BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Daerah (LTD) satu-satunya di Provinsi NTB yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan dibidang kesehatan jiwa mempunyai kewajiban mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebaik-baiknya. Adapun tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah (Perda Prov.NTB Nomor 9 Tahun 2011): 1) Membantu gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 2) Melaksanakan upaya kesehatan khusus jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan khusus jiwa dan pencegahan penyakit khusus jiwa; 3) Melaksanakan upaya rujukan kesehatan jiwa; 4) Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit jiwa kelas B. Agar dapat memenuhi tuntutan akan mutu pelayanan yang berkualitas maka sejak tahun 2008 Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB berupaya untuk mendapat pengesahan sebagai institusi pelayanan publik yang bersatatus Badan Layanan Umum Daerah. Perubahan sebuah rumah sakit menjadi badan layanan umum adalah sebuah bentuk reformasi yang diamanatkan langsung di dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2010. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2011 Rumah Sakit Jiwa Provinsi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh sejak tanggal 29 Januari 2011. Sejak penetapan status, berbagai upaya dilakukan oleh Tim BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB agar RS Jiwa Provinsi NTB dapat segera beroperasi sesuai mekanisme PPK-BLUD. Langkah awal setelah keluarnya penetapan tersebut RSJ melakukan konsultasi teknis ke stakeholder eksternal, dalam hal ini adalah jajaran pemerintah daerah Provinsi NTB. Konsultasi yang dilaksanakan 1
2
terkait dengan kewajiban penyetoran ke kas daerah, merancang kegiatan On The Job Training (OJT) yang mengikutsertakan para stakeholder eksternal, penyusunan draft teknis operasional pelaksanaan PPK-BLUD. Draft teknis yang disiapkan mengacu pada Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. OJT dilaksanakan pada bulan Mei 2011 ke RSU Moewardi Solo dan Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Dari hasil OJT tersebut RS Jiwa Provinsi NTB belajar bagaimana melaksanakan PPKBLUD untuk tahap awal dan mendapat gambaran manfaat atau hasil yang diperoleh kedua rumah sakit tersebut setelah melaksanakan mekanisme PPKBLUD. Ada beberapa dokumen teknis yang harus disahkan oleh Gubernur sebagai payung hukum pelaksanaan operasional PPK-BLUD RSJ. Di tahap awal RS Jiwa menyiapkan draft dokumen teknis yang meliputi: 1) Penetapan Tarif, 2) Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Pengangkatan Pegawai Non PNS , dan 4), Aturan Akuntansi. Dari studi pendahuluan diketahui bahwa Dokumen Tarif Baru dan Dokumen Jenjang Nilai Pengadaan Barang Jasa sudah ditetapkan oleh Gubernur NTB. Kemudian RS Jiwa tidak lagi menyetor ke kas pemda sejak 1 Januari 2012. Keputusan untuk tidak melakukan penyetoran lagi ke kas pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada RSU Provinsi NTB dan RSJ Provinsi NTB. Proses perubahan tarif RS Jiwa Provinsi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2009 tetapi baru mendapat pengesahan pada tahun 2012. Sebelum tarif baru disahkan RS Jiwa melakukan penarikan biaya pelayanan dengan mengacu pada Perda Tarif RS Tahun 2003. Jenjang nilai barang jasa ditetapkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Provinsi. Penetapan jenjang nilai pengadaan barang jasa sangat penting karena dokumen ini memuat range nilai pengadaan dan mekanisme pengadaan barang jasa yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mekanisme Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
3
Dokumen pengangkatan pegawai non PNS penting sebagai payung hukum dalam menanggulangi kekurangan tenaga medis atau tenaga teknis lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga rumah sakit dapat mencari dan mengangkat psikiater atau tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan. Dokumen aturan akuntansi penting untuk mengatur mekanisme pengelolaan keuangan rumah sakit yang diperoleh dari hasil pemasukan pelayanan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan disahkannya dokumen-dokumen teknis tersebut akan menunjang berjalannya fleksibilitas pengelolaan keuangan. Beberapa hal yang menjadi keprihatinan bila implementasi kebijakan PPK-BLUD tidak berjalan optimal adalah: a. Bahwa reformasi bidang kesehatan belum mencapai hasil yang diinginkan. b. Bahwa fleksibilitas yang diperoleh dari penetapan status BLUD tidak dapat dijalankan secara maksimal c. Terabaikannya amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009. d. Besarnya sumber daya (biaya) yang telah dikeluarkan untuk menggulirkan kebijakan teknis operasional BLUD. Ditengah-tengah minimnya anggaran yang ada di RS Jiwa Provinsi, RS Jiwa Provinsi harus menyisihkan sebagian besar dana operasionalnya untuk melakukan transformasi organisasi menjadi suatu institusi dengan status BLUD penuh. Diharapkan dengan disahkannya kebijakan-kebijakan baru ini akan semakin memperkuat sistem manajemen pelaksanaan PPK-BLUD di RS Jiwa Provinsi. Informasi dari studi pendahuluan
mendorong penulis untuk melakukan
penelitian agar mendapat pemahaman yang jelas berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini fokus pada proses transformasi dan implementasi pelaksanaan Pola Pengelolaa Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB melalui kajian
mendalam tentang kebijakan pelaksanaan,
dukungan/pendapat stakeholder serta masalah-masalah yang dihadapi RS Jiwa Provinsi.
4
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana gambaran proses transformasi dan pengimplementasian kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB ?”.
C. Tujuan Penelitian 1.
Tujuan umum Mengeksplorasi pelaksanaan proses transformasi rumah sakit jiwa dan implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.
Tujuan khusus a. Memperoleh gambaran proses transformasi RSJ Provinsi NTB menjadi RS Jiwa Provinsi dengan PPK-BLUD b. Mengkaji secara mendalam pelaksanaan implementasi kebijakan PPKBLUD di RS Jiwa Provinsi. c. Mengeksplorasi pendapat stakeholder yang berperan dalam proses transformasi dan implementasi kebijakan PPK-BLUD di RS Jiwa Provinsi. D. Manfaat Penelitian
1.
Manfaat teoritis Sebagai bahan rujukan kajian pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam bidang kesehatan.
2.
Manfaat praktis a. Bagi Kementerian Kesehatan RI, hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam merumuskan pola pemberian dukungan dalam pengembangan kebijakan PPK-BLUD di institusi pelayanan kesehatan. b. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB, hasil penelitian menjadi informasi awal tentang proses implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. c. Bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB penelitian ini menjadi dokumen tertulis pelaksanaan proses tranformasi dan dapat dijadikan bahan
5
evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan implementasi kebijakan PPKBLUD. d. Bagi institusi pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menerapkan PPK-BLUD. e. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman dan ilmu yang berguna untuk mendalami mekanisme kebijakan PPK-BLUD.
E. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan antara lain adalah: 1.
Supriatna (2007) melakukan penelitian tentang analisis kesiapan RSUD Kota Bandung dalam rangka menuju Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Kota Bandung belum mempunyai tenaga ahli akuntansi, aset rumah sakit belum dihitung, dokumen pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja belum ada, SIM RS belum berjalan, Renstra belum mnengacu ke Renstra Bisnis, laporan keuangan baru realisasi anggaran, SPM belum lengkap. Kesiapan RSUD Kota Bandung terhadap persyaratan BLUD mempunyai peluang untuk menjadi BLUD namun berstatus BLUD bertahap. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, dan lokasi penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit dan metode kualitatif.
2.
Asmana (2008)
melakukan penelitian tentang analisis kelayakan RSUD
dr.H.M.Rabain Muara Enim sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD dr.H.M Rabain Enim layak menerapkan badan layanan umum daerah bertahap dinilai dari syarat teknis dan administratif serta mendapat dukungan dari stakeholders. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, dan lokasi penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit dan rancangan penelitian studi kasus.
6
3.
Bellinda (2009) melakukan penelitian tentang kesiapan karyawan terhadap perubahan RSUD Panembahan Senopati Bantul menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional deskriptif dengan rancangan cross sectional dengan informan seluruh pejabat struktural dan beberapa dokter serta perawat di rumah sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan karyawan fungsional yang sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan rendah memiliki kesiapan sedang untuk berubah, sedangkan karyawan struktural yang sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan tinggi memiliki kesiapan yang tinggi untuk berubah. Selain itu didapatkan hasil karyawan fungsional dengan tingkat pendidikan S1-S2 memiliki kesiapan sedang untuk berubah, sedangkan karyawan struktural dari berbagai tingkat pendidikan memiliki kesiapan yang tinggi untuk berubah. Tidak terdapat perbedaan kesiapan antara karyawan RSUD Bantul jabatan struktural dan fungsional untuk berubah berdasarkan lama kerja. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, lokasi penelitian dan rancangan penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit.
4.
Pattipeilohi (2009) melakukan penelitian tentang studi kasus persiapan dan implementasi badan layanan umum daerah di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Kalimantan Barat dan di RSUD Banyumas. Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak manajemen RSDAK belum mampu melakukan komunikasi internal dan eksternal serta belum mampu menafsirkan perubahan sehingga terjadi kemacetan dalam perubahan organisasi dari budaya birokrasi menjadi budaya korporasi. RSUD Banyumas mampu beradaptasi karena sebelumnya merupakan rumah sakit swadana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ini adalah tujuan, subjek, lokasi penelitian dan rancangan penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit.
5.
Francis (2010) melakukan penelitian tentang analisis kesiapan eksternal dan internal RSUD dr. TC.Hillers Maumere menuju badan layanan umum daerah. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil
7
penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan persepsi dari stakeholder eksternal dan internal untuk mempersiapkan diri menuju badan layanan umum daerah. Pemerintah daerah mempertimbangkan unutk menetapkan kebijakan penerapan BLUD untuk RSUD dr TC Hillers dengan status BLUD bertahap. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, dan lokasi penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit dan rancangan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 6.
Hartono (2011) melakukan penelitian tentang analisis persepsi stakeholder tentang kesiapan dan fleksibilitas implementasi kebijakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross sectional dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi stakeholder tentang kesiapan dan implementasi kebijakan badan layanan umum daerah kurang baik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, dan lokasi penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit dan rancangan penelitian menggunakan penelitian kualitatif.
7.
Surianto (2011) melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan penerapan badan layanan umum daerah di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan BLUD RSUD Undata secara umum sesuai dengan acuan Permendagri nomor 61 Tahun 2007, dimana Pola Tata Kelola, RSB dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar sedangkan SPM, Dewan Pengawas belum dijalankan secara optimal sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan, subjek, dan lokasi penelitian. Persamaan pada tema penelitian tentang Badan Layanan Umum Daerah di rumah sakit dan rancangan penelitian menggunakan penelitian kualitatif.
