MOMERANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR. BAB I Pendahuluan

MOMERANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Momerandum Program Sanitasi atau MPS adalah dokumen sanitasi yang disusun setelah Kabupaten/Kota selesai melakukan penyusunan dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam tahapan pelaksanaan program Percepatan Sanitasi Permukiman PPSP, Momerandum Program Sanitasi merupakan langkah atau tahapan ke empat setelah tahapan kampanye, edukasi, advokasi, Pembentukan kelembagaa, dan penuyusunan BPS dan SSK telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Momerandum Program Sanitasi oleh Pokja AMPL Kabupaten Halmahera Timur sangat penting untuk dilakukan, oleh karena dokumen ini telah memuat semua rencana program dan kegiatan serta komitmen pendanaan sanitasi dari masing –masing subsector yang implementasinya akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan. baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat maupun sumber pendanaan dari lembaga donor, pihak swasta dan masyarakat. Program dan kegiatan yang dihasilkan dalam dokumen ini juga merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan yang terkait dengan pengembangan sector sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait dari semua tingkatan baik singkronisasi dan koordinasi ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementrian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan merupakan potret

buram dari masa lalu.

Sanitasi harus ditangani secara

multistakholder

dan

komprenhensif. Kondisi demikian mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi pembangunan sanitasi permukiman pada skala kota/kabupaten. Pokok-Pokok utama yang dicapai dalam penyusunan dokumen ini antarlaian sebagai berikut:

POKJA SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sector lain yang peduli sanitasi. Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang Momerandum Program investasi Kabupaten Halmahera Timur merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis,biaya dan waktu. Memorandum investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Wali Kota /Gubernur selaku kepala daerah. Program investasi sector sanitasi ini telah disusun berdasarkan Program Prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota. Proses penyusunan rencana program investasi ini telah memenuhi aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah /kawasan dengan pengembangan sector bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan singkoronisasi Program berdasakan Skala Prioritas tertentu atau yang telah ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan table-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud: Tersusunya dokumen rencana strategi sanitasi Kabupaten Halmahera Timur yang komprehensip yang memuat komitmen pendanaan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sector sanitasi dalam jangka menengah lima tahun. Dokumen ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” Khususnya untuk program pembangunan sector sanita Tujuan: Adapun tujuan dari pada penyusunan dokumen MPS Kabupaten Halmahera Timur ini adalah sebagai berikut: 1). MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten SSK Kabupaten Halmahera Timur. POKJA SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


2). Memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi kabupaten Halmahera Timur selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 3). Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4). Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di kabupaten Halmahera Timur.

1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1 Gambaran Umum Letak geografis Kabupaten Halmahera Timur terletak antara 0 0 40’ – 10 4 Lintang Utara dan 1260 45’ – 1290 30’ Bujur Timu, dengan luas wilayah 14.202.01 Km2 yang terdiri dari luas daratan 6.506.19 km2 dan luas lautan 7.695.82.Km2. Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80% desa berada di daerah pantai sedangakan 20% lainnya beada di daerah pegunungan. Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur berbatasan antara lain sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Kabupaten Halmahera Utara b. Sebelah Selatan : Kabupaten Halmahera Tengah c. Sebelah Barat : Kota Tidore Kepulauan d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan laut Halmaheran dan Samudera Pasifik Kondisi topografi Kabupaten Halmahera Timur pada umumnya dan kawasan perkotaan Maba berada pada lahan yang cukup luas dengan kemiringan lereng hanya mencapai 15 % dengan luas 83.000 Ha atau hampir 13% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Halmahera Timur kurang lebih 650.619 Ha. Kondisi yang ada sangat memungkikan untuk pengembangan pembangunan kawasan kota Maba, serta kawsan pedesaan. Dari luas wilayah tersebut diatas, baru kurang lebih 80,169 Ha yang merupakan kawasan ruang terbangun atau 12,32 persen, yang sisanya merupakan kawasan belum terbangun.



Topografi wilayah di Kabupaten Halmahera Timur bervariasi dari berombak, berbukit, bergelombang hingga bergunung dengan kemiringan bervariasi dari 0% hingga lebih dari 40%. Disepanjang pantai Teluk Kao dari Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Selatan hingga ujung Desa Nusa Ambu kemiringan lahannya antara 0% hingga 2%. selain itu di Wilayah Buli, Kecamatan Kota Maba dan Maba Selatan kondisi kemiringan lereng di pesisir pantai sebagian besarnya berkisar 0-15%, dengan ketinggian rata-rata 0-5 meter dari permukaan air laut. Dari data diatas, dapat dikategorikan bahwa sebagian besar wilayah yang memiliki ketinggian antara 0-5 dan yang mempunyai elevasi 0-2%, merupakan daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut (rob). Wilayah yang di pengaruhi oleh pasang surut (Rob) di Kabupaten Halmahera Timur adalah Kecamatan Kota Maba, Maba selatan, dan Kecamatan wasile. 1.3.2 Arah Pengembangan Kota Kebijakan perencanaan ruang disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan ruang yang berkelanjutan dan operasional, serta mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan. Kebijakan perencanaan ruang terdiri dari: 1. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang sesuai dengan kaidah penataan ruang. 2. RTRW Kabupaten akan ditinjau kembali dan/atau disempurnakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal apabila RTRW Kabupaten tidak mampu mengakomodasikan dinamik dan perkembangan yang disebabkan oleh factor eksternal maupuin internal, perobahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perobahan batas wilayah provinsi berdasarkan undang-undang. Kebijakan ini bertujuan untuk: 1. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan ruang dengan perencanaan sektoral dan wilayah. 2. Mewujudkan keselarasan perencanaan ruang antara perencanaan ruang provinsi, dengan rencana ruang kabupaten yang berdekatan lokasinya. 3. RTRW Kabupaten perlu rencana yang lebih terperinci, dalam bentuk produk perencanaan selanjutnya seperti, RDTRK, RTRK,RTBL, dan lain sebagainya. 4. RTRW Kabupaten wajib menyelaraskan dengan subtansi RTRWP, sehingga terwujud keterpaduan dan keterkaitan perencanaan tata ruang antara Provinsi dan Kabupaten serta antar Kabupaten. Kebijaka pengembanguan wilayah bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaaan. POKJA SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari: Wilayah Pengembangan Maba meliputi Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, dan kecamatan Maba dengan pusat pelayanan di kawasan Perkotaan Kota Maba. Wilayah Pengembangan Cemarajaya meliputi Kecamatan Wasile dan Wasile Timur dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Cemarajaya. Wilayah Pengembangan Nusajaya meliputi Kecamatan Wasile Selatan dengan pusat pelayanan dikawasan perkotaan Nusajaya Wilayah Pengembangan Wayamli meliputi Kecamatan Maba Tengah dan Maba Utara dengan pusat pelayana di Kawasan Perkotaan Wayamli Wilayah Pengembangan Lolobata meliputi Kecamatan wasile Tengah dan wasile Utara dengan pusat pelayanan di kawasan Perkotaan Lolobata. Wilayah Pengembangan Loleba meliputi Kecamatan Wasile selatan dengan pusat pelayanan di kawasan Perkotaan Loleba. Keterkaitan fungsional antar wilayah pengembangan dan antar pusat-pusat pengembangan yang terbentuk dalam sistem Perkotaan Kabupaten Halmahera Timur yaitu meliputi: Kawasan Perkotaan Maba dan Kawasan Perkotaan Cemara Jaya diusulkan oleh Provinsi Maluku Utara sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan RTRW Provinsi Maluku Utara yang semula adalah pusat kegiatan lokal. Kawasan Perkotaan Buli, Kawasan perkotaan Bicoli, kawasan Perkotaan wayamli,Kawasan Perkotaan Dorosagu, Kawasan Perkotaan Labi-Labi, Kawasan Perkotaan Lolobata, kawasan Perkotaann Dodaga, Kawasan Perkotaan Nusa Jaya, dan kawasan Perkotaan Loleba sebagai Pusat Pelayanan kawasan (PPK). Maba Pura, Geltoli, Gotowasi, Miaf, Patlean, Waijoi, Wailukum, Tatam, Silalayang, Dakaino, dan Binagara merupakan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).



Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



1.4 Methodologi 1.4.1Methodologi Penyusunan Dokumen Metode yang digunakan oleh Pokja AMPL Kabupaten Halmahera Timur dalam penulisan dokumen MomerandumProgram ASanitasi (MPS) adalah seagai berikut: 1. Revieu SSK untuk memastikan singkronisasi Program dan Kegiatan yang direncanakan 2. Internalisasi untuk membangun kesepahaman anggota Pokja dalam penyusunan dokumen MPS. 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker Provinsi. 4. Akses sumber Pendanaan dari Pemerintah. 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. Proses Penyusunan Momerandum Program Sanitasi oleh Pokja AMPL Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut: 1. Melakukan Revieu SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran

1.4.2 Sistimatika Penyajian

Sistimatika Dokumen Memorandum Program Sanitasi MPS Kabupaten Halmahera timur terdiri dari 5 bab antara lainsebagai berikut: Bab Pertama Berisikan Pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistimatika dokumen. Bab kedua memuat tentang hasil revieu SSK yang menyangkut dengan kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, dan Kerangka Logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi Program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bila mana terjadi fanding gap. Bab kelima berisi investasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi criteria kesiapan dan rencana monev.


MOMERANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR. BAB I Pendahuluan

Recommend Documents