BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badungtahun 2010-2015. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat programprogram dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga diharapkan kegaitan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada tahun 2015.
1
B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Organisasi adalah suatu wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formil dalam rangkaian hirarkhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Penyusunan Program c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : a) Seksi Pendataan b) Seksi Pendaftaran c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 4. Bidang Penetapan, terdiri dari : a) Seksi Perhitungan b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan c) Seksi Angsuran 5. Bidang Penagihan, terdiri dari : a) Seksi Penagihan b) Seksi Keberatan c) Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain 6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : a) Seksi Pembukuan Penerimaan b) Seksi Pembukuan Persediaan c) Seksi Pelaporan 7. Bidang Persubakan, terdiri dari : a) Seksi Tata Usaha Persubakan b) Seksi Persubakan c) Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pasedahan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Lampiran I. 2
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2011, ditentukan UPT Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdiri dari : 1. Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB 2. Sub Bagian Tata Usaha Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Tahun 2013 maka Dinas Pendapatan membentuk 2 (dua) UPT yang terdiri dari : 1. UPT PBB P2 Badung Utara; dan 2. UPT PBB P2 Badung Selatan Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Lampiran II.
3
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. Visi Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut : a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh Pimpinan dan staf ; b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh Pimpinan dan staf ; c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable) ; d. Terfokus pada permasalahan utama ; e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan
perkembangan ; f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.
Adapun visi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2011–2015 sebagai berikut : MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AJEG.
B. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan berdasarkan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang adil, sejahtera dan ajeg, misi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung ditetapkan, antara lain : 1. Misi 1
: Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Misi 2
: Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. 4
3. Misi 3
: Mewujudkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mantap dan dinamis.
4. Misi 4
: Mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
C. Tujuan dan Sasaran Misi 1. Tujuan Misi Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran (Obyektif) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun adalah : a. Tujuan Misi 1 adalah Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak; b. Tujuan Misi 2 adalah Peningkatan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung kepada Wajib Pajak; c. Tujuan Misi 3 adalah Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; d. Tujuan Misi 4 adalah Peningkatan kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan awig-awig. 2. Sasaran Misi Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Dalam hal ini Sasaran Program dan Kegiatan yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bsadung dapat diuraikan seperti di bawah ini :
5
a. Uraian : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu 2. Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4. Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig b. Indikator Sasaran : 1.a. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu b. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah 2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
3.a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah 4.
Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Visi: MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AJEG Misi ke-satu: Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Tujuan :
Sasaran :
Peningkatan kesadaran dan kepatuhan Kepatuhan wajib
pajak
dalam
Wajib
Pajak
melaksanakan mengirimkan SPTPD tepat waktu
kewajiban pajak
6
dalam
Misi ke-dua: Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. Tujuan : Peningkatan
pelayanan
Sasaran : Dinas Kepuasan
Wajib
Pajak
terhadap
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung pelayanan Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak Misi ke-tiga: Mewujudkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mantap dan dinamis. Tujuan :
Sasaran :
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Daerah;
Misi ke-empat : Mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan :
Sasaran :
Peningkatan kesadaran krama subak Meningkatnya Subak Abian/Yeh di dalam memahami dan melaksanakan Kabupaten awig-awig
Badung
yang
memiliki
awig-awig
D. Strategi dan Arah Kebijakan a. Strategi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan 7
kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun mendatang ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran
pertumbuhan ekonomi tetapi memperhatikan keadilan dan
pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi : hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperolah akses atas kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan perubahan, hak rakyat untuk berinovasi serta hak rakyat untuk memeluk
agamanysa
masing-masing
dan
untuk
beribadat
menurut
agama
dan
kepercayaannya. Untuk itu agar dapat mewujudkan kerangka pembangunan tersebut dalam kurun waktu lima Tahun kedepan, maka ditetapkan beberapa strategi yaitu : 1. Memberikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak 2. Menyediakan sarana pengiriman SPTPD secara on line 3. Meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak 4. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 6. Menetapkan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Menyelenggarakan paruman pekaseh, kelian subak abian dan pangliman se Kabupaten Badung 8. Menyelenggarakan perlombaan subak di Kabupaten Badung
b. Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Arah kebiijakan untuk Kabupaten Badung periode 2010-2015 disusun berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi kesepakatan antara pihak legislatif dengan eksekutif. Sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
8
Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun arah kebijakan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Kabupaten Badung periode 2010-2015, diarahkan pada beberapa sasaran pokok meliputi : 1. Menerapkan sanksi administrasi terhadap keterlambatan penyetoran SPTPD 2. Meningkatkan Kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3. Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan. 4. Meningkatkan pembinaan kelembagaan, penataan dan evaluasi subak.
9
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu 2. Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4. Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
B. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1.a. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu b. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah 2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
3.a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah 4.
Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat dalam Lampiran III
10
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik Demikian
Review
Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
Dinas
Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada tahun 2015, dan besar harapan capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Mangupura, 22 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung,
I Wayan Adi Arnawa, SH. Pembina Utama Muda NIP.19660309 199503 1 002
11
