

g h i

27 Lokasi Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSMSANIMAS) Pembebasan Lahan/Tanah Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Pembangunan MCK++ Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++

Komunal akan di prioritaskan pada lokasi permukiman padat, kumuh dan miskin. Anggaran dan implementasi item ......akan disediakan oleh masyarakat. Anggaran item......diharapkan dukungan stimulan dari PU Pusat. Detail uraian lihat Lembar Proposal No..... Terlampir.

Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa.

Prioritas 2 : Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Kegiatan 1

2 3

Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Permukiman di 5 Lokasi Pembangunan IPAL Komunal Pasar Hewan di Kedondong Pembangunan IPAL Komunal Puskesmas Rawat Inap di 10 Lokasi


Justifikasi

125

Kebutuhan akan IPAL Komunal Kawasan akan di prioritaskan pada Lokasi – Lokasi yang membutuhkan.

669 400


4

Pembangunan IPAL Kawasan Industri Tangga di 11 Lokasi

Komunal Rumah

1.073


Peta1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman Periode 2013-2017 Lokasi Rencana IPLT

Lokasi Rencana MCK Komunal

Lokasi Rencana IPAL Komunal Kawasan


Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Periode 20132017 Prioritas 1 : Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kegiatan 1 a b c d

e f g h i j k l

m n

o

Pembangunan TPA Sanitary Landfill Penyusunan Studi Pra-kelayakan TPA Penyusunan Studi Kelayakan TPA Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA kepada masyarakat Pembebasan Lahan Penyusunan DED TPA Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya Pembangunan TPA


Justifikasi

50.000

Kebutuhan adanya TPA Sanitary Landfill merupakan prioritas untuk pengolahan akhir Persampahan di Kabupaten Nganjuk yang selama ini masih banyak menggunakan sistem open dumping. Pada Investasi 5 (lima) tahun pertama ini akan dibangun di wilayah...... Anggaran item ...... diharapkan dari Pusat.

Supervisi Pembangunan TPA Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA Pelatihan Pengelolaan TPA Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA Penyusunan Perda Pengelolaan TPA Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi Operasi dan Pemeliharaan Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa


Prioritas 2 : Peningkatan TPA/ TPST Kegiatan


Justifikasi Kebutuhan akan peningkatan TPA/TPST merupakan prioritas untuk pengurangan beban pengolahan sampah di TPA, diharapkan Anggaran untuk peningkatan TPA/TPST dapat didukung oleh Pusat

1

Peningkatan Kedungdowo

TPA/

TPST

20.000

2

Peningkatan Pandantoyo

TPA/

TPST

5.000

3

Peningkatan TPA/ TPST Bendil

5.000

4

Peningkatan Sugihwaras

5.000

TPA/

TPST

Prioritas 3 : Pengelolaan Sampah 3 R Kegiatan


Justifikasi Kebutuhan akan Pengelolaan Sampah 3 R merupakan prioritas untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap sampah

1

Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu 3 R berbasis masyarakat (2 lokasi TPST rintisan)

1.000

2

Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R untuk aparatur pemerintahan desa dan kecamatan, sanitarian dan tenaga kesehatan lingkungan

200

3

Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R untuk Kader, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat

200

4

Fasilitasi jaringan kerjasama dalam pengelolaan 3 R

160


Prioritas 4 : Pengadaan Incinerator

1

Kegiatan


Justifikasi

Pengadaan incinerator untuk RSUD

3.000

Incinerator dibutuhkan untuk pengolahan sampah medis, diharapkan anggaran pengadaan incinerator bisa di danai oleh Pusat


Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Periode 2013-2017

Lokasi Rencana Peningkatan TPA/TPST

Lokasi Rencana Pengadaan

Incinerator RSUD


Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Periode 2013-2017 Prioritas 1 : Pembangunan Saluran Primer Kegiatan 1

a

b

c d e


Justifikasi

Pembangunan saluran drainase 12.000 Kebutuhan adanya dan gorong-gorong primer di 7 Pembangunan Saluran Lokasi Primer merupakan Perencanaan Teknis prioritas untuk Pembangunan Saluran dan pencegahan dan Gorong-gorong Drainase Primer pengendalian bajir di Sosialisasi Rencana Kabupaten Nganjuk. Pembangunan Saluran dan Pada Investasi 5 (lima) Gorong-gorong Drainase Primer tahun pertama ini akan dibangun di Pembebasan lahan wilayah...... Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer Anggaran item ...... Supervisi Pembangunan Saluran diharapkan dari Pusat. dan Gorong-gorong Drainase Primer Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa


Prioritas 2 : Pembangunan Saluran Skunder Kegiatan 1

a

b

c d

e


Justifikasi

Pembangunan saluran drainase 8.000 Kebutuhan adanya dan gorong-gorong sekunder di Pembangunan Saluran 8 Lokasi Skunder merupakan Perencanaan Teknis prioritas untuk Pembangunan Saluran dan pencegahan dan Gorong-gorong Drainase pengendalian bajir di Skunder Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi Rencana Pada Investasi 5 (lima) Pembangunan Saluran dan tahun pertama ini akan Gorong-gorong Drainase dibangun di Skunder wilayah...... Pembebasan lahan Anggaran item ...... Pembangunan Saluran dan diharapkan dari Pusat. Gorong-gorong Drainase Skunder Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Skunder Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa


Prioritas 3 : Pembangunan Saluran Tersier Kegiatan 1

a

b

c d

e


Justifikasi

Pembangunan saluran drainase 10.000 Kebutuhan adanya dan gorong-gorong tersier / Pembangunan Saluran lingkungan di 31 Lokasi Tersier merupakan Perencanaan Teknis prioritas untuk Pembangunan Saluran dan pencegahan dan Gorong-gorong Drainase tersier / pengendalian bajir di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi Rencana Pada Investasi 5 (lima) Pembangunan Saluran dan tahun pertama ini akan Gorong-gorong Drainase tersier / dibangun di lingkungan wilayah...... Pembebasan lahan Anggaran item ...... Pembangunan Saluran dan diharapkan dari Pusat. Gorong-gorong Drainase tersier / lingkungan Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase tersier / lingkungan Item..........akan diimplementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

Prioritas 4: Pembangunan Kolam Retensi di 2 Lokasi Kegiatan 1 2

Pembebasan lahan untuk kolam retensi Pembangunan kolam retensi


Justifikasi

2.000

Kebutuhan adanya Pembangunan Kolam Retensi merupakan prioritas untuk pencegahan dan pengendalian bajir di Kabupaten Nganjuk. Pada Investasi 5 (lima) tahun pertama ini akan dibangun di wilayah......

10.000

diharapkan Anggaran untuk Pembangunan Kolam Retensi dapat didukung oleh Provinsi dan Pusat


Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan Periode 2013-2017

Wilayah Prioritas Program Kegiatan Drainase Lingkungan :  Prioritas I : Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Primer (Werungotok-pehserut, Begadung, Ploso-Tanjungrejo, Kertosono, Baron, Sukomoro, Bagor)  Prioritas 2 : Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Skunder (Perkotaan: Tajunganom, Berbek, Pace, Rejoso, Bagor, Baron,Loceret, Sukomoro)  Prioritas 3 : Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Tersier/ Lingkungan (Sanggrahan (gondang),Kedungmlaten (lengkong),Dawuhan (Jatikalen),Mlilir,Grojogan, Bulu (Berbek),Godean,Patian, Loceret,Tempelwetan,Tanjungrejo(Loceret),Gemenggeng , Plosorejo, Sanan,Cerme,Mlandangan,Bodor,Pacewetan, Kecubung(Pace), Warujayeng,Kedungombo,Tanjunganom (Tanjunganom), Singkalanyar,Watudandang,Kurungrejo (Prambon), Tembarak(Kertosono), Tirtobinangun,Rowomarto(Patianrowo), Sumberejo,Gondangkulon(Gondang), Sumengko,Sukomoro (Sukomoro), gandu,Guyangan,Kedondong(Bagor),Ngudikan (Wilangan), Rejoso,Banjarejo(Rejoso), Lengkong(Lengkong), Ngasem (Jatikalen), Mojokendil,Ngronggot (Ngronggot))  Prioritas 4 : Pembagunan Kolam Retensi (Sukomoro dan Kertosono)


Tabel 1.10 Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan Periode 2013-2017 Prioritas 1 : .................................... Kegiatan 1 2

Stimulan untuk Kader Kesehatan dan Posyandu Penyediaan sarana sanitasi dan CTPS dengan memisahkan toilet pria dan wanita di sekolah dan kantor


Justifikasi

13.500 8.000


BAB I PENDAHULUAN. Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Nganjuk 2013 I - 1

Recommend Documents