BAB 1 MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) KOTA TERNATE BAB PENDAHULUAN

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) KOTA TERNATE

PENDAHULUAN

1.1

BAB 1

BAB

1

Latar Belakang

Aspek Sanitasi adalah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyaman-an dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kualitas hidup masyarakat Kota Ternate mengikuti program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) telah memasuki tahun kedua pelaksanaan (2014 – 2015). Pelaksanaan program PPSP melibatkan berbagai kementrian di pusat serta SKPD di pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan tahapan ke-4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Sanitasi Kota, strategi kebijakan sanitasi Kota, serta arahan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman. Rencana jangka menengah yang telah tersusun dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) perlu dijabarkan lebih detail kedalam rencana implementasi. Dokumen MPS ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan strategi sanitasi Kota (SSK) dan penyusunan buku putih sanitasi (BPS) Kota Ternate. Program dan kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kota, Provinsi maupun kementerian/lembaga untuk periode jangka menengah dari sisi penganggaran. Dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten/Kota,Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2015

1


BAB 1

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain : 

 

 



Proses penyusunan rencana program sanitasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup : koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kota Ternate. Memorandum program investasi Kota Ternate merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu. Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari bupati selaku kepala daerah. Program telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan pemerintah pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi. Program dan anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun kedepan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaan. 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud : a. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. b. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. c. Menjadikan dokumen Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen bersama untuk mengatasi permasalahan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. Tujuan : a. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. b. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kota Ternate selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. d. Sebagai dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Ternate POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2015

2


BAB 1

e. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Ternate Gambar 1.1 Skema Proses Perencanaan PPPSP dan Acuan Matriks Memorandum Program Sanitasi ( MPS )

1.3

Wilayah Perencanaan

1.3.1 Gambaran Umum Kota Ternate merupakan daerah otonomi bagian dari provinsi Maluku Utara, terdiri dari 8 (delapan) pulau, yakni : pulau Ternate, pulau Moti, pulau Hiri, pulau Tifure, pulau Mayau, pulau Gurida, pulau Makka dan pulau Mano. Kota Ternate mempunyai potensi strategis sebagai kota perdagangan yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Secara administratif Kota Ternate memiliki Luas wilayah 5.795,4 Km2 dan lebih didominasi oleh wilayah laut 5.633,34 Km2 sedangkan luas daratan 162,069 Km2. dibagi atas 7 (Tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Kelurahan. terdiri dari 8 (delapan) buah pulau, 5 (lima) diantaranya berukuran sedang merupakan pulau yang dihuni penduduk sedangkan 3 (tiga) lainnya berukuran kecil dan hingga saat ini belum berpenghuni. Jumlah penduduk Kota Ternate pada akhir tahun 2013 berjumlah 202.728 jiwa yang terditribusi pada 7 (tujuh) kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah sebesar 69.589 jiwa atau sekitar 34,32% dari Total jumlah penduduk Kota Ternate, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.715 jiwa atau sekitar 1,34 % dari jumlah penduduk Kota Ternate Secara geografis Kota Ternate terletak pada posisi 0o-2o Lintang Utara dan 126o-128o Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut yang beragam dan disederhanakan/dikelompokan dalam 3 kategori, yaitu : Rendah (0 - 499 M), Sedang (500699 M), Tinggi (lebih dari 700 M). Wilayah Kota Ternate di batasi oleh : • • • •

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku

POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2015

3


BAB 1

Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai. Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah muka laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian selatan. Jenis tanah yang berada di Wilayah Kota Ternate mayoritas adalah tanah regosol di P. Ternate, P. Moti dan P. Hiri.Sedangkan jenis tanah rensina ada di P. Mayau, P. Tifure, P. Maka dan P. Gurida.Kondisi tersebut merupakan ciri tanah Pulau vulkanis dan pulau karang. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate diperoleh dari PDAM (Sambungan Rumah dan Hidran Umum), Sumur Gali (SG), Penampung Air Hujan (PAH) dan Mata Air. Sementara Pemanfaatan sumber daya air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kota Ternate saat ini masih bersumber dari air permukaan dan air tanah melalui sumur dalam dan sumur dangkal yang terdapat di wilayah Kota Ternate. Dari aspek Klimatologi Kota Ternate, Berdasarkan data yang ada diketahui suhu udara rata – rata harian (tahun 2013) berkisar antara 24°C – 31°C. Kondisi suhu tertinggi hampir merata pada setiap bulannya, saat terjadi musim panas dan penghujan. Suhu terendah terjadi pada bulan November saat terjadi musim penghujan. Kondisi topografi lahan kepulauan Ternate adalah berbukit - bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak ditengah pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar diatas 40 % yang mengerucut kearah puncak gunung Gamalama terletak ditengah - tengah Pulau. Didaerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi disekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup dalam dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, ciri Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan, lima diantaranya didiami penduduk (Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan Tifure), sedangkan untuk tiga pulau yang berukuran kecil tidak dihuni (Pulau Maka, Mano dan Gurida). Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.


4


BAB 1

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Ternate

Sumber: Dokumen RTRW Kota Ternate Tahun 2012-203


5


BAB 1

1.3.2 Arah Pengembangan Kota Kota Ternate dalam kebijakan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini menujukkan bahwa Kota Ternate mengemban fungsi pengembangan regional yang luas, dan diarahkan agar memiliki fungsi-fungsi pengembangan sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional dan regional, sebagai pintu gerbang eksport dan import lewat Pelabuhan Laut Ahmad Yani Ternate dan sebagai simpul transportasi dalam rangka mendukung daerah hinterland serta membuka jalur lintas transportasi antar regional, nasional dan internasional. Tujuan pengembangan wilayah Kota Ternate di masa depan disusun untuk rentang waktu 20 tahun kedepan dengan memperhatikan isu-isu strategis di Kota Ternate. Dengan demikian maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kota Ternate yang ingin dicapai adalah: “Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata“. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Ternate, maka disusun suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Ternate. Kebijakan dan strategi penetapan ruang ini meliputi kebijakan dan strategi yang terkait dengan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis Kota Ternate. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate adalah sebagai berikut: (1) Penetapan hirarki pusat pertumbuhan wilayah yang tersebar di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain : - Membagi wilayah kota menjadi 7 (Tujuh) bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama secara spesifik; - Mempertahankan keterkaitan antar pusat dan sub pusat pelayanan kota, dengan wilayah di sekitarnya. - Menyediakan sarana dan prasarana dasar kota sesuai dengan fungsi dan tata jenjang pelayanan pada masing-masing pusat, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan (2) Peningkatan akses pelayanan perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis diseluruh pulau. Untuk melaksanakan kebijakan ini, maka strategi yang dapat dilakukan, adalah : - Mendorong perkembangan sub-sub pusat pelayanan eksisting agar lebih optimal dalam mendukung perkembangan kawasan. - Mengembangkan sub-sub pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan. (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di pulaupulau dalam wilayah Kota Ternate dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan serta sektor lainnya. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain : - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi untuk menunjang sektor unggulan. POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2015

6


-

-

-

-

-

BAB 1

Mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh pulau pada wilayah Kota Ternate. Mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau di seluruh wilayah Kota Ternate. Mengembangkan prasarana transportasi udara dalam rangka meningkatkan pelayanan antar kawasan baik regional dan Nasional. Mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan pada seluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal. Mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau. Mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh pulau di kawasan Kota Ternate. Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air minum diseluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate. Mengembangkan kapasitas pelayanan persampahan hingga mencapai wilayah yang belum terlayani di pulau Ternate, peningkatan sistim pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru yang berwawasan lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan mengamankan kawasan perairan Kota Ternate (kali mati dan pesisir pantai) dari sampah. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir. Mengembangkan sistem pembuangan air limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan pesisir dari pencemaran. Mengembangkan prasarana pejalan kaki pada wilayah yang mempunyai bangkitan lalu lintas yang tinggi. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana di Kota Ternate.

Berikut adalah peta rencana tata ruang wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 yang terdiri dari peta Rencana Pengembangan Struktur Ruang dan Peta Rencana Pengembangan Pola Ruang.


7


BAB 1

Gambar 1.2 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



8


BAB 1



9


1.4

BAB 1

Metodologi

1.4.1 Metode Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Ternate mengacu pada data dasar yang telah disajikan dalam dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dengan tahun penyusunan (n) adalah tahun 2014. Dengan demikian, dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Ternate disusun untuk periode (n+1) sampai dengan (n+5) atau tahun 2015 – 2019 dengan tahapan penyusunan sebagai berikut : 1. Persiapan Pada tahap ini dilakukan pertemuan perdana penyusunan MPS oleh Pokja Sanitasi dengan tujuan penyamaan persepsi antar anggota Pokja Sanitasi dan kesamaan pemahaman atas proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masing-masing anggota Pokja, serta jadual pelaksanaan pekerjaan. 2. Review SSK dan penetapan program prioritas Pada tahap ini Pokja Sanitasi melakukan penelitian dan penelaahan kembali dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK yang telah disusun serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun MPS. Review yang dilakukan meliputi: a. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) ; b. Review Program dan Kegiatan ; dan c. Menetapkan prioritas. 3. Konsolidasi program dan anggaran Pada tahap ini Pokja Sanitasi akan melakukan internalisasi program/kegiatan serta penganggaran, dan eksternalisasi program/kegiatan serta penganggaran. Internalisasi yang dimaksud adalah Pokja Sanitasi melakukan koordinasi dan konsultasi kepada SKPD terkait di Kota Ternate untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume kegiatan dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam SSK. Sedangkan eksternalisasi yang dimaksud adalah Pokja Sanitasi melakukan koordinasi dan konsultasi terkait rencana implementasi program dan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan non-pemerintah sehingga dapat mengakses sumbersumber pendanaan di luar pendanaan oleh APBD Kota Ternate. 4. Rencana implementasi Setelah disepakati bersama terkait program dan kegiatan pembangunan sanitasi serta sumber pendanaannya, langkah selanjutnya adalah : a. Memeriksa kesiapan dalam mekanisme penganggaran ; b. Memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah ditetapkan. 5. Finalisasi dokumen MPS Pada tahap ini dilakukan rapat Konsultasi Teknis untuk mendapatkan masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan MPS sebelum disahkan oleh Kepala Daerah, terutama terkait dengan hal berikut: a. Prioritas Pembangunan Sanitasi ;


10


b. c. d. e.

BAB 1

Rencana Kegiatan Sanitasi ; Rencana Anggaran Sanitasi ; dan Rencana Implementasi ; dan Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran

1.4.2 Sistimatika Penyajian Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Madiun terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dokumen MPS, Gambaran umum wilayah perencanaan dan metodologi serta sistematika penyusunan dokumen. Bab Kedua, menyajikan hasil review SSK terkait kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, dan Kerangka Kerja Logis. Bab Ketiga, berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non insfrastruktur. Bab Keempat, berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi “funding gap”. Bab Kelima, berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


11

BAB 1 MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) KOTA TERNATE BAB PENDAHULUAN

Recommend Documents