P U T U S A N No. 06 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara
dalam tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. HUDMAN SUMANTRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baranangsiang
RT.
005/011,
Kelurahan
Kebon
Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ; 2. OLIH SOLIHUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta,
bertempat
tinggal
di
Jalan
Baranangsiang No. 15-17 RT. 007/011 Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : INSAN WIBAWA, SH. dan HENDRI ARIFIN MUNTHE, SH., Advokat pada Kantor Hukum “INSAN WIBAWA – MUNTHE & PARTNERS”, beralamat di Jalan Cijagra Nomor 31 A Buahbatu Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2004, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding ; melawan: 1. KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno hatta No. 586, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AGUS SUMIARSA, SH., 2. IIM ROHIMAN, SH., 3. DEDI SUPRIADI, SH., 4. EDDY SOFYAN dan 5. TODDY KASMARA, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil
pada
berdasarkan
Kantor
Pertanahan
Surat
Kuasa
Kota
Khusus
Bandung, Nomor
:
570/1454/KP/2002, tanggal 2 Desember 2002 ; 2. Drs. H. PRIYATNA KUSUMAH, Jabatan Direktur Utama
Perusahaan
Daerah
Jasa
dan
Kepariwisataan Propinsi Jawa Barat, berkedudukan Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
di Gedung Palaguna Lt. IV Jalan Alun-Alun Timur No. 3-7 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. R. RUDDY GANDAKUSUMAH, SH. dan 2.
POPO
MUSTOFA,
SH.,
keduanya
dari
Tim
Bantuan Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Barat, beralamat
di
berdasarkan
jl.
Diponegoro
Surat
Kuasa
No.
22
Khusus
Bandung,
tanggal
30
Desember 2002, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca Surat-Surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari Surat-Surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat, Tergugat Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
pada pokoknya
atas dalil-dalil : Bahwa Keputusan Terguagt berupa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 tersebut pemberian hak bekas beberapa Hak Guna Bangunan (HGB)
berasal
dan
tanah
bekas
milik
pernsahaan
Belanda
yang
dinasionalisas berdasarkan Keputusan Menteii Pertanian dan Agrania Nomor : SK.8/Ka11963, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal 23 September 1980, terdiri dari : a. Hak Gu~ia Bangunan No. 388, Surat Ukur No. 270 tanggal 11 Juli 1938, luas 511 M2 ; b. Hak Guna Bangunan No. 389, Surat Ukur No. 268 tanggal 11 Juli 1938, luas 6090 M2; c. Hak GunaBangunanNo. 390, Surat UkurNo. 272 tanggal 11 Juli 1938, luis 562 M2 ; d. Hak Guna Bangunan No. 391, Surat Ukur No. 269 tanggal 11 Juli 1938, luas 11.900 M2 ; e. Hak Guna Bangunan No. 392, Surat Ukur No. 985 tanggal 6 Desember 1932, luas 506 M2 ; f.
Hak Guna Bangunan No. 393, Surat Ukur No. 984 tanggal 6 Desember 1932, luas 806 M2 ;
g. Hak Guna Bangunan No. 395, Surat Ukur No. 622 tanggal 5 Desember 1929, luas 204 M2 ; Bahwa
dikarenakan
pemberian
Sertifikat
Hak
Pengelolaan
Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
berasal dan bekas Hak Guna Bangunan asal konversi hak Barat yang jangka waktunya berakhir tanggal 23 September 1980, dengan demikian sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presideri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, Pasal 1 menentukan, tanah-tanah asal konvensi hak barat tensebut menjadi tanah yang dikuasai largsung oleh Negara. Maka terhadap tanah bekas Hak Guna Bangunan (in casu No. 388, 389, 390, 391, 392, 393 dan 395) tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ; Bahwa selanjutnya ditentukan dan diatur dalam Keppres RI No. 32 Tahun 1979 tersebut Pasal 5, terhadap tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya dalam pembenian hak barn ,aths tanah asal konversi hak-hak Barat. Secana lengkap Pasal 5 menyatakan : “Tanahtanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konvensi hak Banat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya
persyaratan-persyaratan
yang
menyangkut
kepentingan
bekas pemegang hak tanah” ; Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 tersebut, tanah bekas Hak Guna Bangunan No 388, 389, 390, 391, 392, 393 dan 395 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya apabila akan diberikan hak baru atas tanahtanah tersebut, rakyat perkampungan yang mendudukinya mendapatkan hak prionitas dalam memperoleh pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat ; Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Bab I Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 menentukan : “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sal konvensi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keoutusan Presiden Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
No. 32 Tahun 1979 dan peraturan ini” ; Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 tanggal 5 November 1992 telah diterbitkan oleh Tengugat dengan terdapat Cacad Hukum Administratif yang nienyangkut Data Fisik Keadaan Tanah. Hal mana dalam Surat Ukur No. 525/1991 Sertifikat Hak Pengelolaan No. I tersebut disebutkan
keadaan
tanah
adalah
tanah
kosong,
padahal
pada
kenyataannya (secara de facto) pada Tahun 1991 diatas lahan tanah tersebut telah banyak berdini bangunan-bangunan rumah pemukiman rakyat, bahkan sejak taaun 60-an bangunan-bangunan rnmah pemukiman rakyat telah banyak berdini hingga saat ini” ; Bahwa dikarenakan adanya Cacad Hukum Administratif yang menyangkut
Data
Fisik
Keadaan
Tanah,
maka
menurut
ketentuan
Peraturan Menteni Negara Agrara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemoerian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Bagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacad Hukum Administratif, Pasal 106 dan 107, terhadap Data Fisik yang tidak benar adalah merupakan Cacad Hukum Administratif dan karenanya dapat dimohon pembatalan hak ; Bahwa
dalam
Pengelolaan No. 1 tanggal
14
Keputusan
Tergugat,
yaitu
Sertifikat
Hak
tanggal 5 November 1992 Sunat Ukur No. 525/1991
Agustus
1991,
tendaput
coretan-coretan
yang
patut
dipertanyakan keabsahannya, karena coretan-coretan yang maksudnya membatalkan kesalahan-kesalahan dalam tulisan tidak dibubuhi tandatanda singkat oleh penjabat yang melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria
No.
7
Tahun
1961
tentang
Penye~enggaraan
Tata
Usaha
Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut : “lambahantambahan rnaksudnya
perkataan
yang
membetulkan
telah
tercetak
dan
kesalahan-kesalahan
coretan-coretan dalam
tulisan
yang hams
dibubuhi tanda tangan singkat oleh penjabat yang melakukan pekerjaan itu. Membatalkan suatu coretan dengan membuat garis terputus-putus di bawahnya tidak diizinkan” ; Bahwa coretan-coretan
yang
tidak
dibubuhi
tanda
tangan
singkat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Surat Ukur No 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991, sebagaimana telah melanggar ketentuan PMA No. 7 Tahun 1961 Pasal 41 ayat (1), terdapat
Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
pada Nomor Surat Ukur, Bagian Ruang yang menyatakan luas tanah dan tanggal
dalam
ruang
tanda
tangan
Kepala
Seksi
Pengukuran
dan
Pendaftaraii Tanah ; Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu : Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut setelah menerima kiriman foto copy Keputusan Tergugat melalui pos dan seseorang tanpa identitas pengirim pada tanggal 5 Oktober 2002, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Oktober 2002. Dengan demikian gugatan mi memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat ; Keputusan Tengugat Konkrit, Individual dan Final : Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Surat Ukur No. 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991 yang mernpakan Keputusan Tergugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau l5adan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat : 1. Bahwa
Keputusan
Tergugat
telah
sangat
merugikan
Penggugat
(Hudman Sumantri), kanena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden RI. No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pasal 1 jo. Pasal 9, maka terhadap tanahtanah bekas Hak Guna Bangunan No. 388, 389, 390, 391, 392, 393 dan 395 yang jangka waktunya berakhir selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya Penggugat sebagai rakyat yang menduduki tanah perkampungan lahan tersebut memiliki hak prioritas untuk mendapatkan hak barn atas tanah bekas Hak Guna Bangunan asal konversi hak-hak Barat yang dikuasai Negara tersebut, namun dengan diterbitkannya keputusan Tergugat berupa Sertiflkat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 kepada Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata, telah melanggar dan menghilangkan hak prioritas Penggugat (Hudman Sumantri) sebagai
Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
rakyat yang telah menghuni, menempati, menduduki lahan tanah di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat untuk mendapatkan hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat (in casu Hak Guna Bangunan) tersebut ; 2. Bahwa Keputusan Tergugat terdapat Cacad Hukum Administratif yang menyangkut Data Fisik Keadaan Tanah, hal mana dalam Surat Ukur No. 525/1991 Sertifikat
Hak Pengelolaan No 1 tanggal 5 November
1992 disebutkan keadaan tanah merupakan tanah kosong yangtidak sesuai
dengan
kenyataannya
(de
facto),
hal
mana
sebenarnya
keadaan rakyat. Akibat adanya data fisik yang tidak benar Tergugat telah menggeiapkan hak Penggugat (Hudinar. Sumantri) sebagai rakyat yang mempunyai hak priol itas untuk mendapatkan hak barn atas tanah asal konversi hak-hak Barat ; 3. Bahwa akibat Keputusan Tergugat telah menimbulkan hak kepada Penerima Keputu~an Tergugat (in casu Pernsahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata) yang telah memungut uang sewa kepada Penggugat (Olih Solihuddin), sedangkan sebenannya Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuara peraturan perundang-undangan dan terdapat Cacad Hukum Administratif Data Fisik yang dapat membatalkan hak penerima keputusan Tergugat, yang sehamsnya pemba~ aran uang sewa dibayarkan oleh Penggugat (Olih Solihuddin) kepada Negara ; Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ; Keputusan
Tengugat
Terbukti
Bertentangan
Dengan
Peraturan
Pernndang-undangan Yang Berlaku : Dengan
demikian
memenuhi
ketentuan
alasan
dalam
r1iengajukan
gugutan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) hurnf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai benikut : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang P~kok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, khususnya Pasal I ayat (1) jo. Pasal 5 ;
Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan Mengenai Permohonan dan Pembenian Hak Barn Atas Tanah
Asal
Konversi
Hak-hak
Barat,
Bab
I
Ketentuan
Umum
khususnya Pasal 1 ; 3. Peraturan Menteri Agrania No. 7 Tahun 1961 tanggal 7 September 1991
tentang
Penyelenggaraan
Tata
Usaha
Pendaftaran
Tanah,
khususnya Bab II Caranya Mengisi Buku Tanah Seksi A Umum khususnya Pasal 41 ayat (1) jo. Bab II Cara Menbuat Surat Ukur Seksi A Cara Mengisi Halaman Pertama dan Keempat khususnya Pasal 59 ; Bahwa
dikarenakan
sekarang
telah
berlaku
Peraturan
Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembenian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka terhadap Keputusan Terg~gat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992, Surat Ukur No. 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991 yang dalam Keputusan Tergugat tersebut, terdapat Cacad Hukum Administratif yang menyangkut Data Fisik (keadaan
tanah)yang
Pembatalan
Hak
Atas
tidak
benar,
Tanah
maka
Karena
menurut
Cacad
Bagian
Hukum
khususnya Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 huruf
Kedua
Administratif
h, maka yang
berkepnetingan dapat mengajukan pembatalan hak atas tanah (in casu Hak Pengelolaan) ; Permohonan Penangguhan Pelaksanaan : Bahwa karena keputusan Tergugat secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta karena keadaan yang sangat mendesak, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat, Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Kelurahan
Kebon
Pisang
Kecarnatan
Sumur
Bandung.
Kotamadya
Bandung Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 525/ 1991 tanggal 14 Agustus 1991, Luas 19.524 M2 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), nama Pemegang Hak Pengelolaan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat/Jawa Barat Kertawisata ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memutus : Dalam Penangguhan Pelaksanaan :
Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
1. Mengabulkan
permohonan
Penangguhan
Pelaksanaan
yang
dimohonkan oleh Penggugat ; 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991, Luas 19.524 M.L (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat metcr persegi), nama Pemegang Hak Pengelolaan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan
Sumur
Banding
Kotamadya
Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 525/1991
Bandung
tanggal 14 Agustus
1991, Luas 19.524 M2 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat
meter
persegi),
Perusahaan Daerah
nama
Pemegang
Hak
Pengelolaan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta
Wisata ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992
Kelurahan
Kebon
Pisang,
Kecamatan
Sumur
Bandung,
Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991 luas 19 524 M2 (sembilan belas ribu lima ratus
dua
puluh
empat
meter
persegi)
nama
Pemegang
Hak
Pengelolaan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntiingkan Tergugat ; 2. Tentang Kualitas Penggugat: a. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan serta suatu bukti
Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
yang bersifat tetap pengakuan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam halaman 3 angka 1 dalil gugatannya yang menyatakan bahwa, kedudukan Penggugat atas tanah obyek sengketa a quo adalah hanya sebagai penghuni, menempati, menduduki, hal mana secara eksplisit menunjukan bahwa Penggugat telah mengakui sendiri kedudukan Pemsahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata atas tanah obyel sengketa adalah selaku pemilik ; b. Selaku demikian pengakuan Penggugat dimaksud merupakan suatu bukti nyata yang tidak dapat disangkal dan merupakan suatu bukti yang kuat yang membuktikan bahwa kedudukan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah semata-mata sebagai penghuni, sedangkan pemilik obyek a quo sesuai pengakuan Penggugat adalah Perusahaan Daerah Propinri Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata, Dleh sebab ha! tersebut tindakan Penggugat yang mengajukan
gugatan
adalah
tindakan
yang
kelim,
karena
sebagaimana uraian diatas Penggugat tidak dalam kualitas untuk mengajukan gugatan ; c. Bahwa, dengan telah berakhirnya hubungan Penggugat selaku penghuriipenyewa atas tanah dan bangunan telah nyata-nyata Penggugat tidak dalam kwalitas untuk memohon sesuatu hak maupun untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak ; d. Bahwa, sedangkan diatas tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991, Luas 19.524 M2 (sembilan belas nibu lima ratus dua puluh empat meter persegi), nama Pemegang Hak Pengelolaan Pernsahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata ; 3. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak : a. Bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang obyek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No 12/Kelurahan Kebon Pisang yang didasarkan kepada Surat Pengantar Permohonan Hak tanggal 25 Oktober 1989 Nomor 560.1-2205-1989, serta Surat Keputusan
Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Januari 1990 Nomor : 6/HPL/BPN/90 ; b. Bahwa kedua surat tersebut adalah mernpakan penetapan tertulis (Beschikking) yang te!ah memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta menirnbulkan suatu akibat hukum pada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; c. Bahwa, adanya pihak dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara Tergugat yang lebih dan satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah dimungkinkan dan dibenarkan secara hukum, hal mana telah diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 secara tegas berbunyi “Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadi!an, gugatan dajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Hal dimaksud mengisyaratkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya Tergugat lebih dan satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; d. Bahwa, selaku demikian jelas gugatan Penggugat yang tidak menarik
pihak
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
yang
menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 13 Januari 1990 clan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang mengeluarkan surat pengantar tertanggal 25 Oktober 1989 Nomor: 550.1-2205-1989 selaku pihak dalam perkara ini, dapat dikiasifikasikan sebagai suatu gugatan yang kekurangan pihak dan oleh karenanya gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; 4. Tentang Kewenangan Mengadili : Bahwa, dalil gugatan Penggugat antara posita dengan petitum gugatan sangat bertolak belakang, karena sebagaimana posita gugatan secara je!as Penggugat te!ah niendalilkan suatu a!asan gugatan yang bersifat persangkaan tentang adanya perbuatao melawan hukum, data fisik yang tidak benar Tergugat telah menggelapkan hak Penggugat ; Bahwa, tindakan dimaksud apabila benar (quad non) adalah telah masuk ke dalam wang lingkup liukum pidana yang hams dibuktikan
Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
terlebih dahulu kebenarannya dan pemeniksaannya pun hams melalui peradilan pidana (Pengadilan Negeri) dan tidak termasuk ke dalam kompetensi dan Pengadilan Tata Usaha Negara ; Bahwa,
apabi!a
persangkaan
dimaksud
dijadikan
alasan
oleh
Penggugat untuk diajukannya gugatan a quo tentunya Penggugat seharusnya dahulu membuktikan dan bahwa sesuai Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah pula ditentukan : “Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan..persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya. Hakim Ketua sidang dapat mengirim surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang dan pmeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan ; Bahwa, demikian halnya apahila pokok permasa!ahan yang diajukan oleh Penggugat menyangkut mengenai hak atas tanah yaitu mengenai kehendak Penggugat untuk
mendapatkan
hak
atas
tanah
obyek
sengketa maka permasalahannya Aquo ada!ah murni mempakan inasalah keperdataan yang kewenangan pengujiannya ada!ah menjadi wewenang dan Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan Aquo yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ada!ah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, dengan demikian maka gugatan Aquo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; 5. Tentang Gugatan Tidak Berdasar Hukum : Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
ahsan-alasan
diajukannya
gugatan
adalah
apabi!a
telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 12) yaitu
apabila
suatu
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
diterbitkan
bertentangan dengan Undang-Undang ataupun sewenang-wenang ; Bahwa, dalam bagian penje!asan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dimaksud dinyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut adalah memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat dimaksud, serta merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan
bagi
pengadilan
dalam
menilai
dan
memutus
perlu
Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
tidaknya keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal ; Bahwa, nannun setelah dicermati ternyata dan keselurnhan gugatan Penggugat
sama
sekali
tidak
terdapat
hal-hal
yang
memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam UndangUndang
dimaksud,
namun
alasan-alasan
yang
dikemukakan
merupakan alasan-alasan keperdataan yang tidak relevan sama sekali dengan pokok sengketa. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokok atas dalildalil sebagai berikut : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan a quo : 1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 8 halaman 2 mendalilkan “Bahwa dalam keputusan Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. I tanggal 5 November 1992, Surat Ukur No. 525/1991 tanggal
14
Agustus
1998
terdapat
dipertanyakan keabsahannya
coretan-coretan
yang
patut
dst.;
2. Bahwa Posita Penggugat Aquo adalah jelas-jelas suatu dali! yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan yang bersifat persangkaan tentang
adanya
perbuatan
melawan
hukum,
seperti
pernyataan
Tergugat I telah menggelapkan hak Penggu~at, cacad administrasi dan data fisik yang tidak benar ; 3. Bahwa persangkaan-persangkaan Penggugat Aquo telah masuk ke dalam
ruang lingkup hukum
pidana
yang hams
dibuktikan dulu
kebenarannya melalui peradilan pidana, dan sesuai Pasal 85 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 : “Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan o!ehnya, Hakim Ketua Sidang dapat menginimkan surat yang bersangkutan mi kepada penyidik yang berwenang dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan” ; 4. Bahwa demikian halnya apabila dasan gugatan yang diajukan oleh Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
Penggugat adalah mengenai hak atas tanah yaitu mengenai kehendak Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa, maka permasalahan a quo adalah murni masalah keperdataan (hukum kebendaan) dan peradilan yang berwenang untuk inengujinya adalah Pengadilan Negeri Umum ; Penggugat Onbevoegb Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara ini : 1. Bahwa Penggugat da!am posita gugatannya pada butir 1 halaman 3 mendali~kan antara lain “Penggugat sebagai rakyat yang menduduki tanah
perkampungan
lah~nn
tersebut
memiliki
hak
prioritas
dst.
“Namun tidak dijelaskan sejak kapan dadan dengan cara bagaimana Penggugat dapat mendiami/menduduki lahan perkampungan a quo yang notabene ada dalam lingkungan hak pengelolaan atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga menasa berhak sebagai pihak yang hams di prioritaskan mendapatkan hak atas tanah sengketa. Demikian pula dalam Positanya yang lain pada butir 3 halaman 4 Penggugat mengakui telah membayar uang sewa kepada Tergugat II Intervensi ; 2. Bahwa dan dalil Penggugat a quo terungkap : a. Penggugat hanyalah salah seorang yang mengaku-ngaku sebagai pengl.uni
(bukan
pemegang
hak)
walaupun
tidak
dijelaskan
dibagian yang mana dan sejak kapan serta dengan cara bagaimana menghuni lahan yang ada dibawah Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1.992 atas nama Tergugat II Intervensi ; b. Para Penggugat mendiami area Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1992 d~ngan cara menyewa kepada Tergugat II Intervensi namun karena takut ketahuan tidak dijelaskan sudah berapa lama dan dengan cara bagaimana menyewa lahan Aquo. Sekarang karena habis masa sewanya, sementara yang bersangkutan masi’~i betah dan
khawatir
temsin,
mencoba-coba
menggugat
dengan
dasar/a!asan keputusan Tergugat I cacad administratif, cacad fisik dan lain sebagainya — siapa tahu dengan cara mi setidak-tidaknya ada harapan untuk diperpanjang masa sewanya atau lebih jauh lagi dapat memilikinya ; 3. Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang berasal dan diperoleh dan pengakuan para Penggugat sendini Aquo jelas, Penggu’gat tidak berhak/tidak berwenang/tidak berkuasa untuk menggugat keabsahan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 atas nama Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
Tergugat II Intervensi ; Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Dan Kabur (Obscuur Libele : 1. Bahwa Penggugat da!am positanya menyebutkan keputusan Tergugat I No. 1 tanggal 5 November 1992 cacad fisik (vide butir 6 ha!aman 2), juga disebutkan “terdapat coretancoretan yang patut dipertanyakan keabsahannya”, dan atas dasar Posita aquo Penggugat dalam petit umnya memohon agar keputusan Tergugat in casu Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 5 November 1992 atas nama Tergugat II Intervensi dinyatakan batal atau tidak sah serta memohon agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan a quo. Dilain pihak Penggugat tidak
pernah
menjelaskan
alasan
gugatannya
mengacu
dan
berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c, kecuali hanya menyebutkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (vide halaman 2 butir 3) ; 2. Bahwa dengan tidak menyebutkan alasan gugatan yang disyaratkan o!eh Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c, sedangkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Aquo adalah sebagai dasar pengujian dan dasar pembatalan
bagi
pengadilan
dalam
rnenilai
dan
memutus
per!u
tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dmyatakan bata!, maka sudah selayak dan sepatutnya demi hukum gugatan Penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterima ; Gugatan Penggugat Kurang Pihak : 1. Bahwa Penggugat da!am surat gugatannya mendalilkan yang dijadikan objek gugatan adalah keputusan Tergugat I No. 1 tanggal 5 November 1992 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung, Surat Ukur No. 525/1991 tanggal 14 Agustus 1991, Luas 19.524 M2 ; 2. Bahwa
keluarnya
keputusan
Tergugat
Aquo
didasarkan
kepada
keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Agustus 1990 No. 6/HPL/BPN/1990 ; 3. Bahwa
kedua
surat
a
quo
adalah
mempakan
penetapan
tertulis/Beschiking yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konknit, individual dan final serta telah menimbulkan
akibat
hukum pada pihak ke tiga (vide Pasal 1
butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; 4. Bahwa dengan demikian dengan tidak ditaniknya Kepala Badan Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
Pertanahaii Nasional yang telah menerbitkan keputusan tertanggal 13 Januari
1990
gugatan
Penggugat
kurang
pihak
sehingga
o!eh
karenanya sudah selayaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya NOMOR : 110/G/TUN/2003/PTUN-BDG. tanggal
18 Juni 2003
yang amarnya
sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menolak
Eksepsi
Tergugat
dan
Tergugat
II
Intervensi
untuk
seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : -
Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum
para
Penggugat
untuk
membayar
ongkos
perkara
sejumlah Rp. 1.665.500,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut
telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 198/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 19 April 2004 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal
15 Juli 2004
kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/K/2004/PTUNBDG
Jo.
No.
110/G/2003/PTUN-BDG.
yang
dibuat
oleh
Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh
memori
kasasi
yang
memuat
alasan-alasan
yang
diterima
di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juli 2004 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 Juli 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
Negara
Bandung
masing-masing
pada
30
Agustus
2004
dan
14
September 2004 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
alasan-alasan
yang
diajukan
oleh
Para
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pernohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Factie pada
halaman
5
yang
menyatakan,
“bahwa
dali/-dali!
yang
dikernukakan oleh Pengguga/ I’emhanding tidak ada yang dapal rneleinahkan pertiinhangan Putusan J’engadilan i~iia (Lcaha iVegara Bandung yang ditnohonkan handing” dan pertimbangan hukum yang menyatakan, “bahwa karena put usan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 110/G/2002/PTUN-BDG tanggal 18 Juni 2003 sudah tepat dan benar maka putusan tersebut haruslah dikualkan”, hal mana justru membuktikan bahwa pertimbangan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak rnernperhatikan ketentuanketentuan peraturan sebagai berikut : a. Pasal I dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanab Asal Konversi Hak-hak Barat. Pasal 1 : “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Usahaunan dan Hak Pakai Asal Konvensi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor
5
Tahun
1960
Berakhjr
Masti
Berlakunya
lambatnya padp tpnggal 24 September 1980
pada
selgmbarsaat
berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai Iangsung
oleh
Negara
dan
diselesaikan
menurut
ketentuan-
ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini”. Pasal 3: Ayat (1) : “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah asal konversi hak Brat yang dimaksud dalam Pasal 1, dan masih Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
memerlukan
tanah
yang
bersangkutan
Wajib
Melakukan
Permohonan Hak Baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini”. Ayat (2): “Perrnohonan yang dimaksud dalan, Ayat (1) Pasal ini Wajib dalam tenggang waktu selambat-larnbatnya pada tanggal 24 September 1980”. b. Pasal I dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pembenian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Pasal 1 : “Tanah-tanah asal konversi hak barat tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Pasal 5 : “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dari Hak Pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampPungan atau diduduki rakvat, akan diberikan Prioritas kepada
rakyat
yang
persyaratan-persyaratan
mendudukinya, yang
setelah
menyangkut
dipenuhinya
kepentingan
bekas
pemegang hak tanah”. c. Peraturan Menteni Dalam Negeni No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pembenian Hak Atas Tanah ; “Surat Kevutusan dan Menteri Dalam Negeri seharusnya dipenuhi dalam penerbitan Sertifikat HPL a quo, hal mana keputusan tersebut merupakan syarat penting yang harus dipenuhi dalam penerbitan Sertifikat HPL”. c. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteni Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah. Pasal 41 ayat(1) : “Tambahan-tambahan perkataun yang telah tercetak dan coretancoretan yang maksudnya membetulkan kesalahan-kesalahan dalam tulisan harus dibubuhi tanda-tangan singkat olek penjabat yang melakukan pekerjaan itu. Membatalkan suatu coretan dengan membuat garis terputus-putus di bawahnra tidak diizinkan”. d. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 106 ayat (1) : Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif permohonan
dalam
penerbitannya,
dapat
dilakukan
yang berkepentingan atau oleh
karena
Pejahat yang
berwenang tanpa permohonan”. Pasal 107 huruf h : “Cacad hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : h. data yuridis atau data fisik tidak benar”. 2. Bahwa terbukti pertimbangan hukum Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, hal mana terbukti Termohon Kasasi II Intervensi sebagai Pemegang Sertifikal Hak Guna Bangunan bekas milik Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.8/Ka/1963 atas nama BPU ,Jawa Barat Sirnagalih, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal 23 September 1980, sejak berakhirnya HGB-HGB a quo Termohon Kasasi II Intervensi tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan hak sehingga tanah tersebut statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri, melakukan permohonan hak baru sifatnya wajib dan harus dilaksanakan selambatlambatnya
pada
tanggal
24
September
1980,
oleh
karenanya
permohonan Sertifikat HPL yang baru dilakukan pada Tahun 1990 oleh Termohon Kasasi II Intervensi kepada Termohon Kasasi seharusnya ditolak, karena Pemohon Kasasi terlebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1986 pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai Hak Prioritas terhadap lahan tanah a quo kepada Menteni Dalam Negeni Republik Indonesia Dit. Jend. Agrania ; 3. Bahwa karena Termohon Kasasi II Intervensi tidak melaksanakan permohonan perpanjangan hak hingga pada tanggal 24 September 1980 maka berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979, Pemohon Kasasi seharusnya yang mendapatkan Prioritas pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat tersebut, karena Pemohon Kasasi sebagai rakyat yang telah menghuni, menetap Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
atau dan menguasai secara nyata lahan tanah di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung ex. HGB-HGB a quo, sehingga Termohon Kasasi mengingat Hak Prioritas Pemohon Kasasi tersebut seharusnya
tidak
dapat
memberikan
Hak
Pengelolaan
kepada
Termohon Kasasi II Intervensi, karena Pemohon Kasasi yang secara ynata menguasai phisik lahan tanah berhak untuk mendapatkan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat a quo, dan Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 1986 pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak alas tanah sebagai Hak Prioritas terhadap lahan tanah a quo kepada Menteri Dalam Negeri Repubilk Indonesia Dit. Jend. Agraria dalam kapasitasnya sebagai rakyat yang telah menghuni, menempati dan menguasai secara nyata lahan tanah a quo dan sebagai Sekretaris Panitia Penyelesaian Tanah Eks. VVA Boesye
Daerah
RW
09
dan
RW
11
Kelurahan
Kebon
Pisang
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, dibentuk berdasarkan Akta Notaris pada tanggal 21 Maret 1987 No. 818/1987 yang dibuat oleh Muchlis Munir, S.H. Notanis/PPAT di Bandung (Bukti P-4, P-5 dan P-6), namun tidak pernah ada tanggapan ; 4. Bahwa dengan demikian diterbitkannya Sertifikat HPL No. 1 Tanggal 51 1-1992 Surat Ukur No. 525/1991, telah melanggar Hak Prioritas Pemohon Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 KEPPRES RI No. 32 Tahun 1979 dan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 ; 5. Bahwa diterbitkannya Sertifikat HPL a quo oIeh Termohon Kasasi kepada
Termohon
Kasasi
II
Intervensi
dilakukan
tanpa
Surat
Keputusan dari Menteri Dalam Negeri yang seharusnya dipenuhi dalam penerbitan Sertifikat HPL a quo, hal mana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan syarat penting yang harus dipenuhi dalam
penerbitan
Sertifikat
HPL
mengingat
ketentuan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, karena berisi penetapan : a. Penerimaan pelepasan tanah Hak Guna Bangunan ; b. Instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menghapuskan dari daftar buku tanah HGB, kemudian mencatat tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ; c. Pemberian Hak Pengelolaan atas tanah yang dimaksud. Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
6. Bahwa Judex Factie tidak cermat dan salah menerapkan hukum terhadap bukti Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Tanggal 5-1 11992 a quo, yang menjadi dasar gugatan para Pemohon Kasasi terdapat CACAD HUKUM, yakni : a. CACAD HUKUM ADMINISTRATIF yang menyangkut DATA FISIK KEADAAN TANAH. Hal mana dalam Surat Ukur No. 525/1991 Sertifikat HPL a quo disebutkan Keadaan Tanah adalah Tanah Kosong, padahal terbukti pada kenyataannya (secara defacto) pada Tahun 1990 di atas lahan tanah tersebut telah padat banyak berdiri bangunan rumah-rumah permanen yang merupakan pemukiman rakyat, bahkan sejak Tahun 50-60-an bangunan rumah-rumah permanen yang merupakan pemukiman Rakyat telah banyak berdiri hingga saat ini, di atas lahan tanah HPL a quo telah banyak berdiri bangunan permanen rumah-rumah rakyat, berikut bangunan Masjid, Sekolah, Madrasah serta telah adanya fasilitas umum listrik, ledeng dan
telepon.
Keadaan
mi
telah
terbukti
pada
saat
dilaksanakanannya Pemeriksaan Setempat tanggal 10 April 2003 oleh Judex Factie PTUN Bandung. Bahwa pada kenyataannya hasil Pemeriksaan Setempat, di atas laban tanah perkara a quo telah banyak berdiri bangunan-bangunan rumah dan bangunan fasilitas umum yang kondisi bangunannya permanen (seluruhnya dinding tembok/bata) termasuk bangunan rumah para Pemohon Kasasi, sebagaimana yang disaksikan sendiri oleh Judex Factie PTUN Bandung
bersama-sama
dengan
Pemohon
Kasasi,
Termohon
Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat ; b. Babwa terdapat banyak coretan-coretan yang patut dipertanyakan keabsahannya tanpa dibubuhi tanda-tangan singkat (paraf) dalam Sertifikat HPL a quo, terdapat pada bagian Nomor Surat Ukur, Bagian Ruang yang menyatakan Luas Tanah dan Tanggal dalam Ruang Tanda Tangan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Hal mana menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tabun 1961 tentang Penyetenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, mengatur sebagai benikut : “Tambahantambahan perkataan yang telah tercetak dan coretan-coretan yang maksudnya membetulkan kesalahan-kesalahan dalam tulisan barus Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
dibubuhi tanda-tangan
singkat oleh penjabat yang melakukan
pekerjaan itu. Membatalkan suatu coretan dengan membuat garis terputus-putus di bawahnya tidak diizinkan”. 7. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan tata Usaha Pendaftaran Tanah masih berlaku pada saat dimohon tahun 1990 HPL a quo oleh Termohon Kasasi, karena peraturan Pendaftaran Tanah yang masih berlaku saat itu adalah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 ; 8. Bahwa
dikarenakan
menyangkut
adanya
data fisik
cacat
keadaan
hukum
tanah,
administrative
maka menurut
yang
ketentuan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas
Tanah
Negara
dan
Hak
Pengelolaan,
Bagian
Kedua
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat hukum Administratif, Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 huruf h, terhadap Data Fisik yang tidak benar adalah merupakan Cacat Hukum Administratif dan karenanya dapat dimohon pembatalan hak ; 9. Bahwa oleh karena terbukti putusan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, maka harus dinyatakan batal (vide Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d 3 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bersifat fakta ; Mengenai alasan-alasan ke 4 dan 5 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pendapat pribadi Pemohon Kasasi yang tidak ada kaitannya dengan pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ; Mengenai alasan-alasan ke 6 s/d 9 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak dalam dalam menerapkan hukum lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya
pelanggaran
hukum
yang
berlaku,
adanya
kelalaian
dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
apa
yang
dipertimbangkan
diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : HUDMAN SUMANTRI, dkk. tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
ber-
sangkutan ; MENGADILI : Menolak
permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.
HUDMAN SUMANTRI dan 2. OLIH SOLIHUDDIN, tersebut ; Menghukum
Para
Pemohon
Kasasi
untuk
membayar
biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah Mahkamah Agung
diputuskan pada hari Rabu
dalam
rapat
permusyawaratan
tanggal 25 Juli 2007
oleh Titi
Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. DR. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung dan diucapkan juga
dalam
sidang
terbuka
untuk
sebagai Anggota,
umum
pada
hari itu
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
dibantu oleh Florensani Kandenan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.
:
ttd./
ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Titi Nurmala Siagian, SH. MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ………… Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ………… Rp.
1.000,-
ttd./ Florensani Kandenan, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi .. Rp.493.000,Jumlah ………………. Rp.500.000,=========
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
A S H A D I, S.H. NIP. 220.000.754
Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 06 K/TUN/2005
