Lampiran Surat No. 217/EQ.S/IV/2015 tanggal 13 April 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT RUAS UTAMA JAYA No. SK IUPHHK-HT : 18/Menhut-II/2007 Luas : ± 44.330 Ha Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 17 - 23 Maret 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT RUAS UTAMA JAYA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 13 April 2015 PT EQUALITY INDONESIA
a.n Amin Muchakim, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 005/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IV/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RUAS UTAMA JAYA DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: 18/MENHUT-II/2007 TANGGAL 5 JANUARI 2007 DENGAN LUAS ±44.330 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RUAS UTAMA JAYA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 1 April 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 032/EQI-F037 tanggal 1 April 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 118.1/EQI-F039 tanggal 6 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RUAS UTAMA JAYA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut: 008.4 tanggal 6 April 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 17 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 5 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT RUAS UTAMA JAYA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 060/EQI-F065/V/2013 dan Nomor : 07/PenilikanPHPL/RUJ-EQI/LA/V/2013 tanggal 06 Mei 2013. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RUAS UTAMA JAYA DI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR: 18/MENHUT-II/2007 Tanggal 5 JANUARI 2007 DENGAN LUAS ±44.330 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: PT RUAS UTAMA JAYA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 009.2/EQC-PHPL/III/2014 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 009.2/EQC-PHPL/III/2014 yang berlaku mulai 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 selama PT RUAS UTAMA JAYA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Sertifikat nomor 009.2/EQC-PHPL/III/2014 direvisi menjadi nomor 009.3/EQC-PHPL/IV/2015 dengan masa berlaku mulai 6 April 2015 sampai dengan 20 Mei 2017 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KETUJUH
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 6 April 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT RUAS UTAMA JAYA; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
(2)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat/VLK) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) Dinda Talitha (Lead Auditor/Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
g. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT RUAS UTAMA JAYA b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.18/Menhut-II/2007, 5 Januari 2007 c. Luas dan Lokasi : ±44.330 Ha di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai d. Alamat kantor
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail f. Pengurus
Provinsi Riau : 1. Jl. Arifin Ahmad No.1 Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Sinarmas Land Tower lt.19 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta : (0761)-8415789, (021)-39834473. : (0761)-564771, (021)-39834707 : :
Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris
EQI-F102.1.0/20120126
: Stefanus Najoan : Husin
Halaman 1 dari 16
Dewan Direktur : Direktur Utama Direktur (3)
: Gunawan Zendato : John Andrew
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
17 Maret 2015 & 23 Maret 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau yang diwakili oleh Ka Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman (Entry Meeting) dan Staff Pemanfaatan Hutan Tanaman (Exit Meeting). Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala BPPHP dan KSBTU BPPHP (Entry dan Exit Meeting). Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Ruas Utama Jaya (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan
18 Maret 2015
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Ruas Utama Jaya Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
18-21 Maret 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
21 Maret 2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
6 April 2015
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 16
Tahapan
(4)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Pemegang IUPHHK
EQI-F102.1.0/20120126
Kawasan
BAIK (83.33%)
Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta dokumen legal lainnya (SIUP, TDP), SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK.46/ Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan
Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta dokumen legal lainnya (SIUP, TDP), SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK.46/ Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan
Di areal kerja Auditee baik di Blok Barat maupun Blok Timur terdapat konflik batas dengan masyarakat sekitar/perseroan tetapi sudah ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik batas tersebut serta ada penurunan tingkat konflik yang dibuktikan adanya penurunan klaim lahan dari waktu kewaktu (Tahun 2014).
Sesuai dengan SK Menhut No. SK.18/MenhutII/2007 tanggal 5 Januari 2007, seluruh areal kerja Auditee termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, ada sebagian kawasan areal kerja Auditee (Wilayah Timur) seluas + 4.000 Ha berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), namun perubahan fungsi kawasan tersebut belum diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan.
Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan ada bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan
Halaman 3 dari 16
Kriteria/Indikator 1.2. Komitmen IUPHHK
Pemegang
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai BAIK (91.67%)
BAIK (93.33%)
BAIK (100.00%)
SEDANG (66.67%)
Ringkasan Justifikasi di luar sektor kehutanan kepada Instansi terkait.
Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL
Auditee secara konsisten melakukan sosialisasi visi misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan namun sosialisasi kepada mitra kerja dan masyarakat sekitar arel kerja pada tahun tidak ada bukti pelaksanaan. Sosialisasi visi misi kepada masyarakat baru dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015.
Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan lingkungan.
Keberadaan Ganis PHPL, apabila mengacu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL sudah terpenuhi namun apabila mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VISET/2009 belum terpenuhi. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016.
Sepanjang tahun 2014, Auditee telah merealisasikan kegiatan training dari rencana tahunannya (100%).
Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal tersedia lengkap di Kantor Unit sedangkan dokumen ketenagakerjaan yang bersifat eksternal tersedia di Kantor Perawang/Pekanbaru.
Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama No. 0978/RUJ/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial.
Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, IK, dan Job Description dengan tenaga pelaksana tersedia di Kantor Unit.
Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang langsung bertanggungjawab kepada Direksi dan fungsi-fungsi pengawasan sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dilapangan.
Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil audit internal secara konsisten dan kontinyu
Kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah sosialisasikan
Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator (PADIATAPA).
Nilai
Ringkasan Justifikasi kepada sebagian masyarakat namun tata waktu sosialisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. BAP Persetujuan kegiatan RKT ditandatangani oleh Auditee dan pihak masyarakat yang diwakili Lurah Tjg. Penyembal, Kades Teluk Pulau Hulu, dan Kades Labuhan Papan.
Tata batas sebagain besar sudah dilaksanakan namun bukti administrasi yang menunjukan bahwa kegiatan telah dilaksanakan berupa BA Tata Batas dan laporan belum tersedia.
Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR/CD Tahun 2014-2015 kepada masyarakat sekitar areal kerja namun tata waktu sosialisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. BAP Persetujuan program CD/CSR 2014-2015 ditandata-ngani oleh Auditee dan pihak masyarakat yang diwakili Lurah Tjg. Penyembal, Kades Teluk Pulau Hulu, dan Kades Labuhan Papan.
Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak namun riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung yang ada.
Auditee telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen Deliniasi Mikro dan IHMB. Dokumen Revisi RKUPHHK HT sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK No. SK.100/VI-BUHT/2011, tanggal 23 Agustus 2011.
Penataan areal kerja dalam RKT 2014 telah mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK HT tahun 2011.
Penandaan batas petak dan batas blok berupa sign plate atau pal paralon yang berisi informasi petak atau blok RKT. Disamping itu, petak dan blok RKT di batasi oleh kanal primer, kanal sekunder maupun parit collector. Berdasarkan berita acara pemasangan papan nama dan tanda batas blok RKT 2014, dari 8 tanda batas terdapat 11 tanda batas blok RKT 2014 yang sudah terpasang (138%). Berdasarkan peta rencana pemasangan pal batas petak terdapat rencana pemasangan tanda batas petak sebanyak 95 buah yang terdiri dari areal RKT 2014 dan pemeliharaan batas RKT 2012 (eks kebakaran). Laporan realisasi penandaan pal batas petak menunjukkan terdapat 30 pal yang sudah dipasang. (31.6%).
Kegiatan PHI URKT 2015 sudah dilakukan sebanyak
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (80.00%)
BAIK
Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Nilai (91.67%)
BAIK (85.71%)
Ringkasan Justifikasi 496 plot dengan luasan total 1175.63 Ha, dengan total volume 105.229, 06 m3. Hasil PHI diperoleh bahwa jumlah pohon sebanyak 632 pohon/Ha, diameter rata-rata 13.76 cm, tinggi rata-rata 17.29 cm, dan volume rata-rata sebesar 89.51 m3/Ha.Dalam melakukan PHI telah dipersiapkan peta design plot inventory yang memuat tentang plotplot PHI dengan skala 1:10.000.
Selama 1 tahun terakhir, PT RUJ telah melakukan penambahan PSP sebesar 20 plot dari tanaman tahun 2013, dan terdapat 3 plot yang tanamannya mati,1 plot yang tidak dilanjutkan kegiatan pengukuran dan 72 plot yang sudah di analisa. PT. RUJ telah melakukan analisis riap MAI (volume) berdasarkan hasil pengukuran PSP yaitu rata-rata sebesar 22.40 m3/Ha/th,
PT RUJ dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data dan analisis MAI dari hasil pengukuran PSP.
Auditee telah memiliki prosedur tahapan kegiatan THPB secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah mengimplementasikan tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur THPB. Namun untuk kegiatan harvesting RKT 2014 baru dimulai pada Januari 2015. Fokus perusahaan pada tahun 2014 pada kegiatan penanaman di areal PLTB, LoA, regain, eks kebarakaran. Kagiatan invetarisasi URKT 2015 telah dilakukan pada bulan Mei-Juni 2014 sebanyak 496 plot dengan luasan total 1175.63 Ha, dengan total volume 105.229, 06 m3. Hasil PHI diperoleh bahwa jumlah pohon sebanyak 632 pohon/Ha, diameter rata-rata 13.76 cm, tinggi rata-rata 17.29 cm, dan volume rata-rata sebesar 89.51 m3/Ha. Auditee (PT. RUJ) melakukan monitoring progres penamanan melalui kegiatan pemantuan keberhasilan tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT), berdasarkan hasil PAT periode 2013-2014 diperoleh rata-rata prosentase tumbuh sebesar 84.3%.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (100.00%)
Auditee telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Harvesting HTI Wet-Land (SOPRUJ-P-05) yang telah mengadopsi prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dalam kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan terdiri dari beberapa tahapan, yakni Microplanning, PreHarvesting, Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut, Extraction dan Stacking. SOP ini telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu daerah Gambut. Monitoring danEvaluasi kegiatann RIL tertuang dalam
Halaman 6 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi SOP Pelaksanaan Havex dan Verifikasi Havex. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa auditee masih konsisten dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) dalam melaksanakan kegiatan pembuatan Microplanning, Pre-Harvesting, Penebangan (Felling), Pre Bunching &Cut, Extraction dan Stacking. Penerapan RIL telah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi. PT RUJ telah melakukan penelitian mengenai faktor eksploitasi pada tahun 2012 sebanyak 3 petak meliputi petak 429-01, 430-01 dan 2431-01. Hasil perhitungan Fe tersebut diperoleh nillai sebesar 1.15. Berdasarkan hasil uji petik terhadap 5 pohon sampel diperoleh nilai Fe sebesar 0,8.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK (80.95%)
Areal Kerja PT RUJ untuk tahun 2014 terdapat dalam Kaupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, sehingga terdapat dua dokumen RKT yaitu : -
RKT Tahun 2014 PT RUJ telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT.Ruas Utama Jaya (Stefanus Najoan) melalui SK Nomor SK.02/RUJ/IV/2014 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 a.n PT Ruas Utama Jaya di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 30 April 2014 di Pekanbaru.
-
RKT Tahun 2014 PT RUJ telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT.Ruas Utama Jaya (Stefanus Najoan) melalui SK Nomor SK.01/RUJ/IV/2014 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT Tahun 2014 a.n PT Ruas Utama Jaya di Kota Dumai Provinsi Riau pada tanggal 30 April 2014 di Pekanbaru.
Pengecekan kesesuaian terhadap RKU menunjukkan sebagian besar kegiatan telah mengacu kepada RKU, kecuali kegiatan inventarisasi kesesuaian arealnya terhadap RKU kurang dari 50%. PT RUJ memiliki peta kerja baik yang digunakan untuk ke lapangan seperti peta PHI, petarencana pemasangan tanda batas blok/petak, dan peta hasil kegiatan seperti peta realisasi tanam, peta plan key indikator, peta pemasangan tanda batas blok Peta kerja ini telah sesuai dengan peta RKT. Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok/petak tebangan seperti yang dijelaskan pada verifier 2.13. Penandaan batas kawasan lindung pun telah dilakukan seperti dijelaskan pada verifier 3.1.2. Realisasi penebangan RKT 2014 (hingga bulan Maret 2015) berdasarkan luas sebesar 17.02% dan berdasarkan volume sebesar 11,88%.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG (66.67%)
Berdasarkan hasil analisa terhadap laoran keuangan teraudit yang berakhir pada Desember 2013, diperoleh nilai likuiditas perusahaan sebesar 103%, , solvabilitas sebesar 55% dan rentabilitas sebesar -16 %. Catatan dari akuntan publik terhadap laporan keuangan Auditee adalah wajar. Secara keseluruhan, anggaran pengelolaan hutan PT RUJ sebesar Rp. 36,896,234,121,- dengan realisasi sebesar Rp. 38,594,123,457,- atau 105% dari rencana. Persentase alokasi dana (anggaran) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan sebesar 96% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (realisasi). Proporsi alokasi dana terbesar Anggaran 2014 terdapat pada kegiatan pnanaman sebesar 25.74% dan proporsi alokasi dana terkecil terdapat pada kegiatan pemanenan sebesar 0%, sehingga perbedaan proporsi sebesar 25,74%. Dari analisis laporan keuangan yang telah di audit menunjukan bahwa auditee mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan harvesting hingga baru bisa dilaksanakan bulan Januari 2015. Modal yang dikembalikan ke hutan pada pembangunan hutan tanaman dapat didekati dari seberapa luas tanaman pokok, tanaman kehidupan maupun tanaman unggulan yang telah ditanam oleh Auditee dari areal yang telah ditebang, Berdasarkan Laporan Pemanenan hingga bulan Maret 2015 diperoleh realisasi tebangan sebesar 438 Ha dan realisasi penanaman areal RKT 2014 sebesar 665 Ha. Sehingga persentase modal yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 151.83%. Auditee telah melaksanakan kegiatan penanaman RKT 2014 pada tanaman pokok sebesar 24 %. Penanaman areal tanaman pokok pada RKT 2014 telah dilakukan sebanyak 665 Ha dengan rincian 111 Ha pada LoA, 341 Ha pada areal Harvesting dan areal PLTB sebanyak 213 Ha
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG (72.22%)
Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHKHT Berbasis IHMB periode Tahun 2008-2017 yaitu seluas 6.594 Ha atau sebesar 14,9 % dari total luas 44.300 Ha dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dilapangan sepanjang 107 km atau 84,38 % dari total panjang kawasan lindung 126 km dengan tanda batas berupa kanal dan seng plat berwarna kuning namun dibeberapa lokasi kawasan lindung sudah tidak dikenali lagi tanda batasnya. Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan diperkirakan masih lebih dari 51%. Tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Audite, khususnya masyarakat yang melakukan perambahan di dalam kawasan dilindungi. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping.
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
BAIK (100.00%)
Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada berupa SOP Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sop monitoring dan penanganan terhadap wabah hama dan penyakit tanaman , dan SOP penanganan dan penyelesaian klaim areal Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Auditee telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (100.00%)
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasi yang memadai. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dijabarkan dalam Rencana Operasional Tahunan Kelola Lingkungan, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi pelaksanaan kelola lingkungan Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, auditee telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK (100.00%)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
SEDANG (75.00%)
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap. Auditee telah mengimplementasikan sebagian bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan tahunan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya Terdapat gangguan pada sebagaian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK (83.33%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya dan belum mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
4. Sosial 4.1.
Kejelasan
EQI-F102.1.0/20120126
deliniasi
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang
Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Nilai (81.48%)
Ringkasan Justifikasi lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin namun baru pada tahap diketahui oleh para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK (92.59%)
Auditee memiliki dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan cukup memadai Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK (83.33%)
Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen. Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK (88.89%)
Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang belum lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja
Perlindungan, dan kesejahteraan
BAIK (100.00%)
Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Nomor : SK. 46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas areal produksi seluas ± 34.600 Ha yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau yang selanjutnya dirubah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dengan luas 44.330 Ha. SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat No. S.390/VIBIKPHH/2006 tanggal 17 Mei 2006 dan surat No. S.80/VI-BIKPHH/2007 tanggal 01 Pebruari 2007. Auditee telah membayar IIUPHHK sejumlah Rp 115.258.000,- sesuai dengan SPP yang terdiri dari 2 tahap, yaitu sebesar Rp. 89.960.000,- pada tanggal 7 Juni 2006 dan sebesar Rp. 25.298.000,- pada tanggal 2 Pebruari 2007. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hasil pendataan menunjukan adanya penggunaan lahan hutan untuk kebun sawit oleh perusahaan an. PT BSM dan PT Gudang Garam.
Halaman 12 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui keputusan No. SK.100/VI- BUHT/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2013 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT RUJ Nomor : SK.02/RUJ/IV/2013 pada tanggal 30 April 2013. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT RUJ No. SK.01/RUJ/IV/2014 tanggal 30 April 2014 (Kota Dumai) dan No. SK.02/RUJ/IV/2014 tanggal 30 April 2014 (Kabupaten Rokan Hilir). Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT tersedia dengan lengkap.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT RUJ. Hasil uji petik menunjukan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan. Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT berwarna kuning dengan batas pinggir berupa garis tebal putus-putus berwarna hitam dan coklat muda. Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi
Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui keputusan No. SK.100/VI- BUHT/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap. Sinarmas Forestry berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip HCV (Hight Conservation Value) dimana salah satu persyaratannya adalah penghentian sementara kegiatan penebangan pada hutan alam sampai dengan adanya hasil identifikasi HCVF. Sejak bulan Pebruari 2013 perusahaan lingkup Sinamas Forestry ataupun mitra kerja tidak melakukan tebangan pada sisa hutan alamnya. Verifier 2.2.1.b Not Applicable.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 13 dari 16
Kriteria/Indikator dokumen yang sah
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Memenuhi
Dokumen LP-KHP bulan Maret 2014 sd. Pebruari 2015 dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LPKPH (P2LP-KPH). Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukan adanya kesesuaian demikian juga dengan uji petik antara LHP dengan fisik kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
Kayu yang diangkut dari TPn hutan ke TPK Hutan dilindungi dengan Surat Pengantar Barging (SPB). Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke Industri PT APP dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Not Applicable
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Meskipun masih tersisa hutan alam bekas tebangan namun untuk menunjukan komitmen akan prinsipprinsip HCVF, Auditee untuk sementara menghentikan penebangan pada areal sisa hutan alamnya. Dengan demikian verifier 3.1.3.a masuk kategori “Not Applicable”. Auditee adalah pemegang IUPHHK pada HT dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier 3.1.3.b tidak dapat diterapkan (“Not Applicable”).
Auditee menerbitkan FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). FAKB dibuat oleh petugas yang ditetapkan oleh perusahaan. Sesuai dengan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014, FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara Self Assesment, sehingga tidak terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
Memenuhi
Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh petugas dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai sudah sesuai dengan LHP yang disahkan yaitu 29.262,35 m3 (Maret 2014 sd. Pebruari 2015). Auditee telah membayar PSDH sejumlah Rp 158.016.690 sesuai dengan SPP PSDH. Pembayaran PSDH ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102.0004204001. Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 14 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi
Auditee diakui sebagai Pedangang Kayu Antar Pulau (PKAPT) melalui Dokumen PKAPT No. 57/UPP/ PKAPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Teknis an. Menteri Perdagangan dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Not Applicable
Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa dalam rentang 1 tahun terakhir (Maret 2014 sd. Pebruari 2015), Auditee tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (“Not Applicable”).
Not Applicable
Verifier ini merupakan verifier baru dimana sesuai dengan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor : P.01/VIBPPHH/2015, Pemegang Izin yang telah mendapatkan S-PHPL/S-LK wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produknya. Namun demikian, mengingat ini adalah peraturan baru dengan pemberlakukan yang baru juga sehingga Auditee masih dalam proses implementasi. Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa Auditee baru pada tahap SPK Sub Lisensi dengan LP-PHPL yang merupakan prasyarat implementasi Tanda V-Legal.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Gubernur Riau No. Kpts 568.a/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT PT RUJ.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Memenuhi
3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau
dan
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda VLegal
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
EQI-F102.1.0/20120126
Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana
Halaman 15 dari 16
Kriteria/Indikator 5.1. Pemenuhan Keselamatan dan Kerja (K3)
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
ketentuan Kesehatan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
Memenuhi
Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3 Umum yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Utama melalui SK No. 04/SK-K3/RUJ/OSH/IX/2013 tanggal 2 September 2013. Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Auditee juga membuat dan merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.
5..2. Pemenuhan tenaga kerja
hak-hak
5.2.1. Kebebasan bagi pekerja
berserikat
Memenuhi
Karyawan Auditee telah tergabung dalam serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak tanggal 30 Oktober 2013 dengan nomor bukti pencatatan 568/DSTKT/X/2013/46.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014 – 2016 yang telah tercatat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : Kpts.21/I/2014 tanggal 07 Januari 2014.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan paling muda berumur 18 tahun dan yang tertua berumur 56 tahun.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 16 dari 16
