1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT cq. Kepala KPPTSP dan tembusan disampaikan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : I.
Lembaga Pendidikan : 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT; 2. Foto copy Identitas penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti; 3. Surat Pengantar dari Gubernur Setempat Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi berkedudukan di luar Provinsi NT; 4. Proposal penelitian/ Data penelitian. 5. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II.
Bagi Peneliti Asing : 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT; 2. Foto copy Identitas Pemohon (Pasport); 3. Daftar Riwayat Hidup; 4. Rencana penelitian; 5. Surat kesediaan sebagai mitra kerja dari pimpinan instansi atau perguruan tinggi Indonesia yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diteliti oleh orang asing yang bersangkutan. 6. Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit/dokter yang menyatakan bahwa peneliti asing sehat jasmani dan rohani; 6. Foto copy dokumen keimigrasian secara lengkap yang masih berlaku; 7. Rekomendasi pejabat yang berwenang dari perwakilan RI setempat; 8. Rekomendasi dari sponsor yang akan bertanggung jawab atas peneliti tersebut selama berada di Indonesia. 9. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 50.000,-
5. 6.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Penerbitan Surat Izin Penelitian Lembaga dalam Provinsi 1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Izin Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; 4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 7. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 141 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.
Jumlah Pelaksana
Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil)
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
6.
Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT cq. Kepala KPPTSP dan tembusan disampaikan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT; 2. Foto copy Identitas Pemohon (KTP/Kartu Mahasisiwa); 3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari perorangan; 4. Surat Pengantar dari Gubernur Setempat bagi Mahasiswa yang Perguruan Tinggi berkedudukan di luar Provinsi NT; 5. Proposal penelitian/ Data penelitian.
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.
4.
Biaya/Tarif
Rp. 5.000,-
5.
Produk Pelayanan
Penerbitan Surat Izin Penelitian Mahasiswa dalam Provinsi
6.
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum
URAIAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Izin Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; 4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 9. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 141 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian; 10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
-
3.
Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.
Pengawasan Internal
a. b. c. d.
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
Jumlah personil sebanyak 4 orang. (sesuai kebutuhan riil)
6.
Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip
Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.
7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
