ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI DEPARTEMEN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DIAJUKAN OLEH: OKKIE ARMANDO SARAGIH NIM: 041013164

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

SKRIPSI

ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS....

OKKIE ARMANDO SARAGIH


HALAMA}I PERSETUruA}'{

ht

w.ol

f

i. ..e'o-l untuk diuji siap dan StripsiteUfr selXai

Surabava. Q.9..

Ade PaluPi, S.E, MPPM, Ph'D', Ak'

SKRIPSI




SKRIPSI

ANALISAFAKToR-FAKT0RPENENTUKUALITASAUDITBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIAJTiKAN OLEH:

OKKIE ARMANDO SARAGIH NIM:041013164

TELAHDISETUJUIDANDITERIMADENGAI{BAIKoLEH:

Ade Palupi, S.E, MPPM' Ph'D', AIG

KETUA-*p:STUDI,

23/- zntf Drs. Agus Widodo I\{., M.SL, Ak', CMA

TANGGAL

iii

SKRIPSI




PERI\YATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Saya, (Okkie Armando Saragih, 041013164), menyatakan bahwa:

1. Skripsi

saya

ini adalah asli dan benar-benar hasil karya

saya sendiri, dan

bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (trtlagiarism) dari karya

9t*g

lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akadernik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.

2.

Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

3.

saya buat dengan sebenar-benatrrya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam

Pernyataan

pemyataan

ini

ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa

pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan nonna dan peraturafiyangberlaku di Universitas Airlangga.

Okkie Armando Saragih NIM.: 041013164

SKRIPSI

ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENENTU1V KUALITAS....



KATA PENGANTAR

Pertama, penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan perlindunganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”. Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Skripsi ini berupaya mengevaluasi faktor-faktor penentu kualitas audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ditinjau dari undangundang atau regulasi pelaksanaan audit dari Lembaga Audit Tertinggi tersebut. BPK RI merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara independen. Skripsi ini ingin memberikan deskripsi kualitas audit dengan melihat bagaimana undang-undang atau regulasi pelaksanaan audit dari BPK RI sudah memberikan kewenangan parlemen terhadap audit, pendanaan, pengawasan, mandat serta independensi dari eksekutif maupun parlemen yang cukup memadai. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu penulis baik sepanjang proses belajar di Universitas Airlangga maupun selama penyusunan skripsi ini.Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Muslich Ansori, S.E., M.Sc., Ak. 2. Ketua Departemen Akuntansi dan Program Studi Akuntansi, Bapak Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak., CMA. Terima kasih disampaikan penulis atas dukungan serta bimbingan yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Universitas Airlangga. 3. Ibu Ade Palupi Ade Palupi, PhD, MPPM, SE, Ak, selaku dosen pembimbing karena telah memberikan arahan, nasehat, serta wawasan baru

sehingga

skripsi

ini

dapat

diselesaikan

dengan

v SKRIPSI




baik.SemogaibuadediberkatiTuhan

Yang

MahaEsakarenatelahmenjadisaluranberkat-Nya atasketerbatasanpenulis. 4. Pak Novrys Suhardianto, selaku dosen wali karena telah menjadi ladang curhat selama penulis berada di kampus serta panutan dan acuan bagi penulis. 4. Abang Rudi Sinaga yang telah membantupenulis dalam mencari responden dan saran serta kritik terhadap penulis. 5. Bapak Yuan Candra yang telah menjadi responden atas wawancara skripsi ini. 6. Dan juga, Pak Putra pemeriksa BPK di NTT yang sudah memberikan masukan juga atas skripsi ini, matursuksma. 7. Orangtua penulis, Alm.BapakSukiman Saragih yang sudah ada di Surgabersama Allah BapaTuhan Yang MahaEsa dan Ibu Marsalina Purba. Penulis mengucapkan terima kasih atas ketulusan, kasih sayang, nasehat, dan doa yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik Zefi Dio Arman Saragih dan Evalyne Laura Samantha Saragih atas segala cerita, canda, motivasi dan kasih yang diberikan. 8. Bapak dan Ibu dosen FEB Universitas Airlangga yang telah mendidik penulis baikdi lapangan pemikiran, cita-cita, technical skill, maupun mental. 10. KAP Junaedi, Chaerul, dan Subyakto. Penulis mengucapkan terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama magang. 11. Pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2012, khususnya pengurus inti: Caesar, Febrian, Eko Budi, Luqita, Nili, Greg, Ben, Alfian, Hendriyat, Raditya Weka, Benita. Terima kasih disampaikan penulis atas kebersamaan selama satu periode dan kisah baik suka maupun duka yang akan selalu terkenang. 12. Saudara-saudaraku mahasiswa akuntansi angkatan 2010: Iim, Raiza. Blek, Sandy, Himz, CK, Ami, Rani PPP, Nia, Rizchi, Kiwo, Angga, Anggih, Synta,Bagas, dan yang lain-lain. Terima kasih disampaikan

vi SKRIPSI




penulis atas persaudaraan yang erat ini. Semoga kita selalu menjadi “nomer siji rek.” 13. Keluarga besar Akuntansi Universitas Airlangga: Hilmy, Ninis, Vivi, Yance,

Erik,

Abdu,

Adib,

Lintang,

Kartika

Noviana

secarakhusustelahmembantupenulisdalammengurusadministrasi

yang di

Surabaya selagipenulisberada diIbukota, Reydiecha, Fatimah (timeh), Abi, Renati, Mas Danar, Mas Osa, Obik, Dwita dan lain-lain. Terima kasih disampaikan penulis atas kehangatan sebuah keluarga yang dirasakan penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 16. Saudara-saudaraku

mahasiswa-mahasiswi

Protestan

Universitas

Airlangga: Dwike, Anthony, Christina Zema, Christine Marbun, Eliza, Boy, Tian, Maria Mona, Jeni, Mayong, Yemima, Manuel, Aldo Lemu, Vania, Ribka, Epha, Teddy, dan lain-lainnya, Terima kasih disampaikan penulis atas pengalaman yang senantiasa dibagikan serta penguatan iman selama penulis menimba ilmu di Universitas Airlangga.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa beserta kita. Surabaya, ..............................

Penulis

vii SKRIPSI




ABSTRAK

Penelitian mengenai kualitas audit lembaga pemerintahan telah banyak dilaksanakan. Salah satunya adalah penelitian Favere-Marchesi (2000:121) yang mengatakan bahwa regulasi yang mengatur independensi auditor dari auditee dan akuntabilitas auditor pada stakeholder-nya di sektor pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh lembaga audit negara. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin mengulas faktor penentu kualitas audit dari perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di mana BPK RI merupakan lembaga audit pemerintahan tertinggi yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 pasal 23E ayat 1). Peneliti ingin memahami bagaimana faktor-faktor penentu yaitu faktor kewenangan dari lembaga legislatif yang berkaitan dengan audit; faktor pendanaan; faktor pengawasan; faktor mandat; serta faktor independensi terhadap arahan lembaga legislatif dan eksekutif dapat menjadi sebagai atribut-atribut yang mampu meningkatkan kualitas audit dari BPK RI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan kerangka kinerja dari English dan Guthrie (2000:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit BPK RI belum memadai ditinjau dari faktor kewenangan lembaga legislatif dan faktor independensi terhadap arahan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, regulasi pelaksanaan audit atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK RI perlu diamandemen untuk mewujudkan kualitas audit yang memadai. Kata kunci:

Akuntabilitas, BPK RI, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Kudit, Independensi, Mandat, Parlemen, Pendanaan, Pengawasan, Regulasi Pelaksanaan Audit

viii SKRIPSI




ABSTRACT

Research on audit quality government institutions have been widely implemented. One is research Favere-Marchesi (2000: 121) who says that the regulations governing auditor independence from the auditee and the auditor's accountability to its stakeholders in the government sector may affect audit quality provided by the state audit agency. Based on these studies, the researchers want to review the determinants of audit quality from the perspective of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) where BPK RI is a Supreme Audit Institution owned by the government of the Republic of Indonesia (23E Article 1945, paragraph 1). Researchers want to understand how the determinants of the authority of the legislature of factors relating to the audit; funding factors; factor oversight; factors mandate; and factor independence against the direction of the legislature and the executive could be as attributes that can improve the quality of BPK audit. This study uses descriptive qualitative case study approach using the framework of performance of English and Guthrie (2000: 101). The results showed that the BPK audit quality is not adequate in terms of the authority of the legislature of factors and factor independence against the direction of the legislature and the executive. Therefore, enabling legislation or legislation governing BPK needs to be amended to achieve adequate quality audit Keywords: Independence, Accountability, Enabling Legislation, Funding, Oversight, Mandate, Parlianment, BPK RI, Determinants of Audit Quality

ix SKRIPSI




DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI………………….... iv KATA PENGANTAR……………………………………………………… .... v ABSTRAK……………………………………………………………….......... viii DAFTAR ISI....................................................................................................... x DAFTAR TABEL............................................................................................... xiii BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................................... 5 1.3. Tujuan Penelitian........................................................................... 5 1.4. Manfaat Penelitian......................................................................... 5 1.5. Sistematika Skripsi ........................................................................ 6 BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA............................ 8 2.1.Landasan Teori ............................................................................... 8 2.1.1 Pengertian Audit Keuangan................................................... 8 2.1.1.1 Opini Audit .................................................................. 10 2.1.2 Audit Keuangan Sektor Publik.............................................. 13 2.1.3. Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit dari Lembaga Audit Tertinggi Negara ......................................... 15 2.2.Penelitian Sebelumnya ................................................................... 24 2.4.Kerangka Kerja Penelitian.............................................................. 31 BAB 3 METODE PENELITIAN ....................................................................... 38 3.1.Pendekatan Penelitian..................................................................... 38 3.2.Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 41 3.3.Jenis dan Sumber Data ................................................................... 42 3.4.Prosedur Pengumpulan Data .......................................................... 43 3.5.Teknik Analisis Data ...................................................................... 45 3.6.Daftar Pertanyaan Wawancara ....................................................... 47 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 50 4.1.Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian............................. 50

SKRIPSI




4.1.1.Sejarah

Badan

Pemeriksa

Keuangan

Republik Indonesia ...................................................... 50 4.1.1.1. Sebelum 1966 ................................................ 50 4.1.1.2. Orde Baru (1966-1998) ................................. 51 4.1.1.3. Era Reformasi (1998-sekarang)..................... 52 4.1.2.Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2011-2014) ................................. 54 4.1.2.1. Visi BPK RI................................................... 54 4.1.1.2. Misi BPK RI.................................................. 55 4.2.Deskripsi Hasil Penelitian .............................................................. 55 4.2.1.Kewenangan dari parlemen dalam hubungannya dengan audit ............................................................... 56 4.2.1.1. Penunjukkan Pimpinan BPK RI .................... 56 4.2.1.2. Masa Bakti Anggota BPK RI ........................ 59 4.2.1.3. Penunjukkan kembali anggota BPK RI......... 60 4.2.1.4. Penentuan remunerasi.................................... 60 4.2.1.5. Pemberhentian pimpinan BPK RI ................. 61 4.2.1.6. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI ... 64 4.2.1.7. Rencana Kerja Tahunan diserahkan ke parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ............................................................ 67 4.2.1.8. Kewenangan untuk meminta audit ................ 68 4.2.1.9. Pelaporan hasil audit BPK RI kepada parlemen........................................................ 70 4.2.2. Pendanaan BPK RI.................................................... 72 4.2.2.1. Tingkat pendanaan BPK RI ditentukan oleh parlemen......................................................... 72 4.2.2.2. Cost recovery dari auditee.............................. 73 4.2.2.3. Jumlah

yang

dibayarkan

untuk

audit

ditentukan oleh pihak parlemen .................... 74 4.2.3. Pengawasan kepada BPK RI ..................................... 75 4.2.3.1. BPK diaudit oleh auditor independen ........... 75 4.2.3.2. Penunjukkan

auditor

independen

yang

memeriksa BPK RI oleh parlemen ............... 75 xi SKRIPSI




4.2.3.3. Pelaporan laporan hasil audit terhadap BPK RI kepada parlemen.. .................................... 76 4.2.3.4. Auditor independen melaksanakan audit laporan keuangan. ......................................... 76 4.2.3.5. Auditor independen melaksanakan audit kinerja terhadap BPK RI............................... 77 4.2.4. Mandat dari auditor negara untuk melaksanakan audit .......................................................................... 78 4.2.4.1. BPK RI melaksanakan

audit

laporan

keuangan dari pemerintah, kementrian, dan badan-badan sektor publik lainnya ............... 78 4.2.4.2. BPK RI dapat mengaudit laporan keuangan dari perusahaan ............................................. 79 4.2.4.3. BPK RI melaksanakan audit laporan dari individu

atau

badan

yang

didanai

pemerintah..................................................... 80 4.2.4.4. BPK RI dapat melaksanakan audit kinerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian, Badan yang didanai publik lainnya .......................................................... 80 4.2.4.5. BPK RI dapat melaksanakan audit kinerja dari perusahaan ............................................. 81 4.2.5. Independensi dari arahan oleh parlemen serta pihak eksekutif ..................................................................... 83 4.2.5.1. Independensi ditetapkan di dalam undangundang........................................................... 83 4.2.5.2. Bebas dari arahan atau pengaruh dari pihak manapun........................................................ 85 4.2.5.3. Kebebasan menentukan pihak yang diaudit dan tipe audit................................................. 86 4.2.5.4. Kewenangan

untuk

mengumpulkan

informasi yang luas ....................................... 87 4.2.5.5. Ketua dan wakil ketua, dan para anggota BPK RI merupakan suatu pejabat dari DPR . 89 xii SKRIPSI




4.2.5.6. Ketua, wakil ketua, dan para anggota BPK menentukan syarat dan kondisi staf BPK RI 90 4.2.5.7. BPK RI dapat menunjuk tenaga ahli maupun

akuntan

publik

untuk

melaksanakan audit....................................... 91 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 92 5.1.Kesimpulan..................................................................................... 92 5.2.Saran ............................................................................................... 98 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 101

xiii SKRIPSI




DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1. Corruption Perception Index............................................................. 3 Tabel 2.1. Mekanisme akuntabilitas kepada parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan Auditor Negara........................ 32 Tabel 2.2. Isu-isu terkait mekanisme akuntabilitas kepada parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan Auditor Negara.................................................................................. 37 Tabel 5.1. Mekanisme akuntabilitas yang tersedia bagi parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ............................. 95

xiv SKRIPSI




xv SKRIPSI



ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents