ANALISIS KEPATUHAN FISKUS ATAS KODE ETIK PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI ERAWATY Universitas Bina Nusantara, Jl. KH Syahdan No 01, Telp: 081219160795 Email:
[email protected] Dosen Pembimbing: Drs. Hanggoro Pamungkas, M.Sc
ABSTRAK Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, dan kepatuhan fiskus terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Metoda dan Objek Penelitian yang digunakan adalah metoda penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner, dan studi kepustakaan. Sedangkan Objek Penelitian yaitu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Analisis Peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan undang-undang Perpajakan. Hasil yang dicapai bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kode Etik Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan pengaruh sebesar 43.7%, Kepatuhan Fiskus terhadap Pelayanan Pajak sebesar 38.3%, Kode Etik Pegawai terhadap pelayanan Pajak sebesar 8%. Simpulan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat menjaga kerahasiaan Wajib Pajak, profesional dan tanggung jawab, serta telah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. (Era) Kata Kunci: Kepatuhan Fiskus, Kode Etik Pegawai, Pelayanan Pajak.
PENDAHULUAN Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana tersebut untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak.
Kewajiban umum dari fiskus yaitu memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan meningkatkan kepatuhan fiskus maka berhubungan erat terhadap kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan hal penting dalam menggali penerimaan pajak negara dimana fiskus harus mematuhi kode etik pegawai yaitu dengan cara melayani Wajib Pajak dengan jujur, profesional dan bertanggung jawab. Belakangan ini terdapat pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa banyak terdapat kasus tentang korupsi yang ada di lingkungan pemerintah sampai ke Direktorat Jendral Pajak, atau pelanggaran di instansi perpajakan. Padahal pajak merupakan penghasilan utama dari negara Indonesia untuk membangun ekonomi di negeri ini. Oleh sebab itu, kasus ini membuat Wajib Pajak kurang memunculkan apresiasi yang positif terhadap beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, karena pola pikir wajib pajak telah tertananam bahwa pajak merupakan sistem yang bersifat memaksa dan pajak yang dibayar bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak wajib mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk membayar pajak serta mengubah citra (image) wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia. Wajib Pajak tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas persepsi mereka. Hal ini karena tertanam terlalu lama di pikiran Wajib Pajak atas penyimpangan atau pelanggaran etika, perilaku oleh beberapa fiskus. Akibatnya Wajib Pajak menjadi kurang percaya terhadap kinerja yang dilakukan oleh fiskus. Sesuai dengan informasi (Kompas.com) yang saya baca mengenai 2 penyidik pajak divonis 9 tahun penjara yang terbit pada hari Selasa, 17 Desember 2013 jam 18:49 WIB, dimana kasus tersebut menceritakan 2 Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra divonis masing-masing 9 tahun penjara dan denda masing-masing Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Dengan adanya kasus ini maka kode etik pegawai harus diterapkan dalam setiap jenis profesi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu. Begitu pentingnya kepatuhan fiskus dalam mematuhi kode etik, dimana standar integritas sangat di harapkan dari seorang fiskus dalam melayani masyarakat wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Kode etik merupakan kerangka kerja bagi standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta membawa perubahan pola tindak fiskus untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “ANALISIS KEPATUHAN FISKUS ATAS KODE ETIK PEGAWAI TERHADAP PELAYANAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA”. Tujuan dalam penelitian ini adalah, antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. 2. Untuk mengetahui pengaruh kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. 3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan fiskus terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Manfaat dalam penelitian ini adalah, antara lain: 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, sebagai informasi, masukan, tindakan sekaligus bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam menetapkan kebijakan serta perbaikan yang berkaitan dengan kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Jakarta Tamansari Dua. 2. Bagi peneliti, sebagai tambahan informasi, pengetahuan mengenai kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. 3. Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai referensi, tambahan informasi yang lebih jelas, serta acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui, menambah wawasan dan ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak.
METODE PENELITIAN Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, dimana kategori pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah pegawai yang
bekerja di bagian sub bagian umum, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi ekstentifikasi, seksi penagihan, seksi pengawasan dan konsultasi, dan seksi riki (seksi pemeriksaan dan seksi fungsional). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yang terpilih menjadi sampel. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitan ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Menurut Ridwan dan Kuncoro dalam bukunya Haryadi Sarjono dan Winda Julianita (2011:117) analisis jalur digunakan untuk menganalisa pola hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menelusuri mekanisme jalur serta untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Analisis jalur terbagi 2 persamaan yaitu persamaan sub-struktur 1 dan sub-struktur 2, yakni sebagai berikut. 1. Persamaan Sub-Struktur 1 Persamaan sub-struktur 1 adalah sebagai berikut : Y = ρyxX + ρyε1 Di mana : ρ = koefisien jalur, yang menunjukkan pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. ε = faktor residual, yang menunjukkan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau kesalahan pengukuran variabel. Pengujian hipotesis : a. Uji korelasi antara variabel X dengan variabel Y b. Keseluruhan pengujian
Gambar 1 Sub-Struktur 1 Sumber : Suwarno dalam bukunya Haryadi Sarjono dan Winda Julianita (2011:117) 2. Persamaan Sub-Struktur 2 Persamaan sub-struktur 2 adalah sebagai berikut : Z = ρzxX + ρzyY + ρzε2 Di mana : ρ = koefisien jalur, yang menunjukkan pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. ε = faktor residual, yang menunjukkan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau kesalahan pengukuran variabel. Pengujian hipotesis : a. Uji korelasi antara variabel X dengan variabel Y b. Uji korelasi antara variabel Y dengan variabel Z c. Uji korelasi antara variabel X dengan variabel Z d. Keseluruhan pengujian
Gambar 2 Sub-Struktur 2 Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk menganalisis kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak, maka dibagi menjadi 2 bagian yaitu sub-struktur 1 yang bertujuan untuk menguji kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai dan sub-struktur 2 yang bertujuan untuk menguji kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak. Setelah dilakukan pengujian 2 sub struktur maka dihitung total kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak dengan tujuan untuk mengetahui patuhnya fiskus atas kode etik terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. 1.
Pengujian Sub-Struktur 1 Pada Sub-struktur ini, akan dilakukan pengujian kolerasi Pearson antar variabel terlebih dahulu. Setelah itu, akan dilakukan pengujian pengaruh antara variabel kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai. Untuk pengujian kolerasi dan pengaruh digunakan bantuan dari SPSS. Tabel 1 Correlation
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner a.
b.
Pengujian Kolerasi Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) Melalui hasil SPSS yang ada di Tabel 1 dapat ditentukan perumusan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis: Ho = Tidak ada hubungan signifikan antara variabel Kepatuhan Fiskus dan Kode Etik Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha= Ada hubungan signifikan antara variabel Kepatuhan Fiskus dan Kode Etik Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,00 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima r = 0,661 maka hubungannya Kuat r = + maka hubungan searah Kesimpulan Jadi melalui uji signifikansi di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan fiskus dan kode etik pegawai memiliki hubungan yang kuat dan searah. Hubungannya bersifat kuat karena nilai korelasinya berada diantara 0,60-0,799. Karena nilai kolerasinya positif maka hubungannya searah. Jadi jika nilai dari kepatuhan fiskus (X) mengalami kenaikan maka nilai dari kode etik pegawai (Y) akan mengalami kenaikan dan sebaliknya juga jika nilai dari kepatuhan fiskus (X) mengalami penurunan maka nilai dari kode etik pegawai (Y) akan mengalami penurunan juga. Pengujian Pengaruh secara Simultan dan Individu Variabel X dan Y, dibawah ini merupakan hasil
pengujian pengaruh antara variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) baik secara simultan dan individu dengan menggunakan bantuan software SPSS: Tabel 2 Anova Sub-Struktur 1
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner Tabel 3 Koefisien Sub-Struktur 1
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner Tabel 4 Model Summary Sub-Struktur 1
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pengujian pengaruh Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) secara Simultan, untuk pengujian pengaruh secara simultan dari variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) dapat dilihat pada Tabel 2. Hipotesis Ho: T idak ada pengar uh atau ko ntribusi antara variabel Kepatuhan Fiskus (X) secara simultan dan signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha: Ada pengar uh atau kontribusi antara variab el Kepatuhan Fiskus (X) secara simultan dan signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,000 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima Kesimpulan Variabel Kepatuhan Fiskus (X) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Oleh karena itu, pengujian secara individual dapat dilakukan atau dilanjutkan. Besarnya pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y dapat diketahui dengan melihat nilai Rsquare pada Tabel 4.19, dimana nilai R2 = 0,437 = 43,7%. Sementara, sisanya sebesar 56,3% (100-43,7) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sementara itu besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi dapat dihitung dengan rumus ρyε1= 1 − R 2
=
1− 0,437 = 0,75. Dan dari Tabel 4.19 diketahui bahwa nilai R
b.
(model summary) diketahui sebesar 0,661. Sehingga dapat simpulkan bahwa hubungan antara X dengan Y memiliki hubungan yang kuat karena berada diantara 0,60-0,799 dan memiliki sifat hubungan searah karena nilai r Positif. Pengujian secara Individual antara Variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y), pengujian secara individual dapat dilihat pada Tabel 3. Hipotesis Ho: Variabel Kepatuhan Fiskus (X) tidak berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha: Variabel Kepatuhan Fiskus (X) berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,000 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima Kesimpulan Variabel Kepatuhan Fiskus memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Fiskus (Y).
Pengujian Sub-Struktur 2 Pada sub-struktur 2 ini, akan dilakukan pengujian kolerasi pearson antar variabel terlebih dahulu. Setelah itu, akan dilakukan pengujian pengaruh antara variabel Kepatuhan Fiskus atas Kode Etik Pegawai terhadap Pelayanan Pajak. Untuk pengujian kolerasi Pearson dan pengaruh digunakan bantuan dari software SPSS. 2.
Tabel 5 Correlations
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner a.
b.
Pengujian Kolerasi variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Pelayanan Pajak (Z) Melalui hasil SPSS yang ada di tabel 5 dapat ditentukan perumusan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis: Ho = Tidak ada hubungan signifikan antara variabel Kepatuhan Fiskus dan Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha = Ada hubungan signifikan antara variabel Kepatuhan Fiskus dan Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,00 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima r = 0,806 maka hubungannya sangat kuat r = + maka hubungan searah Kesimpulan Jadi melalui uji signifikansi di atas dapat diketahui bahwa k e p a t u h a n f i s k u s d a n p e l a ya n a n p a j a k memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah. Hubungannya bersifat sangat kuat karena nilai korelasinya berada diantara 0,80-1,000. Karena nilai kolerasinya positif maka hubungannya searah, jadi jika nilai dari kepatuhan fiskus (X) mengalami kenaikan maka nilai dari pelayanan pajak (Z) akan mengalami kenaikan dan sebaliknya juga jika nilai dari kepatuhan fiskus (X) mengalami penurunan maka nilai dari pelayanan pajak (Z) akan mengalami penurunan juga. Pengujian Kolerasi variabel Kode Etik Pegawai (Y) dan Pelayanan Pajak (Z) Melalui hasil SPSS yang ada di Tabel 5 dapat ditentukan perumusan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis: Ho = Tidak ada hubungan signifikan antara variabel Kode Etik Pegawai dan variabel Pelayanan Pajak
c.
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha = Ada hubungan signifikan antara variabel Kode Etik Pegawai dan variabel Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,00 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima r = 0,692 maka hubungannya Kuat r = + maka hubungan searah Kesimpulan Jadi melalui uji signifikansi di atas dapat diketahui bahwa k o d e e t i k p e g a w a i d a n p e l a ya n a n p a j a k memiliki hubungan yang kuat dan searah. Hubungannya bersifat kuat karena nilai korelasinya berada diantara 0,60-0,799. Karena nilai kolerasinya positif maka hubungannya searah, jadi jika nilai dari kode etik pegawai (Y) mengalami kenaikan maka nilai dari pelayanan pajak (Z) akan mengalami kenaikan dan sebaliknya juga jika nilai dari kode etik pegawai (Y) mengalami penurunan maka nilai dari pelayanan pajak (Z) akan mengalami penurunan juga. Pengujian Pengaruh secara Simultan dan Individu Variabel X, Y, dan Z Berikut ini adalah hasil pengujian pengaruh kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak baik secara simultan dan individu dengan menggunakan bantuan software SPSS:
Tabel 6 Anova Sub-Struktur 2
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Tabel 7 Koefisien Sub-Struktur 2
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Tabel 8 Model Summary Sub-Struktur 2
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a.
Pengujian pengaruh kepatuhan fiskus (X) dan kode etik pegawai (Y) terhadap pelayanan pajak (Z) secara simultan, untuk pengujian pengaruh secara simultan dari variabel Kepatuhan Fiskus (X), Kode Etik Pegawai (Y) terhadap Pelayanan Pajak (Z) dapat dilihat pada tabel 6. Hipotesis Ho: T idak ada pe ngar uh atau ko ntrib usi a ntara va riabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) secara simultan dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha: Ada pe ngaruh ata u kontribusi a ntara variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) secara simultan dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,000 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima Kesimpulan Variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Y) secara simultan dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Besarnya pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y dapat diketahui dengan melihat nilai Rsquare pada Tabel 4.25, dimana nilai R2 = 0,695 = 69,5%. Sementara, sisanya sebesar 30,5% (100-69,5) dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi dapat dihitung dengan rumus
ρZ 2= 1 − R 2 =
b.
c.
1− 0,695 = 0,552. Dan dari Tabel 4.25 diketahui bahwa nilai R (model
summary) diketahui sebesar 0,834. Sehingga dapat simpulkan bahwa hubungan antara X, Y dan Z memiliki hubungan yang sangat kuat karena berada diantara 0,80-1,000 dan memiliki sifat hubungan searah karena nilai r Positif. Pengujian secara Individual antara variabel Kepatuhan Fiskus (X) dan Kode Etik Pegawai (Z) Pengujian secara individual dapat dilihat pada Tabel 7. Hipotesis Ho: Variabel Kepatuhan Fiskus (X) tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha: Variabel Kepatuhan Fiskus (X) berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,000 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima Kesimpulan Variabel Kepatuhan Fiskus (X) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z). Pengujian secara Individual antara variabel Kode Etik Pegawai (Y) dan Pelayanan Pajak (Z) Pengujian secara individual dapat dilihat pada Tabel 7. Hipotesis Ho: Variabel Kode Etik Pegawai (Y) tidak berkontribusii secara signifikan terhadap Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Ha: Variabel Kode Etik Pegawai (Y) berkontribusii secara signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Keputusan Sig = 0,006 ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima Kesimpulan Variabel Kode Etik Pegawai (Y) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z).
Dengan ini sub-stuktur 1 dan sub-struktur 2 telah selesai, maka dapat digambarkan struktur hubungan secara lengkap, yakni hubungan antara variabel X, Y, dan Z yang memiliki persamaan struktural. Persamaan sub-struktural 1 Y = 0,661 X + 0,75 ε1 Persamaan sub-struktural 2 Z = 0,619 X + 0,283 Y + 0,552
ε2
Gambar 3 Struktur Pengaruh X terhadap Y dan dampaknya terhadap Z beserta Koefisien Jalur Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner Maka dapat ditarik kesimpulan seperti dibawah ini: 1. Variabel Kepatuhan Fiskus (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Besarnya pengaruh kepatuhan fiskus terhadap kode etik pegawai sebesar 0,6612 x 100% = 43,7%, dan sisanya sebesar 56,3% (100% – 43,7%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 2. Variabel Kepatuhan Fiskus (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Besarnya pengaruh kepatuhan fiskus terhadap pelayanan pajak sebesar 0,6192 x 100% = 38,3% dan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 3. Variabel Kode Etik Pegawai (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Besarnya pengaruh kode etik pegawai (Y) terhadap pelayanan pajak (Z) yaitu sebasar 0,2832 x 100% = 8% dan sisanya sebesar 92% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 4. Secara simultan variabel Kepatuhan Fiskus (X), variabel Kode Etik Pegawai (Y) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z) sebesar 69,5% dan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang berasal dari luar penelitian ini.
PEMBAHASAN 1.
2.
Variabel Kepatuhan Fiskus (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kode Etik Pegawai (Y). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kode etik pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan pengaruh yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskus memiliki hubungan yang kuat terhadap kode etik pegawai, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan fiskus maka menunjukkan kode etik pegawai yang semakin tinggi. Oleh karena itu fiskus harus patuh terhadap kode etik atau aturan yang telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Taman Sari Dua. Untuk meningkatkan kepatuhan fiskus dapat kita lihat dari lampiran 5 (part 1) dimana butir pernyataan 1 merupakan butir yang memiliki ratarata yang terendah, yang berarti bahwa dalam membina Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tamansari Dua masih perlu ditingkatkan dan sesuai kebutuhan Wajib Pajak. Meningkatkan pembinaan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajibannya dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Selanjutnya dapat kita lihat dari lampiran 5 (part 1) juga dimana butir pernyataan 2 adalah butir yang memiliki skor rata-rata yang paling tinggi, dimana menjaga rahasia Wajib Pajak merupakan hal wajib dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga rahasia Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan patuh dan senang dalam melaporkan serta membayar pajak mereka. Variabel Kepatuhan Fiskus (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Pelayanan Pajak (Z). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan pengaruh yang kuat. Kepatuhan fiskus juga memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pelayanan pajak, hal ini berarti semakin tinggi tingkat
3.
kepatuhan fiskus maka menunjukkan pelayanan pajak yang semakin tinggi. Maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua harus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan fiskus terhadap pelayanan pajak. Untuk meningkatkan pelayan pajak dapat kita lihat dari lampiran 5 (part 3) dimana butir pernyataan 1 memliki rata-rata terendah, dimana pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua tidak merasa bahwa dalam melayani Wajib Pajak itu mengurangi jam istirahat meraka, karena melayani Wajib Pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang profesional. Selanjutnya dapat kita lihat dari lampiran 5 (part 3) juga dimana butir pernyataan 4 adalah butir yang memiliki skor paling tinggi, dimana ramah dan sopan merupakan misi pegawai Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani Wajib Pajak. Dengan ramah dan sopannya pegawai Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan merasa di terima, dan dilayani secara baik dan profesional. Variabel Kode Etik Pegawai (Y) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabl Pelayanan Pajak (Z). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan pengaruh sedang. Kode etik pegawai juga memiliki hubungan yang kuat terhadap pelayanan pajak, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kode etik pegawai maka menunjukkan pelayanan pajak yang semakin tinggi. Semakin tinggi tingat kode etik pegawai maka menunjukkan tingkat loyalitas fiskus dalam melayani Wajib Pajak. Maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan tingkat kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak. Untuk meningkatkan kode etik pegawai dapat kita lihat dari lampiran 5 (Part 2) dimana butir pernyataan 2 merupakan butir yang memiliki rata-rata yang terendah yang berarti bahwa pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua menyatakan bahwa menerapkan kedisiplinan merupakan hal yang tidak sulit, hal tersebut harus dipertahankan sehingga kedisiplinan tidak mempengaruhi pelayanan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya dapat kita lihat dari lampiran 5 (Part 2) juga dimana butir pernyataan 7 adalah butir yang memiliki rata-rata yang paling tinggi, dimana melaksanakan tugas dengan maksimal dan sesuai peraturan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting karena mencerminkan kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai.
SIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah peneliti yang telah diajukan pada bab pertama. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Melalui pengujian koefisien jalur sub-struktur 1 menunjukkan bahwa berdasarkan statistik hasilnya signifikan. Dengan demikian, dapat diperoleh informasi bahwa kepatuhan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kode etik pegawai. Besarnya pengaruh kepatuhan fiskus terhadap kode etik pegawai sebesar 0,6612 x 100% = 43,7%, dan sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskus dalam menjaga rahasia Wajib Pajak merupakan hal wajib dan harus terus dipertahankan. 2. Kepatuhan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelayanan pajak. Besarnya pengaruh kepatuhan fiskus terhadap pelayanan pajak sebesar 0,6192 x 100% = 38,3% dan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua menggambarkan profesional dan tanggung jawab pegawai Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kode etik pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelayanan pajak. Besarnya pengaruh kode etik pegawai terhadap pelayanan pajak yaitu sebasar 0,2832 x 100% = 8% dan sisanya sebesar 92% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua telah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kepatuhan fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 2,8389. Dimensi kewajiban fiskus juga memiliki kategori cukup dan memiliki rata-rata yang sama yaitu 2,8389. Dimana indikator terendah adalah membina Wajib Pajak. Hal ini membuktikan kewajiban fiskus dalam membina Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua masih belum maksimal.
5. Kode etik pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam kategori
6.
sangat baik, dengan nilai rata-rata 4,0494. Dimensi akuntanbel dengan kategori sangat baik dan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,208. Kemudian dimensi transparan dengan kategori sangat baik dan memiliki nilai rata-rata 3,929. Dan terakhir, dimensi profesional dengan kategori sangat baik namun memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 3,882. Indikator yang terendah adalah displin, dimana pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua rata-rata sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan pernyaataan bahwa menerapkan kedisplinan merupakan hal tersulit bagi mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kode etik pegawai dalam penerapan kedisiplinan telah dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata 4,2828. Dimana dimensi waktu di TPT dengan kategori yang sangat baik namun memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 3,781. Indikator yang terendah adalah waktu pelayanan, hal ini membuktikan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua tidak merasa bahwa waktu dalam melayani wajib pajak terlalu lama, sehingga jam istirahat mereka berkurang. Hal ini berarti pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.
Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua: 1. Dalam membina Wajib Pajak harus diperhatikan dalam menambah jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua agar dapat membantu dan membina Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 2. Dalam melayani wajib pajak, walaupun tidak mempengaruhi jam istirahat mereka sebaiknya dilakukan penggantian shift istirahat agar pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif. 3. Dalam kedisiplinan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua diharapkan prestasi ini harus dipertahankan dan dapat menjadi budaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat menerapkan system ifeedback dimana system tersebut memberikan 2 pilihan yaitu apabila Wajib Pajak merasa puas terhadap layanan yang telah diberikan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua maka dapat memilih emo smile, dan apabila Wajib Pajak tidak merasa puas terhadap layanan yang telah diberikan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua maka dapat memilih emo sad. 5. Dalam menerapkan kepatuhan fiskus atas kode etik pegawai, agar pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua patuh dan tidak melanggar peraturan yang berlaku sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak memasang CCTV (Closed Circuit Television) dimana CCTV (Closed Circuit Television) merupakan suatu sistem yang menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang. CCTV (Closed Circuit Television) dipasang disetiap ruangan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua bekerja, sehingga semua kegiatan pegawai dapat diawasi dalam pengawasan. 6. Dalam Pelayanan Pajak sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua membuat akun resmi facebook atau twitter yang digunakan sebagai informasi mengenai perpajakan, serta menjadi fasilitas untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan masukanmasukan baik secara mengkritik maupun saran yang membangun. Akun resmi tersebut bisa digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua sebagai perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. 7. Untuk membuat pegawai patuh atas kode etik terhadap pelayanan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat memberikan penghargaan atau reward kepada pegawai yang telah sesuai dalam mematuhi aturan yang berlaku. 8. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dapat dilakukan training kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, training dapat dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan, pelatihan serta tingkah laku dalam melayani Wajib Pajak. Sedangkan secara kuantitatif jumlah pegawai pajak dapat ditambah sebanyak 500% dari jumlah pengawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari Dua, dimana 500% akan dibagi ke bagian pengawasan dan konsultasi I s/d IV, bagian pelayanan, bagian penagihan dan bagian pemeriksaan, sehingga pelayanan kepada Wajib Pajak akan lebih efektif dan efisien.
REFERENSI Data Pokok APBN 2007-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 23 Maret 2014. http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Erwin, Patrick M. (2011). Corporate Codes of Conduct: The Effects of Code Content and Quality on Ethical Performance. Journal of Business Ethics, 99, 535–548. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2010). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana berubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/KM.1/2004. Kode Etik Pegawai, diakses 1 Maret 2014. http://news.liputan6.com/read/421291/kode-etik-pegawai direktorat-jenderal- pajak Lubis, Irwansyah. (2010). Menggali Potensi Pajak dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta : Alex Media Komputindo. Mardiasmo. (2013). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta : ANDI. M, Boerner Cathrine. (2011). Employee Compliance Program Surveys Can Be Helpful on Many Fronts. Journal of Health Care Compliance, 13, 29-30. Pandiangan, Liberti. (2008). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta : Alex Media Komputindo. Penyidik Pajak Divonis Sembilan Tahun Penjara, diakses 27 Februari 2014. http://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/1849254/2.Penyidik.Pajak.Divonis.Sembilan.Ta hun.Penjara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia, diakses 25 Februari 2014. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12784 Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, diakses 25 Februari 2014. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12739 Prottas, David J. (2013). Relationships Among Employee Perception of Their Manager’s Behavioral Integrity, Moral Distress, and Employee Attitudes and Well-Being. J Bus Ethics, 113, 51-60. Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung : Nuansa. Ruslan, Rosady. (2008). Etika Kehumasan Konsep & Aplikasi. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. (2011). SPSS vs Lisrel. Jakarta : Salemba Empat. Setiawan, Budi. (2013). Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21. Yogyakarta: ANDI.
Sukandarrumidi. (2012). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ/2012 tentang Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, diakses 27 Agustus 2014. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=18&page=show&id=15172#aturanleft Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima, diakses 24 Februari 2014. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12863 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. (edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.
RIWAYAT HIDUP Erawaty, lahir di kota Rengat, 05 Mei 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2014.
