BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Orgnisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. A.
Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; dan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.4 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 3. Bidang Statistik, Penelitian dan Perencanaan terdiri dari: a. Sub Bidang Statistik, Data dan Informasi; b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan c. Sub Bidang Perencanaan Daerah. 4. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari: a. Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; b. Subbidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
LAKIP BAPPEDA 2015
I-1
c. Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika. 5. Bidang Ekonomi terdiri dari: a. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan c. Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata. 6. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari: a. Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan; b. Subbidang Bidang Kesehatan dan Sosial; dan c. Subbidang Pemerintahan. 7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbidang Pengendalian; dan b. Subbidang Evaluasi. 8. Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; dan 9. Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dalam menjalankan perannya, Bappeda memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : I.
Sekretariat 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Sekretariat; b) perumusan kebijakan teknis sekretariat; c) penyelenggaraan urusan umum; d) penyelenggaraan urusan kepegawaian; e) penyelenggaraan urusan keuangan; f) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
LAKIP BAPPEDA 2015
I-2
g) pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; c) penyiapan
bahan
pelaksanaan
urusan
surat-menyurat,
kearsipan,
kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d) penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan e) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan; c)
penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
LAKIP BAPPEDA 2015
I-3
d) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi; c)
penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d) penyiapan
bahan
evaluasi
dan
pelaporan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah; e)
penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
II.
Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan 1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan; b) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah; c) pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah; d) pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi
LAKIP BAPPEDA 2015
I-4
pembangunan daerah; e) pengoordinasian,
pelaksanaan,
dan
pembinaan
perencanaan
pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Stategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah; f) evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, data, dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah; dan g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan. Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Subbidang Statistik, Data, dan Informasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; c) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan
pembinaan
perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan; d) penyiapan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah; e) pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
LAKIP BAPPEDA 2015
I-5
f) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, dan perpustakaan; dan g) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi. b. Subbidang Penelitan dan Pengembangan 1) Tugas pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan; b) penyiapan
bahan
pengembangan
perumusan
pembangunan
kebijakan daerah
teknis
dan
penelitian
perencanaan
dan
bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; d) penyiapan
bahan
pelaksanaan
dan
pembinaan
penelitian
dan
penelitian
dan
pengembangan pembangunan daerah; e) penyiapan
bahan
pengembangan
evaluasi
pembangunan
kebijakan daerah
teknis dan
perencanaan
bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
LAKIP BAPPEDA 2015
I-6
c. Subbidang Perencanaan Daerah 1) Tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
daerah
dan
perencanaan
bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa; c)
penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e)
penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
f)
penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah.
III.
Bidang Fisik dan Prasana 1) Tugas Pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.
LAKIP BAPPEDA 2015
I-7
2) Fungsi a)
penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
b) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; c)
pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penataan
ruang,
pertanahan,
perumahan,
pekerjaan
umum,
perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; d) pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah; e)
evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan
f)
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik dan prasarana.
Bidang perdesaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; c)
penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
LAKIP BAPPEDA 2015
I-8
d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; e)
penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;
f)
penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; dan
g) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan. b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika 1) Tugas Pokok Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; c)
penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; e)
penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; dan
f)
penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika.
LAKIP BAPPEDA 2015
I-9
c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral. 2) Fungsi a)
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; c)
penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral; e)
penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan
f)
penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
IV.
Bidang Ekonomi 1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal. 2) Fungsi a) b)
penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi; perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 10
c)
penyusunan data perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
d) pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan
perencanaan bidang
pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; e)
evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan
f)
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi.
Bidang Ekonomi memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. 2) Fungsi a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 11
f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. c. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Pariwisata 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal.
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 12
2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata. V.
Bidang Sosial dan Pemerintahan 1) Tugas Pokok Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan; b) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persondian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; c) penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerin-
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 13
tahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; d) pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan
perencanaan bidang
pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; e) evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 14
e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan. b. Sub Bidang Kesehatan Dan Sosial 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial. c. Sub Bidang Pemerintahan 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawai-
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 15
an, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; c) penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persondian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan. VI.
Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1) Tugas Pokok Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi; b) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; c) penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 16
d) pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan
pengendalian dan
evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; e) evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi.. Bidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki 2 (dua) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pengendalian 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; c) penyiapan bahan penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian.
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 17
b. Sub Bidang Evaluasi 1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; c) penyiapan bahan penyusunan data evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; d) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; e) penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan f) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi. B.
Gambaran Umum Pelayanan I.
Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 24.4 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 18
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1)
politik;
2)
teknokratik;
3)
partisipatif;
4)
atas-bawah (top-down); dan
5)
bawah-atas (bottom-up). Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 19
pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Pendekatan
Top
Down-Bottom
Up
dilakukan
menurut
jenjang
pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; 1)
penyusunan rencana;
2)
penetapan rencana;
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 20
3)
pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4)
evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga
secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masingmasing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
melalui
kegiatan-kegiatan
koreksi
dan
penyesuaian
selama
pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 21
kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Mekanisme kerja Bappeda Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dijabarkan mejadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah: 1.
Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauhmana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/ belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa :
2.
a.
Aspek Ekonomi;
b.
Aspek Sosial;
c.
Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut: a.
Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
b.
Rancangan
Kerangka
Ekonomi
Daerah
beserta
Kerangka
Pendanaan;
3.
c.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
d.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (bottom up planning) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 22
diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional. 4.
Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS Berdasarkan hasil Musrenbang, dilakukan penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. RKPD menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.
5.
Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimaksudkan
untuk memberikan arah dan
kebijakan penyelengaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. RPJMD disusun dengan tujuan untuk : a.
Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
b.
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6.
Melaksanakan
pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
dokumen
perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 23
II. Kinerja pelayanan dan kelompok sasaran Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1)
Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2)
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3)
Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4)
Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5)
Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1)
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2)
Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3)
Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4)
Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);
5)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 24
Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Sleman maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi : 1.
Layanan informasi dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;
2.
Layanan perijinan KKN, PKL, dan kegiatan penelitian lainnya;
3.
Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
4.
Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5.
Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6.
Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
7.
Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD ;
8.
Meningkatkan
mekanisme
kerja
perencanaan
secara
sinergi,
transparan dan terkoordinasi; 9.
Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan. Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang
menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 25
1.
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2.
SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3.
Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4.
Masyarakat
dalam
hal
penyediaan
informasi
dan
penerbitan
rekomendasi Tata Ruang Wilayah; 5.
Mahasiswa dan akademisi dalam hal penerbitan surat ijin penelitian. Tabel 1 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
No 1 2
Jenis Pelayanan
Kelompok Sasaran
Pemikiran strategis di bidang
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil
perencanaan
Bupati, Sekda)
Penyediaan panduan program
SKPD
dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program 3
Penjaringan aspirasi dan
Pemangku kepentingan
partisipasi dalam perencanaan
(masyarakat, LSM, Swasta,
pembangunan
Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.
Penyediaan data dan informasi
Pemangku kepentingan
pembangunan
(masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
5.
Fasilitasi pemberian ijin penelitian
Perguruan Tinggi, Lembaga
PKL dan KKN
Penelitian, dan LSM
III. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 26
peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu : a.
Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
c.
Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda
mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai : (1)
Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan : -
Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
-
Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama DPKKD;
-
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
-
Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
(2)
Think tank -
Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
-
(3)
Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
Koordinator -
Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 27
-
Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;
-
Koordinasi
kegiatan
strategi
penanganan
permasalahan
mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. (4)
Administrator -
Pengelolaan dokumen perencanaan;
-
Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
-
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pengembangan pelayanan Bappeda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul: 1.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3.
Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4.
Terdapatnya
pertentangan/ketidaksesuaian
antara
peraturan
perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 5.
Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 28
Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Sleman diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. C.
Sumberdaya Manusia Berdasarkan data per bulan Desember 2015, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sleman sebanyak 69 orang, yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 32 orang
perempuan.
Adapun
dari
sisi
kepangkatan
dan
golongan,
untuk
pangkat/golongan I sebanyak 1 orang, pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, pangkat/golongan III sebanyak 44 orang dan untuk pangkat/golongan IV sebanyak 22 orang. Dari tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Sleman yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 12 orang, D3 2 orang, S1 sebanyak 23 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 31 orang. Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bappeda Kabupaten Sleman tergambarkan dalam table berikut: Tabel 2 Kondisi Pegawai Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2015
No 1 2 3
Dinas/Bagian/ Bidang
Kepala Badan Sekretariat Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan 4 Bidang Fisik dan Prasarana 5 Bidang Ekonomi
Golongan Jumlah
IV
III
II
I
1 3
--12
--2
--1
1 18
3
5
---
---
8
2
8
---
---
10
5
5
---
---
10
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 29
Golongan
Dinas/Bagian/ Bidang
No
Bidang Sosial dan Pemerintahan 7 Bidang Pengendalian & Evaluasi 8 Pejabat Fungsional a. Arsiparis b. Perencana Jumlah
Jumlah
IV
III
II
I
3
6
---
---
9
3
4
---
---
7
---
---
6
2
1
69
6
1 1 22
4 44
Tabel 3 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Pendidikan No
Bagian/Bidang
1 2
Kepala Badan Sekretariat Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Ekonomi Bidang Sosial dan Pemerintahan Bidang Pengendalian & Evaluasi Pejabat Fungsional - Arsiparis - Perencana Jumlah
3 4 5 6 7
8
D.
S-2
S-1
Dipl
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
1 5
--5
-----
--7
-----
--1
1 18
4
3
1
---
---
---
8
3
6
---
1
---
---
10
6
2
1
1
---
---
10
3
5
---
1
---
---
9
5
---
---
2
---
---
7
1 2 24
-----
-----
-----
-----
-3 30
2
12
0
1
6 69
Keuangan Sesuai APBD Tahun anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp 12.625.069.150 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.093.805.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.531.264.150. Belanja Tidak
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 30
Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sleman. Realiasasi keuangan sebesar 95,60 % dengan penyerapan dana sebesar Rp 12.069.425.179. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda melaksanakan 22 program dan 63 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2015 adalah realisasi fisik sebesar 100 %.
E.
Sarana dan Prasarana Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sleman, tersedianya sarana prasarana yang memadai merupakan suatu hal yang sangat urgen. Keberadaan sarana prasarana merupakan bagian penting, yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga kinerja organisasi dapat dijamin keberlangsungannya. Bappeda Kabupaten Sleman pada tahun 2015 menempati tanah seluas 5.800 m2, dengan luas bangunan 1.562 m2, terdiri dari dari beberapa ruang seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini :
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 31
DENAH KANTOR BAPPEDA
GARDU
GARDU
U
BID. III
RUANG Arsip
GU DANG
TOILET
AULA BAPPEDA
RUANG JAVA PROMO
BID.IV
R. Arsi paris
SEKRETARIAT
Ruang RAPAT B
Loby
Ruang RAPAT C
RUANG Sekretaris
RUANG KEPALA
Perpusta kaan
TEMPAT PARKIR
MUSHOLA
BID.I
BIDANG V
Ruang RAPAT A
TOILET
TEMPAT PARKIR
BID. II
PER PUSTA KAAN
TEMPAT PARKIR
GU DANG
Toilet
TOILET
RUMAH JAGA
Sarana prasarana kerja Bappeda keadaan per Desember 2015 tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang seperti pada berikut
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 32
Tabel 4 Sarana Dan Prasarana Kerja Di Bappeda
NO.
NAMA BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
I
Sekretariat
1
Kendaraan Roda 4
2 unit
1 Toyota Rush 1 Toyota Avansa
2
Kendaraan Roda 2
5 unit
3 Subbag, Operasional
3
Komputer
15 unit
Sekretariat : 3 Unit Sekretaris : 1 Unit Perpustakaan : 2 Unit Arsip : 1 Unit Lobi : 1 Unit Gudang (rusak) : 7 Unit
4
Laptop
20 unit
Sekretariat : 10 Unit Kepala : 2 Unit Gudang (rusak) : 8 Unit
5
Printer
10 unit
Sekretariat : 5 Unit Sekretaris : 1 Unit Arsip : 1 Unit Perpustakaan : 1 Unit Gudang (rusak) : 2 Unit
6
LCD
7 unit
Sekretariat : 3 Unit Gudang (rusak) : 4 Unit
7
Mesin Ketik
5 unit
3 manual 2 elektrik
8
Wireless
1 unit
1 unit aula (lengkap)
9
TV
4 unit
Ruang Rapat A : 1 Unit Ruang Rapat C : 1 Unit Ruang Ka Bappeda : 1 Unit Ruang Sekretaris : 1 Unit
10
Camera digital
3 unit
Sekretariat : 2 Unit Gudang (rusak) : 1 Unit
11
Handycam
1 unit
12
Camera DSLR
2 unit
2
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 33
NO.
NAMA BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
Toyota Kijang
II
Bidang Fisik dan Prasarana
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
6 unit
4
Laptop
4 unit
1 rusak
5
Printer
6 unit
1 kurang baik
6
Mesin Ketik
1 unit
7
Camera digital
1 unit
8
Brankas
1 unit
III
Bidang Ekonomi
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
2 unit
3
Komputer
3 unit
4
Laptop
2 unit
5
Printer
3 unit
6
Brankas
1 unit
Tidak berfungsi/rusak
IV
Bidang Sosial dan Pemerintahan
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
Toyota Kijang
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
5 unit
4
Printer
5 unit
5
Mesin Ketik
2 unit
6
Brankas
1 unit
V
Bidang Sosial dan Pemerintahan
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
4 unit
4
Laptop
4 unit
5
Printer
5 unit
6
Mesin Ketik
1 unit
7
Brankas
1 unit
Rusak
Toyota Kijang
1 rusak
Toyota Kijang
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 34
NO.
NAMA BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
Toyota Kijang
VI
Bidang Statistik, Penelitian dan Perencanaan
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
7 unit
4
Laptop
4 unit
5
Printer
6 unit
1 rusak
6
Scanner
1 unit
SCBD
7
Mesin Ketik
1 unit
8
Brankas
1 unit
LAKIP BAPPEDA 2015
I - 35
