P U T U S A N No.169 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara
dalam
tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : HAMLET
MARPAUNG,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati Papan Gang Persatuan No. 48/16 Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. P. SITUMORANG, SH., SPN dan 2. BONAR GULTOM, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 14 Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28
Desember
2004,
Pemohon
kasasi
dahulu
Penggugat/Terbanding ; M e l a w a n 1. KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
MEDAN,
berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 17 Pangkalan Mansyur
Medan,
dalam
hal ini memberikan
kuasa
kepada : 1. SYAHRUL ANWAR, SH., 2. H. BADRUS SALIM,
SH.,
3.
EKA
RIONO,
SH.
dan
4.
ASWIN
TAMPUBOLON, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2004 ; 2. MASNGUT,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di Pasar VII, Proyek Bagan Deli Kec. Medan Belawan ; 3. SYARWANI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur Gang Madrasah No. 160 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL MANAN LUBIS, SH., Advokat, berkantor di Jln. S.T.M., Gang Aman No. 45 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2005, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat I dan II Intervensi/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat I dan II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil : Bahwa Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) persil tanah (berdampingan) yang diperoleh secara syah dari Tn. TUKIMIN, sebagaimana diuraikan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian, masing-masing : a. No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987 yang diperbuat oleh dan dihadapan Camat Medan Labuhan Kotamadya Medan, luas ± 1.392 M2, terletak di Lingkungan 27 Pasar IV, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, setempat dikenal sebagal Jalan Marelan Pasar IV (sekarang menjadi Kec. Medan Marelan, Jalan Marelan Raya), yang berbatasan sebagai berikut : -
Utara berbatas dengan tanah Hamlet Marpaung (Penggugat) ± 78,5 M ;
-
Selatan berbatas dengan tanah Hustamar ± 61,5M + 14,5M ;
-
Timur berbatas dengan Jln. Pasar V Marelan ± 18,5 M + 8 M ;
-
Barat berbatas dengan tanah Darmi ± 22,8 M ; (Bukti P.1 dan P.1a)
b. No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 yang diperbuat oleh dan dihadapan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Medan, luas ± 1.413 M2, terletak di Lingkungan 27 Pasar V, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, setempat dikenal sebagal Jalan Marelan Pasar IV (sekarang Kec. Medan Marelan, Jalan Marelan Raya), yang berbatasan sebagal berikut : -
Utara berbatas dengan tanah Jumadi Sembiring ± 78,5 M ;
-
Selatan berbatas dengan tanah Hamlet Marpaung ± 78,5 M ;
-
Timur berbatas dengan Jln. Pasar V Marelan ± 18 M ;
-
Barat berbatas dengan tanah Darmi ± 18 M ; (Bukti P.2 dan P.2a) Bahwa kepemilikan kedua bidang tanah tersebut, diperoleh memenuhi
syarat formal dan material, yakni dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dihadiri saksi-saksi yang berwenang, dan dengan itikad baik ; Bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan, baik oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi, bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan
sebagaimana
menurut
Yurisprudensi
Keputusan
Mahkamah
Agung Republik Indonesia, antara lain : a. No. 565 K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1972 ; Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
b. No. 799 K/Sip/ 1971 tanggal 29 Maret 1972 ; Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh dengan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas, tetap dalam pengawasan Penggugat dalam keadaan aman, tanpa gangguan dari pihak manapun, namun pada bulan Juli tahun 2003, tanah tersebut dikuasai pihak lain dengan mendirikan rumah tempat tinggal, tanpa sepengetahuan
Penggugat,
sehingga
Penggugat
melalui
kuasanya
telah
meminta bantuan Lurah Kelurahan Marelan, untuk menyelesaikan, namun tidak mendapat penyelesaian (Bukti P.3) ; Bahwa atas tindakan pihak lain yang menduduki tanah itu (bernama UDIN), Penggugat mengadukannya ke POLTABES MEDAN dan Sekitarnya tanggal
24
September
2003
LP/2674/IX/2003/OPS/TABES
sesuai dalam
Surat Tindak
Tanda
Bukti
Pidana
Lapor
No.
Penyerobotan
Pol.
Tanah
(BuktiP.4) ; Dan setelah Pihak Kepolisian mengadakan Penyelidikan, maka pada Bulan Desember 2003 Penyidik menunjukkan kepada Penggugat foto copy sertifikat : 1. Sertifikat Hak Milk No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 M2 atas nama MASNGUT, terletak di Jln. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat Jln. Medan Raya/Komplek Bea Cukai) Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan (Bukti P-5) ; 2. Sertifikat Hak Milk No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 M2 atas nama SYARWANI. Sarjana Hukum, terletak di JIn. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat 31. Medan Raya) Kel. Rengas Pulau. Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan (Bukti P-6) ; Bahwa dengan terbitnya kedua-dua Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 telah menimbulkan akibat yang merugikan bagi Penggugat ; Bahwa dengan tidak memperhatikan syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 terhadap tanah milik Penggugat ; Maka Penerbitan Sertifikat oleh Tergugat atas tanah Penggugat kepada Pihak Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
lain, yang tidak dilengkapi dokumen/syarat dari Kelurahan dan Kecamatan, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 30 ayat 1 huruf c. d dan e serta penjelasannya, Yo. Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dengan terbitnya : Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggat 31 Januari 2003 dan Sertifikat Hak Milk No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31 I Rengas Pulau / 2003 tanggal 31 Januari 2003 sama halnya dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; Bahwa
suatu
produk
yang
dilakukan
dengan
menyimpang
dari
ketentuan hukum yang benlaku adalah produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi Hukum ; Bahwa
agar
jangan menambah
kerugian
yang lebih
besar bagi
Penggugat atau Pihak lain, maka Penggugat memohon agar terlebih dahulu Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan segala tindak lanjut administrasi Sertiflkat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan Sertiflkat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 ; Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar kedua Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003 tersebut dibatalkan dan dicabut, karena proses penerbitan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
agar
kiranya
berkenan
memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah ; -
Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggat 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 M2 atas nama MASNGUT, terletak di Jln. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
(tertulis dalam Sertifikat Jln. Medan Raya/Komplek Bea Cukai) Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan ; -
Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau 2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 M2 atas nama
SYARWANI.
Sarjana
Hukum,
terletak
di
Jln.
Medan
Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat Jl. Medan Raya) Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan ; 3. Mewajibkan/memerintahkan agar Tergugat mencabut ; -
Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 M2 atas nama MASNGUT, terletak di JIn. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertutis dalam Sertifikat Jl. Medan Raya/Komplek Bea Cukai) Kel. Rengas Pulau. Kec. Medan Manelan, Kotamadya Medan ;
-
Sertifikat Hak Mitik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 M2 atas nama
SYARWANI.
Sarjana
Hukum,
terletak
di
Jln.
Medan
Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat Jl. Medan Raya), Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan ; 4. Memberikan skorsing/penundaan segala tindak lanjut administrasi terhadap : -
Surat Keputusan Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 M2 atas nama MASNGUT, terletak di JIn. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat Jl. Medan Raya/Komplek Bea Cukai), Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan ;
-
Surat Keputusan Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 M2 atas nama SYARWANI. Sarjana Hukum, terletak di Jln. Medan Marelan/Marelan Raya Psr. IV (tertulis dalam Sertifikat Jl. Medan Raya), Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kotamadya Medan ;
5. Menyatakan tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan terhadap Surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan, tetap sah sampai mempunyai kekuatan hukum tetap; 6. Membebankan kepada Tengugat untuk membayar biaya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : I.
Tentang Eksepsi : 1. Kewenangan Absolut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena meskipun dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 2961 dan No. 2962/Rengas Pulau, akan tetapi dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah menyangkut tentang kepemilikan atas tanah (hak keperdataan) yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku merupakan kewenangan dari Peradilan Umum ; 2. Tentang Gugatan Lewat Waktu (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; -
Bahwa yang menjadi objek di dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 2961 dan No. 2962/Rengas Pulau yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 21-4-2003 ; Sementara
gugatan
Penggugat
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Januari 2004 seperti tercantum dalam surat gugatan dan perbaikan formal gugatan pada tanggal 03 Februari 2004, dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986) ; -
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa pada bulan Desember 2003, merupakan suatu dalil yang sangat diragukan kebenarannya, karena jika benar Penggugat menguasai tanah
terperkara,
tentunya
Penggugat
sudah
mengetahui
akan
keberadaan sertifikat a quo, jauh sebelum bulan Desember 2003, hal tensebut jika dikaitkan dengan dalil Penggugat halaman 2 angka 3, dimana Penggugat mengetahui tanah terperkara dikuasai oleh pihak dengan mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Dan dalil tersebut di atas
setidak-tidaknya
Penggugat
telah
mengetahui
keberadaan
sertifikat aquo pada bulan Juli tersebut. Dengan demikian dalil-dalil yang
dikemukakan
bertentangan
satu
Penggugat sama
lain
didalam
sehingga
gugatannya sulit
untuk
saling diyakini
kebenarannya ; Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
3. Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan ; Bahwa dengan terbitnya objek perkara tersebut sebenarnya kepentingan dari Penggugat tidak ada dirugikan, karena sertifikat aquo bukan terdaftar atas nama Penggugat, melainkan terdaftar atas nama pihak lain, dimana Sertifikat Hak Milik No. 2961/Rengas Pulau terdaftar atas nama Masngut dan No. 2962/Rengas Pulau terdaftar atas nama Syarwani, SH dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tenpekara ; Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intenvensi I dan Tengugat Intervensi II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Penggugat Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan Perkara ini. -
Bahwa pada bagian point 1 dan posita gugatan, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) persil tanah (berdampingan) yang diperoleh secara syah dari Tn. TUKIMIN, sebagaimana diuraikan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian, masing-masing : a. No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987 yang diperbuat oleh dan dihadapan Camat Medan Labuhan Kotamadya Medan.. .dst ; b. No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 yang diperbuat dihadapan Camat Medan Labuhan Kotamadya Medan ... dst ;
-
Bahwa dari uraian point 1 posita gugatan tersebut, Penggugat menjelaskan bahwa dasar hukum (alas hak) Penggugat memiliki ke-2 (dua) persil tanah adalah berupa : a. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987; b. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 ;
-
Bahwa ke-2 (dua) alas hak Penggugat berupa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Kerugian
No. 592.2.276/1987
tanggal
9
April
1987
dan
Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 tersebut telah pernah menjadi objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negana Medan dengan Register No. 09/G/1999/PTUN-Mdn antara Masngut (ic. Tengugat Intervensi I) sebagai Penggugat melawan Camat Kecamatan Medan Marelan d/h Camat Kecamatan Medan Labuhan sebagai Tergugat ; -
Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
09/G/1999 tanggal 14 Oktober 1999 (Putusan telah berkekuatan hukum tetap), ke-2 (dua) alas hak Penggugat berupa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Kerugian
No. 592.2.276/1987
tanggal
9
April
1987
dan
Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 masing-masing a/n Hamlet Marpaung (ic. Penggugat) telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -
Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987 dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 masing-masing a/n Hamlet Marpaung, maka dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini ;
-
Bahwa bendasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk “Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya NOMOR : 03/G/2004/PTUN-MDN. tanggal 2 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II ditolak ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal : -
Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003 Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003,
tanggal 31 Januari 2003 luas 1.219 m2 atas
nama : Masngut ; -
Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003 Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003, tanggal 31 Januari 2003 luas 1.329 m2 atas nama : Syarwani, SH. ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -
Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003 Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003,
tanggal 31 Januari 2003 luas 1.219 m2 atas
nama : Masngut ;
Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
-
Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003 Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003, tanggal 31 Januari 2003 luas 1.329 m2 atas nama : Syarwani, SH. ;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 03/G/2004/PTUN-MDN tanggal 05
Februari 2004 yang berisi
perintah Penangguhan terhadap tindak lanjut Administrasi Surat Keputusan objek
sengketa
menjadi
kuat
dan
tetap
dipertahankan
sebelum
ada
keputusan Hakim sebaliknya ; 5. Mewajibkan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat I dan II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 113/BDG/2004/PT.TUN-MDN. tanggal 4 Nopember 2004 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I dan II/Pembanding ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 03/G/2004/PTUN-MDN tanggal 02 Juni 2004 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri ; DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi I/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding III seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang,
bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2004 kemudian terhadapnya
oleh
Penggugat/Terbanding
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
dengan
perantaraan
kuasanya,
28 Desember 2004 diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Srt.G.TUN/2005/P.TUN-MDN Jo. Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
No. 03/K/2005/PTUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Januari 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang pada tanggal 17 Januari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori
kasasi
Tergugat
oleh
Tergugat,
I
Intervensi
dan
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Maret 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, timbulnya perkara ini disebabkan : -
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku pemilik 2 (dua) persil tanah (berdampingan) yang diperoleh secara sah dari Tn. TUKIMIN sebagaimana diuraikan dalam Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yaitu : a. No. 592.2.276/1987, tanggal 9 April 1987, luas ± 1.392 m2 ; b. No. 592.2.277/1987, tanggal 9 April 1987, luas ± 1.413 m2 ; Masing-masing diperbuat dihadapan Camat Medan Labuhan Kotarnadya Medan, terletak di Lingkungan 27 Pasar IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan, setempat dikenal sebagai Jalan Pasar IV, sekarang Kecamatan Medan Marelan, Jalan Marelan Raya (sesuai bukti P.1, P.1a, P.2 dan P.2a) ;
2. Bahwa pemilikan/perolehan kedua-dua bidang tanah tersebut, memenuhi syarat formal dan materil dihadapan pejabat yang berwenang dan dihadiri saksi-saksi ; Maka selaku pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh Undang-undang sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain : -
No. 565 K/Sip/1971, tanggal 8 Maret 1972 ;
-
No. 799 K/Sip/1971, tanggal 29 Maret 1972 ; Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
3. Bahwa pada bulan Juli 2003, tanah terperkara dikuasai oleh pihak lain (UDIN) dengan mendirikan rumah tempat tinggal, tanpa pengetahuan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi melalui Kuasanya memohon bantuan Lurah setempat untuk menyelesaikannya, namun tidak berhasil (Bukti P.3) ; Sehingga Pemohon Kasasi mengadukannya ke POLTABES Medan Dan sekitarnya pada tanggal 24 September 2003 sesuai Surat Tanda Bukti Lapor No. POL. LP/2674/IX/2003/OPS/TABES, (Bukti P.4) ; 4. Bahwa tindak lanjut pengaduan Pemohon Kasasi ke POLTABES, maka pada bulan Desember 2003,
Penyidik menunjukkan kepada Pemohon
Kasasi foto copy sertifikat : -
Sertifikat Hak Milik No. 2961, tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 m2, atas nama MASNGUT (Turut Termohon Kasasi I) terletak di Jalan Medan Marelan/Marelan Raya Pasar IV (tertulis dalam sertifikat Jln. Medan Raya/Komplek Bea Cukai) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kotamadya Medan (Bukti P.5 = T. 1) ;
-
Sertifikat Hak Milik No. 2962, tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 31/Rengas Pulau/2003 tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 m2, atas nama SYARWANI, Sarjana Hukum (Turut Termohon Kasasi II), terletak di Jalan Medan Marelan/Marelan Raya Pasar IV (tertulis dalam sertifikat Jln. Medan Raya) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kotamadya Medan (Bukti P.6 = T.2) ;
5. Bahwa dengan terbitnya kedua-dua Sertifikat Hak Milik (T. 1=P.5, dan T.2=P.6) di atas tanah Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi I dan
II
tentu
merugikan
Pemohon
Kasasi,
sebab
Termohon
Kasasi/Pembanding/Tergugat (BPN) yang menerbitkan kedua-dua Sertifikat Hak Milik tersebut, tidak memperhatikan syarat-syarat penerbitan sertifikat, sebab tidak dilengkapi Surat Pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan, tentunya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e serta Penjelasannya, jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan di PTUN Medan dalam perkara aquo agar kedua Sertifikat tersebut dibatalkan/dicabut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (BPN) ; 6. Bahwa dalam persidangan perkara aquo di PTUN Medan, terungkap : Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
-
Jawaban Turut Termohon Kasasi/Pembanding Il/Tergugat II Intervensi I (MASNGUT) menyebut : -
Bahwa sejak 15 Oktober 1976, pemilik dua (2) persil tanah tersebut diperoleh secara ganti rugi oleh MASNGUT dan TUKIMIN B (Bukti Tergugat II Intervensi I dan II-2), keabsahannya sangat diragukan karena diperbuat dibawah tangan, dan didaftar/waarmeking di Notaris, bukan legalisasi tanda tangan) ; Atas dasar itu Bp. MASNGUT mengajukan gugatan pembatalan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987 atas nama HALMET MARPAUNG tidak ikut digugat untuk dibatalkan) di PTUN Medan, Register Perkara No. 09/G/1999/PTUNMedan, yang telah diputus tanggal 14 Oktober 1999 yang amar putusan antara lain : -
Menyatakan batal Akte Pelepasan Hak Dengan Gánti Rugi No. 592.2.276/1987 tanggal 9 April 1987 dan Akte No. 592.2.277/1987 tanggal
9
April
1987
masing-masing
atas
nama
HAMLET
MARPAUNG (Bukti P.7 = T.II Intervesi I dan II-6), padahal bukti P.2 = Akte No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987, tidak ikut digugat untuk dibatalkan ; Putusan tersebut, kemudian dibatalkan pada Tingkat Banding di PT.TUN Medan, Perkara No. 23/BDG-MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 6 September 2000 (bukti P.8) yang sekarang dalam Tingkat Kasasi (Bukti P.9) ; -
Bahwa para pihak dalam perkara tersebut, adalah Bp. MASNGUT sebagai Penggugat (dalam perkara aquo Turut Termohon Kasasi I), lawan Camat Kecamatan Medan Marelan dahulu Carnat Kecamatan Medan Labuhan sebagai Tergugat, dengan alasan : Bahwa
Bp.
MASNGUT
sewaktu
hendak
mengurus
Sertifikat
tenperkara melalui PRONA, untuk melengkapi surat-surat, Lurah Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, menolak, dengan alasan bahwa tanah terperkara, jauh sebelumnya, yakni tanggal 9 April 1987 dengan Akte Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan
Camat
No.
592.2.276/1987
dan
No.
592.2.277/1987
adalah milik HAMLET MARPAUNG (Pemohon Kasasi) yang diperoleh dari TUKIMIN ; -
Bahwa Putusan No. 09/G/1 999IPTUN-MDN, tanggal 14 Oktober Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
1999 tersebut banyak mengandung kekeliruan, antara lain : -
Semestinya
Bapak
Masngut
mengajukan
perkara/gugatan
di
Pengadilan Negeri, menggugat pemilikan. Tetapi hal ini tidak ditempuh karena menyadari bahwa pemilikan oleh Pemohon Kasasi atas tanah terperkara sangat kuat, berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 592.2.276/1987 dan No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 dari Tukimin, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan asal usul tanah kepada Tukimin, dan Asmirah, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 Juli 1974 yang juga diketahui Kepala Desa Rengas Pulau dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan No. 16/SKT/ML/1981, tanggal 16 Maret 1981 sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan No. 592.2.118/1987 tanggal 9 April 1987 dan No. 592.2.119/1987, tanggal 9 April 1987 (Bukti P.1, P.1a dan P.2, P.2a) ; -
Bahwa semestinya, Hamlet Marpaung (Pemohon Kasasi) harus diikut-sertakan sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara itu,
selaku
pihak
yang
berkepentingan
yang
memiliki
surat
autentik, kepemilikan hak atas tanah terperkara ; -
Bahwa
lagi
püla
Petitum
Gugatan
di
PTUN
No.
09/G/1
999IPTUN.Mdn, yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam perkara itu, adalah : Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 592.2.276/1987 tanggal
9 April 1987 atas nama Hamlet
Marpaung (Bukti P.1)
saja ; Tetapi dalam amar putusan, yang dibatalkan menjadi 2 (dua) yakni 1 (satu) lagi : Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 592.2.277/1987 tanggal 9 April 1987 atas nama Hamlet Marpaung (Bukti P.2) ; -
Bahwa amar putusan menyebutkan : Dan mewajibkan/memerintahkan kepada Tergugat (BPN) untuk mencabut kedua Surat Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 9 April 1987 yang dinyatakan batal tersebut ;
Hal
ini
bertentangan
dengan
Hukum
Acara,
karena
Hakim
memberikan putusan melebihi danipada yang dimohon (Ultra petita partium) sesuai Pasal 189 Rbg/178 HIR ayat (3), dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 130 K/Sip/1957, tanggal 23 Oktober 1957 ; Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
Lagi
pula, jika
seandainya
benkekuatan hukum, namun
-quod non-, putusan tersebut telah sampai
saat
mi belum
dieksekusi
menunut pasal 116 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ; Oleh karena itu, terbitnya kedua-dua sertifikat (terperkara), sedangkan Putusan belum dilaksanakan (untuk membatalkan kedua akte atas nama Pemohon Kasasi), adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechmatige Overheidsdaad), yaitu oleh BPN Kota Medan ; 7. Bahwa sesuai keterangan saksi SYAHRONI (Kepala Lingkungan setempat di tanah terperkara), bahwa penerbitan kedua-dua sertifikat terperkara oleh BPN
(Termohon
Kasasi
I)
tidak
dilengkapi
surat-surat
dan
Pihak
Kecamatan ; Demikian juga Surat Ganti Rugi Tanah antara Tukimin dengan Masngut (Turut Termohon Kasasi I) dan Syarwani (Turut Termohon Kasasi II) bukti T.II Int. I dan II-2, maupun pengukurannya tidak diketahui Kelurahan maupun Kecamatan ; Bahkan surat pengantar untuk penerbitan kedua-dua sertifikat tersebut ditolak oleh Kelurahan dan Kecamatan karena tanah terperkara milik Pemohon Kasasi ; Bahkan saksi Drs. Muslimin (Sekwilcam Medan Marelan) secara tegas mengatakan bahwa untuk penerbitan sertifikat objek sengketa (Bukti P.5=T.II Int. I dan II - 10 dan P.6 = T.II Int.I dan Il-11), tidak ada surat pendukung, seperti Surat Keterangan Silang Sengketa dari pihak Kelurahan maupun Kecamatan ; 8. Bahwa
oleh
sebab
itu,
suatu
produk
yang
dikeluarkan/diterbitkan
menyimpang dari ketentuan yang berlaku, adalah produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga beralasan, Sertifikat Hak Milik No. 2961 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 32/Rengas Pulau/2003, tanggal 31 Januari 2003, luas 1.219 m2 atas nama : MASNGUT dan Sertifikat Hak Milik No. 2962 tanggal 21 April 2003, Surat Ukur No. 3 1/Rengas Pulau/2003, tanggal 31 Januari 2003, luas 1.329 m2 atas nama SYARWANI. SH, tersebut dibatalkan dan dicabut ; 9. Bahwa oleh karena itu, adalah benar dan patut dipertahankan Pertimbangan Hukum Putusan No. 03/G/2004/PTUN-MDN, tanggal 2 Juni 2004 (dàlam perkara a quo) pada halaman 38-39, yang pada pokoknya menyebutkan : Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
adanya fakta bahwa atas tanah terperkana yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Termohon Kasasi I (MASNGUT) dan Turut Termohon Kasasi II (SYARWANI, SH) kepada Termohon Kasasi (BPN Kota Medan), yaitu pada saat masih dalam sengketa/perkara dalam pemeniksaan di Mahkamah Agung (Kasasi) sesuai dengan bukti P.8 dan P.9. Sehingga mengambil keputusan seperti tersebut di atas (Perkara a quo) ; 10. Bahwa,
sedangkan
pertimbangan
hukum
Putusán
PT.TUN
No.
113/BDG/2004/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Nopember 2004 pada halaman 11 alinea 2 (perkara a quo yang di Kasasi ini) menyebutkan : “……. apabila diteliti dari bukti T.II Int. I dan II-6 yang sama dengan bukti P.7 yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 09/G/1999/PTUNMDN, ternyata terdapat catatan yang dibuat oleh Panitera PTUN Medan, antara lain berbunyi sebagai berikut : “Diterangkan disini bahwa putusan ini telah rnempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat.” Penilaian Majelis Hakim PT.TUN tersebut, sangat keliru, karena tidak memperhatikan dan tidak rnempertimbangkan bukti-bukti lainnya
yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena perkara itu ternyata sampai pada Tingkat Banding, dan saat ini sampai Tingkat Kasasi sesuai bukti : -
P–8:
Putusan PT.TUN Medan No. 23/BDG.G.MD/PT.TUN-MDN,
tanggal 16 September 2000, yang salah satu amarnya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Oktober 1999 No. 09/G/l 999IPTUN-MDN, yang dimohonkan Banding ; -
P – 9 : Surat Kepala Direktorat TUN Mahkamak Agung RI, Perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Kasasi TUN No. 146/PR/V/146.K/ TUN/2001, tanggal 8 Mei 2001 ;
Bukti P.8 dan P.9 tersebut sengaja tidak dimajukan oleh Turut Termohon Kasasi I dan II, dibarengi itikad buruk, karena hal itu menutupi keadaan yang sebenarnya ; 11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan kenyataan sebagaimana disebut di atas, telah nyata bahwa Majelis Hakim PT.TUN Medan dalam pertimbangan hukum dan putusannya dalam perkara aquo, benar-benar telah keliru rnenerapkan hukurn, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dibatalkan oleh Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung ; Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
Menimbang,
bahwa
terhadap
alasan-alasan
tersebut
Mahkamah
Agung berpendapat : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum, mengingat dalam
sengketa ini terdapat
masalah kepemilikan maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang paling berhak atas tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut, dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
yang
diajukan
oleh
:
HAMLET
MARPAUNG
tersebut
dengan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 113/BDG/2004/PT.TUN-MDN. tanggal 4 Nopember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan NOMOR : 03/G/2004/PTUNMDN. tanggal 2 Juni Nopember 2004 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HAMLET MARPAUNG tersebut ; Membatalkan putusan Nomor
:
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
113/BDG/2004/PT.TUN-MDN.
tanggal
4
Nopember
2004
yang
membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan NOMOR : 03/G/2004/PTUN-MDN. tanggal 2 Juni Nopember 2004 ; MENGADILI SENDIRI : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
Menghukum
Pemohon
Kasasi/Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 oleh Prof. DR. Paulus E.
Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua
Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH. MH. dan Prof. DR. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH.
Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.
:
ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i …………. Rp.
1.000,-
ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.
3. Administrasi Kasasi … Rp.493.000,Jumlah ………………. Rp.500.000,=========
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 169 K/TUN/2005
