1.1 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi

Materi Teknis

1.1

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011- 2031

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi

Didalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki setiap orang. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang diselenggarakan dengan pendekatan wilayah, yaitu terdiri atas penataan ruang wilayah nasional; penataan ruang wilayah provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Dengan pendekatan wilayah ini, setiap wilayah merupakan subsistem ruang dimana terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan yang berbeda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Dalam konteks wilayah kabupaten, penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Jawa Barat, kepentingan Kabupaten Bekasi, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antardaerah, antar pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 20102030 tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013. Evaluasi yang dilakukan pada hakikatnya untuk menilai kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpanganpenyimpangan baik terkait struktur maupun pola ruang.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Bab I - 1

Materi Teknis


Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon didalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi jangka panjang. Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (global trading); fenomena megapolitan, konurbasi yang tidak lagi mendudukan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang. Berkembangnya kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi, tumbuh dan berkembangnya sektor properti di wilayah ini baik investor dalam nengeri maupun investor asing, memberikan konsekuensi tereksploitasinya sumber daya alam, sumber daya energi, sumber daya air, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; kebutuhan pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung; alokasi peruntukkan lahan untuk kegiatan pembangunan; hingga dukungan perangkat kebijakan seperti dalam bentuk insentif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Disatu sisi, perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang. Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan paradigma dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait, termasuk Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. Ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Penataan diantaranya mengamanatkan beberapa hal, diantaranya :

Ruang

tersebut

 Penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menekankan pada aspek prinsip keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan serta keterpaduan,


Bab I - 2

Materi Teknis


keberlanjutan dan keharmonisan serta keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan; demokrasi, kepastian hukum dan keadilan;  Pendekatan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara geografis, wilayah NKRI berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan kehidupan dan penghidupan. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien  Ketentuan penyesuaian RTRW Kabupaten, yaitu semua Perda kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten perlu disusun/disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU No. 26 Tahun 2007 diberlakukan (Pasal 78 ayat (4) butir c);  Adanya ketentuan-ketentuan serta muatan baru atau konsep lama yang diperdalam, diantaranya : Ketentuan-ketentuan baru 

Adanya perubahan jangka waktu RTRW Kabupaten, yaitu menjadi 20 (dua puluh) tahun. (Pasal 26);



Dalam hal legalisasi RTRW Kabupaten. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW Kabupaten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur (Pasal 18)



Konsep standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (Pasal 58);



Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi (i) ketentuan umum peraturan zonasi, (ii) ketentuan perijinan, (iii) ketentuan insentif dan disinsentif, serta (iv) arahan sanksi

Muatan-muatan baru/Konsep lama yang diperdalam 

Penetapan kawasan strategis kabupaten (Pasal 8, 10, 11)



Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, berupa peraturan zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif (Pasal 35, 38), serta pengenaan sanksi.



Muatan arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, disusun untuk jangka waktu rencana 20 tahun (Pasal 20, 23, 26 dan 29);


Bab I - 3

Materi Teknis




Konsep pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, sebagai salah satu arah yang dituju dalam penataan ruang kawasan pedesaan (Pasal 48);



Internalisasi biaya dampak lingkungan kedalam biaya pelaksanaan pembangunan (Pasal 34);



Rumusan rinci tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam penataan ruang (Pasal 60, 61); serta kejelasan hak orang yang dirugikan akibat tindak pidana dalam pemanfaatan ruang. (Pasal 75)



Kejelasan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan tentang kewajiban setiap orang (Pasal 63); serta kejelasan hukuman pidana bagi setiap pelanggar rencana tata ruang; atau memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang baik perorangan ataupun korporasi; serta pejabat publik penerbit perijinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Pasal 69, 70, 74)



Konsep penyelesaian sengketa lebih tegas (Pasal 67);



Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

 Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)  Adanya peraturan dan/atau rujukan baru lainnya yang perlu dijadikan acuan dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten, diantaranya : 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan



Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus



Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional



Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah


Bab I - 4

Materi Teknis




Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi



Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri



Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi



Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten



Peraturan Menteri Kehutanan No. 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Rencana pembangunan sektoral dan spasial dalam lingkup internal wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimuat didalam RTRW Kabupaten Bekasi 20032013 (Perda No. 4 Tahun 2007), yang perlu diakomodir didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2009-2029 untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraannya, diantaranya : 1. Rencana Pengembangan Sistem Perangkutan a. Perubahan trase pembangunan Jalan Tol Karang Tanjung (semua

sepanjang 56 Km ( 43 Km di wilayah Kabupaten Bekasi) yang akan menghubungkan Cikarang dan Tanjung Priok dan melewati Tarumajaya dan Babelan; trasenya berubah menjadi dari Cibitung – Tambun Utara – Babelan – Tarumajaya – Tj. Priok. b. Pembangunan Jalan Tol Jatiasih – Purwakarta (melintasi Kecamatan

Setu, Serang Baru dan Bojongmangu) di Kabupaten Bekasi;


Bab I - 5


Materi Teknis

c. Pembangunan

menghubungkan (Karawang).

jalan

Lintas Utara (kolektor primer) yang Marunda-Tarumajaya-Cabangbungin-Batujaya

d. Rencana Pembangunan jalan Lintas Selatan (kolektor primer) yang

menghubungkan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. e. Rencana pengembangan transportasi kereta api untuk Kabupaten

Bekasi adalah:  Pembangunan jaringan rel double track Manggarai – Cikarang , untuk mendukung koridor perkotaan dan penglaju (commuter).  Pembangunan New Bekasi Line yang akan menghubungkan Cikarang – Tanjung Priok.  Peningkatan status dan fungsi stasiun Cikarang, untuk menjadi tempat pemberangkatan/pemberhentian kereta api antar kota. f.

Pembangunan terminal angkutan darat (Tipe A) (antarkota antarpropinsi/AKAP) terdapat di Kecamatan Cikarang Utara

2. Perencanaan Spasial. Dalam hal ini antara lain adanya studi-studi yang berkaitan dengan penataan ruang di kawasan khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, yang memberikan arahan bagi rencana pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut Berkaitan dengan dinamika internal dan eksternal sebagaimana dijabarkan, maka dipandang perlu untuk menyelaraskan RTRW Kabupaten Bekasi dengan dinamika yang terjadi, baik dalam hal penyelarasan dengan ketentuan-ketentuan yang diamantakan didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maupun rujukan baru dalam bidang yang terkait dengan penataan ruang, maupun dalam merespon tantangan dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi.

1.2

Profil Wilayah Kabupaten Bekasi

1.2.1 Geografis dan Wilayah Administrasi Kebupaten Bekasi Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di sebelah Utara Propinsi Jawa Barat dan berada pada dataran rendah, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Bekasi terletak pada 6010’-6030’ Lintang Selatan 106048’78”-107027’29” Bujur Timur, luas wilayah Kabupaten Bekasi 127.388 Ha. Batas-batas Kabupaten Bekasi :  Sebelah Utara : Laut Jawa  Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor


Bab I - 6


Materi Teknis

 

Sebelah Barat Sebelah Timur

: DKI Jakarta dan Kota Bekasi : Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang penataan, pembentukan, dan pemekaran kecamatan, Kabupaten Bekasi semula 15 Kecamatan dimekarkan menjadi 23 Kecamatan, dengan luas wilayah tetap. Selengkapnya nama-nama kecamatan baru beserta ibukota kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Batasan administrasi berdasarkan Gambar 1.1. Tabel 1.1 Batas Administrasi Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan

No Kecamatan 1 Setu 2 Serang Baru 3 Cikarang Pusat 4 Cikarang Selatan 5 Cibarusah 6 Bojongmangu 7 Cikarang Timur 8 Kedungwaringin 9 Cikarang Utara 10 Karang Bahagia 11 Cibitung 12 Cikarang Barat 13 Tambun Selatan 14 Tambun Utara 15 Babelan 16 Tarumajaya 17 Tambelang 18 Sukawangi 19 Sukatani 20 Sukakarya 21 Pebayuran 22 Cabangbungin 23 Muaragembong Total

Ibukota Ciledug Sukasari Sukamahi Sukadami Cibarusah Kota Bojongmangu Jatibaru Kedungwaringin Cikarang Kota Karangbahagia Wanasari Telaga Asih Tambun Sriamur Babelan Kota Pantai Makmur Sukarapih Sukawangi Sukamulya Sukakarya Kertasari Lenggahjaya Pantai Mekar

Luas (Ha.) 6,216 6,380.00 4,760.00 5,174.00 5,039.00 6,006.00 5,131.00 3,153.00 4,330.00 4,610.00 4,530.00 5,369.00 4,310.00 3,442.00 6,360.00 5,463.00 3,791.00 6,719.00 3,752.00 4,240.00 9,634.00 4,970.00 14,009.00 127,388.00

Sumber: - Perda Kab. Bekasi No. 26/Th. 2001


Bab I - 7

Materi Teknis


Gambar 1.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BEKASI


Bab I - 8


Materi Teknis

1.2.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 menurut data BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2006 sebanyak 2.054.795 jiwa. Jumlah penduduk lakilaki sebanyak 1.047.691 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.007.104 atau rasio jenis kelamin sebesar 104,03. Dengan luas wilayah sebesar 127.388 Ha, maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 1.613 jiwa/km2. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 345.780 jiwa (16,84%) dan tingkat kepadatan 8.023 jiwa/km2, sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (261 jiwa/km2). Jumlah penduduk paling sedikit terdapat terdapat di Kecamatan Bojongmangu yaitu 24.691 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2006 adalah sebesar 3,84% dan tahun 2005 sebesar 3,98%. Jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 1.2 2

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km Tahun 2007 No 1 2 3 4

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha) 6,216 6,380 5,174 4,760

Penduduk Laki-laki

Setu 39,442 Serang Baru 32,006 Cikarang Pusat 20,996 Cikarang 42,195 Selatan 5 Cibarusah 5,131 31,484 6 Bojongmangu 5,369 12,390 7 Cikarang Timur 4,330 38,011 8 Kedungwaringin 5,039 26,728 9 Cikarang Utara 6,006 83,256 10 Karang Bahagia 3,153 39,540 11 Cibitung 4,610 74,587 12 Cikarang Barat 4,530 81,585 13 Tambun 4,310 175,650 Selatan 14 Tambun Utara 3,442 45,807 15 Bebelan 6,360 76,189 16 Tarumajaya 5,463 42,907 17 Tambelan 6,719 17,775 18 Sukawangi 3,791 21,210 19 Sukatani 3,752 32,632 20 Sukakarya 4,240 22,471 21 Pebayuran 9,634 47,304 22 Cabangbungin 4,970 24,713 23 Muaragembong 14,009 18,483 Kabupaten Bekasi 127,388 1,047,361 Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka 2007

Perempuan

Jumlah

Kepadatan 2 (jiwa/km )

38,334 31,162 20,838 40,190

77,776 63,168 41,834 82,385

1,251 990 878 1,592

29,558 12,301 36,748 25,496 79,290 38,411 71,263 76,046 170,130

61,042 24,691 74,759 52,224 162,546 77,951 145,850 157,631 345,780

1,211 411 1,457 1,656 3,754 1,691 3,220 2,936 8,023

44,414 72,943 40,585 17,344 20,762 31,707 21,857 45,745 24,285 17,695 1,007,104

90,221 149,132 83,492 35,119 41,972 64,339 44,328 93,049 48,998 36,178 2,054,465

2,621 2,345 1,528 926 625 1,715 1,045 966 986 261 42,088


Bab I - 9

Materi Teknis


Penduduk menurut umur menunjukan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.417.161 orang atau 69%. Sedangkan penduduk yang belum produktif (< 15 tahun) sebanyak 574.879 orang atau 28% dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 62.760 orang atau 3 %, sehingga beban ketergantungan sebesar 44,99. Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2006 Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 0-4 85.400 78.491 163.891 5-9 109.354 100.623 209.977 10-14 104.124 96.887 201.011 15-19 93.006 90.273 183.279 20-24 115.514 128.606 244.120 25-29 113.311 125.554 238.865 30-34 110.268 107.176 217.444 35-39 90.824 80.951 171.775 40-44 68.914 59.480 128.394 45-49 47.111 39.820 86.931 50-54 38.139 30.148 68.287 55-59 21.592 18.883 40.475 60-64 19.471 18.120 37.591 65-69 10.977 11.908 22.885 70-74 10.145 10.762 20.907 75 + 9.541 9.422 18.968 Jumlah 1.047.691 1.0007.104 2.054.795 Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007

Data penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2007, jumlah penduduk 2,054,795 jiwa, terdiri dari 1,047,691 laki-laki dan 1,007,104 perempuan. Komposisi usia penduduk adalah sebagai berikut: -

Penduduk belum produktif (di bawah 14 tahun) Penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) Penduduk tidak produktif (60 tahun ke atas)

: 298,878 jiwa (27,98%) : 1.379.570 jiwa (67,19%) : 100.346 jiwa (4,88%).

Rincian struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bekasi diperlihatkan pada Tabel 1.4. Piramida penduduk diperlihatkan pada Gambar 1.2. Jika dilihat dari bentuk piramida tersebut, maka penduduk Kabupaten Bekasi didominasi oleh golongan usia produktif, mencapai 67,19%. Fakta ini di satu pihak merupakan potensi bagi Kabupaten Bekasi dalam hal tenaga kerja, namun di pihak lain juga dapat menjadi masalah karena jumlah angkatan kerja yang besar menuntut penyediaan lapangan kerja yang besar pula.


Bab I - 10


Materi Teknis

Tabel 1.4 Struktur Penduduk Kabupaten Bekasi Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007 Kelompok Laki - laki Perempuan Jumlah % Umur 0-4

85,400

78,491

163,891

7.98

5-9

109,354

100,623

209,977

10.22

10 - 14

104,124

96,887

201,011

9.78

15 - 19

93,006

90,273

183,279

8.92

20 - 24

115,514

128,606

244,120

11.88

25 - 29

113,311

125,554

238,865

11.62

30 - 34

110,268

107,176

217,444

10.58

35 - 39

90,824

80,951

171,775

8.36

40 - 44

68,914

59,480

128,394

6.25

45 - 49

47,111

39,820

86,931

4.23

50 - 54

38,139

30,148

68,287

3.32

55 - 59

21,592

18,883

40,475

1.97

60 - 64

19,471

18,120

37,591

1.83

65 - 69

10,977

11,908

22,885

1.11

70 -74

10,145

10,762

20,907

1.02

75 +

9,541

9,422

18,963

0.92

Total 1,047,691 1,007,104 2,054,795 Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007

100

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2007


Bab I - 11


Materi Teknis

1.2.3 Potensi Kebencanaan Potensi kebencanaan di Kabupaten Bekasi yaitu potensi banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Bekasi berdasarkan informasi dari bahan rapat terpadu penanganan masalah banjir pada tahun 2002, luas areal genangan terjadi umumnya di areal pertanian dengan perkiraan 15,176 ha, tambak sekitar 9.627 ha dan permukiman sekitar 362 Ha. Perkiraan lokasi rawan genangan banjir di Kabupaten Bekasi tertera pada Gambar4.10. serta perkiraan luas areal genangan banjir tertera pada Tabel 1.5. Tabel 1.5 Perkiraan Luas Areal Genangan Banjir di Kabupaten Bekasi Pertanian Tambak Permukiman (Ha) (Ha) (Ha) 1 Muara Gembong 1.282 8.910 2 Cabang Bungin 1.620 250 197 3 Tambelang 3.556 5 4 Babelan 1.587 225 22 5 Tarumajaya 1.859 242 11 6 Sukatani 1.903 11 7 Cikarang 577 10 8 Pebayuran 1.649 9 9 Kedungwaringin 40 10 Cibitung 279 2 11 Tambun 500 30 12 Cibarusah 180 63 13 Setu 144 Jumlah 15.176 9.627 362 *)Sumber: Bahan Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Masalah Bencana Alam Banjir Di Wilayah DKI Jakarta Dan Sekitarnya, 2002. No

Kecamatan

1.2.4 Potensi Sumber Daya Alam A. Sumber Daya Lahan Lahan wilayah Kabupaten Bekasi pada umumnya merupakan daerah dataran rendah. Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Bekasi terbagi dua yang dibatasi oleh saluran CBL (Cikarang-Bekasi-laut). Wilayah sebelah utara CBL berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl (di bawah permukaan laut), sedangkan wilayah sebelah selatan CBL berada pada ketinggian 26 - 115 dpl. Jenis tanah wilayah Kabupaten Bekasi diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tanah, yaitu: -

asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan; asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu; asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan dan laterit; asosiasi glei humus dan aluvial kelabu; podsolik kuning; komplek latosol merah kekuningan, lotosol coklat dan podsolik merah kekuningan;


Bab I - 12


Materi Teknis

-

komplek grumosol, regosol dan mediteran; komplek podsolik merah kekuningan, podsolik kuning, dan regosol.

Dilihat dari teksturnya, tanah wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar mempunyai tekstur halus, yaitu seluas 104.891 Ha (82% dari luas wilayah). Sumber Daya Air Pada permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan dibuat secara besarbesaran karena tanah sangat memerlukan suplai air , sedangkan lahan yang muka airnya dangkal keberadaan sumur resapan bersifat tidak efektif dan tidak berfung dengan baik, terlebih pada daerah rawa dan pasang surut. Pada beberapa daerah yang telah dilakukan pengamatan terhadap muka air tanah didapatkan data tinggi MAT (Muka Air Tanah) sebagai berikut;   

Pada wilayah sampel Cikarang Pusat Muka Air Tanah pada Kedalaman > 2,50 meter Pada wilayah sampel Cikarang Selatan Muka Ait Tanah pada Kedalaman > 1,90 meter Pada wilayah sampel Karang Bahagia Muka Ait Tanah pada Kedalaman 2,50 meter

Sungai yang mengalir pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (irigasi, air industri, maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya). Berdasarkan keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No 68 tahun 1997 tentang Peruntukan Air Dan Baku Mutu Air, sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang saat ini dimanfaatkan untuk keperluan air baku air minum dan kegiatan pertanian adalah Sungai Citarum, Cibeet, Bekasi dan Sungai Cikarang (lihat Tabel 3.9) Tabel 1.6 Peruntukan Dan Mutu Air Baku Sungai-Sungai Utama Di Kabupaten Bekasi No 1 2

Nama Sungai Sungai Citarum Sungai Cibeet

Golongan Mutu C, D B, C, D

Pemanfaatan Perikanan, peternakan dan pertanian Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian 3 Sungai Bekasi B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian 4 Sungai Cikarang B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian Sumber: Laporan Akhir Studi Pengembangan Potensi Air Bersih Kab Bekasi 2006

Pada beberapa kecamatan persediaan air bersih cukup memadai, sedang pada beberapa kecamatan lain masih terdapat penduduk yang sulit memperoleh air bersih. Kecamatan yang memiliki persediaan air bersih memadai adalah


Bab I - 13

Materi Teknis


Kecamatan Setu, Tarumajaya, Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Serang Baru, Cikarang Pusat, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukatani. Sedangkan kecamatan yang masih sedikit mengalami kesulitan memperoleh air bersih, seperti Kecamatan Bojongmangu, masyarakat Bojongmangu mengandalkan perolehan air bersih dari air hujan dan dari air sumur yang kedalamannya dapat mencapai 17 - 20 m. B. Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi terdiri dari bahan galian batu gamping, pasir, lempung. Lempung sebagai bahan pembuat bata merah dan genteng diambil dari pelapukan satuan konglomerat dan batupasir tufan. 1.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah Gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan perekonomiannya berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, terdapat tiga kelompok lapangan usaha, yaitu: 1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam, seperti tanah dan kandungan deposit didalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan galian. Tabel 1.7 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2005 Lapangan Usaha Primer

2002

2003

2005

3,47

3,36

3,55

Sekunder

83,72

83,85

83,85

Tersier

12,81

12,80

13,00

Total 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Bekasi

100,00

100,00

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku, baik yang berasal dari sektor sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilai tambahnya. Sektor ini mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air minum, dan sektor kontruksi. 3. Sektor tersier atau sektor jasa, yaitu sektor yang tidak memproduksi barang dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainny, sektor jasa-jasa. Tabel 1.7 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2002-2005 atas dasar harga berlaku berdasarkan sektor primer, sekunder dan tersier. Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku sedikit mengalami


Bab I - 14

Materi Teknis


penurunan dari 3,67% dan pada tahun 2004 menjadi 3,55% tahun 2005. Demikian pula dengan sektor sekunder mengalami peningkatan dari 12,81% menjadi 13%. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran dari sektor primer dan sektor sekunder ke sektor tersier. Kondisi ini memperlihatkan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bekasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Perkembangan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa-jasa sehingga terjadi pergeseran peranan sektor perekonomian dari sektor primer ke sektor sekundr dan sektor tersier, ditunjang oleh ketersediaan kredit yang dikucurkan oleh lembaga keuangan maupun bank swata kepada sektor-sektor ini.

1.3

Isu Strategis Wilayah

Terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bekasi. 5 (lima) isu strategis tersebut, yaitu : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, demografi dan sosial budaya; b. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur kelembagaan; c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya wilayah, yang meliputi : i. sumber daya alam terutama lahan dan air sebagai faktor pendukung pembangunan sektor pertanian; ii. sumber daya buatan terutama permukiman dan industri agar memberikan multiplier effect dalam perkembangan ekonomi serta mendorong perkembangan wilayah perdesaan sehingga terwujud keseimbangan perkembangan pembangunan perkotaan dan perdesaan; d. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik serta prasarana dan sarana wilayah dalam mendukung proses produksi dan distribusi hasil-hasil produksi dalam lingkup lokal, regional nasional dan internasional; e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan peningkatan fungsi kawasan lindung; pengendalian pencemaran lingkungan; rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan kawasan dan lingkungan yang telah mengalami kerusakan; pemulihan kemampuan ekosistem sebagai penyangga kehidupan; dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


Bab I - 15


Materi Teknis

1.4

Kajian Cepat KLHS

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP). Aplikasi kajian cepat KLHS meliputi; 

Pelingkupan : Identifikasi issue penting melalui rangkaian proses ilmiah/ metodelogis. Ini diperoleh melalui kegiatan FGD



Kajian dampak: Melakukan analisis, perhitungan, simulasi dampak dan kecenderungannya untuk melihat pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan apakah positif dan negatif.

Kajian cepat KLHS untuk wilayah Kabupaten Probolinggo yang diperoleh berdasarkan hasil FGD dan Self Assesment dapat dilihat pada tabel 1.8 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi.


Bab I - 16

Materi Teknis


Tabel 1.8 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi NO 1

2

ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN  Percepatan fungsi dan peran Kecamatan Setu dan Tambun selatan sebagai pusat perkotaan dari bagian sistem perkotaan PKN Jabodetabek yang mengemban fungsi pengembangan industri skala nasional  Pengembangan perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)





pembangunan jalan bebas hambatan Jatiasih – Purwakarta yang melintasi Setu – Cikarang Selatan Serang Baru – Bojongmangu – Karawang - Purwakarta;

SUBSTANSI RTRW Perwujudan pusat kegiatan pasal 40 ayat 1 huruf a

 



Rencana sistem jaringan prasarana utama pasal 12 ayat 4 huruf a dan be.

 

PENGARUH POSITIF NEGATIF Semakin  Adanya limbah berkembangnya dari kegiatan Kecamatan terkait industri Menciptakan suatu  Cepatnya perekonomian perkembangan yang kondusif dan lahan terbangun bersaing dikhawatirkan akan terjadinya Dengan konversi lahan terakomodirnya pertanian irigasi fasilitas maka akan teknis meningkatkan pelayanan  Kemacetan dan terhadap masalah-masalah masyarakat sosial dan lingkungan hidup (persampahan, banjir, dll)  Berkurangnya lahan resapan air Meningkatkan  Menimbulkan aksesibilitas polusi udara dan suara Menumbuhkan iklim investasi di  Berkurangnya daerah lahan resapan

pembangunan jalan bebas hambatan CimanggisCibitung, Cibitung-Tanjung Priok, Cikarang-Cibitung, Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu;


Bab I - 17

ALTERNATIF MITIGASI

REKOMENDASI

 Penyediaan pengolahan limbah  Setiap pembangunan industri prasarana dengan skala regional diharapakan  Delineasi terhadap kawasan dilengkapi dengan analisa pertanian berkelanjutan/yang daya dukung lingkungan dan beririgasi teknis serta dokumen amdal. penanganan melalui insentif dan disinsentif  Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme  Pengoptimalan sarana dan retribusi ataupun pembatasan prasarana untuk menjaga terhadap sarana prasarana kelestarian lingkungan seperti pada kawasan terbangun di persampahan dan sanitasi areal sawah berkelanjutan  Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan penyediaan ruang evakuasi bencana serta pemantapan sitem drainase perkotaan  Menjaga kawasan RTH >30 %  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi  Penyediaan RTH

 Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH  Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangannya

Materi Teknis

NO

ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN  Permasalahan bencana banjir


SUBSTANSI RTRW

PENGARUH POSITIF

Kawasan rawan bencana alam pasal 24 ayat ayat 4

NEGATIF  Terganggunya sanitasi lingkungan

ALTERNATIF MITIGASI Berdasarkan kerawanan terhadap penanggulangan banjir, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah : 1. Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah; 2. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir; 3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta 4. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain. Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni : 1. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai 2. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan 3. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.


Bab I - 18

REKOMENDASI


Materi Teknis

NO

ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN Penanganan abrasi pantai

PENGARUH

SUBSTANSI RTRW Kawasan lindung geologi pasal 25

POSITIF 



 

Pengembangan kawasan industri

Kawasan Peruntukan Industri pasal 32

Pembangunan jembatan layang (Fly Over) di Kecamatan tambunCibitung-Cikarang

Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 6

Pembangunan Terminal : a) pembangunan terminal Tipe A di Cikarang Utara (Desa Kalijati) dan Cikarang Barat;

Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 5

NEGATIF Penurunan luas daratan akibat masuknya air laut ke daratan Penurunan kualitas air tanah Terganggunya sanitasi lingkungan Adanya limbah kegiatan industri Terjadinya polusi udara

ALTERNATIF MITIGASI Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah abrasi pantai melalui:  Menjaga kelestarian kawasan mangrove  Membuat tanggul-tanggul terhadap masuknya air laut ke daratan



 Penyediaan pengolahan limbah dari kegiatan industri  Menyediakan kawasan RTH privat di tiap kegiatan industri

 Pengembangan kegiatan industri diharapkan dengan disertai penyediaan pengolahan limbah untuk mereduksi pencemaran.

 Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara  Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH  Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL proses pengembangan  Penyediaan studi kelayakan dan Amdal dalam proses pengembangan

 Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat  Menambah lahan pekerjaan baru sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran  Mengurangi kemacetan  Meningkatkan kemudian aksesibilitas



 Kemacetan pada proses pembangunan  Polusi udara dan suara

 Rekayasa lalu lintas pada proses pembangunan  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi  Penyediaan RTH

 Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bekasi  Meningkatkan

 Berkurangnya lahan resapan air

 Penanaman vegetasi untuk menambah estetika dan kawasan hijau kota




Bab I - 19

REKOMENDASI

Materi Teknis

NO

ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN b) pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Sukatani dan Cibarusah; dan


SUBSTANSI RTRW

c) pembangunan terminal barang di Tarumajaya Pembangunan pelabuhan : a) pembangunan pelabuhan peti kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha; b)

Perwujudan transportasi pada pasal 41 ayat 7

PENGARUH POSITIF NEGATIF aksesibilitas internal Kabupaten Bekasi  Meningkatkan aksesibilitas barang dari dan ke Kabupaten Bekasi  meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten Bekasi melalui jalur laut

 penurunan ekosistem laut pada sekitar wilayah pelabuhan

ALTERNATIF MITIGASI

REKOMENDASI

 menjaga kelestarian ekosistem laut dengan melakukan delineasi terhadap kawasan pengembangan dan kawasan lindung laut

 penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan





pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;

Pengembangan pelayanan energi listrik: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya; dan

Rencana Sistem  Terlayaninya Jaringan Prasarana kebutuhan energi Energi dan Kelistrikan listrik dalam pasal 14

2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cicau di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat.


Bab I - 20

Materi Teknis

NO

ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN Peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu

Pengembangan kawasan pertambangan


SUBSTANSI RTRW Rencana prasarana lingkungan dalam pasal 18 ayat 2

Kawasan peruntukan pertambangan dalam ayat 27

PENGARUH POSITIF NEGATIF  Menyediakan lahan  Terjadinya akhir pembuangan pencemaran di sampah yang wilayah sekitar bersifat regional  Memaksimalkan potensi sumber energi alternatif

 Dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya

ALTERNATIF MITIGASI  Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria TPPAS  Sistem operasional TPA menggunakan controlled landfill atau sanitary landfill  Perlu adanya delineasi dan pelestarian kawasan lindungan di wilayah potensi pertambangan

REKOMENDASI  Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan  Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangann  Perlu diperhitungkan antara unsur manfaat dan dampak

CATATAN:  Merupakan solusi sementara untuk mengatasi tuntutan perlunya KLHS bagi setiap RTRW Kab/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang  Dibuat dalam forum dan tidak menuntut untuk dibahas/dievaluasi  Sifatnya self assessment oleh kabupaten/kota yang bersangkutan  Dokumen tersebut dilampirkan pada dokumen RTRW sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan  Dokumen tersebut nantinya menjadi alat bukti yang menunjukan bahwa RTRW Kabupaten/Kota telah melakukan KLHS sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang


Bab I - 21

Materi Teknis



Bab I - 22

1.1 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi

Recommend Documents