PERSEPSI FISKUS DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) TERHADAP PENERAPAN E-BILLING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

PERSEPSI FISKUS DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) TERHADAP PENERAPAN E-BILLING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA 1M.Syawal

Murry, 1Ni Kadek Sinarwati, 2Gede Adi Yuniarta Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan e-Billing diukur melalui persepsi kebermanfaatan e-Billing, persepsi kemudahan penggunaaan e-Billing, dan persepsi mninat perilaku penggunaan eBilling. Sampel penelitian untuk fiskus berjumlah 45 dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) berjumlah 100, yang ditentukan dengan metode purposive sampling dan incidental sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, dan crosstabulasi dengan bantuan program SPSS 16.00. Hasil penelitian menunjukkan adanya respon positif dari persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan e-Billing. Kata kunci: e-Billing, persepsi, fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Abstract This study was aimed at finding out fiskus and individual taxpayer’s perception of e-billing application measured through the perception of the usefulness of e-Billing, the perception of easiness in using e-Billing, and the perception of the interest to use e-Billing. The sample for fiskus was 45 and the sample for individual taxpayers was 100, determined by purposive sampling and incidental sampling methods. The study used primary data in the form of answers to an interview and a questionnaire. The data were analyzed by using validity test, reliability test and cross-tabulation ided by SPSS 16.00 program. The results showed that there is a positive response from fiskus and individual taxpayer’s perception to e-Billing application. Keywords: e-billing, perception, fiskus, and individual taxpayer

PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Hal ini dapat dilihat target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). (www.kemenkeu.go.id). Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang

dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 70 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Menurut Surya Manurung dalam Nurhidayah (2015), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp. 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) pembangunan infrastruktur. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id). Menurut Mardiasmo (2011) mengemukakan definisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013). Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dengan dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu dan Suhayati, 2010). Melakukan pembayaran pajak merupakan hukumnya wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak. Tetapi Wajib Pajak masih mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak dengan berbagai alasan. Salah satu alasan karena sistem perhitungan yang rumit dan proses pembayaran yang sulit. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp. 364,1 triliun. Artinya, setoran pajak yang diterima baru 26,8 persen dari target Rp. 1.360,2 triliun dalam APBN 2016. “Dibanding tahun lalu ini masih minus”, kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan di Direktorat Jendral Pajak, Jakarta. Pada Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 377,028 triliun dari target penerimaan pajak pada APBN Perubahan 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun dan realisasinya sebesar 29,13 persen. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak akan menggenjot setoran pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Lucky masih terdapat 42 juta Wajib Pajak yang belum terjangkau. (tempo.com) Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis yaitu Official Assessment System, Self

Assessment System, dan Withholding System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dalam sistem ini yaitu Wajib Pajak tidak sulit untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena sudah tercantum dan sudah dihitung oleh petugas Kantor Pajak (Fiskus). Kelemahan dalam sistem ini yaitu rentan dengan adanya kecurangan oleh petugas Kantor Pajak (Fiskus) pada saat perhitungan. Pada dasarnya Official Assessmet System penetapan pajak terkesan dilakukan secara sepihak dan wajib pajak bersifat pasif, rentan kecurangan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani jumlah Wajib Pajak yang ada, maka ditetapkan Self Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak. Dalam sistem ini petugas Kantor Pajak (Fiskus) bersifat pasif dan Wajib Pajak bersifat aktif. Selain dua sistem tersebut terdapat Withholding System yang merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan semakin meningkatnya jumlah penggunaan teknologi internet di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak berupaya menyesuaikan diri dalam sistem pemungutan pajak dengan perkembangan teknologi yang ada. Setalah berhasil menerapkan sistem pelayanan secara elektronik seperti e-Reg, e-SPT, e-Filling, dan e-Faktur. E–Billing sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER–

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) 19/PJ/2012. Tetapi, masih dalam tahap uji coba. Seiring berjalannya waktu, melalui Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015. Maka fasilitas e-Billing sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER-26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan e-Billing. EBilling merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Kode inilah yang akan menjadi referensi bagi Wajib Pajak saat akan membayar pajak. Dengan adanya e-Billing, Wajib Pajak saat ini dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik. Terkait dengan hal itu, PER-26 juga mengatur mengenai jenis pajak apa saja yang dapat dibayar maupun disetor melalui e-Billing. Pada pasal 2 ayat (2) PER-26 disebutkan bahwa pembayaran maupun penyetoran pajak tersebut meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jendral Bea dan Cukai; dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui e-Billing, beberapa Bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016. (sumber:www.kemenkeu.go.id). Diharapkan dengan penerapan sistem pembayaran pajak elektronik (e-Billing) pada 1 Juli 2016 di Indonesia agar dapat lebih mudah, efektif dan efisien, lebih akurat, serta realisasi

penerimaan pajak akan semakin meningkat. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian oleh Estry (2013) mengenai Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System (Studi Kasus PT. Metalindo Guna Teknik Industri) bahwa terdapat persepsi yang positif dari karyawan PT. Metalindo Guna Teknik Industri mengenai reformasi yang digulirkan DJP melalui penerapan Billing System. Artama, (2016) mengenai Persepsi Pegawai Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerapan E-Faktur Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja bahwa adanya persepsi positif baik dari pegawai pajak maupun pengusaha kena pajak terhadap penerapan e-Faktur. Pegawai pajak tidak menemukan masalah yang berhubungan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan, pelatihan yang diberikan, dan tidak adanya masalah teknis dalam pelaksanaan tugas. Pengusaha Kena Pajak merasakan manfaat dari penerapan e-Faktur mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-Faktur. Persepsi Kebermanfaatan Persepsi Kebermanfaatan adalah suatu tingkatan dimana seseorang tersebut percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut (Davis dalam Estry, 2013). Adamson dan Shine (dalam Estry, 2013) mendefinisikan Persepsi Kebermanfaatan sebagai konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi kebermanfaatan adalah sistem yang sangat berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas sistem dari kemanfaatan dalam menjalankan tugas secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut. Venkatesh dan Morris (dalam Estry, 2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penting manfaat dalam pemahaman respon individu dalam teknologi informasi.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Persepsi Kemudahan Penggunaan Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami (Estry, 2013). Definisi tersebut juga didukung oleh pernyataan Arief Widodo dalam Estry (2013) yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan dari sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana sesorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami dan digunakan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kemudahan penggunaan mampu menghemat waktu dan tenaga seseorang untuk mempelajari suatu sistem atau teknologi tersebut yakin bahwa sistem atau teknologi tersebut mudah untuk dimengerti dan dijalankan. Seberapa sering penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem atau teknologi yang sering dipakai menunjukkan bahwa sistem atau teknologi tersebut dikenal, lebih mudah untuk dijalankan dan lebih mudah untuk digunakan oleh penggunanya (Goodwin dan Silver dalam Estry, 2013) Persepsi Minat Perilaku Penggunaan eBilling Menurut Winna (dalam Estry, 2013) minat atau intensi adalah keinginan untuk melakukan perilaku, jadi minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku. Menurut Fisbein dan Ajzen dalam Estry (2013), minat perilaku adalah suatu ukuran tentang kekuatan tujuan seseorang untuk melakukan tindakan khusus, dapat dikatakan minat perilaku penggunaan eBilling adalah ukuran kekuatan dari minat seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap adanya e-Billing. Menurut Wiyonono (dalam Estry, 2013), minat perilaku adalah pemrediksi yang baik terhadap penggunaan senyatanya (Davis dalam Estry, 2013). Banyak penelititan berhenti sampai minat perilaku karena kesulitan untuk mengukur pengunaan senyatanya meskipun minat perilaku merupakan kekuatan dari minat seseorang

untuk melakukan suatu perilaku. Pihak Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas e-Billing bermaksud untuk menyediakan suatu layanan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak secara online dan realtime sehingga dapat memberikan manfaat, mudah dipahami, dan bersifat praktis. Oleh karena itu, Wajib Pajak tertarik atau berminat menggunakan e-Billing untuk melakukan transaksi pajaknya. Tata Cara Penyetoran/Pembayaran Pajak Tata cara pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu, membayar sendiri pajak yang terutang, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah dan Pembayaran pajak-pajak lainnya. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan juga bisa dilakukan di Kantor Pos. Pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengisi 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayarkan dan juga jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tanggal batas waktu penyetoran pajak berbeda-beda, tergantung dari jenis pajak yang akan dibayarkan. METODE Objek penelitian adalah KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu primer berupa wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian terdiri dari fiskus berjumlah 80 orang dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) berjumlah 71.321 orang. Metode pengumpalan data yang digunaan yakni purposive sanpling dan incidental sampling. Berdasarkan metode purposive sampling didapatkan 45 sampel untuk fiskus dan metode incidental sampling didapatkan 100 sampel. Persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (wpop) terhadap penerapan e-Billing diukur menggunakan persepsi kebermanfaatan e-Billing, persepsi kemudahan penggunaan e-Billing, persepsi minat perilaku penggunaan e-Billing. Teknik

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji realibilitas dan crosstabulasi dengan program SPSS versi 16.00. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa valid instrument tersebut dapat digunakan untuk engukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Ghozali (2011:46) realibilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel. Jumlah sumber penelitian yang dianalisis berdasarkan kuesioner yang dinyatakan valid dan reliabel sebanyak 19 pernyataan yaitu 9 pernyataan persepsi kebermanfaatan e-Billing, 7 pernyataan persepsi kemudahan penggunaan e-Billing dan 3 pernyataan persepsi minat perilaku eBilling dengan responden untuk fiskus 33 orang dan wajib pajak orang pribadi (wakses pop) 100 orang. Proses perhitungan skor yang telah divalidasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16. Dari analisis yang telah dipaparkan mengenai tiga persepsi menurut Davis dalam Estry (2013) yang dapat mendukung tujuan e-Billing oleh DJP, berikut adalah ringkasan penilaian persepsi terhadap faktor-faktor persepsi kebermanfaatan eBilling, dan persepsi minat perilaku pengunaan e-Billing. Persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (wpop) berdasarkan crosstabulasi umur, jenis kelamin dan pendidikan atas persepsi kebermanfaatan e-Billing, persepsi kemudahan penggunaan e-Billing dan persepsi minat perilaku penggunaan e-Billing memberikan penilain sedang dan tinggi hal ini menunjukkan bahwa fiskus merespon positif atau setuju dengan diterapkan e-Billing dalam hal pembayaran pajak karena memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya sepertinya lebih mudah, hemat kertas dan waktu, lebih cepat dan lebih akurat.

Mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing A. Memulai layanan e-Billing DJP 1. Cara registrasi menjadi peserta Billing a. Buka situs Billing System melalui internet http://sse.pajak.go.id untuk mendaftarkan User ID dan Personal Identification Number (PIN) b. Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan User ID yang diinginkan. c. Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui e-mail yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada e-mail tersebut akan tertera PIN dan User ID yang telah didafrakan beserta link aktivasi. d. Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual. 2. Cara pembutan Kode Billing Kode Billing adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau Internet Banking. Berikut tahapan cara untuk mrndapatkan kode Billing: a. Akses situs Billing System dengan alamat http://sse.pajak.go.id. b. Masukkan User ID dan PIN untuk melakukan login. c. Field NPWP, nama, alamat dan Kota akan secara otomatis terisii dengan data dan tidak bisa diubah. d. Masukkan informasi terkait detaill pembayaran berupa: 1. Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada drop-down box. 2. Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, field jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silakan pilih jenis setoran yang tersedia pada drop-down box. 3. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak hak akan tanah dan/atau penagihan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) bangunan dan kegiatan membangun sendiri. 4. Pilih masa pajak dengan memilih dua bulan yang tersedia pada dorp-down box. Pastikan anda telah memilih kedua box, misalnya januari s.d. januari. 5. Tahun pajak. 6. Nilai rupiah pembayaran, dan 7. Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada), kemudian simpan. e. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode Billing” untuk menerbitkan kode Billing. f. Setelah sistem menerbitkan kode Billing, dapat mencetaknya sebagai refrensi pembayaran di loket bank, atm, maupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus dapat anda lakukan melalui menu “View Data”. B. Melakukan pembayaran dengan kode Billing Pembayaran dengan kode Billing dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: a. Melalui loket bank atau Kantor Pos. Prosedur pembayaran dengan kode Billing melalui loket: 1) Tunjukkan kode Billing dan serahkan kepada petugas loket teller bank/pos. 2) Setelah menginput kode Billing dan meneria uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran dengan yang dimaksud. 3) Teller akan memproses transaksi dan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak. b. Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Prosedur pembayaran Billing melalui ATM Mandiri sebagai berikut: 1. Pilih mrnu Bayar/Beli. 2. Pilih menu Lainnya.

3. Masukkan menu Multi Payment. 4. Masukkan Kode Institusi dengan kode: ex.140395 lalu tekan Benar. 5. Masukkan kode Billing lalu tekan Benar. 6. Layar akan menampilkan pilihan transaksi pembayaran pajak yang akan dilakukan, lalu tekan Ya. 7. Layar akan menampilkan detail tagihan pajak, jika telah sesuai tekan Ya. 8. Transaksi telah selesai, tekan Keluar. 9. Struk ATM yang tercetak dianggap sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak. c. Melalui Internet Banking. Prosedur pembayaran Billing melalui Internet Banking Mandiri sebagai berikut: 1) Login dengan User ID dan Password. 2) Pilih menu Pembayaran. 3) Pilih menu Pajak. 4) Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar. 5) Pilih jenis pajak 140395 Pajak. 6) Masukkan kode Billing, klik Lanjutkan. 7) Pilihan menu tagihan pajak yang hendak dibayar dengan memberi tanda centang disebelah kanan daftar tagihan pajak, klik Lanjutkan. 8) Cek informasi Billing yang muncul. Jika telah sesuai, masukkan PIN yang degenerate oleh Token ke Fireld yang tersedia. Pilih Kirim. 9) Muncul bukti validasi dani system serta muncul opsii cetak atau simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) C. Ketentuan e-Billing yang perlu diperhatikan 1. Kode Billing beraku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Anda dapat membuatnya kembali apabila kode Billing terhapus secara system. 2. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan. Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi fiskus berdasarkan umur responden didominasi yang berusia 20-37 tahun sebanyak 24 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 22 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi oleh S1 sebanyak 16 orang. Untuk persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berdasarkan umur, responden didominasi yang berusia 26-42 tahun sebanyak 53 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 71 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi oleh S1 sebanyak 48 orang. Berikut adalah penjelasan dari persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan EBilling, dimana didalamnya terdapat persepsi kebermanfaatan E-Billing, persepsi kemudahan penggunaan E-Billing, dan persepsi minat prilaku penggunaan EBilling. Hasil penelitian yang didaparkan bahwa persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memberikan respon positif atau setuju terhadap penerapan EBilling dalam pembayaran pajak terhutangnya melalui elektronik. Dari hasil persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada crosstabulasi umur, jenis kelamin dan pendidikan dengan

persepsi kebermanfaatan e-Billing, persepsi kemudahan penggunaan e-Billing dan persepsi minat prilaku penggunaan e-Billing memberikan manfaat dan kemudahan bertransaksi maupun pembayaran perpajakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat, dan lebih akurat sehingga fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berminat untuk beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Untuk mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing, peneliti mewawancarai fiskus yang berkompeten di bidangnya seperti Kepala Pelayanan KPP Pratama Singaraja, AR Waskon I KPP Pratama Singaraja, Kepala PDI KPP Pratama Singaraja serta pegawai pajak yang menangani e-billing di bagian pelayanan. Namun, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) peneliti mewawancarai yang memahami dan mengetahui dari mekanisme pembayaran pajak melalui e-Billing tersebut. Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berpendapat bahwa e-Billing mempunyai banyak kelebihan didalamnya, tetapi masih terdapat keterbatasan yang harus diatasi seperti Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan dirinya dengan menggunakan alamat email yahoo.co.id ke website yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pendaftarannya berhasil tetapi Wajib Pajak tersebut beum mendapatkan balasan email yang dia daftarkan. Masa berlakunya kode billing hanya 48 jam serta lama mendapat balasan kode billing dari pusat DJP pada saat offline, dan lain-lain. Selain itu masih banyak fiskus dan Wajib Pajak belum memahami dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak melalui e-Billing. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak khususnya fiskus yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja mensosialisasikan secara maksimal dan memberikan informasi baik media cetak maupun elektronik kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dilakukan oleh Artama (2016) dengan judul “Persepsi Terhadap Penerapan E-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menyatakan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) bahwa adanya persepsi positif baik dari pegawai pajak maupun pengusaha kena pajak terhadap penerapan e-Faktur. Pegawai pajak tidak menemukan masalah yang berhubungan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan, pelatihan yang diberikan, dan tidak adanya masalah teknis dalam pelaksanaan tugas Pengusaha Kena Pajak merasakan manfaat dari penerapan e-Faktur mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-Faktur. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Estry (2013) dengan judul penelitian “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System (Studi kasus PT.Metalindo Guna Teknik Industri mengenai reformasi yang diterapkan oleh DJP melalui Billing System untuk pembayaran pajaknya. Jika dikaitkan dengan teroi penelitian ini adalah Tecnology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Tujuan dari Tecnology Acceptance Model (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi, Sikap individu maupun reaksi yang muncul dari penerimaan teknologi tersebut dapat bermacam-macam diantaranya dapat digambarkan dengan intensitas maupun tingkat penggunaan teknologi tersebut. Menurut Pratama (2008) dalam Gita (2010), penerimaan pengguna maupun pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan maupun penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan.

Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta teknologi informasi yang dimaksud adalah e-billing. Pengertian dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan penerapan e-Billing. Tecnology Acceptance Model (TAM) Awalnya dikenalkan oleh Davis (1989) yang dikembangkan dari Theory Resoned Action (TRA) dan Theory Planed Behaciour (TPB). Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beranggapan bahwa e-Billing akan bermanfaat bagi mereka dalam melakukan pembayaran pajak sehingga mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut, begitu sebaliknya yang akan terjadi jika fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menganggap e-Billing tidak bermanfaat untuk pembayaran pajak, maka yang akan terjadi adalah fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) tidak mau menggunakan e-billing. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan ebilling bagi para pengguna. Persepsi kemudahan pengguna juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-billing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-Billing akan menyebabkan fiskus dan wajib pajak orang pribadi senang dan nyaman dalam menggunakannya serta akan mengesampingkan keterbatasan yang ada dalam e-billing. Begitu juga sebaliknya, jika fiskus dan wajib pajak orang pribadi (wpop) telah merasakan ketidakmudahan pada ebilling, maka yang akan terjadi adalah fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi takut dan tidak

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat fiskus dan wajib pajak dalam menggunakan e-billing. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat respon positif dari fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap sistem pembayaran pajak dengan elektronik melalui e-billing. Dari data kuesioner terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian persepsi responden terhadap penerapan e-Billing, dengan adanya persepsi yang dihasilkan, ada keinginan responden untuk mempelajari dan berencana menggunakan e-billing dalam proses pembayaran pajak terutangnya. Banyak manfaat maupun kelebihan yang dapat diperoleh oleh fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) apabila menggunakan e-Billing karena sistem ini mempunyai banyak kelebihan seperti lebih mudah digunakan, hemat kertas dan waktu, lebih akurat dan mengurangi korupsi maupun kesalahan di kalangan fiskus. Tetapi didalam setiap proses dari e-billing masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran peserta billing dan kode billing yang belum expired tetapi wajib pajak mendapatkan konfirmasi bahwa kode billingnya sudah expired. Untuk itu diharapkan kepada DJP untuk melakukan tindakan agar keterbatasan yang ada pada e-billing bisa teratasi. Sesuai dengan hasil persepsi positif yang ditemukan dalam penelitian ini, ketiga persepsi berdasarkan teori Davis dalam Estry (2013) yaitu Persepsi Kebermanfaatan e-Billing, Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Billing, dan Persepsi Minat Prilaku Penggunaan ebilling sehingga dapat diaplikasikan untuk menilai respon dan tanggapan dari responden dalam penelitian ini. Saran Banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak mengetahui maupun memahami terhadap penerapan e-Billing

ini, jadi disarankan kepada DJP khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan sosialisasi sistem e-Billing melalui iklan, artikel-artikel, Instansi Pemerintahan, dan media sosial (elektronik maupun cetak) yang dapat menjelaskan sistem e-billing sehingga dapat menarik Wajib Pajak Orang Pribadi agar menggunakan fasilitas layanan e-Billing dalam proses pembayaran pajak terutangnya. Karena kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai e-Billing membuat wejib pajak tidak memilih e-Billling dalam proses pembayaran pajak terutangnya, padahal banyak manfaat yang diberikan apabila menggunakannnya seperti lebih mudah digunakan, hemat waktu, lebih akurat dan mencegah adanya korupsi dalam proses pembayaran pajak terutang. Oleh karena sistem e-Billing ini masih mempunyai kelemahan diharapkan agar DJP sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik dan memperhatikan sistem e-Billing yang digunakan dalam proses pembayaran agar dapat berjalan baik, karena apabila sistem yang mendukung e-billing tidak berjalan dengan baik akan mempengarugi wajib pajak yang akan menggunakannya. Selain itu DJP harus memperhatikan dan mengecek apakah pihak-pihak yang terlibat sudah siap dalam penerapan e-Billing sistem ini. Dengan demikian, jika hal tersebut sudah benar-benar dijalankan oleh DJP maka proses pembayaran pajak yang digulirkan DJP melalui e-Billing akan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama singaraja dan seluruh kpp prtama dii Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. Jakarta.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Anonim, 2016. Hingga Mei 2016, Penerimaan Pajak Baru 26 Persen, [online].http://m/tempo.co/read/news/hin gga-mei-2016-penerimaan-pajak-baru26-persen. [Diakses 6 oktober 2016]. Af. 2014. Kemenkeu: Penerimaan Pajak Baru Rp.683 Triliun. Diambil dari m.beritasatu.com/ekonomi/213755kemkeu-penerimaan-pajak-baru-rp-683triliun.html. [Diakses pada tanggal 20 september 2016]. Artama, Mawar Handini. 2016. Persepsi Pegawai Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Terhadapn E-Faktur di Kantor Pajak Pratama Singaraja. Skripsi. Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. As. 2016. Per 1 Januari 2016, Pembayaran Pajak Gunakan E-Billing, [online], http://www.kemenkeu.go.id/Berita/1Janu ari-2016-pembayaranpajakgunakanebilling%3Ftag%3D. [Diakses tanggal 10 September 2016]. Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus 2016.[online].http://www.pajak.go.id/con tent/realisasi-penerimaan-pajak-per31agustus-2016. [Diakses pada tanggal 5 September 2016]. Estry, Citra Dewi. 2013. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System (Studi Kasus pada PT.Metalindo Guna Teknik Industri). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Gita, Gowinda Kirana. 2010. Analisis Penerimaan Pajak Terhadap Penggunaan E-Fillng (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro Semarang. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip Semarang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. 2016. Data wajib pajak dan penerimaan Tahun 2011-2015. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Panduan Penggunaan Billing System (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik). Kementerian Keuangan, RAPBN. 2015. Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Rahmany, Fuad. 2014. Tingkat Kepatuhan Wajib Masih Rendah. Di ambil dari http://finansial.bisnis.com/read/2016092 0/10/255668/fud-rahmanytingkat kepatu han-wajib-pajak-masih-rendah. Pada tanggal 20 September 2016. Sugiyono. 2013. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Bandung: Alfabeta.

Penelitian R & D.