1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah Negara dengan bentuk Kesatuan yang menganut asas desentrilisasi dalam penyelenggaran pemerintah di daerah-daerahnya. Desentralisasi adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal. Di dalam desantrilisasi terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah(Ni`matul Huda, 2009:61).
Atas pengertian tersebut Daerah
diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi, daerah diberikan keleluasaan bukan hanya dalam hal pengaturan melalui peraturan daerah namun juga pembangunan. Pemerintah pusat telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah dimana pemerintah daerah tersebut dapat mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya serta dapat menggali
potensi
daerahnya
masing-masing
guna
meningkatkan
pembangunan di daerahnya. Hal itu di dasari dengan adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah memacu setiap daerah berlomba-lomba dalam berbagai hal salah satunya adalah pembangunan.
2
Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisia Tahun 1945 untuk selanjutnya di tulis UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdaimanian dunia yang berdasarkan perdaimaian abadi dan keadilan sosial. Olehnya pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Proses perubahan berkesinambungan yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah. Baik pusat maupun daerah serta masyarakat Indonesia sendiri. Perubahan yang dimaksud adalah untuk mensejahterakan rakyat secara merata dan terpenuhinya hak hak publik. Pemenuhan hak publik tersebut sangatlah beraneka ragam salah satunya adalah pemenuhan dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Peranan Perkembangan Telekomunikasi dan informasi pada saat ini dirasa sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai segi baik budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya berkembang begitu cepat salah satunya karena peranan teknologi telekomunikasi dan informasi. Revolusi teknologi komuniksi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan Telekomunikasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan
merupakan
kunci
keberhasilan
penyelenggaraan
jasa
Telekomunikasi. Pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah
3
sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor. Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 19 adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan
sebagai
sarana
penunjang
penempatan
perangkat
telekomunikasi. Pendirian menara apabila dihubungkan
dengan pengertian
bangunan yang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Bahwa menara tersebut merupakan kriteria bangunan yang harus memperoleh izin dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Menara yang dibangun wajib melengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sarana pendukung yang dimaksud adalah terdiri dari: a. Pentahanan (Grounding); b. Penangkal Petir; c. Catu daya; d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan f. Pagar Pengaman Menara Telekomunikasi yang semakin banyak bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pendirian menara. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yang dalam pelaksanaanya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang juga harus segera diselesaikan sehingga dapat
4
menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pengaturan Pemrintah Daerah Kabupaten Klaten membuat Peraturan Daerah dalam rangka mencegah pembangunan dan pengoprasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya penertiban bangunan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Setelah dibuat peraturanya maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut apakah sudah memberi kemanfaatan bagi masyarakat daerah Kabupaten Klaten pada khususnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi? 2. Apakah hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi?
5
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu : Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri. Sedangkan Tujuan Subyektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Adapun Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi; b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. 2. Tujuan Subyektif a. Sebagai wahana penambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang hukum tata negara khusunya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah. b. Untuk menerapkan teori hukum dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
6
1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya terkait dengan Pemberian Izin mendirikan Menara Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten; b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data atau literature bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti. 2. Manfaat Praktis a. Membantu pemerintah kabupaten dalam mengatur penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi; b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah; c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat masalah terkait. E. Metode Penelitian Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematus dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010:42).
7
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penilitian dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (mengenai perilakunya) dan dinamakan data primer (Soerjono Soekanto,2010:51) 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka namun berupa kata-kata. Pendekatan deskriptif yaitu penelitan yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10). 3. Pendekatan Penelitian Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kwantitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-undur tertentu untuk kemudian ditarik generalisasinya di ruang lingkupnya (Soerjono Soekanto,2010:32) dan kwalitatif dimana dalam pendekatan ini merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Maka pendekatan kwalitatif dan kwantitatif keduanya merupakan suatu pasangan. (Soerjono Sukanto, 2010:32).
8
4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mangambil Pemerintah Kabupaten Klaten. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut berkaitan dengan apa yang penulis teliti. 5. Jenis dan Sumber Data Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan adalah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah: a. Data Primer Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama. Dalam penelitian ini data primer adalah Pemerintah Kabupaten Klaten. b. Data Sekunder Data sekunder adalah adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12) 6. Teknik Pengumpulan Data Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu: studi dokumen atau
9
bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data primer dan data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: a. Penelitian Lapangan Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data Primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek yang akan diteliti. Teknik yang dipakai penulis untuk mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan cara teknik observasi dan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian. b. Penelitian Kepustakaan Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini merupakan suatu alat pemgumpul data yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis isi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2010: 12) 7. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat
10
diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2009 : 244). Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum ditjukan untuk dapat lebi memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan yang akan di susun. Oleh karena itu penulis menjabarkan penulisan hukum ini dalam empat bab, dimana setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan latare belakang masalah, perumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,metode penelitia dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis akan membuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. 1. Kerangka teori yang menguraikan mengenai: a. Tinjauan tentang Desentralisasi b. Tinjauan tentang Otonomi Daerah c. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah d. Tinjauan tentang Peraturan Daerah e. Tinjauan tentang Menara Telekomunikasi 2. Kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran dari kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penulisan hukum
11
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan rumusan masalah yang ada yaitu: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi? 2. Apakah hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi?
BAB IV
: PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakikan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
