BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari hari ternyata sebagian besar masyarakat berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya juga diarahkan ke pedesaan sebagai upaya mengatasi kesenjangan antara pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Pembangunan yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di kota menyebabkan pembangunan di desa relatif semakin tertinggal. Dengan adanya kondisi inilah mengapa perlu adanya manajemen dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah suatu strategi pembangunan yang dirancang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat di pedesaan. Pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, serta tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat desa dalam beraktivitas sehari-hari. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat desa sangat penting, dalam melaksanakan pembangunan, maka diperlukan juga keaktifan Pemerintah Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan desa diwilayahnya tersebut, dengan melakukan kegiatan pengawasan pembangunan di desa dengan tidak menyimpang dari peraturan, rencana dan instruksi dari atasan. Disamping itu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa
1
diperlukan juga partisipasi masyarakat, dengan melihat apakah suatu pembangunan itu sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan atau tidak. Karena bagaimanapun keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat itu peduli dengan keberadaan pembangunan sehingga pembangunan di desa akan mudah dicapai. Jika pengelolaan pembangunan desa dapat di kelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa. Dengan demikian jelaslah bahwa yang berperan dalam pembangunan desa yaitu Pemerintah Desa yang mempunyai peran penting untuk memotivasi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, serta partisipasi masyarakat desa itu sendiri dalam pembangunan desa. B.
Deskripsi Singkat Mata diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial Sekretaris Desa dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan desa dengan ruang lingkup pembahasan meliputi : sistem perencanaan pembangunan desa, menyusun profil desa, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran partisipatif, proses pelaksanaan pembangunan desa, monitoring dan evaluasi pembangunan desa.
C.
Hasil Belajar / Tujuan Pembelajaran Setelah membaca modul ini peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan manajerial sebagai Sekretaris Desa dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan desa.
D.
Indikator Hasil belajar Indikator-indikator hasil belajar adalah peserta : 1. 2.
Mampu menjelaskan sistem perencanaan pembangunan desa Mampu menyusun profil desa
2
3. 4. 5.
E.
Mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran partisipatif Mampu menjelaskan berbagai macam proses pelaksanaan pembangunan desa Mampu menjelaskan rangkaian kegiatan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan desa
Materi Pokok 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa a. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) 2. Menyusun Profil Desa a. Teknik Penyusunan Profil Desa b. Format Profil Desa 3. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif a. Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) b. Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) c. Teknik Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB-Desa) 4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Partisipatif (PNPM, Bantuan Pemerintah, Swakelola / Kontrak dan proses lelang / melakukan kerjasama) b. Swadaya (Gotong Royong) c. Swadana (Kas Desa) 5. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi b. Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
F.
Manfaat Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari modul ini adalah meningkatkan kemampuan manajerial Sekretaris Desa dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan desa.
3
BAB II SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa
A.
Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menurut Jogiyanto (2005) dalam bukunya “Analisia dan Desain sistem informasi”, menerangkan bahwa, “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Ini berarti bahwa sistem tidak akan berjalan dengan baik jika salah satu elemennya tidak ada. Sedangkan perencanaan menurut pernyataan Tjokroamidojo (2003), adalah : Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut. Menurut Munir (2002) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi: a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum,
4
tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang sistem perencanaan pembangunan desa dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan secara bersama sama dan saling terkait antara satu sama lain serta pemilihan kebijakan / program / kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat (Masyarakat desa). B.
Musyawarah Perencanaan (Musrenbang Desa)
Pembangunan
Desa
Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa selama masa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Musyawarah pembangunan desa ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh desa dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan desa mustahil akan berjalan tanpa dukungan dari semua pihak yang peduli, untuk itu perlu kiranya aparat pemerintah desa mendapatkan masukan-masukan yang
5
dibutuhkan dari masyarakat dan menyepakati skala prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Dalam Musrenbangdes ini semua unsur yang hadir dapat menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui swadaya maupun prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD / APBDesa). Prioritas kegiatan kemudian diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Kabupaten dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Pihak Ketiga serta prioritas kegiatan yang dilaksanakan dan didanai melalui PNPM atau program lainnya. C.
Latihan 1 1. 2. 3. 4.
D.
Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Sebutkan jenis perencanaan berdasarkan waktunya! Apa yang dimaksud dengan Musrenbang Desa? Jelaskan proses Musrenbang Desa!
jangka
Rangkuman 1. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 2. Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut. 3. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah.
6
4. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa.
7
BAB III PROFIL DESA
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan dan menyusun tentang profil desa A.
Teknik Penyusunan Profil Desa a.
Pengertian Profil Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunan Data Profil Desa dan Kelurahan, bahwa Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Profil desa / kelurahan adalah gambaran tentang keadaan wilayah, kehidupan, kebiasaan, kecendrungan, kebutuhan, aspirasi, potensi dan masalah masyarakat suatu desa. Profil desa ini dibuat untuk mengetahui keadaan awal desa sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan masyarakat dan rencana penyuluhan kemitraan desa untuk mendukung pengembangan usaha tani keluarga dan kegiatan kelompok. Profil desa / kelurahan dibuat dan diperbaharui setiap setahun sekali setelah tersusunnya profil keluarga sebagian besar penduduk desa. Profil desa / kelurahan disusun oleh anggota masyarakat desa / kelurahan, laki-laki dan perempuan, serta pemuda yang mewakili kelompok tani, dusun, lembaga ekonomi dan lembaga sosial desa, yang dipandu oleh tim petani pemandu atau fasilitator desa. Bila diperlukan dapat dibantu oleh penyuluh pertanian dan motivator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun
8
isi dari profil desa itu adalah mencakup sumber daya alam, manusia dan prasarana, kegiatan ekonomi dan sosial (penghidupan) masyarakat , pola usaha tani (sistem usaha tani) masyarakat , lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, isu Jender, pola kegiatan musiman, alokasi waktu kegiatan harian , pengetahuan (kearifan lokal), kebutuhan keluarga miskin, potensi dan kendala, visi dan aspirasi masyarakat. Tujuan disusunnya profil desa / kelurahan tersebut adalah untuk mempelajari lebih rinci tentang sumber daya ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat. Transek dibuat berdasarkan sumber daya, dan merupakan suatu dimensi yang memotong suatu desa untuk menyusun informasi tata ruang dan keadaan ekosistem dari suatu wilayah. Bagan transek berisi informasi lebih rinci tentang keadaan kesuburan tanah, sumber daya alam, jenis tanah, hasil produksi, kendala, masalah dan kemungkinan pemecahan masalah di setiap dusun atau hamparan.
b.
Langkah Penyusunan Profil Desa Berdasarkan pengertian diatas maka penyusunan profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan sebagai berikut ; 1. Penyiapan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data profil desa dan kelurahan tersebut terdiri daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi desa dan kelurahan serta daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota sampai tingkat provinsi. 2. Penyiapan kelompok kerja (Pokja). Adapun kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di tingkat
9
desa / kelurahan dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja). a. Susunan pokja profil desa dan kelurahan terdiri dari: 1. 2. 3.
Penanggungjawab adalah Kepala Desa / Lurah ; Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa / Kelurahan ; dan Anggota terdiri dari Perangkat Desa / Kelurahan, Kepala Dusun / Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan. Pokja profil desa dan kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa / Lurah.
b. Susunan pokja profil desa dan kelurahan tingkat kecamatan terdiri dari: 1. 2. 3.
Penanggungjawab adalah Camat ; Ketua dijabat oleh Sekretaris Camat ; Anggota terdiri dari perangkat kecamatan. Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kecamatan ini ditetapkan melalui Keputusan Camat.
c. Susunan pokja profil desa dan kelurahan tingkat Kabupaten / Kota terdiri dari : 1.
2. 3.
Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten / Kota ; Ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa & kelurahan ; Anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada
10
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten / Kota. Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati / Walikota. Kemudian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pokja profil desa/kelurahan tingkat provinsi. Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat provinsi memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan tingkat provinsi. d. Susunan pokja profil desa dan kelurahan tingkat provinsi terdiri dari : 1. Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi ; 2. Ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa dan kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi ; 3. Anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat provinsi. Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat provinsi ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Adapun sumber informasi dalam pengumpulan data profil desa dan kelurahan ini berasal dari kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah dan perangkat desa dan kelurahan, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan.
11
3. Pengolahan data Kegiatan pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten / kota sampai tingkat provinsi. Data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang telah dikumpulkan, diolah oleh Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil RIAD (software), alat pengolah data (hardware) serta dukungan sumber daya manusia (brainware) yang ditetapkan menurut standar nasional. Pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual. Daftar isian data dasar keluarga diisi oleh kepala keluarga dan diserahkan kepada Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Agustus sampai September. Daftar isian data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan diisi oleh Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Oktober. Pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan November 4. Publikasi data profil desa dan kelurahan Hasil pengolahan data profil desa dan kelurahan ini berupa data tentang ; a. Kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan hasil RIAD b. Tingkatan potensi umum desa dan kelurahan; c. Potensi pengembangan desa dan kelurahan; d. Tipologi pengembangan desa dan kelurahan sesuai potensi unggulan;
12
e. f. g. h.
i.
Laju perkembangan desa dan kelurahan; Klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan; Kategori status kemajuan desa dan kelurahan; Permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, factor pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan, tingkat dan kategori perkembangan desa dan kelurahan; dan Indikasi program pembangunan desa dan kelurahan tahun selanjutnya.
Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan dapat disajikan dalam bentuk hardcopy seperti buku dan papan profil desa dan kelurahan serta bentuk softcopy seperti compact disc room, flash disc atau audio video agar mudah diakses oleh seluruh pelaku pembangunan desa dan kelurahan dari tingkat masyarakat sampai dunia usaha dan institusi pemerintahan pada berbagai tingkatan. - Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah. - Kemudian untuk data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kecamatan disahkan dan dipublikasikan oleh camat melalui Keputusan Camat. - Sedangkan data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kabupaten/kota disahkan dan dipublikasikan oleh Bupati/Walikota melalui Keputusan Bupati/Walikota. - Dan data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat provinsi disahkan dan dipublikasikan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur. Publikasi data profil desa dan kelurahan ini dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya. Untuk data profil desa dan kelurahan yang dipublikasikan oleh kabupaten / kota dan provinsi didistribusikan kepada seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kepada pemerintah pada
13
berbagai tingkatan mulai dari desa, kelurahan dan kecamatan sampai pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta pihak lain yang berkepentingan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Publikasi data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Desember. Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan setiap tahun dan setiap lima tahun. C.
Format Profil Desa Untuk mengetahui lebih jelas tentang Profil Desa dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunan Data Profil Desa dan Kelurahan sebagaimana terlampir.
14
D.
Latihan-2 1. Apa yang dimaksud dengan profil desa? 2. Bagaimana langkah penyusunan profil desa? 3. Buatlah profil desa!
E.
Rangkuman 1. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. 2. Profil desa / kelurahan dibuat dan diperbaharui setiap setahun sekali. 3. Penyusunan profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data, penyiapan kelompok kerja, pengolahan data, publikasi data profil desa dan kelurahan. 4.Format profil desa dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunan Data Profil Desa dan Kelurahan.
15
BAB IV MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menyusun tentang dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa A.
Teknik Penyusunan Rencana Menengah Desa (RPJM-Desa)
Pembangunan
Jangka
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa untuk melakukan penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan: 1. Persiapan Kegiatan persiapan meliputi: a. Menyusun jadwal dan agenda; b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa ; c. Membuka pendaftaran / mengundang calon peserta; dan d. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. 2. Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan meliputi: a. Pendaftaran peserta b. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa c. Pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya d. Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa; e. Penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa
16
f. Penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun; h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan. i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan k. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. 3. Pelembagaan. Kegiatan pelembagaan dilakukan melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan didesa. Pemasyarakatan hasil musyawarah tersebut dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Selanjutnya kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa. Sedangkan dalam kegiatan penyusunan RPJM-Desa itu sendiri dilakukan berdasarkan : a. Masukan yaitu dapat dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
17
b. Proses yaitu dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. c. Hasil kegiatan penyusunan RPJM-Desa yang diperoleh melalui : 1. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; 2. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJMDesa, 3. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa. d. Dampak, dapat dilihat melalui : 1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ; 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa), dan 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa. B.
Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan: 1. Persiapan. Kegiatan persiapan dapat dilakukan dengan: a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama
18
selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP- Desa. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa: a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa; b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJMDesa; c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa; d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; e. Berita Acara Musrenbang Desa. 3. Pemasyarakatan/ Pelembagaan. Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat. C.
Teknik Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPB-Desa) Mengenai penyusunan RAPB-Desa secara detil telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana terlampir.
19
D.
Latihan-3 1. Sebutkan tahapan dalam penyusunan RPJM Desa! 2. Sebutkan tahapan dalam penyusunan RKP Desa! 3. Buatlah RAPB Desa!
E.
Rangkuman 1. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. 2. Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan / pelembagaan. 3. Teknik Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPB-Desa) telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.
20
BAB V PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan desa
A.
Partisipatif Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Partisipasi secara harfiah berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana / proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat
21
untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat / rakyat dalam setiap tahap pembangunan (Sumodingrat, 1988). Menurut Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan ). Sedangkan Moeljarto (1987) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut: 1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan
22
terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan. 4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. 5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan. 6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. 7. Partisipasi menopang pembangunan. 8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 9. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 10. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka partisipasi masyarakat itu merupakan : 1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan hanya berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat. 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan. 3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan artinya bahwa bagianbagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.
23
Adapun bentuk dari partisipasi antara lain berupa PNPM, bantuan pemerintah, swakelola / kontrak dan proses lelang / melakukan kerjasama. B.
Swadaya (Gotong Royong) Swadaya artinya membangun dengan kekuatan / tenaga sendiri / mandiri. Mandiri adalah kemampuan memberdayakan diri untuk mengatasi segala permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya dengan segenap potensi dan kemampuan yang ada padanya. Gotong royong adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua memiliki hak dan kewajiban untuk saling mendorong dan saling membantu memberdayakan diri agar-kemudian mampu secara bersama-sama, bergandengan tangan menggali, mengolah, dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki desa untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat secara bersama-sama pula. Desa swadaya artinya desa tersebut termasuk dalam kelompok yang punya tingkat kemampuan potensi-potensi yang tinggi. Swadaya juga bisa berarti negatif sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa Desa swadaya yaitu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan mengusahakan sendiri, bahkan jarang atau tidak pernah kontak dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan lamban, potensi sumber daya tidak berkembang. Kondisi sedemikian dialami desa-desa terpencil di pedalaman. Namun dalam kontek modul ini desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya : 1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. 2. Penduduknya jarang. 3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
24
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bersifat tertutup. Masyarakat memegang teguh adat. Teknologi masih rendah. Sarana dan prasarana sangat kurang. Hubungan antarmanusia sangat erat. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
Desa Mandiri Gotong Royong adalah Suatu keadaan Desa dimana masyarakat dan Pemerintah Desa mampu mendayagunakan potensi yang dimilikinya secara bergotong royong dengan penuh kepedulian dalam membangunan desanya memberdayakan diri agar-kemudian mampu secara bersama-sama, bergandengan tangan menggali, mengolah, dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerah / desa untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat secara bersama-sama pula. Desa Swadaya selalu mengedepankan semangat gotong royong.
C.
Swadana (Kas Desa) Pada dasarnya perbedaan antara desa swadaya dan desa swadana tidak terlalu prinsip. Masing masing bersifat mandiri dalam mencari dan mengrus dana desa. Kalaupun terjadi perbedaan hanya pada pada sumber perolehan dana. Kalau mandiri biasanya dibantu oleh pihak ketiga atau pihak lain swedangkan swadana berasal dari diri pribadi.
D.
Latihan-4 1. Siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan desa? 2. Jelaskan, mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa? 3. Apa yang dimaksud dengan gotong royong dan swadaya? 4. Apa beda antara desa swadana dan desa swadaya?
25
E.
Rangkuman 1. Pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 2. Alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu : a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, b. Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, c. Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan). 3. Swadaya artinya membangun dengan kekuatan / tenaga sendiri / mandiri. 4. Gotong royong adalah sebuah kesadaran untuk saling mendorong dan saling membantu memberdayakan. 5. Pada dasarnya perbedaan antara desa swadaya dan desa swadana hanya pada pada sumber perolehan dana. Kalau mandiri biasanya dibantu oleh pihak ketiga atau pihak lain sedangkan swadana berasal dari diri pribadi.
26
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan desa A.
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan yang sedang berlangsung dan apabila dilakukan oleh pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Monitoring itu mencakup antara lain: (a) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (outputs) (b) pelaporan tentang kemajuan (c) identifikasi masalahmasalah pengelolaan dan pelaksanaan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan monitoring adalah sebagai berikut : 1. Tentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitor untuk sektor pembangunan desa, misalnya, monitoring dapat difokuskan pada hal-hal seperti prasarana yang telah ditingkatkan, di mana peningkatan prasarana itu dilakukan, siapa saja yang menerima pembangunan dan lain lain. Yang penting, kita memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran apa yang dihasilkan, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa. Kemudian, hasil monitoring itu dibandingkan dengan rencana semula, selisih antara rencana dan hasil monitoring dibuat laporannya, dan kemudian sejauh mungkin faktor-faktor penyebab perbedaan itu diidentifikasi. Sedapat mungkin sumber data yang telah dikumpulkan secara rutin dimanfaatkan. Hasil pelaporan hendaknya tidak terlalu rumit, dengan sebagian hasilnya disajikan secara visual / grafik. 2. Tentukan pihak mana yang akan melakukan monitoring, dan kapan. Dengan menganut asas partisipatif, wakil-wakil
27
penerima manfaat kegiatan tersebut sedapat mungkin bersama-sama melakukan monitoring. Sebaiknya kegiatan monitoring ini dilakukan paling tidak setiap enam bulan sekali untuk sebuah program jangka menengah atau jangka panjang. 3. Kemudian tentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring. Sebaiknya laporan hasil monitoring disebarkan tidak hanya pada pihak-pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif), tetapi juga pada pihak pelaksana untuk meminta umpan balik. Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan tersebut berlalu. Evaluasi itu mencakup hal hal berikut: (a) Penilaian atas dampak kolektif—baik positif maupun negatif— dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda. (b) Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut ; 1. Melalui penyusunan rencana kerja Dalam hal ini sepakatilah apa yang akan dievaluasi (didasarkan pada hasil/manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci), basis data yang akan digunakan, serta kapan evaluasi akan dilaksanakan (biasanya setelah program berjalan 2-3 tahun). 2. Pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif (yang tidak dekat dengan pihak pengelola program). 3. Sepakatilah metodologi yang akan digunakan (yang tidak terlalu kompleks). Bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak pelaksana evaluasi. Bila laporan sudah memenuhi syarat dan dianggap final, sebar luaskan untuk memperoleh umpan balik, kemudian atur
28
pertemuan dengan pihak-pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil evaluasi serta menentukan langkah-langkah penyempurnaan program yang mungkin diperlukan. B.
Menyusun Pelaporan Pembangunan Desa
dan
Pertanggungjawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikenal dua jenis laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Kepala Desa dan Laporan Keuangan BPD. Laporan Kepala Desa meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPD Kepala Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Desa. LPPD Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan. Sedangkan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. 1. LPPD. Ruang lingkup LPPD meliputi : a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa. b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten / Kota. c. Tugas pembantuan. d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 2. LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan
29
peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran itu meliputi : 1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; 2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota; 3. Tugas pembantuan 4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Sedangkan langkah langkah dalam pelaksanaan LKPJ Desa itu adalah sebagai berikut ; a. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa. b. LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
3. LKPJ Akhir Masa Jabatan Adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya, LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan, hasil yang dicapai, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.
30
4. Langkah-langkah pelaksanaan LKPJ akhir masa jabatan adalah sebagai berikut ; a. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. c. LKPJ akhir masa jabatan itu memuat materi : 5.
Dasar hukum;
6.
Kebijakan umum Pemerintah Desa;
7.
Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
8.
Hasil yang dicapai;
9.
Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
10. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan; 11. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; 12. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.
Pembahasan LKPJ akhir masa anggaran dan akhir masa jabatan oleh BPD melalaui langkah langkah sebagai berikut ; 1. BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. 2. LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD; 3. LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
31
4. BPD menetapkan Keputusan hasil pembahasan 5. Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima; 6. Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan; 7. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
Adapun format dari LPPD dan LKPJ sebagaimana tercantum dalam lampiran modul ini.
adalah
Sedangkan Laporan Keuangan BPD adalah Laporan Administrasi penggunaan keuangan BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
C.
Latihan-5 1. Apa yang dimaksud dengan monitoring pembangunan desa ? 2. Apa saja langkah-langkah dalam melakukan monitoring ? 3. Apa yang dimaksud dengan evaluasi pembangunan desa ? 4. Sebutkan jenis laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa !
dalam
5. Apa kepanjangan dari LPPD Kepala Desa dan LKPJ Kepala Desa ?
32
D.
Rangkuman 1. Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah suatu kegiatan tersebut berlalu. 3. Berdasarkan Permendagri No. 35 Tahun 2007, dikenal dua jenis laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Kepala Desa dan Laporan Keuangan BPD.
33
BAB VI PENUTUP A.
Kesimpulan Pembangunan desa adalah suatu strategi pembangunan yang dirancang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada di desa maka perlu disusun profil desa. Data itu yang nantinya akan dimasukkan kedalam format profil desa. Oleh karena itu dalam pengelolaaan pembangunan desa itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi pembangunan masyarakat desa. Partisipasi, swadaya dan swadana masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Kemudian untuk memastikan apakah kegiatan pembangunan itu berjalan dengan baik, maka dalam melaksanakan pembangunan diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan diharapkan akan dapat menciptakan sinergisitas dalam memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah. Perencanan dikelompokkan menjadi tiga yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pembangunan juga demikian dibagi menjadi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Namun yang dibahas disini adalah pembangunan jangka menengah, dan jangka pendek serta bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), penyusunan rencana pembangunan desa (RKPDesa) dan RAPB-Desa. Salah satu perencanaan pembangunan itu dilakukan melalui Musrenbang Desa. Setelah semua perencanaan tersebut dilaksanakan hal terakhir yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan itu
34
berhasil atau tidak perlu dilakukan monitoring dan evaluassi sebagai hasil akhir dari pembangunan tersebut.
B.
Tindak Lanjut Setelah membaca modul ini diharapkan Sekertaris Desa tahu bagaimana Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa). Setelah semua perencanaan tersebut dilaksanakan hal terakhir yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan itu berhasil atau tidak perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai hasil akhir dari rencana pembangunan tersebut.
35
KUNCI JAWABAN
LATIHAN - 1 1.
Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif sertarasional guna mencapai tujuan tersebut.
2.
Jenis Perencanaan a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 (sepuluh) sampai 25 (duapuluh lima) tahun. b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan.
3.
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa selama masa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
36
LATIHAN - 2
1.
2.
Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Langkah penyusunan profil desa a. Penyiapan instrumen pengumpulan data. b. Penyiapan kelompok kerja (Pokja). c. Pengolahan data. d. Publikasi data profil desa dan kelurahan.
LATIHAN - 3
1.
Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa a.Persiapan b.Pelaksanaan c.Pelembagaan
2.
Tahapan dalam penyusunan RKP Desa a.Persiapan b.Pelaksanaan c.Pelembagaan
37
LATIHAN - 4
1.
Pembangunan Desa merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
2.
Alasan utama pentingnya pembangunan, yaitu :
partisipasi
masyarakat
dalam
a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, b. Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, c. Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan ). 3.
4.
Gotongroyong adalah sebuah kesadaran untuk saling mendorong dan saling membantu memberdayakan. Swadaya artinya membangun dengan kekuatan / tenagasendiri / mandiri. Pada dasarnya perbedaan antara desa swadaya dan desa swadana hanya pada sumber perolehan dana. Kalau mandiri biasanya dibantu oleh pihak ketiga atau pihak lain sedangkan swadana berasal dari diri pribadi.
38
LATIHAN – 5
1.
Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan yang sedang berlangsung.
2.
Langkah-langkah dalam melakukan monitoring adalah sebagai berikut : a.
Tentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitor untuk sektor pembangunan desa, misalnya, monitoring dapat difokuskan pada hal-hal seperti prasarana yang telah ditingkatkan, dimana peningkatan prasarana itu dilakukan, siapa saja yang menerima pembangunan dan lain-lain. Sedapat mungkin sumber data yang telah dikumpulkan secararutin dimanfaatkan. Hasil pelaporan hendak nyatidak terlalurumit, dengan sebagian hasilnya disajikan secara visual / grafik.
b.
Tentukan pihak mana yang akan melakukan monitoring, dan kapan.
c.
Kemudian tentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring.
3.
Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah suatu kegiatan tersebut berlalu.
4.
Berdasarkan Permendagri No. 35 Tahun 2007, dikenal dua jenis laporan pertanggung jawabanya itu Laporan Kepala Desadan Laporan Keuangan BPD.
5.
LPPD Kepala Desaadalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan LKPJ Kepala Desaadalah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa
39
DAFTAR PUSTAKA
Jogiyanto,2005,1,2(n.d), (http//elib.unikom.ac.id) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunan Data Profil Desadan Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
40
Lampiran : Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan : BAB I: PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 3. KONDISI EKONOMI a. Potensi Unggulan Desa b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi. B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). C. Prioritas Desa BAB III: KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Target dan Realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B. PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa 2. Target dan Realisasi Belanja 3. Permasalahan dan Penyelesaian BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B.
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA 1. Pelaksanaan Kegiatan
41
YANG
DISERAHKAN
2. 3.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Permasalahan dan Penyelesaian
BAB V: PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 4. Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan Penyelesaian B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. 5arana dan Prasarana.
Ditugas
BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B.
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian
C.
BATAS DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian
D.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana
42
3. 4. 5. E.
Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi Desa Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Yang Terjadi 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Penanggulangan dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Penanggulangan
43
DAN
Dalam
