BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam. Permenpan & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat mulai tahun 2003 Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka dalam LAKIP ini akan disampaikan laporan akuntabilitas kinerja atas kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal saja. Oleh karena itu LAKIP harus dibuat sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan

yang

berkualitas,

dalam

arti

mengalami

peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / LAKIP

tidak lain

merupakan bentuk pertanggung jawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatankegiatan

yang

dibiayai

dari

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan/proyek. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja proyek, evalausi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan sebagai

LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

1

salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar diharapkan dapat menjadi: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja; 2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; 3. Daya dorong (supporting unit) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian

kewenangan Pemerintah

Daerah di bidang Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas; 6. Pelaksanaan administrasi

pengendalian,

pengawasan,

kepegawaian,

kearsipan,


2

dan

pembinaan

ketatalaksanaan,

di

bidang

pengelolaan

anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; 9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kewenangan Daerah; 10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 12. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 13. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 15. Pelaksanaan Koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wlikota sesuai bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar, terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Kelembagaan; Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan Pemberdayaan UKM. 1). Sekretaris Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sedangkan fungsi yang melekat pada Sekretaris, antara lain : 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu; 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang-bidang lingkungan dinas; 4. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan


3

Sekretariat; 5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 6. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 8. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 9. Pengkoordinasian

internal

dan

eksternal

serta

pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tata laksanan organisasi Dinas; 10. Pengkoordinasian dan Fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas; 11. Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 12. Pengkoordinasian dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan kearsipan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan kearsipan mempunyai tugas

mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas : 1) Menyiapkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan operasional di bidang administrasi umum; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum; 3) Menyusun dan melaksanakan rencana program atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum; 5) Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan; 6) Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;


4

7) Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

perjalanan

dinas

dan

kehumasan; 8) Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; 9) Menyusun mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian; 10)Melakukan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11)Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 12) Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 13) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP); 14) Melaksanakan Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP); 15) Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 16) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di sub bagian umum, kepegawaian dan kearsipan. 2. Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengelola urusan keuangan

yang

mencakup

kegiatan

perencanaan,

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,

Sub Bagian Keuangan dan Program

mempunyai tugas : 1) Menyiapkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan program; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan program; 3) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di lingkungan dinas; 4) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan administrasi keuangan dan program;


5

5) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 6) Melaksanakan Kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; 7) Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ); 8) Melakukan penatausahaan keuangan dinas; 9) Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai dinas; 10) Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas; 11) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kinerja Dinas; 12) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 13) Fasilitasi

penyusunan

laporan

capaian

target

percepatan

dan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 14) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 15) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 16) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program; 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2). Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penetapan badan hukum Koperasi, pembinaan organisasi dan pengelolaan data informasi. Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang Kelembagaan, antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas; 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang Kelembagaan; 3. Pengumpulan dan Analisia data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; 4. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur


6

dan kriteria bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; 5. Pelaksanaan

kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan

serta pembubaran koperasi; 6. Pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha serta izin / rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi; 7. Fasilitasi pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi dan UKM; 8. Fasilitasi advokasi dan konsultasi hukum bidang koperasi dan UKM; 9. Fasilitasi sosialisasi dan informasi peraturan perundangan-undangan di bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; 10. Penyelenggaraan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi; 11. Penyiapan data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan; 12. Penyiapan data sebagai bahan koordinasi dalam rangka penumbuhan wirausaha baru; 13. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian koperasi dan UKM; 14. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; 15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; Bidang Kelembagaan terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 1. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, identifikasi, penyuluhan, pengawasan, penetapan badan hukum, klasifikasi dan pembinaan organisasi Koperasi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,

Seksi Organisasi dan Manajemen

Koperasi mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi; 2) Menyusun Program/Kegiatan di bidang organisasi dan manajemen koperasi; 3) Melaksanakan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kelembagaan,

keanggotaan dan cara pendirian koperasi; 4) Mengumpulkan

bahan

dan

data

dalam

rangka

pengesahan,

pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran


7

koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi; 5) Melaksanakan monitorning kepengurusan, pergantian antar waktu dan hak, kewajiban pengurus koperasi; 6) pelaksanaan monitoring dan pembinaan mekanisme kerja dan kesesuaian hak, kewajiban koperasi; 7) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja koperasi dan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT); 8) Pemberian

sanksi

administrasi

kepada

koperasi

yang

tidak

melaksanakan kewajibannnya sesuai AD / ART koperasi; 9) Fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi di wilayah kota; 10) Melaksanakan

bimbingan

kelembagaan

koperasi;Fasilitasi

pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 11) Menyusun Standarisasi pelayanan koperasi; 12) Pemberian advokasi dan konsultasi hukum di bidang kelembagaan koperasi; 13) Fasilitasi penyelesaian masalah / kasus perkoperasian; 14) Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dengan koperasi atau badan usaha lain; 15) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi; 16) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi organisasi dan manajemen koperasi. 2. Seksi Organisasi dan Manajemen UKM Seksi Organisasi dan Manajemen UKM mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengolahan data dan pelayanan informasi usaha kecil menengah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Seksi Organisasi dan Manajemen UKM mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi organisasi dan manajemen UKM; 2) Menyusun program / kegiatan di bidang Organisasi dan Manajemen UKM; 3) Melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengelolaan data dalam rangka perumusan kebijakan di bidang UKM;


8

4) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Kecil Menengah; 5) pelaksanaan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kelembagaan

dan

manajemen UKM; 6) Pemberian advokasi dan konsultasi hukum

dibidang kelembagaan

dan manajemen UKM; 7) Fasilitasi penyelesaian masalah/kasus UKM; 8) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang UKM; 9) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penyusunan laporan perkembangan Organisasi dan Manajemen UKM; 10)Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Organisasi dan Manajemen UKM; 11)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kelembagaan sesuai bidang tugasnya. 3). Bidang Pemberdayaan Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, pembinaan permodalan, pelaksanaan tugas peningkatan sumber daya manusia koperasi serta pengembangan jaringan usaha koperasi. Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang Pemberdayaan Koperasi , antara lain : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemberdayaan

Koperasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi; 3. Fasilitasi pembinaan pengembangan modal dan usaha koperasi; 4. Fasilitasi bantuan modal, dan sarana usaha koperasi; 5. Melaksanakan bimbingan/penyulihan pengembangan modal dan usaha koperasi; 6. Pengembangan kerjasama permodalan dan pengelolaan usaha koperasi dalam rangka kemitraan; 7. Pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM dalam rangka kemitraan; 8. Fasilitasi pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan dana bergilir bagi koperasi serta pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; 9. Pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan usaha


9

dan permodalan koperasi; 10. Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan usaha dan permodalan koperasi; Kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pemberdayaan Koperasi; 11. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Pemberdayaan Koperasi; 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pemberdayaan Koperasi; Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 1. Seksi Penguatan Permodalan Koperasi Seksi Penguatan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang perolehan, pengumpulan, pemanfaatan dan pengendalian modal usaha. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Seksi Penguatan Permodalan mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Penguatan Permodalan Koperasi; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Penguatan Permodalan Koperasi; 3) Menyusun

rencana

Program

dan

atau

Kegiatan

Penguatan

Permodalan Koperasi; 4) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Permodalan koperasi; 5) Menyiapkan bahan bantuan modal koperasi; 6) Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi Permodalan Koperasi; 7) Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Permodalan Koperasi; 8) Melaksanakan pembinaan, pengawasan KSP dan USP Koperasi; 9) Melakukan Bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan Laporan Tahunan KSP/USP Koperasi; 10) Melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam; 11) Melakukan

kegiatan

pelayanan

teknis,

bimbingan

teknis

dan

administrasi dan pengembangan kemitraan usaha koperasi; 12) Melaksanakan

bimbingan

teknis

pembukuan

dan

administrasi

pengelolaan keuangan koperasi; 13) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank dan non bank dengan koperasi; 14) Melaksanakan


seleksi,

koordinasi

10

dan

evaluasi

pengendalian

pelaksanaan dana bergulir bagi Koperasi serta menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; 15) Fasilitasi pengembangan akses permodalan antar koperasi; 16) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang penguatan Permodalan Koperasi; 17) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Permodalan Koperasi; 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai bidang tugasnya; 2. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Seksi

Fasilitasi

pengawasan,

Usaha

mempunyai

pengendalian

dan

tugas

melaksanakan

peningkatan

bimbingan

sumberdaya

manusia

teknis, serta

pengembangan jaringan usaha koperasi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Seksi Fasilitasi Usaha mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan usaha Koperasi; 3) Menyusun rencana program

dan / atau kegiatan Fasilitasi Usaha

Koperasi; 4) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Usaha Koperasi; 5) Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Fasilitasi usaha Koperasi; 6) Melaksanakan Bimbingan Usaha Koperasi; 7) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan usaha Koperasi; 8) Melaksanakan pemasyarakatan / sosialisasi dan pengembangan kemitraan usaha koperasi; 9) Melaksanakan upaya dalam rangka pengembangan usaha koperasi; 10) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi usaha koperasi; 11) Melakukan penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi; 12) Menyiapkan

data

sebagai

bahan

kegiatan

dalam

rangka

meningkatkan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun


11

nasional; 13) Melakukan peningkatan akses pasar bagi koperasi; 14) Menyiapkan data dalam rangka pengendalian dan pemantauan Usaha Koperasi; 15) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Fasilitasi Usaha Koperasi; 16) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksnaan tugas pada seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 4). Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bimbingan

teknis,

pengelolaan,

pengawasan,

memiliki tugas melaksanakan dan

pengendalian

pembinaan

permodalan, pembinaan manajemen UKM serta pelaksanaan tugas peningkatan SDM UKM dan pengembangan jaringan usaha. Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, antara lain : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pemberdayaan

UKM

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas; 2. Penyusunan program / kegiatan di bidang Pemberdayaan UKM; 3. Fasilitasi Pembinaan Pengembangan modal dan usaha UKM; 4. Fasilitasi bantuan modal, dan sarana usaha UKM; 5. Melaksanakan bimbingan / penyuluhan pengembangan modal dan usaha UKM; 6. Pengembangan Kerja sama permodalan dan pengelolaan usaha UKM dalam rangka kemitraan; 7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan permodalan usha kecil dan menengah, kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran; 8. Fasilitasi pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan dana bergulir bagi UKM serta pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; 9. Pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Usaha dan Permodalan UKM; 10. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan UKM; 11. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Pemberdayaan UKM;


12

12. Pembinaan,

pengendalian

dan

pelaporan

kinerja

di

bidang

pemberdayaan UKM; 13. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengembangan; 14. Pengkoordinasian pengembangan Bisnis Development Services (BDS); 15. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan UKM baik lokal, regional, nasional dan internasional; 16. Pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasama jaringan usaha; 17. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan bisnis serta unggulan menjadi klaster bisnis; 18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan UKM; 19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 1. Seksi Pengembangan Modal UKM Seksi

Pengembangan

Modal

UKM

dipimpin

oleh

seorang

kepala

seksi

Pengembangan Modal UKM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan UKM. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Modal bertugas : 1) Menyiapkan dan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Penguatan Permodalan UKM; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dn pembinaan permodalan usaha kecil menengah; 3) Menyusun rencana program dan / atau kegiatan permodalan usaha kecil menengah; 4) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norm, standar, prosedur dan kriteria permodalan usaha kecil menengah; 5) Melakukan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha melalui penyediaan / pendanaan sumber dana, tata cara dan penumbuhan kebutuhan dana; 6) Memfasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM yang meliputi kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dri jenis pembiayaan lain;


13

7) Penyiapan bahan bantuan modal UKM; 8) Penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi Permodalan UKM; 9) Melaksanakan Sosialisasi kebijakan permodalan penyaluran dana bergulir bagi UKM; 10) Melaksanakan

bimbingan

teknis

pembukuan

dan

administrasi

pengelolaan keuangan UKM; 11) Melaksanakan

seleksi,

koordinasi

dan

evaluasi

pengendalian

pelaksanaan dana bergulir bagi UKM serta menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; 12) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Penguatan permodalan UKM; 13) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Permodalan UKM; 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan UKM sesuai bidang tugasnya. 2. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UKM Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UKM dipimpin oleh

Kepala Seksi

Peningkatan Kualitas UKM yang dlam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Peningkatan Kualitas UKM; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Peningkatan Kualitas UKM; 3) Menyusun rencana program dan atau / kegiatan Peningkatan Kualitas UKM; 4) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Peningkatan kualitas UKM; 5) Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas UKM; 6) Fasilitasi sarana prasarana dalam rangka peningkatan usaha UKM; 7) Melaksanakan pemasyarakatan dan pengembangan kemitraan usaha UKM; 8) Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar UKM atau badan usaha lain; 9) Fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan magang serta kemitraan


14

UKM; 10) Melaksanakan

pembinaan,

Sosialisasi,

monitoring,dan

evaluasi

pengembangan sistem informasi usaha UKM; 11) Menyiapkan data sebagai bahan kegiatan meningkatkan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional; 12) Menyiapkan

data

debagai

bahan

koordinasi

dalam

rangka

penumbuhan wirausaha baru; 13) Menyiapkan data sebagai bahan pengembangan bisnis sentra unggulan menjadi klaster bisnis; 14) Melakukan pengembangan Bisnis Development Services (BDS); 15) Menyiapkan

data

sebagai

bahan

pembinaan

dalam

rangka

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi di bidang produksi, pemasaran dan teknologi; 16) Pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan UMKM baik lokal, regional dan internasional; 17) Pelaksanaan fasilitasi pendampingan usaha dan mengembangkan kerjasama usaha antar UKM; 18) Menyiapkan data dalam rangka pengendalian dan pemantauan Usaha UKM 19) Melaukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Peningkatan Kualitas UKM; 20) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi Peningkatan Kualitas UKM; 21)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UKM sesuai bidang tugasnya. C. Analisis Perkembangan Strategik 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah; 3). Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar; 4). Jumlah personil dari segi kualitas SDM sudah memadai namun dari segi kuantitas masih kurang mencukupi; 5). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Bidang cukup memadai;


15

6). Suasana kerja dan lingkungan cukup kondusif; 7). Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang dan sekretariat dengan pimpinan serta lintas SKPD yang harmonis; 8). Adanya sasaran binaan koperasi dan usaha kecil menengah. b. Kelemahan 1). Heterogenitas tingkat profesionalisme aparat pembina koperasi dan usaha kecil menengah; 2). Penerapan sanksi yang ”sangat lemah” bagi personil yang melanggar aturan; 3). Masih ada ”intervensi kepentingan” yang mempengaruhi pelaksanaan program; 4). Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat. 5). Lemahnya pemahaman terhadap implementasi program dan kegiatan. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1). Potensi KUKM yang signifikan sebagai pendukung perekonomian Kota Blitar. 2). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya; 3). Terjalinnya ”networking” yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar; 4). Masyarakat

Kota

Blitar

yang

semakin

”kritis”

untuk

mengikuti

perkembangan pembangunan Kota Blitar; 5). Adanya dukungan program pembangunan dari Pemerintah Propinsi yang tersinkronisasi dengan program daerah. 6). Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan ” daerah; 7). Adanya

Dekopinda, PKPRI, Forum komunikasi koperasi dan

paguyuban UKM. b. Ancaman 1). Tidak meratanya respon koperasi dan usaha kecil menengah terhadap program inovatif; 2). Menjamurnya ”asal LSM ” yang mulai masuk ranah birokratis daripada


16

memihak kepentingan masyarakat; 3). Adanya Psido Koperasi, gadai gelap dan Rentenir ; 4). Perkembangan perkoperasian yang sangat pesat tidak diimbangi dengan perkembangan kompetensi aparatur ; 5). Adanya tuntutan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 6). Masih terdapat koperasi dan usaha kecil menengah yang kurang memiliki semangat daya saing dan kewirausahaan. 3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Pemerintah Kota Blitar tidak bisa lepas dari kondisi saat ini yang berlangsung di Kota Blitar dan juga isu-isu regional, nasional dan global yang sedang menghangat seperti isu pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada Millenium Development Goals (MDGs). Dengan isu tersebut tentunya Pemerintah Kota Blitar harus memiliki target dan komitmen yang tinggi untuk turut serta meminimalkan jumlah angka kemiskinan di Kota Blitar. Dalam masa krisis, usaha kecil menengah telah memperlihatkan ketangguhannya dalam menghadapi gejolak ekonomi makro. Skala usaha tersebut bahkan mampu tumbuh dengan tingkat yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ke depan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan kepada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. Pembangunan di sektor koperasi dan usaha kecil menengah memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan sosial penduduk Kota Blitar. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Blitar adalah melalui peningkatan pendapatan income percapita penduduk antara lain mulai dari penciptaan

lapangan

pengembangan

kerja

usaha,

baru,

perluasan

pembinaan

kesempatan

ketrampilan

sampai

kerja,

kemudahan

dengan

penguatan

permodalan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan komitmen, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar diarahkan untuk mewujudkan program Pemerintah Kota Blitar


17

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2012-2015.


18

D. Sistematika Laporan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, analisis perkembangan startejik, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, dijelaskan mengenai visi misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar serta rencana stratejik dan perjanjian kerja. BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana. Penyelenggaraan kegiatan pokok perumusan kebijakan kepala daerah dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

administrasi,

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah sehingga terwujud koordinasi dan sinkronisasi perumusan

kebijakan

daerah

bidang

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan menuju manajemen pemerintahan modern pada tahun 2015. A. Visi dan Misi 1. Visi Pada hakekatnya membuat visi organisasi merupakan upaya untuk menggali cita-cita bersama tentang masa depan yang hendak dicapai sebagai wujud komitmen bersama dari pemilik organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi yang mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi yang bersangkutan. Dengan kata lain visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan (visioner) yang diinginkan. Berangkat dari pemikiran dimaksud, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2011-2015 merumuskan dan menetapkan visi:

”Mewujudkan

Koperasi

dan

UMKM

Yang

Berkualitas

dan

Kompetensi Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan” 2. Misi LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

20

Berbasis

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian Visi dapat terwujud apabila mempunyai Misi yang jelas sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan nilai lingkungan strategis serta perubahan paradigma pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar merumuskan pernyataan misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kelembagaan dan SDM koperasi

melalui penerapan

standar kompetensi kerja ; b. Meningkatkan daya saing UMKM

Hal yang berkaitan erat dengan visi dan misi adalah Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi serta hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai misi sebagaimana yang diharapkan dalam waktu 1 s.d. 5 tahun antara lain bertujuan sebagai berikut : a. Meningkatnya Kualitas Koperasi yang berdaya saing; b. Meningkatkan Kontribusi UKM/UMKM terhadap PDRB.

3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi serta merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan arah pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

21

Dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM telah ditetapkan menjadi dua tujuan dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut :

TABEL 1 MISI DAN PENJABARAN TUJUAN

No.

Misi

Tujuan

1.

Meningkatkan Kelembagaan dan SDM koperasi melalui penerapan standar kompetensi kerja

2.

Meningkatkan Saing UMKM

Sasaran

Meningkatnya 1. Meningkatnya kualitas Kualitas kelembagaan Koperasi Yang koperasi. Berdaya Saing 2. Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

Daya Meningkatkan 3. Meningkatnya Kontribusi Wirausaha Baru dan UKM/UMKM Omset UMKM terhadap PDRB 4. Meningkatkan Kualitas Produk UMKM binaan yang terstandar

B. Perjanjian Kinerja

Dalam LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Daerah tahun 2015 ini disampaikan dua dokumen yang merupakan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2015 agar dapat dijadikan acuan penilaian keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perjanjian kinerja tersebut berupa Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 2015.

1. Penetapan Perjanjian Kinerja Pada setiap awal tahun ditetapkan suatu target sebagai acuan dan pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat fokus untuk mencapai kondisi yang diinginkan selama satu tahun sekaligus sebagai bahan evaluasi capaian akhir tahun. Kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar pada tahun 2015 dan program-program untuk mewujudkannya, serta telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota Blitar terdokumen dalam Penetapan Kinerja Th 2015 sebagai berikut : LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

22

Tabel 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 No 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kualitas

Prosentase

Kelembagaan Koperasi

Pengelola

TARGET

14 %

Koperasi yang kompeten Prosentase Koperasi Aktif

2%

yang sehat 2

Meningkatnya Kualitas Usaha

Pertumbuhan

Koperasi

volume usaha

3%

koperasi Prosentase LKM yang berbadan

1%

hukum 3

4


Prosentase

Koperasi yang berdaya saing

Koperasi Sehat

Meningkatnya Kontribusi

Prosentase

UKM/UMKM terhadap PDRB

Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Penetapan Kinerja Tahun 2015


23

10 %

0,10 %

2. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 No 1.

Tujuan Meningkatnya Kualitas Koperasi yang berdaya saing

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program 1. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi

Kegiatan 1.

2.

3.

Meningkatnya 2. Peningkatan Kualitas Usaha Kualitas Koperasi Kelembagaan Koperasi

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

2.

Meningkatnya Kontribusi UKM/UMKM terhadap PDRB

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Meningkatnya 8. Program Wirausaha Baru Pengembangan dan omset Kewirausahaan UMKM dan keunggulan kompetitif UMKM 5. Pengembangan Meningkatnya Sistem Kualitas Produk Pendukung bagi UMKM binaan UMKM yang terstandart


24

Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Pembinaan Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

4. Sosialisasi dukungna informasi penyediaan permodalan 5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

6. Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

7. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

7. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

8.

Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

9.

Fasilitasi Penyaluran Dana bergulir bagi UMKM

10.

Pembinaan

Kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku IHT di bidang UKM

6. Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Koperasi dan UKM)

11.

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penganggur an di bidang UKM

Dengan adanya Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2015 yang akan dibahas pada bab Akuntabilitas Kinerja.


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum bidang-bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

yang diwujudkan dalam keberhasilan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pad a tahun 2015 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja baik makro maupun mikro yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan evaluasi

kinerja

dan

metode

pembandingan

capaian

metode sasaran.

Pembandingan dilakukan dengan menggunakan formulir rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan

yang

terjadi

dalam

organisasi

dalam

pelaksanaan suatu kegiatan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan

antara

rencana

kinerja

(performance

plan)

yang

diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh

mana

pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun

demikian, sangat disadari bahwa

metode yang

digunakan

tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil. Kondisi inilah yang belum sepenuhnya dapat disajikan pada LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 201 5 ini. Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator out-put, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-program yang dilakukan oleh masing-masing bidang LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

26

tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat ( outcome). Laporan

Akuntabilitas

Menengah

Daerah

Kinerja Kota

Dinas

Blitar

Koperasi

dimaksud

dan

Usaha

merupakan

Kecil bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

pada

tahun

anggaran

sebesar Rp. 4.856.631.155,35

2015

dari dana

yang terdiri dari

APBD Kota Blitar

anggaran untuk belanja

langsung sebesar Rp. 3.332.927.356,00 dan anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.523.703.799,35 serta target pendapatan sebesar Rp. 248.188.900,00 Pada Bab ini akan diuraikan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar , serta analisis akuntabilitas dan hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja, permasalahan terkait diikuti dengan strategi pemecahan masalah tersebut. A. Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja kegiatan merupakan proses berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan

dan atau kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing bidang di sekretariat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sebagaimana rumusan Tabel 3.1 berikut :


27

TABEL 3.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

PROSENTASE CAPAIAN

Meningkatnya Prosentase kualitas Jumlah kelembagaan Koperasi Aktif koperasi

75 %

76 %

101,3 %

Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

15 %

16 %

106,7 %

Meningkatnya Prosentase Kualitas Koperasi Sehat Koperasi yang berdaya saing

10 %

16 %

160 %


0,1 %

0,16 %

160 %

III.B

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Prosentase Tingkat Pengembalian Permodalan

Prosentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Capaian Kinerja Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut : Tabel 3.2 NO

NILAI

1

85 s/d 100

Baik

KATEGORI II Sangat Baik

2

70 > X < 85

Sedang

Baik

Berhasil

3

55 > X < 70

Kurang

Sedang

Cukup Berhasil

4

0 > X < 55

Sangat Kurang

Kurang Baik

Kurang berhasil

I


28

III Sangat Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari atau sama dengan 0% termasuk pada angka capaian kinerja sasaran 0. Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 6 indikator, pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sebagai berikut : Tabel 3.3 Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Sangat Berhasil

2

2

Berhasil

1

3

Cukup Berhasil

-

4

Tidak Berhasil

1

Jumlah Secara

umum,

4

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

2012-2015

Dinas

Koperasidan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar telah menetapkan 4 (Empat) sasaran yang menjadi tanggung jawab organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015 No.

1.

Sasaran

Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian

0-<55

55-<70

70- <85


85-<100

Sangat 2

100

2

85,55

2

82,5

Berhasil

Kelembagaan Koperasi 2.


Usaha

Sangat Berhasil

Koperasi 3.

Meningkatnya Wirausaha baru dan

Berhasil

omset

UMKM LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

29

4.

Meningkatnya

Kurang

Kualitas

Produk

UMKM

binaan

1

43,33

Berhasil

yang terstandar

Angka Capaian RataRata Indikator Sasaran

77,85

Berhasil

III.C Evaluasi Kinerja  Sasaran 1 “ Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi “ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan (2) dua indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat Sangat Berhasil. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut sebagai berikut : 1. Tercapainya Prosentase pengelola koperasi yang berkompeten dengan angka capaian kinerja 100,00 % 2. Tercapainya prosentase koperasi aktif yang sehat dengan angka capaian kinerja sebesar 100,00 %. Tabel Keragaan Posisi Per 31 Desember 2015 No. 1.

URAIAN

Per Desember 2015

Jumlah Koperasi

315

a. Aktif

239

b. Tidak Aktif

75

c. Koperasi Baru

1

2.

Anggota

22.643

3.

RAT

4.

Manager

60

5.

Karyawan

667

6.

Audit

117

117

a. Eksternal

-

b. Internal

117

7.

Modal Sendiri (Rp.000,-)

90.819.316

8.

Modal Luar

(Rp.000,-)

87.896.091

9.

Asset

(Rp.000,-)

180.910.917

10.

Volume Usaha (Rp.000,-)

162.794.221

11.

SHU

(Rp.000,-)


7.101.373

30

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan dengan terlaksananya empat (4) kegiatan sebagai berikut : 1.

Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian

2.

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

3.

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

4.

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

Tidak ditemukan masalah atau kendala dalam pelaksanaannya.  Sasaran 2 “ Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi “ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi dengan (2) dua indikator sasaran menunjukkan bahwa rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 85,55 % dengan predikat sangat berhasil. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah : 1. Prosentase

tingkat

pengembalian

permodalan

dengan

angka

capaian kinerja 72,5 % 2. Prosentase LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berbadan hukum dengan capaian kinerja 98,6 % Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat dijelaskan dengan terlaksananya (3) tuga kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 2. Sosilaisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 3. Pengembangan sarana pemasaran Produk UMKM Hambatan/ masalah : 1. Kurangnya

kedisiplinan

para

peminjam

dana

bergulir

untuk

mengembalikan sesuai perjanjian. 2. Masyarakat para penunggak pinjaman permodalan dana bergulir perlu ditingkatkan kemampuan usahanya sehingga cepat dapat mengembalikan pinjaman modal ke Rekening Dana Bergulir Strategi kebijakan / upaya pemecahan masalah : 1) Fasilitasi Permodalan untuk koperasi LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

31

2) Fasilitasi Jejaring kerja untuk produk usaha koperasi dan umkm anggota koperasi 3) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan hukum koperasi 4) Ketersediaan database yang akurat 5) Pembinaan usaha koperasi

Sasaran 3 “ Meningkatnya Wirausaha baru dan Omset UMKM “ Hasil evaluasi

capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan

Wirausaha baru dan Omset UMKM

dengan

(2) dua indikator sasaran

menunjukkan angka rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 82,5 % dengan kategori berhasil. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah : 1. tercapainya prosentase pertumbuhan wirausaha baru dengan capaian kinerja sasaran sebesar 150 % 2. tercapainya prosentase pertumbuhan omset umkm yang dibina dengan capaian sasaran kinerja sebesar 25 %. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat dijelaskan dengan terlaksananya (5)

lima kegiatan sebagai berikut :

1) Fasilitasi pengembangan sarana Promosi Hasil Produksi 2) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM 3) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau di bidang koperasi dan UKM 4) Fasilitasi Penyaluran dana bergulir bagi umkm Hambatan/ kendala yang dihadapi : 1) Ketersediaan data yang kurang lengkap dari sisi Intern sehingga penilaian akuntabilitas kinerja masih menggunakan data given dari BPS yang seperti biasanya data belum up to date ketika laporan akuntabilitas harus disajikan sehingga menggunakan data tahun lalu. 2) Perlu adanya sinkronisasi peserta pelatihan ketrampilan dengan data base UKM/UMKM yang benar – benar potensial sehingga kegiatan pelatihan ketrampilan bisa tepat sasaran tidak overlapping dengan skpd lain, tidak LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

32

hanya sekedar obyek pelengkap

padahal masih banyak peserta yang

benar-benar portensial yang perlu difasilitasi pelatihan. 3) Untuk Peningkatan omset UMKM

perlu lebih fokus dan intensif dlam

pembinaan dan pemberdayaan UMKM terutama umkm yang terfasilitasi akses pemasarannya, terfasilitasi akses permodalannya serta umkm yang terfasilitasi alat produksi sehingga capaian kinerja lebih baik.

Strategi kebijakan / upaya pemecahan masalah : 1) Koordinasi

lebih

intensif

dengan

petugas

pendata

updating

data

UKM/UMKM dan LKM di seluruh Kota Blitar agar mengisi kolom yang sudah tersedia dan sesuai kondisi riil yang ada di lapangan sehingga menghasilkan data yang valid, akurat dan kredibel, hasil akhirnya berupa ketersediaan data base yang valid dan akurat; 2) Untuk

Kegiatan

Pelatihan

Bidang

pengampu

terkait

sebaiknya

menggunakan data base yang sudah ada sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih sesuai dengan indikator kinerja nya dapat tercapai sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan; 3) Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan omset UMKM sebaiknya untuk kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi akses baik akses permodalan akses pemasaran akses alat produksi untuk UMKM untuk lebih dicermati sehingga progres omset UMKM binaan dapat naik secara signifikan. Sasaran 4 “ Meningkatnya Kualitas produk UMKM binaan yang terstandar “ Hasil evaluasi capaian kinerja UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM yang terstandarisasi dengan (1) satu indikator sasaran menunjukkan rata-rata angka capaian kinerja 43,33 % dengan kategori kurang berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat dijelaskan dengan terlaksananya (1) satu kegiatan sebagai berikut : 1) Penguatan Ekonomi masyarakat

di Lingkungan industri hasil

tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang koperasi dan UKM dengan angka capaian kinerja sebesar 43,33 %. Hambatan/ kendala yang dihadapi :


33

1) Dari kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di breakdown ke dalam beberapa sub kegiatan yang meliputi hibah alat produksi dari

(5) lima jenis alat produksi terdapat tiga alat

produksi yang hasil produksinya belum ada standarisasinya seperti : a) Alat pembuat sangkar burung hasil produksi berupa sangkar burung b) Alat penggorengan hasil produksinya makanan gorengan c) Alat pembuat bakso/cilot hasil produksinya makanan bakso sama cilot Sedangkan dua alat produksi yang lain yaitu Oven kue sama Spiner hasil produksinya makanan dalam kemasan yang tentunya sudah seharusnya terdapat label PIRT setidak-tidaknya. 2) Kedepan untuk kelompok masyarakat yang mengajukan proposal fasilitasi alat produksi melampirkan standarisasi produk terkait sehingga menguntungkan konsumen pemakai dan akan meningkatkan Kualitas Produk UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM yang berstandarisasi. Strategi Kebijakan /Pemecahan Masalah : 1) Peningkatan Kelembagaan Usaha Kecil Menengah 2) Fasilitasi Modal Dana Bergulir bagi UMKM 3) Fasilitasi Akses Pelatihan Ketrampilan Masyarakat pelaku UMKM 4) Pengkajian Dampak Kebijakan Nasional 5) Penguatan Basis data UKM/UMKM 6) Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui hibah modal usaha dan hibah Alat Produksi


34

III.D Pengelolaan Keuangan Pada sisi pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 28,12 % sedangkan realisasi belanja mencapai 93,24 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2015 Anggaran (Rp)

Uraian PENDAPATAN DAERAH Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi

Realisasi Rp.

%

248.188.900,00

69.789.944,00

28,12

248.188.900,00

69.789.944,00

28,12

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.523.703.799,35

1.484.983.432,00

97,46

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM

3.332.927.356,00

3.043.342.996,00

91,31

370.921.675,00

365.146.337,00

98,44

2.970.000,00

2.970.000,00

100,00

51.600.000,00

47.187.639,00

91,45

25.331.000,00

24.873.950,00

98,19

29.057.250,00

28.649.250,00

98,59

7.389.275,00

7.389.275,00

100,00

15.646.650,00

15.646.650,00

100,00

5.320.000,00

5.310.000,00

99,81

13.235.000,00

13.102.500,00

98,99

220.372.500,00

220.017.073,00

99,84

295.349.551,00

288.817.399,00

97,79

3.750.000,00

3.750.000,00

100,00

114.478.911,00

111.755.750,00

97,62

86.805.740,00

84.646.000,00

97,51

77.026.900,00

75.683.649,00

98,26

13.288.000,00

12.982.000,00

97,70

48.071.850,00

47.971.850,00

99,71

40.998.700,00

40.925.700,00

99,82

7.073.150,00

7.046.150,00

99,61

49.549.900,00

49.539.900,00

99,98

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH


35

USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan Pada event Daerah dan Hari Besar Nasional PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang koperasi dan UKM Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah JUMLAH BELANJA


49.549.900,00

49.539.900,00

99,98

179.918.100,00

179.901.200,00

99,99

87.682.850,00

87.679.850,00

99,99

92.235.250,00

92.221.350,00

99,98

634.023.050,00

455.416.930,00

71,83

332.213.850,00

159.248.280,00

47,93

6.462.550,00

4.367.550,00

67,58

191.086.800,00

190.398.800,00

99,64

104.259.850,00

101.402.300,00

97,26

622.532.680,00

554.890.380,00

89,13

164.271.600,00

161.561.550,00

98,35

91.691.700,00

91.691.700,00

100,00

240.955.450,00

178.430.700,00

74,05

125.613.930,00

123.206.430,00

98,08

49.775.000,00

49.775.000,00

100,00

49.775.000,00

45.775.000,00

100,00

1.082.785.550,00

1.051.884.000,00

97,15

576.816.250,00

545.980.450,00

94,65

505.969.300,00

505.903.550,00

99,99

4.856.631.155,35

4.528.326.428,00

93,24

36

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Tabel 4 Standar Pengukuran Kinerja dengan Skala Ordinal NO

NILAI

PREDIKAT

1

85 s/d 100

Sangat Berhasil

2

70 > X < 85

Berhasil

3

55 > X < 70

Cukup Berhasil

4

0 > X < 55

Kurang berhasil

Berdasarkan skala di atas, nilai kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar selama tahun 2015 dapat dicermati 

dalam Tabel Analisa Akuntabilitas Cyapaian Kinerja terlampir

Capaian sasaran strategis mencapai 77,85 % masuk dalam kategori berhasil.



Realisasi belanja mencapai 93,24% masuk dalam kategori sangat berhasil.



Realisasi pendapatan mencapai 28,12 % masuk dalam kategori kurang berhasil. Analisis akuntablitas kinerja merupakan langkah untuk menginterpretasikan

lebih lanjut hasil pengukuran dari evaluasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam pencapaian visi organisasi. Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pencapaian

realisasi, keberhasilan, kegagalan,

hambatan / kendala dan

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan misi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil agar pelaksanaan / di masa mendatang lebih baik lagi. Selain itu ada beberapa faktor yang merupakan mempengaruhi capaian kinerja dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong : LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

37

a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar yang telah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; b. Mekanisme kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja daripada pembangunan sektoral; c. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari gerakan koperasi dan masyarakat dalam usaha melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UKM sehingga peningkatan pencapaian kinerja dapat terwujud; d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sistem akurasi data koperasi dan UKM sebagai sasaran pencapaian kinerja sehingga program-program pemberdayaan koperasi dan UKM dapat terlaksana dengan baik;. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan penelitian serta pengkajian; b. Masih rendahnya kemampuan SDM para pelaku usaha KUKM di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah; c.

Sektor usaha

yang

saat

ini

menunjukkan

berdampak pada pendapatan para menengah

kelesuan

sehingga

pedagang / pengusaha kecil

menjadi berkurang sehingga mengalami kesulitan dalam

pengembalian pinjaman modal dana bergulir; d. Terbatasnya akses UKM terhadap sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, serta informasi pasar; e. Terbatasnya jenis komoditi unggulan sehingga apabila produk tersebut juga

diproduksi

oleh

daerah

lain maka produk tersebut menjadi

tidak kompetitif; f. Kurangnya kesadaran dari penerima pinjaman modal dana bergulir untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana MOU yang telah disepakati bersama, sehingga menambah jumlah tunggakan yang mengakibatkan capaian atas terget pendapatan kurang berhasil. Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

38

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil dalam operasionalisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun dalam capaian pendapatan perlu penanganan lebih serius karena masuk dalam kategori kurang berhasil. Di masa mendatang keduanya harus mendapatkan perhatian yang ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar ke depan maka perlu langkah-langkah strategis berikut ini : a. Adanya perubahan produk perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di daerah, maka secara proaktif masing-masing bidang yang membidangi urusan tersebut akan melakukan koordinasi secara periodik dan berkesinambungan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar. Disamping aktif mengikuti perkembangan yang terjadi antara lain seperti dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat, rapat koordinasi dan sejenisnya yang difasilitasi oleh pemerintah. b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan jumlah pelaku ekonomi yang terbesar dan tersebar sehingga pembangunan ekonomi ke depan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan kepada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui penumbuhan

dan

pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UKM dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. c.

Berdasarkan aktifitas usahanya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan KUKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,

sehingga mampu

menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakan sektor riil, dan secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan

pembangunan

berkesinambungan.


39

ekonomi

yang

berkualitas

dan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LAKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good

Governance.

Di

lain

pihak,

LAKIP

juga

merupakan

media

pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2015 dapat dikatakan berhasil namun pada capaian target penadapatan berkategori kurang berhasil. Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar di antaranya : a. Heterogenitas tingkat profesionalisme Aparat Pembina Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b. Lemahnya pemahaman terhadap implementasi program dan kegiatan; c. Tidak meratanya respon koperasi dan usaha kecil menengah terhadap program inovatif; d. Masih terdapat Koperasi dan usaha kecil menengah yang kurang memiliki semangat daya saing dan kewirausahaan; e. Kurangnya kesadaran dari penerima pinjaman modal dana bergulir untuk memenuhi kewajibannya

sebagaimana MOU yang telah disepakati

bersama. f. Peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola potensi pendapatan serta peningkatan intensitas penarikan pinjaman modal dana bergulir. g. Peran Stakeholder dalam pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah belum terakomodasi. LAKIP 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

40

B. Saran Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah : a. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; b. Memperkuat

kelembagaan

melalui

penerapan

prinsip-prinsip

tata

kepemerintahan yang baik (good governance); c. Memperluas

basis

dan

kesempatan

berusaha

serta

menumbuh

kembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja; d. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 29 Pebruari 2016 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR

Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Muda NIP. 19590811 198603 1 017


41

LAMPIRAN SK REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2011-2015 NOMOR : 188/ /410.104/2014 TANGGAL : 14 OKTOBER 2014

REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015 RPJMD KOTA BLITAR MISI

1

TUJUAN

SASARAN

2 3 7.MENINGKATK AN KUALITAS SISTEM MEMANTAPKAN PEREKONOMIA PELAKSANAAN N KERAKYATAN Meningkatnya Usaha PEREKONOMIA N DAERAH Ekonomi YANG BERBASIS Kerakyatan KERAKYATAN DAN PENANGGULAN GAN KEMISKINAN

RENCANA STRATEGIS TUJUAN

4

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN

5

CARA MENCAPAI TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN

Target 2011

6

7

8

9

Target 2012

10

Target 2013

Target 2014

Target 2015

11

12

13

14

MISI- 1 Meningkatkan Kelembagaan dan SDM Koperasi melalui Penerapan Standart Kompetensi Kerja 1. Meningkatkan Kualitas Koperasi yang berdaya saing

Prosentase koperasi aktif yang berkualitas

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Catatan : Termasuk didalamnya Kapasitas SDM

Target th. 2015 10%


% Pengelola koperasi yg berkompeten

[(jumlah koperasi sehat )/(Jumlah Koperasi)] x 100%

Prosentase Koperasi Aktif yang Sehat

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.25

[(Jumlah koperasi aktif yg RAT th n /Jumlah Koperasi aktif th n1)x100%]

2

2

2

2

2

2

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

[(Jumlah Anggota Koperasi th nth n-1)/jumlah anggota koperasi th n-1) x 100%

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

Prosentase Pertumbuhan volume usaha koperasi

(Δ volume usaha koperasi th. n / volume usaha koperasi th. n-1) x 100%

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

% LKM yang berbadan hukum koperasi

(Jumlah LKM Berbadan hukum thn n /Total Jumlah LKM th n-1) x 100 %

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.12

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM

15

16

1.Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.Peningkatan Kualitas SDM Koperasi


Fasilitasi permodalan untuk koperasi

Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Kualitas Jumlah Kelembagaan pelaksanaan promosi, pameran, Koperasi studi banding Prosentase Tingkat pengembalian permodalan

[(Jumlah Pengembalian s.d th n / Jumlah Pinjaman s.d Th n -1) x 100 %]

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.08

Fasilitasi informasi permodalan koperasi


KEGIATAN 17 1. Sosialisasi Prinsipprinsip Pemahaman Perkoperasian

INDIKATOR KEGIATAN 18 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan manajemen perkoperasian

Terlaksananya 2. Penyebaran Modelmotivasi kerja bagi model Pola Pengembangan Koperasi perangkat organisasi

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Target 2015

19

20

21

22

23

10%

11%

12%

13%

14%

24 10

5

2

2

2

2

2

2

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

40

Rasio Koperasi yang 3.Fasilitasi modal bergulir difasilitasi bagi koperasi penyaluran modal bergulir koperasi

10

10

10

10

10

10

4.Fasilitasi Kelembagaan, Prosentase LKM usaha dan Pengelolaan yang mengajukan Koperasi badan hukum koperasi dibanding total LKM Terlaksananya 5. Peningkatan dan jejaring kerja dan pengembangan jaringan pameran produk kerjasama usaha umkm anggota koperasi koperasi

1%

1%

%

1%

1%

2

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

2

Terlaksananya Bimtek Perkoperasian

3

3

3

3

3

3

6. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Pengawasan Peningkatan pengelolaan usaha Kualitas koperasi Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi

Fasilitasi dan penyediaan kemudahan formalisasi badan hukum koperasi

Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

14. Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

Prosentase pertumbuhan Koperasi baru/Eksis

1

1

1

1

1

1

Ketersediaan database yang akurat

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

9. Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UKM

Terlaksananya updating data UKM/UMKM updating data Koperasi dan Terlaksananya

40

40

40

40

40

40

16. Rintisan penerapan teknologi sederhana / bimbingan teknis manajemen modern pada manajemen jenis usaha koperasi peningkatan usaha koperasi

1

1

1

1

1

1

17.Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Terlaksananya penyuluhan kesadaran perkoperasian

1

1

1

1

1

1

17.Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fasilitasi informasi permodalan koperasi

16


Peningkatan Pengawasan pengelolaan usaha kualitas kelembagaan koperasi koperasi Ketersediaan data base yang akurat

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

17

Terlaksananya penyuluhan kesadaran perkoperasian

18

19

20

21

22

23

24

18.Sosialisasi dukungan jumlah koperasi informasi penyediaan yang memanfaatkan permodalan informasi modal koperasi

10

10

10

10

10

10

19.Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Kinerja Koperasi Kinerja UMKM

10

10

10

10

10

10

20. Perencanaan Koordinasi dan pengembangan UKM

Terlaksananya updating data UKM/UMKM; Updating data Koperasi dan terlaksananya publikasi

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

MISI- 2 Meningkatkan Daya Saing UMKM

1. Meningkatnya Kontribusi ukm/umkm terhadap PDRB

Prosentase Kontribusi Meningkatnya UMKM terhadap PDRB Wirausaha baru dan omset UMKM

%Pertumbuhan Wirausaha Baru

Meningkatnya kualitas produk UMKM binaan yang terstandart

1.Prosentase pertumbuhan wirausahabaru % pertumbuhan omset UMKM yang dibina

Jumlah produk UMKM binaa terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM /ISO,dll) Jumlah pelaku UMKM binaan yang memiliki sertifikat HAKI (Merk dagang)

[(Jumlah UKM th n -Jumlah UKM th n-1)/(Jumlah UKMth n1)]

Jumlah UKM yang terstandarisasi Keterangan : Label ada Tanggal Kadaluwarsa; Kemasan tidak cacat; Produk Jumlah UMKM binaan yang telah bersertifikat

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0.0020 Pembinaan ukm/umkm

0.01%

-

-

-

9.Fasilitasi Terlaksananya Pengembangan Inkubator kegiatan inkubasi teknologi dan bisnis usaha dan bisnis

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 10.Fasilitasi Mikro Kecil Pengembangan Sarana Menengah Promosi Hasil Produksi

11.Penyelenggaraan Tumbuhnya jiwa Pelatihan Kewirausahaan entrepreneur pada warga masyarakat

10

-

50

50

50

50

50

50

Meningkatnya 12.Pelatihan manajemen pengembangan kewirausahaan dan pengelolaan keunggulan kompetitif koperasi/KUD koperasi dan umkm

2

2

2

2

2

2

Terlaksananya monitoring kegiatan dan laporan rutin

4

4

4

4

4

4

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Penciptaan iklim kelembagaan ukm UKM yang kondusif 2.Meningkatnya kualitas dan kinerja UKM/UMKM

Jumlah Umkm yang difasilitasi usaha

Pelaku UMKM UMKM pemula

Prosentase tingkat [(Jumlah Pengembalian/jumlah pengembalian pinjaman) x 100%] permodalan

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

Fasilitasi modal dana bergulir

Jumlah umkmyang 25.Fasilitasi kemudahan difasilitasi berbadan formalisasi badan usaha hukum ukm

Pengembangan 22.Fasilitasi penyaluran sistem pendukung dana bergulir bagi umkm bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.Fasilitasi pengembangan usaha dan pemasran produk umkm

Jumlah umkm yang difasilitasi pemasaran produknya

[(jumlah umkm yg difasilitasi akses pemasarannya th n/target umkm yang difasilitasi th n)x 100%]

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

Peningkatan jaringan pemasaran produk umkm

0.04

Fasilitasi akses pemasaran umkm

Pengembangan 23.Pengembangan sistem pendukung sarana pemasaran bagi Usaha Mikro produk umkm Kecil Menengah

Peningkatan Pengembalian pinjaman dana bergulir Jumlah umkm yg difasilitasi usaha

100

100

100

100

100

100

Peningkatan akses pemasaran produk umkm tingkat jawa timur

20

20

20

20

20

20

1

2

3

4

5

6

7

Peningkatan kinerja ukm/umkm

data base yang dihasilkan

3. Prosentase peningkatan Masyarakat Jumlah peserta UMKM/Wirausaha jumlah WUB (Wirausaha terdiri dari Pelaku pelatihan baru Baru) UMKM; umkm pemula

8

9

10

11

12

13

14

[(jumlah rekomendasi kajian yang dimanfaatkan/jumlah total dokumen kajian)x100%]

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Prosentase usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

1

1

1

1

1

1

(Jumlah WUB th n/Jumlah Peserta Pelatihan calon WUB Th n-1) x 100%

15

16

Pengkajian dampak Penciptaan iklim kebijakan nasional UKM yang kondusif

Penguatan basis data ukm/umkm

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002 Penguatan Ekonomi Penciptaan iklim Masyarakat melalui UKM yang hibah modal dan kondusif hibah uang

18

19

20

21

22

23

24

10

10

10

10

10

10

jumlah umkm binaan yang dimonitoring

200

200

200

200

200

200

Klasifikasi ukm/umkm sesuai kluster usahanya

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

Jumlah dokumen hasil kajian yang di rekomendasi

27.Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan 28. Pengembangan sistem pendukung kluster bisnis bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembinaan Penciptaan iklim Ketrampilan UMKM UKM yang melalui pelatihan kondusif

0.002

17

26.Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

21.Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku IHT bidang UKM

Terlaksananya pelatihan bagi ukm yang terdiri dari : 1. pelatihan handycraft; 2.Pelatihan Kuliner; 3.Pelatihan Kerajinan

22. Penguatan Ekonomi Jumlah UMKM yang Masyarakat di lingkungan terfasilitasi hibah industri Hasil Tembakau modal dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang UKM

200

200

200

200

200

1,500

1,500

1,500

Blitar, 14 Oktober 2014 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR

Drs.Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Muda

NIP.19590811 198603 1 017

200

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 VISI

:

MISI :

TUJUAN :

II. TUGAS III.FUNGSI

No. 1

MEWUJUDKAN KOPERASI DAN UMKM YANG BERKUALITAS DAN BERBASIS KOMPETENSI SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

1. Meningkatkan SDM koperasi melalui penerapan standar kompetensi kerja; 2. Meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan manajemen aplikatif 3. Mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berpegang tegus pada prinsip-prinsip koperasi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja sumberdaya aparatur 1. Meningkatkan profesionalisme SDM dan UMKM 2. Meningkatkan Skala Usaha Optimalisasi Pengelolaan Koperasi dan UMKM 3. Meningkatkan Kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM 4. Membangun Citra Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan yang baik : Menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Usaha Keci dan Menengah : 1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bdang Koperasi dan UKM 2. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan perijinan ; 3. Pelaksanaan kajian dan penerapan penetapan badan hukum koperasi ; 4. Pelaksanaan pembinaan dan penegembangan koperasi dan manajemen usaha kecil menengah 5. Peningkatan pendapatan asli daerah ; 6. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas Prosentase jumlah Koperasi Aktif kelembagaan koperasi

Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi 3 Meningkatnya Kualitas Koperasi yang berdaya saing 4 Meningkatnya Kontribusi UKM/UMKM terhadap PDRB 2

Indikator Kinerja Utama

Prosentase Tingkat Pengembalian Permodalan Prosentase Koperasi Sehat

Prosentase Kontribusi umkm terhadap PDRB

Formulasi Perhitungan

Target Kinerja

(Jumlah Koperasi aktif /Total Jumlah Koperasi )x 100%

75%

(Jumlah Pengembalian s.d th n/Jumlah Pinjaman s.d th.n-1) x 100 %

15%

(Jumlah Koperasi Sehat/Jumlah Koperasi) x 100% (Jumlah Kontribusi umkm per sektor/jumlah total PDRB) x 100%

10%

0.10%

Sumber Data Bidang Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Bidang Pemberdayaan UKM

Ket.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR

Drs.Ec.TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Muda NIP. 19590811 198603 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR No 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

INDIKATOR KINERJA Prosentase jumlah Koperasi Aktif

2


3

Meningkatnya Kualitas Koperasi yang berdaya saing


4


No 1 2 3

4

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program pembinaan lingkungan sosial (Bidang Koperasi dan UKM)

7

8 9

JUMLAH


TARGET 75.0% 15%

10%

0.10%

ANGGARAN 308,692,375

KET APBD

195,519,650

APBD

50,000,000

APBD

36,081,850

APBD

49,549,900

APBD

244,582,700

APBD

476,895,300

APBD

409,408,930

APBD

798,034,825

APBD

2,568,765,530

Blitar,

2 Pebruari 2015

WALIKOTA BLITAR


M.SAMANHUDI ANWAR, SH


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

Prosentase jumlah Koperasi Aktif

2


15%

3

Meningkatnya Kualitas Koperasi yang berdaya saing


4



0.10%

1

No PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

7

8

75.0%

10%

ANGGARAN 370,921,675

KET APBD

295,349,551

APBD

49,775,000

APBD

48,071,850

APBD

49,549,900

APBD

179,918,100

APBD

634,023,050

APBD

622,532,680

APBD

9

Program pembinaan lingkungan sosial (Bidang Koperasi dan UKM)

1,082,785,550

JUMLAH

3,332,927,356 Blitar,

APBD

28 September 2015

PJ. WALIKOTA BLITAR


SUPRIANTO, S.H, M.H.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents