P U T U S A N No. 143 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : I. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,
berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini
memberi kuasa
Pegawai
Negeri
Pettarani
Makassar ;
II. 1. M. DJUNDI tinggal
kepada :
Sipil ,
bin
MUHALLIS, S.SiT,
berkantor di Jalan A. P
DJUNAIDY TJOLLENG,
di Jalan Belimbimg
bertempat
No.8 Rt.008, Rw. 007 Kel.
Jaga Karsa , Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan ; 2. ST.
HALIJAH
MARALA,
DG.
BAU binti H.
TJOLLENG DG.
bertempat tinggal di jalan Tinumbu Lorong
No. 148 No. 16 Makassar ; 3. HJ. ST. AISYAH DG. DG. MARALA,
TAYU binti
H. TJOLLLENG
bertempat tinggal di Jalan
Tinumbu
Dalam No.71 A Makassar ; 4. HJ.
ST.
HATIJAH
DG.
TJOLLENG DG. MARALA , Mesjid
Raya
No.12
TAUNGA
binti
H.
bertempat tinggal di Jalan
Sungguminasa,
Kab.
Gowa,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H ASMAUN ABBAS,
SH.MH.
Pettarani
No.29
Advokat
berkantor
Tilp ( 0411)
di Jalan
443664
A.P.
Makassar ,
Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat - Tergugat II Intervensi
/Terbanding ;
melawan 1. HJ. ST. RAHMAWATI , 2. Drs. SALADIN HAMAT YUSUF, Msi., 3. DIRHAMSYAH HAMAT YUSUF, SE., 4. Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF, SH. , 5. MUH. ABDUH HAMAT YUSUF, SE., 6.
SITI DAHLIA HAMAT YUSUF, Amd.,
7. SITI QAMARIAH HAMAT YUSUF, AP. 8. Ir. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF,
Hal. 1 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
9. Ir. AHMAT SUHARTO HAMAT YUSUF, 10. RAHMATULLAH HAMAD YUSUF, S.ip. 11. ABD. BASIT HAMAT YUSUF, SH. 12. MUH.
ALIAS
bertempat
HAMAD YUSUF , S.Sos., kesemuanya
tinggal
Makassar ,
di Jalan
para Termohon
A.P.
Pettarani No.9
Kasasi
dahulu para
Penggugat / Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Pembanding menggugat
sekarang para
Pemohon Kasasi
Tergugat II Intervensi /Terbanding Usaha Negara Makassar
dahulu
telah
sebagai Tergugat-
di muka persidangan
Pengadilan Tata
pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa Drs. Hamat Yusuf pembagian beberapa bidang
semasa
hidupnya telah mendapat
tanah secara Hibah tanggal 7
April 1961
dari ayahnya bernama H. Tjolleng DG. Marala, pada tanggal
25 Januari
2004 Drs. Hamat Yusuf meninggal dunia di Makassar , tanah-tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya yaitu para
Penggugat, adapun data
tanah-tanah
terletak di Jalan A.P. Pettarani
tersebut yang
semuanya
fisik
Makassar , masing-masing sebagai berikut : -
Sertipikat Hak Milik No.627/Kelurahan
Karuwisi , tanggal 11 Nopember
1994, GS. Tanggal 18 Juni 1994 No.2252/1994, luas 8.554 M2 tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf ; -
Sertipikat Hak Milik No.628/Kelurahan Karuwisi,
tanggal 11 Nopember
1994 , GS. Tanggal 18 Juni 1994 No.2251/1994, luas 4.652 M2 tercatat atas nama pemegang hak Drs . Hamat Yusuf ; -
Sertipikat Hak Milik No.630 / Kelurahan Karuwisi , tanggal 11 Nopember 1994, GS. Tanggal
18 Juni 1994 No.630/1994, luas 3.486 M2 tercatat
atas nama pemegang hak Drs. Hamat -
Yusuf ;
Sertipikat Hak Milik No.18 /Kelurahan Sinrijala, tanggal 25 Maret 1998 , SU
tanggal 21 Maret 1998
No.02/1998, luas 3.058 M2 tercatat atas
nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf ; Keempat
Sertipikat tersebut selanjutnya disebut sertipikat lama ;
Bahwa kemudian ada pihak-pihak
yang mengkomplain
tanah-tanah
milik Penggugat
point 1 diatas, selanjutnya masalah ini menjadi perhatian
oleh
Kota
DPRD
Makassar
Komisi
A.
Bidang
Pemerintahan
Hal. 2 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
mengadakan
rapat dengan mengundang
Kepala Kecamatan Makassar ( Ir. menerbitkan
Panakkukang
Kepala Kelurahan
dan Kepala Badan
Pertanahan
Said Asa’ad), hasil rapat adalah pihak BPN
tidak akan
Sertipikat baru untuk mengganti sertipikat lama sesuai point
1 diatas, walau pihak
BPN
Rakyat
tanggal 29 Desember
edisi
Rabu
penerbitan Sertipikat
baru,
2004 yang dilegalisir Cita sengketa
Sinrijala,
telah mengumumkan
di Harian Pedoman
2004
karena
yaitu kesepakatan bersama Marlika Parawangsa, SH.
di Pengdilan Negeri Makassar.
dasar
tanggal 9 Maret Notaris
menjadi
Jadi Kepala Kantor Pertanahan
yang lama untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Makassar tidak akan memproses
permohonan untuk menerbitkan
Sertipikat
baru guna
mengganti Sertipikat Lama ; Bahwa setelah penggantian Kepala Kantor Pertanahan lama, oleh Kepala Kantor Pertanahan Baru tanpa mau melihat berkas-berkas buku tanah
tersebut, tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat langsung
menerbitkan sertipikat baru sesuai point 4 dibawah, untuk itu maka
Kepala
Kantor Pertanahan Baru telah melanggar
Negara
Peraturan
Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 pasal 90 ayat 1, yang berbunyi : Hak-Hak
atas
tanah,
pengelolaan atau yuridisnya catatan
hak
milik
atas
tanah wakaf yang data
tidak lengkap atau
masih
rumah susun,
fisik
dan
dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang
Peraturan Pemerintah
No.24
Tergugat ,
Pertanahan
30 (1) huruf
Penggugat,
dilakukan
upaya
atas
atau
B, C, D dan E
perbuatan dan atau
itu menyatakan
benar
Badan
Pendaftaran Tanah)
2005 yang Penggugat terima pada
jawaban SKPT
lengkap
bertanya ke Kantor
Makassar, SKPT ( Surat Keterangan
bertanggal 27 April
data
Tahun 1997 ;
Bahwa untuk meyakinkan tindakan
atau
hak
disengketakan, dibukukan dengan
disengketakan sesuai ketentuan Pasal
2005,
satuan
telah
tanggal 16 Mei terbit
Sertipikat
baru masing-masing : a. Sertipikat Hak Milik No.
627/Kelurahan
Karuwisi, luas 8.554 M2 ,
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama
:
1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng, 3. St. Zaitun , 4. Umi Kalsum,
Hal. 3 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
5. Muhammad Hisaan , b. Sertipikat
Hak Milik No.628/Kelurahan
Karuwisi , luas
4.652 M2
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : ST. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala ; c. Sertipikat
Hak Milik No.630/Kelurahan
Karuwisi,
luas
3.486 M2
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti H.Tjolleng Dg. Marala ; d.
Sertipikat
Hak
penerbitan
Milik
No.18/Kelurahan
tanggal 23 Maret 2005
Sinrijala,
tercatat atas
Hj. ST. Hatidjah Dg.Taunga binti H. Tjolleng Sehingga
sepatutnya
Sertipikat
luas
M2,
nama :
Dg. Marala ;
Baru tersebut
dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga
3.058
diatas demi hukum
harus diperintahkan Tergugat
mencabut dan mencoret dari buku tanah . Bahwa tanggal penerbitan SKPT dari
Tergugat tanggal 27 April 2005, Penggugat terima tanggal 16
2005 dan tanggal 20 Juni 2005
diajukan
gugatan di PTUN
Mei
dengan
demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa
Tergugat menerbitkan
tersebut adalah Putusan
dengan alasan
Mahkamah
Putusan PK
Agung
Sertipikat
yang tidak
Baru
berdasar
No.47/K/AG/2001 tanggal
No.12/PK/AG/2004
tanggal
20
pada
Kesepakatan
hal
Tergugat
tersebut
menjadi “
Pengadilan Negeri Makassar perbuatan
( BPN)
Tergugat adalah
“ ada “
6 Januari
2003,
2004 dan
Marlika Parawangsa,
sudah
obyek
yaitu
Agustus
Kesepakatan Bersama yang dilegalisir Notaris Cita SH.
pada point No.4
mengetahui
bahwa
sengketa” dalam perkara
di
sejak tanggal 17 Desember 2004, sehingga perbuatan melawan
hukum ( Onrechmatige
Overheids daad) ; a. Bahwa akibat dari uraian point yang
dibongkar
timbulnya
oleh pihak yang
No.4 diatas kini tanah milik tersebut tidak
bertanggung jawab, akibat
kerugian karena pembongkaran sebesar Rp. 350.000.000,-
( tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dibongkar dan diambil oleh
harga bahan bangunan yang
pihak-pihak
yang
tidak bertanggung
jawab; b. Bahwa
bangunan
yang dibongkar itu dahulu dipersewakan kepada
Pedagang
Kaki Lima sebanyak
membayar
sewa
70
( tujuh puluh)
sebesar Rp. 300.000,- /setiap
bulan,
orang dan hasil
yang
Hal. 4 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
didapat Penggugat juta rupiah) c.
adalah sebesar
merupakan kerugian akibat
Bahwa 34 petak Penggugat didapat
toko
Semi
harga sewa
Penggugat
Bahwa
permanent
adalah
sebesar
( enam juta
2004
No. 5
Tindakan atau
Tahun
1986 Jo.
Perbuatan Tergugat
Sertipikat Baru Pengganti/Sertipikat Ganda tersebut
telah mengakibatkan serta
terima menjadi
milik
juga merupakan kerugian ;
No. 9 Tahun
menerbitkan
menyewa tanah
Rp. 6.800.000,-
sebagaimana Undang-Undang
Undang-Undang
( material )
ulah Tergugat ;
a Rp. 200.000,-/setiap bulan, hasil yang
delapan ratus ribu rupiah)
yang
Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu
kerugian sewa
tidak ada
Penggugat, baik berupa bahan bangunan
setiap
bulan
yang seharusnya Penggugat
yang harus dibayar Tergugat , kerugian point
No.6 a, b, c diatas ; Bahwa mohon kepada
berdasarkan
hak-hal
Pengadilan
Tata
memberikan putusan sebagai
tersebut diatas
Usaha Negara
para
Penggugat
Makassar ,
agar
berikut :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah : a. Sertipikat
Hak Milik No.627/Kelurahan
Karuwisi, luas
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas
8.554
M2
nama :
1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy
Tjolleng,
3. St. Zaitun , 4. Umi Kalsum, 5. Muhammad Hisaan, b. Sertipikat Hak Milik penerbitan tanggal
No.628/Kelurahan Karuwisi, luas 4.652 M2 23 Maret 2005 tercatat atas nama :
ST. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng c. Sertifkat
Dg.Marala ;
Hak Milik No.630/Kelurahan Karuwisi, luas
penerbitan
tanggal 23 Maret
3.486 M2,
2005 tercatat atas nama :
Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti H. Tjolleng Dg. Marala ; d.
Sertipikat
Hak Milik No.18/Kelurahan
Sinrijala , luas 3.058 M2
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. ST. Hatidjah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg.Marala . 3. Memerintahkan
Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku
tanah, sertipikat-sertipikat yang terurai No.2 diatas ;
Hal. 5 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
4.
Menghukum Tergugat untuk Penggugat
membayar
kerugian
kepada para
sejumlah :
a. Membayar
bahan
bangunan
(material) yaitu berupa bangunan
semi permanen terdiri dari 70 lods senilai Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; b. Membayar Rp.27.800.000,- ( Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
yang
terdiri
dari
sewa
untuk
70 lods
a
Rp.300.000,- sebanyak Rp.21.000.000,- dan sewa tanah untuk 34 petak
penjual
bulannya
a Rp.200.000,-
terhitung
penerbitan
sebanyak
tanggal 23
Sertipikat
Maret
Rp.6.800.000,-setiap 2005
yaitu tanggal
Baru sampai dengan
perkara
ini
berkekuatan hukum pasti ; 6. Menghukum Tergugat
untuk
membayar
semua
biaya yang timbul
dalam perkara ini ; Atau memberikan Putusan secara ex aquo et bono ; Menimbang, bahwa
terhadap gugatan
tersebut para Tergugat dan
para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut :
Eksepsi Para Tergugat : Bahwa
Tergugat
menyatakan menolak seluruh
dan Petitum Penggugat
positum
gugatan
dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal
yang secara tegas dan bulat diakui
kebenarannya oleh Penggugat serta
tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat telah kedaluwarsa ( Verjaring) ; Bahwa
gugatan yang
diajukan para Penggugat telah lewat waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Jo. Undang-Undang No.9 Tahun Bahwa
alasan para
Tanah dari positum yang
Tergugat
halaman
3 angka 4,
penerbitan Surat Keterangan
tidak berdasar
atas
pada
yang
Pendaftaran
pada tanggal 27 April 2005 …. dst, adalah suatu
pada dasarnya Penggugat Balik Nama
2004, dengan alasan sebagai berikut :
Penggugat
mengatakan bahwa tanggal
No.5 Tahun 1986
hukum
dan sangat mengada-ada, karena
sudah tahu kalau Tergugat
sertipikat-sertipikat
in litis
akan melakukan
semenjak
Tergugat
menyurati para ahli waris Drs. Hamat Yusuf tanggal 28 Oktober 2004 No. 570-1833-53.01 dan berdasarkan
Pengumuman
Harian Pedoman Rakyat
tanggal 28 Desember 2004,No.570-2180-53.01 ;
Hal. 6 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
Bahwa
berdarkan hal - hal
para Penggugat
telah
disyaratkan dalam Undang-Undang
melampaui
pasal No.5
tersebut diatas
55
jelas sekali gugatan
waktu 90
Undang-Undang
hari
No.5
sebagaimana
Tahun
1986
Jo.
Tahun
1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun
2004, dengan demikian mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk
menolak gugatan para
Penggugat
atau
setidak-tidaknya
menyatakan
gugatan tidak dapat diterima ; Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ; Bahwa para Penggugat karena
dalam mengajukan gugatan
tidak tepat,
apa yang dilakukan oleh para Penggugat dalam
mengajukan
gugatannya adalah suatu hal yang yang didasarkan
keliru
karena
seyogyanya
dalam positum gugatannya adalah
masalah keperdataan
atau jelas-jelas
sudah
apa
sudah menyangkut
merupakan
Kopetensi
Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-Undang
No.5
Tahun
1986 jo. Undang-Undang
No.9 Tahun
2004; Bahwa alasan
pada point
Penggugat dalam gugatannya, mengajukan dahulu
gugatan
3.1 diperkuat
dengan
berarti selayaknya
kepada
Tergugat,
positum para
sebelum
Penggugat
maka seharusnya
harus menguji hak keperdataannya
terlebih
sebagaimana dijelaskan
pada point 3.3 berikut ini ; Bahwa
berdasarkan
tersebut diatas
point 3.2 diatas
dengan mengacu
kepada
Agung R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal mengatakan bahwa
: Meskipun
Tergugat mempertegas hal Yurisprudensi
Mahkamah
7 September 1994 yang mana
Sengketa itu terjajdi
akibat dari adanya
Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, tersebut harus
diajukan
jelas sudah merupakan Bahwa Tergugat
kewenangannya
sengketa
Umum
karena
sengketa Perdata ; pada alasan-alasan kepada
Majelis
untuk menjatuhkan
Putusan
ini, sebagaimana jelas
atas
terlebih dahulu ke Peradilan
berdasarkan
memohon
maka gugatan
diatur dalam
Pasal 62 huruf a Jis Undang-Undang
tersebut Hakim
diatas
maka
sesuai dengan
terhadap eksepsi point 3.3
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 No.9 Tahun 2004 ;
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia
berkenan
memutus perkara
Hal. 7 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
ini dengan menyatakan
gugatan
Penggugat
dinyatakan tidak
dapat
diterima ; Eksepsi Tergugat II Intervensi Bahwa
Intervensi
menyatakan menolak seluruh
dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam
surat gugatannya kecuali hal-
hal
para
Tergugat
:
yang secara tegas
serta tidak merugikan
dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat kepentingan hukum para Tergugat Intervensi ;
Mengenai Kewenangan Absolud : a. Bahwa perkara ini bukan merupakan obyek perkara TUN oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik berupa : -
Sertipikat Hak milik
No.627/Kel. Karuwisi, Gambar Situasi No.2251
tanggal 18 Juni 1994 luas 8.554 M2 an. Dusdiningsih, dkk ; -
Sertipikat
Hak Milik No. 628/Kel.
No.2252 tanggal
18 Juni
1994
Karuwisi, Gambar Situasi
luas
4.652 M2 an. Hj. Halijah
Dg.Bau binti H. Colleng Dg. Marala ; -
Sertipikat
Hak Milik No.630/Kel.Karuwisi, Gambar Situasi No.2254
tanggal 18-6-1994 luas 3.486 M2 an. Hj.St.Aisyah Dg.Tayu Binti H.Colleng Dg.Marala ; -
Sertipikat Hak Milik No.18/Kel.Sinrijala, Gambar Situasi No.02 tanggal 21-3-1998 luas 3.058 M2 an.Hj.St. Hatijah Dg. Taunga Binti H. Colleng Dg.Marala ;
Adalah merupakan pelaksanaan putusan badan peradilan in casu Putusan Mahkamah Agung RI No.47/K/Ag/2001 tanggal 6 Januari 2003 yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengadilan Agama
Kelas
I-A
Makassar
tanggal
16
Maret
2004
No.PA.t/I/P/
Hk.03.4/44/2004 ; b. Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Makassar
telah mengambil
putusan, yaitu
Tata Usaha Negara
putusan No. 46/G.TUN/ 2005/
P.TUN.MKS. , tanggal 22 Pebruari 2006, yang amarnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ; II. DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan
gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
Hal. 8 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
- Menghukum
para
Penggugat
untuk membayar biaya perkara
ini
sebesar Rp.2.028.000,- ( Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat
putusan
Pengadilan Tata
Usaha
Negara
tersebut
telah
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya No.45/B.TUN/2006/PT.TUN. MKS. tanggal
16 Agustus 2006
yang amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan - Membatalkan Nomor
banding dari para Penggugat /Pembanding ;
putusan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar
:46/G.TUN/2005/P.TUN. Mks.tanggal 22 Pebruari
2006, yang
dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi
Tergugat/Terbanding
dan
para Tergugat
Intervensi/Terbanding seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan
para Penggugat/Pembanding
untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal : a. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 M2 penerbitan
tanggal
1.Dusdiningsih, 2.
23
Maret
2005
H. Muhammad Djundi
tercatat bin
atas nama
Djunaidy
:
Tjolleng,
3. St. Zaitun, 4. Umi Kulsum, 5. Muhammad Hisaan ; b. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 /Kelurahan Karuwisi , luas 4.652 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : St. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala ; c. Sertipikat penerbitan Aisyah
Milik
Nomor 630/Kelurahan Karuwisi,
tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas
Dg. Tayu
luas
3.486
M2
nama : Hj. St.
binti H. Tjolleng Dg. Marala ;
d. Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 M2 penerbitan
tanggal 23 Maret
2005 tercatat
atas nama : H. St.
Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala ; 3. Memerintahkan Tergugat mencabut dan mencoret dari buku tanah, sertipikat-sertipikat yang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas ; 4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi/Terbanding untuk secara
bersama membayar
biaya
perkara
di kedua
Hal. 9 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebanyak
Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; 5. Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ; Menimbang, kepada para
bahwa
sesudah
putusan
terakhir ini diberitahukan
Tergugat – Tergugat II Intervensi /Terbanding
pada tanggal
27 September 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2005 dan 10 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2006 dan 9 Oktober 2006 permohonan kasasi P.TUN.Mks. yang
No.
Makassar permohonan mana
Usaha dan
ternyata dari akte
45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks.Jo. 46/G/TUN/2005/
dibuat oleh
memuat alasan-alasan
sebagaimana
Panitera dengan
yang diterima
Negara tersebut
Pengadilan Tata Usaha Negara diikuti oleh memori kasasi
yang
di Kepaniteraan Pengadilan Tata
masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2006
18 Oktober 2006 ; Bahwa
setelah itu oleh
tanggal 13 Oktober 2006 Tergugat
para Penggugat/pembanding yang pada
telah diberitahu tentang memori kasasi
-Tergugat II Intervensi/Terbanding
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Makassar masing-masing
diajukan
jawaban
dari
memori
PengadilanTata Usaha Negara
pada tanggal 30 Oktober 2006 dan 31 Oktober
2006 ; Menimbang, bahwa permohonan alasannya
telah
kasasi
a quo beserta
diberitahukan kepada pihak lawan
alasan-
dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi I dan II / Tergugat – Tergugat II Intervensi
oleh para
dalam memori
kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Pemohon Kasasi I /Tergugat : 1.
Bahwa
putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. diterima
tanggal
16
oleh Tergugat sekarang Pemohon
Oktober 2006 dan selanjutnya tanggal 10
Oktober
2006
Agustus
Kasasi
2006
pada
telah
tanggal 4
mengajukan Permohonan Kasasi pada sehingga
masih dalam
tengang waktu
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 69 huruf c Undang-
Hal. 10 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; 2.
Bahwa alasan Permohonan Kasasi terhadap putusan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan
Makassar No. 45/B.TUN/2006/PT.TUN Mks.
tanggal 16 Agustus 2006, karena pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding yang menangani perkara
in litis
Hakim
telah melakukan
kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan
hukum
yang
tertuang dalam putusannya ; 3.
Bahwa
sebagaimana
Negara Makassar
diketahui
Putusan
Pengadilan
Tata
No.45/BDG.TUN/2006/PT.TUN.Mks.
Usaha
tanggal
16
Agustus 2006 amarnya sebagai berikut : MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding ; -
Membatalkan putusan Pengadilan
Tata Usaha
No. 46/G.TUN/2005/PTUN.Mks. tanggal
Negara Makasaar
22 Pebruari 2006 yang
dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : -
Menolak
Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat
Intervensi
/Terbanding seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan
gugatan
para
Penggugat/Pembanding
untuk
sebahagian ; 2. Menyatakan batal : 1.
Sertipikat Hak Milik 627/Kelurahan
Karuwisi, luas 8.554 M2,
penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : 1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng, St. Zaitun, 4. Umi Kalsum, 5. Muhammad Hisaan 2. Sertipikat
Hak Milik Nomor
4.652 M2, penerbitan tanggal nama : St. Halija Dg Bau
;
628/Kelurahan Karuwisi, luas 23 Maret
2005 tercatat atas
binti H. Tjolleng Dg Marala ;
3. Sertipikat Hak Milik No.630/Kelurahan Karuwisi, luas 3. 486 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. Aisyah 4.
Sertipikat
Dg. Tayu binti H. Tolleng Dg. Marala ; Hak Milik
Nomor : 18/Kelurahan Sinrijala
3.058 M2 penerbitan tanggal 23
Maret 2005
luas
tercatat atas
Hal. 11 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
nama : Hj. St. Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala; 3. Memerintahkan Tergugat
mencabut
Tanah sertipikat- sertipikat
dan mencoret dari Buku
sebagaimana tersebut dalam diktum
angka 2 diatas ; 4. Menghukum
kepada
Tergugat/Terbanding dan
Intervensi/Terbanding untuk perkara di kedua ditetapkan
putusan
bersama membayar biaya
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan 5. Bahwa
secara
para Penggugat/Pembanding selebihnya ;
Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha
No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. tanggal 16 membatalkan tanggal
22
Tergugat
putusan Pengadilan Pebruari
2006
Tata
Negara
Agustus Usaha
Makassar
2006
Negara
telah
Makassar
No.46/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.
yang
amarnya antara lain : MENGADILI : Dalam Eksepsi : -
Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ;
Dalam Pokok Perkara : -
Menyatakan
gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.028.000,- ( Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
Hakim
Agung
yang
Terhormat,
perkenankanlah
mengajukan alasan pengajuan kasasi atas Tata
Usaha
tanggal
Negara
Makassar
16 Agustus 2006,
kepastian
demi
dan kemanfaatan
karena putusan salah dalam
No.45
/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. rasa
hukum di Republik
tercinta
hukumnya
untuk
Putusan Pengadilan Tinggi
terciptanya
Pengadilan Tinggi
penerapan
kami
keadilan, ini,
oleh
in litis telah sangat keliru dan sehingga
menciderai
citra
peradilan yang berwibawa sebagai tempat pencari keadilan ; Alasan Keberatan Pemohon Kasasi dalam Eksepsi : Bahwa
Judex
Factie
Pengadilan
Tinggi
Tata Usaha
Negara
sangat keliru
dan telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga
bertentangan
dengan Undang-Undang
telah
dirubah dengan
No.15
Undang-Undang
Tahun
No.5 Tahun
1985 yang
2004 tentang
Mahkamah Agung, hal ini disebabkan antara lain :
Hal. 12 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
1. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang tidak sependapat dengan pertimbangan
Hakim Tingkat pertama yang menangani
litis
sungguh -sungguh
adalah
sangat
jelas
dalam
menjelaskan
Kota
sangat keliru, oleh karena sudah
pertimbangan
Hakim
bahwa proses peralihan
yang dilakukan
perkara in
Tingkat
sertipikat-sertipikat in litis
oleh Tergugat in casu Kepala Kantor
Makassar
adalah
melaksanakan
semata-mata
Putusan
pertama
Badan
dalam
Pertanahan
rangka
Peradilan
untuk
yang
telah
berkekuatan hukum tetap, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dengan No.5
tegas diatur
tahun
No. 9
untuk memeriksa perkara in litis, pada pasal
1986 yang
telah
2 huruf
dirubah
hal tersebut
e Undang-Undang
menjadi
Undang-Undang
tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa
dengan dibatalkannya putusan
Negara
in
perkara hukum
in
litis litis
oleh
Pengadilan
Hakim Tingkat Tinggi
maka hal tersebut akan
baru yakni terjadinya
Tata Usaha
yang
menangani
menimbulkan
dualisme
putusan
persoalan
dimana secara
keperdataan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah ditetapkan
berdasarkan
putusan
Mahkamah Agung R.I.
No.47
K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 ( bukti T. Int-3 ) dan kemudian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
berkesimpulan bahwa sertipikat in
litis terbit dalam keadaan sengketa di dalam sengketa
di peradilan umum, sementara
yang dimaksud pihak Penggugat in casu HJ.
St. Rahmawati, dkk. dalam perkara waris
dari Drs. Hamat Yusuf
berdasarkan sehingga
putusan
perdata tersebut
yakni
pihak
Mahkamah Agung
otomatis Pengadilan Negeri
gugatan
Penggugat
merupakan
tersebut
adalah ahli
yang telah dikalahkan R.I. No.47 K/AG/2001,
tidak mungkin mengabulkan
( bukanlah perkara ini
suatu upaya yang bersifat mengada-ada
adalah saja dan
tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku ) ; 3. Bahwa
terdapat
alasan
penerbitan peralihan melaksanakan
hukum
yang
sertipikat-sertipikat
suatu
kuat
yang
mendasari
in litis, yaitu dalam
putusan yang telah
rangka
melalui pemeriksaan
badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Judex Factie Makassar
telah
Pengadilan Tinggi Tata sangat keliru
Usaha
dalam penerapan
Negara hukumnya
Hal. 13 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
sebagaimana yang tertuang dalam putusannya pada halaman 12 s/d 15 bagian pokok perkara mengapa demikian ? Jawabnya : 1.
Bahwa
sama
Peratun
jika
sekali tidak dibenarkan
Hakim
Tata
Usaha
dalam hukum
Negara
acara
menilai
suatu
kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan karena
terhadap
berwenang
Pejabat
kesepakatan
menguji
Tata Usaha
ataupun
adalah
Negara,
perjanjian
peradilan umum
yang hal ini
menyangkut kompentensi absolut , oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tinggi
tersebut
merupakan suatu pelanggaran
hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Agung yang menangani perkara in litis, demi terciptanya kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan ; 2. Bahwa kesalahan
fatal yang dilakukan
adalah dalam menerapkan pasal 30 dan e
Peraturan
Pendaftaran
Tanah
oleh
Hakim Tinggi
ayat (1) huruf b , c
Pemerintah No.24
dan d
Tahun 1997 tentang
dan pasal 90 ayat (1) Peraturan
Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
No.24 tahun 1997 ; Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi : 1.
Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha pertimbangan kurang
tersebut
diatas, adalah
cukup pertimbangannya
karena
putusan
merupakan
Negara Makassar dengan merupakan putusan yang
( onvoldoende
gemotiverd ) oleh
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan
yang keliru
adalah
dalam menerapkan hukum,
sebagaimana diuraikan dalam keberatan-keberatan berikutnya ; 2.
Bahwa dalam
pertimbangan
Hukum
Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusannya telah salah dalam menerapkan yang berkaitan Pemohon
Kasasi
atau dengan
melanggar hukum yang berlaku, dalil-dalil
eksepsi yang
diajukan
Intervensi/Terbanding/ Tergugat
pada pokoknya mengenai kewenangan
terutama oleh
Intervensi yang
mengadili dengan alasan
keputusan obyek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan
Peradilan sebagaimana
dimaksud
pada
pasal 2 huruf
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang
e
No.9 Tahun
Hal. 14 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
2004. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Nakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; 3.
Bahwa
putusan Judex Factie
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara harus dibatalkan, oleh karena Judex Factie Pengadilan
Tinggi Makassar
Hakim
telah melakukan kesalahan dalam
menerapkan hukum (vide putusan halaman 11 alinea kedua baris 10) dengan menyatakan Maret
penerbitan obyek sengketa baru
2005, karena
itu
eksepsi
bahwa
tanggal 23
gugatan
Kasasi/Pembanding/Penggugat telah daluarsa
Termohon
adalah alasan yang
tidak benar ; 4.
Bahwa putusan Judex Factie Makassar tanggal harus
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
16 Agustus 2006 No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks.
dibatalkan
karena telah keliru menerapkan hukum sehingga
bertentangan dengan
hukum acara dimana putusan tersebut telah
terjadi bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar yang ke 2 tersebut ; 5.
Bahwa Judex Factie
Hakim Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru
dalam menerapkan hukum, dimana
dalam pertimbangan hukumnya
( vide putusan halaman 12 s/d 14 ) yaitu tentang pokok perkara ; Menimbang, bahwa terhadap
alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat : Bahwa
alasan Kasasi Pemohon Kasasi I tentang
Pemohon Kasasi II butir 2 dapat dibenarkan, karena Tata Usaha Negara pertimbangan -
Makassar
hukum
dengan
pelaksanaan
putusan
sebagai berikut :
Peradilan
atas dasar
in casu pelaksanaan
R.I. No.47 K/Ag/2001 eksekusi
Pengadilan Tinggi
telah salah menerapkan
Bahwa obyek gugatan diterbitkan badan
Eksepsi dan
tanggal
sebagaimana
berita
6 Januari
putusan Mahkamah Agung 2003
yang telah dilakukan
acara eksekusi
No.537/Pdt.G/1998
/PA.UPG tanggal 11 Maret 2004 ; -
Bahwa oleh karena obyek gugatan pemeriksaan
badan
Perundang-undangan tidak termasuk
peradilan
di keluarkan
berdasarkan
yang berlaku, maka
dalam pengertian
atas dasar
ketentuan obyek
Keputusan Tata
hasil
peraturan
gugatan a quo Usaha Negara
yang dapat di gugat sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara di Peratun
sebagaimana
ketentuan pasal 2 huruf
e
Undang-Undang
Hal. 15 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
No.5 Tahun
1986 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan menurut
pendapat
Mahkamah
mengabulkan kasasi dari PERTANAHAN
KOTA
putusan
Pengadilan
No.45/B.TUN/2006 membatalkan
Agung
Pemohon
Tinggi
Tata
46/G.TUN/2005 /P.TUN.MKS. tanggal Agung akan mengadili sendiri
:
KEPALA
diatas
Usaha
untuk
KANTOR
Kasasi II
tersebut
tanggal
Pengadilan Tata
tersebut
cukup alasan
dan Pemohon
TJOLLENG , dkk.
/PT.TUN .MKS.,
putusan
terdapat
Kasasi I
MAKASSAR
DJUNDI bin DJUNAIDY
pertimbangan
:
1. M
dan membatalkan Negara
16 Agustus
Makassar
2006
yang
Usaha Negara Makassar
No.
22 Pebruari 2006 serta Mahkamah
perkara
ini
dengan
amar putusan
sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus
dihukum untuk membayar semua biaya perkara
dalam tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR Kasasi
PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR
dan Pemohon
II. 1. M . DJUNDI bin DJUNAIDY TJOLLENG,2. ST. HALIJAH
DG. BAU binti H. TJOLLENG DG. MARALA, 3. TAYU
: I.
binti H. TJOLLENG DG. MARALA,
4. HJ. ST. HATIJAH DG.
TAUNGA binti H. TJOLLENG DG. MARALA Membatalkan Makassar
putusan
Pengadilan
HJ. ST. AISYAH DG.
, tersebut ;
Tinggi
Tata
No. 45/B.TUN/ 2006/PT.TUN .MKS. tanggal
Usaha
16 Agustus
Negara 2006
yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G/2005/ P.TUN.Mks. tanggal 22 Pebruari 2003 ; MENGADILI SENDIRI : I. DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ;
II. DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
Hal. 16 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
Menghukum para Termohon Kasasi
untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua
Widayatno
Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Sastrohardjono, SH.,M.Sc. . Hakim-Hakim
dan
Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim - Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.
Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 17 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007
