1-15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 17 1 - 15 Februari 2014

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif Febrianto PEMIMPIN REDAKSI Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin, Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi REDAKTUR Nebby Mahbubirrahman, Ari Purwanto, Tino Oktaviano (Foto), Agus Sulistiyo (TV) ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Koordinator liputan Wahyu Romadhony Staf redaksi Adi Adrian, Afditya Imam Fahlevi, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Adityo Anggoro, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana, Rafkha, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Supriyadi (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Staf sirkulasi Warnoto Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected] Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

Globalisasi Versus Partai Islam

G

lobalisasi meski merupakan keniscayaan sejarah, bagi Jurgen Habermas, dia juga telah menginjeksikan kepalsuan dalam spiral komunikasi. Sehingga globalisasi praktis malah melahirkan distorsi komunikatif. Resistensi sebagian kelompok tertentu terhadap globalisasi, yang acap dimanifestasi dalam tindakan teror juga berasal dari distorsi komunikasi. Secara telengas, globalisasi telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang. Itulah analisis Habermas sebagai kelanjutan proyek Frankfurt School dalam mendiagnosa patologi yang diidap masyarakat modern. Patologi itu berupa distorsi komunikasi dalam masyarakat global. Diagnosa atas patologi modernitas ini. Menurut Yudi Latif, penting diajukan bukan untuk mengafirmasi globalisasi. Namun guna mengidentifikasi aneka aspek berbahaya yang dikandung globalisasi salah satunya terorisme. Terorisme berjalin-berkelindan dengan pemahaman fanatis-dogmatis dalam menafsirkan doktrindoktrin agama ketika merespons modernitas. Fundamentalisme adalah reaksi terhadap kegagalan sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (Lebenswelt), sekularisasi telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional mereka. Ketercerabutan yang diikuti homogenisasi budaya dan identitas membuat para individu dalam masyarakat menjadi terasing dari komunitasnya. Fundamentalisme menemukan bentuk paling ekstrim dalam aksi teror. Alhasil terorisme secara eksklusif pun bersifat modern. Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu

cara pramodern dalam memahami agama, tapi lebih sebagai respons panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan yang ditandai dengan resistensi atas prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar. Terputusnya komunikasi ini, menurut Yudi Latif, yang melahirkan kekerasan berupa teror. Berbeda dengan tindak kekerasan biasa, terorisme dalam konteks demokrasi global niscaya memiliki dimensi politik. Terutama karena bersifat mampu mendelegitimasi pemerintahan demokratis. Analisis Yudi Latif itu mengandung nuansa tersendiri berkenaan dengan partai politik Islam di Indonesia. Terutama kala politik Islam berkelindan dengan rezim neoliberal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pro pasar bebas. Presiden yang tanpa malu menisbatkan diri sebagai pelayan investor asing, ketika semua partai Islam justru menumpang kuasa dalam koalisi SBY yang dituding tidak pro rakyat.


3

DAFTAR ISI nasional Ada Pelajaran dari Sinabung

Ketika Garuda Lebih Kuat dari Kanguru

politik Siasat MK Menghadang Laju Perppu SBY

Laporan Utama

16

34

20

membedah partai islam

Siasat MK enghadang Laju Perppu SBY

Apa, siapa dan bagaimana sejarah partai Islam di Indonesia. Apa yang terjadi dengan partai Islam di masa lalu. Perlukah Partai Politik Islam?

4

14

20

Dinamika Partai Islam

22

Partai Islam Orde Baru

25

Wawancara IR Muhammad Romahurmuzy MT : Partai Islam Harus Bicara Universalitas

28


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 75 76 78

38

AKTUAL EDISI 17 | 1 - 15 Februari 2014

tamu kita EGGI SUDJANA Melawan dengan Kekuatan Independen

energi Berebut Pasir Besi di Pantai Selatan

42

50

Aroma Korupsi di Sanggau

54

Bermain di Proyek Infrastruktur

54

olahraga Busung Dada Gaya PSSI

72

obituari In Memoriam KH MA Sahal Mahfudh

74

62

internasional Ulah Baru Negara Tetangga di Selatan

66

Sebuah Janji Untuk Biarawan

70

laporan khusus korupsi di sanggau Saat Gubernur Terpancing Emosi


5

SURAT PEMBACA

Rapat Rahasia Dubes Israel Dengan LSM Lokal S ebagai pembaca setia Aktual, saya senang membaca sejumlah kisah lama dan konspirasi yang disajikan Aktual. Namun berbeda dengan kisah yang saya baca, kali ini ada kisah nyata yangh cenderung luput dari perhatian media, Bahkan juga mungkin tidak diamati oleh pihakIntelejen Indonesia. Rabu siang 29 Januari, saya mendengar lewat pesan BBM dari seorang teman, konon di Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta berlangsung suatu rapat rahasia. Yaitu rapat antara Duta Besar Israel untuk Singapura dengan para tokoh Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun mantan pimpinan LSM terkemuka Indonesia. Apa materi rapat rahasia Yeal Rubinstein dengan tokoh2 LSM nasional yang mayoritas berhaluan kiri itu, memang belum diketahui. Buat saya, yang menarik

adalah mengapa Dubes Israel untuk Singapura itu bisa masuk ke Indonesia, padahal selama ini kita tidak punya hubungan diplomatik. Bahkan, Israel adalah satusatunya negara yang tidak diakui keberadaannya oleh Indonesia. Kok bisa ya Dubes Israel itu ke Indonesia, dan membuat rapat rahasia lagi. . Bagi saya sepanjang tidak punya agenda merusuh, merusak, mengacaukan NKRI, ya terserah saja. Hanya pesan saya: LSM jangan pernah menjual NKRI kepada kepentingan asing. Konon Yael Rubinstein itu bisa ke Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan tokoh LSM dan Mahasiswa itu karena menumpang fasilitas Menlu Inggris. Perlu diketahui Yael sebelum jadi dubes di singapura adalah Fellow at the NSC (National Security College). Dia juga pernah jadi dubes di Thailand,

Distributor Aktual Pantura Jateng

S

aya seorang mahasiswa di Tegal, saat ke Jakarta menemui senior saya Bung Karyono Wibowo di TIM sempat melihat dan membaca 2-3 nomer majalah Aktual. Saya tertarik. Menurut saya majalah Aktual itu cukup punya potensi pasar yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Saya dengar dari bung Karyono dan juga dari senior yang lain Bung Yoedha, majalah Aktual bisa dibeli di TB Grmedia. Namun saya tertarik untuk menjadi distributor Aktual bagi kawasan Pantura Jateng, terutama di wilayah karesidenan Tegal, yang relatif saya sangat faham dan kuasai potensi pasarnya. Bagiamana cara dan apa saja syarat untuk menjadi distributor majalah Aktual itu mohon penjelasan. Andika Boylets Tegal 6


dan non-resident Ambassador untuk Cambodia. Pernah juga jadi Dubes Luar Biasa & Plenipotentiary (nonresident) untuk Slovakia, Slovenia and Croatia. Pernah jadi Direktur Central Europe Department, MFA Jerusalem, Director, Economic Affairs Department 2; MFA Jerusalem Director, Economic Affairs Department 3; MFA Jerusalem International Organizations Department; MFA Jerusalem Counselor, Delegation to UN in New York North America Dept. Bagaimana sikap resmi Pemerintah Indonesia atas rapat rahasia itu? Masak Komisi I DPR RI juga berlagak pilon, tidak membahas masalah ini. Xaidi Xinnalexy Jurnalis Freelance d/a Saluba, Palmeriam, Matraman Raya, Jakarta Timur

Kaki Hari

Yudi Latif

Chairman AKTUAL Network

Akar Fanatisme F

anatisme tidak muncul tanpa akar. Ia muncul akibat basis keadilan (hukum, ekonomi, sosial dan budaya) terganggu dan karena distorsi komunikasi. Keadilan hukum terganggu ketika hak-hak sipil dan politik warga tidak dilindungi dan didiskriminasi. Begitu negara gagal melindungi warga, secara alamiah warga mencari perlindungan dari sumber lain. Sumber alternatif bisa berupa premanisme, koncoisme, etnosentrisme, kelompok keagamaan eksklusif dan seterusnya. Ketidakadilan ekonomi berperan besar menyulut fanatisme. Demokrasi tak melulu berkenaan dengan politik. Robert Dahl dengan ‘demokrasi prosedural’-nya memisahkan demokrasi sebagai ranah politik dan ranah sosial. Demokrasi poliarkis yang oleh disebut Amy Gutmann ‘demokrasi nonideal’ harus mampu memuaskan kebutuhan pokok. Dan itu juga yang membuat Gutmann menghubungkan demokrasi dengan kesejahteraan. Gutmann bisa jadi terinspirasi Alexis de Toxqueville. Demokrasi bagi de Tocqueville memiliki makna di luar politik, berupa kesederajatan kondisi sosial ekonomi ditambah semangat egalitarianisme dan kehendak merdeka. Dari kesetaraan kondisi ekonomi sosial, kata Tocqueville, muncul kecenderungan membentuk perkumpulanperkumpulan. Di negara tempat warga berdiri sama tinggi tanpa dibedakan berdasarkan silsilah, warga membentuk banyak perkumpulan guna mengasah kekuasaan mereka. Karena terbentuk asosiasi-asosiasi itu, maka timbul pemahaman dan rasa kesetaraan. Perkumpulan ini lalu melindungi dan melestarikan kesetaraan dengan mencegah dominasi dan hegemoni oleh kelompok lain. Perkumpulan, bagi Tocqueville, punya dua fungsi dalam sistem politik egalitarian yaitu sumber asal sekaligus penjaga demokrasi. Sehingga, tanpa kesederajatan kondisi sosial ekonomi, yang ada hanya demokrasi yang timpang.

Fanatisme berkembang subur saat berhadapan dengan ketimpangan ekonomipolitik. Ini terjadi akibat warisan aneka diskriminasi kolonial maupun rezim otoriter pascakolonial. Sumber ketimpangan sosial ekonomi terbaru adalah konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme. Ketika tradisi negara kesejahteraan belum bersemi, Indonesia malah bergeser ke sistem politik demokratis yang ditumpangi gelombang aspirasi neoliberal. Kebijakan pro pasar dan penetrasi kapital di tengah kecamuk korupsi, kepapaan pelaku ekonomi lokal dan kelemahan regulasi negara, niscaya meleluasakan peluang para ‘predator’ raksasa bersimaharajalela memangsa pelaku ekonomi kecil dan menengah. Ekspansi kepentingan predator itu bukan hanya di dunia usaha, bahkan menyusup pula ke perumusan perundang-undangan, hingga proses pemilihan pejabat pemerintah di daerah. Globalisasi dan perluasan ekonomi pasar bukan selalu kabar gembira. Bagi masyarakat terbelakang, keduanya malah berarti bencana. Globalisasi anak kandung modernitas. Modernitas kelanjutan dari proyek pencerahan yang belum tuntas. Proyek Pencerahan yang mengandaikan kepercayaan kepada prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam segala keunikan di situasi lintas sejarah dan budaya.. Prinsip yang bertumpu atas dasar universalitas itu acap tidak mewadahi semua keinginan dan harapan warga dunia sehingga malah melahirkan kekerasan. Kekerasan itu respon balik dan gerakan protes sebagian kalangan atas globalisasi terhadap tatanan; politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. Globalisasi bagi sebagian masyarakat lebih merupakan ancaman bukan peluang. Peluang dan ancaman itu paradoks dari globalisasi. Di satu sisi, banyak mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia dan membuka peluang kompetisi pada masa depan. Di sisi lain, juga mencipta ketidakadilan distributif dan mencerabut manusia dari akar eksistensinya. 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

7

Kilas Nasional

Freeport-Newmont

Belum Setujui Renegosiasi

D

irjen Minerba KESDM R Sukhyar menyebutkan sampai saat ini sudah ada tujuh perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan 15 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyetujui enam poin renegoisasi. Ironisnya, dua perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport dan Newmont, tidak termasuk perusahaan yang menyetujui enam poin renegosiasi tersebut. “Ketujuh KK antara lain Tambang Mas Sable, Tambang Mas Sangihe, Mindoro Tiris Emas, Irama Mutiara Mining, Iriana Mutiara Indeburg, Woyla Aceh Minerals, dan Karimun Granite,” kata Sukhyar sambil menunjukan data, Kamis (30/1). Sedangkan 15 PKP2B yang telah sepakati seluruh poin renegoisasi ialah Selo Argokencono Sakti, Banjar Intan Mandiri, Dharma Puspita Mining, Abadi Batu Bara Cemerlang, Mandiri

Inti Perkasa, Tanjung Alam Jaya, Batu Alam Selaras, Ekasatya Yanatama, Selo Argokendali, Barapramulya Abadi, PD Baramarta, Kadya Caraka Mulia, Jorong Barutama Grestom, Trubaindo Coal Mining, dan Kartika Selabumi Mining. Sukhyar menjelaskan, pembahasan enam poin renegoisasi pada umumnya terkendala mengenai besaran royalti dan luas wilayah. Hal ini dikarenakan masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah No 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan kendala luas wilayah lantaran perusahaan pertambangan mineral diberi batasan luas maksimal 25 ribu hektare (ha) namun bisa melebihi ketentuan itu apabila memiliki rencana jangka panjang. Begitu pula luas wilayah bagi perusahaan batubara maksimal 15 ribu ha tapi bisa melebihi ketentuan tersebut apabila memiliki rencana jangka panjang. “Ada yang berubah dan ada yang tidak. Kalau yang eksplorasi enggak bisa kami kurangi. Kalau yang produksi kami kurangi. Tapi kalau produksinya dengan wilayah kecil enggak dikurangi, nanti (kalau dikurangi) mereka malah tidak bisa produksi,” kata Sukhyar. / Arbie Marwan

Anggoro (Akhirnya) Tertangkap

T

ersangka kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo, akhirnya tertangkap. Selama empat tahun menjadi buronan, kakak terpidana dugaan menghalangi proses penyidikan, Anggodo Widjojo, ini tertangkap di Cina, Kamis (30/1). Anggoro sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi SKRT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2009. Anggoro menyuap anggota Komisi IV 8

DPR kala itu, Yusuf E Faishal. Ketika itu, Anggoro kerap mangkir dari pemeriksaan. Pejabat Imigrasi menyatakan jika Anggoro kabur sebelum dikenai status pencegahan. Kasus SKRT adalah pengembangan dari kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi di Sumatera Selatan. Sejumlah anggota Dewan sudah masuk bui gara-gara kasus ini, diantaranya Yusuf Erwin Faishal dan Al Amin Nasution. / Nebby Mahbubirrahman


Akil Mochtar Salahkan Media

M

antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah ikut menerima uang dalam memuluskan sengketa Pilkada Palangkaraya. Akil pun menyangkal pernah berurusan dengan Sekjen Golkar Idrus Marham dan fungsionaris Golkar Mahyudin. “Itu tidak benar, itu fitnah. Saya tidak pernah berhubungan dengan sekretaris Golkar,” ujar Akil ketika duduk sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/1). Akil pun menuding media masa memberitakan hal yang tidak benar. “Berita-berita di media, sangat tidak benar. Saya baru mendengar sekarang di persidangan, ada rumor diserahkan ke saya. Mungkin saya orang yang tidak bersih, tapi saya bukan orang yang menggadaikan kehormatan,” kata dia. Mendengar hal itu, Hakim Alexander kemudian menanyakan soal istilah diskon dalam Pilkada Palangkaraya yang disebut Akil dalam SMS-nya kepada Chairun Nisa. SMS Chairun Nisa kepada Akil yang dimaksud berbunyi, “Palangkaraya 2 ton.” Namun, Akil menjawab, “itu kan didiskon,” kata dia. Akil mengakui menyebut pengurusan Palangkaraya ‘didiskon’. Namun diskon yang dimaksud bukan soal besaran tarif melainkan kepentingan masyarakat Palangkaraya. “Saya jawab Palangkaraya diskon karena kepentingan umat. Artinya diskon tidak ada pembayaran,” kata Akil. / Novrizal Sikumbang

2 Perempuan Indonesia Dijual dan Kerja Tanpa Gaji di Malaysia

Adnan Buyung: KPK Mesti Periksa Ibas A

dnan Buyung Nasution, salah satu penasihat hukum Anas Urbaningrum, menilai jika layak dan sudah seharusnya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dimintai keterangannya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, nama putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap disebut dalam sejumlah sidang di Pengadilan Negeri Tipikor. “Saya kira kalau berpegang cara KPK, siapapun disebut di sidang pengadilan, dianggap terlibat, ya harusnya dipanggil. Paling tidak untuk menjernihkan masalah,” kata

Adnan, Rabu (29/1). Advokat senior ini mengatakan, KPK harus berani tegas. Kalau memang Ibas tidak bersalah, maka KPK harus bisa menjelaskan tidak ada bukti yang kuat keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat tersebut. “Kalau tidak, rumor atau gosip ini bisa berkembang terus,” sarannya. / Novrizal Sikumbang

Demokrat Siap Berikan Bantuan Hukum ke Sutan

P

artai Demokrat (PD) akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang juga Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PD Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1). “Tentu kami akan memberikan bantuan hukum kepada kader-kader Partai Demokrat yang tersangkut masalah hukum,” kata Nurhayati. Dia menyebutkan, saat ini proses hukum terhadap Sutan sedang berlangsung. “Biarkan proses hukum berlangsung. Kalau diminta, PD akan berikan. Tapi sampai saat ini belum ada permintaan dari Sutan,” kata ketua Fraksi PD, ini. Sebagaimana diketahui, Sutan sudah dipanggil KPK. Bahkan

KPK mengeledah rumahnya dan kantornya. Sutan, diduga meminta THR kepada Ketua SKK Migas nonaktif, Rudi Rubiandini. / Adi Adrian

S

ebanyak dua perempuan warga negara Indonesia (WNI) ditipu dan dijual kepada seorang tauke pasar mini di Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia, dan dipekerjakan tanpa digaji. Kemalawati Abdul Rais (55) dan saudaranya Salwani Abdullah Sani (45) mengaku mereka dibeli tauke tersebut dengan harga 13 ribu ringgit (Rp 47 juta) sebelum disuruh bekerja di pasar mini. Menurut Salwani, mulanya mereka diundang menghadiri kenduri di Malaysia dan masuk ke negara ini pada pertengahan 2013. “Kami diberi tahu agen akan berada di negara ini selama dua minggu, tetapi kami dijual kepada tauke dan disuruh bekerja di pasar mini dekat sini,” katanya. “Kami hanya diberi makan dan tempat tidur tanpa dibayar gaji dan bekerja dari jam tujuh pagi sampai sembilan malam setiap hari.” Selain bekerja di pasar mini, Salwani juga dibawa ke rumah majikannya untuk melakukan pekerjaan rumah. Tidak tahan dengan keadaan tersebut, Salwani melarikan diri dari rumah majikan pada Senin (27/1) ke Butterworth, sebelum ia menghubungi kakak iparnya. / Nur Lail


9

LENSA AKTUAL

10


Penangkapan Buronan Anggoro Widjojo Buronan KPK Anggoro Widjojo (kedua kiri) dikawal petugas kepolisian memasuki ruang konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1) malam. KPK bekerjasama dengan imigrasi dan pihak kepolisian RRC berhasil menangkap tersangka Anggoro Widjojo di Zhenzhen, RRC pada Rabu (29/1) yang menjadi buron sejak tahun 2009 karena tersangkut kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Foto: ANTARA FOTO/ Widodo S. Jusuf


11

LENSA AKTUAL

JELANG IMLEK VIHARA TERKENA BANJIR Suasana Vihara Amurva Bhumi yang terendam banjir jelang perayaan Imlek tahun 2565, di kawasan Karet, Jakarta, Rabu (29/1/2014). Hujan yang terjadi sejak malam hingga pagi hari mengakibatkan banjir yang hampir menggenangi seluruh vihara tersebut diakibatkan intensitas hujan yang cukup tinggi dan meluapnya Kali Krukut yang berada di belakang Vihara. Foto: Aktual/ Tino Oktaviano

12



13

nasonal

Ada Pelajaran dari Sinabung Oleh: Nur Lail, Damai Oktafianus Mendrofa

S

ekitar 17.504 pulau menghias negara bangsa ini. Ribuan ‘ratna’ itu terserak mulai dari Sabang sampai Merauke. Membentang dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan posisi paling unik yang pernah ada, negara bangsa ini berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia yang menjadi pusat pergerakan bumi yang menghidupi puluhan negara dan miliaran manusia. Ratna mutu manikam itu berada tepat di pusat pergerakan bumi. Artinya, negara bangsa yang menjadi salah satu ‘surga’ di bumi ini menyimpan potensi bencana besar yang mampu mengubah wajah bumi ini. Letusan Gunung Krakatau dan Gunung Tambora adalah catatan sejarah yang tidak pernah dilupakan

14

dunia. Kedua letusan itu menjadi catatan sejarah peradaban yang tidak akan bisa dihapus manusia. Sebuah catatan dari hasil riset yang dilakukan tim peneliti University of North Dakota, AS mencatat bahwa nilai Volcanic Explosivity Index (VEI) letusan kedua gunung itu adalah yang terbesar dalam sejarah peradaban modern. Letusan Tambora saja bahkan mampu menjadikan siang menjadi malam karena asapnya mampu menutup matahari. The Guiness Book of Records juga mencatat ledakan Krakatau mampu melempar batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 kilometer (km) kubik. Semburan debu vulkanisnya bergerak sampai sejauh 80 km. Benda-benda keras yang dilontarkan Karakatau berhamburan


ke udara dan ada yang jatuh di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan, sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia dan Selandia Baru. Data lain, sebuah manuskrip Jawa Kuno berjudul “Pustaka Raja Parwa” (416 M) menyebut letusan Krakatau-lah yang memisahkan pulau Jawa dan Sumatera. Fenomena Sinabung Memasuki 2014 ini, negara bangsa ini mendapat beberapa isyarat lagi. Early warning potensi bencana dari beberapa gunung apinya (lihat data). Terakhir adalah letusan Gunung Sinabung. Yang menarik, model letusan per jam yang terjadi di Gunung Sinabung ini, dalam waktu yang hampir bersamaan, juga terjadi di enam negara lain. Pada November 2013, letusan terjadi lagi di Nishinoshima, Jepang. Letusan-letusan tersebut memunculkan sebuah pulau kecil yang kemudian diberi nama Nijima. Di Meksiko, sejak April sampai

Ulet Ifansasti/ Getty Images

‘Batuk’ Sinabung kelihatannya janjian dengan batuk enam gunung api di enam negara yang berbeda dalam rentang bulan dan waktu yang bersamaan.

Data Status Gunung Api Di Atas Normal G. Sinabung G. Karangetang G. Rokatenda G. Lokon G. Raung G. Ibu G. Lewotobi Perempuan G.Ijen G. Gamkonora G. Soputan G. Sangeangapi G. Papandayan G. Dieng G. Seulewah Agam G. Gamalama G. Bromo G. Semeru G. Talang G. Anak Krakatau G. Marapi G. Dukono G. Kerinci

Awas Siaga Siaga Siaga Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada Waspada

24-11-2013 03-09-2013 13-10-2012 24-07-2011 05-01-2014 10-12-2013 30-09-2013 26-08-2013 01-07-2013 14-06-2013 14-06-2013 06-06-2013 08-05-2013 03-01-2013 09-10-2012 03-10-2012 02-05-2012 08-02-2012 26-01-2012 03-08-2011 15-06-2008 09-09-2007

Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (www.vsi.esdm.go.id)

Desember 2013, Gunung Colima terus menerus marah. Sampai sekarang, gunung tersebut masih dalam keadaan berbahaya. Di negara tetangganya Guatemala, Gunung Fuego juga mengeluarkan lava sejak November 2013 lalu. Di belahan bumi lain, cerita

letusan Gunung Yasur di Tanna Island, Vanuatu juga mirip dengan Sinabung meski dalam skala tidak terlalu besar namun mampu menghancurkan tanah ladang disekitar gunung itu. Mirip dengan Gunung Yasur, Gunung Etna di Italia juga meletus. Tidak besar juga namun mampu menghancurkan sebagian besar kota Zafferana yang kebetulan dekat dengan gunung Etna. Di negara tetangga, Filipina secara bersamaan gunung Pinatubo yang pernah meletus hebat pada 1991 lalu juga batuk lagi di akhir penghujung 2013 lalu. ‘Batuk’ Sinabung kelihatannya janjian dengan batuk enam gunung api di enam negara yang berbeda dalam rentang bulan dan waktu yang bersamaan. Bagi pengamat gunung berapi, ini adalah fenomena baru dan belum ada penjelasan sevara ilmiah: mengapa terjadi dalam waktu yang bersamaan? Bayangkan, efek satu letusan gunung berapi saja sudah sangat besar. Bagaimana kalau banyak gunung berapi meletus dalam waktu yang bersamaan? Lalu, bagaimana kalau 17 gunung berapi di Indonesia juga meletus secara bersamaan? Jadi ingat kata penerima Nobel di bidang Climate Change , Prof Richard Alley. Ahli Geosciences dari Penn State's College of Earth and Mineral Sciences Amerika Serikat itu pernah berkata seperti ini, “if volcanoes communicated they could take over the world”. Jadi, sangat mungkin, pada suatu waktu. Entah kapan. Semua gunung berapi di dunia melakukan ‘komunikasi’ dengan bahasanya sendiri. Mereka janjian untuk sakit, batuk, mengeluarkan lava, debu dan gas beracun yang mematikan. Mungkin saat itu peradaban manusia akan hancur. Bumi akan hancur. Tidak ada salahnya menarik pelajaran dari Sinabung. Bahwa salah satu gunung berapi milik negara bangsa ini ternyata ‘berkomunikasi’ dengan gunung berapi yang ada di enam negara lain. Mereka batuk bersama dan muntah lava bersama. 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

15

nasional TEKNOLOGI DAN STRATEGI MILITER

Ketika Garuda Lebih Kuat dari Kanguru Para ahli strategi Australia memprediksi, beberapa tahun mendatang Indonesia akan tumbuh menjadi lebih kuat dari Australia. Maka perlu penilaian ulang, sejauh mana kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan militer berdampak pada Australia.

aktual/ istimewa

Oleh: Satrio Arismunandar

J

ajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, memasuki tahun ini boleh berbesar hati. Hal itu karena berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru dan canggih akan mulai berdatangan dan melengkapi kekuatan TNI-AL. Kepala Staf TNI-AL (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio pada 23 Januari 2014 mengatakan, untuk menuju World Class Navy (angkatan laut kelas dunia) salah satunya dibutuhkan komponen kekuatan pertahanan yang besar. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Maka pada 2014 ini, TNIAL sedang terfokus pada proses pengadaan alutsista yang proses pembangunannya disesuaikan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia.

16


“Ke depan, secara bertahap kita akan bangun alutsista di negeri kita sendiri, sehingga hal ini membangkitkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri pertahanan negara kita,” ujar Marsetio. TNI-AL telah memesan tiga kapal selam, di mana dua kapal selam sedang dibangun di Korea Selatan dan satu kapal dibangun di PT PAL Surabaya. Selain itu, dua kapal Perusak Kawal Rudal jenis Frigate 105 meter, serta tiga fregat jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) dari Inggris. Dua MRLF ini akan tiba pada April dan September 2014. TNI-AL juga memesan dua kapal hidrografi dari Prancis, serta kapal latih pengganti KRI Dewaruci dengan panjang 92 meter, yang nantinya akan mampu menampung sekitar 200 Kadet Akademi Angkatan Laut (AAL). Ditambah lagi, pembelian 11 helikopter antikapal selam. Sedangkan dari dalam negeri, TNIAL juga memesan lagi 16 Kapal Cepat Roket (KCR) 60 meter dan 16 kapal KCR 40 meter. Semua itu dibangun dari berbagai galangan kapal dalam

negeri, yakni di Batam dan Banten. TNI-AL kemudian memesan pula Kapal Angkatan Laut (KAL)-28 dan dua kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST). Berbagai alutsista baru TNIAL ini hanya salah satu contoh dari modernisasi TNI, yang mulai menunjukkan tanda-tanda menjanjikan bagi hadirnya TNI yang lebih profesional dan lebih berkemampuan. Selain matra laut, matra darat dan udara juga menunjukkan perkembangan yang sama. Semua proses modernisasi militer Indonesia ini ternyata juga dicermati oleh negara tetangga di selatan, Australia, yang memiliki kepentingan strategis dengan posisi

Indonesia. Apalagi hubungan Australia-Indonesia saat ini sedang kurang akrab karena berbagai kasus. Arti Penting Perdebatan strategis di Australia telah mulai mendiskusikan implikasiimplikasi potensial dari kehadiran Indonesia yang jauh lebih kuat. Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, yang cukup mengesankan dalam tahun-tahun terakhir, telah memicu prediksi-prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada 2030. Pada 2050, Indonesia bahkan disebut-sebut bisa menjadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia, di belakang Cina, Amerika, dan India. Memang, berbagai prediksi jangka panjang semacam itu harus disikapi secara hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah begitu saja. Tetapi memang ada kemungkinan besar bahwa dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menjadi lebih kuat, relatif dibandingkan Australia. Buku Putih


17

Pertahanan (Defence White Paper) Australia 2013 sudah meramalkan hal itu. Di situ dikatakan: “Arti penting Indonesia bagi Australia akan tumbuh, pada saat mana pengaruh signifikan Indonesia di tingkat regional akan menjadi global. Keberhasilan Indonesia sebagai demokrasi dan pertumbuhan ekonominya akan membuat ia muncul sebagai salah satu dari kekuatan-kekuatan ekonomi dunia.” Sebagai konsekuensi dari berbagai prediksi strategis itu, pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott telah menjadikan hubungan dengan Indonesia sebagai prioritas kebijakan luar negeri utama. Abbott bahkan mengatakan, hubungan dengan Indonesia adalah “hubungan tunggal terpenting” Australia. Dalam kaitan itu, salah satu bidang kritis yang dicermati Australia 18

adalah hubungan pertahanan masa depan dengan Jakarta. Indonesia merencanakan modernisasi TNI sampai 10 hingga 15 tahun ke depan, termasuk melalui investasi di berbagai alutsista. Alutsista itu meliputi rudal anti-kapal, kapal perang baru, kapal selam, dan pesawat tempur. Rencana Strategis Rencana Pertahanan Strategis 2010 Indonesia telah merumuskan tujuan pengembangan kekuatan esensial minimum (MEF, Minimum Essential Force) pada 2024. Unsurunsur kunci dari MEF termasuk pengembangan angkatan laut ‘perairan-hijau’ (green-water navy); peningkatan dan pembaruan kapabilitas tempur udara; kekuatan darat yang lebih mobil dan lincah; serta pengembangan basis industri pertahanan dalam negeri yang lebih layak.


Dalam perspektif Australia, MEF Indonesia sangat ambisius, karena meliputi jajaran 274 kapal perang, 10 skuadron pesawat tempur, dan 12 kapal selam baru bertenaga diesellistrik. Indonesia sebetulnya bukan baru sekarang saja punya ambisi besar semacam itu. Namun kali ini, kemampuan sumberdaya Indonesia sudah lebih baik dibandingkan masa lalu, sehingga jarak antara cita-cita ke perwujudan realitas juga menjadi lebih dekat. Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan maritim utama, dengan kapasitas untuk melindungi kawasan maritimnya dari gangguan atau penyusupan musuh. Dengan kemampuan maritim yang demikian, secara tak langsung Indonesia juga akan melindungi Australia. Indonesia yang demokratis dan secara militer lebih berwawasan ke luar (outward-looking) menjadi kepentingan strategis Australia,

aktual/ istimewa

nasional TEKNOLOGI DAN STRATEGI MILITER

aktual/ istimewa

kemampuan. Jumlah personel militer aktif Indonesia pada 2013 sekitar 460 ribu, sedangkan Australia cuma 47 ribu. Skenario kedua, berlandaskan pada pengalaman menghadapi serangan udara Jepang pada Perang Dunia II. Pada skenario kedua ini, dipertimbangkan kemungkinan kepulauan Indonesia kembali menjadi kawasan yang pertahanannya lemah, sehingga bisa dieksploitasi oleh agresor dari dataran benua Asia untuk menyerang Australia.

karena hal itu akan memberi kedalaman strategis (strategic depth) yang lebih besar di tengah berbagai pergeseran kekuatan di Asia. Sebagai konsekuensinya, pimpinan angkatan bersenjata Australia atau ADF (Australian Defence Force) Jenderal David Hurley telah menunjukkan adanya peluang pembentukan ‘kemitraan strategis’ sejati antara kedua negara, di mana kemungkinan terjadinya konflik bersenjata tampaknya tidak ada. Ini bisa menjadi kabar baik bagi Australia. Mengingat faktor kedekatan geografis dan hubungan yang

kadang-kadang berkonflik dengan Indonesia, perencanaan pertahanan Australia sejak 1950-an sudah memperhitungkan dua kemungkinan skenario terburuk. Skenario pertama, memandang Indonesia sebagai ancaman militer langsung. Namun terdapat ‘asimetri ganda’ yang membuat hal itu tampaknya tak akan terjadi. Indonesia tidak menghadapi ancaman eksistensial dari ADF, yang jumlah pasukannya jauh lebih kecil, tapi secara teknologi lebih unggul. Sedangkan Australia juga tidak menghadapi ancaman dari Indonesia, yang punya pasukan lebih besar tetapi kurang punya

Kebangkitan Kekuatan Militer Oleh karena itu, dari perspektif Australia, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini membutuhkan penilaian ulang tentang kebangkitannya sebagai kekuatan militer, serta kemungkinan implikasinya pada Australia. Ada tiga isu utama yang terkait. Pertama, sejauh mana terjadinya pergeseran keseimbangan kapabilitas antara TNI dan ADF. Kedua, sejauh mana TNI akan memperkuat kapasitasnya, untuk mempertahankan kepulauan Indonesia dan berkontribusi pada keamanan regional. Ketiga, implikasi pergeseran relatif dalam kekuatan militer Indonesia terhadap hubungan pertahanan AustraliaIndonesia. Menurut analis Australia, modernisasi TNI saat ini masih menderita kelemahan lama dalam hal kebijakan pertahanan. Misalnya, perencanaan strategis dan pembelian alutsista yang tidak utuh (koheren); dokrin pertahanan yang sudah ketinggalan zaman; pendanaan yang tidak memadai, dan ketidakmampuan dalam pemeliharaan peralatan militer. Maka untuk jangka dekat, ahli strategi Australia menyimpulkan, ADF masih tetap akan memiliki “keunggulan kapabilitas” terhadap TNI. Sedangkan kapabilitas proyeksi kekuatan TNI, karena berbagai kendala yang dihadapi, dinilai masih akan bersifat terbatas.


19

laporan utama

Perlukah Partai Politik Islam? Partai politik Islam harus melakukan perjuangan politik dengan cara mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

M

asalah kemiskinan dan keterbelakangan yang sejak lama membelit umat, mendorong para pemimpin Islam di Indonesia sejak semasa kolonial berusaha menemukan jalan ke luar. Upaya mengatasi keterkungkungan umat akibat kebijakan diskriminatif kolonial, sudah bisa diatasi bersama bangsa ini dengan cara memerdekakan diri sebagai negara bangsa yang berdaulat. Dengan kemerdekaan, berarti peluang bagi umat Islam mengembangkan diri seharusnya juga terbuka luas. Tapi nyaris 70 tahun kemerdekaan ini dijalani, ternyata keterbelakangan maupun kemiskinan masih juga membelenggu umat Islam Indonesia. Baik berupa ketertinggalan dalam pendidikan, bidang pekerjaan yang kurang menguntungkan secara materil, skor kualitas hidup fisik yang rendah, maupun status sosial ekonomi yang juga lemah.

20

Kondisi itu yang sejak awal menyadarkan para pemimpin dan aktivis Muslim, bahwa perbaikan kondisi yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik. Dalam arti berurusan dengan upaya memperoleh kekuasaan. Politik sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi tindakan dan pikiran orang lain maupun mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, maka mau tak mau, kekuasaan politik dinilai sangat penting. Perjuangan politik, mau tak mau juga membutuhkan alat perjuangan. Dan itu berarti partai politik. Karena apapun tujuan akhir yang hendak diperjuangkan, setiap aktivis harus terlebih dahulu bisa mencapai tujuan antara, yaitu beroleh kemampuan mempengaruhi orang dan proses kebijakan. Dan itu berarti, harus memiliki otoritas dan legalitas. Citacita seperti niat mengurangi kemiskinan rakyat pasti


memerlukan kemampuan mempengaruhi proses kebijakan publik. Dalam hal ini, mengingat proses demokrasi dan kesepakatan bersama bahwa demokrasi adalah jalan terbaik, dan partai politik adalah salah satu sarananya, maka pengertian dakwah secara agama pun harus dimaknai ulang. Kita selaku pendamba kebajikan memang bebas berdakwah, tapi para pelaku kemungkaran juga bebas melakukan kemungkaran, sesuai prinsip demokrasi. Karena yang berlaku di dalam konteks demokrasi, bukan soal hukum benar

atau salah. Tetapi, hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Sesuatu yang benar, tapi tidak legal adalah salah. Begitulah aturan main demokrasi. Karena itu, masyarakat demokrasi cenderung bersifat eufimistis, longgar, dan tidak mengikat. Itulah penjelasan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Cita-cita Partai Politik Islam Yang harus dilakukan dalam konteks perjuangan politik, khususnya perjuangan partai politik Islam adalah bagaimana mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Bagaimana membuat sesuatu yang salah dalam pandangan agama, juga menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif. Karena secara terbalik itu pula logika mekanisme yang dilakukan para pelaku kejahatan. Karena itu, penetrasi kekuasaan dalam negara demokrasi harus dilakukan dengan urutan-urutan seperti ini. Pertama, memenangkan wacana publik agar opini publik berpihak kepada kita. Kemenangan wacana ini penting sebagai kemenangan pertama yang mengawali kemenangan-kemenangan selanjutnya. Kedua

rumuskan wacana itu ke dalam draf hukum guna dimenangkan dalam wacana legislasi melalui lembaga legislatif. Kemenangan legislasi ini menjadi legitimasi bagi negara untuk mengeksekusinya. Ketiga, pastikan bahwa para eksekutif pemerintah selalu melaksanakan dan menerapkan hukum tersebut. Jadi, itulah tiga pusat kekuasaan dalam negara demokrasi : wacana publik, legislasi, dan eksekusi. Hanya dengan memahami mekanisme kerja seperti itu, pengertian dakwah dalam arti terus bekerja di era demokrasi bisa dimenangkan oleh para aktivis partai Islam. Ada kebebasan yang kita nikmati bersama. Tapi, juga tersedia ‘cara tersendiri’ untuk

mematikan kemungkaran dan melakukan penetrasi kekuasaan. Anggaplah ini sebuah seni yang harus dikuasai para politisi dakwah. Hanya dengan kemampuan memahami tiga pusat kekuasaan negara demokrasi itulah, umat Islam yang pada masa lampau semasa kolonial mampu bersatu padu sehati memperjuangkan kemerdekaan, akan bisa bangkit kembali. Terutama guna mengatasi masalah kelemahan umat Islam hari ini, yang justru terjebak mengisi kemerdekaan dengan perpecahan antargolongan dan konflik kepentingan.


21

Dinamika Partai Islam Meski organisasi Islam yang bergerak di ranah politik telah ada sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, namun mengkategorikan organisasi itu sebagai partai politik Islam mungkin kurang pas. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

S

emasa kolonial Belanda, Islam merupakan kata pemersatu bagi orang Indonesia, bukan saja saat berhadapan dengan kolonialis, tetapi juga dengan pedagang Timur Asing, khususnya Tionghoa. Pembentukan Sarekat Dagang Islam (SDI tahun 1911, kemudian Sarekat Islam, SI tahun 1912) semula ditujukan untuk menghadapi pedagang Tionghoa di Solo. Kala itu kecepatan persebaran SDI/SI ke seluruh penjuru Tanah Air, sehingga mampu merekrut berbagai lapis penduduk dari bawah sampai atas, ternyata akibat solidaritas perasaan seagama, bukan karena sentimen anti Tionghoa. Fakta sejarah dalam ranah politik menunjukkan kalangan Islam tak berhasil bersatu. Bahkan pola pemetaan umat Islam ke dalam dua kelompok, tradisionalis dan modernis, malah semakin berkembang terutama sejak era Orde Baru. Di ranah politik, kalangan tradisionalis praktis belum menjadi aktor penting. Sehingga, kalangan

22

pembaharu yang justru lebih kerap terlibat berpolitik. Tak heran, jika perbedaan dalam politik semasa kolonial pun, bukan terjadi di antara kalangan modernis dengan kalangan tradisionalis. Tapi, malah di antara sesama kalangan modernis. Dan perbedaan itu lazim lebih sebagai akibat pertimbangan politik katimbang pertimbangan agama. Di ranah sosial, partai-partai Islam terbukti dapat bekerjasama dengan organisasi sosial Islam dalam federasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan pada 1935. Namun di ranah politik, masingmasing partai Islam malah terlihat bergerak sendiri-sendiri. Ketika Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada 1939, PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia) hanya bersedia bergabung di dalam GAPI setelah mendapat jaminan bahwa kelompok Salim (anggota PSII yang sudah dipecat) tidak akan diajak. Sebaliknya Komite Kebenaran dari Kartosuwiryo malah memilih


bergerak di luar GAPI dan MIAI. Semasa pendudukan Jepang, MIAI didirikan lagi di Jakarta pada 5 September 1942. Federasi ini lalu diubah jadi Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) akhir 1943. Namun baik MIAI maupun Masyumi semasa jepang ini, tidak mencakup organisasi-organisasi Islam di Luar Jawa akibat pemisahan administrasi pemerintahan semasa itu. Anggota MIAI di Jawa pun terbatas pada organisasi-organisasi Islam yang diakui. Perkembangan yang menarik semasa itu ialah peluang yang diberikan Jepang terhadap ulama untuk berkiprah dalam politik. Jepang juga mendirikan kantor administrasi agama yang berusaha memfasilitasi semua kegiatan tentang Islam. Sejak itu, ulama mulai tertarik bekerja di kantor pemerintahan (pusat dan daerah). Imbas negatif politik agama Jepang ini adalah menyusutnya jumlah ulama yang memusatkan perhatian pada usaha menjaga keperluan rohani umat, akibat kepindahan kegiatan mereka ke kota-kota. Kelahiran Partai Politik Islam Meski organisasi Islam yang bergerak di ranah politik telah ada sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, namun mengkategorikan organisasi itu sebagai partai politik Islam mungkin kurang pas. Baru sejak 3 Oktober 1945 setelah kemerdekaan, saat pemerintah menyeru rakyat mendirikan partai, maka lahirlah sejumlah partai Islam. Semula kalangan Islam menyesalkan seruan itu karena saat itu dinilai bukan waktu yang tepat untuk berpartai. Sebab para ulama menilai saat itu yang dikehendaki justru persatuan rakyat. Pendirian partai-partai, malah bisa memecah belah rakyat. Ulama akhirnya bisa menerima dalih pemerintah, bahwa dengan berdirinya partai-partai maka berbagai aliran dalam masyarakat pun tersalurkan dan bisa dimuarakan bagi kepentingan nasional. Karena itu umat Islam wajib mengorganisasi diri dalam satu wadah guna memenuhi tugas politik mereka.

aktual/ istimewa

laporan utama

Masyumi A

pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebaliknya Sukarno dianggap Masyumi cenderung menegakkan kediktatoran dan memberi angin bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pimpinan anggota-anggota Istimewa bermusyawarah dengan pimpinan Partai Masyumi 8 September 1959, maka dilepaslah ikatan antara anggota istimewa dengan Masyumi. Kebijakan ini ditempuh demi menjaga kelancaran kegiatan setiap organisasi, apabila Masyumi mendapat kendala opersional. Terbukti, pada 1960 Masyumi terpaksa dibubarkan oleh perintah Sukarno.

PERTI

P

aktual/ istimewa

lhasil lahirlah Masyumi berdasarkan Muktamar Islam di Yogyakarta 7–8 November 1945 yang dihadiri oleh hampir semua tokoh organisasi Islam. Muktamar memutuskan mendirikan Majelis Syura pusat bagi umat Islam Indonesia (Masyumi) yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Awalnya hanya empat organisasi yang jadi anggota istimewa Masyumi: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Muhammadiyah tergolong pembaru (modernis) sedang NU tradisional. Dua organisasi lainnya bersifat tradisional dalam soal-soal agama, tetapi cenderung bersikap modern dalam soal dunia sehingga memudahkan mereka bekerja sama dengan kalangan modernis. Tahun 1951 kedua organisasi ini berfusi menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII). Organisasi-organisasi Islam bergabung dengan Masyumi segera setelah mereka didirikan kembali. Di Jawa, Persatuan Islam (PI, Bandung) bergabung pada 1948, Al-Irsyad pada 1950. Lalu dua organisasi dari Sumatera, al-Jamiatul Washliyah dan al-Ittihadiyah juga jadi anggota Masyumi, setelah hubungan antara Yogyakarta dan Sumatera Utara secara politis pulih. Namun akhirnya semua anggota istimewa Masyumi itu putus hubungan dengan Partai Masyumi ini, ketika terjadi puncak perpecahan di antara Sukarno dan Masyumi. Terutama saat Sukarno tidak percaya pada Masyumi, dan sebaliknya Masyumi pun begitu. Masyumi dinilai Presiden pada 1958 bersimpati terhadap

artai Politik Perti berasal dari organisasi tradisional Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukittinggi. Perti didirikan 20 Mei 1930 di suatu Pesantren di Candung dekat Bukittinggi, sebagai benteng golongan tradisionalis terkenal di Minangkabau menghadapi penyebaran gerakan modern. Semasa Jepang, Perti terlibat aktif di ranah pendidikan dan sosial. Pada 1944, Perti bergabung ke Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukittinggi, organisasi Islam di seluruh Sumatera yang diketuai Syekh Muhammad Djamil Djambek. Berkenaan dengan seruan agar rakyat membentuk partai politik, Perti memutuskan untuk mengubah organisasi mereka menjadi partai politik. Keputusan pada 22 November 1945 ini diperkuat dengan kongres Bukittinggi 22–24 Desember 1945. Alasan Perti beralih jadi partai, karena: pertama, Perti tak cocok lagi berada dalam MIT (yang juga berubah menjadi partai politik) maupun dengan Masyumi (sebagai transformasi dari MIT) yang dinilai Perti didominasi kalangan modernis yang kurang memperhatikan perasaan dan aspirasi kalangan tradisional di daerah. Kedua, pemimpin Perti cepat melihat pentingnya politik dalam mempertahankan faham agama mereka. Ihwal ini diyakini mereka lebih mudah dilakukan dengan mengubah diri jadi partai ketimbang berjuang dalam MIT dan Masyumi. 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

23

laporan utama

Partai Syarikat Islam Indonesia

Nahdlatul Ulama

P

artai Syarikat Islam Indonesia (PSII) acap membanggakan diri sebagai partai tertua di Indonesia, karena memang berasal dari Sarekat Dagang Islam (SDI, 1911) dan Sarekat Islam (SI, 1912). Tapi sebab langsung PSII ini didirikan kembali (meski semula mereka telah ikut kebulatan tekad untuk menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam, adalah isyarat dari usaha Amir Syarifuddin selaku formatur kabinet 1947 yang ingin melibatkan kalangan Islam, tapi niat Amir ini ditolak Masyumi. Rupanya kalangan PSII tergelitik ajakan Amir dan mereka pun bersedia duduk dalam kabinet yang bentukan Amir. Begitu PSII berdiri pada 1947, pimpinan PSII langsung mengumumkan PSII tak ada hubungan atau ikatan lagi dengan Masyumi. PSII masuk kabinet semata-mata berdasarkan tanggungjawab PSII terhadap negara yang dinilai tengah dirundung kegentingan sehingga PSII merasa perlu menanggulangi. 24


rganisasi ini berdiri di Surabaya 31 Januari 1926 sebagai upaya menahan laju paham pembaru dan mempertahankan ajaran tradisional mazhab ahlussunnah waljamaah dari rongrongan paham baru di tanah suci yang dikuasai golongan Wahabi di bawah Raja Saudi, Abdul Aziz ibn Saud. Sikap NU di ranah politik kentara tegas semasa revolusi. NU memfatwakan mempertahankan Tanah Air dari serangan musuh merupakan kewajiban tiap muslim. Pada 1949, begitu Belanda terlihat makin kalah dan harus angkat kaki dari Indonesia, NU pun memperlihatkan sikap kurang serasi dan menarik diri dari Masyumi. Dalih NU adalah kekecewaan akibat ulah sepihak pimpinan Masyumi sejak kongres di Yogjakarta akhir 1949 yang mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga posisi majelis Syuro sebagai forum penting para ulama dan pemimpin ormas anggota Masyumi, tidak lagi dijadikan badan legislatif di samping DPP. Akibat Majelis Syuro hanya dijadikan badan penasihat, maka menurut NU, segala persoalan hanya ditilih Masyumi dari pertimbangan politik semata dengan tidak lagi memakai pedoman agama. Namun bila ditelusuri lebih jauh, pengunduran diri NU itu ternyata lebih terkait dengan perebutan jabatan menteri Agama antara Muhammadiyah (modernis) dengan NU (tradisional). NU ingin jabatan itu menjadi miliknya, tapi tidak disetujui pimpinan Masyumi. Sehingga begitu jabatan itu jatuh ke tangan Muhammadiyah, NU pun menarik diri dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri pada kongres di Palembang akhir April 1952. Pada pemilu 1955, NU sukses luar biasa menyabet menjadi 45 kursi dengan 18,4% suara, tepat di bawah Masyumi (20,9%), Partai Nasional Indonesia (22,3%) dan berada di depan Partai Komunis (16,4%). Padahal partai-partai Islam lain hanya memperoleh kurang dari 3% suara. Selanjutnya selama periode 1960 sampai 1965 kekuatan Islam terlibat konfrontasi sengit menghadapi kekuatan PKI yang sejak era Demokrasi Terpimpin semakin agresif mengusik lawan politiknya, terutama kalangan Islam.

aktual/ istimewa

O

Partai Islam Orde Baru Dengan bergulirnya demokratisasi buah dari gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan otoritarianisme Orde Baru, muncul gelombang baru kelahiran partaipartai, termasuk juga partai partai Islam. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

aktual/ istimewa

S

emasa awal Orde Baru, kekuatan partai Islam terlihat bangkit menata lagi posisi mereka. Pada 1968 dan 1969 partaipartai Islam mensponsori program ‘hari peringatan Piagam Jakarta’ yang diselenggarakan tiap tanggal 22 Juni. Isu Piagam Jakarta kembali mampu merapatkan barisan kekuatankekuatan Islam, baik NU maupun Parmusi (Partai Muslimin Indonesia– eks Masyumi), yang sempat retak saat sebelumnya. Namun niat para pemimpin partai Islam merehabilitasi Masyumi langsung luruh tatkala Soeharto tanggal 6 Desember 1967 menolaknya. Berbagai usaha

yang ditempuh pemimipin umat untuk mengkonsolidasi partai Islam bukan hanya kandas, bahkan malah ditekan balik elite Orde Baru. Ini tentu memasgulkan para aktivis politik Islam, mengingat elite itu justru tokoh-tokoh yang semula mereka dukung guna menumbangkan Sukarno dan Orde Lama. Kesenjangan harapan dengan kenyataan itu lalu memperluas konfrontasi kekuatan politik Islam dengan negara selama dua dekade pertama Orde Baru. Padahal sebagai bagian dari desain restrukturisasi politik, Orde Baru menilai perlu melanjutkan upaya pengendalian partai politik

melalui penyederhanaan jumlah partai politik. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokan (regrouping) kesepuluh kontestan pemilu menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok spritual-material. Kedua, kelompok material spritual, dan ketiga kelompok karya. Setelah sempat terganjal akibat penolakan dari Partai Katolik Indonesia (PK) dan Partai Kristen Indonesia (Pakindo) untuk masuk dalam kelompok spiritual, akhirnya pada 1970 disepakati dua koalisi di DPR. Pertama, kelompok Nasionalis yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Parkindo, Partai Katolik. Kedua, kelompok spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Melalui serangkaian perundingan dan musyawarah, 5 Januari 1973 di Jakarta maka disepakati pembentukan partai spiritual dengan nama Partai Persatuan Pembangunan. Dalam “konfederasi” partai-partai Islam yang baru itu terlihat ada kompromi maksimal dari unsur-unsur yang berfusi, ditandai dengan pengalokasian kekuasaan partai berdasarkan perolehan suara pemilu 1971. Awal dekade 1980-an pun, Orde Baru memaksa NU mengambil opsi yang tegas antara oposisi atau akomodasi. Melalui pidato kenegaraan 16 Agustus 1982, Jenderal Soeharto untuk pertama kali menggagas penerapan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi seluruh kekuatan organisasi sosial dan politik di Indonesia. Muncul reaksi beragam dari berbagai kalangan umat Islam atas rencana itu. PB HMI semula menolak, namun lalu melunak setelah 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

25

KAHMI yang dikontrol Nurkholis Majid Cs mengimbau kongres HMI tahun 1986 tidak berbenturan dengan masyarakat dan pemerintah. Muhammadiyah bersikap menunggu hingga RUU Parpol dan Ormas disahkan, dan hanya mengusulkan penegasan bahwa ‘Pancasila bukan Agama dan Agama tidak dipancasilakan’. Sementara reaksi penolakan muncul dari pemimpinpemimpin umat di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Tragedi Tanjung Priok yang hingga kini belum tuntas diselesaikan merupakan ekses penolakan ini. Di tengah meluasnya keraguan dan penolakan sebagian umat Islam, NU membuat kejutan dengan menerima azas tunggal. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penerimaan NU ini. Pertama, kemelut internal PPP di sekitar pemilu 1982 telah merembet ke tubuh NU hingga masing-masing fraksi yang bertikai saling memperebutkan dukungan pemerintah. Kedua, muncul tantangan yang luas di masyarakat terhadap rencana azas tunggal, mengakibatkan kelompok yang lebih dulu menerima, memiliki bobot politis lebih besar. Ini berarti merupakan kesempatan gerakan ‘pemikiran baru’ di NU untuk 26

memperoleh kepercayaan negara kembali terhadap NU. Alhasil, munas NU di Situbondo mengambil keputusan strategis tentang kembalinya NU sebagai organisasi sosial yang berarti melepaskan diri secara organisatoris dengan PPP. Langkah yang kemudian dikenal sebagai kembali ke Khittah 1926. Dengan diterimanya Pancasila sebagai azas tunggal oleh partaipartai politik Islam, maka dapat dikatakan parta-partai Islam sudah tidak ada lagi sejak saat itu. Fenomena Partai Islam Reformasi Dengan bergulirnya demokratisasi buah dari gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan otoritarianisme Orde Baru, muncul gelombang baru kelahiran partai-partai, termasuk juga partai partai Islam. Salah satu isu menarik dalam perkembangan Islam di Indonesia pasca reformasi ialah kembali berkiprahnya partaipartai politik Islam dalam pemilihan umum. Ada dua macam partai yang dapat disebut sebagai partai Islam. Pertama, partai yang berazaskan Islam, semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK, yang kemudian menjadi


Partai Keadilan Sejahtera, PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nahdatul Ummah (PNU yang berubah jadi Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, PPNUI). Kedua, partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai azas tapi konstituen utamanya umat Islam. Contoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkonstituen warga NU, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan konstituen utama warga Muhammadiyah. Fenomena partai-partai politik Islam ini menarik, mengingat praktik politik selama Orde Baru sangat didominasi pendekatan represif termasuk pengawasan ketat atas pergerakan dan partai politik Islam. Fenomena dalam dua pemilu terakhir (1999 dan 2004) menunjukkan kehadiran semua partai Islam itu ternyata bukan hanya menjadi penggembira, tapi juga menjadi pendulang suara yang laik diperhitungkan. Dalam dua kali pemilu itu, meski belum menjadi pemenang, tapi kursi ketua MPR selalu menjadi milik partai-partai Islam.Pertama oleh Amin Rais dari PAN dan kedua Hidayat Nurwahid dari PKS. Namun pada pemilu 2009, terlihat perolehan suara partai Islam

aktual/ istimewa

laporan utama

tino oktaviano/ aktual

merosot. Bahkan PBB tersingkir dari Senayan. Juga ketua MPR jatuh ke kubu PDI Perjuangan, H M Taufik Kiemas. Bagaimana hasil pemilu 2014 yang lima dari 12 pesertanya adalah partai Islam, yang oleh kalangan pengamat diperkirakan akan mendepak dua lebih partai Islam dari parliamentary threshold? Keterdepakan itu semua tidak lepas dari isu korupsi yang ikut membelit partai-partai Islam. Sejumlah pengamat malah memperkirakan pemilu 2014 justru akan

membuktikan betapa partai yang berazas agama baik Islam apalagi Kristen dan Katolik akan cenderung semakin tidak laku di Indonesia. Parpol Islam dan Sukarno Berkenaan dengan ini, menarik disimak, bagaimana sikap partaipartai Islam berkenaan dengan kekuasaan negara. Menjelang Sukarno berkuasa utuh sebagai Presiden Kepala Pemerintahan dikenal peristiwa Dekrit Presiden yang pada dasarnya ditentang

oleh partai-partai Islam saat itu. Sukarno pada 5 juli 1959 resmi mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 45 sebagai pengganti UUD 1950 yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Melalui dekrit itu, Sukarno selaku kepala negara juga membubarkan majelis konstituante karena dinilai tak mampu merampungkan tugas, terutama dalam menetapkan dasar negara, apakah itu Pancasila atau Islam. Dengan dekrit itu, berarti era demokrasi parlementer pun berakhir dan dimulailah suatu tatanan politik baru yang disebut Demokrasi Terpimpin. Era yang memberikan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Sukarno. Meski dekrit itu dikeluarkan guna menembus kebuntuan konstitusional, secara faktual lebih menguntungkan kelompok pendukung Pancasila ketimbang kelompok Islam. Meski sampai pada batas tertentu, tuntutan kelompok Islam masih didengar, tapi setelah dekrit itu praktis kelompok Islam terpecah menjadi dua faksi. Faksi Masyumi menilai sistem demokrasi terpimpin sebagai otoriter dan bentuk penyimpangan ajaran Islam. Dan faksi kedua, NU, PSII dan Perti yang tergabung dalam Liga Muslimin menilai dukungan mereka pada sistem demokrasi terpimpin justru sebagai sikap realistik dan pragmatik. Pendekatan akomodatif partaipartai Islam atas sistem politik demokrasi terpimpin, diakui oleh Dr Syafi’i Ma’arif memang ditafsirkan oleh sebagian pemimpin Islam sebagai penyimpangan dari prinsipprinsip perjuangan dalam Islam. Namun pemimpin muslim yang turut dalam sistem itu berpendapat partisipasi mereka bila dilihat dari sisi pandangan politik, hanya suatu sikap realistis dan pragmatis dalam menghadapi sistem otoriter. Meski demikian, yang pasti posisi politik Islam selama periode (Sukarno) relatif lemah (minoritas) kendati pemeluk Islam di Indonesia adalah mayoritas.


27

laporan utama Wawancara IR MUHAMMAD ROMAHURMUZIY MT

28


Partai Islam Harus Bicara Universalitas

Selama ini turunnya suara perolehan partai nasionalis hanya berpindah antara sesama partai nasionalis. Tetapi turunnya partai Islam itu berpindah ke Islam sebagian dan ke partai nasionalis sebagian.


M

ungkin hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa pria ini menjadi salah satu bintang di partai Ka’bah. Bahwa gen dan darah politik Islam sudah ada sejak Muhammad Romahurmuziy lahir. Ayah pria yang sering dipanggil Gus Romi ini adalah KH Prof Dr M Tolchah Mansoer, pendiri IPNU (Ikatan Pelajar NU) dan pernah menjadi Rois Syuriah PBNU 19841986. Ibunya, Dra Hj Umroh Machfudzoh adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) dan pernah juga menjadi Ketua Umum PP Wanita Persatuan 1993-1998. Lahir di Sleman, 10 September 1974, Gus Romi adalah cucu mantan Menteri Agama ketujuh RI, KH Muhammad Wahib Wahab. Itu artinya, dia adalah cicit pendiri NU, KH Wahab Chasbullah. “Saya memang lahir dari keluarga politik. Darah politik sudah mengalir sejak dalam kandungan,” katanya. Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 20112015 ini adalah salah satu politisi muda yang mencorong yang dimiliki PPP. Dia juga menjadi orang

penting di PPP untuk tetap menjaga keterkaitan partai dengan NU. Bincang lepas Aktual dengan Gus Romi beberapa waktu lalu membawa ke sebuah perbincangan menarik soal strategi pemenangan PPP di Pemilu 2014 nanti. Apa dan bagaimana strategi PPP itu? Berikut petikan wawancara Faizal Rizki Arief dengan Ir Muhammad Romahurmuziy MT.

suara ketika partai itu hanya bicara keislaman sebagai platform perjuangannya. Namun ada beberapa pengecualian. Partai Nahdhah di Tunisia, Partai AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) di Turki, dan partainya Mursi di Mesir dan ada beberapa partai lain ternyata tidak mengalami penurunan. Ada alasan partai tersebut meningkat perolehan suaranya.

Apa yang dilakukan saat ini untuk Pemilu 2014 nanti?

Apa alasan itu?

Sebelum menjawab itu, ada sebuah cerita menarik. Sebulan lalu, saya ikut sebuah diskusi dalam acara peluncuran Jurnal Ma’arif Institute. Burhanuddin Muhtadi saat itu menyampaikan data hasil sebuah penelitian soal pemilu, Cross Country Study, sejak tahun 1970 sampai sekarang. Studi itu dilakukan di 34 negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia termasuk di dalamnya. Kesimpulan studi itu, hasil perolehan suara pemilu hampir semua partai Islam di negara tersebut mengalami penurunan kecuali beberapa saja yang tidak. Setelah diteliti lebih jauh, ada pola idiomisasi yang sama. Yaitu partai-partai Islam yang mengalami penurunan

Begini. Setelah diteliti lebih dalam lagi, ternyata itu menyangkut soal style kampanyenya. Partai Islam yang meningkat perolehan suaranya itu tidak banyak lagi mengekspos Islam tetapi dia menggunakan cara lain untuk membela Islam. Ketika Erdogan di Turki menang misalnya, baru pada tahun kedelapan pemerintahannya dia mengusulkan untuk mencabut undang-undang pelarangan jilbab. Itu pun dilakukan bukan atas nama syariat Islam. Namun atas nama kompatibilitas yang dibutuhkan Turki jika ingin diterima sebagai anggota Uni Eropa. Perlu diingat, undang-undang Parlemen Uni Eropa itu ada sebuah persyaratan bahwa semua negara anggota Uni Eropa harus menjamin


29

hak azasi manusia. Termasuk, salah satunya, berekspresi dalam hal mengenakan pakaian. Artinya, melarang menggunakan jilbab, melanggar HAM. Jadi kalauTurki ingin diterima oleh Uni Eropa, undang-undang ini harus dicabut karena berlawanan dengan HAM.

Artinya PPP ingin membuka diri lebih jauh lagi? Terus terang, diskusi itu memberi saya resep bahwa PPP, bahwa partai Islam, harus lebih banyak berbicara tentang universalitas. Bahwa orang tahu bahwa di sebuah partai Islam tertentu adalah tempat sekelompok santri ortodoks, tetapi ketika keluar pesan dan komunikasi politiknya bukan Islam lagi. Namun, ada data lain yang cukup menarik. Bahwa mulai 1999 sampai 2009 ada penurunan proporsi perolehan partai berbasis Islam di Indonesia. Pada 1999, proses perolehan partai berbasis Islam itu masih sekitar 39%. Pada 2004 sekitar 38%. Namun pada 2009 turun sampai 30%. Hampir sebagian besar 30

survei menunjukkan hal serupa. Sementara itu, di lain sisi, partai nasionalis totalnya naik. Artinya, selama ini turunnya suara perolehan partai nasionalis hanya berpindah antara sesama partai nasionalis. Tetapi turunnya partai Islam itu berpindah ke Islam sebagian dan ke partai nasionalis sebagian. Jadi kalau kita bicara soal naiknya perolehan angka partai PKS pada pemilu 2009 lalu, maka kita bicara soal PKS memakan segmen suara PPP, PKB dan PAN. Dan sebagian lagi ada suara yang lari ke partai Nasionalis yakni Demokrat. Ini yang menjelaskan mengapa Demokrat di Jawa Timur menjadi pemenang dengan lebih dari 20 kursi sementara PKB hanya 13 PKB. Padahal pada 2004 PKB masih 23 kursi di Jatim tapi kan jadi turun habis, tinggal 13 kursi hari ini.

Apa yang akan dilakukan PPP melihat fenomena itu? Begini. Faktanya, suara partai Islam mengalami defisit selama tiga pemilu terakhir. Sementara partai-partai nasionalis mengalami


surplus. Saya melihat ini masih erat hubungannya dengan fakta bahwa di Indonesia 68% tingkat pendidikan rakyatnya masih di bawah SMP. Bahasa politiknya, konstituen kebanyakan masih belum mampu memiliki kemampuan mendefinisikan apa itu partai politik, partai Islam. Apalagi memahami visi dan misinya. Terlalu abstrak buat mereka. Mereka butuh wasilah (perantara, red). Wasilahnya siapa? Ya figur. Figur itu menjadi rujukan, karena lebih kasat mata, mudah diikuti, bisa ditiru, jadi ini yang paling mudah bagi rakyat. Rakyat tidak tahu apa itu partai kanan, partai kiri atau sebutan lainnya. Mereka cenderung bersama dengan orang terbanyak. Itu yang menjelaskan kenapa sejak 1999 pemenang pemilu di Indonesia itu tiga partai yang berbeda. Artinya, yang menentukan kemenangan partai politik di Indonesia adalah pemilih tidak setia. Idealnya, ini ada kaitannya dengan desain kelembagaan politik, di dalam sistem multi partai sederhana seperti Amerika


laporan utama Wawancara Hariman Siregar

seseorang yang datang belum lama ke panggung politik nasional.

Berarti kehadiran figur seperti Jokowi merubah seluruh skenario politik partai?

Serikat, pemilih itu seperti lonceng terbalik. Jadi ekstrim kanan dan kiri semakin besar di tengah kosong. Ini menjelaskan bahwa mengapa tidak ada satu pun partai yang lahir lagi di sana, partai yang ketiga setelah Partai Demokrat dan Partai Republik. Di AS, Anda bisa sangat mudah mengidentifikasi konstituen. Jika di halaman rumah seorang warga itu ada seperangkat mainan anak-anak, ada ayunan itu berarti rumah itu adalah pendukung Partai Republik yang sangat menghargai family believe. Tapi kalau tidak ada, sangat mungkin pemilik rumah itu adalah pendukung Partai Demokrat.


Berarti saat ini partai Islam kesulitan mengindentifikasi konstituennya? Ya. Dulu, indentifikasi itu masih mudah dilakukan. Calon PPP selalu berkerudung. Tapi sekarang Golkar, Demokrat, PDIP atau Gerindra misanya juga ada yang berkerudung. Begitu juga dengan begitu juga Gus dan Kyai. Namun ada data yang menarik soal ini. Ada data dari survei LSI

terakhir. Survei itu dilakukan pada 1.200 responden. Sebanyak 400 responden tanpa treatment dan 800 responden dengan treatment. Yang tanpa treament ditanya, “Kalau pemilu dilakukan hari ini, partai mana yang akan anda pilih? ” Kemudian keluar angka: PDI-P 21%. Setelah itu, mereka ditanya lagi, “Kalau Jokowi dicalonkan oleh PDI–P, partai mana yang akan anda pilih? Angka PDI–P langsung melejit ke angka 37%. Kemudian pertanyaan ketiga dilontarkan, “Kalau Jokowi diumumkan bukan menjadi calon Presiden PDI–P sebelum pemilu legislatif, partai mana yang akan Anda pilih? Anehnya, angka PDI–P langsung anjlok ke 14%. Saya menarik kesimpulan sementara bahwa berdasarkan survei LSI itu bahwa desain intitusi atau kelembagaan politik di negara ini sudah rusak. Perjuangan partai politik yang berdarah–darah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru, menaikkan dan menjatuhkan kekuasaan dan mengawal jalannya republik itu ternyata nasibnya hanya ditentukan naik turunnya oleh

Saya hanya ingin mempertanyakan desain kelembagaan politik saat ini. Republik ini kan selalu terjebak kepada figur. Yang seperti ini dan seperti ini lagi. Seperti rakyat kebanyakan yang ‘tersihir’ oleh citra SBY pada tahun 2004–2009 lalu. Memang saat itu, pada 2004, ada energi kemarahan publik kepada Mbak Mega, bukan karena kesukaan orang kepada SBY. Fakta ini tertangkap dari hasil putaran kedua, karena angka perolehan SBY juga kurang dari 60% pada tahun 2004. Jadi masih 50: 50, dulu orang marah sama Mbak Mega, tapi tahun 2009 naik 60% satu kali putaran. Apalagi ada data survei yang dilakukan LSI dari tahun 1999 sampai hari ini bahwa terjadi penurunan soal identitas partai. Rasa keterikatan pemilih dengan partai politik itu turun terus angkanya. Terakhir angkanya 10,6%. Artinya 10 dari 100 orang di Indonesia merasa terikat dengan partai politik, yang lain itu merasa nggak ada ikatan apaapa. Ketika dibandingkan dengan negara yang sudah mapan demokrasinya, identitas partai itu melekat dan sangat tinggi, 60–70%. Sehingga seperti di Amerika, kemenangan hanya ditentukan oleh lima negara bagian yang tinggi angka swing footers-nya, Ohayo, Indiana, dan Florida. Sedangkan negara bagian lainya terbagi oleh basis massa Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau di Indonesia, seluruhnya swing kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah up to this moment adalah basis PNI murni. Jadi kalau mau bahas soal identitas golongan, soal identitas partai itu lebih pas di Jateng. Kalau soal Jabar, mungkin bicara soal PUI jauh lebih efektif dibanding dengan PKS-nya. Lalu, soal fenomena Jatim kenapa tidak bisa diidentikkan lagi dengan 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

31

laporan utama Wawancara Hariman Siregar besar. Musibah yang dialami oleh sebuah kaum itu bisa saja bermanfaat bagi kaum lainnya.

Artinya perebutan suara antar partai Islam akan lebih seru nanti? Pertarungan yang paling keras sebenarnya adalah di soal migrasi pemilih antara partai Islam dibandingkan dengan menyeberang ke partai non-Islam. Saya kira ini menjadi penting untuk dianalisis soal kenapa pertarungan antara PPP, PKB di sebagian wilayah Pantura (Pantura Jawa Tengah sampai Jawa Timur, red) lebih keras dibandingkan dengan lainya. Di Jawa Barat, PPP adalah raja. Kenapa? Karena semakin kuat keNU-annya (yang paling moderat, red) tentu semakin kuat PKB-nya. Itu di Jawa Timur, NU di Jatim ini adalah NU kelas 1. NU kelas 2 ada di Jawa Tengah. NU kelas 3 ada Jawa Barat. NU kelas 4 ada luar Jawa.

Jawa Barat selama ini tidak terhitung sebagai warga NU kelas 1. Ketika ada dinamika internal NU mendirikan PKB tahun 1998, Jawa Barat relatif tidak diikutkan. Itulah kunci mengapa meskipun tahun 1999 PKB tetap gempita di Jawa Timur–Jawa Tengah. Di Jawa Barat hanya dapat 1 kursi, PPP dapat tiga belas kursi. Target kita ke 15 kursi, itu mungkin terjadi karena dari 26 kabupaten kota, kita punya enam kepala daerah semasa lima tahun dari 2009 sampai sekarang ini 2014.

Apa jawaban PPP atas realitasrealitas tadi ? Ada dua langkah ke depan yang harus dilakukan PPP. Pertama tentu harus menggeser tema kita dari partai kanan ke pertai tengah. Kalau langkah dilakukan maka, ibarat peribahasa, merindukan terbang tinggi yang di tangan dilepaskan.


NU meski Jatim adalah basis NU terbesar. Saya melihat basis NU di Jatim adalah NU moderat. Massa NU yang kadar toleransinya paling tinggi se Indonesia. Salah satu indikatornya adalah Bu Nyai NU di Jatim hanya cukup berkerudung. Coba lihat Bu Nyai NU di Jawa Barat, jarang yang berkerudung tapi berjilbab semua dan panjang–panjang. Bahkan sebelum hadirnya para ikhwan dari PKS, yang namanya Bu Nyai Pondok Cipasung di Jabar jilbabnya sudah panjang. Ini tidak ditemukan di Jawa Timur. Ini salah satu alasan mengapa PKS diterima dan mendapat safety di Jawa Barat. Teori identitas golongan menjelaskan bahwa lebih mungkin Anda mengajak orang yang memiliki kedekatan politik dengan Anda untuk kembali bergabung daripada mengajak orang yang tidak pernah memiliki kedekatan politik dengan Anda. Di sini peluang PPP sangat

32



Massa dan parpol yang berada di tengah akan memandang PPP dengan penuh kecurigaan. Sementara di lain sisi, massa ‘agamis’ yang ada di kanan yang selama ini sudah ditinggalkan oleh PAN, PKB dengan keterbukaan dan yang semakin ditinggalkan oleh PKS atau karena kecewa karena PKS menyatakan partai yang terbuka dan punya banyak skandal, maka pilihan yang paling logis ada di PPP. Saya kira, PPP tetap berada di kanan dengan aktualisasi atau dengan menggunakan idiom kampanye lebih ke tengah. Kita tetap di kanan tapi dengan bahasa yang semakin ke tengah. Dan itu yang paling logis kalau kita mau berbicara dalam kategori kanan, kiri, atau tengah. Nah, kalau kita bicara soal identitas partai yang masih dikalahkan oleh identitas figur dan sampai hari ini banyak partai belum mampu melepaskan diri dari itu. Maka mencari figur yang memiliki magnet elekteral tinggi adalah jawaban untuk menjawab realitas itu. Kalau sudah bicara figur, sangat tidak mudah untuk melahirkan lagi seorang Gus Dur atau Amin Rais, butuh 30 tahun bangsa ini memunculkan kedua orang itu. Nah saat ini, Jokowi cukup dua tahun saja. Kenapa? Ini soal balutan media engineering.

Kita harus berbicara soal realitas. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang masyarakat bisa cepet melek dan cepat diyakinkan sikap politiknya lewat 86 persen dari acara televisi, dari visual. Dan sisanya 14% itu dari media cetak atau online. Ketika kita berbicara 86% dari televisi berarti kerja keras kader partai politik tidak akan ada artinya, turun kesana kemari kecil hasilnya. Pak Surya (Suryadharma Ali, red) berkali kali ke Jawa Timur, ketemu itu, ini. Kontribusinya mungkin less dari three persen. Namun yang 86% itu disumbang oleh peran televisi dan sisanya 10% lebih itu terbagi ada yang media online ada yang cetak, radio dan media elektronik lainnya. Padahal kalau kita melakukan pemetaan terhadap media kepemilikan di Indonesia, seluruh media ini kalau digrouping, (yang tidak terlalu signifikan tidak digrouping) itu ada 12 grup, dari 12 grup itu yang memiliki latar belakang Islamis kalau kita kategorikan itu ada 1 yaitu Grup Mahakam. Itupun kalau kita meyakini yang namanya Erik Thohir itu pro partai Islam. Dan 11 yang lain itu tidak tahu apakah punya latar belakang politik atau tidak. Menurut sebuah tracking survei tahun 2013 lalu menunjukkan partai tertentu naik terutama yang memiliki

media dan terutama Hanura. Jadi bisa dibayangkan bahwa di Indonesia ini tokoh akhirnya dilahirkan oleh media bukan dilahirkan oleh keadaan atau ditempa oleh kenyataan tapi dilahirkan oleh media. Nah ini yang bahaya untuk demokrasi ke depan ketika media tidak mampu menyajikan fakta tetapi dia digunakan untuk membingkai dan menyeleksi kenyataan. Jadi ada dua faktor yang membuat seseorang memilih partai politik dalam bingkai realitas bahwa kelembagaan politik saat ini tidak maksimal. Pertama kontribusi ideologi, dan kemudian yang kedua itu figur nasional artinya kearifan nasional. Kearifan nasional ini akan bermain ketika kearifan lokal absen, Kenapa ? Karena sentimen emosionalnya tinggi. Namun, saya melihat figur dan kearifan lokal justru mampu melebihi figur nasional. Saya contohkan sebuah fenomena yang terjadi di Situbondo. Ini yang saya selalu sampaikan ke kader PPP di seluruh Indonesia pada setiap pembekalan. Tahun 1997, PPP punya 24 kursi di Situbondo. Tahun 1998, PKB berdiri dan semua berpindah ke PKB. Akibatnya, pada tahun 1999, PPP tidak mempunyai kursi sama sekali. Pada 2003, Gus Fawaid bertentangan dengan Gus Dur, mufaraqah (pisah). Gus Fawaid kemudian menjadi Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP di Situbondo. Apa yang terjadi, kursi PPP langsung naik menjadi 12 kursi. Saya katakan, ini tidak ada hubungannya dengan figur nasional, karena di tingkat nasional perolehan suara PPP dari 1999 ke 2003 kan turun.

PPP akan fokus di menjaring figur lokal untuk menaikkan perolehan suara? Jadi begini. Figur lokal masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau mau diurut, figur ideologi, figur lokal, figur nasional, dan baru politik transaksional. Jadi empat itu yang memberikan kontribusi mengapa seseorang memilih partai. Nah.. PPP akan kembali menghidupkan figur kearifan lokal ini ke depan.


33

politik

MK mengaku bukan hanya aspek konstitusi yang menjadi pertimbangan. Salah satu pertimbanganya MK juga tidak ingin memberikan celah pra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menguntungkan SBY. Oleh: Wahyu Romadhony 34



Siasat MK enghadang Laju Perppu SBY


S

iang itu Kamis, 23 Januari 2014, sejumlah politisi berkumpul di salah satu ruangan Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta. Mereka gusar dengan akan dibacakanya putusan uji materil UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Salah satu kegusarannya adalah tentang kemungkinan akan digelarnya pemilu serentak tahun

2014."Siapa yang akan kita jadikan calon presiden kalau semua partai boleh mengusung capres dan cawapres? Di waktu yang singkat ini kita harus berpikir cepat," ujar elite partai politik menengah yang enggan disebut namanya kepada Aktual, hari itu. Seminggu sebelum dibacakan putusan, suasana gedung parlemen yang baru ditinggal reses penghuninya memang langsung memanas. Partai yang elektabilitasnya rendah cenderung mendukung dilangsungkanya pemilu serentak. Perhitungan politiknya dengan bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, parpol kecil akan terkatrol elektabilitasnya. Sementara itu parpol besar menolak wacana pemilu serentak. Terlebih jadwal tahapan pemilu yang berlangsung April mendatang sangat mepet jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak. “Kalau digelar tahun ini akan menimbulkan kegaduhan politik," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Kegusaran di Senayan baru terjawab setelah Ketua MK Hamdan Zoelva mengetok palu dengan memutuskan pemilu serentak baru akan laksanakan pada 2019. Salah

satu alasannya senada dengan pendapat Pramono Anung. “Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hamdan Zoelva. MK mengaku bukan hanya aspek konstitusi yang menjadi pertimbangan membuat keputusan ini. Salah satu pertimbanganya MK juga tidak ingin memberikan celah pra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menguntungkan SBY. Maklum SBY saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang elektabilitasnya terus merosot dalam dua tahun terakhir. ”Yang membuat Perppu itu kan presiden sendiri, tanpa ada pendapat DPR. Tanpa kita curiga, ada kesempatan presiden membuat Perppu yang menguntungkan presiden,” kata Hakim Konstitusi Harjono. Perppu yang menjadi kewenangan presiden memang akan bisa diterbitkan jika MK memutuskan


35

politik

36

jawaban panitera. Pemohon sempat mengirimkan surat pada Mei 2013 untuk menanyakan putusan tersebut. MK kemudian menjawab dalam Surat bernomor 100/PAN. MK/5/2013 tersebut tertanggal 30 Mei 2013. Dalam surat yang dikirimkan oleh panitera Kasianur Sidauruk itu, disebutkan bahwa pembacaan putusan belum dapat dibacakan karena masih tengah dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Padahal MK sudah memiliki keputusan sejak Maret. Ghazali geram dengan tindakan MK ini. “Kami tidak mengatakan ini kebohongan dari MK, bukan MK sengaja bohong, tapi mereka gugup, tapi kalau dengan cara yang enak tidak masalah. Saya tidak menganggap anda bohong, tapi caranya yang tidak pas," ujarnya. Sementara itu Ketua Mejelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang juga mengajukan gugatan serupa menilai MK ditekan oleh kekuatan politik besar untuk menunda pembacaan


Abdul Malik Haramain

putusan. Apalagi keputusan itu diambil saat Akil Mochtar masih menjabat sebagai salah seorang hakim MK. “Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sdh dekat. Atas dasar itu dinyatakanlah putusan baru berlaku untuk pemilu 2019," jelas Yusril juga heran mengapa banyak pihak

tino oktaviano/ aktual - aktual/ istimewa (abdul malik)

pemilu serentak tahun ini. Seperti saat SBY menerbitkan Perppu tentang MK usai mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu yang ditentang mayoritas hakim MK itu. Namun putusan MK itu tidak serta merta memuaskan semua pihak. Terlebih sejumlah kejanggalan ditemukan saat pembacaan putusan. Khususnya terkait dengan penundaan pembacaan putusan yang molor hingga delapan bulan. MK sebenarnya sudah memiliki keputusan tentang pemilu serentak ini sejak 26 Maret 2013 silam. Namun baru pada Januari MK bisa membacakan hasil putusan itu. Pemohon uji materi yang dipimpin peneliti komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendy Ghazali kontan tidak puas dengan tindakan MK ini. Pasalnya dari korespondensi antara pemohon dan panitera MK, terungkap ketidaksingkronan antara tanggal putusan dan

Pasal-pasal yang digugat oleh Effendy Ghazali cs dalam UU No 42/2008 tentang Pilpres Pasal 3 ayat (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 12 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.


ahmad yani mencurigai dirinya baru mengajukan gugatan setelah Hamdan Zoelva, bekas koleganya di PBB menjadi hakim MK . Menurutnya, jika mau adil perlu juga dikritisi ada hakim eks Partai Golkar. “Mengapa tidak mencurigai Akil sebagai eks Golkar yang menahan-nahan pembacaan putusan permohonan Effendi Ghazali hampir setahun lamanya,” tuturnya. MK memiliki pembelaan atas tudingan itu. Harjono menegaskan, MK memutus tentang pemilu serentak pada 26 Maret 2013. Saat itu, yang diputuskan MK baru kata ‘serentak’. Mengenai kapan mulai dilaksanakan serta presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden), MK belum membahasnya. Putusan pemilu serentak itu pun baru disepakati secara lisan. Bahkan, Ketua MK Mahfud MD saat itu malah tidak sempat menyerahkan pendapat tertulis karena keburu mengakhiri masa jabatan. MK kemudian menyerahkan pembuatan draf putusan kepada Akil Mochtar. Namun, hingga Akil ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013, salinan putusan belum selesai dibuat. Harjono menegaskan, putusan yang dibacakan MK pada 23 Januari 2014 sama dengan hasil keputusan rapat permusyawarahan hakim, 26 Maret 2013. Sebanyak sembilan hakim konstitusi telah

Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan. Pasal 14 ayat (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Catatan: MK Memutuskan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

memutus tentang pemilu presiden dengan komposisi delapan hakim mengabulkan permohonan pembatalan Pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres, sedangkan satu hakim (Maria Farida) menolak. “Tidak ada perubahan sikap,” tegas dia. Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menilai putusan MK ini mengakomodir semua pihak."Putusan yang melegakan semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat," ujarnya. Namun bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) putusan ini tidak ada artinya."Secara substansi tidak ada yang berubah dari aturan

main pemilu. Kalau diputuskan akan ada pemilu serentak tahun 2019, itu sifanya tidak memaksa. Mareka DPR hasil pemilu 2014-2019 akan membuat Undang-Undang Pemilu lagi yang tidak harus patuh dengan keputusan MK," ujar politisi PPP Ahmad Yani. Ketua DPR RI Marzuki Alie yang juga politisi Partai Demokrat malah mengkhawatirkan akan adanya gugatan terhadap hasil pemilu 2014 dengan adanya putusan ini. “Saya tidak tahu kalau ada yang menggugat pelaksanaan pemilu tidak serentak menggugatnya kemana? Kalau ke MK tidak memungkinkan karena sudah diputuskan seperti itu,” ujar Marzuki. 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

37

politik

Mantan Ketua MK Akil Mochtar nampaknya mulai ‘siuman’. Melalui pengacaranya, Otto Hasibuan, Akil mengungkapkan sebuah keterangan menyangkut sengketa pilkada Jatim. Oleh: Sukardjito

K

eseriusan pengacara Eggi Sudjana maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (Jatim) dibuktikan. Kamis (10/1/2013), ia mendeklarasikan calon gubernur Jatim dari jalur independen atau non partai atas desakan para pendukungnya. Munculnya Eggi ini menimbulkan sejumlah spekulasi. Apalagi peminat cagub-cawagub Jatim dari dukungan partai politik tampak kurang greget. Mengingat di semua lembaga survei, nama cagub petahana Soekarwo tidak ada yang menyaingi.

38

“Saya tidak main-main atau maju palsu-palsu, saya serius karena ada desakan dari para pendukung saya. Buat apa main-main, atau cari uang di pilgub Jatim. Tanpa maju gubernur uang saya sudah banyak kok,” ujar Eggi Sudjana. Untuk merealisasikan calon independen, mantan pengacara Bupati Garut Aceng Fikri ini mengaku tidak gampang. Karena sesuai ketentuan KPU Jatim, setidaknya butuh dukungan dua juta KTP untuk bisa maju calon gubernur dari jalur independen. Eggi memastikan, keseriusan sejumlah pendukungnya akan lebih ringan dalam mengumpulkan KTP sebanyak itu. Selain persiapan dukungan KTP sebagai cagub independen, Eggi juga mengharap berkah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang ia lakukan mengenai mengajukan uji materi Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan


Daerah. "Waktu maju di pilgub Jabar kemarin, saya menggugat ke MK. Seharusnya calon independen tidak harus mendapatkan dukungan KTP sebanyak itu,” tegas Eggi. Dikatakan Eggi, sambil menunggu putusan MK tersebut, pihaknya terus mendorong agar tim pemenangan dirinya terus mengumpulkan dua juta KTP bagi modal maju pilgub Jatim. Pendukung Eggi itu antara lain datang dari ormas SIRI (Suara Independen Rakyat Indonesia) Jatim yang diketuai seorang taipan muslim bernama Fathoni. Langkah Eggi itu sekaligus menjawab desakan sebagian elemen masyarakat Jatim selain ormas SIRI, seperti Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Forum LKMK, Asosiasi Perangkat Desa dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim. Usai melakukan deklarasi Eggi melakukan langkah penggalangan dukungan KTP sebagai syarat pendfataran sebagai cagub Jatim

aktual/ istimewa

Bau ‘Busuk’ Pilkada Jatim

aktual/ istimewa

independen ke KPU Jatim. Tiga bulan kemudian, Eggi Sudjana yang berpasangan dengan Muhammad Sihat mendaftarkan diri. “Ini sebagai bentuk keseriusan saya. Bersama wakil saya bertekad membenahi Jawa Timur ke depan. Revitalisasi birokrasi juga kami kedepankan, demi pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya kepada wartawan di KPU Jatim, kala itu. Saat mendaftar Eggi diantar ribuan pendukungnya. Eggi juga membawa sekitar 1,2 juta fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan dan syarat maju menjadi calon perseorangan. Fotokopi KTP itu diangkut dengan dua truk. Pada Pilkada Jatim 2013, KPU Jatim menetapkan syarat 1.118.000 KTP atau tersebar di minimal 20 kabupaten/kota. Eggi mengklaim persyaratan tersebut telah terpenuhi dan meminta KPU tidak berbuat curang dengan mengurangi bukti dukungan. “Pengalaman pilkada-pilkada, KPU dianggap menjadi sumber

kecurangan. Kami harap di Jatim tidak demikian karena bukti KTP sudah sah dan tidak perlu diragukan,” ujarnya. Terkait proses pemilihan wakilnya, Eggi mengaku sengaja memilih Muhammad Sihat karena melihat latarbelakang sebagai mantan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Surabaya dan pernah menjabat camat di Sukomanunggal dan Benowo. Keduanya mengangkat jargon “Beres” (Bersama Eggi-Sihat). “Kecamatan itu birokrasi yang paling menyentuh ke rakyat, sehingga sangat dekat dengan masyarakatnya. Kami yakin pengalamannya sebagai camat sudah mengerti bagaimana menjalankan sistem birokrasi pro rakyat,” jelasnya. Sementara itu, proses pendaftaran diterima langsung Ketua KPU Jatim Andre Dewanto bersama sejumlah komisioner lainnya. Setelah menerima pendaftaran, pihaknya melakukan verifikasi dan menghitung jumlah KTP yang didaftarkan.

“Kami langsung menghitungnya dan akan memberikan tanda terima jika memenuhi syarat pendaftaran. Prosesnya memakan waktu beberapa jam dan kami mengerahkan 50 petugas untuk menghitungnya,” katanya. Selanjutnya, KPU Jatim akan memberikan dan menyebarkan KTP-KTP tersebut ke semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) seJatim untuk diverifikasi dan dicek kebenarannya pada 14 April 2013. “Nanti PPS diberi kesempatan selama 14 hari untuk mengeceknya. Kemudian, akan ditetapkan hasilnya apakah Eggi Sudjana-M. Sihat layak menjadi calon gubernur atau tidak,” terang dia. Dengan daftarnya pasangan “Beres” maka dipastikan tidak ada lagi pasangan jalur perseorangan lagi yang mendaftar. Ini setelah secara resmi KPU Jatim menutup masa pendaftaran untuk jalur tersebut Kamis (11/4/2013) pukul 16.00 WIB. Pendaftaran sendiri dibuka sejak Minggu (7/4/2013) Setelah melaui proses verifikasi yang cukup ketat akhirnya pasangan calon gubernur Jawa Timur dari jalur Independen, Eggi SudjanaMuhammad Sihat, dinyatakan lolos verifikasi dukungan KTP oleh KPU Jatim. Pasangan jalur independen pertama di Jatim ini berhasil mengumpulkan 1.141.641 dukungan KTP, atau 3% lebih dari total warga Jatim. “'Sebenarnya syarat minimal dukungan calon perseorang sebanyak 1.118.097 dukungan KTP, tapi dukungan yang sah yang diberikan sebanyak 1.141.641 KTP, lebih 23.544 KTP,'' kata komisioner KPU Jatim kata Agus Mahfud Fauzi, Senin (8/7/2013). Meski memiliki dukungan yang lebih dari yang disyaratkan, pasangan ini belum dinyatakan lolos sepenuhnya untuk mengikuti pilgub Jatim. Pasangan Eggi-Sihat melakukan dua kali pengumpulan dukungan KTP ke KPU Jatim. Pada penyerahan pertama, dari 1,1 juta kopi KTP yang diserahkan, hanya 850 ribu yang dinyatakan tidak penuhi syarat. Sesuai aturan, pasangan ini pun


39

politik harus menyerahkan dua kali lipat jumlah dukungan yang tidak sah jika masih ingin maju dalam Pilgub Jatim. Pasangan ini pun memenuhi syarat KPU Jatim. Pada penyerahan kedua, EggiSihat kembali mengumpulkan dua juta dukungan kopi KTP. Setelah diverifikasi, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 901.731 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 920.821.

KPU Jatim akan mengumumkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) setempat pada Sabtu (7/9/2013), bersamaan dengan berakhirnya waktu penghitungan manual. Hasil penghitungan manual itu ditunggu warga Jatim mengingat adanya perbedaan hasil quick count sejumlah lembaga survei dan real count yang dilakukan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah). “Rekapitulasi suara manual di tingkat provinsi oleh KPU Jatim akan dilaksanakan 7 September, mulai pukul 09.00 WIB, di Hotel Shangrila, Surabaya,” ungkap Komisioner KPU Jatim Nadjib Hamid, Senin (2/9/2013). Pihaknya berencana mengundang 38 KPU kabupaten dan kota se-Jawa Timur serta pihak berwenang lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keempat tim pemenangan juga akan dihadirkan sebagai saksi penghitungan manual. Menurut Nadjib, Senin (2/9/2013), penghitungan manual berada di panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan, dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan. Selanjutnya, Selasa-Rabu (3-4/9/2013), tahapan penghitungan suara manual akan dilakukan di KPU tingkat kabupaten/kota. Selain KPU, pihak peserta pilkada 2013, Berkah yang pada awal tahapan pilgub dihalangi hak konstitusional mereka oleh KPU Jatim, juga melakukan real count atas hasil pemilu itu. Tiga dari lima komisioner KPU Jatim sempat diberhentikan 40

sementara, sementara ketuanya mendapatkan peringatan atas ketidaktegasan gara-gara pelanggaran etik penyelenggara pemilu itu. Sementara itu, tim pasangan pasangan petahana SoekarwoSaifullah Yusuf (KarSa) memastikan tidak ikut membuat real count. Menurut Penasihat Tim Pemenangan KarSa, Martono, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah penghitungan suara ke KPU Jatim selaku penyelenggara pemilu. “Adanya hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei terkait hasil pilkada Jatim dinilai cukup,” katanya. Terlebih, kata dia, hasil quick count lembaga-lembaga juga sama, yakni KarSa mendapatkan suara terbanyak dibandingkan tiga peserta lain pilgub Jatim 2013, yakni Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), Eggi Sudjana-


Muhammad Sihat (Beres), maupun Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah). Sementara itu, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang diputuskan KPU Jatim, ada 30 juta lebih pemilih yang telah menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS. Jumlah pemilih tersebut merupakan data mutakhir yang Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim Resmi 2013 ditetapkan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dimana dari hasil penghitungan suara itu pasangan SoekarwoSaifudin Yusuf menempati posisi teratas disusul Khofifah Indar Parawansa-Herman S kemudian Bambang D Hartono-Said Abdullah dan Eggi Sudjana-M Sihad. Sebelumnya KPU Jawa Timur


***

telah menetapkan 30.019.300 daftar pemilih, namun persoalan tentang legitimasi pasangan gubernur yang bakal terpilih menghadang. Ini diakibatkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemungkinan tingginya angka warga yang tak menggunakan haknya (golput). *** Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar nampaknya mulai ‘siuman’. Melalui pengacaranya, Otto Hasibuan, Akil mengungkapkan sebuah keterangan menyangkut sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Jatim 2013 yang beberapa waktu lalu telah mengukuhkan pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (KarSa) sebagai

pemenang pilkada Jawa Timur 2013. Akil mengungkapkan bahwa putusan yang memenangkan KarSa tersebut sebenarnya tidak sesuai proses perjalanannya. Sebab, pemenang sesungguhnya dalam pilkada Jatim 2013 itu sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah), bukan KarSa. Menurut Akil Moctar melalui Kuasa Hukumnya (Otto Hasibuan), putusan terhadap kemenangan KhofifahHerman itu bahkan sudah diputuskan tujuh hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. “Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada tujuh hari sebelum amar putusan. Dan itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang,” kata Akil melalui pengacaranya Otto Hasibuan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (28/1). Pada 2 Oktober 2013, jelas Otto, Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah ketua panel PHPU tersebut. “Pak Akil ketua panel, putusan tujuh hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pascaditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?” tanya Otto. Untuk itu, ungkap Otto lagi, Akil mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. “Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, menglarifikasi masalah tersebut,” ujarnya. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Ketua KPUD Jatim Andry Dewanto A sendiri telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan suap penanganan sengketa Pemilukada di

MK, beberapa waktu lalu. Mantan kandidat gubernur Jawa Timur jalur independen, Eggi Sudjana, mendesak KPK segera periksa Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Jawa Timur yang dimenangkannya. “Kan sudah jelas, dalam BAP disebutkan Akil meminta fee kepada Soekarwo melalui Zainudin Amali. Oleh karena itu, KPK juga mengambil keterangan Soekarwo dong," ujar Eggi kepada Aktual. Tak hanya itu, Eggi bahkan mengaku siap bila dirinya diperlukan oleh KPK untuk diperiksa terkait kasus tersebut. “Kalau perlu saya siap diperiksa untuk ungkap kasus suap itu secara tuntas,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali (ZA), mengaku pernah dikirimi pesan BlackBerry Messenger (BBM) oleh Akil Mochtar dan sempat meminta uang sebesar Rp 10 miliar. “Saya pernah dikirim pesan oleh Pak Akil, intinya minta upeti memenangkan pasangan KarSa dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),” ungkap dia. Dalam percakapan antara Akil Mochtar dengan Zainudin Amali, Akil terlihat geram dengan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham. “Tipu-tipu aja itu sekjen kalian itu," ujar Akil pada Zainudin dalam pesan BBM-nya, Selasa (1/10/2013). Akil juga menyebut perwakilan Partai Golkar tidak jelas dalam mengatur sengketa Pilkada Jatim. Akil kemudian mengancam akan membatalkan kemenangan calon gubernur Jawa Timur dari partai berlambang beringin tersebut, Soekarwo. “Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja, siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya," kata Akil. Zainudin menurutinya dengan membalas, "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.” Kemudian Akil membalas dengan meminta dana tersebut segera diberikan. "Dalam 1,2 hari (1-2 hari) ini saya putus!"


41

tamu kita

42


EGGI SUDJANA

Melawan dengan Kekuatan Independen


43

tamu kita EGGI SUDJANA

A

H. Sukarna dan Hj. Djudju Arsanah ini mulai masuk ke relung permasalahan mendasar dengan maju dari jalur independen di pilgub Jatim beberapa saat lalu. Namun gagal. Di Pilgub Jatim, ayah 5 orang anak ini dicalonkan dari komunitas SIRI Jatim yang diketuai Fathoni dari jalur independen. Dia berhasil bertarung dengan calon dari partai lainnya. Dia kalah. Namun, dia berhasil memberi pelajaran politik untuk negara bangsa ini bahwa maju dari jalur independen-pun harus diorganisir dan terorganisir dengan rapi. Eggi membentuk organisasi massa Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) untuk mengorganisir proses pencalegan di pilgub Jatim. Dia percaya bahwa masih banyak suara rakyat yang tidak bisa ditampung di Pilkada Jatim. Bahkan di Pemilu 2014 nanti. “Pemimpin itu dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Bukan seperti yang diartikan dan diterapkan selama ini, dari parpol, oleh rakyat dan untuk parpol,” tegas pengacara ini. Meski undang-undang belum memberi kesempatan buat calon independen untuk maju capres, toh apa yang dilakukan Eggi setidaknya memberi warna bahwa ada banyak suara yang tidak mampu ditangkap dan ditampung oleh partai politik karena parpol gagal menangkap nurani rakyat. Aktual dalam sebuah kesempatan sempat berbincang soal ini dengan Eggi Sudjana. Demikian petikan wawancara itu....

foto-foto: tino oktaviano/ aktual

da banyak catatan sejarah dan peristiwa ketika berbicara tentang Eggi Sudjana dan kiprahnya di panggung politik. Mulai dari seorang demonstran,pergerakan Islam, buruh, dosen sampai lawyer. Namun, kali ini Aktual mencoba melihat pria kelahiran Jakarta 3 Desember 1959 lalu ini dari sisi lain. Sisi yang menjadi penting dan aktual untuk menjawab kejumudan sistem politik dan demokrasi di negara ini bahkan dalam skala global. Sudah terjadi dalam iklim demokrasi di negara ini bahwa terjadi penguatan kepentingan dan pengaruh korporasi dan bisnis dalam sebuah partai ketika mengambil sebuah keputusan politik dan ekonominya. Akibatnya politisi partai semakin tidak mewakili konstituennya, semakin berjarak. Jika ini dibiarkan, dicuekin, dan dianggap masa bodoh maka tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengayaan demokrasi akan terjun bebas. Demokrasi sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat akan tumpul dan tak berfungsi. Kalau ini terjadi, jurang kesejahteraan akan semakin melebar. Jurang ketidakadilan juga akan semakin menganga. Di sini apa yang dilakukan Eggi punya arti. Putra ke 6 dan satu satunya lelaki dari 8 bersaudara pasangan

44


Anda ikut bertarung di Pilgub Jatim tahun 2013 lalu. Apa sebenarnya motivasinya? Saya ingin mendobrak situasi yang beku dalam konteks permainan politik yang ada di Indonesia. Khususnya Jawa Timur. Kebekuan yang saya maksud adalah pemimpin atau Gubernur selalu harus melalui partai sementara menurut survei yang ada partai itu masyarakat sudah berkurang kepercayaannya terhadap partai. Data yang baru saya dapat bahwa sekitar 90,6 persen rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai. Sisanya, 9,4 persen yang percaya. Ini kan data yang sangat luar biasa sekali. Rakyat sudah sangat tidak percaya dengan partai.

Termasuk gagasan Anda mendirikan SIRI? Ya. Dengan Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI), saya ingin rakyat memainkan lagi peran politiknya. Dari yang apatis atau yang lebih banyak dikenal Golput ke arah yang lebih aktif dan konstruktif. Saya melihat, ada tiga hal penting mengapa partai ditinggal rakyat. Yang pertama soal feodalisme, kedua soal oligarki dan yang ketiga adalah soal politik transaksional. Ketiga hal itu adalah problem besar partai saat ini. Contohnya partai Demokrat. Ketua Umumnya SBY, Ketua Pembinanya SBY, Pertimbangannya juga SBY. Anaknya Sekjen (Ibas.red) partai. Partai Demokrat jadi seperti partai keluarga besar, ini bersifat feodal. Kalau bicara soal politik transaksional, inilah faktor terpenting mengapa calon independen kalah. Menurut data gugatan dari Khofifah di Mahkamah Konstitusi saat itu, saya ikut sidang saat itu, Pak Karwo ternyata sudah ingin maju lagi sejak 2010 lalu. Dengan berbagai rekayasa anggaran lewat Bansos atau bagi-bagi kambing per warga 3 ekor kambing, ada sekitar Rp10 triliun uang sudah digelontorkan. Ini adalah bentuk dari politik transaksional yang saya maksudkan. Itu belum yang terjadi dan dikenal dikampungkampung ada yang menawarkan “Wani Piro ?” Dan ini juga terjadi di beberapa aktivis yang ada. Kita nggak tahan lagi karena kita tidak punya uang dan kita mentalnya tidak mau begitu. Jadi saya tetap ingin mendobrak itu. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa meski tanpa politik transaksional, tidak feodal dan tidak oligarkis.

Anda dan SIRI tetap kalah di pilgub Jatim Ya. Walaupun memang kalah, tapi saya sudah mencatat dalam sejarah, saya bukan orang Jawa Timur. Tapi saya bisa mendobrak di sana. Dan saya mendapat suara, hampir kurang lebih 3 persen dari total yang ikut. Kalau ikutan menjadi anggota DPR, SIRI sudah bisa

dapat lima kursi di DPR. Lima kursi suara independen. Itu lebih besar dari partai–partai yang ada dalam peserta pemilu. Jadi kekalahan itu bukan karena ketidakmampuan saya, kekurangan saya dalam berpolitik. Tapi saya kalah karena masalah uang atau dana. Kalau soal kapasitas SDM bolehlah. Kan begini – begini saya ini Doktor, yang sedikit mengerti jalannya bangsa dan negara ini. Oleh karena itu dalam konteks kekalahan yang dimaksud itu lebih kepada ketidakmampuan kita untuk untuk ikut dalam proses politik transaksional dan kemudian kita masih dihadapkan lagi oleh sebuah kultur besar di Jawa Timur bahwa Jatim itu rumahnya orang NU. Kalau saya bukan orang NU maka saya tidak akan didengar. Secara garis besar ini adalah soal feodalisme lagi. Cuman feodal bukan lagi dalam konteks darah tapi konteks organisasi, konteks cakrawala berfikirnya atau cara pandang di dalam bernegara. Padahal sebuah cara pandang itu harusnya kan objektif, sistimatis, dan toleran. Inilah ciri – ciri kebenaran. Kita harus objektif artinya tidak memihak, sistematis yaitu urutannya jelas yang kita persoalkan tidak lompat–lompat. Toleran itu misalnya Anda benar meski tidak ada hubungan saudara atau seorganisasi maka harus dikatakan benar. Meski saya calon independen kalau saya benar, mestinya ya harus diikuti. Nah ini tidak bisa, kenapa? Karena awalnya tidak objektif. Awalnya tidak sistimatis maka tidak mungkin akan toleran. Jadi sikap–sikap ilmiah seperti inilah yang tidak ada atau sangat kurang sekali. Ini terkait sebenarnya oleh akibat turunan dari tingkat pendidikan sebagian besar rakyat di negara ini. Yang berpendidikan tinggi cuma 0,5 persen. Yang banyak adalah yang tidak tamat SD. Itu potret SDM kita saat ini. Kesadaran ini tidak dimiliki oleh pemimpin bangsa, termasuk SBY. Sudah 10 tahun ini akan waktu habis dan tidak ada kebijakan yang bisa merubah bangsa ini lebih bermartabat, lebih berdaulat, lebih berdikari. Kalau kata Bung Karno dengan Trisakti nya, lebih mandiri dalam berekonomi dan lebih berperadaban dalam kepribadiannya. Dan dalam konteks penegakan hukumnya, sangat lemah. Kemudian dalam konteks bertauhid, negara ini sangat 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

45

tamu kita EGGI SUDJANA lemah sekali. Kenapa urusan tauhid ini penting bagi saya? Karena ini sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” telah berubah menjadi “Keuangan yang Maha Esa”, tetapi pemimpin tidak ada yang memikirkan ini bagaimana Tuhan itu yang berkuasa akan tetapi ini tidak, justru malah uang dan tidak menegakkan hukum Allah SWT. Kebijakan–kebijakan yang ada saat ini ini tidak mampu merubah wajah bangsa ini. SIRI dan saya ingin mengajak bangsa Indonesia untuk menuju ketakwaan. Saya mulai dari diri saya dengan sebaik mungkin walaupun saya tidak 100 persen orang mengatakan tidak sempurna tetap saja banyak kekurangan, tapi saya harus mulai “Ibda’ bi nafsih” mulai dari saya, mulai dari keluarga saya, masyarakat, bangsa dan Negara untuk menuju takwa. Kenapa saya percaya ini ? Karena Allah yang berjanji “siapa yang beriman dan bertakwa Aku datangkan berkah dari langit dan bumi.”

Logikanya, kalau angka golput tinggi di Jatim, harusnya Anda menang. Ini kita bicara bicara asumsi. Anda bayangkan orang tidak percaya partai sudah 90 persen. Atau kalau mengacu kepada yang data terdahulu, paling tidak 40 persen yang Golput. Asumsinya kalau saya menang, yang Golput itu pasti milih saya karena saya satu-satunya calon yang independen. Logikanya, jika yang 40 persen golput itu milih saya maka saya menang. Jangankan 40 persen, 30 persen saja saya bisa menang. Cuma problemnya, saya tidak bisa mengklaim itu karena terlalu banyak variabel yang membuat pengaruh itu tidak terjadi. Namun kalau pakai logika linier, itu mestinya terjadi. Namun, ada yang menarik menurut saya ketika di lapangan saya justru menemukan Golput itu ada yang direkayasa. Seperti misalnya ada pengkondisian agar orang tidak hadir ke TPS-TPS yang ada dengan tujuan agar kertas suara mereka bisa dicuri dan dicoblos sendiri sesuai dengan keinginan kelompok tertentu yang merekayasa. Bahkan ada kasus, satu orang ternyata menyoblos 50 kali. Kasus ini terjadi di Bangkalan, Madura. Ini terungkap di sidang gugatan Khofifah di MK beberapa saat lalu. Jadi semakin banyak Golput semakin bagus.

Apa benar ada isu suap di sidang pilgub Jatim di MK kemarin? Kalau pakai logika hukum, ada bukti yang disebut dalam BlackBerry Messenger (BBM) antara Akil dengan Zainudin Amali (ketua Golkar) menyangkut Setya Novanto (Bendum Golkar), Idrus Marham yang ada kaitannya dengan Sekjen Golkar. Di situ ada permintaan Akil Rp 10 miliar. Tapi menurut pengakuan Zainuddin, dia tidak mengakuinya, tidak pernah memberikan uang itu. Tapi ancamannya Akil mengatakan, kalau tidak diberikan uang maka akan dikalahkan. Namun 46


ternyata faktanya menang. Saya dengar, dalam waktu dekat ini, dia akan dipanggil. Saya berharap diperiksa yang benar, terutama validasinya. Dan kalau bisa, Akil untuk jujurlah... walaupun yang mutuskan terakhir bukan Akil. Saya juga kecam Hamdan Zoelfa. Saya kenal baik dia. Dulu malah anak buah saya di PPMI dan law firm HSJ (Hamdan Sudjana Januardi). Jadi masa tidak ada satu putusan yang mengatakan kebenaran yang dibawa oleh Khofifah. Semua ditolak gugatannya 100 persen. Ketika seorang menggugat, kan tidak mungkin orang berani mengajukan gugatan itu jika semua datanya salah. Tidak masuk akal itu menurut saya. Menurut ilmu hukum, meskipun saya sahabat dengan Hamdan Zoelfa, saya kecam cara dia mengambil keputusan karena sangat dzolim dan tidak adil. Nanti suatu saat akan terbongkar dan azab Allah akan sampai kepada orang orang yang berlaku dzolim. Paling tidak doa saya seperti itu karena orang dzolim itu harus di azab dan jangan ada toleransi. Manakala kita tidak berdaya

mengundurkan diri. Gentle-lah, seperti yang terjadi di beberapa negara kalau salah seorang pejabat publik akan mengundurkan diri. Dengan itu dia akan berbuat adil ke semuanya. Ini penting untuk ditanamkan mulai saat ini. Nama Eggi Sudjana tidak penting karena suatu saat saya pasti meninggal. Kepentingan saya adalah mengubah keadaan. Mengajak rakyat kejalan takwa ini adalah suatu kebenaran yang tidak boleh dibantah. Kita harus hapus “Keuangan yang Maha Esa” menjadi kembali ke “Ketuhanan yang Maha Esa”. Apalagi kalau jadi pemimpin, dan ini harus dimulai dari diri kita. Dengan jujur, benar dan adil. Kalau tidak begitu kita tidak mungkin bisa mendambakan keadilan Hariman Siregar (Dewan Pembina SIRI), Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan kesejahteraan. (Penasehat Siri), Eggi Sudjana (Presiden SIRI). Misalnya SBY, sekarang kalau mau jujur, kalau partainya sudah berantakan dia harus mengganti pengurusnya. Malah dia yang menjadi paling tidak kita berdoa dan doa orang yang didzolimi kan pemimpinnya sehingga kepentingan negara terganggu. makbul akan tetapi mungkin akan terjadi dalam proses Itu kritik keras saya. SBY lebih pilih ke Bali untuk urus waktu. partainya ketimbang urus bencana banjir, gunung meletus dan lainya, sehingga SBY tidak mengerti menentukan skala Berarti putusan MK dengan memenangkan KarSa di prioritas yang mana. Lebih sadis lagi dalam konteks emas pilgub Jatim salah di mata Anda? milik bangsa ini. Berapa juta ton Indonesia punya emas? Hamdan sebaiknya harus ikut diperiksa juga soal di Freeport, di Newmont, di Bogor, Banten, Banyuwangi, alasan dasar memutuskan memenangkan pasangan KarSa. dan Trenggalek itu ada jutaan ton. Dan kalau dihitung emas Padahal Otto Hasibuan, pengacara yang pernah menjadi yang seharga 500 ribu per gram nya, untuk kepentingan Kuasa Hukum pasangan Khofifah-Herman, pernah Rakyat Indonesia sesuai pasal 33 UUD 45 bumi, air dan mengungkapkan keputusan MK yang memenangkan segala kekayaannya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf itu janggal. Sebab untuk semakmur makmurnya rakyat, dan seharusnya warga kata Otto, menurut pengakuan Akil, pemenang Pilkada Indonesia kurang lebih dibagi 241 juta jiwa menerima Jatim adalah Khofifah-Herman. Otto juga pernah pertahun 200 juta. mengatakan, sehari sebelum penangkapan Akil, di MK Tapi apa lacur. Tahun 2007 SBY membuat keputusan sudah ada panel hakim yang memutuskan pemenangan konsesi emas Freeport diperpanjang lagi ke Amerika Khofifah. Tetapi mengapa oleh Hamdan kemudian Karwo selama 95 tahun, jadi kan SBY mensejahterakan rakyat yang dimenangkan. Jadi patut, sekali lagi, Hamdan itu Amerika bukan rakyat Indonesia? Ini pemimpin yang diperiksa. Oleh karena itu Otto wajib menanyakan kepada dzolim menurut saya. Harusnya DPR meng-impeachment Hamdan Zulva tentang hasil putusan panel hakim. Pilkada tapi tidak bisa karena sistem politiknya seperti ini. Jatim harus dinyatakan batal demi hukum. Artinya harus Karena itu, saya mendesak KPU, orang-orang ada pilkada ulang di Jatim. independen harusnya boleh menjadi calon DPR–RI, DPR-D, atau Capres. Dari independen tetap tidak bisa Kalau misalnya terjadi pilkada ulang apa implikasi masuk. Padahal partai sudah cenderung tidak disukai politiknya? Akan jadi picu kekacauan di pemilu 2014 rakyat banyak. Ada juga yang anti. Ini sekarang kok misalnya? semuanya harus lewat partai. Menurut saya malah sangat bagus artinya penyegaran. Oke lah, kita tidak anti partai kok. Silakan juga yang Pilkada ulang di Jatim tidak akan menimbulkan mau berpartai. Tapi yang tidak mau berpartai bagaimana? kekacauan kalau hal itu ditempatkan pada bingkai hukum. Kok tidak difasilitasi? Padahal diundang-undang dasar 45 Kita harus menempatkan metodologi berpikir kita pasal 28 mulai dari C, D, E, itu mengatakan setiap orang pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau punya hak untuk memajukan dirinya sendiri dan tidak berpikir dan berbuat itu dimulai dengan kejujuran pasti boleh orang diperlakukan diskriminatif. dia berlaku benar, kalau dia benar pasti adil. Saya sudah mendobrak pagar ini dengan menjadi Jadi kalau sahabat saya, Pak Karwo, mau jujur maka calon Gubernur. Saya sudah bisa. Saya tunjukkan bisa berlakulah jujur dengan sebaik-baiknya. Kalau itu terjadi dan laku walaupun kalah. Tapi suara saya tetap laku. pasti dia akan berlaku benar. Dia akan mengakui dan


47

tamu kita EGGI SUDJANA

Saya imbau sajalah. Kalau saya nggak mampu, yang lain juga bisa duduki KPU. Karena KPU ini kan dia kan penentu. Anda perlu menyadari hal ini dengan serius. Pancasila sila ke empat mengatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sekarang tidak ada lagi kepemimpinan oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyat tidak dipimpin oleh itu lagi, tapi oleh suara terbanyak dan langsung. Tidak ada lagi perwakilan. Sistem politik sekarang justru bertentangan denga sila Pancasila khususnya sila keempat, tapi kok bisa jalan? ini yang menjadi aneh di negeri kita ini. Gembar-gembor tiap 1 Oktober soal Kesaktian Pancasila dimana mana. Istana memperingatinya dan Presiden turun, tapi Pancasila-nya dikentutin. Tapi rakyat, tokoh-tokoh yang ada kok diam saja ? Saya bukan sok pintar, tapi kita punya pengetahuan yang sama tentang dasar Negara kita yang setiap hari dikumandangkan. Pancasila. Setiap hari juga, kita injakinjak Pancasila itu. Akhirnya saya bangkit dengan langkah independen saya. Mestinya kita boleh ikut berperan. Tapi, menurut saya, untuk jadi Capres menurut saya tidak boleh langsung. Pilkada Gubernur, Bupati tidak boleh langsung juga, harus melalui perwakilan. Caranya supaya objektifitas terjaga, saya dan orangorang independen lainnya yang tidak mau berpartai, boleh ikut di DPR RI, DPRD. Kalau langsung itu untuk Parlemennya. Kalau itu terjadi, apa yang sudah kita lakukan itu cocok dengan Pancasila. Eee... malah pakai dengan model kapitalis dan liberal. Ini kan suatu penghianatan ideologi.

DPRD Kabupaten / Kota dan DPRD Provinsi serta DPR RI dengan cara–cara yang feodal, oligarki , dan transaksional. Bahkan bertentangan dengan sila Ke–4 Pancasila. Ketika pragmatisme dan hedonisme partai politik di Indonesia sudah menjadi – jadi, banyak partai politik melakukan perekrutan calon legislatif atau wakil rakyat yang tidak memiliki kualitas dan visi serta tidak memiliki kemampuan menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik dan proporsional, sehingga partai politik yang menang dalam pemilu legislatif akhirnya melahirkan wakil rakyat yang tidak bisa berbuat apa – apa untuk melakukan perbaikan di negara Indonesia. Produk Undang – Undang yang tidak komprehensif, yang hanya mementingkan golongan tertentu dan tidak memihak kepada kepentingan rayat semata. Di sisi lain , bahkan kepentingan pihak asing tampak sekali mendominasi lahirnya undang – undang tentang migas, dan hal lainnya, dibuktikan dengan banyaknya orang melakukan judicial review terhadap Undang – Undang sehingga Undang – Undang tersebut harus direvisi dan atau dibatalkan. Kalau mau melihat Pilkada di berbagai daerah yang jumlah penduduk besar seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat atau di daerah Sumatera, bahwa hasil yang diperoleh dari masing–masing wilayah mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu para pemenang Pilkada tersebut jika dilihat dari presentase pemilihnya adalah golput. Prosentase golput jauh lebih besar daripada presentase pemilih Kepala Daerah yang dicalonkan. Kecenderungan golput itu jelas lebih tinggi sekali. Ini membuktikan bahwa kejemuan dan kejenuhan masyarakat kepada partai politik telah memuncak, rakyat telah apatis terhadap manuver yang dilakukan oleh partai politik. Janji-Janji para Juru Kampanye partai yang selalu diucapkan dalam setiap panggung hanyalah kebohongan yang dikemas sehalus mungkin hanya untuk mendapatkan kekuasaan, dan setelah kekuasaan tersebut didapat maka rakyat tetap saja sengsara, janji hanyalah tinggal janji belaka. Seharusnya mereka menyadari bahwa kalau berbicara bohong, jika berjanji diingkari, dan diberi amanat lalu berkhianat, maka itulah ciri – ciri orang munafik.

Jadi posisi SIRI saat ini adalah upaya melawan sistem politik saat ini yang cenderung liberal?

Apa yang akan SIRI lakukan untuk mendobrak itu semua?

Begini. SIRI dibentuk dan didirikan berdasarkan pada kondisi partai politik di Indonesia saat ini. Saya melihat sudah sangat melenceng dan mengkhianati dari apa yang telah dicita– itakan dalam Undang–Undang Partai Politik serta tidak sesuai dengan cita–cita “Rakyat Indonesia” dalam mekanisme berbangsa dan bernegara yang substansinya sebagaimana dimaksud pada sila ke – 4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Partai Politik hanya menjadi kendaraan atau alat politik untuk memperoleh kekuasaan menjadi Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/ Walikota) dan Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) serta Kepala Negara (Presiden) maupun

Kesadaran Nasional harus dibangkitkan. Bahwa pejabat yang tentunya didominasi dari partai politik dengan berperilaku seperti orang munafik tersebut, maka sungguh mengerikan kesengsaraan yang terjadi di Republik Indonesia ini, dimana Indonesia mengalami kemiskinan, kebodohan yang signifikan. Oleh karena itu, SIRI akan melakukan perlawanan dengan independensinya melawan kemunafikan tersebut. Kondisil obyektif ini harus disudahi. Untuk itulah SIRI dibentuk dan didirikan di Indonesia dengan melakukan sebuah Gerakan “Revolusi Fungsional” sesuai dengan kapasitas dan otorita yang dimiliki oleh para relawannya dan juga orang-orang independen (merdeka).

Kalau diperlakukan benar, mungkin saya menang. Jadi implikasi politiknya bagi saya sangat bagus. Asal kita mau berfikir objektif, sistimatis, dan toleran kepada kebenaran kemudian didasari atas sikap jujur, benar, dan adil.

Berarti ke depan perjuangan SIRI adalah perjuangan keadilan hukum? Apa yang akan dilakukan SIRI? Saya maunya menduduki KPU.

Ini serius? Apa keinginan Anda sebenarnya.

48


DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 3 Desember 1959 Kebangsaan : Indonesia Agama : Islam Status Pernikahan : Menikah dan 5 orang anak Pendidikan: • Lulusan SDN Johar Baru Jakarta tahun 1972 • Lulusan SMPN 76 Jakarta tahun 1975 • Lulusan SMAN 30 Jakarta tahun 1979 • Lulusan Jurusan Hukum, pada Fakulas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta 1985 • Registrasi sebagai mahasiswa untuk tingkat Pasca Sarjana di Program Sosiologi TU Berlin, Jerman pada tahun 1990 • Lulusan S-2 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1994 • Lulusan S-3 pada Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program, Universitas Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004. Pelatihan dan Kursus: • Pelatihan Dasar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Sukabumi, Jawa Barat, 1979 • Pelatihan Militer Tingkat Dasar di Jakarta KODAM V Jaya, 1980 • Pelatihan Teknis & Praktek Pidato di Jakarta, 1982 • Pelatihan untuk Pelatih HMI di Jakarta, 1982 • Kursus Bahasa Inggris dari tingkat Intermediate dan Advance di Jakarta, 1983 • Kursus Senior dari HMI di Jakarta, 1983 • Pelatihan Advance HMI di Jakarta, 1983 • Pelatihan untuk Mujahid Dakwah (Misi Islam) di Bandung, 1983 • Kursus Bahasa Arab di Bogor, 1984 • Kursus Bahasa Jerman di Berlin, Jerman, 1990-1991 • Pelatihan Gerakan Tanpa Kekerasan di Bangkok, Thailand, 1994 • Pelatihan Auditor Lingkungan di Hongkong, 1996 Pengalaman Profesional: • Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, sejak 1987 - Sekarang. • Wakil Dekan III (Urusan Mahasiswa) di Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, 1989-1990 • Pekerja Sementara/Musiman di Spare part (Machine) Pabrik Muller dan Herlits, Jerman, 1990-1991 • Komunitas kepala pembangunan di lembaga untuk pengembangan studi sosial-ekonomi, Jakarta, 1991-1992 • Konsultan Hukum di Gartono, Asosiasi SH, Bogor, 1992-1995 • Kepala Departemen Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia CIDES (Pusat Informasi dan Studi Pembangunan), 1995 • Ketua pada Kantor Hukum EBITCH dan Rekan, Jakarta, 1996 • Peneliti Senior CIDES, 1997 • Anggota Tim di Dampak Globalisasi, DRN (Dewan Riset Nasional), Jakarta, 1997 • Managing Partner pada HSJ & Partners Law Firm, Jakarta, 1998 • Dosen Universitas Sahid, Jakarta, 2003 • Anggota Tim Asisten Menteri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2002-2003 • Anggota Tim Ahli Menteri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2003-2004 • Anggota Majelis Pakar DPP PPP 2002-2007 • Calon Ketua DPP PPP Periode 2007-2012 • Pemilik Lawfirm Eggi Sudjana and Partners 2004-sekarang • Dosen Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) sejak tahun 2011-sekarang Pengalaman organisasi: • 1994 : Memimpin 10 ribu massa ummat Islam menduduki Istana Presiden menuntut pembubaran SDSB. • 1998 : Mendirikan PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan menjadi presiden pertamanya untuk masa 1998-2004. • 1999: Menjelang Sidang Istimewa MPR th 1999, ia memimpin long march Forum Bersama Ormas Islam menuju gedung DPR-MPR. • 2001 : Mendirikan TPM (Tim Pembela Muslim) • 2002-2004 : Menjadi Tim Ahli Menakertrans RI • 2002-2007 : Anggota Majelis Pakar DPP PPP. • 2006-2011 : Ketua Majelis Syuro PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) • 2006-2011 : Ketua penasehat SPDSI (Serikat Pedagang Seluruh Indonesia) • 2008-2013 : Panglima LEPAS (Laskar Empati Pembela Bangsa) • 2008-2013 : Wakil Presiden KAI (Kongres Advokat Indonesia • 2012-2017 : Presiden SIRI


49

laporan khusus KALIMANTAN BARAT

Baju kaos PDIP berwarna merah nya sedikit disingkap. Sebuah pistol dipinggangnya kemudian terlihat. “Kau lihat barang ini apa, mau kutembak kepala kau?” kata Cornelis membentak. Oleh: Arbie Marwan

K

alimantan Barat. Empat bulan lalu, pada sebuah Jumat (27/9/2013). Yustinus Jhoni Tampubolon alias Jhoni Jinku (39) mengaku jadi korban penganiayaan dan pelecehan oleh anak buah Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis. 50

Kata peranakan campuran BatakDayak itu, sore sekitar pukul 16.10 WIB, sehari sebelum Jumat nahas itu, rombongan mobil Gubernur Cornelis melintasi pasar Parindu, Sanggau. Jhoni dan beberapa temannya kebetulan saat itu lagi duduk menikmati sajian makanan


dan minuman di sebuah warung kopi di pasar itu. “Yang mana mobil pak gubernur,” kata seorang temannya. Sambil menunjuk ke rombongan mobil Gubernur Cornelis yang melintas di depan warung menuju Pontianak itu, setelah menghadiri acara pelantikan Sekda Kabupaten Sanggau, “Itu mobil gubernur,” kata Jhoni. Tiba-tiba dua ajudan Gubernur Cornelis turun dari mobil. Keduanya menghampiri Jhoni. Salah seorang ajudan itu lalu berkata, “Ada apa

aktual/ istimewa

Saat Gubernur Terpancing Emosi

arbie marwan/ aktual

kamu tadi teriak mobil gubernur?” Pria yang berprofesi sebagai petani itu kemudian menjawab, “Tidak ada saya teriak, tadi teman saya tanya mana mobil gubernur, lalu saya tunjukan itu, emang ada yang salah?” Cekcok antara Jhoni dan dua ajudan itu terjadi. Beberapa ajudan gubernur kemudian ikut mengerumuni Jhoni. Mobil gubenur pun akhirnya berhenti. Cornelis turun mobil dan ikut menghampiri Jhoni. “Ada apa kau?” kata Cornelis. “Tidak ada apa-apa pak, tadi teman saya bertanya, terus saya jawab,” Jhoni menjawab. “Kamu tidak tahu saya, saya ini Cornelis, gubernur Kalimantan Barat,” tambah Cornelis setengah marah. “Tahu saya Bapak Gubernur, dulu juga waktu pemilihan saya dukung bapak,” jawab Jhoni. Baju kaos PDIP berwarna merah nya sedikit disingkap. Sebuah pistol dipinggangnya kemudian terlihat. “Kau lihat barang ini apa, mau kutembak kepala kau?” kata Cornelis membentak. Kemudian gubernur berbalik ke belakang sambil mengambil segelas kopi. Kopi itu disiramkan ke kepala Jhoni. Baju kaos berkerah bergambarkan pasangan cabup-cawabup Pemilukada Sanggau 2013, MunsinSupardi menjadi satu-satunya barang bukti atas insiden memalukan tersebut.

Yustinus Jhoni Tampubolon

Petani Jhoni malu dan merasa direndahkan harga dirinya atas kejadian itu. Baru kali itu dia dipermalukan di depan umum oleh seorang pejabat negara. Padahal selama ini dia merasa tidak pernah berbuat salah. “Dalam hal ini saya merasa tidak puas, dan saya merasa dihina, dikeroyok di depan orang banyak, sampai dia (gubernur) menumpahkan kopi di kepala saya, dan dia pun menunjukkan pistolnya, sambil mengancam mau menembakkan ke kepala saya,” kata dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Aktual, di Jakarta beberapa saat lalu. Korban pun sempat bertanyatanya, apa karena saat itu ia memakai kaos pasangan calon yang tidak diusung oleh partainya gubernur. Sebagaimana diketahui Gubernur Kalbar adalah ketua DPD PDIP Kalimantan Barat. “Kebetulan saat itu saya pakai kaos Munsin-Supardi. Coba waktu itu saya pakai kaos merah (PDIP) mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Tapi apa salahnya sih pakai baju itu, kan suka-suka orang,” ungkapnya sedikit kecewa. Jhoni juga membantah bahwa ada kepentingan politik dengan menggunakan kaos Munsin-Supardi saat itu karena dia adalah salah satu tim sukses dari pasangan tersebut. “Memang saya tim suksenya dulu, kemungkinan gara-gara baju itu saya dilecehkan. Tapi saya sudah tidak ada tujuan lagi setelah pemilukada tersebut.” Dia juga membantah bahwa sering berbuat onar, karena sempat dituduhkan ini adalah perbuatan yang kesekian kalinya yang dilakukan korban. Sehingga saat kejadian adalah imbas dari perbuatan sebelumnya yang dia lakukan. “Demi Tuhan. Mati besok kalau saya bohong. Saya tidak pernah meneriakkan,

‘woi kau’ kepada gubernur seperti yang mereka tuduhkan,” tegasnya. Bahkan justru dirinya sempat dituduhkan oleh Kompol Kasianus Ajau saat diinterogasi di Polsek Bodok, sudah beberapa kali ada yang melaporkan tentang dia dan memalukan atas nama masyarakat Parindu. “Jadi Kompol Ajau inilah yang sering menyudutkan saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan dia sempat mengatakan kasus ini harus dibawa ke Polres Sanggau untuk ditangani, dan saya harus menginap selama dua hari di sana,” jelasnya. Interogasi itupun akhirnya memutuskan Jhoni tidak bersalah. Kapolsek Bodok melepas Jhoni karena Jhoni hanya menunjuk mobil dengan sopan dan tidak berteriak. Peristiwa petani Jhoni ini sempat menghias berita di beberapa media nasional. Bahkan Gubernur Cornelis lewat Humas Pemprov sempat menggelar jumpa pers soal pemberitaan tersebut. Gubernur tegas membantah bahwa dia memperlihatkan dan menodong pistol kepada seorang warga saat di Pasar Bodok, Kabupaten Sanggau, Kamis (26/9/2013) sore. "Kejadian seperti yang disampaikan di media online, tidaklah benar jadi perlu diluruskan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar Numsuan Madsun di Pontianak, Jumat (27/9/2013). Numsuan mengatakan, sebelumnya gubernur Kalbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sanggau. Tujuannya untuk melantik Sekda Sanggau. Acara pelantikan usai sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, gubernur mengadakan pertemuan bersama kader partai. Sekitar pukul 18.00 WIB, setelah acara internal partai selesai, rombongan mampir di Pasar Bodok, yang berada di luar Kota Sanggau. “Gubernur biasa singgah di warung kopi, sekadar istirahat sambil ngobrol dengan warga,” katanya. Di pasar tersebut juga ada camat, kepala polsek setempat, dan warga


51

lain. Kemudian, ada seorang warga yang datang dan menunjuk-nunjuk dan berlanjut dialog kecil dengan gubernur. “Pak gubernur sendiri menggunakan kaos PDIP, celana jeans dan sepatu kets, bukan pakaian dinas,” katanya. Ia mengakui, gubernur mempunyai senjata api yang kerap dibawa sebagai bagian dari perlindungan diri. “Tapi beliau ada izin resmi,” ujar Numsuan menegaskan. Saat itu, senjata api tersebut disimpan di pinggang. Padahal biasanya disimpan di dalam tas. “Mungkin waktu dialog itu, senjata itu terlihat. Dan tidak ada penodongan,” kata Numsuan. Mengenai isi dialog antara warga bernama Jinku dengan gubernur, ada beberapa hal. Diantaranya tentang Pilkada dan jalan antara Tayan dan Sosok di Kabupaten Sanggau yang kondisinya rusak. “Di Sanggau, gubernur juga 52

menjelaskan bahwa jalan tersebut sudah ada pemenang lelang dari ADB selaku penyandang dana. Soal waktunya, tergantung dari pemenang lelang kapan melaksanakan,” kata Numsuan. Jinku sendiri dinilai sebagai provokator yang dapat mengganggu ketenangan di Kalbar. Cornelis mengkaji kemungkinan mengambil langkah hukum terkait tindakan Jinku. *** Memang, Jhoni sudah melaporkan apa yang menimpanya ke Mabes Polri dan Komnas HAM di Jakarta. Namun, setelah melapor Jhoni sempat menghilang sejak awal Oktober tahun lalu. Namun Jinku kembali muncul lagi dan sempat bercerita soal alasan menghilang itu. Dia mengaku, setelah melaporkan Cornelis tiba-tiba sekelompok orang yang mengaku dari Polda Kalbar menjemput paksa. “Pada


(15/10/2013) malam, habis ketemu rekan di Jakarta. Setelah dari tempat itu mobil yang saya tumpangin diikutin. Tiba-tiba depan rumah lalu saya disergap. Mereka bilang dari Polda Kalbar. Jadi pas waktu itu saya bilang tunggu dulu saya bicarakan dengan pengacara dan LPSK dulu. Gak bisa pak kita mau berangkat malam ini katanya,” ujar Jinku kepada Aktual, Selasa (14/1). Alat komunikasi yang dimilikinya disita aparat kepolisian. “Jadi dua buah HP saya disita malam itu. Kemudian (16/10/2013) pagi sampai di Kalbar saya dibawa ke Polda Kalbar ketemu dengan Kapolda dan Direktur Reskrim. Saya diperiksa atas laporan Cornelis dengan tuduhan pencemaran nama baik ketua DAD (Dewan Adat Dayak) Kalbar.” Tak rela dituduh seperti itu, Jhoni membantah tuduhan. Kata Jhoni, saat itu Cornelis sedang bertugas sebagai gubernur, bukan sebagai Ketua DAD. “Saya katakan

antara


keliru ini laporannya, karena saya jelaskan saat itu Cornelis sebagai gubernur melantik sekda Sanggau. Nah kenapa kok saya dilapor mencemar nama baik ketua DAD. Saya katakan laporan ini cacat hukum. Jadi karena saya taat hukum saya sampaikan kronologisnya tidak kurang tidak lebih.” Mendengar penjelasan Jinku, kapolda dan direskrim, menyarankan untuk berdamai secara kekeluargaan. Selain itu Polda Kalbar pun meminta agar laporan ke Mabes Polri dilimpahkan. Namun sampai saat ini, kata Jhoni, belum ada kejelasan soal pelimpahan berkas tersebut. “Dia (Kapolda dan Direskrim) bilang kita ini mau urus secara kekeluargaan kalau memang minta damai. Kemudian dia minta lagi pelimpahan kasus saya dari Mabes Polri ke Polda Kalbar. Berkas pelimpahannya katanya sudah diserahkan pada 29 Oktober 2013. Namun sampai saat ini saya belum tahu apakah sudah diperiksa Pak Cornelis dan kawan-kawannya itu,” ungkapnya lagi. Karena saat itu dikabarkan Cornelis sedang berada di Amerika Serikat. Jhoni minta Polda Kalbar untuk memberikan perlindungan bagi dirinya. “Memang saya ada di Brimob tempo hari karena saya minta perlindungan selama dua minggu menunggu Cornelis datang dari Amerika. Diamankan di sebuah rumah perwira yang kosong. Bukan sebagai tahanan, hanya saya dititipkan untuk keamanan selama dua minggu tapi lewat waktu sampai dua bulan,” paparnya lagi. Setelah menunggu dua bulan tanpa kejelasan, akhirnya pada Desember menjelang Natal, dia mengaku keluarganya kemudian menjemput dan meminta kepada Polda Kalbar supaya bisa dibawa pulang ke Darit, Kabupaten Landak. “Saat saya di Darit beredar berita di Sanggau kalau saya di penjara, badan kurus kering jadi santapan polisi setiap pagi. Tapi kemudian saya bantah dan datang ke Sanggau bahwa saya tidak apa-apa,” kata dia lagi. Kemudian di awal tahun ini,

Jinku mengaku berniat berangkat ke Jakarta untuk berkomunikasi kembali dengan kuasa hukumnya untuk membuka perdamaian. Namun ketika hendak berangkat setibanya di Bandara Supadio dia dicegat lagi. “Saya sebelumnya mau ke Jakarta untuk membuka perdamaian, tapi ternyata tidak bisa. Pada Senin (6/1) lalu saya mau berangkat tiket sudah saya beli. Namun di bandara saya dicegat oleh kelompok yang mengatas nama loyalis Cornelis. Ada 13 orang mereka dari kelompok preman,” jelas dia. Karena dicegat, akhirnya dirinya membatalkan diri untuk berangkat. “Kemudian ada mobil dari Bodok mau jemput orang, lalu saya lari dari bandara dan ikut mobil tersebut lalu ke Darit lagi. Mungkin karena matamata (Cornelis) banyak mungkin saya ketahuan berangkat.” Kemudian keesokan harinya, Jinku mengaku mendapat ancaman akan dibunuh. “Kemarin kau bisa lolos dari kami, tetapi kami tetap tidak akan pernah membiarkan hidup bebas di Bumi Dayak bagai mana pun caranya untuk membunuh kamu. Perlu kau ketahui kami belum puas jika belum bisa minum darah dari kau ingat itu. Dari Sansi cs,” demikian bunyi SMS yang diterima Jinku dari nomor 0823XXXXX012. Tujuan Jhoni ke Jakarta saat itu sebenarnya untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim LPSK sebelumya memang berencana untuk menjemputnya di Bandara Supadio, Kalbar. Kemudian LPSK membatalkannya dengan tiba-tiba dengan berbagai alasan. Sehingga dia memutuskan tetap akan berangkat sendiri meski tidak jadi dijemput. Dia akan datang sendiri ke LPSK untuk mohon perlindungan LPSK di Jakarta. “Dari LPSK katanya mau jemput, namun sampai saat ini saya hubungi Ibu Maharani Siti Sofya (jubir LPSK, red) ternyata tidak bisa dihubungi. Sejak Senin (6/1) lalu itu, saya di Pontianak nginap di hotel untuk menunggu dijemput. Karena mereka gak jadi saya berangkat sendiri,”

katanya, Selasa (14/1). Jinku menceritakan bahwa dirinya saat itu dihubungi LPSK mau dijemput hari Senin itu sekitar pukul 09.00 WIB. Namun ketika pukul 08.00 WIB ternyata pihak yang menjemput berhalangan. “Lembaga ini kan harus sportif katanya begitu,” kata Jinku mencontohkan omongan jubir LPSK. Karena tidak jadi dijemput akhirnya Jinku berinisiatif berangkat sendiri. “Iya, karena ada omongan kalo bapak berangkat sendiri nanti biayanya kami ganti begitu.” Saat dikonfirmasi Aktual, jubir LPSK Maharani membenarkan bahwa sejak seminggu lalu hampir tiap hari dirinya selalu berkomunikasi dengan Jinku. Namun dirinya membantah kalau LPSK menjanjikan akan menjemput korban di Pontianak. “Tidak dia yang minta dijemput. Saya bilang sama dia relevansi dijemput itu untuk apa, karena kita belum dapat informasi perekembangan kasusnya bagaimana,” kata Rani menjelaskan. Karena, kata Rani, “Perlindungan yang diberikan LPSK ini sifatnya dalam rangka penegakan hukum. Nah setelah dicek ke Mabes Polri ternyata berkasnya sudah dilimpahkan ke Polda Kalbar. Maunya beliau di sana belum dilimpahkan, justru diproses duluan laporannya gubernur.” “Saya bilang tunggu bentar pak, kalau bapak sudah jadi saksi dan sudah lewat paripurna nanti bapak kita jemput. Kalau sudah diputuskan berarti dalam perlindungan kita dan akan kita jemput," jelas Rani. Selain itu Rani juga menjelaskan kepada Jhoni, jika yang bersangkutan merasa aman silakan datang sendiri ke Jakarta. “Atau kalau beliau merasa aman berangkat sendiri, sampai di sini nanti dikawal kan begitu.” Menurut Rani, selain itu berkas permohonan yang diajukan Jhoni saat ini sedang dalam tahap paripurna. "Sudah masuk paripurna dua minggu lalu sampai sekarang belum diputuskan. Nah itu sebenarnya, kita gak ada dasar mau menjemput. Nah kalau ada panggilan polisi pas lah ya bisa justifikasi.”


53


Aroma Korupsi di Sanggau Praktik korupsi di daerah pedalaman Kalimantan, Kabupaten Sanggau bisa muncul karena terkait pelayanaan publik yang buruk terutama fasilitas daerah. Apalagi di daerah dekat perbatasan, tidak terlalu terkawal pemantauannya. Oleh: Arbie Marwan

J

honi Jinku rupanya pembuka kotak pandora masalah-masalah sensitif yang ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Beberapa saat setelah kasus Jhoni mencuat, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sanggau, Kalbar pada 7-8 Januari lalu misalnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi yang terjadi di pedalaman Kalbar yang dilakukan BupatiWakil Sanggau, Sutiman-Paolus dan kroninya. Sebuah laporan diserahkan ke KPK agar masyarakat tahu bagaimana kondisi sebenarnya di pedalaman Pulau Kalimantan. Dan bagaimana pengelolaan keuangan negara ternyata hanya untuk memperkaya kroni-kroni pejabat setempat. “Kami melaporkan mereka untuk ketiga kalinya pada Selasa (17/12/2013) kemarin, karena banyak kasus dugaan korupsi yang mencapai Rp 91 miliar lebih yang terjadi sudah sejak lama di Kabupaten Sanggau, hingga saat ini belum tersentuh oleh KPK,” kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sanggau, Vitalis Kupel. Korupsi yang dilaporkan ke KPK dengan nomor pengaduan 65455 yang dilaporkan Lambok Siahaan 54

itu terjadi di beberapa dinas antara lain, Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral. “Karena pengolaan keuangan negara itu tidak boleh main-main. Tujuan keuangan negara itu membantu masyarakat. Kita lihat itu tidak sampai ke sasaran,” tegas Vitalis. Dia menduga ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 91 miliar itu bukan jumlah yang kecil. “Kalau dihitung-hitung uang segitu mungkin bisa untuk memperbaiki jalanan di pedalaman Kalimantan Barat, yang telah beredar kondisinya, lewat jejaring media sosial,” kata dia lagi. Vitalis sangat berharap KPK melakukan investigasi. Kemudian bisa mengecek langsung fakta sebenarnya di lapangan. Kesultanan Surya Negara Kabupaten Sanggau rupanya juga gerah soal korupsi di Sanggau. “Kalau kami melihat kasus yang berkembang dilaporkan oleh Masyarakat Kabupaten Sanggau ke KPK menunjukan memang ada indikasi korupsi. Ini dilakukan karena kepolisian setempat diragukan bisa menyelesaikan korupsi pejabat,” tegas Sultan Sanggau, Pangeran Gusti Arman ketika Aktual menemuinya di Istana Keraton Sanggau beberapa saat lalu.


Soal pembangunan jalan di Kabupaten Sanggau misalnya, Gusti Arman meminta agar Pemkab Sanggau transparan terkait adanya bantuan dari Bank Dunia, namun sampai sekarang perbaikan jalan belum kunjung dilaksanakan. “Kondisi jalanan sangat memprihatinkan. Karena menjadi sarana transportasi dan urat nadi perekonomian di Kabupaten Sanggau dan empat kabupaten lainnya.

antara

Baik pemerintah maupun siapapun menggunakan jalan itu karena statusnya sebagai jalan daerah,” jelas Pangeran. “Ada dana ADB dan Bank Dunia. Sudah dua tiga kali launching, tendernya sudah beberapa kali. Tapi pemenanganya justru belum ada dan malah mau tender ulang lagi. Kami berharap dari Pemkab transparan, apakah benar ada dana ADB itu,” kata Pangeran, lagi.

Gusti Arman juga meminta rakyat Sanggau jangan dibohongi terus, karena sudah berkali-kali dijanjikan, namun sampai sekarang belum juga dibangun. “Jangan rakyat ini selalu dibohongkan begitu. Kami berharap semoga dana itu ada. Karena hampir tiap hari kendaraan-kendaraan itu ada yang terguling, dan memakan korban,” ungkap dia. ***

Penelusuran Aktual, di pedalaman Kalimantan Barat ada puluhan titik jalan berlubang. Ketika kendaraan yang hendak melintasi jalan tersebut pasti selalu berhati-hati, dengan mengurangi kecepatan dan bahkan harus sering membanting stir. Untuk melewati jalan yang bisa dikategorikan ekstrim tersebut sebenarnya sejak tahun 2005 dari Kota Pontianak, ada dua jalur


55

alternatif yang bisa digunakan, yakni melewati Ngabang ataupun melewati Tayan. Namun karena jalur melewati Tayan saat ini lebih parah rusaknya yakni terutama di Desa Batang Tarang, sehingga jalur tersebut sulit dilalui. Perbedaan dari dua jalur yang titik pertemuannya ada di Kecamatan Sosok Sanggau tersebut sebenarnya pada waktu tempuh. Tak dapat dipungkiri dari Kota Pontianak hendak menuju Sanggau dengan melewati Jalur Tayan, waktu tempuh bisa lebih hemat dua jam ketimbang melewati Ngabang. Banyak yang akhirnya memilih lewat jalur Ngabang. Meskipun waktu jalur tempuhnya lebih lama, namun dari segi kelancaran jalur tersebut lebih terjamin ketimbang melewati jalur Tayan yang hanya bisa dilalui kendaraan-kendaraan kecil. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat setempat, dulu saat jalan raya Sosok-Sanggau masih 56

bagus, waktu yang ditempuh sekitar dua jam. Namun karena banyak lubang besar di jalan raya tersebut perjalanan untuk sampai ke Sanggau hingga 3,5 sampai empat jam. Bagaimana tidak, banyak lubang di jalan sedalam 10-30 cm dengan diameter 2-5 meter terdapat di beberapa titik ketika melintasi jalan yang melewati desa Parindu Bodok Sanggau. Selain berlubang juga terlihat lumpur di sekitaran lubang yang juga penuh genangan air setiap setelah hujan. Tak salah kalau Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan menilai bahwa itu adalah potret pembangunan di daerah pedalaman, apalagi hampir mendekati perbatasan. Mereka yang memiliki kekuasaan di daerah pedalaman jarang sekali terawasi. “Praktik korupsi di daerah pedalaman Kalimantan (Kabupaten Sanggau) bisa muncul karena terkait


pelayanaan publik yang buruk terutama fasilitas daerah. Apa lagi di daerah dekat perbatasan, tidak terlalu terkawal pemantauannya,” jelas Dahlan. Menurut Dahlan, apabila ada kekuasaan tetapi tidak ada pengawasan maka akan percuma. “Untuk itu ICW mendesak instrumen pengawasan harus lebih ketat. Harusnya pengawasan bukan dari pemda. Tapi langsung dari pusat terutama BPK dan KPK.” Dahlan bisa bicara seperti itu karena ICW juga menerima laporan korupsi yang dilaporkan langsung oleh Lambok Siahaan, Gusti Arman, Gery F Kupel mewakili Masyarakat Peduli Sanggau. Bahkan Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Korupsi juga menerima laporan tersebut secara langsung tertanggal 23 Januari 2014 dengan nomor pengaduan 75, 76, 77, dan 78. Dalam laporan yang bernomor pengaduan 75 itu, ada dugaan

aktual/ istimewa


aktual/ istimewa - arbie marwan/ aktual (truk)

H Setiman H. sudin

pidana korupsi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sanggau yang dilakukan oleh Yohanes Ontot selaku kepala dinas. Atas hal tersebut maka negara mengalami kerugian sekitar Rp 11 miliar. Di laporan bernomor pengaduan 76, tertulis dugaan pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum TA 20092011 pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum yang diduga dilakukan oleh

Kukuh Triyatmaka selaku kepala dinas, dan Paolos Hadi selaku wakil bupati. Atas perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sekitar Rp 34.772.569.000. Dalam pengaduan bernomor 77, ada dugaan juga pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Paolos Hadi selaku Wakil Bupati Sanggau. Sesuai data Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat No:25.C/HP/XIX. PNK/05/2011 tertanggal 17 Mei 2011 terkait pembangunan saluran irigasi. Setelah addendum perubahan volume pekerjaan item ini dan beberapa item dihilangkan, menyebabkan pengerjaan tidak sesuai dengan perencanaan awal yang dibuat bidang SDA. Atas hal tersebut maka negara telah dirugikan sebesar Rp 3.356.298.000. Sedangkan di nomor Pengaduan 78 dilaporkan ada dugaan pidana korupsi di Dinas ESDM yang diduga dilakukan oleh Kristian Antonius selaku kepala dinas, dan Paolos Hadi selaku Wakil Bupati Sanggau, dalam pengerjaan Penyediaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Generator Set Kapasitas 1 MW. Atas hal tersebut maka negara mengalami kerugian sekitar Rp 1.979.517.000. Saat dikonfirmasi kepada pihak terkait yakni Bupati Sanggau H Setiman Hsudin, Wakil Bupati Paolos Hadi baik lewat telepon maupun pesan singkat atas dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke KPK tersebut, tak ada satupun tanggapan yang mereka berikan. Aktual juga berupaya mengonfirmasi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov Kalimantan Barat, Numsuan Madsun lewat sambungan telepon, namun dari pihak pemprov juga tidak memberikan jawaban terkait rusaknya jalan di Pedalaman Kalimantan Barat terutama di Kabupaten Sanggau.


57


Ada modus penyimpangan dengan mengurangi volume pekerjaan dan kualitasnya jauh di bawah standar. Oleh: Arbie Marwan

A

da bau amis di Dinas PU Subdin Pengairan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Sanggau diduga menjadi lahan bancakan korupsi. Lewat sumber dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 58

2010, pembangunan ini awalnya dipagukan Rp 14.466.800.000, namun diaddendum menjadi Rp 11.110.502.400. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan audit No:25.C/HP/XIX.PNK/05/2011 tertanggal 17 Mei 2011 menyebutkan proyek itu tidak sesuai dengan perencanaan awal dan belum bisa


dimanfaatkan secara optimal. “Kondisi tersebut mengakibatkan daerah irigasi belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat dan tidak tercapainya tujuan penggunaan DPIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau. Ini disebabkan kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum belum optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya,” bunyi potongan paragraf hasil audit BPK

antara

Bermain di Proyek Infrastruktur

halaman 25. BPK kemudian merekomendasi agar bupati Sanggau memberi sanksi terhadap Kepala Dinas Kukuh Triatmaka sebagai penanggungjawab penggunaan anggaran dan kepala Bidang Sumber Daya Air. Menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Sanggau Vitalis

Kupel, sanksi itu mestinya bukan diberlakukan oleh keduanya saja. Bupati Sanggau Setiman H Sudin dan Wabupnya Paolus Hadi harus ikut bertanggungjawab karena tahu dan dan sengaja membiarkan tender kegiatan pembangunan itu berlangsung. Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran Rivai, Pejabat Teknis

Kegiatan Sigit Purnomo, dan KSO Leader Pemenang Proyek PT Citra Bangun Adigraha, Liewarnata juga harus mempertanggungjawabkan pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan pembiaran penyelesaian terhadap pekerjaan proyek. “Dugaan penyimpangan lainnya pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana sehingga jalan tersebut tidak dapat dipergunakan. Adanya mark up harga serta adanya pengaturan fee ke orang-orang tertentu,” tegas Kupel. Kupel juga menduga pada tahapan lelang, proyek ini menyimpang dari ketentuan proses pengadaan barang/ jasa dan sesuai putusan KPPU terpenuhi unsur pelanggaran pasal 22 UU No.5/2010 tentang persekongkolan. “Seharusnya tahapan lelang ini tidak dapat diteruskan sehingga bupati wajib memerintahkan ulang lelang paket. Namun panitia lelang tetap menetapkan pemenang lelang ini.” Pihak terkait dalam kasus ini Zulkifli yang berprofesi sebagai PNS Sanggau berperan sebagai pengawas lapangan menyebutkan dalam BAP sebagai saksi oleh Polres Sanggau tertanggal 7 Februari 2013 bahwa proyek ini dikerjakan dalam 75 hari kalender kerja, terhitung sejak 14 Oktober sampai 29 Desember 2010. Namun sampai dengan tanggal 12 Desember 1 - 15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

59

laporan khusus KALIMANTAN BARAT pada saat dia mengecek di lapangan ternyata pekerjaan tersebut belum selesai di masing-masing irigasi. “Daerah irigasi tersebut di bangun di empat lokasi yaitu: (1) Daerah irigasi Empiyang, (2) Daerah irigasi Engkonis, (3) Daerah irigasi Engkolai, (4) Daerah irigasi tanggung temura,” kata Zulkifli dalam keterangan BAP. Sebelumnya, di BAP sebagai saksi juga oleh Polres Sanggau tertanggal 3 Oktober 2011 Zulkifli juga menyatakan bahwa saat pengecekan ke lapangan tanggal 9-10 Desember 2010, proyek yang baru dikerjakan 24%. Hasil print-an pengerjaan kemudian dipegang oleh pengawas lainnya yakni Ucok Riswanto Sinabutar, dan dibuat di laptop PPTK Sigit Purnomo. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 dia malah disodorkan untuk menandatangani berita acara bahwa pengerjaan telah selesai 76%. Dia menolak dengan alasan beberapa hari yang lalu proyek tersebut baru terealisasi 24%. Setelah itu secara tiba-tiba sudah mencapai lagi 100% dan berhak mendapatkan bayaran 95% dari nilai kontrak tertanggal 15 Desember 2010. “Sesuai kenyataan di lapangan bahwa proyek tersebut pada tanggal 15 Desember 2010 belum mencapai 100% karena perhitungan saya dengan PPTK serta Ucok selaku pengawas proyek juga karena tanggal 9-10 Desember 2010 saya turun ke lapangan ternyata pekerjaan proyek baru 24%. PPTK dan Ucok membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan pertanggal 11 Desember saya tidak dilibatkan lagi sampai sekarang,” kata Zulkifli dalam BAP. Pada 23 Desember 2013 lalu, Zulkifli mengaku dihubungi oleh Ucok. Dia mengatakan kalau ditunggu Kepala Dinas PU, Kukuh di ruangannya. Saat masuk ruang dia juga menemui Rivai selaku KPA, Sigit selaku PPTK dan Ucok. Kukuh kemudian menyampaikan kepadanya bahwa hasil rapat dan penghitungan ulang oleh PPTK bahwa volume pekerjaan telah 76%. Zulkifli kemudian menjawab ke Kukuh, “Darimana dasarnya pak? Padahal 60

hitungan saya dengan PPTK dan Ucok hasilnya tidak sampai segitu.” Kukuh kembali mengatakan kepada dia, “Kamu kan hanya melegalkan hasil hitungan konsultan pengawas.” Dia pun membalas jawaban itu, “Karena melegalkan hitungan itulah berat bagi saya. Oke kalau hitungan itu benar tidak ada masalah, tapi kalau tidak sesuai, saya juga yang kena dan masa kerja saya masih lama kira 20 tahun lagi dan masih muda.” Mendengar jawaban itu, Kukuh kembali mengatakan, “Saya mengerti situasi dan kondisimu.” Zulkifli kembali membela diri, “Bukan apa pak, proyek ini kan masih menjadi sorotan. Pemilihan pemenang saja masih diproses di KPPU dan di PTUN kan di Pontianak. Jadi kita mesti hati-hati, proses saja masih bermasalah apalagi hasil.” Zulkifli sempat menggambarkan suasana pertemuan itu. Kukuh, kata Zulkifli, saat itu terdiam sejenak. Zulkifli kemudian meminta satu hal, “Begini pak kalau saya disuruh tandatangan, saya minta sebaris tulisan dari bapak yang isinya kalau terjadi dampak hukum dan sosial, bahwa pengawas lapangan tidak ikut bertanggungjawab baik secara hukum dan sosial.” Mendengar permintaan itu Kukuh tidak mau, “Saya tidak berani mengeluarkan itu.” Akhirnya Zulkifli kemudian berani mengatakan seperti ini, “Bapak tidak berani, apalagi saya.” Karena tidak ada putusan, pertemuan pun selesai dan Zulkifli tetap tidak mau menandatangani berita acara. Saat dikonfirmasi Aktual akhir Desember 2013, Kukuh Triatmaka mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diaudit BPK dan BPKP sekitar 2-3 tahun lalu saat dirinya masih menjabat Kepala Dinas PU. “Oh itu sudah 2-3 tahun yang lalu. Tapi


semua sudah diaudit BPK dan BPKP lah.” Kukuh pun juga membantah bahwa dirinya diduga terlibat telah melakukan tindak pidana korupsi. “Oh gak lah, intinya waktu saya di PU kemarin supaya diaudit sama BPK, dua kali diaudit. Kemudian terakhir saya dapat laporan dari PU sekarang udah diaudit lagi. Saat ini hasilnya saya tidak tahu, tapi dari PU melaporkan sudah diaudit dan perosesnya sudah berjalan. Memang proyek dulu itu diputus atau dikurangi volumenya, tapi sudah dikerjakan. Sekarang sudah berfungsi. Tentukan kalau ada yang komplain kami serahkan ke pemeriksaan saja,” tegas Kukuh. Soal ini, Kukuh pun siap untuk dimintai keterangan oleh KPK. “Intinya kita serahkan ke KPK saja.” Namun nama Kukuh juga disebut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Jaringan Saluran Air Bersih Perkotaan Multi Years 2009-2011 di Sanggau. Dalam dokumen pengumuman hasil koreksi aritmatik Nomor: 620/09/ PJAB.KOTA-PAN'09/CK-DPU terhadap pekerjaan tersebut, bahwa Pagu Dana disebutkan adalah Rp 35 miliar dengan Nilai HPS/OE Rp 34,09 miliar. Sedangkan PT Simbrana Kirana KSO PT Citra Bangun Adigraha sebagai pemenang proyek memberikan penawaran setelah dikoreksi panitia, nilai penawarannya menjadi Rp 34.772.569.000. Padahal dalam aturan sebagaimana diatur dalam Perpres No 54/2010, Pasal 83 ayat 1 huruf f tentang pemilihan gagal (batalnya pelelangan), bahwa dikatakan apabila harga

penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS. Menurut Vitalis Kupel dalam tahapan lelang ini, jelas menyimpang dari ketentuan proses pengadaan barang/jasa. Ini dapat dilihat dari besarnya nilai penawaran setelah dikoreksi aritmatik nilainya lebih besar dari OE. “Seharusnya perusahaan yang bersangkutan penawarannya harus digugurkan karena menawar lebih besar dari OE.” Menurut Kupel, hal ini menunjukan bahwa proyek multi years (tahun jamak) yang dikerjakan mulai 17 Desember 2009 sampai 31 Desember 2011 ini, bahwa ada pengaturan pada pemenangan lelang. Selain itu tidak ada pengawas pekerjaan. “Pemasangan jaringan ke Kecamatan Parindu tidak dikerjakan dengan benar sehingga tidak dapat difungsikan.” Selain itu, ada modus penyimpangan dengan mengurangi volume pekerjaan dan kualitasnya jauh di bawah standar. Konsultan perencanaan diduga adalah orangnya perusahaan pemenang lelang. “Dalam perencanaan awal paket pekerjaan menggunakan konsultan perencanaan. Namun di dalam pelaksanaannya justru tidak menggunakan konsultan pengawas.” Saat dikonfirmasi oleh Aktual, kuasa pengguna anggaran yang juga saat itu menjabat kepala Dinas PU juga membantah adanya tindakan korupsi pada pengerjaan tersebut. “Waktu zaman saya itu baru dibayar 30% tapi mungkin belum selesai dan saya juga tidak mengikuti lagi. Tapi ini sudah diaudit dan informasi dari mereka (Kadis PU baru), BPK intinya sudah mengaudit lah sesuai keinginan Bupati, karena ada beberapa yang perlu dilakukan. Jadi dari pada polemik silakan kawan-kawan monitor saja.” Karena, saat ini dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala Dinas PU, pihak yang mempertanyakan hal tersebut bisa mengecek ke Dinas yang bersangkutan. “Laporannya sekarang di PU sana, sekarang saya di Bapeda sudah dua tahun lebih.”


61

energi

Berebut Pasir Besi di Pantai Selatan Dari data Walhi pada 2013, rupanya Kabupaten Malang tidak mengantongi izin sesuai dengan clear and clean (CNC) dari Kementerian ESDM untuk aktivitas penambangan pasir besi.

I

barat harta karun yang diperebutkan banyak pihak, keberadaan tambang pasir besi yang berada di pantai selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur juga menjadi bahan hajatan para pengusaha dan juga pejabat pemerintah setempat. Salah satunya, keberadaan tambang pasir besi di kawasan Pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Malang Selatan yang hingga saat ini tak lepas dari berbagai permasalahan. Bahkan, berbagai pihak yang mencakup masyarakat sekitar serta aktivis pecinta

62

lingkungan, menyebut aktivitas pengerukan hasil kekayaan alam ini sebagai kegiatan penambangan ‘liar’ yang telah direstui pemerintah Kabupaten Malang. Alasan dasar yang dipersoalkan masyarakat yakni mengenai izin pertambangan di daerah ini bertabrakan dengan peraturan yang telah diatur diatasnya. Penelusuran Aktual menemukan, pada 12 Juli 2012, Pemerintah Kabupaten Malang melalui unit pelayanan terpadu perizinan menerbitkan surat izin pertambangan


rakyat (IPR) bernomor 180/0008/ IPR/421.302/2012 terhadap M Najib Salim Attamimi, ketua koperasi Tambang Indonesia III. Izin tersebut berupa pertambangan bahan galian mineral logam selama lima tahun di kawasan Pantai Wonogoro dengan luas 98.560 meter persegi. Dengan kata lain, terbitnya IPR ini merupakan sebuah ‘lampu hijau’ bagi sang pemegang mandat untuk melakukan aktivitas pertambangannya mengambil pasir besi di Pantai Wonogoro.

aktual/ istimewa

Oleh: Muchammad Nasrul Hamzah

Menanggapi hal ini, Wahana Lingkungan hidup (Walhi) Jawa Timur menilai, terbitnya IPR oleh pihak peizinan Kabupaten Malang telah bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Pasalnya, pada Perda No 3/2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang menyebutkan bahwa Pantai Wonogoro adalah kawasan lindung dalam bentuk sempadan— garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam

mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu— pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 huruf b, pasal 36 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b pasal 48 ayat (3) huruf I dan pasal 54 ayat (6). “Jika ditinjau dari Perda RTRW jelas pantai Wonogoro adalah kawasan lindung dan itu ditabrak oleh perijinan dengan keluarnya izin pertambangan, ” kata Purnawan D

Negara selaku Dewan Daerah Walhi Jawa Timur kepada Aktual, baru-baru ini. Selain itu, dari data Walhi pada 2013, rupanya Kabupaten Malang tidak mengantongi izin sesuai dengan clear and clean (CNC) dari Kementerian ESDM untuk aktivitas penambangan pasir besi. Izin tersebut di Jawa Timur hanya dimiliki oleh Kabupaten Jember yang mana pihak dinas ESDM berhak mengeluarkan izin usaha


63

energi

64

bisnis tambang ini seperti lingkaran setan,” papar Pupung. *** Terpisah, Muktiono, ketua Gerakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, yang mengadvokasi masyarakat sekitar lokasi tambang pasir menyebut bahwa tak kurang dari sekitar 120 truk dikerahkan untuk mengangkut pasir besi tersebut. “Setiap hari ada sekitar 40 truk mengangkut pasir besi, truk itu bolak-balik sampai tiga kali, jadi kalau dihitung kasaran sekitar 120 truk per harinya,” kata Muktiono saat ditemui di kediamannya di Bantur, Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu. Setiap truk tersebut diperkirakan membawa sebanyak delapan ton pasir besi, dan pemandangan yang tak elok ini sudah berlangsung sejak 2012 atau bertepatan dengan tahun izin IPR dikeluarkan oleh pihak dinas perizinan. “Susah untuk dihitung berapa ton pasir besi yang sudah dikeruk, bisa dikira-kira berapa puluh ribu ton yang sudah amblas disana,” ujar Muktiono. Perihal pengangkutan pasir besi menggunakan truk, dari pengamatan Muktiono, selalu terjadi saat malam hari. Menurut dia, malam adalah waktu yang tepat untuk menyembunyikan pengangkutan tersebut dari warga sekitar. “Upaya pengerukan ditengarai memanfaatkan jam-jam luang yang tidak terpantau masyarakat,” kata dia. Tak hanya itu, Muktiono juga menyebut perihal rute jalan truk hingga sampai di penampungan yang berada di kawasan Sengguruh, Kabupaten Malang. Awalnya, pada sore hari truk-truk kosong ini mulai berdatangan ke lokasi penambangan pasir besi, setelah dirasa waktunya tepat untuk mengangkut, puluhan truk ini langsung bergerak menuju ke arah pertigaan Balekambang,


lalu merangsek ke wilayah Bantur terus ke daerah Rejosari. Dari arah Rejosari truk itu melaju ke kawasan Wonokerto melalui Rejojoyo dan akhirnya sampai dilokasi penampungan yang terletak di Sengguruh Kepanjen. “Setelah sampai di Sengguruh pasir ini ditimbangi dan dijual kembali,” timpalnya. Dari pengamatan Aktual di lapangan, pasir besi ini sangat berpotensi di ekspor melalui tiga wilayah. Pertama melalui pelabuhan Mayangan yang terletak di Probolinggo. Kedua dilarikan ke daerah Pasuruan dan kemungkinan terakhir langsung dibawa ke Surabaya. Selain itu, keberadaan gudang pasir besi itu konon diawasi langsung mantan Kepala Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, H Rofii. Saat ditelepon beberapa kali, Rofii enggan mengangkat perihal aktivitas

aktual/ istimewa

pertambangan (IUP). “Dugaan Walhi semakin kuat ketika kami menanyakan kepada kepala ESDM Kabupaten Malang perihal izin-izin pertambangan, namun ternyata yang bersangkutan tidak bisa menyebutkannya,” jelas pria yang akrab disapa Pupung, ini. Pupung memaparkan bahwa CNC untuk tidak tumpang tindihnya izin sesuai dengan peraturan, IUP yang dinyatakan CNC adalah IUP yang izinnya sudah benar atau dengan kata lain IUP itu tidak menyalahi aturan dan wilayahnya tidak berbenturan dengan kawasan konservasi alam atau perusahaan pemegang IUP lainnya. Acuan mengenai IUP ini dapat dirujuk pada PP No 25/2000 mengenai otonomi daerah, PP No 22/2010 tentang wilayah pertambangan, serta berbagai peraturan pendukung lainnya. “Pihak Pemkab Malang kami kira tidak pernah menghitung berapa kerusakan yang diakibatkan dibanding dengan pendapatan PAD yang diterimanya, toh walau menerima PAD secara peraturan sudah cacat,” tegas Pupung. Keikutsertaan putra Bupati Malang, Dewanata Kresna, dalam bisnis tambang pasir besi ini juga menjadi sorotan tersendiri oleh publik Kabupaten Malang, bahkan dengan adanya cantolan nama pria yang biasa disapa Dewa ini disebutsebut sebagai pemulus bagi terbitnya izin tersebut. Berbagai spekulasi anggapan pun akhirnya bermunculan. Ada yang menyebut pengerukan pasir besi ini dananya digunakan untuk kepentingan pemilu 2014. Spekulasi tersebut rupanya bukan hanya isapan jempol semata lantaran Dewa saat ini tercatat sebagai calon anggota legislatif untuk memperebutkan kursi di Senayan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) bernomor urut satu. “Memang jika dianalisis dari segi keluarnya izin itu dan juga proses pengumpulan dana untuk biaya pemilu sangat masuk akal, karena

angkutan pasir besi yang diduga, perizinannya bermasalah.

aktual/ istimewa

*** Menanggapi keluhan masyarakat soal tambang pasir tersebut, pihak Dinas ESDM Kabupaten Malang mengaku sudah mengeluarkan surat teguran bagi para pemegang izin tambang. Abdurahman Firdaus kepala dinas ESDM Kabupaten Malang kepada Aktual menegaskan bahwa keberadaan pengerukan tambang pasir yang terjadi hingga hari ini sudah melanggar prosedur izin yang ada. “Kalau namanya IPR harusnya menambang dengan cangkul dan tidak boleh menggunakan alat berat namun fakta dilapangan yang kita ketahui menggunakan alat berat,” kata Firdaus. Firdaus menyebutkan, dalam

izin IPR itu sebenarnya memiliki persyaratan tersendiri selain tak boleh menggunakan alat berat, juga harus ada izin pemilik tanah dan yang terpenting adalah tambang tersebut memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar tambang. “Ada beberapa persyaratan yang ditabrak oleh penambang, kita sudah surati namun belum ada jawaban dari yang bersangkutan,” jelasnya. Lalu bagaimana dengan pihak Dinas Perizinan Kabupaten Malang? Rupanya Polres Malang tak tinggal diam. Pada sekitar awal Desember tahun lalu, Kepala Satreskim Polres Malang AKP M Aldy Sulaeman sudah memanggil Razali yang kala itu masih menjabat kepala Dinas Perizinan. Razali sebagaimana ungkap Aldy, dimintai keterangan soal mekanisme soal keluarnya izin tambang pasir besi tersebut.

Rupanya sebelum memanggil Razali pihak Polres Malang sudah mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang resah dengan adanya aktivitas penambangan tersebut. Namun dalam perkembangnya kasus ini bak pasir yang tersapu badai dan menghilang entah kemana. Penanganan kasus ini pun seakan tidak lagi dijamah oleh pihak kepolisian yang awalnya sudah membuka pintu penyelidikan. Hal inilah yang membuat Muktiono geram, pada tanggal 8 Januari 2014 lalu ia yang mengatasnamakan masyarakat sekitar lokasi membawa kasus ini ke pihak Polri. Dalam surat pengaduan yang didapat oleh Aktual masyarakat menyebutkan bahwa IPR yang dikeluarkan dinas perizinan Kabupaten Malang terindikasi berada di kawasan hutan lindung, sehingga diduga kegiatan tersebut tidak mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan. Selain itu, untuk kegiatan operasi produksi disebutkan juga telah mengorbankan hutan lindung dengan cara menebang tegakkan yang ada. Nah, hal ini rupanya sangat bertentangan dengan UU No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. “Kami menganggap ada sebuah tindak pidana koorporasi yang tersistematik,” tegas Muktiono. Keberadaan tambang pasir besi yang berada di wilayah Kabupaten Malang yang tanpa memperhatikan dampak kerusakan alam ini sangat bertolak belakang dengan program Bupati Malang, Rendra Kresna untuk ekowisata seribu pantai. Alasannya jelas, dari berbagai analisa tambang pasir yang ada seperti di wilayah Pantai Wonogoro ini menodai visi misi “Madep Manteb” sang Bupati di sektor pariwisata. Kawasan Kabupaten Malang sendiri sangat terkenal dengan wisata pantainya, beberapa pantai yang menjadi tujuan wisata di antaranya Pantai Balaikambang, Kondang Merak, Bajul Mati, Ngliyep dan lain lain.


65

Internasional

Sesudah kasus penyadapan intelijen terhadap Presiden SBY yang belum sepenuhnya tuntas, Australia membuat masalah baru dengan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia oleh kapal militernya. Keretakan hubungan Indonesia-Australia tampaknya tidak akan cepat pulih seperti semula. Oleh: Satrio Arismunandar 66

A

ustralia lagi-lagi bikin ulah. Heboh kasus penyadapan oleh intelijen Negara Kanguru itu terhadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Indonesia pasa 2013 baru dalam proses menyurut, tetapi Australia sudah membuat masalah baru. Kapal militer Australia pertengahan Januari 2014 telah menerobos wilayah perairan Indonesia tanpa izin, dalam usaha mencegah masuknya perahu pencari


suaka ke Australia. Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengaku telah meminta maaf dan memberi penjelasan pada militer Indonesia atas terjadinya ‘insiden’ tersebut. Namun permintaan maaf ini terkesan hanya basa-basi, karena masuknya kapal Australia ke wilayah kedaulatan Indonesia bukanlah terjadi secara ‘tidak sengaja’. Berdasarkan laporan pencari suaka terkait, kapal militer Australia memang menggiring paksa kapal

bloomberg

Ulah Baru Negara Tetangga di Selatan

aap image

pengungsi yang mereka pergoki di wilayah perairan Australia, agar masuk kembali jauh ke dalam wilayah perairan Indonesia. Jika cara ini merupakan prosedur operasi standar yang dipraktikkan Australia, jelas akan bermasalah besar dengan kepentingan Indonesia, karena tidak ada jaminan bahwa pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia semacam ini tidak akan berulang. Ada juga laporan-laporan yang telah dibantah pihak Australia bahwa aparat Australia telah menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan terhadap para pencari suaka. Para imigran mengaku telah dipukuli. Beberapa di antaranya juga mendapat luka bakar, karena dipaksa memegang pipa panas di perahu mereka. Badan urusan pengungsi PBB telah menanyakan kebenaran kabar

ini, sambil memperingatkan bahwa Australia bisa dianggap melanggar hukum internasional, jika memaksa kapal-kapal itu kembali ke Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan yang pantas bagi para pengungsi. Kebijakan keras pemerintah Australia ini termasuk pemberlakuan pusat penahanan di lepas pantai, untuk menahan ribuan para pencari suaka, yang banyak diantaranya melarikan diri karena konflik di Afghanistan, Darfur, Pakistan, Somalia, dan Suriah. Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di New York juga mengeritik kebijakan keras Australia terhadap para pencari suaka. Dalam laporan terbarunya, kelompok HAM ini menyatakan, rekam jejak Australia sebagai negara yang melindungi hak sipil dan politik telah rusak akibat kebijakan tersebut.

Pemerintah Australia dianggap lebih memprioritaskan kepentingan politik domestik dibandingkan tanggung jawab internasional Australia untuk melindungi para pencari suaka. Mengintensifkan Patroli Maritim Perdana Menteri Tonny Abbott sendiri masih bicara lantang, bahwa ia akan tetap melanjutkan kebijakan kerasnya untuk menangkal para pencari suaka, yang mencoba masuk ke Australia dengan perahu-perahu kecil dari perairan selatan Indonesia. Berbicara dari Davos, Swiss, Abbott pada 21 Januari 2014 menyatakan, “Bagi kami, menghentikan kapal (imigran) merupakan persoalan kedaulatan dan Presiden Yudhoyono harus memahami itu, betapa serius kami menjaga kedaulatan negara. Karena


67

Internasional

68

ujar Faizasyah. Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI mengeluarkan penyataan, “Indonesia akan mengintensifkan patroli maritim di berbagai wilayah di mana terjadi pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorialnya.” Pernyataan ini merevisi pernyataan sebelumnya yang menggunakan kata-kata lebih halus. Pernyataan revisi ini juga menyebut pelanggaran wilayah oleh kapal Australia itu sebagai penyusupan tercela, dan menuntut klarifikasi diplomatik resmi, serta jaminan bahwa berbagai insiden seperti itu tidak akan terulang kembali. Pemerintahan Abbott, yang berasal dari Partai Konservatif, juga dikritik keras di dalam negeri terkait kerahasiaan yang menyelimuti seputar kebijakan suaka mereka. Kebijakan itu disebut ‘Operasi Kedaulatan Perbatasan’, dan baru-baru ini disamakan seperti sebuah perang. Abbott berdalih, kerahasiaan itu penting untuk mencegah ‘musuh’ agar tidak bisa menerima bocoran informasi.


Namun, Graeme McGregor, juru bicara Amnesty International, menyebut kebijakan Canberra yang terus menolak memberikan informasi tentang kebijakan ini kepada publik sebagai sesuatu yang ‘absurd’. Abbott dan Bishop Berbeda Pandangan Kasus pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia oleh kapal militer Australia jelas akan makin memperburuk hubungan antara kedua negara. Padahal hubungan itu belum pulih, sejak terungkapnya skandal penyadapan oleh intelijen Australia terhadap saluran komunikasi telepon para pemimpin Indonesia. Indonesia telah menurunkan tingkatan hubungan diplomatik dengan Australia pada November 2013, sebagai respon atas kasus penyadapan tersebut. Indonesia juga menunda kerjasama latihan militer dan pertukaran informasi intelijen. Australia biasanya sangat berkepentingan dengan informasi

aktual/ istimewa

itu kami akan melanjutkan apa yang harus kami lakukan untuk mengamankan perbatasan.” Sikap Abbott jelas sangat sepihak, tanpa kompromi, dan tidak menunjukkan kepekaan terhadap posisi Indonesia. Australia, seperti juga semua negara, memang berhak menjaga kedaulatan wilayah negaranya. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Australia boleh melanggar wilayah kedaulatan Indonesia dengan seenaknya. Staf Khusus Presiden RI Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menegaskan, kedaulatan dan keutuhan wilayah merupakan kepentingan vital bagi Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran atas kedaulatan dan wilayah nasional Indonesia dengan alasan apapun tidak dapat ditoleransi. “Jika PM Abbott meminta Indonesia memahami keseriusan Australia atas kedaulatannya, maka sebaliknya Indonesia juga meminta Australia untuk memahami keseriusan Indonesia atas kepentingan vital kita,”

aktual/ istimewa

Teuku Faizasyah intelijen tentang kasus-kasus terorisme di Indonesia. Penundaan kerjasama juga terjadi dalam urusan pencari suaka. Kini otoritas Indonesia lebih bersikap pasif dalam menangani pencari suaka, yang hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum bertolak ke Australia. Peningkatan ketegangan hubungan Australia-Indonesia itu berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius. Indonesia adalah importir besar atas produk pertanian dan peternakan Australia, seperti gandum dan hewan ternak. Sedangkan, Australia adalah pasar nomor 10 terbesar bagi Indonesia. Proses peredaan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara sebetulnya sudah dimulai dengan pengiriman surat resmi, yang dirancang secara cermat, dari PM Abbott kepada Presiden SBY pascaskandal penyadapan. Isinya menegaskan keinginan untuk menormalisasi hubungan. Presiden SBY memandang, surat Abbott itu cukup baik sebagai langkah pembukaan menuju pemulihan hubungan. Tetapi ketidakkompakan di

internal pemerintah Australia berikutnya kembali merusak suasana itu. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Menlu Australia Julie Bishop menjanjikan, pemerintah Australia tidak akan menggunakan aset intelijen untuk merugikan Indonesia. Namun, beberapa hari kemudian muncul laporan di Australia bahwa PM Abbott secara kategoris telah mengatakan, Australia tidak pernah membuat janji semacam itu! Yang menarik adalah sinyalemen dari kalangan Australia sendiri bahwa pemerintah Abbott jelas akan berkukuh, tetap menerapkan kebijakan kerasnya tentang pencari suaka, bahkan sekalipun hal ini secara berkepanjangan akan semakin merusak hubungan dengan Indonesia. Di sisi lain, suara-suara keras dari kalangan militer, parlemen, dan unsur-unsur masyarakat di Indonesia, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia, juga akan semakin mendorong pemerintah SBY untuk bersikap keras. Walaupun Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mencoba meredakan ketegangan,

dengan mengatakan, peningkatan patroli-patroli TNI Angkatan Laut di perairan yang berbatasan dengan Australia “bukanlah tindakan tidak bersahabat yang ditujukan kepada bangsa manapun”. Dua pakar strategi pertahanan Australia yang paling berpengaruh, Paul Dibb dan Peter Jennings, telah memperingatkan bahwa retorikaretorika destruktif dari kedua pihak, yang berujung ke jalan buntu politik dalam hubungan Australia-Indonesia, berisiko merusak kepentingan keamanan jangka panjang kedua negara. Dibb adalah penulis utama buku putih pertahanan 1987 dan menjadi penasehat bagi berbagai pemerintah Australia, yang sudah beberapa kali berganti. Sedangkan Jennings adalah mantan pejabat senior pertahanan, yang sekarang memimpin Lembaga Kebijakan Strategis Australia. Kedua pakar ini mendesak baik pemerintah Australia maupun Indonesia, untuk segera memulihkan hubungan pertahanan dan keamanan ke jalur awal yang seharusnya, sebelum mengalami kerusakan lebih jauh.


69

Internasional

Ketika tercipta perdamaian antara manusia dengan manusia, agama dengan agama, Negara dengan Negara dan antara peradaban dengan peradaban, maka disitulah setan dan kepentingan kotor akan kalah. Oleh: Nebby Mahbubirrahman, Zaenal Arifin

D

i kaki Gunung Sinai, Mesir. Sebuah tempat bertemunya tiga peradaban besar yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Di sana, ada sebuah biara Kristen tertua yang pernah ada. Biara itu dibangun pada 337 Masehi, sebelum Muhammad Rosululloh lahir, prakarsa pembangunan ini dilakukan oleh Ratu Helena, ibu Kaisar Konstantinus. Konon, Sang Ratu ingin ada sebuah biara yang didirikan di tempat Nabi Musa Alaihissalam melihat api dari semak duri yang tak terbakar. Biara itu direhabilitasi dan diperluas lagi oleh Kaisar Justinus pada 527-565 Masehi dengan membangun Basilika Transfigurasi. Biara ini kemudian sering disebut umat Kristiani sebagai Biara Transfigurasi. Namun, sejak abad ke-9 Masehi biara Transfigurasi itu menjadi terkenal sebagai Saint Catherine’s Monastery. Umat Kristiani Indonesia sering menyebut Biara Santa Katarina karena kehadiran sang martir Santa Katarina. Biara Santa Katarina menyimpan ribuan manuskrip dan catatan penting peradaban Islam, Kristen dan Yahudi penting setelah Vatikan. Biara ini kembali menjadi perbincangan dunia lagi ketika pada 70

awal tahun baru 2010 lalu muncul perdebatan serius soal artikel Director of Islamic Studies at the University of Delaware di Amerika Serikat, DR. Muqtedar Khan di Washington Post. Dalam tulisan bertajuk “Muhammad’s promise to Christians” dia memaparkan sebuah sejarah penting yang terjadi pada tahun 628 Masehi. Ada kunjungan delegasi dari Biara Santa Katarina ke Baginda Muhammad SAW. Delegasi itu meminta perlindungan dari Nabi al Musthofa. Permintaan itu mendapat tempat khusus di hati Rosululloh SAW dengan memberi jaminan sebuah surat yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh Rosululloh SAW dengan bukti tanda tangan berupa gambar tangan Rosululoh sendiri. Muqtader Khan juga menyajikan terjemahan surat jaminan itu dalam bahasa Inggris. Berikut terjemahan surat itu: “This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity, near and far, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them, because Christians are my citizens; and by Allah! I hold out against anything that displeases them. No compulsion is to be on them.


Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries. No one is to destroy a house of their religion, to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses. Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate. No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female Christian is married to a Muslim, it is not to take place without her approval. She is not to be prevented from visiting her

aktual/ istimewa

Sebuah Janji Untuk Biarawan

church to pray. Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).” Dalam bahasa Indonesia, terjemahan Muqtader Khan tersebut adalah seperti ini: “Ini adalah pesan dari Muhammad bin Abdullah, sebagai sebuah perjanjian dengan mereka yang memeluk agama Kristen, baik yang dekat maupun yang jauh, kami bersama dengan mereka. Bahwasanya aku, para pelayan, penolong, dan pengikutku membela mereka, karena orang-orang Kristen adalah rakyatku; dan demi Allah! Aku menentang apapun yang tidak menyenangkan mereka. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap mereka. Para hakim mereka tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan mereka, dan para biarawan tidak boleh dikeluarkan dari biara mereka. Tidak boleh ada seorang pun yang menghancurkan tempat ibadah mereka, atau merusaknya, atau memindahkan apapun dari situ ke rumah kaum Muslim. Jika ada yang melakukan halhal ini, ia melanggar perjanjian Allah dan tidak mematuhi RasulNya. Bahwasanya, mereka adalah sekutuku dan dengan mereka aku menetapkan perjanjian yang kuat melawan semua yang mereka benci. Tidak ada seorang pun yang memaksa mereka pergi atau mewajibkan mereka untuk berperang. Muslimlah yang akan berperang bagi mereka. Jika seorang perempuan Kristen dinikahkan kepada seorang Muslim, hal itu tidak boleh terjadi tanpa persetujuannya. Ia tidak boleh dilarang pergi ke gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dicegah dari memperbaiki gerejagereja itu, ataupun dari kesucian perjanjian-perjanjian mereka.

Tidak boleh ada umat Muslim yang tidak mematuhi perjanjian ini sampai Hari Terakhir (kiamat).” Tulisan Muqtader Khan ini mendapat kritik sejarah cukup pedas dari beberapa kalangan. Terutama soal cara pandang kaum Kristiani menilai keotentikan sejarah dokumen itu: bahwa dokumen itu memang ditandatangani langsung Rosululloh al Musthofa. Beberapa sejarawan justru melihat, dokumen itu adalah salah satu dari banyak dukumen dan perjanjian yang ditulis oleh pemerintahan setelah Nabi yang menekankan bahwa pemerintahan Islam wajib memberi perlindungan terhadap kaum yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad baik itu dari kaum Yahudi, kaum Nashrani atau kaum yang lain. Muqtader memang tidak ingin berdebat banyak soal keotentikan . Dia ingin menarik pembahasan itu dalam konteks sejarah nilai. “The document is not a modern human rights treaty, but even though it was penned in 628 A.D. it clearly protects the right to property, freedom of religion, freedom of work, and security of the person.... I hope all of us can find time to look for something positive and worthy of appreciation in the values, cultures and histories of other peoples,” katanya. Sebenarnya, Muqtader Khan dan banyak cendekiawan lain hanya ingin menyampaikan bahwa konflik peradaban akibat perbedaan agama seharusnya tidak perlu ada. Peradaban sebenarnya sudah mencatat bahwa antara umat Yahudi, umat Kristiani dan Umat Islam bisa hidup berdampingan secara damai . Bahwa memang ada sekelompok orang dan kepentingan kotor yang terus berupaya menggesek dan membenturkan antara ketiganya untuk tujuan-tujuan kotor mereka maka itulah yang harus diperangi. Karena musuh sebenarnya dan yang paling nyata dari ketiga agama itu adalah setan dan nafsu manusia yang ditunggangi setan. Bukan manusia. Bukan agama. Dan bukan negara.

Pun bukan peradaban. Jadi, seperti kata mantan Presiden RI Abdurrachman Wahid. Ketika tercipta perdamaian antara manusia dengan manusia, agama dengan agama, negara dengan negara dan antara peradaban dengan peradaban maka disitulah setan dan kepentingan kotor sekelompok manusia yang ingin menguasai seluruh peradaban manusia akan kalah. Ini visi ke depan Gus Dur yang tidak banyak ditangkap oleh kebanyakan politisi dan negarawan saat ini. Bahwa Gus Dur ingin menjadikan Indonesia yang damai sebagai contoh sebentuk peradaban yang akan membawa peradaban bumi ini menjadi peradaban yang memang mulia dan dimuliakan. *** Dokumen penting yang bicara soal humanisme itu kini disimpan di Museum Topkapi Istambul, Turki. Sebelumnya, dokumen itu disimpan di biara Santa Katarina, Sinai. Namun pada 1517, Sultan Selim I dari Turki mengambilnya untuk menjadi perbendaharaan istana Konstantinopel, Turki. Sang Sultan memberikan salinan dokumen itu ke biara Santa Katarina. Dokumen salinan itu kini jadi salah satu doukmen penting biara yang saat ini merupakan salah satu dari situs warisan dunia yang menjadi rumah manuskrip Alkitab, Kodeks Sinaitikus (ditulis 330-350 Masehi), yang saat ini disimpan di British Library. Di dalam biara Santa Katarina juga terdapat sebuah mesjid. Mesjid Fatima namanya. Biarawan di sana menjadikan salah satu kapelnya untuk menjadi mesjid pada tahun 1106. Mesjid Fatima berdiri tepat di samping gereja Ortodoks, sehingga minaretnya berdekatan dengan menara lonceng gereja. Mesjid ini menjadi lambang perlindungan dari para kalifa Mesir, termasuk toleransi dari para biarawan terhadap Islam. Penduduk lokal Beduin, Jabaliya, secara turun-temurun memegang kunci mesjid ini.


71

olahraga

ICW menyoroti permasalahan keuangan yang dikelola PSSI. PSSI dinilai tidak transparan dalam melakukan laporan keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat. Padahal, uang yang dikelola PSSI itu sangat besar. Oleh: Zaenal Arifin

P

engurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pascapenyelenggaraan Kongres Tahunan 2014, boleh membusungkan dadanya masing-masing. Hal ini karena mereka menganggap, kongres yang diselenggarakan di Hotel Shangri La, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/1) berjalan lancar. Memang benar Kongres Tahunan 2014 PSSI berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun, meski ribuan pendukung Persebaya 72

1927 (Bonek) melakukan aksi demonstrasi di depan hotel tempat penyelenggaraan. Namun, aksi yang dilakukan para Bonek ini tidak mengganggu jalannya kongres. Kongres yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan dihadiri oleh 86 pemilik suara (voters), berjalan sesuai dengan jadwal. PSSI mengklaim, dari hasil Kongres Tahunan itu telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu keputusan yang juga diklaim PSSI sudah diakui oleh AFC dan FIFA adalah, mengenai tuntasnya permasalahan kepengurusan sebagai organisasi yang sehat dan demokrasi. Memang, dilihat dari segi penyelenggaraan Kongres Tahunan PSSI berjalan sukses dan lancar. Namun, tidak pada tatanan isi dari kongres tersebut, meski telah menghasilkan merubah beberapa departemen. “Puji syukur kepada Allah SWT


atas diselenggarakan Kongres PSSI 2014. Ini adalah amanah Statuta, diikuti oleh 102 voters. Kami akui setelah mengakhiri konflik, PSSI terus berbenah meningkatkan komunikasi dengan semua pihak. Semua agenda akan kami lakukan di Kongres ini. Laporan kegiatan dan keuangan juga diberikan. Program kerja serta rencana strategi Timnas, Liga Amatir. Semua proses sedang dijalankan,” kata Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dalam sambutannya. Djohar menilai, Kongres Tahunan ini sangat penting bagi PSSI untuk membangun sepakbola Indonesia, dengan melakukan evaluasi pada 2013, serta merencanakan dan menetapkan kegiatan di 2014. “PSSI dianggap tuntas oleh AFC dan FIFA dalam level goverment (kepengurusan), dengan ditandai revisi statuta, dan beberapa peraturan-peraturan organisasi

doc. aktual

Busung Dada Gaya PSSI

aktual/ istimewa

yang melengkapi. Level manajemen nantinya mengerucut dalam departemen-departemen di bawah kesekjenan,” ujar Djohar usai menutup Kongres. Senada dengan Djohar, Sekjen PSSI Joko Driyono, mengatakan persoalan mengenai administrasi keanggotaan PSSI telah selesai dan tidak ada persoalan lagi. “Administrasi hari ini (Minggu) tuntas dan ini berhaharap jadi batu pijakan selamanya. Kami juga berharap seluruh anggota PSSI baik yang di pusat maupun daerah, harus punya visi yang sama untuk meningkatkan kualitas permainan,” papar Joko usai Kongres Tahunan. Meski Djohar dan Joko telah mengklaim bahwa organisasi yang dipimpinnya telah dianggap selesai dalam hal kepengurusan, tidak halnya dengan juru bicara Indonesia Coruption Watch (ICW) Apung Widadi. Apung tidak sependapat dengan

Djohar soal kepengurusan PSSI. “Belum. PSSI masih tertutup. Itu bluffing (bualan) saja, pencitraan. Mulai aja belum, udah dibilang selesai,” kata Apung kepada Aktual, Selasa (28/1). Ditambahkan Apung, PSSI bisa dicap melakukan kebohongan publik dengan mengklaim telah selesai dalam hal kepengurusan. “Yang pertama perlu dilakukan itu roadmap good governancenya (peta jalan pemerintahan yang baik) seperti apa? Kedua, membuka ruang partisipasi publik. Dalam hal ini masyarakat bisa terlibat dan memberi saran. Faktanya, tertutup kan?,” beber Apung. Selanjutnya, Apung menyoroti permasalahan keuangan yang dikelola oleh PSSI. Menurut Apung, PSSI tidak transparan dalam melakukan laporan keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat. Padahal, menurut Apung, uang yang dikelola PSSI itu sangat besar. Bukan hanya itu saja, Apung juga mencermati persoalan pemilihan pengurus dalam departemen yang di bawahi oleh PSSI. Apung menilai, PSSI tidak objektif dalam pemilihan pengurus di departemen-departemen yang di bawahi oleh PSSI. “Yang ketiga, transparan secara keuangan PSSI, pengelolaan dan

penggunaannya serta auditnya. Yang keempat, pemilihan pengurus masing-masing divisi atau departeman harus objektif dan representatif. Lha ini? Kolusi dan nepotisme semua,” tegasnya. Mungkin apa yang dikatakan Apung mengenai kolusi dan nepotisme dalam PSSI itu ada benarnya. Pasalnya, PSSI dalam kongres tahunan itu telah mengatur dan menset cara pengaturan ketua umum PSSI dan para pejabat seperti Exco PSSI untuk pemilihan atau Kongres PSSI di 2015, dimana pada tahun tersebut, kepengurusan Djohar telah usai. “Seluruh keputusan terkait pemilihan ketua umum, wakil ketua, dan anggota Exco tahun 2015, telah juga di paripurna. Perangkat seperti Komite Pemilihan, Komite Banding Pemilihan telah disetujui anggota seperti mekanisme PSSI yakni elektoral code. Jadi tidak ada kekhawatiran siapapun terhadap ujung dari kepengurusan PSSI,” kata Joko. Dengan keadaan seperti ini, PSSI masih saja berharap agar Tim Nasional Indonesia yang dimiliki saat ini, bisa berbicara dikancah dunia internasional. Namun mereka tidak mau membenahi persoalan yang ada dalam kepengurusan sendiri. “Kita punya lima Timnas yakni Senior, U-23, U-19, U-16, U-14 targetnya AFF 2014 harus juara untuk Timnas Senior, Asian Games bila jadi berangkat kita ingin lolos ke babak delapan besar, Timnas U-19 lolos ke Piala Dunia U-20 di Selandia Baru serta di akhir kepengurusan rangking peringkat FIFA di bawah 130 dunia dan membangun infrastuktur Timnas berkaitan dengan bantuan dr FIFA yang namanya FIFA goal project,” kata dia. Apakah tekad dan rencana itu bisa tercapai jika keadaan dalam kepengurusan federasi sepakbola Indonesia seperti sekarang ini. Mau dibawa kemana sepakbola Indonesia? Dan apakah bisa maju sepakbola Indonesia jika memang kepengurusan dalam PSSI seperti ini?


73

obituari

In Memoriam KH MA Sahal Mahfudh K

iai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh adalah salah satu ulama fiqih mumpuni yang pernah dimiliki bangsa ini. Ulama kharismatis yang lahir dengan nama Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdul Salam Alhajaini ini dipanggil ke hadirat Sang Pemilik Takdir pada Jumat, 24 Januari 2014 dinihari di kompleks Pesantren Maslakhul Huda, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah tempat dia mengabdikan dan mempertanggungjawabkan ilmu yang dititipkan oleh Allah SWT kepadanya. Lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, pada 17 Desember 1937, Kiai Sahal meninggal dalam usia 77 tahun setelah 7 hari dirawat di RS Kariadi Semarang akibat penyakit jantung dan paru yang menahun. Bangsa ini kembali ditinggal oleh salah satu ulama panutan yang secara konsisten untuk membumikan hukum Islam dalam konteks keIndonesiaan dan kekinian. Tidak banyak ulama yang konsen seperti yang telah dilakukan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini. Dengan keluasan cakrawala berpikirnya serta didikan moral yang ketat ala pesantren menjadikan ijtihad di bidang fiqh bisa dijadikan pegangan banyak kalangan. Kiai Sahal adalah penggemar buku. Mulai novel, sastra sampai kitab kuning. Dia sadar, dengan membaca dia akan dapat menambah rujukan untuk menjawab realitas sosial yang ada di lingkungan pesantrennya, kotanya dan negaranya. Sungguh, kita kehilangan lagi seorang ulama yang tulus tanpa pamrih untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan moral di negara ini. Selamat tinggal Kiai..

aktual/ istimewa

/ Sukardjito

74 74


intermezo

Hutan Indonesia Terlalu Penting

S

aktual/ istimewa

eorang ahli geografi dari Universitas Maryland, Matt Hansen pernah melakukan pemetaan terhadap perubahan global hutan. Dia melakukan pemetaan di beberapa negara yang kaya hutan seperti Indonesia dan Brasil. Hasil riset yang dilakukan Hansen cukup mengejutkan. Pada skala global, bumi kehilangan 888.000 mil persegi hutan dan memperoleh 309.000 km persegi hutan baru antara tahun 2000 dan 2012. Hilangnya hutan bersih itu setara dengan semua tanah di Alaska. Hansen dan timnya pernah menulis di jurnal “Science” pada November 2013 bahwa deforestasi di Indonesia adalah yang tercepat dalam sejarah. Sebelum tahun 2003, Indonesia kehilangan kurang dari 4.000 mil persegi (10.000 km persegi) per tahun. Pada tahun 2011, lebih dari 7.700 mil persegi (20.000 km persegi) hutan Indonesia lenyap setiap tahun. Ini sangat mengerikan. Di hutan Riau saja (lihat gambar), pada dari tahun 2000 sampai 2011 terjadi percepatan deforestasi hutan yang sangat cepat dan masif. Lalu bagaimana dengan hutan kita di pulau-pulau lainnya? Sudah saatnya kita perangi korupsi di sektor kehutanan dan mafianya. Kalau perlu KPK mulai fokus juga di sektor kehutanan. Karena hutan Indonesia terlalu penting bagi keberlangsungan ekologi global. / Ary Purwanto


75

Kilas daerah

Kasus Korupsi di KBS Harus Dibongkar

K

ejanggalan pertukaran 397 satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang disinyalir sarat korupsi, terus disoroti sejumlah kalangan pemerhati satwa. Kasus itu diharapkan dapat segera di bongkar dan dibuktikan, agar kasus serupa tidak terjadi di kebun-kebun binatang lainnya di Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Walhi Sumatera Utara Kusnadi Oldani kepada Aktual di Medan,

Kamis (30/1). “Saya pikir itu patut dibuktikan. Apalagi adanya laporan dari Walikota (Surabaya) sendiri, potensi itu bisa saja terjadi di kota lain,” kata Kusnadi. Sebelumnya, terkait pemindahan 148 satwa ke Taman Hewan Pematang Siantar milik Rahmat Shah, Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), Kusnadi menilai, sepanjang space dana manajerial taman hewan tersebut memungkinkan, keberadaan satwa itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Namun yang perlu dicermati, lanjut Kusnadi, ialah keberlangsungan hewan-hewan endemik yang ada di taman hewan itu. Dimana, diharapkan satwa-satwa itu sebaiknya dilepasliarkan saja. / Damai Oktafianus Mendrofa

Resto dan Hotel Nakal Disegel Dispenda Malang

D

inas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang rupanya mulai gerah dengan sikap hotel dan resto ‘nakal’ yang enggan membayar pajak. Kamis (30/1) bersama dengan Tim Sadar Pajak, Dispenda melakukan penyegelan terhadap wajib pajak yang nakal. “Ada lima titik yang menjadi target operasi saat ini,” kata Ketua Dispenda kota Malang, Ade Herawanto, kepada Aktual di Malang, Kamis (30/1). Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker bertuliskan 'Tempat Usaha ini di bawah Pengawasan Tim Pemeriksa Pajak Pemkot Malang sesuai Perda Nomor 16 tahun 2010'. “Stiker baru boleh dilepas setelah wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya,” tegasnya Ade Herawanto menambahkan, dari hasil sidak kali ini, bahkan pihaknya menemukan ada sebuah rumah makan yang enggan menjadi 76

wajib pajak. “Rumah makan sudah berdiri dua tahun tapi enggan menjadi wajib pajak dan membayar pajak,” ujarnya. Menurut Ade, pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak nakal tersebut termasuk dalam perbuatan pelanggaran Undang-undang tentang perpajakan daerah. “Jelas melanggar asas kepatuhan sesuai dengan UU Pajak, bisa dikenai pidana,” kata dia. / Muchammad Nasrul Hamzah


Di Bogor Ada 102 Titik Longsor

B

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat terjadi longsor di 102 titik di 29 kecamatan di 102 desa wilayah ini selama Januari 2014. “Total kejadian longsor terjadi selama Januari ini adalah 102 titik yang tersebar di 29 kecamatan di 102 desa,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor, Makmur, Kamis (30/1). Makmur menyebutkan, longsor yang terjadi di 102 titik tersebut telah merusak 87 rumah dengan kondisi berat, 111 rumah dengan kondisi sedang dan 651 rumah dengan kondisi ringan. Akibat longsor tersebut ratusan jiwa diungsikan sementara, dengan jumlah terbanyak 593 jiwa mengungsi di Kampung Gonggong, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur. “Longsor yang paling tinggi eskalasinya terjadi di Kecamatan Sukamakmur, ada 55 rumah rusak berat dan puluhan lainnya rusak sedang dan ringan. 593 jiwa mengungsi sementara,” ujar Makmur. Selain di Kecamatan Sukamakmur, longsor yang terjadi di daerah lainnya masih berskala kecil namun menyebar di 100 titik dengan jumlah kerusakan bangunan rata-rata berkisar antar dua, hingga tidak dan lima unit. / Nur Lail

Provinsi Bengkulu Dinilai Daerah Paling Aman se-Indonesia

K

epolisian Resor Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dinilai Kepolisian RI sebagai salah satu kota teraman se-Indonesia. “Sudah satu tahun terakhir kami menyandang gelar kota teraman, karena tingkat kriminalitas di Kota Bengkulu kecil sekali,” kata Kapolresta Kota Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pramono, di Bengkulu, Kamis (30/1). Tingkat kriminalitas di daerah itu terus menurun, bahkan menurut

Pemerintah Aceh Transfer Dana Otsus Pada April

dia, penurunannya cukup signifikan yakni mencapai angka 300%. “Ini semua tercipta atas kerja sama semua unsur, baik program dari unsur pimpinan daerah yang proaktif terhadap keamanan bagi masyarakatnya, maupun masyarakat kita yang sudah lebih sadar hukum,” ujar dia. Dengan predikat sebagai kota teraman se-Indonesia itu pula, Kapolresta yakin penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang akan digelar di daerah itu dari tanggal 1-10 Februari 2014 aman untuk dikunjungi peserta HPN. Turunnya tingkat kriminalitas di daerah itu juga tidak lepas dari program pemerintah setempat di bidang keamanan masyarakat dengan nama ‘Bengkulu-Ku Aman’ yang diluncurkan pada 28 Mei 2013. / Epung Saepudin

Bupati Haramkan PNS di Purbalingga Terima Gratifikasi

B

upati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto mengimbau seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten itu untuk tidak menerima gratifikasi/imbalan/ hadiah atau sejenisnya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Imbauan itu disampaikan Pak Bupati dalam rangka menciptakan zero corupption di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yakni dengan menerapkan prinsipprinsip clean governance atau pemerintahan yang bersih,” jelas Kepala Bagian Humas Setda Purbalingga, Rusmo Purnomo, Rabu (29/1). Salah satunya, menurut dia, adalah menciptakan transparansi di segala bidang pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga. Menurut dia, imbauan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / Nur Lail

P

emerintah Aceh menyatakan akan mentransfer dana otonomi khusus (otsus) 2014 tahap pertama ke seluruh kabupaten/kota di provinsi itu pada April. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Abubakar Karim mengatakan, dana otsus yang akan dikelola langsung oleh seluruh kabupaten/ kota itu harus dipergunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. “Kami ingatkan agar dana otsus yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dapat dikelola secara maksimal dan tidak digunakan untuk membayar honor, perjalanan dinas dan sarana prasarana aparatur,” katanya di Banda Aceh, Rabu (29/1). Disebutkannya, jumlah dana otsus tahap pertama yang akan ditransfer ke kabupaten/kota tahun 2014 sebesar Rp 2,9 triliun dari total dana Otsus yang akan diterima Aceh pada tahun itu Rp 6,2 triliun. Ia mengatakan, pascatransfer dana otsus ke kabupaten/kota itu seluruh penggunaan anggaran berada di masing-masing wilayah dan untuk proses administrasi masih tetap di provinsi. “Artinya, Pemerintah Aceh tidak akan lepas tangan terhadap pengelolaan dana otsus oleh kabupaten/kota sebab proses administrasi tetap di provinsi,” katanya. / Zaenal Arifin


77

oase

Banjir Oleh Faizal Rizki

78


bahwa Tuhan akan mengingatkan kaum Aad dalam bentuk kemarau panjang yang menghancurkan harta benda dan kekayaan mereka dan kemudian dalam bentuk banjir yang juga meluluhlantakkan kota. Peringatan Nabi Hud tetap dicibir. Mereka kembali menertawai Hud ketika mereka menjawab bahwa doa mereka dikabulkan Tuhan (baca berhala) mereka. Awan dan mega hitam mulai merubah warna langit yang kebiruan. “Lihat sebentar lagi akan turun hujan,” kata petinggi sebuah kuil milik kaum Aad. Nabi Hud hanya terdiam dan menyesali apa yang mereka yakini. Hud hanya bisa berkata seperti ini kepada mereka, “Awan hitam itu bukan sebuah rahmat bagi kamu, tetapi awan yang akan membawa kehancuran sebagai pembalasan dari Allah SWT. Seperti yang pernah aku katakan dan untuk membuktikan kebenaran katakataku yang selalu kamu sangkal dan dianggap dusta.” Hari pertama hujan turun, seluruh kaum Aad bersuka cita. Namun keceriaan itu hilang ketika hujan itu turun tak kunjung usai selama tujuh hari penuh. Yang menyedihkan, jatuhnya air dari langit itu disertai dengan angin topan dan raungan-raungan petir yang menujukkan kemarahan. Rumah, harta benda dan ladang subur dan ternak hancur digilas banjir dan angin topan. Bapak, ibu dan anak terpisah. Infrastruktur anti banjir bikinan Jokowi pun tak mampu menghadapi bencana kala itu. Delapan hari banjir menghancurkan puluhan tahun upaya kaum Aad untuk sejahtera. Delapan hari banjir dan hilangnya bangunan-bangunan kota saat itu juga membawa sebuah kesadaran baru buat Jokowi: bahwa banjir bukan lagi soal akal dan logika ilmiah di balik terjadinya banjir. Bahwa banjir harus juga dilihat dari sisi sejarah ketamakan dan kerakusan manusia terhadap materi. Bahwa banjir harus dilihat sebagai sisi lain dari manusia yang mulai menuhankan materi hanya untuk sekadar hidup sejahtera. Coba bayangkan juga, apa yang akan dilakukan Wali Kota Jokowi setelah banjir itu menghancurkan kaum Aad...

bagas triputro/ aktual

C

oba. Kali ini saja. Bebaskan dan kembangkan imajinasi Anda. Bayangkan, Jokowi hidup dan jadi Wali Kota kaum Aad di Zaman Nabi Hud, nabi setelah Nuh. Sejarah banjir terbesar yang pernah dialami manusia di zaman Nuh rupanya sedikit dilupakan mereka. Jokowi, petinggi kaum Aad, sudah memperbaiki infrastruktur kota agar air mengalir lancar tanpa tersendat. Sampah pun tak luput dari perhatiannya. Warga diminta tidak membuang sembarangan sampahnya. Sungai yang melintasi permukiman warga Aad juga dikeruk, diperdalam dan dibersihkan dari sampah yang mengapung. Kanal banjir juga dibangun, mengingat moyangnya dulu pernah mengalami banjir besar yang menewaskan banyak orang, menghancurkan harta benda dan menghilangkan jejak-jejak budaya dan peradabannya. Jokowi dimata kaum Aad sukses menata kota. Dan sukses mengantisipasi banjir. Dan cerita Nabi Nuh as, Nabi Hud as dan kaum Aad ini menjadi cerita dan catatan peradaban penting umat manusia. Islam mencatatnya dalam Alquran di beberapa surat, seperti di surat Al-Ankabut, Nuh, Huud Al-A'raf atau Yunus. Di lembaran-lembaran Genesis, Injil menyajikan juga hal itu. Di peradaban lain, banjir dan Nuh berkembang dalam bentuk cerita dan mitologi. Seperti mitologi Sumeria, mitologi Akkadia, mitologi Babilonia, mitologi India, mitologi Wales, mitologi Lithuania sampai ke mitologi Cina. Kembali ke Jokowi. Kota yang nyaman, infrastrukturnya sangat bagus dan sangat layak huni membuat kaum Aad hidup sejahtera dan serba kecukupan. Kepemimpinan Jokowi mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan kaum Aad. Kesejahteraan dan kekayaan membuat hampir sebagian kaum Aad terbuai. Mereka kembali memuja harta benda, seperti yang dilakukan moyangnya di zaman Nuh. Bahkan, mereka mulai lagi menjadikan patung dan berhala sebagai simbol Tuhan mereka. Ini yang tidak pernah diduga oleh Jokowi. Kesejahteraan dan kekayaan membuat kaum Aad lupa sejarah bahwa moyangnya dulu pernah habis digulung banjir akibat menuhankan materi. Nabi Hud, seperti Nabi Nuh, turun untuk mengingatkan kaum Aad: Tuhan mereka bukan harta, bukan benda dan bukan kekuasaan. Tapi Tuhan yang menciptakan benda, yang menciptakan kekuasaan. Kembali, seperti kisah Nuh, kaum Aad mengejek Nabi Hud. Saat itu negeri kaum Aad mengalami kekeringan yang cukup panjang. Nabi Hud mengatakan


79

80


1-15 Februari 2014 Edisi 17 AKTUAL

Recommend Documents