BAB I PENDAHULUAN
I.1 DASAR HUKUM
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
memberikan
Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 , Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
(LPPD)
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan
evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
dan
sebagai
pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif,
melakukan efisiensi dan
efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah. Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan.
1|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan
laporan
pertanggungjawaban
Dinas
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2012, selain itu untuk tahun 2012 ini juga disajikan Laporan Tahunan SKPD dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/313/OTDA tertanggal 24 Januari 2011, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal, akurat dan akuntabel akan dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment) terhadap Laporan Tahunan SKPD.
I.2 GAMBARAN SKPD 1.2.1 Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat i. Subbag Umum dan kepegawaian ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Kelembagaan i. Seksi Lembaga ii. Seksi Data dan Informasi d. Bidang Permodalan i. Seksi Pengembangan Permodalan ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam e. Bidang Pemberdayaan i. Seksi Pemberdayaan SDM ii. Seksi Pemberdayaan Usaha
2|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Bagan 1.1 Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos, M.H. Kepala Sekretariat
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Rr.CH.TRI SUBEKTI Kepala Seksi WIDAYATI, Lembaga SH
Kepala Seksi Data dan Informasi
Kepala Bidang Permodalan
Kepala Bidang Pemberdayaan
Kepala Seksi Pengembangan Permodalan
Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kepala seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha
Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
1.2.2 Keadaan Pegawai Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 33 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 20 Orang. 1.Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang : No Sekretariat/Bidang Jumlah 1 Sekretariat 12 2 Bidang Pemberdayaan 6 3 Bidang Permodalan 7 4 Bidang Kelembagaan dan UMKM 8 Jumlah
3|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
33
d a n
U M K M
2 0 1 2
Ket
2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan : No 1 2 3 4
Gol Gol IV Gol III Gol II Gol I
Jumlah 4 25 4 -
Jumlah
Ket
33
3. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan : No 1 2 3 4
Jabatan
Jumlah
Eselon II Eselon III Eselon IV Staf
Ket
1 4 8 20
Jumlah
33
4. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan : No 1 2 3 4 5 6
Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA SLTP SD Jumlah
Jumlah 4 15 5 9 3 33
Ket
1.2.3 Sarana dan Prasarana 1. Keadaan Tanah dan Bangunan Kantor Kondisi Barang
Luas Lantai ( M2)
Baik
200
Jenis/Nam a Barang
TANAH BANGUNAN Letak/Alamat
Luas (M2)
Status
No.KD -
Bangunan Kantor Permanen
4|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
Jl. Kawijo 4 Pengasih
d a n
U M K M
1.000
2 0 1 2
Hak Pakai
2. Kendaraan Dinas/Operasional No
Jenis Barang
Jumlah
Ket
1
Roda 4
3 buah
2
Roda 2
7 buah
Th 1990 Th 1991 Th 2011 Kondisi tua dan rusak (bekas motor PLKB)
3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5|Laporan
Nama Barang/Alat Komputer (PC) Laptop Printer Mesin tik Meja kerja Meja rapat Meja panjang Meja ketik Meja computer Meja kursi tamu Kursi kayu Kursi besi Kursi putar Almari kayu Almari besi Filling cabinet kayu Filling cabinet besi Wereles Kipas Angin
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
Jumlah 5 unit 2 unit 5 unit 3 unit 34 buah 1 buah 1 buah 3 buah 5 buah 2 set 28 buah 4 buah 2 buah 9 buah 1 buah 3 buah 5 buah 1 buah 1 buah
d a n
U M K M
Ket
RR 1
RS RS
2 0 1 2
I.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 Tabel I.1 Rencana Program dan Kegiatan
No I
II
Program/Kegiatan
Sasaran Strategis
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif 1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
2 Peningkatan kerjasama HAKI
6|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Indikator Kinerja
Target
Tumbuh dan berkembangnya UMKM yang Berkembangnya lembaga 335 KUMKM produktif dan berdaya saing UMKM dan terlaksananya koordinasi tim pokja, temu usaha magang bagi UMKM yang lebih maju dan terlaksananya gelar produk UMKM
Meningkatnya kemitraan UMKM dengan BUMN
Diketahuinya perkembangan 30 KUMKM pembinaan permodalan dengan kemitraan BUMN Meningkatnya Pengetahuan tentang HAKI dan Sosialisasi dan pendaftaran 25 KUMKM/ diperolehnya sertifikat HAKI bagi UMKM hak paten 2 produk
III
IV
V
VI
VII
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1 Diklat Organisasi manajemen usaha keuangan koperasi
Diketahuinya perkembangan penggunaan dana Pemantauan pengelolaan pemerintah dan manfaat yang di dapat bagi pinjaman yang telah diterima UMKM KUMKM
Koperasi lebih maju, berkembang dan berprestasi
50 KUMKM
Peningkatan pemahaman 130 koperasi/ perkoperasian dengan tangkas 1 kali trampil perkoperasian bagi Kopsis dan sarasehan pada hari Koperasi
Meningkatnya kualitas SDM pengurus dan Pendidikan dan Pelatihan bagi 50 koperasi pengawas Koperasi Pengurus dan Pengawas Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Organisasi Manajemen dan usaha dan Keuangan Koperasi 1 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan KSP/USP
2 Revitalisasi/pendataan Koperasi
Meningkatnya kualitas data dan Informasi KUMKM
Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi 1 Pelayanan perijinan akta pendirian,perubahan AD dan pembubaran koperasi
7|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Koperasi
Pelaksanaan penilaian 200 Koperasi kesehatan KSP/USP Updating dan pengisian data 100 KUMKM KUMKM Penyuluhan dan proses 14 Koperasi pengesahan akte pendirian Koperasi serta pembubaran Koperasi yang tidak sehat
1.4 SASARAN Tabel I.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No
Indikator
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016
3
4
5
6
7
8
9
Peningkatan jumlah UMKM
105.322 unit
106.000 unit
107.000 unit
108.000 unit
109.000 unit
110.000 unit
110.000 Unit
2
KUMKM yang melaksanakan kemitraan
300 KUMKM
325 UMKM
350 UMKM
375 UMKM
400 UMKM
425 UMKM
1.875 UMKM
3
Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank Jumlah Koperasi
150 unit
175 unit
200 unit
225 unit
250 unit
275 unit
275 unit
336 unit
341 unit
345 unit
350 unit
361 unit
366 unit
366 Unit
Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank
6,5 milyar
7,5 M
8M
8,5 M
8,5 M
9M
40 M
1 1
4 5
2
8|Laporan
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
II.1 Urusan Desentralisasi II.1.1 Urusan Koperasi dan UMKM
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 660.000,- realisasi Rp. 660.000,-SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: terpenuhinya jasa persuratan selama 12 bulan berupa meterai 6000 sebanyak 40 buah, meterai 3000 sebanyak 40 buah dan perangko sebanyak 100 buah
Hasil (outcomes)
: terkelolanya administrasi keuangan dan persuratan secara tertib
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi
Dampak (impacts)
: meningkatnya perkantoran
kualitas
pelayanan
administrasi
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 15.960.000,- realisasi 14.597.363,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Hasil (outcomes)
: tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: meningkatnya masyarakat
kinerja
dan
pelayanan
Rp.
kepada
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.900.000,- realisasi Rp. 2.411.300,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs) : tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit Hasil (outcomes)
9|Laporan
T a h u n a n
: tertibnya administrasi kendaraan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Manfaat (benefits) : meningkatnya tugas
kelancaran
operasional
pelaksanaan
Dampak (impacts) : meningkatnya perkantoran
kualitas
pelayanan
administrasi
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 14.100.000,- realisasi Rp. 13.975.000,SDM: 6 orang
Keluaran (outputs)
: terbayarnya hononarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus barang dan Penyimpan Barang selama 12 bulan
Hasil (outcomes)
: tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang perkantoran
administrasi
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 746.900,- realisasi Rp. 746.900,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 11 jenis
Hasil (outcomes)
: meningkatnya kebersihan kantor
Manfaat (benefits)
: terciptanya kenyamanan kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya perkantoran
peningkatan
kualitas
pelayanan
6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 2.500.000,- realisasi Rp. 2.500.000,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja berupa 5 komputer, 5 printer dan 2 mesin ketik.
Hasil (outcomes)
: berfungsinya alat kerja yang optimal
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
10 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
7) Penyediaan alat tulis kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp.4.999.900,- realisasi Rp. 4.999.900,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya alat tulis kantor sebanyak 23 jenis selama 12 bulan
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 5.155.000,- realisasi Rp. 5.155.000,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs) : tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor berupa Cetak bend 26 a, bangko SPPD NCR rangkap 6 folio , blangko SSP 5 rangkap, lembar disposisi NCR, amplop panjang coklat berkop ukuran ¼ folio selama 12 bulan Hasil (outcomes)
: terpenuhinya penggandaan
kebutuhan
barang
cetakan
dan
Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran kerja Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 397.000,- realisasi Rp. 393.600,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan berupa 6 bola lampu SLE 18 watt/220 volt, 8 TL 20 watt, 14 bolam pijar 40 watt/220 volt selama 12 bulan
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya perkantoran
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
kebutuhan
komponen
kelistrikan
10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.080.000,- realisasi Rp.1.075.000,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs) : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 11 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
1 buah bendera merah putih dan 1 unit gordyn selama 12 bulan Hasil (outcomes)
: terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Manfaat (benefits) : meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi Rp. 1.000.000,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs) : terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa langganan surat kabar selama 12 bulan dan buku perundang-undangan sebanyak 2 buku Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Manfaat (benefits) : terwujudnya tambahan wawasan pengetahuan bagi seluruh pegawai
dan
ilmu
Dampak (impacts) : meningkatnya kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai
12) penyediaan makanan dan minuman Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 4.428.000,- realisasi Rp. 4.428.000,SDM: 35 orang
Keluaran (outputs) : tersedianya biaya makan dan minum jamuan tamu dan rapat sebanyak 24 kali untuk 246 orang Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat
Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran
kualitas
koordinasi
dan
13) Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 30.170.000,- realisasi Rp. 29.872.000,SDM: 33 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ditingkat Pusat/Luar Provinsi 18 kali dan tingkat Provinsi 5 kali
Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
12 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Dampak (impacts)
: terwujudnya pengambilan kebijakan dalam pembinaan KUMKM di daerah dan peningkatan kinerja
14) Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.050.000,- realisasi Rp. 1.050.000,SDM: 10 orang
Keluaran (outputs) : terlaksananya penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sebanyak 9 kali Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan
Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja dalam pembinaan KUMKM
15) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 18.104.580,18.104.580,- SDM: 3 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs) : tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap , penjaga malam, staf sekretariat dan staf bidang pemberdayaan sebanyak 3 orang selama 13 bulan. Hasil (outcomes)
: terpenuhinya kebutuhan pegawai tidak tetap
Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran Realisasi Pelaksanaan Program Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu program penting yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga kinerja dapat berjalan sesuai rencana. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 103.251.330,- dan realisasi sebesar Rp.100.968.643,-. atau 97, 78 %, Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena : a. Efisiensi biaya telepon, air dan listrik b. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan anggaran semula untuk Opel Blazer , realisasi digunakan untuk Toyota Kijang karena ada pergantian mobil dinas. c. Sisa belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
13 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
d. Honor Pembantu Bendahara tidak dibayarkan karena mengikuti Diklat Keuangan Daerah yang diadakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Program pelayanan administrasi perkantoran telah dapat dilaksanakan dengan baik selama satu tahun. Program ini dilaksanakan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas perkantoran. f.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 15.795.550,15.244.050,- SDM: 7 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya pengadaan sebanyak 1 unit
Hasil (outcomes)
: tersedianya 1 kendaraan untuk menunjang pelaksanaan tugas kantor
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kerja
realisasi
kendaraan
Rp.
bermotor
2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 3.450.000,- realisasi Rp. 3.350.000,SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor untuk pengecatan
Hasil (outcomes)
: meningkatnya kebersihan gedung kantor
Manfaat (benefits)
: kenyamanan tugas tugas kantor
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja
3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 13.475.550,13.340.550,- SDM: 2 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs) :
terlaksananya 2 paket pengadaan peralatan kantor berupa 1 proyektor dan 1 faximili
Hasil (outcomes)
tersedianya peralatan pelaksanaan tugas kantor
:
Manfaat (benefits) :
14 | L a p o r a n
T a h u n a n
untuk
menunjang
meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Dampak (impacts) :
terwujudnya peningkatan kerja
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 40.962.000,40.951.658,- SDM: 33 orang
Keluaran (outputs)
: tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 7 unit meliputi service, ganti oli, penggantian suku cadang dan BBM.
Hasil (outcomes)
: terpeliharanya kendaraan dinas
Manfaat (benefits)
: meningkatnya tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja
kelancaran
realisasi
operasional
Rp.
pelaksanaan
Realisasi Pelaksanaan Program Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan empat kegiatan yaitu Pengadaan kendaraan Dinas Dinas/Operasional, Pengadaan perlengkapan gedung
Kantor,
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Program ini dilaksanakan
dengan
alokasi anggaran Rp. 73.683.100,-, dan realisasi Rp. 72.886.258,- atau 98, 92% hal ini tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia karena adanya efisiensi antara lain : a. Sisa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat b. Sisa Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lain c. Sisa Belanja Modal Pengadaan Faximili d. Sisa Belanja servis dan BBM c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp 1.567.000,- realisasi Rp. 1.567.000,SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
: tersusunnya
15 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
laporan
K o p e r a s i
d a n
capaian
U M K M
2 0 1 2
kinerja
dan
ikhtisar
realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun
2)
Hasil (outcomes)
: tersedianya laporan kinerja
Manfaat (benefits)
: terwujudnya pengendalian dan evaluasi kegiatan
Dampak (impacts)
: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.447.800,1.447.800,- SDM: 10 orang
Keluaran (outputs)
: tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Hasil (outcomes)
: tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Manfaat (benefits)
: terwujudnya kegiatan
Dampak (impacts)
: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran
bahan
pengendalian
realisasi
dan
Rp.
evaluasi
Realisasi Pelaksanaan Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan empat kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.014.800,- dan terealisasi 100% . Keluaran dari pelaksanaan 2 kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi keuangannya serta penjelasan berbagai capaian yang dihasilkan, uraian kendala permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk laporan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban kinerja SKPD dan sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1) Penyusunan Renstra SKPD Masukan (inputs)
:
dana alokasi Rp. 1.361.000,- realisasi 1.361.000,- SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
:
terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 2011 – 2016
Hasil (outcomes)
:
tersedianya pedoman penyusunan program jangka panjang SKPD
16 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Rp.
Manfaat (benefits)
:
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas terwujudnya peningkatan kinerja dinas
Dampak (impacts) :
2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.341.800,- realisasi Rp. 1.341.800,SDM: 9 orang
Keluaran (outputs)
: tersusunnya rencana kerja tahun tahun 2012
Hasil (outcomes)
: tersedianya pedoman program dan kegiatan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja
perencanaan
pelaksanaan
Realisasi Pelaksanaan Program Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu Penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai acuan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan jangka menengah sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016. Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya medukung Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo. Secara umum tersusunnya Renstra diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Rencana Strategis ini merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang
17 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Koperasi dan UMKM serta Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD maka diharapkan dapat menjadi
pedoman
bagi
stakeholder
dan
pelaksana
tugas
lainnya
untuk
melaksanakan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan sehingga akan tercipta suatu keharmonisan hasil antara perencanaan dan target.
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1)
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 1.688.800,1.688.800,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Hasil (outcomes)
: diketahuinya hasil serta permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts)
: terwujudnya peningkatan kinerja
realisasi
Rp.
Realisasi Pelaksanaan Program Program
pengawasan
dan
pengendalian
program
dilaksanakan
untuk
meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program
ini dilaksanakan
dengan 1 Kegiatan
yaitu
Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Monitoring,
Evaluasi,
Melalui program ini
diharapkan akan terdeteksi kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat menjadi evaluasi untuk pelaksanaan tahun anggaran ke depan.
18 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1)
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 427.652.950,423.200.950,- SDM: 22 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs) : terlaksananya pengembangan Fasilitasi UKM melalui Bimtek Manajemen Usaha KUD untuk 25 manajer dan ketua KUD, Bimtek Pengembangan Bisnis untuk 60 UMKM anggota Hipmikindo, Lokakarya untuk 50 UMKM, Bimtek Manajemen Usaha Koperasi Sektor Riil untuk 50 anggota KSU Wana Lestari Menoreh dan KSU Tenun Mumbul, Magang Kerja Pengolahan Susu 5 anggota dan Pengurus KSU Maju Jaya “Galur” di KUD “Mojosongo”, Boyolali, Bimtek Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan Kalibawang, Sosialisasi Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan, Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut untuk 50 UMKM Perajin Gula Semut di Kokap dan Girimulyo dan Pengadaan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk 20 PKL di Wates, Lendah dan Nanggulan. Hasil (outcomes)
: Tersampaikannya informasi dan pengetahuan dari KUD Tirtonirmolo, PUSRI, Bulog, Puskup Mataram, Hipmikindo, Lembaga Konsultasi Bisnis, sharing dan Koordinasi UMKM, transfer knowladge pengelolaan usaha sapi perah, terlaknanya pendampingan pedagang pasar Jagalan dan tersalurkannya bantuan peralatan produksi gula semut dan sarana prasarana PKL.
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kemampuan manajerial manajer dan ketua KUD serta optimalnya kemitraan KUD dengan pelaku bisnis lain, meningkatnya motivasi, kualitas, kapasitas dan kerjasama bisnis antar wirausaha, diketahuinya permasalahan UMKM dan solusi untuk mengatasinya, meningkatnya kualitas manajemen Koperasi di sektor riil, tumbuhnya motivasi dan pengetahuan pengurus Koperasi tentang pengolahan susu, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pedagang pasar Jagalan, optimalnya pemanfaatan lahan Pasar Jagalan serta lancarnya aktivitas produksi Perajin Gula Semut dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dampak (impacts) : Meningkatnya income UMKM yang berimpact pada penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup 19 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Realisasi Pelaksanaan Program Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, merupakan perwujudan dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam bentuk penumbuhan iklim usaha agar UMKM tangguh dan mandiri dengan implementasi keluaran atau sub-sub kegiatan yaitu : - Bimtek Manajemen Usaha KUD - Bimtek Pengembangan Bisnis - Lokakarya UMKM - Bimtek Manajemen Usaha Koperasi Sektir Riil - Magang Kerja Pengolahan Susu - Bimtek Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM - Sosialisas Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan - Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut - Pengadaan Sarana Prasarana PKL
Pertama, Bimbingan Teknis Manajemen Usaha KUD untuk 25 peserta yang terdiri dari manajer dan ketua KUD, selama 3 (tiga) hari di Wates. Kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial dan jaringan bisnis diantara KUD dan Pelaku Bisnis lainnya dengan menghadirkan narasumber dari KUD Tirtonirmolo, Pamela, Pusri, Bulog dan Puskup Mataram. Kedua, Bimbingan Teknis Pengembangan Teknis untuk 60 UMKM anggota Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) selama 4 (empat) hari di Wates, dengan Narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM, Hipmikindo dan Lembaga Konsultasi Bisnis. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi wirausaha, meningkatnya kapasitas dan kualitas UMKM serta terjalinnya kerjasama bisnis antar wirausaha. Ketiga, Lokakarya untuk 50 UMKM selama sehari di Wates, dalam rangka menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi UMKM serta meningkatkan ketrampilan, kualitas manajemen, perluasan kemitraan dan pangsa 20 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
pasar bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan narasumber Wakil Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dan Konsultan Staf Ahli Bupati. Keempat, Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi Sektor Riil untuk 50 orang, dilaksanakan di Kalibawang selama 4 (empat) hari di KSU Wana Lestari Menoreh
dan
KSU
Tenun
Mumbul.
Bimtek
dilaksanakan
dalam
rangka
pemberdayaan Koperasi dan mengambil sasaran 2 Koperasi tersebut karena KSU “Wana Lestari Menoreh” yang bergerak di bidang perkayuan dan empon-empon memiliki prospek yang sangat baik sehingga diperlukan manajemen yang berkualitas un tuk menangkap peluang pasar tersebut. Sedangkan untuk KSU “Tenun Mumbul” bergerak di bidang kerajinan tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan memiliki prospek yang baik pula, tetapi dikarenakan beberapa keterbatasan, Koperasi kurang berkembang
sehingga
diperlukan
strategi
dan
pendampingan
untuk
pengembangannya. Kelima, Magang Kerja Pengolahan Susu di KUD “Mojosongo” Boyolali selama 5 hari oleh 5 orang Pengurus dan Anggota KSU Maju Jaya “Galur” yang merupakan Koperasi peternak sapi perah. Tujuan dilaksanakan magang ini adalah : 1. Transfer knowladge, khususnya dalam bidang Pengolahan Susu 2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka pengembangan usaha. 3. Sebagai stimulus dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru.
adapun materi dan hasil yang didapatkan dari kegiatan ini antara lain ; 1. Manajemen Perkoperasian 2. Pengelolaan produksi pengolahan susu 3. Budidaya sapi dan produksi susu
Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan Pengurus Koperasi dan para peternak dapat mengetahui dan mengimplementasikan beberapa hal berkaitan dengan managemen usaha Koperasi sapi perah, budidaya sapi perah serta seluk beluk kesehatan dan penyakit sapi perah sehingga akan bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas peternakan sapi perah dan optimalisasi pengelolaan Koperasi
21 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan perekonomian anggota Koperasi, para peternak dan masyarakat sekitar. Peternakan sapi perah ini dikelola oleh KSU “Maju Jaya” Galur yang merupakan salah satu Koperasi yang memiliki bidang usaha pengelolaan peternakan sapi perah, dengan beberapa tujuan antara lain : meningkatkan pengetahuan dan praktek produksi ternak sapi perah, pengembangan populasi ternak sapi perah di wilayah Galur sehingga dapat menjadi pelopor bagi kecamatan lain dan mempelopori transfer teknologi tepat guna antara lain kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagaimana pupuk organik serta pengembangan bio gas sebagai alternatif energi. Dengan optimalisasi kegiatan KSU “Maju Jaya” dan terealisasinya tujuan di atas maka diharapkan dapat memunculkan Gerakan Minum Susu dan tour village (desa wisata) di kecamatan Galur, dan effect lebih lanjut adalah meningkatnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat
Keenam, Bimbingan Teknis Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan selama 4 (empat) hari, sasaran ditujukan kepada Pelaku UMKM pedagang pasar Jagalan agar ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pedagang pasar, dengan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
Ketujuh, Sosialisasi Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan Kalibawang selama 1 (satu) hari dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan Los Pasar dan Kios Pasar Jagalan agar pemanfaatan dapat berjalan optimal yang pada akhirnya menciptakan pasar yang sehat, aman, tertib, teratur dan nyaman serta memiliki impact peningkatan income bagi masyarakat, Koperasi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat tercapai beberapa hal yaitu: -
Terwujudnya Revitalisasi Pasar Tradisional
-
Efektifnya implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan pasar tradisional.
-
Terciptanya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas di area pasar
22 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
-
Optimalisasi peran KUD dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan
-
Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pasar tradisional
Kedelapan, Kegiatan Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut untuk 50 UMKM Perajin Gula Semut anggota KSU “Jatirogo” di Kokap dan Girimulyo. Bantuan Peralatan sebanyak 50 Paket, terdiri dari tungku, wajan besi, dandang air, parut biasa dan ayakan.
Kesembilan, Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk 20 UMKM PKL di Wates, Nanggulan dan Galur. Bantuan peralatan sebanyak 20 Paket, terdiri dari tenda, gerobag, meja, kursi, ember, tabung gas, regulator gas dan kompor hewes.
g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 5.232.250.,- realisasi Rp. 5.232.250,SDM: 6 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya Temu Kemitraan UMKM dengan BUMN, antara 30 UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan 3 BUMN yaitu PT Askes, PT Bank Mandiri dan Hipmikindo
Hasil (outcomes)
: terjalinnya kerjasama dalam bentuk dukungan terhadap UMKM oleh BUMN, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kemampuan usaha kecil menjadi lebih tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN
Dampak (impacts)
: Terwujudnya hubungan kemitraan yang harmonis antara BUMN dengan UMKM
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup
23 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
2) Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 45.550.000,44.616.500,- SDM: 10 orang
Keluaran (outputs)
: Terlaksananya sosialisasi HaKI bagi 25 UMKM dan fasilitasi pendaftaran HKI
Hasil (outcomes)
: meningkatnya pengetahuan diperolehnya sertifikasi Haki
Manfaat (benefits)
: menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam berusaha serta adanya legalitas dan jaminan hukum bagi produk UMKM
Dampak (impacts)
: meningkatnya usaha dari UMKM
di
realisasi
bidang
HaKI
Rp.
dan
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup Realisasi Pelaksanaan Program Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha mikro kecil agar menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri. Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM dan Peningkatan Kerjasama di Bidang HaKI. Pertama, Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM telah dilaksanakan dengan acara Temu Kemitraan UMKM dengan BUMN, antara 30 UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan 2 BUMN yaitu PT Askes, PT Bank Mandiri dengan Hipmikindo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pertemuan antara BUMN dan UMKM sehingga ada kerjasama dalam bentuk dukungan terhadap UMKM oleh BUMN, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 24 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Adapun Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih (aset) dan penjualan tahunan (omset) sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Milik Warga Negara Indonesia; 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Sedangkan Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina; 2. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib; 3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina. Sektor Usaha yang dapat diberikan bantuan pinjaman adalah Industri, Jasa, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa lainnya.
Tabel II.1 Penguatan Modal PKBL BUMN No 1
BUMN Bank Mandiri
UMKM 54 UMKM
Alamat Kulon Progo
Jumlah 1.245.000.000,
2
Askes
7 UMKM
Kulon Progo
225.000.000
3
ASEI
17 UMKM
Kulon Progo
415.000.000
4
PERUM PERURI
1 Kel. UMKM
Pengasih
115.000.000
Sumber ; Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2012
25 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Kedua, Kegiatan Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah terlaksana dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 30 peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HaKI dan tata cara pengajuan HaKI. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi HaKI ini adalah terfasilitasinya beberapa UMKM yang telah diajukan pendaftaran sertifikasi HaKI untuk merek dagangnya yaitu : Tabel II.2 UMKM yang memperoleh sertifikat HaKI tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Merk Dagang Proqua Prolo Bu Hartin Bu Hartin Roti Nita Yoga Batik Mekarsari Bu Sastro Vanda Den Nganten Suroloyo
12
Tonji
Jenis Produk Air Mineral Tas Serat Alam Makanan Ayam Goreng Rumah Makan Makanan Roti Batik Tepung Kecap Minuman Sari Kedelai Rempeyek Kopi, teh dan RempahRempah Snack dan Kue
Alamat Wates Sentolo Wates Wates Pengasih Lendah Pengasih Wates Temon Wates Samigaluh Pengasih
Sumber ; Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2012
Selain itu telak terlaksana fasilitasi pendaftaran HaKI untuk hak Cipta Geblek Renteng, Desain Industri Gebleg renteng dan Hak Paten untuk peralatan pembuatan asap cair dari sekam padi. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. 26 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Beberapa regulasi yang mengatur HaKI untuk bidang bisnis dan industry adalah, kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14 Tahun 2001); untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000). Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HaKI ini memiliki manfaat bagi penguatan UKM yaitu:
Pertama, mendorong UKM
menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 6.307.800,- realisasi Rp. 6.307.800,SDM: 7 orang
Keluaran (outputs) : terlaksananya sosialisasi dukungan penyediaan permodalan usaha Koperasi dan UMKM dengan BUMN, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Hasil (outcomes)
: tersampaikannya informasi terkait permodalan dan produk layanan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Layanan Umum- Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (BLU-LPDB) , Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo)
Manfaat (benefits)
: Diketahuinya informasi permodalan dan terjalinnya kemitraan antara UMKM dengan BUMN, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Dampak (impacts) : Meningkatnya income UMKM dan terciptanya lapangan kerja baru Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup 27 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
2) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 12.714.900,12.709.150,- SDM: 8 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya monitoring terhadap 150 UMKM
Hasil (outcomes)
: diketahuinya perkembangan penggunaan dana pemerintah yang ada pada KUMKM baik yang lancar kurang lancar maupun macet.
Manfaat (benefits)
: meningkatnya efektivitas penggunaan dana dari pemerintah dan tertagihnya angsuran-angsuran pinjaman perkuatan modal dari KUMKM.
Dampak (impacts)
: meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bunga pinjaman.
dana
realisasi
perkuatan
Rp. modal
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup
Realisasi Pelaksanaan Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dimaksudkan untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya. Terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Pertama, Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan untuk 30 UMKM dalam rangka menyampaikan informasi dari pihak sumber dana/permodalan yaotu Perbankan, BUMN, BLU-LPDB dan lembaga Keuangan lainnya. Tujuan : 1. Mendorong geliat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan KUMKM yang tangguh dan mandiri. 2. Media bagi Perbankan, BUMN, BLU-LPDB dan lembaga Keuangan lainnya untuk menyampaikan informasi permodalan bagi UMKM. 3. Mempeluas peluang bisnis dan jaringan usaha
28 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Kedua, kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM yang berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp. 372.811.000,- dari target sebesar Rp. 371.511.000,- (100,31 %). Kegiatan
Pemantauan
Pengelolaan
Dana
Pemerintah
bagi
KUMKM
dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada 50 UMKM. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan terlaksananya kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuankemajuan sesuai dengan rencana serta menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2012 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM sebesar total Rp. 62.914.478.751,-. Ini menunjukkan potensi perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
29 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Tabel II.3 Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2012 No I
Nama Koperasi / UMKM Peralatan dan Pendampingan
1 Penyulingan minyak Atsiri Koperasi Tunas Maju
Alamat untuk Samigaluh
2 UKM Mart untuk Koperasi “Mekar” Dinas Pendidikan
Wates
3 Bantuan pengembangan produk Sentolo unggulan melalui pendekatan OVOP kepada KSU Jatirogo II
III
Dana
Sumber Dana
250.000.000,-
APBN
65.000.000,-
APBN
100.000.000,-
APBN
Penguatan Modal 1 Koperasi BMT Surya Parama Artha
Sentolo
900.000.000,-
BLU-LPDB/APBN
2 KSU “Amalia Insani”
Temon
300.000.000
BLU-LPDB/APBN
3 KSU BMT “Menoreh Sejahtera”
Nanggulan
350.000.000
BLU-LPDB/APBN
4 KJKS Muthia
Wates
125.000.000
BLU-LPDB/APBN
5 KUD “Sedyo rahayu”
Galur
150.000.000
BLU-LPDB/APBN
6 KSU “Jatirogo”
Sentolo
800.000.000
BLU-LPDB/APBN
7 KSU “ Giat”
Wates
500.000.000
BLU-LPDB/APBN
Bantuan Sosial 1 KSU Mekar Mas
Lendah
55.000.000,-
APBN
2 Primkopti
Wates
50.000.000,-
APBN
pengasih
50.000.000,-
APBN
Kulon Progo
30.000.000
APBN
1 54 UMKM
Kulon Progo
1.245.000.000,-
Bank Mandiri
2 7 UMKM
Kulon Progo
225.000.000
Askes
3 17 UMKM
Kulon Progo
415.000.000
ASEI
4 1 Kel. UMKM
Pengasih
115.000.000
PERUM PERURI
Kulon Progo
800.000.000
APBD Propinsi
Kokap, Girimulyo
149.650.000
APBD Kabupaten
Wates, Lendah, 149.000.000 Nanggulan
APBD Kabupaten
3 KSU Posdaya IV Sertifikasi Tanah UMKM 100 UMKM V PKBL BUMN
VI
Pinjaman Lunak i: 3% 16 Koperasi
VII
Peralatan Produksi Gula Semut 50 UMKM
VIII
Sarana Prasarana PKL 20 UMKM
30 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
VIII
XI
Kredit Usaha Rakyat 9.103 UMKM
Kulon Progo
52.268.418.000
BRI
62 UMKM
Kulon Progo
3.467.110.751
BPD
Bantuan Gudang Gula Semut KSU Jatirogo
Sentolo, Progo
Kulon 295.300.000
BI
Sentolo, Progo
Kulon 30.000.000
BI
Diklat dan Praktek pengolahan Limbah Batik Kop. Perajin Batik Citra Mandiri Lendah
30.000.000
BI
Total
62.914.478.751
Diklat Peningkatan teknis KSU Jatirogo
Kompetensi
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2012
i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 23.554.800,- realisasi Rp. 22.762.800,SDM: 8 orang
Keluaran (outputs) :
terselenggaranya tangkas trampil Perkoperasian bagi Koperasi Siswa di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti 85 peserta anggota Kopsis SMP di Kabupaten Kulon Progo dan Sarasehan Hari Koperasi ke 65 dengan peserta 100 Pengurus Koperasi dengan narasumber Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Ketua Dekopinwil DIY Ir. Syahbenol Hasibuan dan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH.
Hasil (outcomes)
: meningkatnya pemahaman siswa tentang perkoperasian dan koordinasi yang baik antara Gerakan Koperasi dan Pemerintah kabupaten Kulon Progo
Manfaat (benefits)
: terwujudnya pemahaman perkoperasian sejak dini, semakin berkembangnya usaha KUMKM dan semakin meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi
Dampak (impacts) : Meningkatnya kualitas Koperasi siswa, meningkatnya pendapatan KUMKM dan terwujudnya Koperasi berkualitas Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup
31 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Realisasi Pelaksanaan Program Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi. Melalui program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, ternyata telah menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda. Pertama, Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian dilaksanakan dengan kegiatan Tangkas Terampil Perkoperasian tingkat SMP yang diikuti oleh 85 orang (Koperasi siswa SMP di Kabupaten Kulon Progo). Tujuan dilaksanakan Tangkas
Terampil
Perkoperasian
bagi
siswa
ini
adalah
untuk
lebih
memperkenalkan lebih dalam tentang Koperasi kepada siswa sehingga selanjutnya siswa dapat mengetahui arti penting Koperasi bagi masyarakat. Selain itu juga diharapkan siswa akan tumbuh menjadi generasi-generasi penggiat Koperasi baru yang dapat menjaga eksistensi Koperasi agar sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsipnya. Adapun hasil dari Pelaksanaan Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SMP adalah sebagai berikut: Juara I
: SMP N 1 Nanggulan
Juara II
: SMP N 2 Panjatan
Juara III
: SMP N 1 Panjatan
Sedangkan dalam rangka memberikan informasi dan menanamkan prinsip dan nilai perkoperasian kepada siswa SMA, dinas Koperasi dan UMKM juga telah berhasil memperoleh dana dari APBN untuk penyelenggaraan Tangkas Terampil Perkoperasian tingkat SMA. Adapun hasil dari Pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
SMA 1 Wates
2.
SMK Tamansiswa Nanggulan
3.
SMK Muhammadiyah Temon
32 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Selanjutnya dari hasil di tingkat kabupaten ini, juara dikirim ke tingkat propinsi, dengan hasil : SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMA dan Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil tingkat Perguruan Tinggi.
j. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1) Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 32.509.150,32.509.150,- ,- SDM: 9 orang
Keluaran (outputs)
: terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali yaitu Diklat Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola KSP/USP sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang serta Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang Pengawas serta
Hasil (outcomes)
: meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan koperasi di bidang pengawasan dan akuntansi Koperasi
Manfaat (benefits)
: meningkatnya kinerja pengurus/bendahara koperasi keuangan Koperasi.
Dampak (impacts)
: terwujudnya keteraturan dalam pelaporan keuangan Koperasi yang komprehensif dan akuntabel
realisasi
Rp.
pengawas dan dalam mengelola
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup Realisasi Pelaksanaan Program Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu diklat organisasi, manajemen, usaha, keuangan koperasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Koperasi. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Diklat Akuntansi untuk Bendahara Koperasi/Juru Buku sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang serta Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang akuntabel.
33 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui
langkah-langkah
pemeriksaan
yang
meliputi:
analisis,
pengecekan,
komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar).
k. Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen dan Usaha dan Keuangan Koperasi 1) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 34.830.900,34.830.900,- SDM: 12 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP terhadap 275 koperasi
Hasil (outcomes)
: diketahuinya kondisi koperasi yang sehat sejumlah 125, cukup sehat sejumlah 132, kurang sehat sejumlah 18 koperasi
Manfaat (benefits)
: terwujudnya KSP/USP yang mampu menjaga kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.
Dampak (impacts)
: meningkatnya kualitas kesehatan terwujudnya Koperasi yang genuine.
realisasi
koperasi
Rp.
dan
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup memadai
2) Revitalisasi / pendataan koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 17.713.200,17.698.200,- SDM: 20 orang
Keluaran (outputs)
: terlaksananya pengisian dan up dating data KUMKM sejumlah 100 KUMKM
Hasil (outcomes)
: terwujudnya data KUMKM yang valid dan akurat
Manfaat (benefits)
: tersedianya bahan dasar pembinaan KUMKM
34 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
realisasi
Rp.
Dampak (impacts)
: meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KUMKM
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup
Realisasi Pelaksanaan Program Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen, dan Usaha dan Keuangan Koperasi dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Program ini diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pertama, Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut.
35 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Tabel II. 4 Data kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
N o.
Predikat Kesehatan
Jumlah Tahun
yang dinilai
Sehat
Kurang
Cukup sehat
Tidak sehat
sehat
Jml
%
Jml
%
Jml
%
Jml
%
1.
2009
60
24
40
27
45
6
10
3
5
2.
2010
223
92
41,25
112
50,2
19
8,52
-
-
3
2011
273
123
45,05
130
47,61
20
7,32
-
-
4.
2012
275
125
45,45
132
48
18
6,54
-
-
Sumber : Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
Kedua, Kegiatan Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 100 Koperasi yang belum menyampaikan laporan akhir tahun dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulonprogo. Selain itu dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas. l. Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi 1) Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi Masukan (inputs)
: dana alokasi Rp. 17.912.450,17..682450,- SDM: 8 orang
realisasi
Rp.
Keluaran (outputs) : terlaksananya penyuluhan terhadap 26 kelompok pra Koperasi, proses pelayanan perijinan akta pendirian sejumlah 10 koperasi, perubahan anggaran dasar untuk 2 Koperasi dan proses pembubaran 2 Koperasi Hasil (outcomes)
: meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum
Manfaat (benefits) : adanya pengakuan dan legalitas keberadaan dan usaha koperasi
36 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Dampak (impacts) : terwujudnya koperasi usahanya secara legal
yang
dapat
menjalankan
Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup
Realisasi Pelaksanaan Program Dengan
dilaksanakannya
kegiatan
Pelayanan
perijinan
akta
pendirian,
perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasi oleh
Notaris
pembuat Akta Koperasi.
Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah :
Tabel II.5 Penyuluhan Kelompok Pra Koperasi No
Nama Kelompok Pra Koperasi
1
Kelompok Ternak “Galuh Etawa”
Alamat Pleno, Pagerharjo, Samigaluh
2
Kelompok Tani “UPERMA”
Soropati, Hargotirto, Kokap
3
Pra Koperasi Multi Usaha Jaya
Krembangan, Panjatan
4
Pra koperasi Ngudi Rejeki
Wareng, Donomulyo, Nanggulan
5
Kelompok PPKKP
Kriyanan, Wates
37 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
6
Pra Koperasi
Hargowilis, Kokap
7
UPPKS sektor tengah
Balai Desa Karangsari, Pengasih
8
Pra Koperasi Ranting Aisyah Banaran
Banaran, Banaran, Galur
9
Kelompok PKPU Lembaga Kemanusiaan Sentolo Nasional
10
Pra. Koperasi Gotong Royong
Margosari, Pengasih
11
Kelompok Tunas Harapan
Plampang, Kalirejo, Kokap
12
Kelompok Posdaya Panjatan
Panjatan, Panjatan
13
Pondok Pesantren Tahfidzul Quran
Salamrejo, Sentolo
14
KUB Taruna Mandiri
Bojong, Panjatan
15
Pra Koperasi Batik Citra Mandiri
Lendah
16
Pra Koperasi Serikat Perempuan Independen
Kalibawang
17
Pra Koperasi Mitra Usaha
Sentolo
18
Pra Koperasi Sido Rukun
Graulan, Wates
19
Kelompok Manunggal Roso
Candi, Karangwuluh, temon
20
Kelompok Bangun Sejahtera
Galur
21
Kelompok Petani Kecil
Kalirejo, Kokap
22
Kelompok Sumber Makmur
Krembangan, Panjatan
23
Kelompok Amrih Rejeki
Hargowilis. Kokap
24
Pra Koperasi Koberindo
Sentolo
25
Pra Koperasi Fauzan Karta Emas
Sidomulyo, Pengasih
26
Kelompok Manunggal Artha Sejahtera
Wijimulyo, Nanggulan
Sumber : Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 2012
Tabel II.6 Koperasi Baru Tahun 2012 No
Nama Koperasi
1
KJKS RAHAYU
2
KPN Harum Ngawiat
3
KSU Gotong Royong
38 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
No dan Tgl Badan Hukum No. 62/BH/XV.3/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 No. 63BH/XV.3/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 No. 64/BH/XV.3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Alamat Sideman, Giripeni, Wates, Kulon Progo SMK N I Nanggulan, Kulon Progo Margosari Pengasih, Kulon Progo
4
KSU Binangun
5
KSU Tunas Harapan
6
KSU Amanah beralamat
7
Koperba Citra Mandiri
8
KSU Hapsari Kulon Progo
9
KSU Koberindo
10
KSU Sido Rukun
No. 65/BH/XV.3/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 No. 66/BH/XV.3/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 No. 67/BH/XV.3/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 No.68/BH/XV.3/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 No. 69/BH/XV.3/XI/2012 tanggal 8 November 2012 No.70/BH/XV.3/XII/2012 tanggal 26 November 2012 No.71/BH/XV.3/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012
Margosari Pengasih, Kulon Progo
Plampang, Kalirejo, Kokap Kalikepek, Giripeni, Wates Ngentakrejo, Lendah
Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo Giling, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Dipan, Wates, Kulon Progo
Sumber : Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 2012
Tabel II.7 Koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar 1
Nama Koperasi
PRIMER KOPERASI KARTIKA B.09
Alamat
Jl. Mandung, Ruko Graha Perdana, Watulunyu, Pengasih, Kulon Progo
2
No BH, tanggal
874/BH/XI/1968, tanggal 6 Desember 1968
No PAD
07PAD/XV.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012
Nama Koperasi
KSU Mekar Mas
Alamat
Jimatan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo
No BH, tanggal
17/BH/KDK.12-4/XI/98, tanggal 10-11-1998
No PAD
08/PAD/XV.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012
Sumber : Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 2012
39 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Tabel II.8 Koperasi dalam proses pembubaran 1
2
Nama Koperasi
Koperasi Batik Serba Usaha
Alamat
Gawok, Wates, Kulon Progo
No BH, tanggal
1036/BH/XI/03-06-1974
Nama Koperasi
Koperasi Deling Mas Sejahtera
Alamat
Jl. Kol. Sugiono 10,Wates
No BH, tanggal
518/12/BH/2002/13-05-2002
Sumber : Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 2012
Realisasi dari kegiatan Pelayanan pengesahan badan hukum Koperasi tahun 2012 ini adalah berdirinya Koperasi baru sebanyak 10 Koperasi atau meningkat sebesar 2,97 % apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sedangkan ada satu Koperasi yang dibubarkan yaitu KSU “Agro Mulia” Jatirejo, Lendah.
II.2 Realisasi Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.
II.2.1. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2012 pada RPJMD Tahun 2011-2016 Tabel II.8 Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2012
N o.
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing
40 | L a p o r a n
T a h u n a n
Indikator Kinerja
Satuan
Peningkatan jumlah UMKM KUMKM yang melaksanakan D i n a s
K o p e r a s i
Unit UMKM
d a n
U M K M
2011 105.322 unit 300 KUMKM 2 0 1 2
2012 Target 106.000 unit 325 UMKM
Realisasi 106.008 460 UMKM
usaha kecil, rumah tangga, kecil/ menengah dan koperasi
kemitraan Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank Jumlah Koperasi Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank
Unit
150 unit
175 unit
257 unit
Unit
336 unit
341 unit
345 unit
Miliar
6,5 milyar
9,5 M
7,5 M
II.2.2 Koperasi Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan sebagai berikut :
Tabel II.9 Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2012 Satuan
2010
2011
2012
No Uraian 1 Jumlah koperasi
Unit
317
336
345
2 Jumlah anggota
orang
80.667
80.849
82.305
3 Jumlah simpanan
Rp.
35.352.705.000 42.464.673.000 59.531.190.000
4 Jumlah modal Rp. sendiri 5 Jumlah modal luar Rp.
48.991.064.000 48.631.159.000 61.292.026.000
6 Volume usaha
Rp.
111.179.693.000 122.822.787.000 133.982.067.000
7 Jumlah SHU
Rp.
2.880.072.000
8 Jumlah asset
Rp.
121.689.324.000 130.859.919.000 172.960.012.000
70.068.535.000 79.532.294.000 108.490.589.000 2.696.466.000
3.177.396.000
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo tahun 2012
Dari data tersebut menunjukkan Jumlah Koperasi yang ada dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 336 unit, sedangkan tahun 2012 bertambah menjadi 345 buah atau meningkat sebesar 2,97 %, kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi, jumlah asset mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 130.859.919.000,- dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 172.960.012.000,atau mengalami kenaikan 32,37 %. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap Koperasi. 41 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Jumlah volume usaha pada tahun 2011 sebesar Rp. 122.822.787.000 yang meningkat menjadi Rp. 133.982.067.000,- pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan 9,08 %.
II.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain : 1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi 2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi 4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen 5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.
Oleh karena itu
pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM
dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi dari berbagai sumber :
42 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
Tabel II.10 Data Perkembangan UMKM Tahun 2012 Target 2012 2011 No
Sektor Ekonomi Kelompok
A PERTANIAN 1 Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan B NON PERTANIAN 1 Pertambangan dan Penggalian 2 Industri Pengolahan 3 Listrik, Gas dan Air Bersih 4 Bangunan 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Hotel dan Restoran b. Pedagang Pasar c. Pedagang di luar pasar c. Pedaki 6 Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan, Jasa 7 Perusahaan - Koperasi 8 Jasa-jasa Jumlah
Per orang
Kelompok Kelompok
70.095
1,456
143 20.118
142 20.018
149
148
1.113 8.261 3.385 113 946
8 215 336
70.586
8 216
1118 8.302 3401 114 960
341 1.111 105.332
2.008
2.021
1.117 106.008
Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2012
Dari data diatas dapat diketahui perkembangan UMKM yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2010 jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo sebesar 102.973 UMKM, meningkat menjadi 105.332 UMKM pada tahun 2011 atau terjadi peningkatan 2,29 %, yang tersebar dalam bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan serta non pertanian meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Untuk data tahun 2012 hanya disajikan data target 2012 dikarenakan data dari beberapa SKPD yang mengurusi UMKM belum selesai dan belum disampaikan ke Dinas Koperasi dan UMKM.
43 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
II.2.4 Prestasi Penyelenggaraan Urusan
a. Tingkat Propinsi : Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi pada tahun 2012 meliputi: a. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Sedyo Rahayu” Galur b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Makmur” Lendah c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Pemasaran yang diraih KSU “Rosan Madusari” Temon
Tangkas Trampil Perkoperasian : a. SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP. b. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMA c. Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil tingkat Perguruan Tinggi
b. Tingkat Nasional
-
Bapak KRT Sudomo Wiwaha Ketua KUD “Sidosubur” Samigaluh memperoleh Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
-
Koperasi Unit Desa (KUD) “Sedyo Rahayu” Galur mendapatkan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi dan Koperasi penerima award Tahun 2012 Tingkat Nasional
-
Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan sebagai Bupati Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional
-
Ibu Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH memperoleh Penghargaan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional
44 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
-
Kabupaten
Kulon Progo mendapatkan Pataka Koperasi dan Piagam
Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2012 dengan Peringkat Paramadhana Utama Nugraha Koperasi. II.2.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah: a. Beberapa masalah yang dihadapi Koperasi : 1. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi. 2. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas. b. Beberapa masalah yang dihadapi UMKM : 1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi 2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi 4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen 5.
Kurangnya
kemampuan
UMKM
dalam
menjalin
kemitraan
dan
mengembangkan jaringan usaha.
b. Hal-hal yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan; a. Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum Koperasi. b. Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, 45 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
46 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
BAB III TUGAS PEMERINTAHAN
III.1 Urusan Koperasi dan UMKM 1) Mitra yang diajak Kerjasama Bank Indonesia Cabang Yogyakarta 2) Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/Mou.KP/HKM/2012 dan 14/2/DPSK/YK tanggal 13 juni 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Bank Indonesia 3) Bidang Kerjasama Pengembangan UMKM 4) Nama Kegiatan Pembangunan
Gudang
Gula
Semut,
Pendidikan
dan
Pelatihan
Peningkatan Kompetensi Teknis serta Diklat dan Praktek pengolahan Limbah Batik 5) SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dinas Koperasi dan UMKM, KSU Jatirogo dan Bank Indonesia 6) Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran: Bank Indonesia Jumlah Anggaran : Rp. 355.300.000,7) Hasil (outcomes) dari Kerjasama Terlaksananya pembangunan Gudang Gula Semut KSU “Jatirogo” Sentolo, Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis bagi anggota KSU “Jatirogo”, Sentolo serta Diklat dan Praktek Pengolahan Limbah bagi anggota Kop. Perajin Batik “Citra Mandiri” Lendah .
47 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
BAB IV PENUTUP
III.1 KESIMPULAN Urusan Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. Pada Tahun 2012 fungsi tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2012. Untuk melaksanakan 12 program dan 35 kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo Tahun 2012 memperoleh anggaran APBD (meliputi belanja pegawai dan barang) sebesar Rp. 813.935.930,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 804.378.001(98,83 %).
III.2 Hambatan/Permasalahan Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut : 1. Kurangnya
kemampuan
aparatur
dibidang
teknis
fungsional
karena
terbatasnya kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb; 3. Keterbatasan ketersediaan anggaran, 4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll; 5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien; 6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non Koperasi belum terjalin sebagaimana mestinya 7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.
48 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2
III.3 Saran Berbagai
permasalahan
yang
menjadi
kendala
pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun 2012 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan
program/kegiatan
pada
masa
yang
akan
datang.
Untuk
mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam
menjalankan
tugas
sebagai
pembina
sektor
perindustrian,
perdagangan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo. 3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.
49 | L a p o r a n
T a h u n a n
D i n a s
K o p e r a s i
d a n
U M K M
2 0 1 2