BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Unit Organisasi Eselon II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Penjabaran lebih lanjut khususnya mengenai Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat diatur Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.
B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bertugas melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
1
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusun Perencanaan Program Pengawasan; b. Perumuskan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; c. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota; d. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja; e. Pelaksanaan
Pemeriksaan,
Pengusutan,
Pengujian
dan
Penilaian
Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota; f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; g. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif dan Fungsional; h. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Inspektorat.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur organisasi Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut : 1) Inspektur dengan jabatan Eselon II.a = 1 orang. 2) Sekretaris dengan jabatan Eselon III.a, dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : a. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV.a) = 1 orang b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a) = 1 orang c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IV.a) = 1 orang 3) Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III.a) = 1 orang 4) Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III.a) = 1 orang 5) Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III.a) = 1 orang 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III.a) = 1 orang 7) Kelompok Jabatan Fungsional
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
2
Untuk tahun 2015 ada penambahan jumlah tenaga auditor sebanyak 8 (delapan) orang yaitu dari hasil seleksi penerimaan CPNS formasi auditor tahun 2014. Sedangkan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) tidak ada penambahan. INSPEKTUR
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
IRBANWIL I
SEKRETARIS
IRBANWIL II
SUB BAGIAN ADM. DAN UMUM
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
FUNGSIONAL UMUM
FUNGSIONAL UMUM
FUNGSIONAL UMUM
IRBANWIL III
IRBANWIL IV
JABATAN FUNGSIONAL APIP - AUDITOR - P2UPD
1.1.(Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah)
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terbagi dalam 2 (dua) yaitu lingkungan internal dan eksternal.
1. Lingkungan Internal Lingkungan internal yang terindikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Dana dan Peraturan Pendukung.
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
3
a. Sumber Daya Manusia/Aparatur Jumlah personal Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2015 adalah 100 orang, dengan keadaan sebagai berikut: 1) PNS sebanyak
=
81 orang
2) CPNS sebanyak
=
8 orang
3) Non PNS
=
11 orang
4) Sumber daya aparatur menurut golongan : No. 1. 2. 3. 4.
Golongan IV III II I
a 9 23
b 9 28
c 1 5 3
d 1 8 2
JUMLAH
Jumlah 20 64 5 89
5) Sumber daya aparatur menurut jabatan : No. Jabatan 1. Jabatan Struktural Inspektur (Eselon II) Sekrataris (Eselon III) Inspektur Pembantu Wilayah (Eselon III) Kasubag (Eselon IV) 2. Jabatan Fungsional Auditor Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama 3. Jabatan Fungsional P2UPD Pengawas Pemerintahan Madya Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Pertama 4. Calon Pranata Komputer 5. Calon Auditor 6. Calon P2UPD
Jumlah 9 1 1 4 3 26 10 2 14 9 2 5 2 2 11 4
6) Menurut Pendidikan : a) Sarjana S.2
=
13 orang
b) Sarjana S.1
=
61 orang
c) Sarjana Muda (D-III)
=
2 orang
d) SLTA
=
13 orang
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
4
Pada tahun 2015 telah terjadi penambahan pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu hasil seleksi penerimaan PNS sebanyak 8 (delapan) dengan formasi Calon Auditor, 2 (dua) orang pindahan Kabupaten dan 2 (dua) orang pindahan luar
provinsi.
Tahun
2015
tidak
ada
pengurangan
PNS
(pindah/pensiun). Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia baik tenaga struktural dan fungsional pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa pelatihan secara mandiri yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang nara sumber yang berkompeten. Kegiatan tersebut antara lain : 1) Bimbingan Teknis Reviu RKA bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2015
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
5
2) Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SE Menpan RB Nomor 1 Tahun 2013, dilaksanakan pada tanggal 10-12 November 2015
3) Sosialisasi UU 23 Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal bulan Desember 2015
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
6
b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah unsur yang sangat berpengaruh langsung terhadap aktifitas organisasi meliputi ruang kerja; meja, kursi dan lemari; peralatan komputer dan printer; peralatan telekomunikasi dan informasi (telepon, fax, internet) serta peralatan transportasi. Tahun 2015 (tepatnya bulan Agustus 2015), Inspektorat menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 06 Palangka Raya yang dibangun oleh Biro Aset dan bangunan Aula masih dalam tahap penyelesaian.
c. Dana Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total
Rp16.878.130.711,00 yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung Rp7.643.380.711,00 dan Belanja Langsung Rp9.234.750.000,00 untuk melaksanakan 9 program dan 46 kegiatan.
d. Kelembagaan dan Sistem Pengawasan Lembaga Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan. Tugas
pokok
Inspektorat
Provinsi
Kalimantan
Tengah
adalah
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh Inspektur, dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah. Sekretaris bertugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
7
unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, bantu oleh Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian perencanaan, dan Sub Bagian Evaluasi Pelaporan. Inspektur Pembantu Wilayah bertugas melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diwilayahnya. Untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan, secara
teknis
dilaksanakan
oleh
Inspektur
Pembantu
Wilayah
disesuaikan dengan wilayah kabupaten/kota dan SKPD provinsi yang telah ditetapkan oleh Inspektur kepada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah. Secara operasional tugas pengawasan dan pembinaan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal merupakan kondisi, situasi dan keadaan diluar lingkungan pengawasan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu tuntutan masyarakat
terhadap
aparatur
pemerintah
yang
dapat
dipercaya.
Pemerintah dalam hal ini berupaya memenuhi tuntutan masyarakat tersebut dengan melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean government), serta tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan agenda pemerintah. Dari sisi birokrasi pemerintahan, komitmen pimpinan dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa merupakan faktor pendorong yang dirasakan sangat mendukung iklim kerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Target untuk memperbaiki opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga merupakan salah satu pendorong Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja lebih giat.
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
8
