ANALISIS PENGGUNAAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA
Riza Hardianti Binus University, Tanah Kusir II, Jl R/21, 085691235588,
[email protected] Yunita Anwar., SE, MM.
Abstrak
Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk memberikan fasilitas perpajakan guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.E-SPT merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT. Salah satu tujuan e-SPT adalah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.Kategori Wajib Pajak patuh adalah bagi Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan benar (valid) dan sebelum tanggal jatuh tempo. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan Wajib Pajak pengguna aplikasi e-SPT. Kesulitan dan kerumitan penggunaan aplikasi apabila terjadi salah input, sistem errorketika loading, serta komputer yang tidak kompatibel dengan sistem e-SPT merupakan beberpa faktor penyebab keterlambatan pelaporan Wajib Pajak pengguna e-SPT.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT manual tingkat kepatuhan pelaporannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pelaporan secara elektronik (eSPT).Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penyediaan aplikasi e-SPT yaitu untuk memberikan kemudahan pelaporan bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut sebagian besar pengguna e-SPT hanya untuk mentaati peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih pelaporan SPT secara manual daripada pelaporan secara elektronik (e-SPT). Kata Kunci: Pelaporan SPT Masa PPN secara manual dan elektronik (e-SPT), Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara manual dan elektronik (e-SPT)
PENDAHULUAN Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan atas tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Sistem terkomputerisasi dan online yang berbasis e-system merupakan salah satu bentuk
kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara self assessment. E-SPT merupakan bentuk penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jendral Pajak. Penerapan sistem berbasis e-SPT diharapkan mampu memberikan kontribusi yang efektif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah mengaplikasikan sistem tersebut sebagai sarana kegiatan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh badan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Tahun 2009 hingga 2011. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apakah e-SPT telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan DJP yakni untuk meningkatkan tingakt kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak pengguna e-SPT lebih rendah dari tingkat kepatuhan pelaporan secara manual. Hal ini menandakan bahwa penggunaan aplikasi e-SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tidak sesuai dengan tujuan DJP yakni untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan --. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder yang berupa file data Wajib Pajak terkait SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh badan tahun 2009-2011 yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. . Penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang memaparkan hasil analisis data berdasarkan kejadian dan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan keterangan, informasi, pengetahuan, dan ide sebagai upaya untuk merumuskan dan mendefinisikan masalah dan atau kendala penggunaan e-SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Dimensi waktu penelitan dengan melibatkan urutan waktu 2009, 2010 dan 2011 ( Time Series ).
HASIL DAN BAHASAN
Penggunaan E-SPT Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Penggunaan Aplikasi E-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga secara resmi dapat digunakan pada tahun 2007. Wajib Pajak menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik dimana data-data pajak Wajib Pajak direkam dalam media penyimpanan seperti disket, compact disk (CD), atau flashdisk untuk selanjutnya diserahkan ke KPP. Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tanggal 25 Febuari 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan pengolahan SPT, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan pengolahan SPT dengan sistem drop box yang dikhususkan untuk SPT Tahunan PPh badan. Kegiatan drop box tersebut dilakukan di beberapa tempat, selain di KPP sendiri diantaranya Pasaraya Grande, Blok M Square, Pasar Santa, Pasar Mayestik, Blok M Plaza, PLN, PTIK, Departemen Kesehatan, RSPP, dan Walikota Jakarta Selatan. Penerimaan dan pengolahan SPT yang terkumpul terdiri dari e-SPT dan SPT manual. Walaupun e-SPT bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, karena dengan menggunakan e-SPT Wajib Pajak membawa data-data pajak dalam bentuk CD, disket, atau flashdisk tanpa perlu membawa berlembar-lembar kertas data-data yang akan dilaporkan, namun secara aktual KPP hanya menerima e-SPT dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan SPT manual.
Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak dan berapa banyak jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dari tahun 2009 hingga 2011. Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Tahun 2009-2011
Tahun
WP Badan Terdaftar (seluruh WP)
WP Badan Efektif (seluruh WP)
WP aktif (PPN)
WP Pengguna e-SPT (PPN,PPh Badan)
2009
4.614
4.266
1.071
232, 1
2010
4.839
4.489
1.142
284, 1
2011
5.080
4.730
1.513
435, 4
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tergolong sedikit yakni hanya sekitar 25% Wajib Pajak dari jumlah total Wajib Pajak aktif. Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Sedangkan Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang aktif melaporkan dan membayar pajak. Sebagian besar Wajib Pajak pengguna e-SPT adalah untuk SPT Masa PPN. Wajib Pajak aktif pada tabel diatas, merupakan jumlah Wajib pajak yang tergolong aktif melaporkan SPT. Namun, dari jumlah Wajib Pajak yang lapor tersebut ada sekitar 50% SPT yang dilaporkan dianggap tidak valid. Hal tersebut akan mempengaruhi data yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Data berikutnya merupakan data Wajib Pajak yang melaporkan SPT yang sudah dianggap valid. Kategori Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan benar (valid) dan tepat waktu. Pergantian tahun yang terjadi dari tahun 2009 hingga 2011 diikuti juga dengan perubahan peraturan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kondisi yang semakin berkembang. Perubahan peraturan yang terjadi untuk SPT Masa PPN adalah PER-160/PJ/2006 merupakan peraturan yang berlaku sejak tahun 2006 hingga 2010. Pada bulan Oktober 2010 adanya perubahan baru yakni PER-44/PJ/2010 yang mulai terealisasikan atau dilaksanakan di awal tahun 2011. Peraturan tersebut mengenai kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Masa PPN secara e-SPT apabila transaksi di atas 25, dan berubah menjadi transaksi di atas 30 faktur pajak. Peraturan tersebut diatas yang mengakibatkan jumlah pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga relatif sedikit. Sebagian besar Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga bukan merupakan Wajib Pajak besar yang menerbitkan banyak Faktur Pajak Standar. Bagi PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak melebihi jumlah tertera/tidak memenuhi syarat wajib menggunakan e-SPT, sebenarnya PKP juga dapat menggunakan e-SPT. Namun untuk menggunakan e-SPT, Wajib Pajak harus menginstall aplikasi e-SPT pada komputer mereka yang dapat di download melalui website www.pajak.go.id. Sehingga Wajib Pajak yang kurang memiliki keahlian dalam menginstall program tersebut lebih memilih melaporkan SPT secara manual. Mindset Wajib Pajak yang sebagian besar lebih memilih melaporkan SPT secara manual adalah : 1. Tidak adanya pemahaman tentang tata cara penggunaan e-SPT dan tidak adanya kewajiban untuk menggunakan e-SPT karena jumalah transaksi tidak banyak (transaki kurang dari 30 faktur pajak standar di tahun 2009 dan 2010, transaksi kurang dari 25 faktur pajak di tahun 2011). 2. Adanya resiko kesalahan sistem dalam input data, yang mengakibatkan data tersebut tidak lengkap terekam dalam CD, disket, atau flashdisk. 3. Transaksi pajak yang dilakukan relatif sedikit sehingga dirasakan melaporkan SPT secara manual lebih mudah. 4. Sudah terbiasa melaporkan SPT secara manual, dan belum dapat merasakan manfaat dengan menggunakan e-SPT karena jumlah transaksi relatif sedikit
Analisis Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011 Semakin bertambahnya tahun, semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Pertambahan Jumlah Wajib Pajak ini, harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik serta kinerja Petugas Pajak yang lebih optimal untuk membuat Wajib Pajak memahami tatacara perpajakan secara baik dan benar. Data berikut merupakan jumlah rata-rata per tahun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-SPT dan manual dalam pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2009 sampai dengan 2011.
Tabel 2 Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN Secara E-SPT dan Manual Tahun 2009-2011
Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
495
544
487
e-SPT
101
151
210
Jumlah PKP Lapor
535
695
697
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa total jumlah rata-rata PKP aktif di tahun 2009, 2010, dam 2011 selalu mengalami peningkatan. Data pada tabel 4.11 diatas merupakan Jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN baik yang lapor tepat waktu, maupun yang terlambat untuk SPT yang sudah dianggap valid (sesuai dengan peraturan yang berlaku. PKP pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga pada tabel di atas tidak lebih dari 30% dari total jumlah PKP yang lapor. Lebih lanjut prosedur pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) kurang dapat memberikan manfaat. PKP pengguna e-SPT tetap harus datang ke KPP dan mengantri untuk menyerahkan SPT induk dan media penyimpanan berupa CD, Flashdisk, atau disket dan selanjutnya menerima LPAD dan BPS dari pihak KPP. Selain itu pelaporan e-SPT secara e-filling juga harus membayar sejumlah uang kepada pihak ASP untuk memanfaatkan sarana pengiraman SPT secara online. Hal tersebut merupakan alasan PKP untuk tidak menggunakan e-SPT. Di tahun 2011, terlihat penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah PKP manual dan peningkatan yang cukup signifikan terhadap PKP e-SPT. Salah satu penyebabnya adalah beberapa PKP yang melaporkan SPT secara manual mulai beralih menggunakan e-SPT untuk mentaati peraturan PER44/PJ/2010 yang mulai berlaku di tahun 2011 bahwa transaksi PPN lebih dari 25 (dua puluh lima) faktur pajak wajib menggunakan e-SPT. Berbeda dari tahun sebelumnya, berdasarkan PER-160/PJ/2006 kewajiban menggunakan e-SPT apabila transaksi PPN lebih dari 30 (tiga puluh) faktur pajak. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga senantiasa berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada setiap tahunnya. PKP yang dianggap patuh adalah PKP yang menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Berikut merupakan data berupa tabel perkembangan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan membandingkan pelaporan secara manual dan secara elektronik (e-SPT).
Tabel 3 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009-2011
Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
82%
90%
92%
E-SPT
77%
86%
89%
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2009, 2010, dan 2011 baik secara manual ataupun secara elektronik (e-SPT) selalu mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk senantiasa meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak sudah cukup berhasil. Di tahun 2009, 2010, dan 2011 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tidak sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Karena berdasarkan tabel 4.13 Wajib Pajak yang tepat waktu (patuh) melaporkan SPT Masa PPN tahun 2009-2011 merupakan Wajib Pajak yang melaporkan secara manual. Untuk mempermudah pengamatan akan perkembangan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Bari Tiga dari tahun 2009 hingga 2011, disajikan data berupa grafik berikut.
Grafik 1 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009-2011
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga 2011 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual selalu lebih baik dari pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT). Hal ini disebabkan pengguna e-SPT merasa kesulitan untuk melakukan pembetulan apabila terjadi salah input. Untuk itu penggunaan e-SPT memerlukan tenaga khusus untuk memasukan data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi e-SPT. Selain itu, tidak semua komputer dan printer kompatibel dengan program e-SPT sehingga sering terjadi troble atau gagal dijalankan serta kemungkinan terjadinya sistem error pada saat loading. Apabila PKP dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh dalam 3 tahun pajak secara berturut-turut, PKP tersebut akan menerima keuntungan yang diberikan oleh KPP. Keuntungan tersebut adalah apabila PKP mengalami Lebih Bayar (LB) PKP tersebut akan lebih diutamakan dalam pengembalian kelebihan pajak yang terutang tersebut dibandingkan dengan PKP yang lain. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi Wajib Pajak yang terlambat lapor atau tidak melaporkan SPT-nya. Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan data di tahun 2009, 2010, dan 2011 keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak lama. Keterlambatan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak baru di tahun 2009, 2010, dan 2011 tidak melebihi 10% dari total Wajib Pajak yang
terlambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak lama lebih rendah bila dibandingkan dengan Wajib Pajak baru. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak adalah setelah diadakan sensus pajak di awal tahun 2011, Petugas Pajak mendapati hanya sekitar 20% Wajib Pajak yang menempati alamat yang sesuai dengan alamat terdaftar. Hal tersebut yang membuat STP tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga keterlambatan pelaporan SPT terus diulangi oleh Wajib Pajak tersebut sedangkan Wajib Pajak tersebut melakukan pelaporan pajak melalui pos atau melalui drop box di KPP lain. Data berikut merupakan jumlah Wajib Pajak Badan pengguna e-SPT dan manual dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2009 sampai dengan 2011.
Tabel 4 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Secara E-SPT dan Manual Tahun 2009-2011
Bentuk Pelaporan
2009
Manual
2010
1365
e-SPT Jumlah WP badan Lapor
2011 927
1115
1
1
4
1366
928
1119
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh di tahun 2009, 2010, dam 2011 mengalami peningkatan dan penurunan yang penyebabnya telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Data pada tabel diatas merupakan Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan baik yang lapor tepat waktu, maupun yang terlambat untuk SPT yang sudah dianggap valid (sesuai dengan peraturan yang berlaku) Dari tahun 2009 sampai 2011 perbandingan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara manual terhadap pengguna e-SPT sangat jauh. Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta kebayoran Baru Tiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna e-SPT adalah berupa himbauan untuk menggunakan e-SPT bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan menggunakan e-SPT. Namun, karena tidak ada peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT, Wajib Pajak lebih memilih melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara manual dengan alasan kemudahan. Analisis kepatuhan pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual untuk SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat berdasarkan data berikut: Tabel 5 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011
Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
83%
84%
89%
E-SPT
100%
100%
75%
Dari tabel diatas, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara manual dari tahun 2009 hingga 2011 selalu mengalami peningkatan. Berbeda dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan secara e-SPT, yang mengalami penurunan di tahun 2011. Jumlah pengguna e-SPT untuk pelaporan SPT Tahunan Badan sangat sedikit. Perbandingan jumlah pengguna e-SPT dengan manual di tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah 1:1365; 1:927; dan 4:1115. Jumlah pengguna e-SPT yang sangat sedikit ini yang membuat perubahan persentase yang sangat signifikan terhadap peningkatan dan penurunan tingkat kepatuhan pengguna e-SPT tersebut.
Perubahan peningkatan dan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan secara e-SPT dan manual ini digambarkan dalam bentuk grafik untuk mempermudah pengamatan.
Grafik 2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011
Dari grafik dapat dilihat tingkat kepatuhan dan keterlambatan pelaporan SPT PPh Tahunan Badan secara manual dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalamai kenaikan dan penurunan yang relatif stabil dengan angka peningkatan kepatuhan di angka 83% hingga 89%. Berbeda dengan kenaikan dan penurunan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara e-SPT dari tahun 2009 sampai dengan 2010 yang perubahannya terlihat cukup tajam. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna e-SPT yang sangat sedikit sehingga sangat mempengaruhi persentase yang didapat dari pembagian jumlah Wajib Pajak Badan secara keseluruhan.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan jumlah keseluruhan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2009-2011, pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak sebagian besar dilakukan secara manual. Sebagian besar Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik (e-SPT) adalah mereka yang melakukan banyak transaksi (PPN). 2. Alasan Wajib Pajak lebih memilih melaporkan SPT secara manual karena penggunaan e-SPT kurang memberikan manfaat dalam prosedur pelaporan. Pengguna e-SPT tetap harus datang ke KPP dan antri untuk menyerahkan SPT induk dan media penyimpanan SPT. Untuk pengguna e-filling, Wajib Pajak diwajibkan membayar penggunaan aplikasi pelaporan SPT secara online kepada pihak ASP. Hal ini yang menyebabkan penyediaan aplikasi e-SPT oleh DJP tidak berjalan sukses. 3. Dari tahun 2009- 2011 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual lebih tinggi daripada pelaporan secara elektronik (e-SPT). Hal ini dikarenakan kerumitan pelaporan dengan menggunakan e-SPT apabila terjadi salah input yang membutuhkan kemampuan khusus untuk memahami dengan baik dan benar penggunaan aplikasi e-SPT, kemungkinan sistem error ketika loading, serta tidak semua komputer dan printer kompatibel dengan program e-SPT sehingga sering terjadi trouble atau gagal dijalankan. 4. Untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sekitar 90% dilakukan oleh Wajib Pajak lama, dan sisanya tidak lebih dari 10% keterlamabatan dilakukan oleh Wajib Pajak baru. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan yang rendah dari Wajib Pajak dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk lebih update terhadap peraturan yang berlaku saat ini.
5. Tidak ada upaya khusus bagi Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan jumlah pengguna e-SPT selama Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melakukan transaksi melebihi jumlah transaksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku. 6. Kendala Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah data-data Wajib Pajak yang tidak benar (alamat salah) yakni hanya sekitar 20% Wajib Pajak yang alamat usahanya sesuai dengan data yang tercatat di KPP, yang mengakibatkan Surat Teguran Pajak (STP) tidak sampai kepada pihak Wajib Pajak yang bertanggung jawab.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu: 1. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya membuat sistem yang mudah untuk pelaporan pajak secara elektronik sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudahan tersebut mencakup kemudahan untuk mengganti data yang salah input sehingga keluhan-keluhan pengguna e-SPT dapat diatasi. 2. Pengguna e-SPT akan lebih meningkat apabila pengguna e-SPT tidak lagi harus datang ke KPP untuk antri dan menyerahkan SPT induk dan media penyimpanan SPT serta penggunaan e-filling tidak dipungut biaya. Mengingat penggunaan e-SPT dapat mengurangi kegiatan klerikal Petugas Pajak dan mengurangi kesalahan perhitungan pajak terutang. 3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebaiknya secara berkala memberikan informasi yang update kepada Wajib Pajak lama agar Wajib Pajak lama tidak ketinggalan informasi dan melakukan kesalahan. 4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebaiknya menyesuaikan jumlah sumber daya manusia (Petugas Pajak) untuk aktif mengirimkan surat teguran pajak (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan SPT serta mengadakan sensus langsung terhadap Wajib Pajak yang baru mendaftarkan diri dan atau mendirikan usaha (Wajib Pajak badan) guna mengatasi masalah Wajib Pajak yang menyertakan data yang salah (alamat tidak benar). 5. Pengadaan sistem informasi yang saling terhubung dan canggih dalam pelaporan SPT secara dropbox. Apabila Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga melakukan pelaporan secara dropbox di KPP lain, Petugas Pajak langsung memeriksa status Wajib Pajak pada sistem komputer untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak di KPP terdaftar (Wajib Pajak mencantumkan alamat yang salah). Sehingga dapat di update informasi terbaru oleh Wajib Pajak, agar pengiriman STP dapat diterima dengan benar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
REFERENSI Anonim. (2010). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Seri KUP). Penerbit : Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan dan Humas. Anonim. (2010). Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Anonim. (2011). Pajak Penghasilan. Penerbit : Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan dan Humas. Anonim. (2011). Pajak Pertambahan Nilai. Penerbit : Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan dan Humas. Ilyas, W. B, Burton, R. (2010). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Manihuruk, W. (2010). Pajak Pertambahan Nilai: Pokok Pokok Perubahan Sesuai UU No.42 Tahun 2009. Jakarta: PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima. Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-160/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR PER-2/PJ/2011 Lampiran 1 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Momor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak. Priantara, D. (2009). Kupas Tuntas: Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. Jakarta: PT Indeks. Supramono, Damayanti, T. W. (2005) SE. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia (edisi 8). Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (edisi 10). Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Riza Hardianti lahir di kota Jakarta pada 2 Januari 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2012.
