BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk : 1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Untuk mewujudkan visi daerah 20 ( dua puluh ) tahun kedepan dan keterkaitan program pembangunan di kabupaten, provinsi dan nasional, maka RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 telah disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan mensinkronkan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2011–2015 yang telah ditetapkan lebih dahulu. 1


Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2011-2015 ini berawal dari adanya 8 (delapan) isu-isu strategis dan dirumuskan menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Sijunjung, isu-isu tersebut adalah : 1. Relatif tingginya angka kemiskinan. 2. Masih rendahnya kualitas SDM . 3. Kurangnya mutu dan jangkauan layanan masyarakat. 4. Keterbatasan infrastruktur dan prasarana dasar. 5. Terjadinya kerusakan lingkungan. 6. Kecenderungan berkurangnya moral dan kehidupan beragama masyarakat. 7. Keterbatasan keuangan daerah. 8. Adanya kecenderungan menipisnya tatanan adat istiadat masyarakat.

Dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sijunjung akan dijadikan dasar dalam menyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 telah disusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung Nomor : 188.4/149/KPTSDishut-2011. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015, maka perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015.

B. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2011 – 2015 berlandaskan hukum kepada : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979.

2


2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dana Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2031 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 3


C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung tahun 2011 – 2015 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Sijunjung dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan kehutanan pada khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sijunjung.

2. Tujuan Tujuan penyusunan RENSTRA adalah tercapainya kondisi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor kehutanan yang holistik, antisipatik dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dibidang kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sistematika Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Sijunjung , Alur Penyusunan dan Asumsi dasar dan sistematika Renstra Tahun 2011-2015.

BAB II.

GAMBARAN UMUM Bab ini menyajikan tetang gambaran kondisi sumberdaya yang dimiliki ( Sumber daya alam, Sumber daya Manusia dan Sarana dan Prasarana ) oleh

Dinas

Kehutanan

Kabupaten

terlaksananya pembangunan kehutanan.

4

Sijunjung

dalam

mendukung


BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menyajikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan kehutanan Kabupaten Sijunjung yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan analisa kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dengan Renstra Dinas Kehutanan serta analisa kesesuaian Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN Bab ini menyajikan perumusan pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan, yaitu mulai dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Dinas Kehutanan dalam lima tahun kedepan sempai dengan akhir tahun 2015.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang hendak di capai termasuk dengan sasaran kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VI

PENUTUP, Merupakan simpulan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015

5


BAB II GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 53 Tahun 2008, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Kepala Dinas dan Eselon II serta Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kehutanan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, perlengkapan, surat menyurat, protokol, keuangan, kepegawaian, penyusunan anggaran dan kegiatan dinas, Monitoring dan evaluasi kegiatan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.

6


Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pelaksanakan perencanaan umum bidang kehutanan b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan dinas c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksanaPelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta protokoler dinas

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3.

Bidang Pengelolaan Hutan Bidang Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan, menyiapkan bahan rumusan perencanaan inventarisasi hutan dan tata guna hutan serta mengatur pelaksanaan inventarisasi hutan, pengukuraan hutan, pemetaan hutan dan lahan, mengkoordinasikan pengukuran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan yang berkaitan dengan izin usaha kehutanan, pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan dan peredaran hasil hutan, pemberian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan, peredaran hasil hutan dan penatausahaan hasil hutan. Sedangkan fungsi dari Bidang Pengelolaan Hutan adalah : 1. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan 2. Pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan 3. Pelaksanaan kegiatan penataan hutan 4. Pemberian pertimbangann teknis pelaksanaan pengelolaan hutan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada setiap unit pengelolaan. 5. Pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 6. Pengendalian kegiatan produksi hasil hutan 7. Pengendalian peredaran hasil hutan dan pungutan di bidang Kehutanan 8. Pelayanan perizinan bidang usaha kehutanan 9. Pembinaan dan bimbingan penatausahaan hasil hutan 7


Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Hutan membawahi : 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan 2. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan 3. Seksi Peredaran dan Legalitas Hasil Hutan

4.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Fungsi Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam : 1. Penyiapan bahan kebijakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan 2. Pelaksanaan pengawasan, penggunaan dan pemanfaatan hutan 3. Pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan yang berlaku 4. Pengawasan dan pengendalian pengguanaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan 5. Penyiapan bahan dan rumusan percepatan pelaksanaan penegakan hukum dibidang kehutanan 6. Koordinasi penyelesaian tindak pidana kehutanan 7. Penyiapan bahan dan rumusan kegiatan ekanekaragaman hayati dan ekosistem 8. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi Bidang Perlindungan Hutan membawahi : 1. Seksi Perlindungan Hutan 2. Seksi Konservasi Alam 3. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan kehutanan

5.

Bidang Rehabilitasi dan Usaha Kehutanan Bidang Rehabilitasi dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan perencanaan perhutanan sosial, agroforestri, aneka usaha kehutanan, pengelolaan jasa lingkungan, pola kelembagaan dan kemitraan, perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutann dan lahan, reklamasi hutan, penyuluhan kehutanan, sistim silvikultur serta mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan kenetuan yang berlaku. 8


Bidang Rehabilitasi dan Usaha Kehutanan, mempunyai fungsi : 1.

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data aneka usaha kehutanan, Jasa lingkungan kelembagaan dan kepramukaan.

2.

Pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan aneka usaha kehutanan dan pengelolaan jasa lingkungan.

3.

Peningkatan peran serta masyarakat, lembaga dan kemitraan dalam pengelolaan aneka usaha kehutanan dan jasa lingkungan.

4.

Pelaksanaan pengumpulan data mengenai rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi hutan dan usaha kehutanan.

5.

Pengendalian pertimbangan teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

6.

Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan.

7.

Pertimbangan

teknis

penyusunan

rencana

pengelolaan,

penyelenggaraan

pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ). 8.

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan.

9.

Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan reklamasi hutan.

10. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamsi hutan pada areal bencana alam. 11. Penyusunan rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan usaha kehutanan.

Bidang Rehabilitasi dan Usaha Kehutanan membawahi :

6.

1.

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.

Seksi Aneka Usaha Kehutanan

3.

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung memiliki 2 ( dua ) UPTD yaitu UPTD Perbenihan dan Pengelolaan Hutan Tanaman dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sijunjung. UPTD Perbenihan dan Pengelolaan Hutan Tanaman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 Tahun 2008. Sedangkan UPTD KPHL Model Sijunjung dibentuk melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 18 tahun 2011, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9


B. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung. Susunan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pengelolaan Hutan, Bidang Rehabilitasi dan Usaha Kehutanan, Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada Organization Chart di bawah ini : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PEGELOLAAN HUTAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG REHABILITASI & USAHA KEHUTANAN

BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN & KONSERVASI ALAM

SEKSI INVENTARISASI DAN TATAGUNA HUTAN

SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI REHABILITASI HUTAN & LAHAN

SEKSI PEMANFAATAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN

SEKSI KONSERVASI ALAM

SEKSI ANEKA USAHA KEHUTANAN

SEKSI

SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN KEHUTANAN

SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

3.

4.

PEREDARAN DAN 5. LEGALITAS HASIL HUTAN

UPTD Perbenihan dan Pengelolaan Hutan Tanaman

UPTD KPHL Model

Kasubbag TU

Kasubbag TU

10

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN


C. Sumberdaya Bidang Kehutanan 1.

Sumberdaya Manusia Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung berjumlah 60 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang dan Non PNS sebanyak 12 orang . Sebaran tingkat pendidikan personil Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung adalah S2 sebanyak 1 orang, S1/DIV Kehutanan 12 orang, S1 lainnya sebanyak 14 orang, D3 4 orang SKMA 2 orang dan SLTA 27 orang. Di antara PNS yang ada tersebut terdapat 10 orang yang berstatus Polisi Kehutanan. Jika dibandingkan dengan luas kawasan yang dikelola serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka jumlah dan kualitas SDM perlu ditingkatkan.

2.

Sarana dan Prasarana Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pada sektor kehutanan terdapat beberapa sarana pendukung diantaranya: a. Sarana Transportasi ( kendaraan roda 2 dan roda 4 ) b. Peralatan pengukuran dan navigasi ( theodolite, kompas dan GPS, ploter) c. Peta Kawasan Hutan d. Persemaian e. Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan f. Sarana Perkantoran g. Sarana Komunikasi ( HT, HP GPS ) h. Sarana Pengamanan (Senjata Api)

3.

Potensi Sumberdaya Alam Potensi sumberdaya hutan Kabupaten Sijunjung dilihat dari aspek luas adalah berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. 35/Menhut-II/2013, merupakan hasil pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Luas hutan Kabupaten Sijunjung adalah ± 186.226 ha atau sekitar 59,48 % dari luas Kabupaten yang ± 313.080 ha yaitu terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 40.178 ha, Hutan Lindung 78.989 ha, Hutan Produksi Terbatas 29.704 ha, Hutan Produksi Tetap 22.230 ha, dan Hutan Produksi Konversi 40.178 ha. 11


Beberapa potensi sumberdaya hutan yang sampai dengan saat ini sedang dan

akan

dimanfaatkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfataan kawasan hutan adalah : 1. Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan sesuai SK Menhut Nomor : 356/Menhut-II/2009 seluas ± 2.550 Ha. 2. Pengusulan pencadangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan pola HD, HKm sesuai dengan surat Bupati Sijunjung Nomor : 522.1/124/Dishut-2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan seluas ± 10.000 ha melalui BP – DAS Indragiri Rokan dan sesuai dengan surat Bupati Sijunjung Nomor : 522.1/455/Dishut-2013 tanggal 23 Desember 2013 melalui BP – DAS Batanghari ± 1.628 Ha. 3. Hasil tanaman rehabilitasi hutan dan lahan ( reboisasi, pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, model agroforestri) 4. Adanya potensi hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan 5. Kearifan lokal masyarakat Sijunjung (penetapan rimbo larangan dengan peraturan nagari atau adat)

12


BAB III ISU - ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan 1.

Bidang Pengelolaan Hutan, Permasalahan utama di Bidang Pengelolaan Hutan adalah belum optimalnya pemantapan kawasan hutan , hal ini menimbulkan ketidakpastian status kawasan hutan. Substansinya adalah tentang kepastian batas kawasan, rekonstruksi batas dan peningkatan pengetahun masyarakat tentang kawasan hutan dan kesamaan persepsi tentang peta kawasan hutan. Hal lainnya adalah belum optimalnya penatausahaan hasil hutan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan, pengawasan dan pembinaan perijinan sektor kehutanan dan pembangunan hutan berbasis masyarakat, hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari model pengusahaan hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kondisi saat ini adalah belum optimalnya pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu dapat dimaksimalkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan

2.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Permasalahan utama di sektor Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah meningkatnya perambahan hutan

dan pengambilan kayu secara illegal hal ini

menyebabkan semakin meningkatnya laju kerusakan hutan. Hal ini perlu pelibatan para pihak dengan mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam upaya-upaya pengamanan hutan dan penanganan kasus di sektor kehutanan. Belum optimalnya fungsi polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya juga memicu upaya-upaya pengaman hutan menjadi tidak efisien dan efektif disamping terbatasnya jumlah personil POLHUT dan tidak tersedianya PPNS Bidang Kehutanan. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hal ini menyebabkan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi kewenangan daerah belum terkelola dengan baik.

13


3.

Bidang Rehabilitasi dan Aneka Usaha Kehutanan Permasalahan utama Bidang Rehabilitasi dan Aneka Usaha Kehutanan adalah meningkatnya laju kerusakan hutan dan luas lahan kritis, yang tidak sebanding dengan upaya-upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan. Disamping itu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan lahan kritis serta belum optimalnya pengembangan sistem agroforestry

4.

UPTD Permasalahan utama di UPTD Perbenihan dan Pengelolaan Hutan Tanaman yaitu belum tersedia pengada pengedar bibit tanaman hutan terdaftar yang mencukupi dan belum tersedianya sumber benih komersil di Kabupaten Sijunjung. Permasalahan utama di UPTD KPHL Model Sijunjung yaitu belum mantapnya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

B. Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2010-2015 dan dikaitkan dengan Renstra Dinas Kehutanan maka dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Dari 8 ( delapan ) misi yang ada pada RPJMD Tahun 2010-2015 ada 2 (dua) misi yang dapat dijadikan dalam acuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu : i. Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung ii. Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan 2. Dari misi tersebut maka berikut ini diuraikan agenda pembangunan sampai dengan indikator yang ingin dicapai sebagai berikut: Agenda Pembangunan : a. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup b. Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Prioritas : a. Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat b. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran 14


a. Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. b. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan

Strategis a. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan b. Meningkatnya potensi sumber daya hutan untuk mengantisipasi bencana dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan daya saing ekonomi

Kegiatan Pokok a. Peningkatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat b. Peningkatan kualitas penanganan lahan kritis c. Peningkatan kualitas perlindungan dan pengamanan hutan secara terpadu d. Peningkatan kesiapan masyarakat dalam penanggulangan bencana e. Pengembangan dan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Indikator a.

Berkembangnya luas hutan kemasyarakatan dan nagari/desa

b.

Pembangunan HTR

c.

Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yang direhabilitasi

d.

Berkurangnya perambahan hutan dari illegal logging

e.

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran

f.

Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat

g.

Meningkatnya pemantapan kawasan hutan

h.

Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh KPHL

C. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi 15


Sumatera Barat Rencana Strategis ( Renstra ) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disusun sebagai tindak lanjut dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Pembangunan Kehutanan adalah prioritas pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang memiliki 2 (dua) arah utama pembangunan yaitu: I. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pembangunan ekonomi Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi, sektor kehutanan termasuk dalam prioritas bidang pembangunan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Prioritas pada bidang tersebut, pembangunan kehutanan diarahkan pada 3 (tiga) fokus prioritas, yaitu: 1.

Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri. Kegiatan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan bidang tersebut adalah : • Peningkatan usaha hutan tanaman • Peningkatan usaha hutan alam. • Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan. • Peningkatan usaha industri primer kehutanan. • Pemantauan usaha kehutanan dan pembinaan Ganis Wasganis PHPL. • Pengembangan perhutanan sosial. • Pengembangan persuteraan alam.

2.

Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Kegiatan-kegiatan

untuk

melaksanakan

pembangunan bidang tersebut adalah: • Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan. • Litbang Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. • Litbang produktivitas hutan.

16

fokus

prioritas


3.

Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan kegiatan yang berkaitan dengan fokus prioritas tersebut adalah : • Pengembangan penyuluhan kehutanan • Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan. •

Penyelenggaraan diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya.

II. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan kehutanan diarahkan pada 4 (empat) fokus prioritas, yaitu: 1.

Pemantapan kawasan hutan. Pada fokus prioritas tersebut akan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, meliputi: • Penyusunan rencana makro kawasan hutan. • Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). • Pengukuhan kawasan hutan. • Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan. • Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. • Penyiapan pemantapan kawasan hutan.

2.

Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, dengan 7 (tujuh) kegiatan, yakni: • Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung. • Pengembangan konservasi spesies dan genetik. • Penyidikan dan pengamanan hutan. • Pengendalian kebakaran hutan. • Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan. • Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional • Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam.

17


3.

Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Pada fokus prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu: • Pengembangan perbenihan tanaman hutan. • Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). • Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas. Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS. • Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove • Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

4.

Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan, meliputi: • Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi. • Penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan

Kebijakan Prioritas Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi: 1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 secara umum mempunyai visi dan misi yang hampir sama dengan Renstra Kementerian Kehutanan dimana pembangunan kehutanan di Propinsi Sumatera Barat dititik beratkan kepada : 1.

Pemantapan kawasan hutan

2.

Pengamanan dan Perlindungan Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim

3.

Percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4.

Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Hutan

5.

Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan

6.

Peningkatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan 18


D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Kebijakan Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi : i.

Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sijunjung; dan

ii.

Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem. Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Sijunjung berbasis pertanian dengan didukung oleh pertambangan, agroindustri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sijunjung meliputi : a. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan dan pengolahan produk pertanian , perikanan,pariwisata dan pertambangan; b. pemanfaatan kawasan hutan dan implementasi pembangunan yangberwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan c. peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian wilayah dengan memperhatikan pemerataan pembangunan;

19


E. Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Bidang Pengelolaan Hutan, • Belum

optimalnya pemantapan

kawasan

hutan

,

hal

ini

menimbulkan

ketidakpastian status kawasan hutan. • Belum optimalnya pembangunan hutan berbasis masyarakat, hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan • Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan, pengawasan dan pembinaan perizinan sektor kehutanan. • Belum optimalnya inventarisasi potensi sumber daya hutan 2. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, •

Meningkatnya perambahan hutan

dan pengambilan kayu secara illegal hal ini

menyebabkan semakin meningkatnya laju kerusakan hutan. •

Meningkatnya pembukaan lahan dalam kawasan hutan dengan cara melakukan pembakaran.

•

Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hal ini menyebabkan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi kewenangan daerah belum terkelola dengan baik.

•

Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam upaya-upaya pengamanan hutan dan penanganan kasus di sektor kehutanan

3. Bidang Rehabilitasi dan Aneka Usaha Kehutanan • Meningkatnya laju kerusakan hutan dan luas lahan kritis, yang tidak sebanding dengan upaya-upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan lahan kritis • Belum optimalnya pengembangan sistem agroforestry 4. UPTD • Belum mantapnya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. • Belum tersedia pengada pengedar bibit tanaman hutan terdaftar yang mencukupi dan belum tersedianya sumber benih komersil di Kabupaten Sijunjung serta tanaman unggulan lokal

20


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Dinas

Kehutanan

sebagai

organisasi

yang

bertanggung-jawab

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten Sijunjung diharapkan mampu untuk berbuat yang lebih baik dalam rangka memperbaiki kondisi sumber daya hutan yang kualitasnya cenderung terus menurun. Disamping itu juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara optimal dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian daya dukungnya. Dalam rangka menjalankan kewenangan daerah dibidang kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung telah merumuskan visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN YANG LESTARI MENUJU MASYARAKAT MADANI DI KABUPATEN SIJUNJUNG” Misi ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah dalam rangka mencapai Visi adalah : 1. Menjamin kepastian hukum penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya 2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 3. Mendorong tumbuhnya pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat 5. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Untuk mewujudkan misinya, Dinas Kehutanan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : Tujuan 1: Meningkatkan pemantapan kawasan hutan. Sasaran: (1)

Meningkatnya pengakuan terhadap keberadaan kawasan hutan.

(2)

Meningkatnya pelaksanaan pemeliharaan dan rekonstruksi kawasan hutan

(3)

Terlaksananya inventarisasi data potensi sumber daya hutan

(4)

Pemantapan kelembagaan pengelolaan hutan ditingkat tapak 21

batas


Tujuan 2: Meningkatkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan Sasaran: (5)

Berkurangnya kasus illegal logging dan pelanggaran di bidang kehutanan

(6)

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

(7)

Meningkatnya

koordinasi

antar

instansi

dalam

upaya-upaya

pengamanan hutan dan penanganan kasus di sektor kehutanan (8)

Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Tujuan 3: Meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan Sasaran: (9)

Meningkatnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

(10)

Tersedianya pengada pengedar benih, sumber benih tanaman kehutanan dan tanaman unggulan lokal

(11)

Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan

Tujuan 4: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Sasaran: (12)

Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam kerangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat

(13)

Berkembangnya sistem agroforestry

(14)

Meningkatnya

pemantapan

kelembagaan

masyarakat

dalam

pengelolaan hutan

Tujuan 5 :Meningkatkan tertib administrasi hasil hutan dan penerimaan kehutanan Sasaran : (15)

Meningkatnya penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta meningkatnya pelayanan, pengawasan dan pembinaan perizinan sektor kehutanan.

(16)

Meningkatnya Penerimaan

Negara

Bukan

penerimaan daerah lainnya dari sektor kehutanan 22

Pajak

(PNBP) dan


Tujuan 6 : Meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional Sasaran : (17)

Meningkatnya kemampuan teknis dibidang kehutanan

(18)

Meningkatnya kwalitas sarana prasarana

C. Kebijakan Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kehutanan dan permasalahan kehutanan di Kabupaten Sijunjung serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan menetapkan kebijakan antara lain : 1) Pelaksanaan pemantapan kawasan hutan dan inventrisasi potensi sumber daya hutan. 2) Penyiapan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak 3) Meminimalisir pencurian kayu di hutan negara (illegal logging) dan penjualan kayu illegal (illegal trade) sesuai batas kewenangan Dinas Kehutanan. 4) Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan serta daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan melibatkan kelembagaan sosial masyarakat. 5) Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm, HD, HTR) dengan pendekatan pada budaya dan kearifan lokal. 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan 7) Meningkatkan

upaya-upaya

pengembangan

aneka

usaha

kehutanan

dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan. 8) Pengembangan bibit kehutanan yang berkualitas 9) Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pembinaan perizinan sektor kehutanan. 10) Menyiapkan kelembagaan pengelolaan hutan lestari ditingkat tapak. 11) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur sektor kehutanan. 12) Menyediakan sarana dan prasarana yang berkulitas.

23


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPO K SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dibutuhkan selama lima tahun kedepan akan dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran tentang langkah langkah yang akan diambil untuk menjabarkan kebijakan, sedangkan kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Pembiayaan pembangunan kehutanan Kabupaten Sijunjung bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN serta partisipasi masyarakat. Untuk indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan selama tahun 2011-2015 : 1.

2.

Program Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran a.

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

b.

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a.

4.

Peningkatan Sumberdaya aparatur

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

5.

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD a.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan 2011-2015

24


6.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan a.

7.

Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

b.

Rehabilitasi Hutan di Tingkat Tapak

c.

Rehabilitasi Lahan

d.

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

e.

Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

f.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

g.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

8.

9.

h.

Pembuatan bibit tanaman kehutanan

i.

Pemeliharaan Tanaman Hasil Rehabilitasi dan Penghijauan

j.

Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

k.

Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan a.

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

b.

Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan

c.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

d.

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

e.

Fasilitasi Pengembangan REDD+

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan a.

Penyusunan Rencana Umum Tahunan Kehutanan

b.

Peningkatan Teknik Pengelolaan Potensi Sumberdaya hutan di tingkat resort KPHL Model

c.

10.

Pemanfaatan kawasan hutan dan potensi sumberdaya hutan

Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan Industri Hasil Hutan a.

Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu 25


5 (lima) Program Prioritas Pembangunan Kehutanan Kabupaten Sijunjung : 1.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

2.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

4.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

5.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan Industri Hasil Hutan

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung 2011-2015 adalah : 1.

Berkembangnya luas hutan nagari/desa dan HKm sebanyak 12.000 Ha

2.

Pembangunan HTR sebanyak 2.550 Ha

3.

Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan untuk 4 jenis komoditi

4.

Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yang direhabilitasi seluas 7.136 Ha

5.

Berkurangnya perambahan hutan dari illegal logging sebanyak 3 kasus

6.

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran maksimal 58 titik api

7.

Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat di 6 nagari

8.

Meningkatnya pemantapan kawasan hutan melalui pelaksanaan tata batas kawasan hutan sepanjang 141 km

9.

Perubahan fungsi kawasan hutan dari 186.227 Ha menjadi 172.227 Ha

10. Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh KPHL

26


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan tahun 2011-2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 terdiri dari 1 Visi, 5 Misi, 6 Tujuan dan 18 Sasaran serta 10 Program dan 27 Kegiatan. Visi Pembanguanan Kehutanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 adalah : “ Terwujudnya Pengelolaan Hutan Dan Lahan Yang Lestari Menuju Masyarakat Madani Di Kabupaten Sijunjung “

Misi Dinas Kehutanan 2011-2015 adalah : 1. Menjamin kepastian hukum penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya 2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 3. Mendorong tumbuhnya pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat 5. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional

27

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents