BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pelakasanaan otonomi daerah, daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bersih dan bertanggung jawab good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah tingkat atas, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah memuat tugas – tugas otonomi (desentralisasi) tugas – tugas pembantuan (medenbewid), tugas – tugas dekosentrasi serta pelimpahan tugas kepada kecamatan, kelurahan dan desa. Penyelenggaraan tugas – tugas tersebut tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Untuk ini dituntut kepada SKPD untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Lembata merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Lembata yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kebudayaan dan pariwisata, berkewajiban untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Laporan ini selanjutnya digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan lebih lanjut, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.
B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) baru, yang dibentuk dengan PERDA NO. 3 Tahun 2008, sejalan
dengan amanat PP No. 38 Tahun 2007 dan PP NO. 41 Tahun 2007. Hadirnya SKPD ini merupakan sebuah harapan baru akan berkembangnya potensi budaya dan pariwisata di Kabupaten Lembata yang memiliki begitu banyak aset budaya dan wisata. Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan merupakan jabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1
Daerah (RPJMD), RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pola pembangunan bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan pembangunan yang telah dilakukan dan kondisi yang diinginkan serta akan dicapai dalam Agenda Pembangunan Daerah (Panca Program) ke 2 (dua) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Pengembangan Ekonomi Terpadu Pariwisata dan Budaya. Dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010, dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut : a.
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya lokal yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kemitraan (Pariwisata), Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
b. Pengembangan ekonomi lokal dengan keberpihakan pada pembangunan pertanian, infrastuktur dan energi dengan sasaran menyediakan infrastuktur pendukung pengembangan ekonomi pedesaan dan meningkatnya daya saing daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pariwisata. c.
Pemantapan Birokrasi dan Peningkatan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran tertatanya kembali berbagai regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dan
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Murah, Mudah, Cepat dan Berkepastian Hukum yang dilaksanakan melalui Program Penataan Peraturan Kepariwisatan.
2
BAB II RENCANA STRATEGIS SKPD A. VISI DAN MISI a. Visi Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Penetapan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati Lembata, yaitu “Terwujudnya masyarakat Lembata yang mandiri, maju, sejahtera lahir bathin secara adil dan merata serta berdaya saing pada tahun 2011. Berdasarkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata yang ingin dicapai adalah : “Kabupaten Lembata Sebagai Destinasi Wisata Budaya Bahari Berbasis Alam Yang Berwawasan Lingkungan Maju dan Sejahtera”
b. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka misi Disbudpar Kabupaten Lembata adalah : 1.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan budaya dan pariwisata;
2.
Mengembangkan system informasi dan promosi pariwisata;
3.
Mengembangkan system informasi dan promosi budaya.
4.
Meningkatkan profesionalisme birokrasi berbasis kinerja untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik di era baru pemerintahan.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN a. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Disbudpar Kabupaten Lembata harus menetapkan strategi yang tepat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, antara lain: 1. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Pendidikan S1 dan S2 dan Diklat pada Lembaga Perguruan Tinggi/Penyelenggara; 2. Meningkatkan profesionalisme aparat perencana dalam mengantisipasi dan menghadapi era demokratisasi dan globalisasi serta ; 3. Meningkatkan sistem ketatalaksanaan dan sinergisitas pegawai; 4.
Mengisi jabatan struktural dan fungsional yang lowong; 3
5. Pengembangan
sistem
pelaksanaan,
pemantauan,
pengawasan
dan
pertanggungjawaban kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata tepat waktu; 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan eksistensi Disbudpar sebagai institusi pengelolan, pengendali dan promosi kebudayaan dan pariwisata daerah. b. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pimpinan sebagai pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur dan masyarakat/stakeholders dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan organisasi. Sehubungan dengan itu, kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Disbudpar Kabupaten Lembata pada tahun 2009 – 2011 adalah : Kebijakan Internal : 1.
Peningkatan kualitas lingkungan internal;
2.
Pengembangan
data
dan
informasi
yang
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengembangan dan pemasaran kebudayaan dan pariwisata; 3.
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada bidang kebudayaan dan pariwisata daerah yang terpadu.
4.
Peningkatan koordinasi pengendlian, pengelolaan dan pengembangan pemasaran pariwisata dan budaya yang berdampak pada pembangunan Ekonomi Sosial budaya, prasarana wilayah.
Kebijakan Eksternal 1. Pengembangan kerjasama pembangunan yang terpadu bidang kebudayaan dan pariwisata; 2. Kebijakan pengembangan pemanfaatan ruang terpadu
C. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 disusun dengan maksud menyampaikan Rencana Kerja untuk dipertimbangkan penuangannya dalam RAPBD kabupaten Lembata pada tahun berkenaan setelah lebih dahulu dijabarkan dan dipertajam secara berurutan ke dalam Dokumen Perencanaan yaitu : RKPD dan Rangkaian Dokumen Perencanaan Anggaran mulai dari KUA, PPAS dan RKA SKPD. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2006-2011 serta yang telah dijabarkan secara rinci dalam Rencana Strategik Dinas
4
Kebudayaan dan Pariwisata , seluruh Rencana Kerja ini disusun dalam skala Prioritas yang tajam dengan berpedoman pada visi dan misi SKPD. Dalam rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata tertuang 13 Program dan 21 Kegiatan baik non urusan, urusan wajib kebudayaan maupun urusan pilihan pariwisata yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2010.
5
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH SKPD
A. URUSAN DESENTRALISASI 1. Prioritas Urusan Wajib/Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan a. Non Urusan 1. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan
c. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan d. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas b. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan 5.
Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara a. Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya
6.
Program Perencanaan Pembangunan Sektoral a. Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan RKA/DPA/DPPA SKPD
b. Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah b. Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
6
c. Program Dan Kegiatan Pada Urusan Pilihan Pariwisata 1. Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pariwisata a. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Wisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri. 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 4. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata a. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kemitraan Pariwisata 5. Program Penataan Peraturan Pariwisata a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Pariwisata 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal No
Program/Kegiatan
Realisasi Capaian Program
I
(%)
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kualitas Perkantoran
96,60
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tercapainya prosentase rataAdministrasi Perkantoran
rata
surat
94,80
yang
tersampaikan/terkirim sebanyak 352 surat dan pembanyaran honorarium 2 (dua) pegawai honorer/tenaga kontrak derah selama 1 tahun anggaran 2
Kegiatan
Penyediaan
Alat
Tulis Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kantor
Barang
Cetakan
dan Sebanyak 22 Unit dan Barang
Penggandaan
100
Penggandaan sebanyak 19.431 Lembar selama 1 Tahun
3
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan yaitu dan Peraturan Perundang-undangan
10 buku peraturan perundanngundangan tentang Kebudayaan dan Pariwisata dan 2 (dua) buah surat kabar/majalah (Flores pos,
7
92,25
Pos Kupang) dalam rangka meningkatkan pengetauhan dan informasi tentang kebudayaan dan pariwisat 4
Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi
rapat-rapat
96,79
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 46 kali di Dalam
Daerah,
Kupang,
Denpasar, dan Jakarta dalam rangka peningkatan pemahaman pejabat
struktural
struktural
dan
terhadap
non
tupoksi
masing-masing. II
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
99,54
Prasarana Aparatur yang memadai
1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Tersedianya 4 Unit Kendaraan Roda
2
Untuk
Kegiatan
Menunjang
Operasional
Kebudayaan
100
dan
Dinas
Pariwisata
Kabupaten Lembata. 2
Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya Sarana Prasarana Gedung
99,81
Gedung Berupa Laptop 1 Unit, Mesin
Hitung,
Lemari
2
buah,Filling Kabinet, 4 buah, Kipas Angin 1 buah, Komputer 1 unit, Printer 2 unit, Meubeler 41
buah,Faximile
1
unit,
Penghias
Ruangan
Rumah
Tangga,
3
Dalam
buah
Menunjang Tupoksi Aparatur Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata 3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Terpeliharanya Gedung
bangunan
kantor dalam 1 (satu) tahun anggaran sebanyak satu paket demi
meningkatnya
prasarana perkantoran 8
sarana
100
III
Program
Peningkatan
Kapasitas Meningkatnya Kualitas SDM
Sumberdaya Aparatur
1
Kegiatan
100
Aparatur Disbudpar Lembata
Bimbingan
Teknis Terlaksananya 3 jenis Bimtek
Implementasi Peraturan Perundang – implementasi Undangan
100
peraturan
prundang-undangan
demi
peningkatkan pengetahuan dan pemahaman
aparatur
dalam
melaksanakan tupoksi masingmasing aparatur IV
Program
Peningkatan Tersedianya
Pengembangan
Sistim
Pelaporan Capaian
Laporan Kinerja
100
dan
Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Keuangan melalui kegiatan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian dan Laporan Keuangan
100
Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD
V
Program Peningkatan Kesadaran Meningkatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
100
Berbangsa dan Bernegara Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1
Kegiatan
Perayaan
Hari
Besar Terlibatnya Dinas Kebudayaan
Nasional dan Daerah Lainnya
dan
Pariwisata
100
dalam
merayakan HUT Proklamasi RI yang ke 65 dan HUT Otonomi Lembata ke 11 VI
Program
Perencanaan Tersedianya Dokumen
Pembangunan Sektoral
100
Perencanaan SKPD yang terukur dan terencana
1
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA/DPA/DPPA SKPD
SKPD,
Renstra
SKPD
100
dan
RKA/DPA/DPPA SKPD VII
Program
Pengembangan
Nilai Meningkatnya
Budaya
Pengembangan
100 Nilai-Nilai
Budaya Dalam Masayarakat 1
Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Terlaksananya dan Terlibatnya Adat Budaya Daerah
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kabupaten Lembata 9
100
dalam
Kegiatan
Jambore
Pariwisata di Rote Ndao 2
Kegiatan
Pemberian
Dukungan, Terlaksananya
Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Dukungan Budaya
Pemberian
dan
100
Pembinaan
Terhadap Sanggar-sanggar seni masyarakat dan Sekolah di 9 Kecamatan
di
Kabupaten
Lembata. VIII
Program Pengelolaan Keragaman Meningkatnya Budaya
Pengelolaan
Keanekaragaman
95,29
Budaya
Daerah Dalam Masayarakat 1
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ikut Festival Budaya Daerah
Sertanya
Kabupaten
Lembata
dalam
Festival
Kesenian
95,29
Pelaksanaan Daerah
Tingkat Provinsi di Kupang dan Terlaksananya Festival Baleo 2010 di Lamalera Kecamatan Wulandoni. IX
Program Pembangunan, Pengadaan Tersedianya dan
Pemeliharaan
Sarana
Fasilitas Pariwisata
Sarana
dan
99,85
dan Prasarana Pariwisata yang memadai di Lokasi Obyek Wisata
1
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wisata
Rehabilitasi
99,85
Sedang / Berat Sarana dan Prasarana Pariwisata pada DTW Waijarang.
X
Program Pengembangan Pemasaran Terpromosinya Kebudayaan Pariwisata
100
dan Obyek Wisata Lembata ke Wisatawan Manca Negara
1
Kegiatan
Pelaksanaan
Promosi Terlaksananya Kegiatan Sail
100
Pariwisata Nusantara di Dalam dan Indonesia Tahun 2010 Luar Negeri. XI
Program Pengembangan Destinasi Tertatanya
Obyek
Pariwisata
di
Unggulan
Wisata
100
Kabupaten
Lembata 1
Kegiatan
Pengembangan
Obyek Terlaksananya Lomba Penataan
Pariwisata Unggulan
DTW
di
9
Kecamatan
Kabupaten Lembata. 10
di
100
XII
Program Pengembangan Kemitraan Terbinanya Pariwisata
Kemitraan
100
Antara Disbudpar Lembata dengan Para Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
1
Kegiatan
Pelaksanaan
Koordinasi Terlaksananya Pembinaan dan
Pembangunan Kemitraan Pariwisata
100
Pengawasan Terpadu Terhadap para Pengusaha Usaha Jasa Pariwisata.
2
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Terlaksananya Masyarakat
dalam
dan
Ikut
100
Pembangunan Sertanya Kabupetan Lembata
Kemitraan Pariwisata
dalam
Lomba
Tingkat
Pokdarwis
Provinsi
Nusa
Tenggara Timur di Kupang. XIII
Program
Penataan
Peraturan Tersusunya Norma, Standard
Pariwisata
an
Prosedur
61,17
Bidang
Pariwisata 1
Kegiatan
Penyusunan
Kebijakan, Terlaksananya
Penyusunan
Norma, Standar dan Prosedur Bidang Kebijakan, Norma, standard dan Pariwisata
Prosediur
bidang
Pariwisata
(Perda RIPKA)
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai seluruhnya berjumlah 40 orang dengan klasifikasi sebagai berikut: a). Berdasarkan tingkat pendidikan 1.
Pasca Sarjana
: 1 orang
2.
Sarjana
: 11 orang
3.
Diploma
: 15 orang
4.
SLTA sederajat : 13 orang
b). Berdasarkan pangkat dan golongan 1. Pembina Tingkat I (IV/b)
: 1 orang
2. Pembina (IV/a)
: 2 orang
3. Penata Tingkat I (III/d)
: 3 orang
4. Penata (III/c)
: 7orang
5. Penata Muda Tk. I (III/b)
: 1 orang
6. Penata Muda (III/a)
: 7 orang
7. Pengatur Tk.I (II/d)
: 5 orang
8. Pengatur (II/c)
: 8 orang 11
61,17
9. Pengatur Muda Tk. I (II/b)
: 2 orang
10. Pengatur Muda (II/a)
: 4 orang
c). Berdasarkan jabatan struktural 1.
Pejabat eselon II
: 1 orang
2.
Pejabat eselon III
: 4 orang
3.
Pejabat eselon IV
: 10 orang
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran No
I
Program/Kegiatan
Pagu
Realisasi Keuangan
(Rp)
(Rp)
(%)
153.606.750
148.385.250
96,60
Pelayanan
39.634.600
37.573.100
94,80
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
19.367.150
19.367.150
100
2.710.000
2.500.000
92,25
91.895.000
88.945.000
96,79
141.755.000
141.097.000
99,54
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 1
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Administrasi Perkantoran 2
Barang Cetakan dan Penggandaan 3
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4
Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi
II
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana Aparatur 1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
87.810.550
87.725.000
100
2
Kegiatan
Prasarana
53.446.850
53.345.000
99,81
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
497.600
497.600
100
Kapasitas
70.160.000
70.160.000
100
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
70.160.000
70.160.000
100
20.562.000
20.562.000
100
20.562.000
20.562.000
100
1.991.200
1.991.200
100
Pengadaan
Sarana
Gedung 3
Gedung III
Program
Peningkatan
Sumberdaya Aparatur 1
Peraturan Perundang – Undangan IV
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
V
Program
Peningkatan
Kesadaran
Berbangsa dan Bernegara
12
1
Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan
1.991.200
1.991.200
100
Pembangunan
5.168.000
5.168.000
100
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan
5.168.000
5.168.000
100
Daerah Lainnya VI
Program
Perencanaan
Sektoral 1
RKA/DPA/DPPA SKPD VII
Program Pengembangan Nilai Budaya
63.315.200
63.315.200
100
1
Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat
46.740.000
46.740.000
100
16.575.200
16.575.200
100
Keragaman
159.194.200
151.694.200
95,29
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
159.194.200
151.694.200
95,29
73.873.600
73.761.600
99,85
73.873.600
73.761.600
99,85
Pemasaran
56.409.700
56.409.700
100
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata
56.409.700
56.409.700
100
Destinasi
58.853.400
58.853.400
100
Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata
58.853.400
58.853.400
100
Budaya Daerah 2
Kegiatan
Pemberian
Dukungan,
Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya VIII Program
Pengelolaan
Budaya 1
Budaya Daerah IX
Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana
dan
Fasilitas
Pariwisata 1
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Wisata
X
Program
Pengembangan
Pariwisata 1
Nusantara di Dalam dan Luar Negeri.
XI
Program
Pengembangan
Pariwisata 1
Unggulan XII
Program
Pengembangan
Kemitraan
46.085.000
46.085.000
100
Pelaksanaan
Koordinasi
28.935.000
28.935.000
100
17.150.000
17.150.000
100
Pariwisata 1
Kegiatan
Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2
Kegiatan
Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat dalam Pembangunan Kemitraan Pariwisata
13
XIII Program Penataan Peraturan Pariwisata
43.484.800
26.600.000
61,17
1
43.484.800
26.600.000
61,17
Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Pariwisata
5.
Proses Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas Bawah (Top-Down) dan Bawah Atas (Bottom-Up). Berkaitan dengan system perencanaan tersebut, maka yang paling menonjol yang dilaksanakan oleh SKPD adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan atas bawah dan bawah atas yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan Stakeholders adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki (pendekatan partisipatif), sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten (musrenbang). Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata melalui 4 (empat) tahapan yakni: pengusulan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
rencana.
Tahap
pengusulan
rencana
dilaksanakan
untuk
menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yaitu: penyiapan
rancangan
rencana
pembangunan
yang
bersifat
teknokratik,
menyeluruh dan terukur. Rancangan rencana kerja berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah pembangunan, sedangkan langkah selanjutnya adalah pengusulan rancangan akhir pembangunan. Tahap Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga yang mengikat semua pihak untuk melaksanakan RPJMD, RPJPA, RENJA SKPD, RENSTRA SKPD, RKA/DPA dan APBD. Pengendalian
pelaksanaan
rencana
pembangunan
internal
SKPD
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koneksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD. Sedangkan evaluasi pelaksanaan rencana adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian, sasaran tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini 14
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD. Dengan demikian maka proses perencanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 berpedoman pada: a. Perda No. 2 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata tahun 2006-2011 b. Mengacu pada Dokumen RIPPDA dan Renstra dan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata 2009-2011. c. Melakukan jejaring, kerjasama, koordinasi melalui rapat-rapat, forkom, konsinyering dsb (eksternal) untuk sinergisitas penyusunan program dengan seluruh stake holder pariwisata di Kabupaten Lembata d. Pembahasan melalui Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang) mulai
dari
tingkat
desa,
kecamatan
sampai
pada
Forum
SKPD,
pendalaman/intensifikasi di rapat TAPD maupun terakhir dengan Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lembata e. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2010 berdasarkan APBD Kabupaten Lembata. 6.
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lembata dapat digambarkan sebagai berikut: a). Gedung Kantor Belum Memiliki Gedung Kantor Sendiri b). Alat prasarana kantor Alat prasarana kantor yang berupa meja, kursi, almari dan alat bantu lainnya cukup memadai, alat transportasi untuk kelancaran mobilitas kantor terdiri 5 (lima) kendaraan roda 2 belum memadai dalam menunjang tupoksi aparatur dinas pariwisata c). Perlengkatan Kantor Sarana telekomunikasi terdiri dari telepon dan faximile dalam kondisi rusak, komputer + printer di setiap ruang kerja sebanyak 4 buah semuanya dalam kondisi baik . 2 buah laptop, 1 buah handycam, 1 buah kamera digital , dan mesin ketik manual 1 buah semuanya dalam Kondisi Baik. d). Sarana lainnya. Sarana tempat penyebaran informasi dan promosi pariwisata Kabupaten Lembata yang belum ada.
15
7. Permasalahan dan Solusi 1.
Permasalahan: Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dapat dijelaskan sebagai berikut: Mata Pencaharian disektor pariwisata cukup lambat disadari oleh masyarakat sebagai mata pencaharian yang layak dan menjanjikan, mengingat Sumber Daya Manusia yang rendah maka cenderung diserahkan kepada SDM dari luar. Dana
Promosi
pariwisata
daerah
terbatas,
terkendala
dalam
pengaanggaran/pembiayaan. Belum
terbentuknya
kesepahaman
tentang
format
pengembangan
kepariwisataan antara stakeholders. Teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk promosi dan layanan pariwisata namun masih dalam tahap awal. Menurunnya fungsi institusi adat akibat dijalankannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Agraria. Pengaruh globalisasi/modernisasi yang menjadikan lunturnya nilai-nilai budaya lokal diengah masyarakat. Ketidaksamaan pemahaman/persepsi terhadap nilai-nilai budaya diantara kelompok masyarakat yang tersebar di 9 Kecamatan. Proses regenerasi/kadernisasi pemilik budaya berjalan lambat. Kompetensi SDM (masyarakat lokal) bidang pariwisata masih rendah. 2.
S o l u s i: Peningkatan Kualitas SDM lokal dibidang layanan jasa kepariwisataan Perlu ada terobosan pendanaan promosi pariwisata di luar APBD Upaya
kesepahaman
format
pengembangan
kepariwisataan
antara
stakeholders. Sesegera mungkin untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan layanan pariwisata. Revitalisasi peran dan fungsi lembaga adat. Tumbuhkan dan hargai tatanan dan budaya lokal. Tingkatkan Peran Komunitas (masayarakat sebagai subyek) Tingkatkan peran masyarakat sebagai pelaku/pemilik budaya Pendampingan harus diberikan 2. Indikator Kinerja Kunci SKPD Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKK di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah
16
untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Kunci harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. 1. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata pada tahun 2010 tidak melaksakan Program Nasional demikian pula dengan Standar Operating Prosedure. Terkait dengan Peraturan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berhasil menyusun dokumen RIPKA dan telah merancang draft Ranperda RIPKA namun sampai dengan saat ini belum ditetapkan karena terkendala dengan penetapan Rencana dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata. Sejak terbentuk pada tahun 2009 jumlah jabatan sruktural yang melekat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhitung sebanyak 16 Jabatan Struktural. Dari 16 Jabatan struktural tersebut sampai dengan tahun 2010 baru 14 Jabatan Struktural yang terisi, hal ini berarti masih ada 2 jabatan struktural yang lowong. Dari total 14 Jabatan struktural yang terisi, hanya 3 pejabat struktural yang pernah mengikuti Diklat PIM III dan IV. Pada Tahun anggaran 2010 alokasi anggaran Dina Kebudayaan dan Pariwisata untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 2.313.392.377, dari jumlah tersebut sekitar Rp. 70.160.000,- dialokasikan untuk Peningkatan Kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2010 juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Terkait dengan fungsinya sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD maka RENJA memegang peranan penting dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan di susun dalam RKA dan ditetapkan menjadi DPA SKPD. Menyadari arti penting RENJA tersebut maka dalam tahun 2010 ini seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam RENJA SKPD telah dijabarkan dalam RKA /DPA SKPD. Tahun anggaran 2010 alokasi anggaran Dina Kebudayaan dan Pariwisata untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 2.313.392.377 dari Total APBD Kabupaten Lembata sebesar Rp. 357.756.098.747,50 dari alokasi anggaran sebesar ini sebesar Rp. 199.392.400 dialokasi untuk Belanja Modal, Rp.1.997.600 untuk Belanja Pemeliharaan dan Rp. 607.941.450 untuk Belanja Barang dan Jasa. 17
Terkait dengan asset dan inventaris barang berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 13 asset SKPD yang aktif. Sarana dan Prasarana Informasi merupakan hal yang penting bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya dalam penyebaran informasi Kepariwisataan kepada Wisatawan.Sampai dengan tahun 2010 Sarana Prasarana Informasi yang ada pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata berupa : Leaflet,
Tourism Information Centre, Calender Events, dan CD Interaktif Obyek Wisata. 2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata pada tahun 2010 melaksanakan Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata. Dalam menjalankan kedua urusan tersebut, telah di susun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam hal pelaksanaan urusan wajib Kebudayaan pada tahun 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sukses melaksanakan sebuah Festival Penting yaitu: Festival Baleo yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober di Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni. Dalam kaitan dengan pelaksanaan
festival dan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas
pelaksanaan festival tersebut maka dibutuhkan Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, namun sampai dengan tahun 2010 ini Dinas Kebudayan dan Pariwisata belum memilki Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya seperti: gedung pertunjukan. Berdasarkan data base kebudayaan yang telah disusun terdapat sekitar 115 Benda, Situs Budaya dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, namun dari jumlah tersebut jumlah benda/Situs Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan hanya 5 situs. Di bidang pariwisata terdata bahwa pada tahun 2010 terdapat 4.326 Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Asing yang mengunjungi Kabupaten Lembata. Hal ini berpengaruh pada Kontibusi PDRB dari sektor pariwisata yang mana berdasarkan data tercatat bahwa Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp, 303.052 dari total PDRB sebesar Rp, 139.991.638.-
18
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bagian yang penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap SKPD dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah di jalankan selama satu tahun anggaran kepada bupati. Laporan ini juga sangat bermaanfaat terutama dalam mengukur kinerja dan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dan hal ini merupakan tanggungjawab secara moril dan material terhadap seluruh rangkaian program/kegiatan instansi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2010 yang berpedoman pada RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA.
B. Saran Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata pada masingmasing SKPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Memberikan Saran Konkrit yang dapat kita telaah bersama yakni terkait dengan sebua Dokumen LPPD yang baik,akurat dan dapat dipertanggunjawabkan maka mohon disediakan waktu yang cukup untuk penyelesaiannya.
Lewoleba, ………….......2010 Kepala Dinas,
WENSESLAUS OSE,S.SOS.,M.AP Pembina Tk. I NIP. 19680819 199903 1 005
19
Lampiran 1. Lampiran IKK 2. Struktur Organisasi 3. Daftar Nominatif Pegawai 4. Daftar Aset 5. Renstra 6. Renja 7. Laporan Keuangan SKPD
.
20
