BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan
pendidikan
untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk
mencapai
menyediakan
tujuan
layanan
tersebut,
pendidikan
Negara
bermutu
wajib sesuai
dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan UndangUndang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum 1
penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Pembangunan menghasilkan dijiwai
oleh
bidang
manusia
pendidikan
Indonesia
nilai-nilai
bertujuan
seutuhnya
Pancasila.
yang
Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai langkah awal,
Departemen
Pendidikan
Nasional
menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional. Renstra
Departemen
Pendidikan
Nasional
mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kunci kinerja. Renstra Depdiknas menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, dihadapkan
sampai dengan
saat
ini
berbagai
Pemerintah permasalahan,
masih baik
permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abat ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia 2
yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing
suatu
bangsa
akan
mampu
bermitra
dan
berkompetisi pada tataran global. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini pemerintah telah mempercepat perencanaan Millenium Development Goals (MDGS), yang semula dicanangkan tahun 2020 dipercepat menjadi 2015. Millenium Development Goals (MDGS) adalah era pasar bebas atau era globalisasi, sebagai era persaingan mutu kualitas, siapa yang berkualitas
dialah
mempertahankan
yang
akan
maju
eksistensinya.
dan
Oleh
mampu
karena
itu,
pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawartawar lagi. Mengingat manfaatnya yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu di segala bidang, maka pendidikan menjadi salah satu perhatian utama bagi
pemerintah
dan
masyarakat
sejak
Indonesia
merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua penduduk, terutama mereka yang masih pada usia sekolah pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan
menyebutkan daerah
bahwa
menjamin
dasar.
Pasal
pemerintah
34
dan
terselenggaranya
ayat
2
pemerintah
wajib
belajar 3
minimal
pada
memungut
jenjang
biaya,
menyebutkan
pendidikan
sedangkan
bahwa
wajib
dasar
dalam belajar
tanpa
ayat
3
merupakan
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undangundang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Kebijakan
ini
telah
ditindaklanjuti
dengan
kebijakan penjelas dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang program Wajib Belajar dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar pemerintah tersebut
telah
dalam
menjabarkan
berbagai
kebijakan
program,
salah
publik satu
di
antaranya adalah program pemerataan dan perluasan akses
layanan
pendidikan
dasar.
Program
ini
dimaksudkan untuk mempermudah akses layanan pendidikan
dasar
khususnya
bagi
bagi warga
seluruh negara
warga yang
negara
mengalami
hambatan karena faktor geografis maupun karena faktor ekonomi. Salah satu program pemerintah dalam rangka memeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 4
dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama kali diluncurkan, kenaikan paling tajam terjadi pada anggaran 2009. Secara
khusus
program
ini
bertujuan
untuk
menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta, menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Kebijakan
sekolah
gratis
ini
dilandasi
oleh
beberapa pertimbangan, selain kenaikan unit cost dana BOS yang diberikan kepada sekolah juga adanya perbaikan tingkat kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, serta adanya kewajiban pemerintah daerah (provinsi
dan
kabupaten/kota)
untuk
memenuhi
kekurangan biaya operasional apabila dana BOS belum mencukupi
sebagaimana
tertuang
dalam
buku
panduan dana BOS. Pelaksanaan
program
BOS
dengan
kebijakan
pendidikan gratis di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu yang bersemangat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi, di sisi lain banyak sekolah yang mengaku program BOS telah membatasi gerak langkah sekolah dalam mengembangkan program pendidikan
yang
bermutu
karena
kurang
adanya
partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sementara dana BOS dirasa kurang memadai karena 5
pada dasarnya dana BOS hanya untuk menggratiskan biaya operasional saja. Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada unit cost tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil. Masalah utama dana BOS umumnya terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah
yang
tidak
transparan.
Selama
ini,
keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajemen BOS daerah. Hal lain yang juga menjadi masalah kritis dalam pelaksanaannya adalah ketentuan pembagian kewenangan dalam pembiayaan pendidikan
antara
pusat
dan
daerah,
ketentuan
pembagian kewenangan tidak menyebutkan jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga realisasi pembiayaan pendidikan tergantung 6
sepenuhnya
pada
komitmen
pemerintah
daerah.
Komitmen pemerintah daerah dalam hal ini juga ditentukan
oleh
kemampuan
fiskal
daerah
yang
berbeda-beda serta good will masing-masing. Peran
pemerintah
daerah
turut
menentukan
keberhasilan program pembiayaan pendidikan melalui dana
BOS.
Kewajiban
pemerintah
daerah
adalah
menyediakan dana pendamping BOS dari pusat dengan dana
APBD
dipenuhi
sehingga
sesuai
kebutuhan
dengan
standar
sekolah
dapat
nasional.
Dalam
praktiknya, ketentuan menyediakan dana pendamping BOS dari pusat dengan dana APBD belum sepenuhnya dijalankan daerah
daerah
yang
sebagaimana
belum
mau
mestinya.
atau
belum
Banyak mampu
mengalokasikan anggaran untuk menutupi kekurangan dana BOS. Ini berarti sekolah dibiarkan beroperasi dengan
dana
di
bawah
standar.
Praktik
penyelenggaraan pendidikan semacam ini dalam jangka panjang
akan
mempengaruhi
mutu
layanan
permasalahan
tersebut,
pendidikan. Sebagai
dampak
dari
menjadikan pelaksanaan program dana BOS banyak diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan
oleh
sekolah,
berbagai
sumber
sekolah
pinjaman
harus
untuk
mencari mengatasi
keterlambatan pencairan. Bahkan, ada yang meminjam kepada pihak ketiga dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya itu, tidak jarang sekolah memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan 7
setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Hal ini dipandang mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat. Kepala Sekolah memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepala Sekolah dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan
bukti
pembayaran
sesuai
dengan
panduan dana BOS, seakan-akan tidak melanggar prosedur. Meskipun perbaikan
dari
untuk
tahun juklak
ke
tahun
dilakukan
dan
juknis
sosialisasi
diperbaiki, namun masih ada segelintir oknum Kepala Sekolah ataupun pihak sekolah, walaupun sedikit jumlahnya
melakukan
penyimpangan
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Penyimpangan itu, bisa karena kesengajaan, atau karena ketidak-mengertian tentang mekanisme penggunaan dana BOS tersebut. Akibatnya, selain dana BOS terbuang percuma, mutu pendidikan juga tidak meningkat, dan biaya pendidikan serta tujuan pembelajaran tidak maksimal tercapai. Berbagai instrumen pendukung telah diterbitkan agar program BOS berjalan dengan baik. Instrumeninstrumen
tersebut
antara
lain
berupa
panduan
pelaksanaan BOS, pembentukan unit-unit pelaksana BOS di pusat dan daerah, dan yang paling penting walaupun penetapannya setelah program BOS berjalan beberapa tahun adalah adanya payung hukum yang dijadikan pedoman utama yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pendidikan. Pada 8
tataran
implementasi
di
lapangan,
ada
beberapa hal yang belum diketahui dengan pasti bagaimana program BOS berjalan, terlebih lagi masalah keterlaksanaan aturan dalam mengimplementasikan program. Kepatuhan terhadap aturan sangat penting untuk implementasi yang efektif. Adanya program dana BOS, menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan
pengelolaan
biaya-biaya
pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur
alokasi
pembiayaan
untuk
operasional
sekolah. Mulyasa (2004) menyatakan bahwa kepala sekolah
profesional
dituntut
memiliki
kemampuan
memanajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawabannya. manajemen
adalah
maupun
Aspek
evaluasi
dan
mendasar
perencanaan,
dari
dalam
hal
pembiayaan yang disebut penganggaran. Dana BOS yang diperoleh dari berbagai sumber perlu
digunakan
untuk
kepentingan
sekolah,
khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhankebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS. Penggunaan
dana
BOS
di
sekolah
harus
didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan 9
Komite Sekolah. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat
digunakan
untuk
kegiatan-kegiatan
membiayai
berikut:
(1)
komponen
pengembangan
perpustakaan, (2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa
baru,
(3)
kegiatan
pembelajaran
dan
ekstrakurikuler siswa, (4) kegiatan ulangan dan ujian, (5) pembelian bahan-bahan habis pakai, (6) langganan daya dan jasa, (7) perawatan madrasah, (8) pembayaran honorarium
bulanan
Guru
honorer
dan
tenaga
kependidikan honorer, (9) pengembangan profesi guru, (10)
membantu
siswa
miskin,
(11)
pembiayaan
pengelolaan BOS, (12) pembelian perangkat komputer, (13) pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah (khusus PPs), dan (14) biaya lainnya jika komponen nomor 1-13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah
Terbuka
(SMPT)
dan
Tempat
Kegiatan
Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Dengan 10
adanya
program
dana
BOS,
sekolah
dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan
dan
mengevaluasi
serta
memper-
tanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh
secara
langsung
terhadap
kualitas
sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004). Mulyono (2010) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan
dibelanjakan
untuk
berbagai
keperluan
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan
professional
guru,
pengadaan
sarana
ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan perlatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Sekolah
sebagai
lembaga
pendidikan
formal 11
memiliki
peranan
yang
sangat
penting
dalam
mengembangkan potensi peserta didik, sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Hendaknya
pemanfaatan
dana
BOS
benar-benar
diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai sebagai salah satu Renstra
Departemen
mencapai
tujuan
Pendidikan
yang
Nasional
diharapkan,
maka
untuk suatu
organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS. Kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan tujuannya ditentukan oleh faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan prasarana,
sistem
dan
prosedur
serta
teknologi,
sedangkan faktor eksternal antara lain koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat dan faktor lingkungan lainnya. Kedua faktor ini saling terkait dan mendukung. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang
telah
mengevaluasi melalui
ditetapkan suatu
konsep
(Siagian,
organisasi,
evaluasi.
1997). dapat
Evaluasi
Upaya
dilakukan
sebagai
proses
menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. 12
Konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan.
Sasaran
evaluasi
adalah
mengetahui
keberhasilan suatu program. Sebagaimana Tuckman (1985) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran (output), dan dampak (impact) dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan. Dalam
pemanfaatan
kemampuan mengatur
administratif
instrumental
bantuan atau
input
dana
manajer
(komponen
BOS, dalam didalam
pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan
BOS
dapat
tercapai
karena
dibutuhkan
komitmen dari pelaksanaan program ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pemanfaatan 13
dana BOS dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul
“Evaluasi
Program
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagaimanakah identifikasi kegiatan perencanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal?
2.
Bagaimanakah
kegiatan
pelaksanaan
program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal? 3.
Bagaimanakah
ketercapaian
akhir
program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal? 4.
Rekomendasi
apakah
yang
dapat
diberikan
terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di
SMP Negeri
2 Sukorejo Kabupaten
Kendal?
C. Tujuan Penelitian Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan
laporan
penelitian
ini.
Tujuan
yang
dimaksud adalah sebagai berikut: 1.
Mengidentifikasi kegiatan perencanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal.
2.
Mendiskripsikan kegiatan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal.
14
3.
Mendiskripsikan kegiatan pengawasan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal.
4.
Memberikan
saran
pelaksanaan
program
Sekolah
(BOS)
rekomendasi
di
terhadap
Bantuan
SMP
Negeri
Operasional 2
Sukorejo
Kabupaten Kendal.
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan
pada
rumusan
masalah
yang
dianalisis, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 1.
Manfaat Teoretis Hasil penelitian diharapkan dapat menambah
bahan
kajian
khususnya
tentang
tentang
manajemen
evaluasi
pendidikan,
program
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). 2.
Manfaat Praktis
a.
Bagi Sekolah Bagi sekolah, laporan hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan
sebagai
bahan
informasi
tentang
pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal. b.
Manfaat Bagi SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal Sebagai
informasi
untuk
sekolah
mengenai
pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal.
15
16
