BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Undang – Undang Kesehatan No 36/2009 telah diamanatkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat terhadap sarana sanitasi seperti di tempat –tempat umum, dilingkungan pemukiman, perumahan, hotel, sekolah, fasyankes, tempat pengolahan makanan, fasilitas umum dan sarana air minum, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat akibat bencana alam. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang Kesehatan Lingkungan menjelaskan pengertian kesehatan lingkungan yang adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sebagai instansi pemerintah Direktorat Penyehatan Lingkungan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Laporan kinerja memuat laporan tentang capaian kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Kesehatan Lingkungan (TAPJA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016. B. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kontrak kerja selama satu tahun anggaran dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. C. Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Direktorat Kesehatan Lingkungan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bab IV, Bagian Kelima, Pasal 181 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta Halaman 1 dari 82

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan. Dalam Pasal 182 Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Dalam Pasal 183 disebutkan bahwa Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas : a. Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; b. Sub Direktorat Penyehatan Pangan; c. Sub Direktorat Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan; d. Sub Direktorat Pengamanan Limbah dan Radiasi; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional. D. Sistimatika Penulisan Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Rencana Kinerja Tahunan C. Perjanjian Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Pencapaian Kinerja C. Sumber Daya Bab VI Kesimpulan Lampiran: 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain – lain yang dianggap perlu

Halaman 2 dari 82

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019, yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu selama 5 tahun. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan, dan dengan mengacu pada Renstra dan RPJMN sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 maka Direktorat Kesehatan Lingkungan melakukan berbagai macam strategi penerapan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan yang sekaligus juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, target sasaran program pada tahun berjalan. Pada tahun 2015 Direktorat Kesehatan Lingkungan telah membuat rencana tahunan dan target kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan 7 indikator, dan pada awal tahun 2016 menetapkan kinerja dan target yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada akhir anggaran tahun 2016. Visi dan Misi Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, melalui 7 misi pembangunan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berkeseimbangan, dan demokratis. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 program prioritasnya yang dikenal dengan Nawa Cita adalah : Halaman 3 dari 82

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran pembangunan kesehatan meliputi : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan 4. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi : 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas. 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. 6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. 7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Halaman 4 dari 82

8.

Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. 9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 10. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan system informasi. 11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. 12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan. Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial bidang kesehatan. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada 3 hal penting yakni : 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer. 2. Penerapan pedekatan keberlanjutan pelayanan. 3. Intervensi berbasis risiko kesehatan. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan meliputi : 1. Meningkatnya kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan pengendalian penyakit yang meliputi sasaran penyehatan lingkungan di dalamnya. 3. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. 5. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. 6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/ lembaga. 7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri. 8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi. 9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan. 10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. 11. Meningkatnya kompetensi kinerja aparatur Kementerian Kesehatan. 12. Meningkatnya system informasi kesehatan integrasi. Sasaran Direktorat Kesehatan Lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Berikut adalah tabel indikator sasaran dan target kegiatan Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 – 2019 :

Halaman 5 dari 82

B.

Tabel 1. Indikator sasaran dan target kegiatan Direktorat Kesehatan Lingkungan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 - 2019

No

Indikator

1

% Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

2

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

3

% Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

2015 20

Tahun (target) 2016 2017 2018 25

25000 30000

Keterangan

2019

30

35

40

Renstra, RAP, RAK, IKU

35000

40000

45000

RPJMN, Renstra, RAP, RAK, IKK

30

35

40

45

50

RPJMN, Renstra, RAP, IKK

50

52

54

56

58

RPJMN, Renstra, RAP, RAK, IKK

5

% RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

10

15

21

28

36

Renstra, RAP, RAK, IKK

6

% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

8

14

20

26

32

Renstra, RAP, RAK, IKK

7

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

346

356

366

376

386

Renstra, RAP, RAK, IKK

4

% Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

Rencana kinerja tahunan merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berikut adalah tabel Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016

Halaman 6 dari 82

SASARAN Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

INDIKATOR KINERJA 1. % Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 2. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 3.% Sarana air minum yang dilakukan pengawasan 4.% Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 5.% RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 6.% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 7.Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

TARGET 25 30000 35 52 15 14 356

C. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan merupakan dokumen kesepakatan/perjanjian kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan selaku pelaksana program di tingkat Eselon II kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selaku pelaksana program di tingkat Eselon I untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat pada akhir tahun 2016. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang setiap tahunnya dioperasionalkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016 disusun dan ditandatangani oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat pada awal tahun 2016 setelah turunnya DIPA dan RKAKL Tahun 2015. Adapun target-target kinerja sasaran yang akan dicapai Direktorat Kesehatan Lingkungan sebagiamana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2016 :

Halaman 7 dari 82

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016 SASARAN Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

INDIKATOR KINERJA 1. % Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 2. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 3.% Sarana air minum yang dilakukan pengawasan 4.% Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

TARGET 25 30000 35 52

5.% RS yang melakukan pengelolaan limbah 15 medis sesuai standar 6.% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 14 yang memenuhi syarat kesehatan 7.Jumlah Kabupaten/Kota yang 356 menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Jumlah Anggaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan Rp 183.493.176.000,Total pagu anggaran Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan pada awal tahun 2016 sebesar Rp 183.493.176.000,-. Kemudian pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Terencana Luar Negeri (HLN) PAMSIMAS sebesar Rp 40.782.698.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 224.275.874.000,-. Selanjutnya pagu anggaran mengalami efisiensi sebesar Rp 48.994.127.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 175.281.747.000,-. Kemudian pagu anggaran mengalami refocusing sebesar Rp 30.643.877.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 205.925.624.000,-. Selanjutnya pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dari Unicef dan WHO sebesar Rp 494.383.000,- sehingga pagu anggaran di akhir tahun 2016 menjadi Rp 206.420.007.000,-.

Halaman 8 dari 82

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2016 Direktorat Kesehatan Lingkungan memiliki 7 indikator kinerja sasaran yang meliputi : 1. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 2. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 3. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 4. Persentase Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 6. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 7. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Pada Tahun 2016, 7 indikator telah mencapai target dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Indikator realisasi kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2016

Halaman 9 dari 82

*)

Target tercapai

Capaian Kinerja Organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan Th 2016 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran program selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase angka realisasi terhadap angka target. Grafik 1 Capaian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Th 2016

140

*) dalam persen

133,85 113,09

120 97,56

98,31

100,00

101,24

119,84

101,38

100 80 60

45,77

40

20 0 Indikator Indikator Indikator 3 6 7

Target

Indikator Rata-rata Indikator Indikator Indikator 4 2 5 1

Halaman 10 dari 82

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7

: : : : : : :

Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Pada tahun 2016, terdapat 4 indikator yang capaian kinerjanya sudah di atas 100 % dan terdapat 3 indikator yang capaian kinerjanya masih di bawah 100 %. Capaian kinerja paling rendah sebesar 45.77 % yaitu indikator persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan. Sedangkan capaian kinerja paling tinggi sebesar 133.85 % yaitu indikator persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesling. Jadi dari 7 indikator yang ada, hanya 4 indikator yang mencapai target sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dit. Kesling Th 2016 berdasarkan jumlah indikator yang dapat tercapai sebesar 57 % dan belum mencapai target kinerja yang adalah 100 %. Tetapi jika berdasarkan rata-rata capaian kinerja, capaian kinerja Dit. Kesling Th 2016 mencapai 101.38 % sehinga dapat disimpulkan telah mencapai target kinerja yang adalah 100 %. Grafik 2 Capaian Kinerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Jumlah Indikator yang Mencapai Target Th 2015-2016 120,00 100,00

100,00

100,00 78,57

80,00

TARGET KINERJA 60,00

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

57.14

CAPAIAN KINERJA

40,00 20,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

Jika berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target, pada tahun 2016, capaian kinerja Direktorat Kesling sebesar 57.14 %. Pada tahun 2015, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerjanya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 mencapai target kinerja yang adalah 100 % sedangkan pada tahun 2016 tidak mencapai target. Sedangkan rata-rata capaian Halaman 11 dari 82

kinerja sendiri dalam 2 tahun sebesar 78.57 % dan juga tidak mencapai target kinerja yang adalah 100 %. Grafik 3 Capaian Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan Berdasarkan Rata-rata Capaian Kinerja Th 2015-2016

140,00

129,15

120,00

115.27

100,00

100,00 101,38

TARGET KINERJA

80,00 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

60,00

CAPAIAN KINERJA

40,00 20,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

Jika berdasarkan rata-rata capaian kinerja, pada tahun 2016, rata-rata capaian kinerja Direktorat Kesling sebesar 101.38 %. Pada tahun 2015, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 129.15 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend rata-rata capaian kinerjanya meskipun mengalami penurunan, tetap mencapai target kinerja yang adalah 100 %. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sendiri dalam 2 tahun sebesar 115.27 % dan juga sudah mencapai target kinerja yang adalah 100 %. B. Analisis Pencapaian Kinerja Pada tahun 2016, Direktorat Kesehatan Lingkungan memiliki 7 indikator dimana pelaksanaan 6 indikator kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Peningkatan kualitas kesling pada kab/kota tercapai dengan kriteria minimal 4 dari 6 kriteria yang meliputi: 1. Memiliki Desa/kel melaksanakan STBM minimal 20% 2. Menyelenggarakan kab/kota sehat 3. Melakukan pengawasan kualitas air minum minimal 30% 4. TPM memenuhi syarat kesehatan minimal 8 % 5. TTU memenuhi syarat kesehatan minimal 30% 6. RS melaksanakan pengelolaan limbah medis minimal 10% Halaman 12 dari 82

Bahwa kab/kota terhitung menjadi 1 kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan jika memenuhi minimal 4 kriteria dari 6 kriteria seperti di atas. Dasar penetapan kriteria sebanyak 4 dari 6 antara lain berdasarkan analisa data realisasi indikator pada tahun 2013. Didapatkan hasil bahwa jika 5 dan 6 kriteria yang ditetapkan maka hanya bisa 2 kab/kota yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis kembali untuk mendapatkan jumlah kab/kota yang lebih besar yang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika ditetapkan 2 kriteria maka 130 kab/kota yang dapat memenuhi kriteria, jika ditetapkan 3 kriteria maka 119 kab/kota yang dapat memenuhi kriteria, jika ditetapkan 4 kriteria maka jumlah kab/kota yang dapat memenuhi kriteria tersebut sebesar 76 kab/kota. Oleh karena itu ditetapkanlah minimal 4 dari 6 kriteria sebagai kriteria indikator kab/kota yang memenuhi kualitas kesling.

Grafik 4 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2016

33,46 35,00

25,00

30,00 25,00

Capaian Kinerja 133.85

20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 TARGET INDIKATOR

REALISASI INDIKATOR

%

Pada Th 2016, target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 25 % (129 kab/ kota dari 514 kab/ kota). Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 33.46 % (172 kab/ kota). Itu berarti realisasi indikator tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 133.85 %. Grafik 5 Realisasi 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase Kabupaten/Kota Halaman 13 dari 82

yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2016

40

*) dalam persen 40

35

33,46 30

35 25

30 20

25 20 15 10 5 0 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah melewati target 2016 dan 2017 namun masih di bawah target 2018-2019.

Gambar 1 Peta, Grafik, Tabel Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan (IKU) Per Propinsi Tahun 2016

Halaman 14 dari 82

Halaman 15 dari 82

ACEH MALUKU PAPUA BARAT PAPUA SUMATERA UTARA LAMPUNG NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGGARA JAWA TIMUR TARGET KALIMANTAN TIMUR MALUKU UTARA KALIMANTAN BARAT JAWA TENGAH SULAWESI UTARA REALISASI NASIONAL KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN UTARA KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TENGAH BENGKULU DKI JAKARTA SULAWESI TENGAH BALI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN BANTEN JAWA BARAT SULAWESI BARAT RIAU NUSA TENGGARA BARAT JAMBI SUMATERA BARAT DI YOGYAKARTA GORONTALO

120

*) dalam persen

20 0 0 0 0 12 12 6 7 9

100 100

100

80 75

60

40 29

16

33,46 43 43 38 40 33 50 50 54 56 57 58 63 80 82 89

67 67

20 20 20 21

0

Halaman 16 dari 82

J U M LA H

NO

1

PR OV IN SI

KA B / KO T A YG M E M E N U HI KU A LI T A S KE S LI N G

J U M LA H KA B / KO T A

A C EH

23

SU M A T ER A U T A R A

33

0

2

%

0 .0 0

2

6 .0 6

17

8 9 .4 7

9

75. 0 0

9

8 1. 8 2

SU M A T ER A B A R A T

19

R IA U

12

JA M B I

11

S U M A T E R A S E LA T A N

17

B E N G KU LU

10

8

LA M P U N G

15

1

6 .6 7

9

KE P U LA U A N B A N G KA B E LI T U N G

7

4

5 7 . 14

3 4 5 6 7

2

11. 7 6

5

50 . 0 0

KE P U LA U A N R I A U

7

3

4 2 .8 6

11

D KI J A KA R T A

6

3

50 . 0 0

12

JA W A B A R A T

27

18

6 6 .6 7

13

JA W A T EN G A H

35

10

2 8 . 57

5

10 0 . 0 0

10

14 15 16

D I Y O G Y A KA R T A JA W A T I M U R B A N T EN

5 38 8

17

B A LI

18

N U SA T EN GGA R A B A R A T

10

N U SA T EN GGA R A T IM U R

22

KA LI M A N T A N B A R A T

14

KA LI M A N T A N T E N G A H

14

22

KA LI M A N T A N S E LA T A N

13

23

KA LI M A N T A N T I M U R

10

KA LI M A N T A N U T A R A

5

19 20 21

24

9

6

15 . 7 9

5

6 2 . 50

5

55. 56

8

8 0 .0 0

2

9 .0 9

3

2 1. 4 3

6

4 2 .8 6

5

3 8 .4 6

2

2 0 .0 0

2

4 0 .0 0 3 3 .3 3

25

S U LA W E S I U T A R A

15

5

26

S U LA W E S I T E N G A H

13

7

53 . 8 5

27

S U LA W E S I S E LA T A N

24

14

58 . 3 3

28

S U LA W E S I T E N G G A R A

17

G O R O N T A LO

6

29

S U LA W E S I B A R A T

6

M A LU KU

11

M A LU KU U T A R A

10

PA PU A B A R A T

13

PA PU A

29

30 31 32 33 34

J U M LA H

2

11. 7 6

6

10 0 . 0 0

4

6 6 .6 7

0

0 .0 0

2

2 0 .0 0

0

0 .0 0

0 5 14

0 .0 0 17 2

3 3 .4 6

Pada tahun 2016, dari 514 kab/kota terdapat 172 kab/kota telah memenuhi kualitas kesling. Terdapat 5 propinsi (15 %) yang berada di zona hijau (76-100 % kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Gorontalo, DIY, Sumatera Barat, Jambi dan NTB; 8 propinsi (24 %) berada di zona kuning (51-75 % kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Riau, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; 8 propinsi (24 %) berada di zona oranye (26-50 % kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling) yaitu Bengkulu, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara; dan terakhir 13 propinsi (37 %) masih berada di zona merah (0-25 % kab/kota di propinsi tersebut memenuhi kualitas kesling). Sumber data diperoleh dari berbagai instrument pelaporan indikator baik secara manual maupun elektronik (online). 1. Untuk indikator yang sudah berbasis elektronik antara E-Monev STBM untuk indikator jumlah desa yang melaksanakan STBM, E-Monev TPM untuk indikator persentase TPM yang memenuhi syarat, E-Monev Limbah Fasyankes untuk indikator persentase RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar. 2. Sementara 3 indikator sisanya masih berbasis manual dan pembangunan sistem elektroniknya sudah dilaksanakan di akhir tahun 2016.

Halaman 17 dari 82

Gambar 2 Peta, Grafik, Tabel Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesling Per Propinsi Tahun 2016

Halaman 18 dari 82

DI YOGYAKARTA NUSA TENGGARA BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUMATERA BARAT GORONTALO KALIMANTAN UTARA BALI RIAU SULAWESI SELATAN BANTEN JAMBI BENGKULU JAWA BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR STBM

SULAWESI BARAT DKI JAKARTA

KKS

SUMATERA SELATAN

TTU Sehat

JAWA TIMUR

TPM Sehat

SULAWESI UTARA

Limbah Medis

REALISASI NASIONAL

PKAM

NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI TENGAH TARGET KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGGARA JAWA TENGAH LAMPUNG KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN BARAT SUMATERA UTARA ACEH MALUKU UTARA MALUKU PAPUA PAPUA BARAT

*) dalam persen 0

50

100

150

200

250

300

350

400

Halaman 19 dari 82

Pada tahun 2016, terdapat 4 propinsi (12 %) dengan realisasi paling tinggi dan berada di zona hijau yaitu Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, DIY, Gorontalo, dimana seluruh indikator mencapai target. Terdapat 3 propinsi (9 %) yang berada di zona kuning yaitu Jambi, NTB, Sulawesi Selatan, dimana hanya 5 dari 6 indikator yang mencapai target. Terdapat 10 propinsi (29 %) yang berada di zona oranye yaitu Riau, Bengkulu, Kep. Riau, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dimana hanya 4 dari 6 indikator yang mencapai target. Terdapat 10 propinsi (29 %) yang berada di zona ungu yaitu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dimana hanya 3 dari 6 indikator yang mencapai target. Terdapat 5 propinsi (15 %) yang berada di zona biru yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, dimana hanya 2 dari 6 indikator yang mencapai target. Sedangkan 2 propinsi (6 %) dengan realisasi paling rendah yaitu Maluku dan Papua, dimana hanya 1 dari 6 indikator yang mencapai target.

Halaman 20 dari 82

Grafik 6 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015-2016 45,00 40,00

33,46

40,00

35,00 30,00

27,63

35,00 30,00

25,00

15,00

TARGET INDIKATOR

25,00

20,00

REALISASI INDIKATOR

20,00

10,00 5,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, target indikator Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas lingkungan sebesar 25 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 33.46 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 20 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 27.63 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut juga telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap tahunnya.

Grafik 7 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2015-2016

Halaman 21 dari 82

160,00 138,13 140,00

133,85

120,00 100,00

100,00 TARGET KINERJA

80,00

CAPAIAN KINERJA

60,00 40,00 20,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 133.85 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 138.13 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut di atas 100 % setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerjanya yang adalah 100 %. Grafik 8 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Th 2016

133,85 140

93,27

120 100 80 60 40 20 0 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN %

Halaman 22 dari 82

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar Rp 206.420.007.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 93.27 % atau Rp 192.528.210.128,-. Target indikator yang ditetapkan sebesar 25 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 33.46 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 133.85 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 133.85 % dapat terwujud dengan 93.27 % anggaran. Grafik 9 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Th 2015-2016

138,13

133,85

*) dalam persen

140 120

93,27 81,36

100 80 60 40 20 0 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan sebesar 133.85 % dan realisasi anggarannya sebesar 93.27 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 138.13 % dan realisasi anggarannya sebesar 81.36 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi seperti Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Revisi Kepmen No 519 Th 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat menjadi Permenkes.

Halaman 23 dari 82

o Penyusunan pedoman seperti Juknis Pelaksanaan RPAM Komunal, Modul Monev PKAM, Modul Teknis Penyehatan Air, Pedoman Standar Peralatan Kesling di Puskesmas, Modul Pelatihan Radioland, Juknis PP, Pedoman Pengamanan Pestisida terhadap Kesehatan, Standar Baku Mutu Biomarker, Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling melalui kegiatan Orientasi Teknis Penyehatan Air, Workshop Healthy and Green Building Office (Kantor Sehat), Pelatihan Pra Kedaruratan Bidang Kesling/ KLB, Capacity Building Bidang Radiasi, TOT Inspektur HSP yang Kompenten. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas dan pokja pasar terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa sarana kit sanitasi kesling sebanyak 345 paket, uji kualitas air (water test kit) sebanyak 76 paket, uji keamanan pangan (food contamination kit dan food security vvip kit) sebanyak 39 paket, sarana supply sanitasi (cetakan jamban) sebanyak 283 paket, peralatan radioland sebanyak 10 paket, alat pembersih pasar dan pelindung diri sebanyak 10 paket, alat kedaruratan kesling (alat penjernih air dan udara) sebanyak 11 paket, bufferstock kedaruratan kesehatan lingkungan sebanyak 11 paket. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kesling. o Pengeluaran Surat Edaran Pasar Sehat dimana satu kab/kota diwajibkan mengadopsi satu Pasar Percontohan Pasar Sehat. o Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll. o Pembangunan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui sistem monitoring berbasis Web dan SMS gateway STBM dan emonev HSP yang sudah berjalan serta emonev pengelolaan limbah fasyankes, emonev KKS, emonev PKAM yang baru saja dibangun.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait kesling serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait kesling. o Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. Halaman 24 dari 82

o Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya kesehatan lingkungan.  Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan secara terintegrasi dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator kesehatan lingkungan. o Memasimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu. o Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kesling khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan untuk mencapai universal akses air dan sanitasi Th 2019. o Tahun 2017 akan dilaksanakan orientasi kesehatan lingkungan secara terintegrasi kepada seluruh pengelola kesehatan lingkungan (sanitarian) tingkat Puskemas dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang terstandar dan pelaporan tepat waktu melalui sistim monitoring elektronik. o Pemberian sarana dan prasarana pengawasan kesehatan lingkungan sampai tingkat Puskesmas yang menjadi sasaran prioritas Kementerian Kesehatan (sasaran lokus Puskesmas untuk program Keluarga Sehat) dan pada puskesmas yang tersedia tenaga sanitarian aktif. o Pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan capaian kesehatan lingkungan secara menyeluruh. o Sosialisasi 5 pilar STBM kepada masyarakat di seluruh kab/kota. o Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kesling sampai dengan basis keluarga. o Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll. FOTO DASHBOARD KESLING Dalam melaksanakan 7 indikator kinerja kegiatan Penyehatan Lingkungan memiliki 4 kegiatan pokok yaitu Penyehatan air minum & sanitasi dasar, Penyehatan Pangan, Penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta Pengamanan limbah dan radiasi.

Halaman 25 dari 82

1. Kegiatan Penyehatan Air & Sanitasi Dasar Untuk mengatasi masalah sanitasi dan kecukupan kebutuhan air minum, Direktorat Kesehatan Lingkungan, khususnya Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar (PASD) melakukan berbagai kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Hal tersebut tertuang dalam 2 indikator yang menjadi target pelaksanaan kegiatan Subdit PASD yang meliputi Jumlah desa yang melaksanakan STBM dan Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan. a.

Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM

Desa yang melaksanakan STBM adalah desa/ kelurahan yang sudah melakukan pemicuan, mempunyai tim kerja masyarakat/ natural leader, dan telah mempunyai rencana kerja masyarakat. Grafik 10 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Tahun 2016

33927 34000 33000 32000

Capaian Kinerja 113.09 %

30000

31000 30000 29000 28000 TARGET INDIKATOR

desa

REALISASI INDIKATOR

Pada tahun 2016, target indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM sebesar 30.000 desa/kelurahan. Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 33.927 desa/kelurahan. Itu berarti realisasi indikator tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 113.09 %. Grafik 11 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM

Halaman 26 dari 82

40000 45000 40000

35000

33927

35000

45000

30000

25000

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

desa

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah melewati target 2016 namun masih di bawah target 2017-2019.

Grafik 12 Realisasi Kumulatif Per Propinsi Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM s.d. Tahun 2016

Halaman 27 dari 82

DKI JAKARTA KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA MALUKU KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GORONTALO BALI DI YOGYAKARTA SULAWESI BARAT SUMATERA BARAT BENGKULU KALIMANTAN BARAT JAMBI SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TENGAH BANTEN KALIMANTAN SELATAN LAMPUNG NUSA TENGGARA BARAT SUMATERA UTARA RIAU SUMATERA SELATAN ACEH SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR

Jumlah desa yang melaksanakan STBM s.d. Th 2016 = 33.927 desa 5797

5222

2401 2230 1570 1471 1081 1093 1366 desa 738 1045 1081 1113 657 538 422 514 301 329 685 841 235 543 533 146 398 422 207 265 312 26 64 137144

Grafik 13 Proporsi Realisasi Per Propinsi Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Tahun 2016

Halaman 28 dari 82

120 95 96

100 82 80 60 40 20

13 13 7 8 10

23 18 20 20 21

27 29

35 35 35 38

40 41 43

45 45 47

52 52 54 56

61 61

65 68 68

PAPUA SULAWESI UTARA DKI JAKARTA KALIMANTAN UTARA MALUKU SUMATERA UTARA MALUKU UTARA KALIMANTAN TIMUR PAPUA BARAT ACEH KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGGARA BENGKULU JAMBI SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT LAMPUNG SUMATERA SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT KALIMANTAN TENGAH SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN BANTEN BALI JAWA TENGAH RIAU SULAWESI BARAT JAWA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NUSA TENGGARA BARAT DI YOGYAKARTA

0

%

Pada tahun 2016, baik secara kumulatif maupun proporsi, 8 propinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Propinsi Jawa Timur, DIY, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Grafik 14 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Th 2015-2016

Halaman 29 dari 82

70000 33927

60000 50000

26417

40000

45000 40000

30000 20000

REALISASI TARGET

35000 30000 25000

10000

desa 0 2015

2016

2017

2018

2019

Pada tahun 2016, target indikator Jumlah Desa yang Melakanakan STBM sebesar 30.000 desa dan realisasi indikator tersebut sebesar 33.927 desa. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 25.000 desa dan realisasi indikator tersebut sebesar 26.417 desa. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut juga telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap tahunnya.

Grafik 15 Target dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Th 2015-2016

Halaman 30 dari 82

115,00

113,09 110,00

105,67 105,00 TARGET KINERJA 100,00

100,00

CAPAIAN KINERJA

95,00

90,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM sebesar 113.09 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 105.67 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut di atas 100 % setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerjanya yang adalah 100 %. Grafik 16 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Th 2016 113,09 72,49

120 100 80 60 40 20 0 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Halaman 31 dari 82

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM sebesar Rp 44,885,537,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 72.49 % atau Rp 32,535,652,597. Target indikator yang ditetapkan sebesar 30.000 desa dan realisasi indikator tersebut sebesar 32.927 desa sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 113.09 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 113.09 % dapat dicapai dengan 72.49 % anggaran. Grafik 17 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Th 2015-2016

120

113,09

105,67 81,19

100

*) dalam persen

72,49

80

60 40 20 0 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator indikator Jumlah Desa yang Melakasanakan STBM sebesar 113.09 % dan realisasi anggarannya sebesar 72.49 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 105.67 % dan realisasi anggarannya sebesar 81.19 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran. 

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa sarana supply sanitasi (cetakan jamban) sebanyak 283 paket. o Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pencapaian universal akses sanitasi dan air minum yang aman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Halaman 32 dari 82

o Bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia terkait pengeluaran Fatwa MUI Nomor 001/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. o Implementasi sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui sistem monitoring berbasis Web dan SMS gateway STBM. o Memfasilitasi Kab/Kota melalui Pokja AMPL atau Pokja sejenis dalam rangka integrasi kegiatan lintas sektor terkait dengan kegiatan pembangunan sanitasi yang diawali dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan STBM. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan STBM. 

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Desa yang sudah terinvasi oleh program Pamsimas banyak yang belum ODF. Desa yang sudah ODF belum mencapai desa STBM. o Sistem pelaporan STBM sudah berbasis elektronik (internet), namun masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait STBM serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait STBM. o Pelaksanaan kegiatan STBM melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya sanitasi.



Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka internalisasi kegiatan pembangunan sanitasi. o Sosialisasi dan implementasi sistem monev berbasis Web dan SMS gateway STBM dengan lebih optimal sekaligus didukung oleh pemda setempat dalam hal dukungan terhadap jaringan internet yang lebih stabil. o Peningkatan kapasitas SDM stakeholder dan pelaku pembangunan air minum dan sanitasi sampai dengan tingkat Puskesmas. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau.

Halaman 33 dari 82

o Bermitra dengan MUI dalam pembangunan Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. b. Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Kualitas air minum adalah kualitas air minum yang memenuhi syarat secara fisik/kimia/mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Sedangkan tentang pengawasan kualitas air minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan Internal dilakukan oleh penyelenggara air minum komersial dan pengawasan Eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan kualitas air minum adalah penyelenggara air minum yang diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan KKP yang dibuktikan dengan jumlah sampel pengujian kualitas air. Penyelenggara air minum adalah : 1. PDAM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) 2. Sarana air minum perpipaan non PDAM 3. Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah sarana air minum yang diawasi dibagi dengan jumlah sarana air minum yang ada. Grafik 18 Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Tahun 2016

Halaman 34 dari 82

35,00 Capaian Kinerja 45.77 %

35,00 30,00

16,02

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 TARGET INDIKATOR

%

REALISASI INDIKATOR

Pada tahun 2016, target indikator Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 35 % (81.901 Sarana dari 234.002 sarana). Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 16.02 % (5.218 sarana). Itu berarti realisasi indikator tersebut belum mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 45.77 %. Grafik 19 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan 50 45

50

40

45

35

40

30

35 30 25

16,07

20 15

10 5 0 Realisasi 2016

Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019

%

Halaman 35 dari 82

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 berada di bawah target 2015-2019. Grafik 20 Realisasi Per Propinsi

Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan

Tahun 2016 45

*) dalam persen

39

40

41

42

35 36

35

31

30 25

25 20 15 8 9 6 6 6 6 7

10

10 11

11

13 13 13 14

16,02 18 18 17 14 15

20 21

32 33

26

22

3

5 0 0

MALUKU PAPUA BALI ACEH DKI JAKARTA SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA LAMPUNG PAPUA BARAT JAWA TIMUR BANTEN KEPULAUAN RIAU SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT JAWA BARAT SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN TIMUR JAWA TENGAH REALISASI NASIONAL KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGAH RIAU JAMBI SULAWESI UTARA KALIMANTAN UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI YOGYAKARTA MALUKU UTARA TARGET BENGKULU SULAWESI BARAT SUMATERA BARAT GORONTALO

0

Pada tahun 2016, propinsi dengan realisasi paling tinggi (42 %) yaitu Gorontalo. Terdapat 4 Propinsi (12 %) sudah berada di atas target nasional, sementara masih terdapat 30 Propinsi (88 %) masih berada di bawah target nasional. Grafik 21 Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Th 2015-2016

Halaman 36 dari 82

60,00

50,00

45,00

43,58

40,00

50,00

40,00 35,00

30,00

TARGET INDIKATOR

30,00

REALISASI INDIKATOR

20,00

16,02

10,00 0,00

*) dalam persen 2015

2016

2017

2018

2019

Pada tahun 2016, target indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan sebesar 35 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 16.02 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 30 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 43.58 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut terjadi penurunan, dimana pada tahun 2015 mencapai target sedangkan pada tahun 2016 tidak mencapai target.

Grafik 22 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Th 2015

Halaman 37 dari 82

160,00

145,26 140,00 120,00 100,00

100,00 TARGET KINERJA

80,00

CAPAIAN KINERJA

60,00

45,77 40,00 20,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan sebesar 45.77 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 145.26 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %, sementara pada tahun 2016 tidak mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %. Grafik 23 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Th 2016 99,45

100 80

45,77

60 40 20 0

CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Halaman 38 dari 82

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan sebesar Rp 11,225,311,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 99.45 % atau Rp 11,163,586,590. Target indikator yang ditetapkan sebesar 35 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 16.02 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 45.77 %. Itu berarti terwujud ketidakefesiensian anggaran karena capaian kinerja sebesar 45.77 % terwujud dengan 99.45 % anggaran. Grafik 24 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Th 2015-2016

160

*) dalam persen

145,26

140

99,45

120

81,19

100 80

45,77

60 40 20 0 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan sebesar 45.77 % dan realisasi anggarannya sebesar 99.45 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 145.26 % dan realisasi anggarannya sebesar 81.19 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti pada tahun 2015 terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, sementara pada tahun 2016 terwujud ketidakefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran.

Halaman 39 dari 82

 Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi yaitu Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. o Penyusunan pedoman Juknis Pelaksanaan RPAM Komunal, Modul Monev PKAM, Modul Teknis Penyehatan Air. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan penyehatan air melalui kegiatan Orientasi Teknis Penyehatan Air. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa uji kualitas air (water test kit) sebanyak 76 paket. o Inovasi kegiatan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) khususnya sarana air minum komunal dan di tingkat konsumen untuk meningkatkan kualitas air minum yang diakses oleh masyarakat sehingga memenuhi syarat kesehatan. o Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pencapaian universal akses sanitasi dan air minum yang aman untuk seluruh masyarakat Indonesia. o Bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia terkait pengeluaran Fatwa MUI Nomor 001/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan air.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Kegiatan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) baru dimulai pada beberapa daerah pilot, sehingga masih perlu pembinaan dan pengembangan ke daerah yang lain. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait air minum serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Untuk mendapatkan data sarana air minum dan kondisi kualitas air minum di Indonesia masih sulit karena belum terbangun sistim pelaporan yang berbasis elektronik. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait air minum. o Pelaksanaan kegiatan air minum melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran. Halaman 40 dari 82

 Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air untuk Personal Hygiene . o Peningkatan kapasitas SDM stakeholder dan pelaku pembangunan air minum dan sanitasi sampai dengan tingkat Puskesmas. o Membangun sistim pelaporan air minum berbasis elektronik. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. o Bermitra dengan MUI dalam pembangunan Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Halaman 41 dari 82

Halaman 42 dari 82

Halaman 43 dari 82

Halaman 44 dari 82

Ket : E-Monev STBM

2. Kegiatan Higiene Sanitasi Pangan Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPM yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dibuktikan dengan sertifikat laik hygiene sanitasi. TPM adalah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) siap saji yang terdiri dari Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Sentra Makanan Jajanan, Kantin Sekolah. Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TPM yang ada. Grafik 25 Target dan Realisasi Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2016

Halaman 45 dari 82

14,00 Capaian Kinerja 97.56 %

14,00 13,90

13,66

13,80 13,70 13,60 13,50 13,40 TARGET INDIKATOR

REALISASI INDIKATOR

%

Pada tahun 2016, target indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 14 % (11.607 TPM dari 82.910 TPM ). Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 13.66 % (11.324 TPM). Itu berarti realisasi indikator tersebut belum mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 97.56 %. Grafik 26 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan

*) dalam persen

32

35 26

30 20

25 20

14 13,66

15 8 10 5 0 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Halaman 46 dari 82

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah melewati target 2015 namun masih di bawah target 2016-2019. Grafik 27 Realisasi Per Propinsi Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2016 40

*) dalam persen

35

33 34

30

28 23 23

25 20 15 10 4 4

5

5 5 6 6

9 8 8 8

10 11

13,66 15 15 15 15 16 14 12 12

16 17 17

18 19 19 19

24

86

0

PAPUA MALUKU LAMPUNG SUMATERA SELATAN DKI JAKARTA BALI ACEH SULAWESI TENGGARA JAWA TENGAH BANTEN KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN SULAWESI SELATAN REALISASI NASIONAL TARGET SUMATERA UTARA JAWA BARAT PAPUA BARAT DI YOGYAKARTA RIAU SULAWESI UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TENGAH GORONTALO JAWA TIMUR JAMBI NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI BARAT BENGKULU NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU UTARA SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA

0

Pada tahun 2016, propinsi dengan realisasi paling tinggi (34 %) yaitu Kalimantan Utara dan propinsi dengan realisasi paling rendah (0 %) yaitu Papua. Terdapat 19 Propinsi (56 %) sudah berada di atas target nasional dan terdapat 15 Propinsi (44 %) masih berada di bawah target nasional. Grafik 28 Target dan Realisasi Halaman 47 dari 82

Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015-2016 35,00 30,00

32,00

25,00

26,00

20,00

14,00 15,00

REALISASI INDIKATOR

10,39 13,66

10,00 5,00

TARGET INDIKATOR

20,00

8,00 *) dalam persen

0,00 2015

2016

2017

2018

2019

Pada tahun 2016, target indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 14 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 13.66 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 8 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 10.39 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut terjadi penurunan, dimana pada tahun 2015 mencapai target sedangkan pada tahun 2016 tidak mencapai target.

Grafik 29 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015-2016

Halaman 48 dari 82

140,00

129,87

120,00 100,00

100,00

97,56 80,00 TARGET KINERJA 60,00

CAPAIAN KINERJA

40,00 20,00

*) dalam persen

0,00 2010

2011

2012

2013

2014

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 97.56 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 129.87 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %, sementara pada tahun 2016 tidak mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %. Grafik 30 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2016

Halaman 49 dari 82

97,56 98 97,5

96,18

97

96,5 96 95,5 95 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar Rp 8,784,810,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 96.18 % atau Rp 8,449,344,874. Target indikator yang ditetapkan sebesar 14 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 13.66 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97.56 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 97.56 % dapat dicapai dengan 96.18 % anggaran. Grafik 31 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2015-2016

129,87

*) dalam persen

140,00

97,56 96,18

120,00

76,95

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Halaman 50 dari 82

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 97.56 % dan realisasi anggarannya sebesar 96.18 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 129.87 % dan realisasi anggarannya sebesar 76.95 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Penyusunan Juknis Penyehatan Pangan. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan penyehatan pangan melalui kegiatan TOT Inspektur HSP yang Kompenten. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa uji keamanan pangan (food contamination kit dan food security vvip kit) sebanyak 39 paket. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan pangan. o Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kantin sehat. o Implementasi sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui emonev HSP.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan pangan serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan pangan. o Untuk sistem pelaporan emonev HSP yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya penyehatan pangan. o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran.  Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan kesling untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan kesling dan meningkatkan kapasitas petugas kesling. Halaman 51 dari 82

o o o o

Pembentukan tenaga inspektur HSP sampai dengan tahun 2019. Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. Sosialisasi dan implementasi sistem emonev HSP dengan lebih optimal sekaligus didukung oleh pemda setempat dalam hal dukungan terhadap jaringan internet yang lebih stabil. Pemberian dana dekon dan DAK yang lebih lagi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan pangan.

PELATIHAN HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM BAGI SANITARIAN PUSKESMAS DAN KABUPATEN DI KAB.TANAH DATAR DIBUKA OLEH WAKIL BUPATI TANAH DATAR

PEMBINAAN PEDAGANG PANGAN JAJANAN LINGKUNGAN SEKOLAH KEPULAUAN SERIBU

PEMETAAN TPM BERBASIS E-MONEV HSP

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS AUDITOR HIGIENE SANITASI PANGAN MELALUI TOT INSPEKTUR HSP

Halaman 52 dari 82

DI

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS HSP KAB. DAN PUSKESMAS MELALUI PHAST HSP

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS HSP KAB. DAN PUSKESMAS MELALUI PHAST HSP & PERMAINANULAR TANGGA

Halaman 53 dari 82

Ket : E-Monev HSP

3. Kegiatan Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan a. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TTU yang ada. Grafik 32 Target dan Realisasi Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2016

Halaman 54 dari 82

52,64 52,80 52,60 52,40

52,00

Capaian Kinerja 101.24 %

52,20 52,00 51,80 51,60 TARGET INDIKATOR

%

REALISASI INDIKATOR

Pada tahun 2016, target indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 52 % (77.267 TTU dari 148.590 TTU). Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 52.64 % (78.225 TTU). Itu berarti realisasi indikator tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 101.24 %. Grafik 33 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan

58 58

*) dalam persen

56 54

56 52,64

52

54 50

52 50 48 46 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Halaman 55 dari 82

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah melewati target 2016 tetapi masih di bawah target 2017-2019.

Grafik 34 Realisasi Per Propinsi Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2016

*) dalam persen 52,64 42

46

50 52

64 66 59 61 63

67 67 68 69 70

72

80 74 75 76 76 77

81 83 83 83 84 84

87 89

33 21 1 3

8

LAMPUNG JAWA TENGAH MALUKU UTARA JAWA TIMUR PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU SUMATERA UTARA TARGET REALISASI NASIONAL MALUKU SUMATERA BARAT KALIMANTAN BARAT JAMBI PAPUA ACEH GORONTALO NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN SELATAN RIAU JAWA BARAT DI YOGYAKARTA KALIMANTAN TENGAH BALI SULAWESI UTARA KALIMANTAN TIMUR BANTEN SULAWESI TENGGARA DKI JAKARTA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH NUSA TENGGARA BARAT SUMATERA SELATAN BENGKULU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pada tahun 2016, propinsi dengan realisasi paling tinggi (89 %) yaitu Kep. Bangka Belitung dan Propinsi dengan realisasi paling rendah (1 %) yaitu Lampung. Terdapat 25 Propinsi (74 %) sudah berada di atas target nasional dan terdapat 9 Propinsi (26 %) masih berada di bawah target nasional. Grafik 35 Target dan Realisasi Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2015-2016

Halaman 56 dari 82

70,00 61,44 60,00

58,00

52,64 54,00

50,00 50,00

56,00

52,00

40,00 TARGET INDIKATOR REALISASI INDIKATOR

30,00

20,00

10,00

0,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, target indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 52 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 52.64 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 50 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 61.44 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut juga telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut walaupun mengalami penurunan masih mencapai target indikator setiap tahunnya.

Grafik 36 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2015-2016

Halaman 57 dari 82

140,00

122,88

120,00

101,24 100,00

100,00

80,00 TARGET KINERJA 60,00

CAPAIAN KINERJA

40,00 20,00 0,00 2015

2016

2017

2018

2019

*) dalam persen

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 101.24 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 122.88 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut walaupun mengalami penurunan tetap di atas 100 % setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerjanya yang adalah 100 %.

Grafik 37 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2016

Halaman 58 dari 82

101,24 102

97,74

101 100 99 98 97 96 95 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar Rp 37,129,576,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 97.94 % atau Rp 36,291,589,408. Target indikator yang ditetapkan sebesar 52 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 52.64 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101.24 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 101.24 % dapat dicapai dengan 97.74 % anggaran.

Grafik 38 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2015-2016

Halaman 59 dari 82

140,00

*) dalam persen

122,88 101,24 97,74

120,00

84,22

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 101.24 % dan realisasi anggarannya sebesar 97.74 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 122.88 % dan realisasi anggarannya sebesar 84.22 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.  Alternatif penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU) dimana kantor merupakan lokus dari TTU melalui kegiatan Workshop Healthy and Green Building Office (Kantor Sehat). o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa sarana kit sanitasi kesling sebanyak 345 paket o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU. o Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, pelabuhan/ bandara sehat, toilet sehat dll.  Alternatif penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Belum terbangunnya sistem pelaporan penyehatan TTU berbasis elektronik.

Halaman 60 dari 82

o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan TTU serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan TTU. o Pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya penyehatan TTU. o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran.  Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Membangun sistem pelaporan penyehatan TTU berbasis elektronik. o Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan penyehatan TTU untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU dan meningkatkan kapasitas petugas kesling. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. o Bermitra dengan PKK dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU. o Pemberian dana dekon dan DAK yang lebih lagi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan TTU. b. Jumlah Kab/ Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Lokus tatanan sehat meliputi Kabupaten/Kota Sehat, Pasar Sehat, Pelabuhan/Bandara Sehat, Sekolah Sehat, Kantor Sehat. Kegiatannya tentu meliputi pembinaan pada lokus-lokus yang tadi disebutkan, kesiapsiagaan dan penanggulangan Bencana, serta kegiatan even-even khusus atau kesling tertentu yang sebagian besar dari keseluruhan kegiatan tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan di wilayahnya kearah yang lebih baik sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, bersih dan sehat. Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat adalah juga merupakan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mewujudkan kab/kota sehat berbasis masyarakat yang berkesinambungan, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kab/kota. Kab/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat adalah kab/kota yang menyelenggarakan pendekatan Kab/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina dan Forum Kab/Kota Sehat yang menerapkan minimal 2 Tatanan dari 9 Tatanan Kawasan Sehat yaitu : (1). Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Umum (2). Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi (3). Kawasan Pertambangan Sehat (4). Kawasan Hutan Sehat (5). Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat (6). Kawasan Pariwisata Sehat (7). Halaman 61 dari 82

Ketahanan Pangan dan Gizi (8). Kehidupan Masyarakat yang Mandiri (9). Kehidupan Sosial yang Sehat.

Grafik 39 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2016 356 Capaian Kinerja 98.31 %

356 355 354 353

350

352 351 350 349 348 347 TARGET INDIKATOR

REALISASI INDIKATOR

%

Pada tahun 2016, target indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat sebesar 356 kab/ kota. Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar 350 kab/ kota. Itu berarti realisasi indikator tersebut belum mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 98.31 %. Grafik 40 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Halaman 62 dari 82

*) dalam persen

386

390

376

380

366

370 360

356 350

346

350 340 330 320 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah mencapai target 2015 namun masih di bawah target 2016-2019.

Grafik 41 Realisasi Kumulatif Per Propinsi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat s.d. Tahun 2016

Halaman 63 dari 82

35

10

5

PAPUA BARAT PAPUA KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA MALUKU KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU DI YOGYAKARTA ACEH DKI JAKARTA BANTEN SULAWESI TENGAH GORONTALO KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NUSA TENGGARA TIMUR BENGKULU KALIMANTAN BARAT LAMPUNG BALI KALIMANTAN TIMUR SULAWESI TENGGARA NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN RIAU JAMBI SULAWESI UTARA SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SULAWESI SELATAN JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR

40

Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat s.d. Th 2016 = 350 kab/kota

30

25

20 17

15

kab/kota

10 10 8 8 9 9 9 9 7 7 5 5 6 6 6 6 6 4 4 2 2 3 0 1 11 11 12

38

35

24 27

19

14

0

Grafik 42 Proporsi Realisasi Per Propinsi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2015

Halaman 64 dari 82

20

PAPUA BARAT PAPUA KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA ACEH MALUKU NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI TENGAH SUMATERA UTARA SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN BARAT LAMPUNG SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU BANTEN KALIMANTAN SELATAN BENGKULU KALIMANTAN UTARA SUMATERA SELATAN SULAWESI UTARA KALIMANTAN TIMUR RIAU JAWA BARAT SUMATERA BARAT JAMBI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DKI JAKARTA JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI SELATAN GORONTALO

120

100

80

60 46

40

14 20 26 27 57 60 52 53 67 90 92 82 87 80 80 77 71 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96

32

0 3

0

%

Pada tahun 2016, propinsi dengan realisasi paling tinggi (100 %) sebanyak 11 propinsi dan propinsi dengan realisasi paling rendah (0 %) yaitu Papua Barat.

Grafik 43 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Th 2016

Halaman 65 dari 82

390

386

376

380

366

370

356

360 350 340

TARGET INDIKATOR

346 346

REALISASI INDIKATOR

350

330 320

*) dalam persen 2010

2011

2012

2013

2014

Pada tahun 2016, target indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat sebesar 356 kab/kota dan realisasi indikator tersebut sebesar 350 kab/kota. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 346 kab/kota dan realisasi indikator tersebut sebesar 346 kab/kota. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut terjadi penurunan, dimana pada tahun 2015 mencapai target sedangkan pada tahun 2016 tidak mencapai target.

Grafik 44 Target dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Th 2015-2016 100,50 100,00 100,00

100,00

99,50 99,00 TARGET KINERJA 98,50

CAPAIAN KINERJA

98,31 98,00 97,50 97,00 2010

2011

2012

2013

2014

*) dalam persen

Halaman 66 dari 82

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat sebesar 98.31 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %, sementara pada tahun 2016 tidak mencapai target capaian kinerja yang adalah 100 %.

Grafik 45 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Th 2016

98,90 99 98,8

98,31

98,6 98,4 98,2 98 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat sebesar Rp 7,388,712,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 98.90 % atau Rp 7,307,202,668. Target indikator yang ditetapkan sebesar 356 kab/ kota dan realisasi indikator tersebut sebesar 350 kab/ kota sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 98.31%. Itu berarti terwujud ketidakefisiensian anggaran karena capaian kinerja sebesar 98.31 % dicapai dengan 98.90 % anggaran.

Halaman 67 dari 82

Grafik 46 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Th 2015-2016

100,00

98,31 98,90

*) dalam persen

100,00 95,00 90,00

84,48

85,00 80,00 75,00 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat sebesar 98.31 % dan realisasi anggarannya sebesar 98.90 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100 % dan realisasi anggarannya sebesar 84.48 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti pada tahun 2015 terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, sementara pada tahun 2016 terwujud ketidakefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran.  Analisi penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan : o Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi yaitu Revisi Kepmen No 519 Th 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat menjadi Permenkes. o Penyusunan pedoman meliputi Modul Pelatihan Radioland. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling melalui kegiatan Pelatihan Pra Kedaruratan Bidang Kesling/ KLB. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas dan pokja pasar terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa peralatan radioland sebanyak 10 paket, alat pembersih pasar dan pelindung diri sebanyak 10 paket, alat kedaruratan kesling (alat Halaman 68 dari 82

o o

o o

penjernih air dan udara) sebanyak 11 paket, bufferstock kedaruratan kesehatan lingkungan sebanyak 11 paket. Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan. Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan. Pengeluaran Surat Edaran Pasar Sehat dimana satu kab/kota diwajibkan mengadopsi satu Pasar Percontohan Pasar Sehat. Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat dll.

 Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Belum terbangunnya sistem pelaporan penyehatan kawasan berbasis elektronik. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan kawasan serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan kawasan. o Pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya penyehatan kawasan. o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran.  Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Membangun sistem pelaporan penyehatan kawasan berbasis elektronik. o Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan penyehatan kawasan untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan dan meningkatkan kapasitas petugas kesling. o Pemberian dana dekon dan DAK yang lebih lagi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. o Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat.

Halaman 69 dari 82

Ket : Kegiatan Pelabuhan/ Bandar Udara Sehat

Halaman 70 dari 82

Halaman 71 dari 82

Halaman 72 dari 82

Halaman 73 dari 82

Halaman 74 dari 82

4. Pengamanan limbah dan radiasi Perkembangan teknologi dan pembangunan yang pesat di berbagai sektor seperti perindustrian, pertanian, transportasi, pertambangan, dan sebagainya memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa dan membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah, yang pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat juga diakibatkan oleh manusia dan pada akhirnya dampaknya juga dirasakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak limbah buangan hasil aktifitas manusia jika tidak dikelola dengan serius akan menjadi sumber penularan penyakit, juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat juga diakibatkan oleh manusia dan pada akhirnya dampaknya juga dirasakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak limbah buangan hasil aktifitas manusia yang jika tidak dikelola dengan serius akan menjadi sumber penularan penyakit, juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan pengamanan limbah, udara, dan radiasi bertujuan untuk mengendalikan risiko terjadinya pencemaran dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan, yang memfokuskan diantaranya pada pengelolaan limbah medis fasyankes dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL). Salah satu program peningkatan kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. JKN meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jumlah layanan kesehatan yang bertambah dapat meningkatkan jumlah limbah medis yang harus dikelola. Karena limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun dan supaya tidak berdampak pada msyarakat maka limbah medis perlu dikelola dengan aman dan benar sesuai standar. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Indonesia menjadi ancaman kesehatan apabila limbah medis tidak dikelola dengan benar. Terkait kegiatan ini terdapat indikator yang mendukung yaitu indikator persentase RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar. RS yang melakukan pengelolahan limbah medis adalah RS yang melakukan pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan. Pemilahan adalah telah memisahkan antara limbah medis dan non medis. Pengolahan adalah proses pengolahan akhir limbah yang dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga yg berizin. Cara perhitungannya yaitu jumlah RS yang mengelola limbah medis sesuai peraturan dibagi jumlah RS yang terdaftar di Kemenkes.

Halaman 75 dari 82

Grafik 47 Target dan Realisasi Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Tahun 2016 17,98 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50

Capaian Kinerja 119.84 %

15,00

TARGET INDIKATOR

REALISASI INDIKATOR

%

Pada tahun 2016, target RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar adalah 15 %. Sedangkan realisasi indikator tersebut adalah sebesar 17.98 %. Hal ini berarti realisasi indikator tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 119.84 %. Grafik 48 Realisasi Th 2016 dan Target Jangka Menengah Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

Halaman 76 dari 82

40

36

*) dalam persen

35

28

30 25

21 17,98

15

20 10

15 10 5 0 Realisasi 2016

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Jika menyandingkan realisasi 2016 dengan terget jangka menengah 2015-2019 maka diketahui bahwa realisasi 2016 sudah melewati target 2016 namun masih di bawah target 2017-2019. Grafik 49 Realisasi Per Propinsi Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Tahun 2016

Halaman 77 dari 82

80 70

75

*) dalam persen

60 46 47

50 40 30 20 10

28 17,98 24 24 21 21 19 15 15 15 16 17 13 11 7 7 9 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2

50

51 57

63

28

BENGKULU NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT PAPUA BARAT PAPUA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JAWA TENGAH MALUKU ACEH KEPULAUAN RIAU SULAWESI TENGGARA TARGET MALUKU UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN SELATAN JAWA BARAT REALISASI NASIONAL SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA BARAT DKI JAKARTA JAMBI KALIMANTAN TENGAH RIAU KALIMANTAN TIMUR GORONTALO BANTEN SUMATERA BARAT BALI KALIMANTAN UTARA DI YOGYAKARTA LAMPUNG

0

Pada tahun 2016, propinsi dengan realisasi paling tinggi adalah Lampung dengan angka mencapai 75 %. Terdapat 18 Propinsi (53 %) sudah berada di atas target nasional dan terdapat 16 Propinsi (47 %) masih berada di bawah target nasional.

Grafik 50 Target dan Realisasi Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Th 2015-2016

Halaman 78 dari 82

40,00 36,00

35,00 30,00 28,00 25,00 17,98

20,00 15,00 10,00

TARGET INDIKATOR 21,00

11,13

REALISASI INDIKATOR

15,00

10,00

5,00 0,00 2010

2011

2012

2013

2014

*) dalam persen

Pada tahun 2016, target indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar sebesar 15 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 17.98 %. Itu berarti pada tahun 2016, realisasi indikator telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2015, target indikator tersebut sebesar 10 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 11.13 %. Itu berarti pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut juga telah mencapai target indikator yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap tahunnya.

Grafik 51 Target dan Capaian Kinerja Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Th 2015-2016

Halaman 79 dari 82

125,00 120,00

119,84

115,00 110,00

111,13

TARGET KINERJA

105,00

CAPAIAN KINERJA

100,00

100,00

95,00

*) dalam persen

90,00 2010

2011

2012

2013

2014

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar sebesar 119.84 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 111.13 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa trend capaian kinerja indikator tersebut di atas 100 % setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya capaian kinerja sudah mencapai target capaian kinerjanya yang adalah 100 %. Grafik 52 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Th 2016 119,84 96,65 120 100 80 60 40 20 0 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Halaman 80 dari 82

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar sebesar Rp 1,657,319,000 dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 96.65 % atau Rp 1,601,856,058. Target indikator yang ditetapkan sebesar 15 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 17.98 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 119.84 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 119.84 % dapat dicapai dengan 96.65 % anggaran.

Grafik 53 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Th 2015-2016 119,84

111,13

*) dalam persen

120,00

96,65 79,75

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

0,00 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar sebesar 119.84 % dan realisasi anggarannya sebesar 96.65 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 111.13 % dan realisasi anggarannya sebesar 79.75 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.

Halaman 81 dari 82

 Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi : o Penyusunan pedoman Pedoman Pengamanan Pestisida terhadap Kesehatan, Standar Baku Mutu Biomarker, Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling melalui kegiatan Capacity Building Bidang Radiasi dan Limbah Medis. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan limbah dan radiasi. o Pembangunan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui sistem monitoring elektronik yaitu emonev pengelolaan limbah fasyankes.  Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi : o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pengamanan limbah dan radiasi serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pengamanan limbah dan radiasi. o Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. o Pelaksanaan kegiatan pengamanan limbah dan radiasi melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya pengamanan limbah dan radiasi.  Alternatif solusi yang dilakukan meliputi : o Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan pengamanan limbah dan radiasi untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengamanan limbah dan radiasi dan meningkatkan kapasitas petugas kesling. o Pemberian dana dekon dan DAK yang lebih lagi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Pemberian dukungan sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. o Sosialisasi dan implementasi sistem monev dan pelaporan pengamanan limbah dan radiasi berbasis elektronik dengan lebih optimal sekaligus Halaman 82 dari 82

didukung oleh pemda setempat dalam hal dukungan terhadap jaringan internet yang lebih stabil.

Ket : Pembinaan/ Capacity Building Radiasi

Ket : Pembinaan/ Capacity Building Limbah Medis

Halaman 83 dari 82

Pemilahan limbah medis di RSUD Doris Sylvanus, Palangkaraya

Poster kategori dan bahaya limbah medis

Pengujian emisi insinerator limbah medis

Pemilahan RS Pertamedika Tarakan

Insinerator rusak RSAL Tarakan

Abu insinerasi RSUD Tarakan

Halaman 84 dari 82

Ket : E-Monev PLUR

C. REALISASI ANGGARAN Grafik 54 Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2016

REALISASI ANGGARAN

93,27

PAGU ANGGARAN

100,00

88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00

% Pagu Anggaran (KP) : Rp. 206.420.007.000,Realisasi Anggaran (KP) : Rp 192.528.210.128,-

Halaman 85 dari 82

Total pagu anggaran Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan pada awal tahun 2016 sebesar Rp 183.493.176.000,-. Kemudian pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Terencana Luar Negeri (HLN) PAMSIMAS sebesar Rp 40.782.698.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 224.275.874.000,-. Selanjutnya pagu anggaran mengalami efisiensi sebesar Rp 48.994.127.000,sehingga pagu anggaran menjadi Rp 175.281.747.000,-. Kemudian pagu anggaran mengalami refocusing sebesar Rp 30.643.877.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 205.925.624.000,-. Selanjutnya pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dari Unicef dan WHO sebesar Rp 494.383.000,- sehingga pagu anggaran di akhir tahun 2016 menjadi Rp 206.420.007.000,-. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 192.528.210.128,- (93.27 %).

Grafik 55 Penyandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Jumlah Indikator yang Mencapai Target dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2016

93,27

100

57,14

80 60 40 20 0 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Pada tahun 2016, pagu anggaran yang dialokasikan pada satker KP Dit. PL sebesar Rp 206.420.007.000,- dan realisasi anggaran tersebut sebesar 93.27 % atau Rp 192.528.210.128,-. Sedangkan capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target sebesar 57.14 %. Itu berarti terwujud ketidakefisiensian anggaran karena capaian kinerja sebesar 57.14 % terwujud dengan 93.27 % anggaran. Halaman 86 dari 82

Grafik 56 Penyandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2016

101,38

102

100

93,27

98

96 94

92 90

88 CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

%

Seperti sudah disampaikan di atas bahwa pada tahun 2016, realisasi anggaran Dit. Kesling sebesar 93.27 %. Sedangkan capaian kinerja Dit. Kesling jika berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101.38 %. Itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena capaian kinerja sebesar 101.38 % dapat terwujud dengan 93.27 % anggaran.

Grafik 57 Penyandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2016

Halaman 87 dari 82

120

119,84

113,09 99,45

97,56

96,18

101,24

98,90 96,65 98,31

97,74

100 72,49 80 45,77

60 40 20 0 STBM

PKAM

TPM Sehat

CAPAIAN KINERJA

TTU Sehat

LIMBAH MEDIS

KKS

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, terdapat 4 indikator yang capaian kinerjanya lebih besar dari realisasi anggaran yaitu indikator STBM, TPM Sehat, TTU Sehat dan Limbah Medis. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti keempat indikator terjadi keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran. Sementara 2 indikator sisanya, capaian kinerjanya lebih kecil dari realisasi anggaran yaitu indikator PKAM dan KKS. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti kedua indikator terjadi ketidakefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran. Grafik 58 Penyandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Jumlah Indikator yang Mencapai Target dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2015-2016

Halaman 88 dari 82

100,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

93,27

81,36 57,14

2015

2016

2017

CAPAIAN KINERJA

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target sebesar 57.14 % dan realisasi anggarannya sebesar 93.27 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target sebesar 100 % dan realisasi anggarannya sebesar 81.36 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti tahun 2015 terjadi keefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran, sementara tahun 2016 terjadi ketidakefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran. Grafik 59 Penyandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dit. Kesling Th 2015-2016

Halaman 89 dari 82

129,15 140

101,38

120

93,27

81,36

100

80 60 40 20 0 2015

2016 CAPAIAN KINERJA

2017

2018

2019

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101.38 % dan realisasi anggarannya sebesar 93.27 %. Pada tahun 2015, capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebesar 129.15 % dan realisasi anggarannya sebesar 81.36 %. Jika dilihat dari segi ini, itu berarti setiap tahunnya terwujud efisiensi anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran.

Halaman 90 dari 82

BAB IV KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Pencapaian kinerja kegiatan Lingkungan Sehat pada tahun 2016, berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target sebesar 57.14 %. Sedangkan jika berdasarkan ratarata capaian kinerja sebesar 101.38 %. Total pagu anggaran Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan pada awal tahun 2016 sebesar Rp 183.493.176.000,-. Kemudian pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Terencana Luar Negeri (HLN) PAMSIMAS sebesar Rp 40.782.698.000,sehingga pagu anggaran menjadi Rp 224.275.874.000,-. Selanjutnya pagu anggaran mengalami efisiensi sebesar Rp 48.994.127.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 175.281.747.000,-. Kemudian pagu anggaran mengalami refocusing sebesar Rp 30.643.877.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 205.925.624.000,-. Selanjutnya pagu anggaran bertambah dengan masuknya Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dari Unicef dan WHO sebesar Rp 494.383.000,- sehingga pagu anggaran di akhir tahun 2016 menjadi Rp 206.420.007.000,-. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 192.528.210.128,- (93.27 %). Dengan demikian jika realisasi anggaran sebesar 93.27 % disandingkan dengan capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan jumlah indikator yang mencapai target sebesar 57.14 %, maka itu berarti terjadi ketidakefisiensian anggaran karena besar capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran. Sementara jika realisasi anggaran sebesar 93.27 % disandingkan dengan capaian kinerja Dit. Kesling berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101.38 %, maka itu berarti terwujud efisiensi anggaran karena besar capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran. Dalam hal ini pencapaian target indikator ini memang tidak sepenuhnya dalam kendali pemerintah pusat mengingat indikator-indikator tersebut merupakan indikator pembangunan dan pemerintah daerah punya peran besar di dalamnya. Karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan, antara lain : o Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi seperti Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Revisi Kepmen No 519 Th 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat menjadi Permenkes. o Penyusunan pedoman seperti Juknis Pelaksanaan RPAM Komunal, Modul Monev PKAM, Modul Teknis Penyehatan Air, Pedoman Standar Peralatan Kesling di Puskesmas, Modul Pelatihan Radioland, Juknis PP, Pedoman Pengamanan Pestisida terhadap Kesehatan, Standar Baku Mutu Biomarker, Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. o Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling melalui kegiatan Orientasi Teknis Penyehatan Air, Workshop Healthy and Green Building Office (Kantor Sehat), Pelatihan Pra Kedaruratan Bidang Kesling/ KLB, Capacity Building Bidang Radiasi, TOT Inspektur HSP yang Kompenten. Halaman 91 dari 82

o Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas dan pokja pasar terpilih berdasarkan usulan dari daerah berupa sarana kit sanitasi kesling sebanyak 345 paket, uji kualitas air (water test kit) sebanyak 76 paket, uji keamanan pangan (food contamination kit dan food security vvip kit) sebanyak 39 paket, sarana supply sanitasi (cetakan jamban) sebanyak 283 paket, peralatan radioland sebanyak 10 paket, alat pembersih pasar dan pelindung diri sebanyak 10 paket, alat kedaruratan kesling (alat penjernih air dan udara) sebanyak 11 paket, bufferstock kedaruratan kesehatan lingkungan sebanyak 11 paket. o Pemberian dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan kesling. o Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kesling. o Pengeluaran Surat Edaran Pasar Sehat dimana satu kab/kota diwajibkan mengadopsi satu Pasar Percontohan Pasar Sehat. o Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/ banadar sehat, toilet sehat dll. o Pembangunan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui sistem monitoring berbasis Web dan SMS gateway STBM dan emonev HSP yang sudah berjalan serta emonev pengelolaan limbah fasyankes, emonev KKS, emonev PKAM yang baru saja dibangun. Namun demikian upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal dan masih terdapat beberapa kendala seperti : o Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 87.592.373.000,- atau 43 % dari anggaran. o Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait kesling serta mutasi petugas yang terjadi di daerah. o Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait kesling. o Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil di seluruh lokasi. o Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan kapasitas SDM. o Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. o Masyarakat belum banyak memahami pentingnya kesehatan lingkungan.

Halaman 92 dari 82

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja maka pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan upaya meliputi : o Pembinaan/orientasi terpadu terkait kegiatan kesling untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan kesling dan meningkatkan kapasitas petugas kesling. o Pembentukan tenaga inspektur kesling sampai dengan tahun 2019. o Pendampingan dana dekon dan DAK yang lebih lagi untuk membantu pelaksanaan kegiatan. o Pemberian sarana dan prasarana pada daerah-daerah yang belum terjangkau. o Sosialisasi dan implementasi sistem monev dan pelaporan kesling berbasis elektronik dengan lebih optimal sekaligus didukung oleh pemda setempat dalam hal dukungan terhadap jaringan internet yang lebih stabil.

o Bermitra dengan Pramuka, PKK, TNI dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kesling. o Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan kesling seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat dll.

Halaman 93 dari 82