AKTUAL Edisi 2 April

AKTUAL Edisi 2 | April 2013

1

2AKTUAL Edisi 2 | April 2013

| TATAP REDAKSI

KENTUT SEMAR dan Pancasila

W

ayang oleh masyarakat nusantara dipandang sebagai bahasa budaya. Wayang juga dinilai sebagai media paling efektif dalam menyampaikan pesan ideologis dan politik. Semasa Sunan Kalijaga, wayang dipakai sebagai sarana ampuh penyebaran politik Islam. Sebagai “proposal” kepada Sang Pencipta Alam, lakon wayang lazim dikemas sebagai analog pedoman pemberi arah oleh empunya hajat pagelaran. Itulah “proposal” atas peta kondisi dan petunjuk arah yang layak dipedomani dalam merumuskan suatu kebijaksanaan. Lewat wayang pula rakyat dapat berperan mengambil bagian guna menanggapi setiap kejadian dan daya kekuatan alam sekitarnya. Dari masa ke masa, wayang dipakai para penguasa negeri guna mengarahkan masyarakat agar memanuti nilai-nilai yang diamanatkan melalui suatu pagelaran. Dalam tiap lakon, berbagai tanda dan simbol dipakai untuk mengejawantahkan apa kehendak sang penguasa. Era pemerintahan Soeharto, wayang dipakai menyebarluaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lewat lakon Semar mBabar Jatidiri dalam pewayangan Jawa atau Sang Hyang Wiragajati dalam wayang Sunda. Bahkan 21 Januari 1995, Soeharto mengumpulkan para dalang dari berbagai jenis pewayangan, baik itu wayang kulit purwa (Jawa), wayang golek (Sunda), wayang parwa (Bali), maupun wayang Betawi di Istana Negara. Soeharto saat itu meminta para dalang mengedepankan Semar sebagai peran utama aneka carangan pagelaran. Semar adalah simbol rakyat kawula yang memiliki kekuatan kearifan. Meski hanya punakawan yang mengabdi Pendawa di Amarta, tapi karena selalu mengutamakan kebenaran keadilan, kesaktian

CHAIRMAN Yudi Latif, Ph.D Pemimpin Umum - Pemimpin Redaksi M Danial Nafis SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Wakil Pemimpin Redaksi Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Redaktur Dhia Prekasha Yoedha, Epung Saepudin,

Febrianto

REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano ASISTEN REDAKTUR Tri Wibowo, , Ismet Eka Kusuma Legal Corporation Eko Hendro Prasetyo Reporter Adi Adrian, Andromeda, Arbie Marwan,

Arnold Sirait, Danny Kosasih, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Nuniek, Onic Metheany, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin Koresponden Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa


Semar melebihi para dewa. Dalam lakon Semar mBabar Jatidiri disebutkan kerajaan Yawastina memiliki dasar negara pancaprasedya (lima kehendak). Pancaprasedya merupakan intisari budaya sumber segala hukum utama Yawastina. Lakon ini menuturkan Semar meninggalkan Yawastina, karena seisi kerajaan dalam keadaan kacau akibat penyelenggara negara melupakan pancaprasedya. Dari berbagai versi (carangan) Semar selalu digambarkan sebagai tokoh penasihat Pandawa. Sosok bijak berpemikiran luas dan menjangkau jauh kedepan. Pengabdiannya kepada Pandawa adalah demi kesejahteraan bersama. Sehingga ksatria manapun, bahkan mahadewa sekalipun, selalu segan saat berhadapan dengan Semar yang memiliki senjata andalan berupa kentut. Lakon Semar memang terkait dengan Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Ideologi yang digali Sukarno dari kristalisasi kebudayaan nusantara. Ironis di tengah kemajuan zaman, nilai-nilai Pancasila kini kian dibaikan, Nyaris terlupakan. Terutama, oleh para elite penguasa saat ini. Elite oligarkis yang sibuk oleh urusan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Sehingga negeri ini laksana tanpa pemimpin yang berpedoman kepada Pancasila lagi. Tidak ayal lagi, tatkala ada komunitas pada awal 2013 menggelar lakon Anoman Obong, khalayak pun tercekat, Karena lakon Anoman utusan Rama yang menelisik ke Alengka, kerajaan Rahwana yang menculik Dewi Sinta, istri Rama itu adalah analog kisah perang intelejen. Masyarakat pun tercenung semakin dalam saat melihat sejumlah pagelaran berikut malah memilih carangan Wisanggeni Gugat. Lalu beberapa pekan terakhir ini, sejumlah dalang malah mulai mempagelarkan lakon Parikesit Praloyo.

(Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Yudhi Ari (Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar) Fotografer Amir Hamzah, Oke Dwi Atmaja, Bambang Dody Desain Grafis Widhi MD, Andhika Putra DIREKTUR KOMERSIAL S Napitupulu SIRKULASI Samsul Arifin, Nurman Abdul Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi

PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : - [email protected] - [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

3

DAFTAR ISI EDISI 2 APRIL 2013 TATAP REDAKSI 3 DAFTAR ISI 4 KOLOM 5 NUSANTARA 6 LENSA AKTUAL 8 OTOTEK 50 GAYA HIDUP 56 OASE 58

42 MERADANG KARTEL PANGAN ENERGI 46 EKONOMI

PT PGN TBK

LAPORAN UTAMA

10

“Sudah terjadi apa yang disebut public distrust (hilangnya kepercayaan masyarakat) terhadap negara di sini.” Suripto Pengamat Intelijen

LAPORAN KHUSUS

22

MELANGKAH PASTI DARI HILIR KE HULU BUDAYA 21 NEGARA BELUM HADIR UNTUK SH MINTARDJA OLAHRAGA 49 KALAU BUNG KARNO BICARA MAFIA

Ironi KLB Partai Demokrat Berharap Puja Malah Tercerca POLITIK

28

PETA PENGUSAHA-POLITIKUS DI DPR HUKUM

32

TAMU KITA 52

SPRINDIK ANAS, SEKADAR KASUS ETIK? HUKUM

38

KEMELUT STADION BMW Satya Widya Yudha


GLOBALISASI

KOLOM

DAN ANTISIPASI PANCASILA

Yudi Latif, Chairman AKTUAL Network

Amir Hamzah /AKTUAL

S

etelah Perang Dingin berakhir, persaingan ideologi bergeser ke persaingan ekonomi, imperialisme geografis bergeser ke imperialisme budaya. Isu utama dalam politik internasional pun bergeser dari rivalitas ideologis dan militer menjadi isu-isu mengenai peradaban, kesejahteraan ekonomi, tuntutan demokrasi, dan lingkungan hidup. Bagi Indonesia, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia. Gelombang ini melanda ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekutan global, terutama datang dari kekuatan fundamentalisme pasar, fundamentalisme agama dan kecenderungan revivalisme etnoreligius. Globalisasi juga dicirikan dengan beberapa organisasi supranasional dan perusahaan-perusahaan multinasional dengan kekuatan modal raksasa yang semakin menyurutkan peran pemerintah dalam suatu negara-bangsa. Namun peran negara ternyata masih penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti tercermin dari kegagalan ideologi dan proyek neo-liberalisme yang membawa krisis Amerika Serikat dan dunia pada awal milenium baru lalu.


Ada sebuah pertanyaan. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan menjawab masalah diatas atau telah diusangkan oleh perkembangan zaman? Dalam hal mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiaptiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya berTuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’… Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormatmenghormati satu sama lain.” Dalam mengantisipasi dampakdampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosionasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosionasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”. Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosiodemokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila,

memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) yang bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavisitis, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasarindividualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris. Diperlukan puluhan tahun sejak perang dunia kedua bagi bangsabangsa lain untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah meletakkannya di titik awal berdirinya Republik. Sayang, masalah bangsa ini memang kerap pandai memulai namun gagal memelihara dan mengakhiri. Tatkala bangsa-bangsa lain mulai mengengok warisan pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya. 5

NUSANTARA

Kasus Sprindikgate, Siapa Yang Diuntungkan?

K

T

NI dengan empat panser menghadang massa untuk mendekat pendopo kantor gubernur Atjeh. Rencananya, di kantor itu mendagri akan melakukan dialog soal Qanun Nomor 3/2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Sebelum terkonsentrasi di gedung dewan tersebut, massa berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Ratu Syafiatuddin Banda Aceh. Mereka juga melakukan konvoi menelusuri jalanjalan protokol dengan mengendarai kenderaan roda dua dan empat sambil membentangkan bendera “bulan sabit bintang” tersebut. Bendera Aceh berupa bulan bintang bergaris hitam putih dibagian bawah dan atas di atas sehelai kain merah tua yang tertuang dalam Qanun No.3 tersebut sudah disahkan oleh DPR Aceh pada 25 Maret 2013. Namun qanun tersebut menimbulkan pro kontra, khususnya pemerintah pusat, karena dinilai bendera tersebut mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa konflik. “Ada indikasi, bendera itu lambang perlawanan dan separatis, dari awalnya begitu. Ada indikasi untuk memerdekakan dan memisahkan diri dari NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4). Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat untuk segera bertindak cepat. “Pemerintah, intelijen, pemerintah daerah diminta segera bekerja keras, segera melakukan pengamatan secara komprehensif agar indikasi itu (memisahkan diri dari NKRI) tidak terwujud,” kata Tubagus. WAHYU

PGN Investasi USD400 Juta Untuk Infrastruktur

P

T PGN Tbk siapkan dana US$ 300 juta hingga US$ 400 juta untuk bangun infrastruktur gas dalam negeri. Investasi pengembangan bisnisnya yang tahun ini mencapai US$ 400 juta tersebut, akan digunakan dengan fokus program pembangunan fasilitas pipa di wilayah Indonesia. “Alokasi terbesar adalah untuk infrastruktur, namun jumlahnya kita seimbangankan antara pembangunan FSRU dan pipanisasi,” kata Direktur Perencana Investasi dan Manajemen Risiko PGN Wahid Sutopo. Wahid mengatakan dengan pengucuran capital expenditure (capex) tersebut, diharapkan PGN akan mampu menyingkronkan antara penyediaan infrastruktur gas dengan jumlah kebutuhan gas dalam negeri. VICKY


BLOG PGN.BLOGSPOT.COM | AMIR HAMZAH / AKTUAL | ISTIMEWA

Qanun Itu Dipermasalahkan

uasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menuduh sejumlah pihak mengambil keuntungan dari hasil Komite Etik, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Terkait kebocoran sprindik ini, kami menilai ada jual-beli pengaruh terhadap klien kami. Dan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan,” kata Firman Wijaya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/4). Siapa yang mengambil keuntungan? “Jelas itu Ketua Mejelis Tinggi. Ini kan ada relasinya dengan pidato dia yang mengatakan Anas harus fokus pada masalah hukum yang dihadapinya,” terang dia. NEBBY

“Saya kaget. Tidak benar ada caleg germo. Tak mungkin germo masuk Demokrat” “Kalau bekas germo dan bertobat lalu menjalani kehidupan yang lebih baik, mungkin tidak masalah karena setiap orang di dunia itu tidak ada yang sempurna”

Marzuki Alie, Ketua DPRRI, Petinggi Partai Demokrat

“Jika ada germo atau mucikari yang lolos seleksi, itu menyangkut persoalan etika. Kalau parpol masih menerima mucikari sebagai caleg maka parpol tersebut tidak memegang prinsip-prinsip kepartaian”

Germo Nyaleg, Boleh DONG

BAWASLU.GO.ID | KABARBISNIS.COM | yudhi ari/AKTUAL | AMIR HAMZAH / AKTUAL | OKE DWI ATMAJA / AKTUAL

P

using tak ada calon legislatif (caleg) yang mendaftar di DPD Partai Demokrat, membuat pengurus DPD Partai Demokrat Jatim mengambil semua profesi untuk dijadikan Caleg. Tak terkecuali germo. Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Dadik Sudaryanto dikonfirmasi soal kabar tersebut membenarkan, ada seorang mami atau germo pub ternama yang maju menjadi bacaleg Demokrat. “Saya juga mendengar kabar itu, tapi bukan bakal caleg di DPRD Kota Surabaya,” kilahnya, Selasa (26/3). Sementara itu, Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Achmad Iskandar saat dihubungi, mengatakan bahwa Demokrat tidak mempermasalahkan profesi germo sebagai caleg. “Semua bisa saja mendaftar dan semua profesi. Partai Demokrat terbuka untuk semua. Kalau ada masyarakat keberatan baru akan dilakukan evaluasi dan dicoret,” tegas mantan kepala Biro AP Pemprov Jatim itu. “Caleg yang mempunyai track record jelek tapi memiliki popularitas dan tentu saja kantongnya tebal, tetap lolos. Ini yang mengkhawatirkan kita”

Said Salahuddin, Koordinator Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia AKTUAL Edisi 2 | April 2013

“Tidak ada. Gak tahu kok tiba-tiba ada yang melontarkan kabar tersebut”

Yus Fitriadi, Koordinator Jaringan Pendidikan Politik Untuk Rakyat (JPPR) “Di Partai Demokrat, sepanjang tak persoalan hukum dan WNI silahkan mendaftar. Tak ada masalah meskipun seorang germo” “Ada tim penilai, siapapun asal tidak melanggar etika, hukum, tak masalah,” kata dia. “Kita menghormati hak seseorang. Jangan sampai kita melanggar HAMnya, jangan sampai menghina. Beda dengan Aceng Fikri yang ditolak oleh Srikandi Hanura”

Ramadhan Pohan, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat “Ini negara demokrasi, semua berhak menentukan pilihannya”

Giri Sancoko, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim

Soekarwo, Ketua DPD Demokrat Jatim

7

LENSA AKTUAL


Tinju Amatir Warnai Car Free Day Dua petinju amatir saling melepaskan pukulan di atas ring saat car free day di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (31/3). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai wadah penyaluran kegiatan positif di kalangan pelajar dan mencari bibit petinju Indonesia. Foto: Aktual/Tino Oktaviano


9

LAPORAN UTAMA

NEGARA DARURAT Pernyataan kudeta berdasarkan laporan dari Badan Intelijen Nasional (BIN).

tino oktaviano / AKTUAL

OLEH: FAIZAL RIZKI


A

AMIR HAMZAH / AKTUAL

wal Maret lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ada kelompok tertentu yang ingin mengguncang pemerintahan. Dalam bahasa lugasnya, kudeta. Pernyataan itu berdasarkan laporan dari Badan Intelijen Nasional (BIN). Yang menarik, isu kudeta kemudian ditarik ke gerakan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang meminta SBY lengser pada 25 Maret lalu. Ketua MKRI Ratna Sarumpaet sempat menyesalkan pernyataan pemerintah yang menganggap gerakan itu sebagai upaya makar. Sontak semua elemen berteriak. Mulai dari politisi, media, budayawan, ahli hukum sampai aktivis. Bahkan beberapa mantan jenderal juga mempertanyakan itu. Namun, perlu diingat, sebuah produk hasil analisis intelijen, apalagi sekelas BIN bukanlah analisis kaca mata kuda. Terlepas analisis itu

salah atau tidak, setidaknya untuk menyimpulkan bahwa ada kelompok yang ingin mengguncang pemerintahan bukan hanya dilihat dari sudut gerakan MKRI saja. MKRI, hanya gejala, hanya satu puzzle dari ratusan puzzle yang terserak.

Sebuah produk hasil analisis intelijen, apalagi sekelas BIN bukanlah analisis kaca mata kuda. Intelijen berusaha menyusun puzzle-puzzle itu dan berupaya keras agar terwujud sebuah gambar. Ada kalanya, kalau beruntung, gambar itu terbentuk sempurna dan jelas. Namun ada kalanya beberapa puzzle ada yang hilang sehingga, belum ditemukan sehingga gambarnya

belum sempurna benar. Mungkin ada benarnya juga intepretasi BIN bahwa ada kekhawatiran terjadi kudeta karena beberapa gejalagejala politik, hukum dan sosial, budaya dan psikologi sosial yang terjadi dalam kurun dua tahun belakangan ini sudah bisa mendorong untuk itu. BIN mungkin mulai menangkap bahwa pondasi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem pemerintahan sudah mulai goyah. Bahkan dalam beberapa aspek hancur. Dan itu disimpulkan sebagai bentuk ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan sampai 2014 nanti. Termasuk didalamnya ada kelompok yang ingin memanfaatkan goyahnya tingkat kepercayaan pemerintah. Namun isu kudeta yang berkembang kemarin justru memberi pertanyaan besar bagi rakyat luas: apakah benar pemerintahan ini sudah goyah, sehingga MKRI yang hanya bagi sembako itu perlu ditakuti?

EGI SUDJANA, RATNA SARUMPAET DAN ADHIE MASSARDI (PRESIDIUM MKRI)


11

LAPORAN UTAMA

SLAMET MULYONO / AKTUAL

Puzzle Yang Terserak 12AKTUAL Edisi 2 | April 2013

Publik tahu ada ketidakharmonisan antara lembaga negara yang membidangi penegakan hukum yang ada meski petinggi-petinggi lembaga tersebut membantahnya. OLEH: FAIZAL RIZKI

I

barat puzzle. Gambar kondisi politik, hukum, ekonomi dan keamanan negara saat ini bisa dilihat dari kepingan-kepingan puzzle yang terserak. Ada banyak puzzle yang terserak dan belum ditemukan. Tapi gejalanya sudah terjadi di beberapa daerah. “Saya mulai melihat sudah terjadi beberapa konflik horisontal bahkan vertikal,” kata Sidarto Danusubroto, anggota Komisi I DPR. Jika tidak tuntas, dan diputuskan siapa yang sebenarnya bersalah maka ini berbahaya, kata Sidarto. Dan ternyata potensi konflik ini menyebar hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Seperti setitik bara api yang siap melalap timbunan jerami kering. “Saya lihat, dibeberapa tempat, negara absen dalam peristiwa konflik,” tambah Sidarto yang juga mantan kapolda Jabar, ini. Coba amati, ada tren yang cukup kuat, konflik “diam” tiba-tiba meletus ke permukaan dan membara. Itu terjadi merata di pulau-pulau yang ada di kepulauan Indonesia. Yang masih hangat misalnya Mesuji di Lampung Utara, Ogan Komering Ilir, kasus Kebumen, dan Sumbawa. Itu belum tercatat beberapa konflik yang sudah terjadi sejak 2010. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan pada 2010 saja sedikitnya 106 konflik agraria terjadi. Pada 2012 sudah terjadi 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Adapun luas areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektare (ha), dan menyeret 141.915 kepala keluarga (KK). Bahkan berdasar dari hasil riset data yang dilakukan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis atau HuMa, pada 2012 ada sekitar 232 konflik


sumber daya alam dan agraria. HuMa mencatat konflik berlangsung di 98 kota/ kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik ini mencapai 2.043.287 ha atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi. Sekadar catatan, 70% dari konflik agraria pelakunya adalah korporasi atau perusahaan. Dan sisanya adalah instansi pemerintah. Konflik di tubuh TNI dan Polri Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) mencatat sejak 2005 sampai 2012 konflik terbuka yang terjadi antara TNI dan Polri sudah mencapai 26 kasus. Itu belum dihitung tiga kasus terakhir yang cukup “mengerikan” yakni kasus penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu, penyerangan Lapas Cebongan dan pembunuhan polisi di Simalungun. “Rata-rata masalah ini tidak pernah selesai ditingkat hukum,” kata

Tinggal menunggu waktu saja,” kata anggota DPR Tb Hasanuddin. “Sudah terjadi apa yang disebut public distrust (hilangnya kepercayaan masyarakat) terhadap negara di sini,” kata Suripto, pengamat intelijen yang aktif di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini. Soal public distrust, menurut Suripto, yang perlu menjadi catatan khusus intelijen adalah mulai hancurnya rantai komando di TNI Angkatan Darat. “Di TNI AD, line of command sudah mulai hancur. Perwira menengah sudah tidak bisa lagi “diperintah” oleh atasannya,” kata Suripto. Menurut Sosiolog UI Prof Tamrin Amal Tomagola, konflik TNI-Polri sumbernya ada tiga yakni ekonomi, kelembagaan dan kurikulum pendidikan di masing-masing akademi. “Lahan ekonomi banyak dipegang polisi, polisi rekeningnya gendut,” ujarnya. Sedangkan masalah kelembagaan, itu berkaitan erat dengan UU. “Akar masalahnya ada di peraturan perundangan yang memisahkan Polisi dengan tentara. Itu ada yang harus diperbaiki,” kata Fadli Zon, wakil ketua umum Partai Gerindra. Konflik antara TNI/Polri ini

“Di TNI AD, line of command sudah mulai hancur. Perwira menengah sudah tidak bisa lagi diperintah oleh atasannya.” Koordinator Kontras Haris Azhar. Akar konflik TNI dan Polri ini adalah soal ekonomi, kesenjangan sosial. “Kesenjangan itu dapat meledak sewaktu waktu. Pencetusnya bisa macam-macam seperti yang terjadi di OKU itu , TNI di-sweeping di jalan kemudian marah dan dengan entengnya oknum Polri menembak mati prajurit Yon Armed 15. Kalau masalah ini tak diselesaikan dengan serius, maka kasus yang lebih seram bisa saja terjadi sewaktu waktu.

juga disumbang oleh meningkatnya ketidakpercayaan bawahan kepada komandannya. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, gejalanya adalah atasan kerjaannya hanya mencari uang. “Ini kalau dibiarkan akan sangat berbahaya.” kata Laode dalam sebuah peluncuran buku di Gedung DPR RI Jakarta, tiga pekan lalu. “Jangan sampai kasus Irjen Djoko Susilo terulang lagi. Sekarang, polisi sudah menguasai banyak lahan untuk diamankan. Sebut saja, pertambangan, 13

bisnis, komplek industri sampai terorisme. Polri harus evaluasi,” kata La Ode. Dia meragukan kasus ini akan bisa selesai dalam waktu dekat. Apalagi sampai 2014. Kalau ini terjadi terus menerus maka kondisinya sangat berbahaya. “Distrust, ketidakpercayaan terhadap institusi negara pun akan meningkat. Buktinya, prajurit TNI menyerang Mapolres OKU. Selain akibat kecemburuan sosial, di mana kini lahan TNI diambil-alih oleh Polri,” ujar La Ode. Menurut Mayjen Saurip Kadi, konflik TNI/Polri tinggal menunggu waktu untuk meledak. Picunya bukan hanya sekadar masalah ekonomi saja, namun hancurnya sistem pemerintahan SBY. “Rakyat dan prajurit TNI sangat sangat kesal dan marah ketika melihat Polisi, ini yang dirasakan,” kata dia.

Puzzle ini sebenarnya bisa diartikan bahwa TNI dan Polri yang seharusnya bertugas menjaga di garda terdepan untuk menjaga kesatuan negara ini justru berubah fungsinya sebagai lembaga yang hanya mengeruk keuntungan semata. Tidak bisa lagi dijadikan sandaran untuk menjaga negara. Selalu Gaduh Ini puzzle lain. Publik tahu ada ketidakharmonisan antara lembaga negara yang membidangi penegakan hukum yang ada, meski petinggi-petinggi lembaga tersebut membantahnya. Ada konflik menganga antara Kejagung dan Kepolisian, antara Kepolisian dan Mahkamah Agung terhadap soal-soal penegakan hukum. Yang paling santer adalah konflik KPK dengan Kepolisian. Itu belum

terhitung konflik antara lembaga negara lainnya. Dan seperti biasanya, konflik itu selalu saja diredam dengan berbagai cara, dan rakyat selalu diposisikan sebagai pendengar yang tidak boleh tahu semuanya dan tidak pernah tahu siapa yang bersalah. “Hukum sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai panglima dalam memecahkan konflik-konflik yang terjadi,” kata Fadli Zon. Puzzle lain yang juga patut menjadi catatan adalah kegaduhankegaduhan politik yang dibuat oleh anggota DPR. Sudah banyak kasus atau isu yang dibuat anggota DPR yang membingungkan rakyat. Setiap fraksi saling sandera menyandera dalam banyak kasus. “Di mata rakyat, seakanakan DPR kerjaannya hanya membuat gaduh negara saja.” kata Suripto. Belum lagi puzzle ulah partai


OKE DWI ATMAJA / AKTUAL

PRESIDEN SBY DAN ISTRI

LAPORAN UTAMA

yang ada. Coba lihat kongres-kongres partai yang ada, banyak rakyat tidak tahu, apalagi paham, apakah kongres partai yang memilih ketua dan pengurus partai itu berhubungan dengan kepentingan konstituennya, masyarakat? Itu belum catatancatatan korupsi oknum partai dari pusat hingga daerah yang membikin masyarakat geram namun tidak pernah bisa berbuat. Dan yang paling menyakitkan, adalah puzzle di sekitar pilkada. Hampir semua pilkada yang terjadi di Indonesia selalu diwarnai dengan konflik. Bahkan di beberapa daerah

“JANGAN SAMPAI KASUS IRJEN DJOKO SUSILO TERULANG LAGI. Sekarang, polisi sudah menguasai banyak lahan untuk diamankan. Sebut saja, pertambangan, bisnis, komplek industri sampai terorisme. Polri harus evaluasi. “ - La Ode Ida

WIDHI / AKTUAL

konfliknya meluas ke konflik horisontal bahkan ada yang sudah vertikal. Kenaikan Harga Dari sekian puzzle, BBM, listrik dan pangan perlu mendapat perhatian khusus. Ini masalah inflasi. Rangkaian kejadian melonjaknya harga pangan sudah terjadi akhir-akhir ini. Mulai beras, kedelai, daging sampai yang terakhir adalah bawang dan cabai menjadi catatan khusus bagi masyarakat kecil dan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Maret 2013 tercatat sebesar 0,63 persen, AKTUAL Edisi 2 | April 2013

cukup tinggi dalam lima tahun terakhir. Kepala BPS Suryamin menjelaskan, terakhir kali laju inflasi pada Maret mencapai angka tertinggi adalah pada 2008, yang tercatat sebesar 0,95 persen. Namun angka inflasi Maret 0,63 persen, masih lebih rendah dari inflasi Februari 2013 yang tercatat mencapai 0,75 persen. Pakar ekonomi Aviliani mengatakan, pemerintah harus menjaga harga pangan apabila ingin target inflasi dalam APBN 4,9 persen dan target Bank Indonesia 3,5 - 5,5 persen tercapai. “Inflasi tinggi Maret ini menunjukkan bahwa harga pangan sangat memberikan kontribusi terhadap inflasi. Karena itu, pengendalian harga pangan sangat diperlukan,” kata Aviliani. Apabila kenaikan tarif dasar listrik tidak dibarengi dengan pengendalian harga pangan, dia memperkirakan laju inflasi bisa mencapai angka enam persen. “Saat ini tidak hanya harga bawang yang naik. Cabe merah juga sudah mulai naik. Kementerian Pertanian harus menjaga supaya harga pangan tidak naik kelewat tinggi. Apalagi menjelang Pemilu 2014 kondisi ekonomi cukup sensitif,” tuturnya. Terkadang, banyak kebijakan di sektor ekonomi, termasuk BBM dan pangan berhubungan langsung dengan kebijakan politik ekonomi luar negeri. Pemerintah belum mampu melindungi kepentingan petani ketika mereka dipaksa berhadapan langsung dengan gempuran pasar global. Itu beberapa puzzle penting di sektor ekonomi. Rangkaian Puzzle Ini soal ketajaman dan soal keberpihakan intelijen untuk menterjemahkan puzzle-puzzle yang terserak itu. Fadli Zon mengatakan, analisis

intelijen harus ditempatkan pada upaya antisipatif agar peristiwa kekerasan dan konflik tidak akan terjadi lagi. “Intelijen sangat diperlukan, tidak ada gunanya intelijen kita hebat, tetapi user-nya tidak dapat menggunakan sebagai informasi. Kita jangan lagi lihat intelijen salah, tetapi user inilah yang lemah dalam menggunakan informasi dari intelijen,” kata Fadli. Menurut Fadli, konflik yang terjadi saat ini adalah kegagalan Polri, TNI, Menkopolhukam, dan Presiden dalam memanfaatkan intelijen sebagai alat negara. Sidarto Danusubroto melihat, puzzle-puzzle yang terserak itu sebagai sebuah bentuk ancaman atas kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya melihat, kalau konflik ini dibiarkan terjadi dan tanpa penyelesaian yang jelas, nama NKRI akan menjadi sejarah. Ingat, negara ini dibentuk atas pondasi kemajemukan,” kata Sidarto. Akan halnya, Suripto. “Sudah besar potensi disintegrasi di negara ini. Saya menduga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah hampir hilang,” katanya. Memang analisa Sidarto dan Suripto tentang puzzle yang berserakan itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bahwa memang pemerintahan SBY-Boediono sudah guncang. Namun analisis tersebut bisa dijadikan referensi bahwa ada warning disana. Karena mungkin masih ada beberapa puzzle lain yang masih belum ditemukan. 15

OA S E

OASE

LAPORAN UTAMA

Nama: Suripto, SH. Tanggal Lahir: 20 November 1936 Agama: Islam Orang Tua: R Djoko Said-Siti Nursyiah Lubis Pendidikan: - SD 1953 - SMP 1954 - SMA Bag. B 1957 - S1 Fak. Hukum UNPAD 1964

Organisasi: - Dewan Pembina Pengelola Sumber Daya Alam Watch - GMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis) (1957) - Dewan Mahasiswa UNPAD (1962) - Ketua Dewan Pakar PKS (2004) - Dewan penasehat Lembaga Studi Pertahanan dan Keamanan Strategis (1995)



Karir: - Pendidikan Militer Sukarela (Milsuk) (1964) - Tim Sarjana G (Gabungan) V Komando Mandala Siaga Kostrad (1965) - Staf G (Gabungan) 1 Komando Operasi Tertinggi (Koti) (1966-1967) - Staf Kepala BAKIN (1967-1970) - Lembaga Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1970-1981) - Ketua Tim Penanganan Masalah Kemahasiswaan (Tim PMK) Dikbud (1986-2000) - Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999-2001) - Anggota Komisi I FPKS DPR RI (2004-2009)

Suripto:

Ada Potensi Disintegrasi Kalau kekerasan dan konflik ini terjadi terus menerus maka yang terjadi adalah potensi disintegrasi dan chaos. Dan salah satu ciri bahwa terjadi potensi disintegrasi adalah public distrust. OLEH: FAIZAL RIZKI

D

alam sebuah kesempatan diskusi yang dilakuan Aktual di bilangan Tebet, pekan lalu, Suripto menyimpulkan bahwa potensi disintegrasi sudah terjadi saat ini. Intelejen tiga zaman ini pesimistis. Pemerintah sudah terlambat bertindak. Konflik dibiarkan terjadi tersu tanpa penyelesaian yang jelas. Pembiaran ini menyebabkan akumulasi public distrust. Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah melihat

gejala public distrust yang terjadi saat ini akan menjadi prasyarat utama terjadinya disintegrasi. Berikut petikan lengkap wawancaranya. Mengapa Anda menyimpulkan terjadi potensi disintegrasi? Sudah terjadi konflik horisontal dan vertikal. Konflik antar-lembaga penegak hukum. Belum lagi perseteruan antara TNI dan Polri. Situasi politik di legislatif yang terus menerus yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat banyak.

Kalau kekerasan dan konflik ini terjadi terus menerus maka yang terjadi adalah potensi disintegrasi dan chaos. Dan salah satu ciri bahwa terjadi potensi disintegrasi adalah public distrust. Kalau dibuat skala, satu sampai sepuluh, sejauh apa potensi disintegrasi itu? Kalau menurut saya, potensi sudah sampai angka sampai tujuh. Terlalu banyak kesalahan yang ditutuptutupi.

INTELIJENSIA TIGA ZAMAN

Apa seharusnya yang dilakukan sebelum 2014?

Suripto adalah intelijen tiga zaman. Mantan sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999-2001) ini dikenal kritis dan tajam dalam melakukan analisis intelijen. Tak heran jika analisisnya dijadikan rujukan dalam diskusi-diskusi formal maupun informal. Pada 1957-1964 adalah periode perjuangan bagi Suripto untuk menghadang laju Nasakomisasi yang diusung Presiden Soekarno. Suripto harus bertarung dengan kelompok mahasiswa komunis yang tergabung dalam Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Suripto bersama dengan sembilan aktivis mahasiswa dari Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengikuti pendidikan dasar intelijen di Kodam VI Siliwangi di bawah Kharis Suhud. Suripto sempat dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, karena dituding terlibat dalam kerusuhan massa di Bandung pada 10 Mei 1963. Pada 1965 Suripto direkrut Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), sebagai anggota Tim Sarjana G (Gabungan) V Komando Mandala Siaga. Di era Orde Baru, karier intelijen Suripto kian mencorong. Dia dipercaya menjadi staf G (Gabungan) 1 Komando Operasi Tertinggi (Koti) yang membidangi intelijen. Bersama dengan sejumlah tokoh akademis seperti Yuwono Sudarsono dan Fuad Hassan, Suripto menjadi tulang punggung Lembaga Studi Strategis (LSS). Lembaga di bawah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) Dephankam. Kiprah Suripto di LSS terhenti setelah Suripto menyatakan mengundurkan diri dari LSS. Pengunduran diri itu bukan tanpa alasan. Suripto mundur setelah sebelumnya Wakil Kepala Bakin Benny Moerdani meminta agar Suripto diinterogasi di Bakin setelah sebelumnya bertemu dengan Wakil Menlu Cina Han Nian Long di Cina pada 1981. Saat itu Suripto mendapat tugas rahasia dari Menlu Mochtar Kusumaatmadja untuk menjajagi kemungkinan normalisasi hubungan IndonesiaCina. Memang, banyak pihak menolak normalisasi Indonesia-Cina mengingat bahaya laten komunis.

Ini kuncinya, manajemen kepemerintahan harus diperbaiki, total. Ini bukan hanya sekadar ganti menteri, copot sana, copot sini. Manajemen pemerintahan harus, kalau istilah saya, mengganti total semangat keberpihakannya. Pemerintah harus segera mengganti semangat keberpihakanya dari semangat berpihak ke konglomerat dan oligarki ke semangat keberpihakan kepada rakyat. Itu masalah yang mendasar.

Sumber: intelijen.com


Apakah itu bisa dilakukan pemerintah sampai 2014? Saya pesimistis. Sudah tidak bisa ditolong lagi. Harus bagaimana? Cari jalan keluar yang lain. Kalau rakyat ingin ada perubahan, ya biar rakyat yang melakukan perubahan. Apakah itu referendum, people power atau apalah. Itu jalan keluarnya menurut saya. 17

LAPORAN UTAMA

Cebongan: Kedaulatan Hukum Yang Tercabik Kerusuhan dan kekerasan yang sering terjadi selama ini bukan berasal dari peristiwa sesaat melainkan dari sebuah proses yang panjang. OLEH: ANTON WITJAKSONO

pendapat mereka, versi mereka. Kepolisian yang dianggap paling “dekat” dengan kasus ini sampai sekarang masih melakukan penyelidikan. Masih belum ada pernyataan resmi dari kepolisian meski Polri mengklaim sudah aja kemajuan. LSM pun tak ingin kehilangan peran. Komnas HAM pun ingin mendapat hak untuk menelisik. Bahkan, dikabarkan, Kompolnas juga ikut menginvestigasi kasus ini. Kontras menyarankan agar dibentuk tim independen untuk mengungkap

kasus Cebongan adalah bentuk runtuhnya kewibawaan negara. Cebongan, Sleman. Di Lapas ini lah awal kasus Cebongan bermula. Sekelompok orang bersenjata masuk ke Lapas tersebut dan membunuh ke empat orang tersebut. Politisi, LSM, media, kepolisian, TNI sampai pengamat mengeluarkan

kasus ini. Yang menarik, Ketua Ketua Tim Investigasi Angkatan Darat Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono,bahkan sudah mengumumkan pelakunya adalah 11 angggota TNI. Adapun motifnya adalah balas dendam karena kuatnya semangat korps

TNI AD. Sontak pernyataan ini jadi pertanyaan banyak pihak. Mengapa Cebongan? Terlepas dari hiruk pikuk pemberitaan di media, dengan segala sudut pemberitaannya, kasus Cebongan, adalah bentuk hancurnya kedaulatan hukum Indonesia. Termasuk di mata internasional juga. Begitu penting soal ini, dalam rapat terbatas awal bulan ini, SBY secara khusus berbicara soal Cebongan, pembunuhan Kapolsek Sumatera Utara, kerusuhan Palopo, dan pengibaran bendera lokal Aceh. Menurut SBY, ini masalah kewibawaan negara. Mantan Ketua MK Mahfud MD bahkan melihat ada kekuatan besar dibalik kasus ini yang mampu menginjak-injak kedaulatan hukum di Indonesia. “Negara takluk pada sekelompok orang,” kata Mahfud pekan lalu. Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta, SBY harus turun tangan langsung, bukan sekadar Panglima TNI, Kasad atau Kapolri. “Tindakan penyerangan lapas itu sudah merupakan teror negara,” katanya. Yang menarik adalah pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla


TVONENEWS.TV

D

ari sebuah cafe di Yogyakarta, Selasa, 19 Maret lalu dini hari, dikabarkan seorang anggota yang mengaku anggota Kopassus tewas ditikam. Pelakunya diduga berjumlah tujuh orang. Salah seorang yang ikut dalam pengeroyokan itu seorang anggota kepolisian bernama Yohanes Juan Manbait. Dari ketujuh pelaku, empat pelaku digelandang ke sel Polres Sleman. Tak beberapa lama, keempat orang tersebut dipindahkan di Lapas

(JK). Public distrust sudah sangat rendah terhadap pemerintah. “Di mana-mana terjadi saling serang. Itu yang terjadi. Dan ini bukan terjadi tiba-tiba. Ada proses panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum rendah,” katanya. Hal sama juga dilontarkan mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Cebongan adalah salah satu bentuk akumulasi kekerasan demi kerasan yang dibiarkan tanpa penyelesaian. “Saat ini menurut saya telah terjadi darurat keamanan di negeri ini,” katanya. Bahkan beberapa saat lalu kepada Aktual, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Abdul Muktie Fadjar mengatakan bahwa sebeanrnya saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat hukum. Pembiaran Kekerasan Semua sepakat dan mahfum. Kalau memang semua kekerasan yang terjadi sengaja dibiarkan atau

FADLI ZON, SURIPTO, HARIS AZHAR DAN SIDHARTO DANUSUBROTO

sengaja dibuat agar public distrust semakin kuat maka ini akan menjadi potensi kegagalan negara. Situasi ini akan dimanfaatkan siapapun yang memang ingin memetik keuntungan dari kegagalan tersebut. Intelijen yang cermat, pasti akan memberi masukan yang benar kepada pemerintah soal ini. Dimana peran

“gesekan” internasional dan “gesekan” dalam hal ini? Sehingga keputusan yang diambil memang tepat untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Karena jika soal Cebongan ini sudah masuk ranah kedaulatan hukum. Hancurnya kedaulatan hukum berarti juga hancurnya pilarpilar kedaulatan negara.

OKE DWI ATMAJA , AMIR HAMZAH / AKTUAL

Yusril: Negara Darurat Dan Revolusi Hukum Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH, pakar hukum tata negara dan mantan menteri Hukum, Perundangan-undangan dan HAM, mengingatkan semua komponen bangsa ini, bahwa kondisi Indonesia sekarang telah memasuki situasi negara dalam keadaan darurat, sehingga setiap saat bisa saja terjadi revolusi hukum. Berikut pesan Yusril yang disampaikan kepada Aktual.co, pada 17 Februari lalu. -------------------------------------------------------------Sebelumnya, saya telah menulis bahwa jika KPU gagal menyelenggarakan pemilu maka potensi terjadinya krisis konstitusional di negara ini sangat besar. Jika terjadi krisis konstitusional yang hebat, maka Presiden berdasarkan “noodstaatsrecht”, yakni Presiden menggunakan hukum negara dalam darurat. Presiden bisa mengeluarkan dekrit perpanjangan masa jabatannya. Itu cara di luar konstitusi. Sukarno mengggunakannya pada 1959. Langkah Presiden biasanya didahului dengan pernyataan darurat sipil maupun militer, tergantung keadaannya. Itulah revolusi hukum yang berawal dari


staatsnoodrechts dan noodstaatsrecht. Dekrit pada dasarnya adalah “revolusi hukum” bukan noodstaatsrecht. Saya berbeda pendapat dengan Prof Djokosutono. Dalam keadaan darurat, yang memegang kendali kekuasaan adalah Presiden. Dia bisa berbuat apa saja dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kalau darurat militer yang diberlakukan maka kendali kekuasaan negara berada di tangan Panglima TNI. Itulah beberapa hal yang patut direnungkan jika terjadi krisis konstitusional di negara ini. MPR yang mengamandemen UUD 1945 tidak memikirkan bahwa perubahan yang mereka lakukan, bisa menimbulkan krisis konstitusional. Saya cintai negara ini dengan sepenuh hati. Saya tahu akan ada masalah besar seperti krisisis konstitusional, yang tidak banyak orang memikirkannya. Tahun 1998 saya yakinkan Presiden Suharto agar mundur menempuh jalan konstitusional. Kalau tidak, mungkin bangsa ini perang saudara waktu itu. Padahal pada 1998 itu, banyak orang memaki saya ketika menyarankan bagaimana cara Presiden berhenti, dan Presiden mengikuti saran saya. Namun, waktu jualah yang akhirnya menjadi hakim sejarah apakah suatu langkah itu benar atau tidak. Semoga kita tidak lupa kepada sejarah.

19

LAPORAN UTAMA

BRIGJEN TNI UNGGUL K YUDHOYONO:

“Pelaku Cebongan Adalah kopassus” Aksi balas dendam karena kuatnya jiwa korps dan membela kehormatan kesatuan.

K

etua Tim Investigasi TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono menyatakan, penyerangan di Lapas Cebongan Kelas 2 B, Sleman, Yogjakarta dilakukan oleh TNI Angkatan Darat yang merupakan anggota Kopassus Group 2 Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer ini juga menegaskan bahwa motif pembunuhan itu adalah aksi balas dendam karena kuatnya jiwa korps dan membela kehormatan kesatuan. Tim ini sudah memeriksa 11 orang anggota TNI AD. Dari ke 11 anggota tersebut, sebanyak sembilan orang yang melakukan penyerangan, sementara dua orang lainnya mencoba untuk mencegah aksi tersebut. “Serangan melibatkan sebanyak 11 orang, terdiri atas satu orang eksekutor berinisial U, delapan orang pendukung

yang menggunakan dua unit kendaran Avanza berwarna biru dan APV warna hitam. Sedangkan dua orang lainnya yang berusaha mencegah tindakan rekan-rekan tersebut menggunakan kendaraan Feroza,” kata Unggul. Adapun senjata yang digunakan terdiri atas tiga pucuk senjata jenis AK 47 yang dibawa dari daerah latihan, dua pucuk AK 47 replika (semacam airshoft gun), dan satu pucuk pistol sig sauer replika “Semua pelaku penyerangan tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apapun risikonya. Para pelaku menyatakan dengan penuh kesadaran siap mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kehormatan sebagai prajurit kesatria,” jelas Unggul. Menurut Unggul, tim investasi TNI AD yang dibentuk pada 29 Maret lalu hanya membutuhkan waktu lima hari

untuk mengungkap kasus penyerangan yang mengakibatkan empat orang tahanan tewas mengenaskan. “Peristiwa penyerangan ke Lapas Cebongan tersebut benar sebagai akibat pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok preman terhadap Serka Heru Santoso dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono,” ungkap Unggul. Dia menambahkan, almarhum Serka Heru Ssantoso merupakan atasan langsung si pelaku, yang juga pernah berjasa menyelamatkan pelaku pada saat melaksanakan tugas operasi. “Peristiwa ini juga dilatarbelakangi oleh pembacokan terhadap Sertu Sriyono, mantan anggota Kopassus yang juga merupakan rekan seangkatan pelaku pada saat latihan komando,” jelas Unggul. Unggul menegaskan, berdasarkan hasil investigasi, proses hukum selanjutnya segera dilaksanakan penyidikan yang pelaksanaannya akan dilaksankan oleh Pusat Polisi Militer AD.


REUTERS

OLEH: NOVRIZAL SIKUMBANG

Budaya

Negara Belum Hadir untuk

SH Mintardja

Mintardja mampu membawa pembacanya ke dunia yang tidak permah dia bayangkan sebelumnya. OLEH: FAIZAL RIZKI

A

KANGZUSI.COM

lih-alih pernah melihat. Membayangkan saja tidak pernah. Namun, Karl May, mampu menampakkan senapan perak milik Winnetou seperti ada dihadapan kita. Suku Apache ternyata ada meski keberadaannya masih dipertanyakan saat ini. Dan lucunya, kita meyakini, pernah ada suku Apache di Amerika Utara. Ini gara-gara tulisan Karl May. “Es gibt nur Hegel und Karl May. Alles dazwischen ist eine unreine Mischung!“ kata Ernst Bloch, filosof marxis dari Jerman. “Hanya ada Hegel dan Karl May. Yang lainnya hanya produk campuran yang tidak orisinal!”, begitu terjemahan lepasnya. Kalau saja Ernst Bloch membaca


serial-serial SH Mintardja, dia pasti akan menambah nama itu diantara Hegel dan Karl May. Mintardja mampu menampakkan tenaga dalam Mahesa Jenar saat menggunakan jurus ampuhnya, Sasra Birawa menjadi seperti terjadi di depan kita. Mintardja mampu membawa pembacanya ke dunia yang tidak permah dia bayangkan sebelumnya. Dia mampu menggabung mitos, sejarah dan keseharian orang Jawa menjadi sebuah rangkaian cerita lewat sebuah mesin ketik tua dan sederhana di rumahnya. Apa kata Mintradja soal Mahesa dan Sasra Birawa? “Padahal saya memperoleh nama itu begitu saja.

SH Mintardja

Rasanya kalau diucapkan sangat indah dan kalau didengar kok enak.” Nagasasra Sabukinten, salah satu karyanya, sempat menjadi drama berseri di RRI di era 80-an. Kisah yang dijadikan drama berseri itu mampu merebut jutaan pendengar saat itu. Tampaknya, tak ada yang beda antara Karl May dan SH Mintardja. Mereka orisinil, murni. Ditel, produktif dan mampu menyajikan mitos dan sejarah jadi sebuah rangkaian cerita. Buku-buku Karl May bisa mendunia dengan kisah-kisah heroik suku Indian di Amerika Serikat. Seharusnya SH Mintardja pun juga harus bisa mendunia dengan latar belakang kisah-kisah budaya dan kerajaan Jawa Kuno. Dalam hal dedikasi dan konsistensi, Karl May dan SH Mintardja juga bisa dikatakan sama. Namun bedanya, dibelakang Karl May ada sosok negara yang selalu hadir untuk terus “mempromosikan”. Sangat disayangkan, negara ternyata absen untuk mempromosikan bukubuku SH Mintardja ini. Padahal, banyak penulis-penulis orisinal lain yang dimiliki bangsa ini yang tidak pernah disentuh negara. Pramoedya Ananta Toer salah satunya. Meski negara absen dalam ditelditel ini, namun jangan pernah kita ini absen dari ditel-ditel penghargaan terhadap karya-karya seperti milik SH Mintardja ini. Karena, kita tidak pernah akan bangga dengan negara bangsa ini jika kita terus menerus membanggakan apa yang dibanggakan negara lain. 21

LAPORAN KHUSUS

Ironi KLB Partai Demokrat Berharap Puja Malah Tercerca Negara kalah, untuk pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi seluruh jabatan struktur partai diketuai seorang individu. SBY didapuk sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

A

pa warisan politik Orde Baru yang kian melestari saat ini? Ternyata Itu politik oligarki yang secara kasat mata dipamerkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sanur, Denpasar. Oligarki oleh sekelompok elit PD yang berpadu dengan penguatan kepentingan politik dinasti itu akhirnya sukses ‘mendaulat’ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi

ketua umum (ketum) PD. Perhelatan darurat berupa KLB ini semula diniatkan untuk menahan laju kemerosotan elektabilitas partai ‘milik keluarga besar Cikeas’ ini. Kemerosotan yang oleh pembela kubu SBY dituding akibat ketidakjelasan status Anas Urbaningrum selaku ketum. Padahal nama Anas santer disebut-sebut terlibat skandal korupsi proyek pembangunan gedung olahraga

Hambalang. Muncul rekayasa guna mendesak Anas mundur, tetapi para pendukung Anas balik membelanya. Alhasil konflik internal ini nyaris membelah tubuh PD. Namun apakah sukses pendaulatan SBY yang di-mitos-kan sebagai tokoh pemersatu PD mampu menahan keanjlokan elektabiltas PD? Apalagi saat KLB akan dimulai muncul gesekan elite terbaru antara SBY versus Marzuki Alie. Gesekan yang


presidenri.go.id

OLEH: DHIA PRAKASHA YOEDHA

memperkuat petunjuk, bahwa oligarki di dalam PD memang berhimpit rapat dengan kepentingan politik dinasti. Itu pula sebabnya mengapa bakal calon potensial ketum seperti Marzuki Alie dihempang maju. Karena nama-nama yang dihalalkan tampil jadi calon ketum, terbatas pada yang punya pertalian kekerabatan dengan keluarga besar Sarwo Edie mertua SBY. Karuan yang muncul sebatas nama Ani Yudhoyono, Jendral Pramono Edie, keduanya anak Sarwo. Lalu Kolonel (Purn) Hadi Utomo dan SBY yang sama-sama mantu. KLB akhirnya mengukuhkan SBY sebagai pemborong tunggal semua jabatan tertinggi PD, mulai dari ketum DPP, ketua Dewan Pembina, dan ketua Majelis Tinggi. Hebat kan. Bahkan SBY juga telah menunjuk nama-nama ketua harian di tiga jabatan utama PD. Menteri UKM Syarief Hasan ditunjuk jadi ketua harian DPP, Menteri Perhubungan Letjen (Purn) AKTUAL Edisi 2 | April 2013

EE Mangindaan jadi ketua Harian Dewan Pembina. Ketua DPR Marzuki Alie ditunjuk mengisi wakil ketua Majelis Tinggi, posisi yang semula diperuntukan untuk dirangkap oleh ketum DPP ini, semula memang diisi Anas Urbaningrum. Penunjukan itu, sesuai keinginan SBY sebagai syarat pendaulatannya menjadi ketum DPP PD, agar dibolehkan fokus pada tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Syarat itu pun disetujui peserta KLB, “Ketua harian DPP PD adalah lembaga baru hasil KLB yang akan dijabat saudara Syarief Hasan,” ujar SBY saat jumpa pers di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3). Keempat syarat SBY, seperti disampaikan Mangindaan kepada peserta KLB, adalah; pertama, jabatan ketum bersifat sementara, hanya untuk proses konsolidasi, paling lama dua tahun. Jika mungkin malah dipercepat agar setelah Pemilu Presiden 2014 digelar kongres. Kedua, agar SBY bisa konsentrasi sebagai Presiden dan tugas kenegaraan, hampir semua tugas lazim ketum akan dipegang ketua harian bersama pengurus harian dibawahi ketua harian. Ketiga, SBY selaku ketua Dewan Pembina juga meminta tugas Dewan Pembina dilaksanakan oleh ketua harian Dewan Pembina. Keempat, tugas SBY sebagai ketua Majelis Tinggi diserahkan kepada wakil ketua Majelis Tinggi. Lalu apakah dengan hasil KLB begitu, citra PD mulai membaik? Oh ternyata tidak. Keputusan SBY dan PD itu malah dikecam habis sejumlah tokoh dan pengamat. Ironi. KLB PD semula berharap puja, malah mendapat cerca. SBY dinilai Direktur Constitution Centre (Concern) Adnan Buyung Nasution (ABN) bukan hanya gagal menjadi pemimpin, bahkan malah memberi contoh buruk. “Sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan, dia merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, ketua Dewan Pembina, ketua penasehat, sungguh melanggar etika dan nilai-nilai moral,” kecam Adnan Buyung Nasution di Kantor Concern ABN, Jakarta, Rabu (03/04).

Memprihatinkan KLB, menurut ABN, membuktikan inkonsistensi SBY. Padahal semula SBY acap menyindir para menteri di kabinet koalisinya agar fokus mengurus negara dan rakyat, jangan uplek mengurus partai mereka masing-masing. “Sekelas Wantimpres saja dilarang rangkap jabatan, menteri juga. Ini selaku presiden yang berjabatan lebih tinggi, harusnya lebih fokus mengurusi rakyat. Bukan hanya bisa memerintah tapi tak bisa memberi contoh,” sesal ABN. Karena itu Concern ABN akan

Muncul rekayasa guna mendesak Anas mundur, tetapi para pendukung Anas balik membelanya. mengkaji mendalam pelanggaran etika politik SBY dan meminta DPR bertindak melalui rapat konsultasi dengan Presiden. “Jika SBY tidak mengindahkan, maka MPR dapat mendesak SBY lengser dari jabatannya” pungkasnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti bersikap senada. Pendaulatan SBY sebagai ketua umum, merupakan kemunduran era demokrasi Indonesia. Penumpukan kekuasaan di tangan SBY ini membunuh partisipasi sekaligus kaderisasi dalam tubuh internal partai. Sirkulasi kekuasaan pun macet. Apalagi SBY juga presiden. Padahal sebagai Kepala negara sekaligus Kepala Pemerintahan, seharusnya SBY mendahulukan kepentingan rakyat. “Negara kalah, untuk pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi seluruh jabatan struktur partai diketuai seorang individu. SBY Ketua Majelis Tinggi PD sekaligus Ketua Dewan Pembina, Komisi Pengawas PD,” kata Ray kepada pers, Senin (1/4). Ironis memang. 23

LAPORAN KHUSUS

CITRA PARPOL DALAM PEMBERITAAN MEDIA Citra negatif Demokrat paling tinggi di urutan pertama (14,6%). Citra buruk ini diprediksi berlanjut pasca Anas Urbaningrum mundur dari ketua umum. OLEH: DHIA PRAKASHA YOEDHA

dalam grafik 1 dan 2. Citra negatif Demokrat paling tinggi di urutan pertama (14,6%). Citra buruk ini diprediksi berlanjut pascaAnas Urbaningrum mundur dari ketua umum. Pemicunya adalah pidato pengunduran diri Anas begitu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengancam pimpinan Partai Demokrat: “… ini baru halaman pertama, masih ada halaman-halaman berikutnya yang akan dibuka demi kebaikan bersama …” Potensi konflik yang siap meledak tiap saat, terindikasi masih tersimpan di internal Partai

Image negatif Partai Demokrat (PD) dalam pemeberitaan di 6 koran nasional berada di posisi paling tinggi (14.6%) dan PKS di posisi kedua (8.7%), sedangkan di urutan ketiga adalah Partai Golkar (3.8%).

Demokrat. Juga masalah hukum mantan petinggi partai, berpotensi jadi pemberitaan berdampak negatif. Krisis kepercayaan, tinggal menghitung hari. Ada lima isu besar dinamika internal partai yang mendominasi

Citra NEGATIF pemberitaan PD di koran KOMPAS di posisi paling tinggi (12.8%), PKS (9.0%), GOLKAR (5.1%). Partai Hanura memperoleh citra pemberitaan positif paling tinggi dibanding partai politik lainnya (5.8%).


TABEL GRAFIK: Indonesia Public Institute | PRIBADI

D

engan metode tracking media, Indonesia Public Institute (IPI) meneliti 738 berita di enam surat kabar nasional, yaitu Harian Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Republika, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia, tentang 10 partai politik dari tanggal 18 Februari hingga 10 Maret 2013. Peneliti senior IPI. Karyono Wibowo, menemukan yang sering diberitakan Demokrat (21,7%), Partai Keadilan Sejahtera (13,7%), Hanura (10,6%), Golkar (9,5%). Sisa enam partai lagi, termasuk Nasdem, di bawah 9%. Hasil content analysis pemberitaan yang membentuk citra negatif, positif dan netral atas 10 partai politik di enam surat kabar itu terpampang

Citra negatif partai Demokrat paling tinggi di urutan pertama (14.6%).

Persepsi negatif Partai Demokrat paling banyak diberitakan oleh koran Media Indonesia (13.1%), Kompas (12.5%), Koran Tempo (11.9%). Pemberitaan negatif PD lebih besar dibanding pemberitaan positif di semua koran.

Dari 6 koran nasional , semuanya lebih banyak memberitakan negatif PKS. Namun yang paling banyak adalah KOMPAS (13.9%), Media Indonesia (12.9%)Citra pemberitaan negatif PKS merata di semua koran.

pemberitaan yang menimbulkan persepsi negatif. Pertama, konflik pembela Anas versus pendukung SBY sejak Anas dianggap menurunkan elektabilitas partai akibat skandal Hambalang. AKTUAL Edisi 2 | April 2013

Kedua, status Anas selaku tersangka skandal hambalang. Ketiga, serangan Anas kepada petinggi Demokrat, termasuk Sekjen Ibas, yang dituduh menerima aliran dana proyek Hambalang.

Keempat, skandal korupsi dana bencana yang diduga melibatkan anggota DPR Fraksi Demokrat, Supomo dan Gondo Radityo Gambiro. Terakhir isu kinerja SBY yang tidak fokus mengurus pemerintahan berawal dari rilis survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia). Sebanyak 60,3% publik tidak percaya SBY bisa fokus. Publik yang percaya SBY mampu tinggal 24,50%. Hasil survei LSI ini memicu polemik. PKS juga diterpa ujian berat. Frekuensi pemberitaan PKS di posisi kedua (13,7%), juga analisis sentimen citra negatif, PKS di posisi kedua pula (8.7%). Ini akibat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK terkait kasus suap dan korupsi kuota impor daging sapi. Luthfi juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Ahmad Fathanah, orang terdekatnya. Kasus ini diduga melibatkan Menteri Pertanian Suswono, kader PKS, dan Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Bila KPK punya alat bukti keterlibatan Suswono dan 25

LAPORAN KHUSUS

Dari 6 koran nasional , 5 diantaranya memberitakan positif Partai Hanura. Koran Seputar Indonesia, milik Hary Tanoesoedibjo (Ketua Dewan Pertimbangan Hanura) dan KOMPAS paling tinggi pemberitaan positif, masing-masing (11.5%), Koran Tempo (10.3%). Hanya Media Indonesia (milik Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem) yang memberitakan netral paling tinggi.

Ridwan, niscaya menjadi konsumsi media karena keteribatan menteri punya news value tinggi. Juga bila Ridwan terlibat. Jika ini terjadi, citra PKS makin terpuruk. Golkar partai keempat yang sering diberitakan (9,5%) di bawah Hanura (10,6%). Tapi analisis pemberitaan negatif menjatuhkan Golkar ke posisi ketiga (3,8%) setelah PKS (8,7%). Topik negatif adalah berita anggota DPR Azis Samsudin dan Bambang Soesatyo yang diperiksa KPK terkait korupsi alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menyeret Irjen Djoko Susilo, mantan Kakorlantas Polri. Kemudian ada kasus korupsi dan suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON). Ditambah pemberitaan kasus lumpur Lapindo yang mencuat lagi begitu SBY menggugat masalah Lapindo dalam rapat kabinet. Citra buruk Golkar diprediksi berlanjut jika KPK memiliki alat bukti keterlibatan petinggi Golkar. PDI Perjuangan tidak banyak diberitakan. Topik yang membangun sentimen positif dan netral, bersumber dari seminar Rancangan UU Migas yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan dan wacana pemilihan calon Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Ditambah hasil survei elektabilitas

parpol dan wacana Joko Widodo yang diunggulkan sebagai capres 2014. Sikap kritis PDI Perjuangan menyoroti kebijakan energi yang harus menjaga kedaulatan energi nasional berkontribusi positif. Sebaliknya, pemberitaan pemeriksaan Herman Heri anggota Fraksi PDI Perjuangan terkait kasus korupsi simulator SIM jelas berdampak negatif. Frekuensi pemberitaan Hanura melonjak di posisi ke tiga (10,6%) sejak Hary Tanoesoedibjo pemilik Media Nusantara Citra (MNC) Grup dan gerbongnya hijrah dari Partai Nasdem ke partai ini. Citra negatif

Partai Hanura di enam harian secara agregat hanya 1,4 %. Langkah Hary Tanoe itu juga menimbulkan spiral effect sentimen positif terhadap Hanura. Secara agregat pemberitaan enam harian, mengangkat citra positif Hanura ke posisi pertama 5.8 %. Citra positif Hanura di enam harian, ditilik dari sebaran, terbanyak oleh Seputar Indonesia milik Hary Tanoe. Kecuali di Media Indonesia milik Surya Paloh, ketua umum Nasdem, sebaran pemberitaan Hanura di lima harian menunjukkan citra positif Hanura lebih besar dibandingkan citra negatif dan netral. Di Seputar Indonesia 11,5%, Kompas 11,5%, Koran Tempo 10,3%, Jawa Pos 9%, Republika 10,3% dan Media Indonesia 2,6%. Frekuensi pemberitaan Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kelima 8,8%. Citra positif partai ini secara agregat di posisi kedua dengan perolehan 3,9% setelah Hanura. Pemberitaan negatif PAN juga hanya 1,4%. Berita terbanyak menyoroti konsolidasi persiapan pemilu 2014, hasil survei elektabilitas parpol, dan kasus korupsi yang melibatkan Wa Ode Nurhayati, anggota DPR kader PAN. Pemberitaan PPP hanya 6,8%, PKB 7,2%, Gerindra 6,6%, Nasdem 6,5%. Citra positif PPP, PKB, Gerindra dan Nasdem di bawah 3%. Citra negatif keempat partai ini relatif di bawah 2%. Pemberitaan keempat parpol ini lebih bersifat netral.

Citra positif Partai Nasdem nampak mencolok di koran Media Indonesia, milik Ketua Umum Partai Nasdem (12.5%). Sedangkan citra negatif partai Nasdem terdapat di koran Seputar Indonesia (8.3%), milik Hary Tanoe mantan koleganya di partai Nasdem yang saat ini pindah di Hanura.


Politik Oligarki Demokrat Membunuh Demokrasi Indonesia Penumpukan kekuasaan di satu tangan SBY praktis membunuh partisipasi sekaligus kaderisasi dalam tubuh internal Partai Demokrat. OLEH: ABIE MARWAN

PRESIDEN.GO.ID

A

didominasi kalangan elite. dnan Buyung Nasution juga Contoh perlakuan polisi dan Direktur Eksekutif Lingkar vonis ringan atas Rasjid Rajasa Madani Indonesia (Lima) pengendara BMW maut yang Ray Rangkuti berang atas menewaskan dua orang dalam pendaulatan SBY menjadi ketua kecelakaan di tol Jagorawi. Padahal umum Partai Demokrat. Bukan dalam banyak peristiwa serupa, karena mereka benci SBY atau muak pada Partai Demokrat. Tapi, karena secara kasat mata KLB itu memamerkan tabiat buruk dari syahwat politik dinasti yang berselingkuh dengan oligarki kekuasaan. Penumpukan kekuasaan di satu tangan SBY praktis membunuh partisipasi sekaligus kaderisasi dalam tubuh internal Partai Demokrat. Sirkulasi kekuasaan pun macet. Hakekat demokrasi yang menuntut pembagian seimbang kekuasaan agar bisa saling koreksi, PRESIDEN SBY DAN KELUARGA pengendara yang tidak punya kaitan dilecehkan.Etika politik dilanggar. dengan oligarki kekuasaan wajib Alhasil KLB Partai Demokrat takluk pada kepastian hukum malah menggarisbawahi kemunduran Sepuluh tahun terakhir, terlihat era demokrasi Indonesia. Untuk itu amanat reformasi 1998 telah kecaman layak ditujukan kepada dikhianati elite sisa Orda Baru politik oligarki. yang mengoligarki pemerintahan. Oligarki memang tercela. Dengan mendominasi keputusan Mahfud MD sewaktu menjabat ketua politik, mereka menukangi proses Mahkamah Konstitusi, pernah menilai hukum. Demokrasi beralih menjadi oligarki dalam arti pengendalian kegiatan prosedural diwarnai kekuasaan pemerintahan oleh politik transaksional. Para oligarkis sekelompok elit menjadi kausal sisa kroni Soeharto itu berhasil utama pelemahan penegakan hukum. bermetamorfosa menyebar melalui Kepastian hukum dengan mudah partai-partai politik, sehingga bisa dikalahkan oleh keputusan politik yang AKTUAL Edisi 2 | April 2013

kembali mengendalikan kekuasaan. Oligarki gaya baru dibentuk SBY ketika Partai Demokrat hanya meraih 7% suara di Pemilu 2004 dari suara nasional. Meski kalah dari perolehan partai-partai yang lebih senior seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKB, dan PPP, namun SBY melalui politik pencitraan mampu merajut semua partai tadi, minus PDI Perjuangan, dalam koalisi besar Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan kelihaian berbagi kursi di kabinet, SBY mentransaksikan pengamanan suara parlemen dari kursi legislatif milik Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, dan PBB. Karena didukung partai-partai yang lahir dan membawa misi reformasi, SBY membangun citra seolah dia pembawa angin segar demokrasi, SBY memperluas oligarki jilid 2 pasca- Pemilu 2009, dengan kompromi menjadikan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR. Tujuannya untuk meredam Megawati dan PDI Perjuangan yang memilih menjadi oposisi. Perluasan juga merambah ke kalangan professional dan kampus, dengan membuat slot baru job wakil menteri, Termasuk, juga dengan cara hanya mengajukan satu orang calon dalam pemilihan Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur BI. Itulah strategi SBY membentuk oligarki pengamanan kepemimpinannya hingga 2014. Tapi pastikah SBY seaman itu hingga tahun depan? Terbukti untuk mengatasi kemelut internal Partai Demokrat saja, SBY sampai terpaksa mengorbankan citra diri sebagai orang yang demokratis. Oh oligarki. 27

POLITIK

MAHFUD MD DAN ABURIZAL BAKRIE

PETA PENGUSAHA-POLITIKUS DI DPR Anggota DPR hasil pemilu 2014 nanti akan didominasi oleh pebisnis dan public figure atau artis.

A

pa jadinya kalau sebagian besar anggota DPR motivasinya hanya untuk berburu lembaran rupiah saja? Survei yang dilansir Soegeng Sarjadi Syindicate tahun lalu menyatakan sekitar 62,4% respondennya percaya motivasi anggota DPR hanya mencari nafkah di lembaga sangat terhormat itu. Kalau fenomena ini bukan hanya sekadar survei, tapi menjadi sebuah realitas maka perlu dipertanyakan lagi soal sistem pemilu yang ada saat ini.

Kalau dicermati, terjadi banyak pergeseran peta anggota DPR-MPR pada pemilu 2004 sampai 2009. Dan mungkin terjadi lagi di pemilu 2014 nanti. Berdasarkan risetnya, Pramono Anung memperkirakan anggota DPR hasil pemilu 2014 nanti akan didominasi oleh pebisnis dan public figure atau artis. “Saya tidak bisa membayangkan di Pemilu 2014, anggota DPR (didominasi, red) adalah para pengusaha dan publik figur,” katanya, dua pekan lalu.

Akan halnya Hamdi Moeloek, pakar psikologi politik dari UI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswanya, sekitar 63% anggota DPR produk pemilu 2009 merangkap profesi sebagai pengusaha. Prosentase ini jauh lebih besar dari produk pemilu 2004. “Sebagian besar anggota DPR jadi pengusaha. Dan ada sebagian politikus yang membuat perusahaan abal-abal,” katanya, tahun lalu dalam sebuah media. Kekhawatiran Pramono beralasan.


TINO OKTAVIANO / AKTUAL

OLEH: FAIZAL RIZKI

Modal jadi Caleg Partai Setelah KPK membongkar skandal bisnis pengusaha–politikus dan politikus-pengusaha yang ada di DPR. Catat saja M Nazaruddin yang memainkan pengaruhnya untuk mengelola dana-dana proyek APBN. Ada juga kasus Wa Ode, korupsi Al Quran dan beberapa kasus lain yang diduga melibatkan anggota dewan yang mendapat amanah jutaan rakyat itu. Itu belum tercatat bau menyengat selingkuh anggota DRP dan pengusaha di bisnis pasal. Pengusaha yang ingin bisnisnya langgeng atau bertambah besar akan membayar sejumlah besar rupiah hanya untuk sebuah kata, kalimat, koma, atau titik dalam sebuah pasal UU atau RUU yang akan dibuat.


Yang lebih mengerikan lagi, ada kasus dimana sekelompok pengusaha besar menganggap sebuah UU dianggap berbahaya bagi bisnisnya. Yang lebih mengerikan lagi, ada kasus dimana sekelompok pengusaha besar menganggap sebuah UU dianggap berbahaya bagi bisnisnya. Mereka berupaya agar UU itu tidak dibahas atau ditunda terus pembahasannya. Tentu, mereka harus kucurkan uang ke beberapa oknum yang ada di Gedung Dewan. Yang menarik, kalau dulu caleg mengantre untuk dapat nomor, kini sebaliknya. Partai kini “berburu” pengusaha yang diangap tajir untuk dijadikan caleg utamanya. Erwin Aksa, CEO Bosowa Group, dalam sebuah acara talk show dua AKTUAL Edisi 2 | April 2013

Publik figur atau artis: Rp200 juta sampai Rp800 juta Pengurus partai atau aktivis: Rp500 juta sampai Rp1,2 miliar TNI/Polri atau Birokrat: Rp800 juta sampai Rp2 miliar Pengusaha atau Profesional: Rp1,2 miliar sampai Rp6 miliar Data: Pramono Anung pekan lalu mengingatkan bahwa pengusaha harus berhati-hati jika ingin terjun ke dunia politik. “Yang bisa diperas hanya pengusaha, profesi lain susah. Karena pengusaha akan dibebankan biaya-biaya persiapan politik. Kalau pengusaha tidak mampu menahan diri, jangan sampai dana kantor yang dipakai untuk berpolitik,” katanya. Ini Soal Sistem atau Partai? Kembali ke riset Pramono Anung. “Rata-rata pengeluaran kampanye untuk menuju Gedung DPR-MPR mencapai Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar,” katanya. Dengan uang sebesar itu, caleg potensial yang tidak berharta dan tak punya massa harus berpikir keras. Kalau toh mereka memaksa masuk mereka juga harus punya ekspektasi dengan gaji dan tunjangan terbatas, dia harus mampu mengembalikan modal tersebut sebelum lima tahun masa jabatannya selesai. Kalau dia seorang pengusaha, dia akan berpikir dengan modal sebesar itu, dalam waktu lima tahun dia akan mendapat keuntungan lebih dari modalnya. Bahkan memiliki usaha baru setelah selesai masa jabatannya. “Omong kosong,” kata pengamat politik UI Ibramsjah menyinggung pengusaha yang terjun ke politik tanpa memikirkan masa depan bisnisnya. “Mereka itu jadi politisi justru ingin selamatkan bisnis dan

cari perlindungan. Yang mengaku mundur dari bisnis tetapi tetap saja dia yang mengendalikan,” tegasnya. Pramono membandingkan Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009 yang sudah menggunakan sistem proporsional terbuka. Dia mencatat, 72% anggota DPR produk Pemilu 2009 adalah “orang baru”. Dan 63% dari mereka adalah pengusaha (riset Hamdi Moeloek, red). Ironisnya, mereka yang banyak berbicara ke publik adalah tetap “orang lama”. “Hampir 200 orang anggota belum pernah masuk ke media, berbicara tugasnya,” kata dia. Beberapa kecenderungan tadi sebenarnya mengindikasikan bahwa sistem pemilu yang proporsional ini membuka ruang-ruang baru bagi pengusaha-politikus atau politikuspengusaha untuk tidak fokus bekerja pada posisi amanahnya: sebagai wakil rakyat. Memang rangkap profesi di DPR tidak diatur. Namun, realitas sudah bicara. Kalau hal ini dibiarkan terus maka ini bentuk sebuah ketidakadilan dalam upaya menegakkan demokrasi yang benar. Tidak bisa kita bayangkan, kalau pada suatu saat Gedung Dewan Yang Terhormat, tempat ratapan jutaan rakyat berharap ternyata hanya dijadikan gedung tempat bertemunya pengusaha dan orang yang mencari nafkah dan mengejar rupiah saja. 29

POLITIK

Tjatur Sapto Eddy

SAATNYA INDONESIA BERUBAH 30AKTUAL Edisi 2 | April 2013

Indonesia jangan lagi pakai demokrasi taqlid OLEH: FAIZAL RIZKI


“B

aru kali ini, selama saya ada di DPR, saya merasa sangat exciting”. Itu ungkapan Tjatur Sapto Edy saat memulai berbincang dengan Aktual soal revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Di sebuah pagi, Jumat pekan lalu, pria kelahiran 1 Agustus 1970 ini memulai dengan menyoal demokrasi di Indonesia. “Indonesia jangan lagi pakai demokrasi taqlid,” katanya. Tjatur menilai, demokrasi ala Indonesia tetap saja akan trial and error terus selama KUHAP yang ada saat ini terus dipakai sebagai sandaran untuk penegakan hukum. “Bayangkan. Kita punya Pancasila, lalu ada UUD 1945 dibawahnya. Seharusnya seluruh pasal-pasal di KUHAP dasarnya adalah Pancasila. Tapi di KUHAP, pasalpasalnya kita comot begitu saja dari Belanda. Ini gimana?” kata ketua Fraksi PAN DPR, ini. Sudah saatnya, Indonesia mulai merancang dan menentukan sendiri demokrasi ala Indonesia. “Ini saatnya kita berubah, Oktober 2014 RUU KUHAP ini harus selesai,” optimisme Tjatur. Untuk tujuan besar itu, Komisi III DPR turun ke bawah untuk mendapat masukan. Universitas yang ada di daerah jadi tujuan pertama disamping kunjungan kerja ke negara asing. Beberapa organisasi masyarakat juga tak luput dari ‘turba’ RUU ini. KPK sempat meradang soal beberapa pasal di RUU yang diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. KPK menilai ada beberapa pasal di rancangan tersebut akan memperlemah KPK dalam menindak korupsi. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas merasa keberatan, dia ingin rancangan tersebut ditarik dulu. “KPK tidak


pernah diajak untuk membahas,” kilah Busyro. Kepada Aktual, peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah bahkan menilai pembahasan rancangan ini adalah upaya yang terus menerus untuk mengiris peran besar KPK. “Upaya pelemahan KPK tampaknya belum

beberapa UU di bawahnya yang sudah disahkan sebelumnya oleh DPR harus disesuaikan lagi,” imbuh Tjatur. Dia mengingatkan RUU ini bukan sekadar masalah korupsi, meski masalah korupsi juga penting. Soal hukum adat misalnya. Di Pamekasan Madura, pada Desember 2012 muncul sebuah kasus santet atau teluh yang

“Bayangkan. Kita punya Pancasila, lalu ada UUD 1945 dibawahnya. Seharusnya seluruh pasal-pasal di KUHAP dasarnya adalah Pancasila. “ berhenti. Jika sebelumnya melalui RUU pengadilan Tipikor, RUU KPK, RPP Penyadapan, sekarang ada bagian dari RUU KUHAP yang dapat mengancam kewenangan KPK,” katanya, pekan lalu. Tjatur tidak menampik bahwa permasalahan yang akan muncul dalam pembahasan di dewan. Bayangkan, ada banyak pasal dalam rancangan tersebut yang sudah disiapkan oleh tim untuk diubah. “Ya saya paham, itu. Biarkan dulu isu ini bermunculan. Kita lihat apa yang terjadi di DPR dan diluar. Itu akan jadi catatancatatan untuk perbaikan RUU ini. Justru yang menjadi masalah nanti, adalah jika RUU ini disahkan maka

membuat warga desa desa Bila’an, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan resah. Mereka menuding, sebuah keluarga yang tinggal di daerah tersebut adalah dalangnya. Polisi dan KUHAP tak mampu menyelesaikan kasus ini. Namun, seorang takmir sebuah masjid di daerah tersebut ternyata mampu menyelesaikan dan mendinginkan suasana mencekam itu dengan melakukan sumpah pocong. Ini isu yang harus juga bisa ditangkap juga. Namun masalah penting yang akan muncul, kata Tjatur, beberapa UU yang ditetapkan DPR sebelumnya harus ikut berubah akibat beberapa perubahan mendasar dalam rancangan ini. 31

| HUKUM |

Progresifitas Abraham Samad menangani kasus Century dan korupsi besar lain seperti Hambalang, Wisma Atlet, perpajakan dan sumber daya alam adalah pemicunya. OLEH: FAIZAL RIZKI

D

raf Sprindik di KPK Anas bocor! Begitu tema head line hampir seluruh media beberapa waktu lalu. Berita itu terus bergulir, menyebar dengan beberapa opini yang beragam. Intinya, soal sprindik

bukan lagi soal hukum tapi meruak ke lain sisi: politik. Setelah bungkam beberapa saat, akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad buka suara. Kasus bocornya draft sprindik Anas Urbaningrum adalah upaya besar,

terkoordinir, terstruktur dan sitematis untuk mendepak kursinya di KPK. “Kebocoran Sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK. Selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus-kasus korupsi besar,” kata pria kelahiran Makassar, ini. Tekanan media dan politik terhadap kasus ini diamini DPR. “Ada upaya yang sistemik dan terstruktur ingin menyingkirkan Abraham Samad. Saya menangkap kasus itu



Sprindik Anas, Sekadar Kasus Etik?

Novel Baswedan, Penyidik Senior KPK

“Saya kira apabila ada perkara terkait internal tak boleh hanya ditangani etik. Contohnya kasus Hendro. Kenapa ditangani luar, itu lebih fair karena kalau di dalam banyak sangkaan”.

Indra, Fraksi PKS, Anggota Komisi III DPR

“Draft (sprindik.red) rahasia negara sehingga menjadi urusan pidana. Kepolisian harus menangani”

Yenti Garnasih, Pakar Hukum Pidana Universitas Tri Sakti

“Jika Komite Etik menyimpulkan hanya pelanggaran etika, sanksinya harus dilaksanakan, dan pidanya juga harus diusut” Koran Sindo, Minggu (24/3).

Tridianto, Loyalis Anas Urbaningrum

Tridianto mengaku sudah melaporkan kasus sprindik KPK tiga kali ke Polri. Laporannya ditolak penyidik Bareskrim Polri dengan alasan perintah dari Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). “Ini laporan yang ketiga, katanya ada SMS perintah dari pimpinan agar tidak menerima laporan terkait kasus Sprindik”

“Ini kan sedang dilakukan pemeriksaan kode etik. Kalau nanti dalam pemeriksaan mereka ditemukan adanya pidana dan dilaporkan kita akan proses,”

Komjen Pol Sutarman, Kabareskim Polri

Penyelesaian kasus sprindik di KPKK lebih tepat ditangani kepolisian. “Karena kejahatan biasa, KPK tidak bisa menangani.”

Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara

“Bisa saja (dipidanakan), kenapa tidak dipidanakan”

Kebocoran Sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK. Selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus-kasus korupsi besar

OKE DWI ATMAJA, AMIR HAMZAH / AKTUAL

Abraham Samad, Ketua KPK

ingin diarahkan dengan pelengseran Abraham Samad,” kata anggota Komisi III DPR Ahmad Yani. Yani menduga, progresifitas Abraham Samad menangani kasus Century dan korupsi besar lain seperti Hambalang, Wisma Atlet, perpajakan dan sumber daya alam adalah pemicunya. Pidana atau Sekadar Etik? Pertanyaannya, apakah memang segala kasus hukum yang terjadi di KPK harus diselesaikan AKTUAL Edisi 2 | April 2013

oleh internal KPK semua? Ingat. Ada kasus Hendro, pegawai KPK yang kedapatan menyelewengkan anggaran KPK beberapa saat lalu. Kasusnya baru ditangani dan diseriusi usai diberitakan media. Kasus yang sudah lama ‘dipendam’ KPK ini tertutup rapi, sehingga seorang penyidik senior sekelas Novel Baswedan tidak mengetahuinya. “Saya baru tahu setelah ramai di pemberitaan,” kata Novel kepada Aktual pekan lalu.

Bibit Samad Riyanto, Mantan wakil ketua KPK bidang penindakan “Tidak ada unsur tindak pidana, tapi menyangkut kode etik pimpinan” Anis Baswedan, Ketua Kode Etik KPK

Dipo Alam, Sekretaris Kabinet

“Memang sebaiknya ikuti saja proses hukum, nanti akan jelas bahwa proses yang dialami Anas itu murni proses hukum, bukan konspirasi politik”

Artinya, oknum KPK, apapun jabatannya yang menyalahgunakan wewenangnya juga harus sama perlakukannya di muka hukum. Lalu, soal sprindik tadi, memang Ketua Komite Etik, Anis Baswedan sudah mengisyaratkan ada tindak pelanggaran etika di sana. Namun belum jelas, apakah itu juga bisa ditangani Polri atau tidak? Ini harus jadi perhatian. Jangan sampai pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tajam di luar KPK tapi tumpul di dalam tubuh KPK. 33

| HUKUM |

Abraham Samad Melawan

OLEH: NEBBY MAHBIBURRAHMAN

K

omite Etik KPK memutus Wiwin Suwandi adalah pelaku tunggal yang membocorkan draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum. Wiwin adalah staf pribadi Ketua KPK Abraham Samad di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja yang diduga terlibat dalam kasus ini dinyatakan tidak terlibat. Komite memberi peringatan tertulis kepada Abraham dan sebuah catatan khusus: Abraham dinilai tidak kooperatif dalam melayani penyelidikan Komite Etik. Ini disebabkan Abraham menolak ketika telepon genggamnya ingin disita oleh Komite Etik. Ketua Komite Etik KPK Anis Baswedan menilai perbuatan Abraham Samad dalam memimpin dan berkomunikasi menciptakan suasana yang tidak kondusif. Sama halnya dengan Adnan Pandu Praja. Komite Etik juga menilai mantan anggota Komisi Kepolisian itu hanya bertindak tidak sesuai dengan etik KPK. Abraham Melawan Ketua KPK Abraham Samad melawan. Dia menyebut, Komite Etik

“Apa yang saya lakukan dalam memberantas korupsi adalah langkahlangkah yang progresif dan radikal.” adalah sebuah tembok besar dalam pemberantasan korupsi. Abaraham Samad menyatakan bahwa apa yang dia lakukan sampai saat ini adalah upaya radikal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. “Apa yang saya lakukan dalam memberantas korupsi adalah langkah langkah yang progresif dan radikal. Korupsi di Indonesia masif dan meluas makanya diperlukan langkah langkah radikal dan progresif “ kata Abraham, Rabu lalu Abraham juga menilai Komite Etik tidak paham dengan semangat radikal itu sehingga komite menerjemahkan langkahnya salah. “Langkah itu tidak bisa diterjemahkan sebagai langkah langkah yang melanggar etika oleh Komite Etik,“ protesnya. Sama halnya dengan Wiwin yang divonis pecat oleh Komite Etik. Dia tetap yakin apa yang dilakukannya ketika jadi staf Abraham adalah benar dan dia merasa dikorbankan. “Dalam perang, kebenaran selalu menjadi pihak yang dikorbankan,” tulis Wiwin di status Blackberry-nya. Tak jelas, perang macam apa yang dimaksud Wiwin. Namun yang pasti, kepada Komite Etik ia menyebut

geram terhadap korupsi sehingga membocorkan sprindik. Selain draf Sprindik Anas, Wiwin yang tinggal satu rumah dengan Abraham ini ternyata juga membocorkan data–data rahasia lain KPK seperti korupsi Korlantas Mabes Polri, kasus korupsi Buol, dan kasus suap impor daging. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin ini bekerja sama dengan wartawan Tempo, Tri Suherman. “Dalam penelitian media, selalu dinyatakan sebagai berasal dari sumber internal KPK yang dapat dipercaya,” kata anggota Komite Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean. Dalam blog pribadinya, Wiwinsuw4ndi’sBlog, dia ternyata rajin mengirim beberapa artikel seputar hukum dan politik di media. Dia menyatakan diri sebagai pengamat hukum dan politik pemerintahan. Sebelum berkarir di KPK pada awal 2012, dia tercatat sebagai Peneliti Politik, Hukum dan Konstitusi pada Pusat Kajian Konstitusi Universitas Hasanuddin dan Peneliti di Institute Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Jakarta.


TINO OKTAVIANO / AKTUAL | ISTIMEWA

Selain draf Sprindik Anas, Wiwin yang tinggal satu rumah dengan Abraham ini ternyata juga membocorkan data–data rahasia lain KPK

MEDIA INDEPENDEN.COM


35

| HUKUM |

Pelayanan Kepolisian Terburuk, apaLagi Soal Tilang Pelayan publik yang tanpa malu minta suap justru petugas kepolisian.

I

ni bukan fitnah. Juga bukan karena dendam. Tapi fakta berbicara. Langsung dari badan resmi unsur pemerintah penyelenggara negara lagi. Layanan Kepolisian dibanding berbagai pelayanan publik lain, ternyata tetap terburuk. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa selama 2012, layanan Kepolisian ternyata masih di bawah standar, alias yang terburuk. BPS mencatat, mayoritas responden mengaku pernah membayar lebih dari ketentuan resmi. Artinya masyarakat Indonesia masih harus menyuap guna mempermulus urusan mereka. Responden 10 jenis layanan publik mengaku pernah bayar melebihi ketentuan. “Keluhan terbesar di pelayanan Kepolisian sekitar 20 persen responden disusul layanan petugas lembaga peradilan 18 persen, lalu ketiga pada petugas

KUA 17 persen,” kata Kepala BPS Suryamin. Memalukan. Karena, mayoritas responden mengaku harus bayar lebih akibat diminta langsung petugas. Pelayan publik yang tanpa malu minta suap justru petugas kepolisian, sebagaimana dipilih 66 persen responden. Kemudian guru/kepala sekolah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dinilai 60 persen responden sebagai sama sama tidak tahu diri. Sudah tahu begitu, kok para responden masih tetap menyuap? Ya, para responden menjawab butuh pelayanan mereka. Terbukti suap demi mempercepat proses pengurusan, itu terjadi di tiga jenis layanan umum vital. Pelayanan Dinas Dukcapil dipilih 70 persen reponden, petugas Kepolisian 65 persen, dan petugas Badan Pertanahan Nasional 53 persen.

Cilaka. Meski sebagian responden menolak upaya penyuapan, pemerasan dan nepotisme, tapi persentase yang menyatakan tindakan membayar lebih sebagai sesuatu yang wajar, ternyata masih besar. Temuan BPS yang dipublikasikan awal Januari 2012 itu ditanggapi Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Meski baru dua bulan kemudian yaitu Selasa 19 Maret. Kapolri menilai penegakan hukum dalam bentuk surat tilang (bukti pelanggaran) bagi pelanggaran lalu lintas sudah disalahartikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Karena menjadikan jumlah pemberian tilang itu sebagai satuan target yang wajib dipenuhi polantas di jalan. Kepada seluruh jajaran Direktorat Korlantas peserta rakernis di Mabes Polri, Kapolri mendesak agar semua polantas diinstruksikan bersikap ramah, persuasif dan



OLEH: DHIA PREKASHA YOEDHA


Tidak jelas mengapa Timur Pradopo mendadak mengoreksi kinerja internal kepolisian. Mungkin imbas skandal korupsi Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo yang terbukti punya berbagai aset haram


tidak mudah mengeluarkan surat tilang. “Siapa yang senang diberhentikan di tengah jalan (hanya) melakukan kesalahan sedikit, ditilang. Tidak ada SIM, spion atau lainnya cukup diberi peringatan lisan maupun tertulis,” kata Timur Pradopo. Pemberian tilang, menurut Kapolri, sebaiknya hanya untuk pelanggaran berat, seperti kecelakaan. Tidak jelas mengapa Timur Pradopo mendadak mengoreksi kinerja internal Kepolisian. Mungkin imbas skandal korupsi Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo yang terbukti punya berbagai

aset haram ratusan miliar yang membuat khalayak kian muak, mulai disadari Kapolri. Apalagi tiga bulan terakhir kian banyak petugas maupun kantor kepolisian jadi bulanbulanan tindak kekerasan berbagai kelompok masyarakat. Dikeroyok, dibunuh, diserbu bahkan dibakar. Dendam khalayak atas Bhayangkara yang ‘besar kepala’ setelah beroleh posisi nyaman karena Reformasi 1998, kini menggelegak. Padahal sejak ABRI dilikwidasi, Polri dipisah dari TNI dan direformasi, agar profesional, mandiri, tanpa bisa diintervensi, kini malah terkesan menjadi ‘penjahat terorganisir berseragam.’ Mungkin benar, kelakar Gus Dur bahwa di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur. Yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. 37

| HUKUM |

A

khirnya, tiga belas orang itu menempuh jalur hukum. Mereka sepakat untuk mewakilkan ke tim kuasa hukum untuk mengugat PT Agung Podomoro dan Pemprov DKI yang akan menggunakan tanah mereka untuk pembangunan Stadion Bersih Manusiawi dan Wibawa (BMW) di Jakarta Utara. Mereka mengklaim bahwa tanah yang mereka garap puluhan tahun itu bersertifikat resmi. Tuntutan ini sebagai buntut dari kasus kewajiban pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Jakarta yang harus dilakukan investor atau pengembang properti yang sering sering ditabrak dan dilanggar. Fasum fasos yang mestinya ada di lokasi proyek, justru sering “diakali” lantaran bisa menguras luas garapan proyek. Nah, biasanya, para investor itu kemudian mencari lokasi lain. Ceritanya, dalam sebuah dokumen Berita Acara Serah Terima Tanah yang dimiliki Aktual, pada 8 Juni 2007, terjadi penyerahan aset tanah seluas 26,5 hektare (ha) senilai Rp 737,39 miliar dari sejumlah perusahaan ke pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen itu disebutkan, penyerahan tanah dimaksud merupakan kewajiban proporsional dari tujuh investordeveloper (pengembang) di wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Tujuh investor-developer itu yakni PT Astra International Tbk, PT Agung Podomoro, PT Prospect Motor, PT Indofica Housing, PT Subur Brother, PT REAM/PT Pembangunan Jaya, PT Yakin Glorie. PT Agung Podomoro disebut sebagai koordinatornya. Dalam dokumen disebutkan, penyerahan itu berdasar keputusan Guberur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 Tahun 2001 tentang Penetapan Perhitungan Sisa Kewajiban Proporsional Pada Investor-Developer di wilayah kerja badan pengawas pembangunan lingkungan Sunter, Jakarta Utara. Dokumen itu juga menyebut bahwa, pihak pertama, dalam hal ini para developer, menjamin bahwa tanah yang diserahkan tidak dalam sengketa, bebas dari segala tuntutan/

Kemelut Stadion BMW Sebenarnya sejak tahun 2009 ketika Fauzi Bowo masih pejabat Gubernur, rencana pembangunan Stadion BMW sudah ada. OLEH: FAIZAL RIZKI


forbes | oke dwi atmaja / aktual | ISTIMEWA

gugatan, demikian juga tidak pernah diperjualbelikan/dialihkan kepada pihak lain, dan bebas dari sitaan. “Apabila ada tuntutan gugatan dan sengketa dengan pihak ketiga, baik sekarang maupun di kemudian hari, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama,” tulis dokumen itu. Tahu rencana pembangunan stadion BMW ternyata tanahnya masih bermasalah, sontak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tegas akan menunda dulu pembangunannya meski anggaran multiyears dengan total biaya Rp 1,050 triliun hingga 2015, sudah disiapkan. Sementara pemprov sudah menyiapkan anggaran awal Rp 100

miliar. “Pengusaha belum kasih sertifikat,” kata Ahok, Maret lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan rencana pembangunan stadion itu tetap berjalan meski masih belum tuntas soal sertifikatnya. “Wong saya kemarin ke JOKO WIDODO DAN BASUKI TJAHAYA PURNAMA sana. Enggak ada tahun lalu ketika masib pejabat Wakil masalah. Kan saya Gubernur, salah satunya adalah soal mosak-masuk di situ. Mosak-masuk sertifikat tanahnya. di situ enggak ada masalah kok. Prijanto mempertanyakan Proses sertifikat berjalan. Nanti itu mengapa pengurusan fasilitas keluar baru kita mulai pembangunan. sosial dan fasilitas umum yang Penduduk kemarin yang ada 300menjadi kewajiban pengembang PT 400 itu nanti kita juga berikan solusi Agung Podomoro, justru menjadi lah. Udah ditemukan jurusnya,” kata tanggungjawab Pemprov DKI? Dia Jokowi, pekan lalu. beralasan pengurusan fasos fasum Terakhir dikabarkan rencana tidak dibenarkan jika diurus BPKD pembangunan stadion sepakbola tapi pengembang. Persija DKI Jakarta bertaraf Menurut Prijanto, ketika serah internasional di Taman BMW terima tanah antara PT Agung Jakarta Utara itu memasuki babak Podomoro dengan Gubernur Foke baru. Diketahui BPKD ternyata pada berita acaranya tertulis bahwa baru mendaftarkan sertifikat tanah alamat lahan ternyata bukan di lokasi tersebut ke BPN DKI pada, 28 yang sesungguhnya. Alamat tanah Januari 2013. Padahal desain stadion dalam berita acara itu fiktif. sudah dibuat 2009, DED dan Amdal “Tanahnya jauh. Itu enggak juga telah disiapkan Disorda DKI

Diketahui BPKD ternyata mendaftarkan sertifikat tanah tersebut ke BPN DKI pada 28 Januari 2013. Padahal desain stadion sudah dibuat tahun 2009 sejak 2010. “BPN menjanjikan sekitar enam bulan lagi sertifikat sudah turun. Itu artinya, paling lama Agustus mendatang proyek ini sudah mulai berjalan,” kata Kadisorda DKI Jakarta Ratiyono. Pemprov yang Urus Sertifikat? Mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengakui ada beberapa masalah dalam rencana pembangunan stadion BMW sejak 2 AKTUAL Edisi 2 | April 2013

ada, setelah mencari sesuai alamat enggak ada,” kata Prijanto akhir tahun 2012 lalu. Meski kontroversi masih berlanjut toh pembangunan stadion BMW dipastikan tetap berlanjut. Pemprov DKI tetap yakin, bahwa proses sertifikasi tanah akan kelar meski masih ada proses hukum soal tanah BMW. Namun, ada yang masih yang tersisa dari kemelut stadion BMW ini, soal pertanyaan Prijanto tadi. Jadi, kapan kemelut berakhir? 39

| HUKUM |

R

SUASANA PERSIDANGAN NAZARUDDIN

Di balik Pasal Hakim Komisaris Setiap orang berhak untuk melawan dan menuntut negara, dalam hal ini pihak eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum OLEH: FAIZAL RIZKI


OKE DWI ATMAJA / AKTUAL | ISTIMEWA

ancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mulai digarap DPR banyak menuai catatancatatan. Salah satunya adalah soal pasal penyadapan. KPK sempat mempertanyakan. Namun, ada pasal lain yang juga urgent untuk diperhatikan dan dicermati. Ini soal rencana mengganti lembaga praperadilan ke Hakim Komisaris (HK). Menurut Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP, Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Dan dalam penjelasannya, HK akan menggantikan peran lembaga praperadilan yang selama ini dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Dijelaskan dalam RUU tersebut, HK pada dasarnya adalah lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang HK lebih luas dan lebih lengkap daripada lembaga praperadilan. Pertanyaannya, apakah benar HK adalah jawaban dari beberapa kelemahan pelaksanaan KUHAP? Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi dengan tegas mengkritik soal pemberlakuan HK ini. HK tidak tepat diterapkan di Indonesia karena, salah satunya, adalah faktor geografis. Indonesia

peradilan di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri saat ini, belum terintegrasi. Kalau dipaksakan, justru akan semakin memperberat uapaya penegakan hukum di Indonesia. ”Saya berpendapat bahwa dilihat secara praktis lembaga praperadilan lebih feasible untuk dipertahankan dengan menambahkan semua tugas dan wewenang baru tersebut, yang berarti memperluas kewenangan hakim praperadilan. Maka dapat diharapkan lembaga praperadilan sebagai forum yang terbuka dan accountable mampu melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan

membuktikannya maka orang tersebut harus dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita juga sepakat dengan Ito dan Adnan Buyung. Namun, dia secara tegas menolak HK mengganti fungsi lembaga praperadilan. Romli masih melihat, lembaga praperadilan masih relevan sampai saat ini. “Ekses-ekses penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam praktik dapat diperbaiki dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang merupakan penjelasan atau penguatan ketentuan KUHAP yang bermasalah,” tulisnya dalam sebuah

PRIBADI

Setiap orang berhak untuk melawan dan menuntut negara, dalam hal ini pihak eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum

memiliki wilayah luas dan perlu berjam-jam menuju suatu wilayah bila nanti perkara harus dihadapkan ke hadapan HK. “Harus sesuai budaya kita. Gak bisa begitu saja mengadopsi negara lain. Kok bisa mengadopsi HK, nanti kita mesti naik getek, kan tidak rasional. Bayangkan, nangkap orang di Indragiri Hulu, lalu dia harus bawa ke Pekanbaru yang begitu jauh. Sementara penyidik cuma memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menahan orang itu. Kalau lebih dari itu maka harus dilepas,” tambah Ito. Ito lebih memilih untuk memperkuat peran praperadilan dan PTUN dalam RUU KUHAP yang sudah ada saat ini. Senada dengan Ito, Adnan Buyung Nasution juga memilih memperkuat lembaga pra peradilan. Dia berpendapat, HK belum saatnya diterapkan saat ini karena sistem AKTUAL Edisi 2 | April 2013

di negara kita dan pada gilirannya lebih menjamin hak-hak asasi manusia,” kata Adnan dalam sebuah seminar di Jakarta. Memang dalam RUU itu, wewenang HK lebih luas jika dibandingkan dengan Hakim Praperadilan. Namun, dari konsep dasarnya ada hal mendasar yang membedakannnya, meski keduanya bertujuan sama yakni melindungi hak asasi manusia. Menurut Adnan Buyung, hakikat HK lebih menekankan pada peran negara. Kekuasaan kehakiman berperan besar untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif (penyidik dan penuntut umum) dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan dalam konsep praperadilan lebih menekankan peran hak individu atau perseorangan. “Setiap orang berhak untuk melawan dan menuntut negara, dalam hal ini pihak eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum,” tegas Adnan. Jadi, setiap orang berhak mempertanyakan tindakan upaya paksa yang dilakukan negara apakah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia. Jika negara tidak berhasil

makalah yang mengkritisi RUU KUHAP. Soal perluasan kewenangan HK dalam RUU tersebut, Romli jutru menilai hal itu dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam lingkup kejahatanan transnasional terutama dalam kasus terorisme, korupsi, pencucian uang dan perdagangan orang. “Perbedaan kebijakan hukum pidana versi RUU KUHAP 2012 dan kebijakan hukum pidana yang dianut oleh konvensi internasional berdampak menghambat kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional,” katanya.

41

EKONOMI

Meradang KarTEL PANGAN Presiden kembali meradang. Kali ini karena bawang.

S

atu bulan terakhir, harga bawang meroket hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan di beberapa pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sempat menembus sampai Rp 100 ribu per kilogram. “Padahal, harga normal bawang putih hanya sekitar Rp 15 ribu dan kalaupun naik, hanya mencapai Rp 25 ribu per kilogram. Itupun terjadi saat bukan musim panen,” kata Ibu Marsi salah satu pembeli di pasar Oebobo, Nusa Tenggara Timur, pekan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir tingkat inflasi pada Maret 2013 sebesar 0,63 persen. Angka inflasi di bulan tersebut merupakan paling tinggi selama lima tahun terakhir kecuali 2008. Bahan makanan adalah penyumbang inflasi terbesar yakni 0,51 persen Kenaikan harga bawang putih

disebabkan kurangnya stok di pasaran. Itu pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin. Ini diamini Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, “Harga bawang putih naik karena kita masih bergantung dengan impor,” katanya. Setali tiga uang, Menteri Suswono pun terkesan menyederhanakan permasalahan. Menurut pria lulusan Program Doktor Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor ini, naiknya harga bawang disebabkan karena terganggunya produksi bawang di beberapa sentra produksi seperti Kabupaten Brebes. Faktor maraknya alih fungsi lain diduga juga berkontribusi terhadap naiknya harga bawang. Selain itu, tingginya risiko yang dihadapi oleh petani bawang ketika menanam bawang juga menjadi penyebab terganggunya produksi

bawang. Hal itu karena banyak petani bawang yang beralih menjadi petani padi, karena dianggap lebih menguntungkan. “Untuk menanam bawang dibutuhkan biaya sebesar Rp 60 jutaan. Belum lagi perawatan di tanaman bawang merah ini. Kalau padi lahan seluas 1 ha, petani akan mendapatkan keuntungan Rp 6 juta per bulan,” ucapnya. Kenaikan harga komoditas pangan diperkirakan tidak hanya berhenti sampai kasus bawang. Cabai pun mulai merangkak naik di beberapa daerah. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur misalnya, harga cabai kecil mengalami lonjakan tajam dari Rp 35.000 per kilogram menjadi Rp 70.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan harga cabai juga terjadi di tingkat pemasok di Sulawesi Selatan (20/3) yakni Rp 40.000



OLEH: ARNOLD SIRAIT

FADLI ZON

SUSWONO

per kilogram dari sebelumnya hanya Rp 25.000 per kilogram. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?


Kebijakan Perburuan Rente Ekonom tak habis pikir soal kenaikan bahan pangan belakangan ini. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kasus kenaikan harga bawang sangat sulit di jelaskan oleh kacamata ekonomi. “Bahkan, seorang peraih nobel sekalipun,” katanya. Tak ada masalah dari sisi permintaan ataupun dari sisi penawaran. Tak ada pula permintaan besar dari dalam negeri dan tak ada distorsi harga. “Mengapa pasokan seret hingga harga terkerek hampir 100 persen dalam dua pekan?” tanyanya. Pengamat ekonomi politik Revrisond Baswir menduga fenomena ini hanya bisa dijelaskan oleh kacamata politik. “Kelangkaan sengaja diciptakan, ketika barang langka pemerintah cenderung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan impor, dalam mekanisme impor ada pembagian lisensi, nah dalam pembagian lisensi siapa yang berhak mendapatkan linsensi impor itu lah yang bisa dimanfaatkan,” katanya. Fadli Zon curiga kenaikan harga bahan pangan adalah ulah perburuan rente. “Ini masalah siapa yang mendapatkan alokasi dari impor tersebut,” kata sekretaris jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ini.

indikasi 11 perusahaan melakukan praktik kartel harga bawang. Komisioner KPPU Munrochim Misanam mengatakan, kartel muncul karena oknum pejabat ikut bermain. KPPU menduga permainan ada di peraturan mengenai pendingin yang wajib dimiliki oleh perusahaan importir. “Harga pendingin yang bisa dikatakan tidak murah tersebut menyebabkan hanya perusahaan importir besar saja yang dapat melaksanakan kegiatan impor,” ucapnya. Akibatnya, peraturan tersebut mendorong pengusaha kecil yang tak

punya modal untuk melobi pejabat agar mendapat kuota impor. Ini tempat rawan penyelewengan. Munculnya kartel dan kenaikan harga pangan adalah bentuk kegagalan negara dalam mengatur ijin impor dan kesalahan manajemen pemerintah dalam mengatur perencanaan produksi. “Karena pengaturan dan koordinasi sangat lemah. Ini tidak lepas dari kesalahan Presiden, karena penanggung jawab terakhir,” kata petinggi Partai Golkar, Akbar Tanjung pekan lalu. Jadi, sangat pantas kalau SBY meradang soal bawang ini.

Kenaikan harga komoditas pangan diperkirakan tidak hanya berhenti sampai kasus bawang. Cabai pun mulai merangkak naik di beberapa daerah.

Kartel Pangan Awal November tahun lalu, sebenarnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan melakukan penyelidikan. Mengejutkan temuannya: ada AKTUAL Edisi 2 | April 2013

43

EKONOMI

Menaikkan HARGA BBM Adalah Keniscayaan Keputusan menaikkan harga BBM sebenarnya sudah masuk ranah politik. OLEH: VICKY ANGGRIAWAN

lakukan penghematan. Jadi sabar sedikit lah. Memang belum signifikan tapi saya minta masyarakat sendiri sabar. Pembatasan sedang kami lakukan,” kata Jero. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo bicara blak-blakan ketika ditemui Aktual di kantornya soal ini. Dia mengakui tengah melakukan kajian kenaikkan harga BBM bersubsidi, dan saat ini opsi tersebut masih dalam tahap evaluasi. “Sudah dievaluasi, katanya pak Presiden minta dievaluasi, ya kita evaluasi,” kata Susilo. Sebenarnya, DPR sudah memberi keleluasan buat Presiden untuk membuat keputusan untuk naik apa tidak tanpa harus ada persetujuan DPR lagi. Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha bahkan mendukung rencana kenaikan harga BBM. Menurut Satya, dalam aturan APBN 2013, pemerintah diperbolehkan kapan saja menaikkan harga BBM subsidi tanpa lagi memperoleh persetujuan DPR. Politikus Partai Golkar mengakui pada tahun lalu memang partainya tidak mendukung kenaikan harga BBM subsidi karena UU APBN 2012 tidak membolehkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. “Dulu kita tidak mendukung karena UU APBN-nya diubah. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi persetujuan APBN. Kalau DPR rebut berarti DPR mengingkari apa yang sudah disetujui,” katanya. Sekarang masalahnya adalah berani atau tidak. “Jangan lempar wacana saja, nanti barang lain sudah

“

Tekanan harga makanan dalam dua bulan terakhir sangat tinggi sehingga mendorong food inflation meningkat

”


ISTIMEWA

H

arga BBM bersubsidi naik adalah sebuah keniscayaan. Itu opsi yang paling relaistis untuk menyelamatkan beban subsidi BBM di APBN 2013 yang saat ini sudah mencapai angka Rp 193 triliun. Angka ini bisa jadi akan membengkak menjadi Rp 228 triliun lagi jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan. Kementerian Keuangan, dua pekan lalu, secara resmi mengusulkan tiga opsi ke Presiden untuk mengurangi pembengkakan subsidi BBM tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, opsi tersebut adalah menaikkan harga, pengendalian konsumsi atau pembatasan pemakain BBM. “Kita lihat nanti, mana yang dipilih,” katanya. Pengamat Ekonomi UGM Tony Prasetiantono sepakat dengan opsi kenaikan harga BBM. Namun masalahnya adalah soal waktu. Kebijakan BBM subsidi harus dilakukan paling lambat pada April ketika inflasi rendah karena panen raya padi sedang terjadi. “Jika lewat April, momentumnya hilang,” ucapnya. Menteri ESDM Jero Wacik juga sepakat soal kenaikan harga BBM. Namun, itu opsi terakhir jika opsi penghematan dan pembatasan BBM gagal dilakukan. Menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu menilai langkah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah krusial dan tak boleh asal-asalan. “Kita tidak akan naikkan April mendatang. Tidak bisa tentukan tanggal begitu. Jadi sedang dikaji. Kita punya sejumlah opsi untuk

naik duluan tapi enggak naik BBMnya. Concern kita subsidi jangan membengkak,” tegas Satya. Risiko Politik Keputusan menaikkan harga BBM sebenarnya sudah masuk ranah politik. Hitung-hitungan ekonominya sudah jelas dan clear. Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon secara terbuka mengatakan bahwa besar kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menaikkan harga BBM pada April ini. “Saya pikir dia mungkin tunggu April. SBY lagi sibuk dengan gawe besar di Bali (KLB Demokrat, red) sampai akhir bulan,” katanya, pekan lalu. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha. “Dipastikan tak ada AKTUAL Edisi 2 | April 2013

kenaikan pada April,” katanya. Julian mengakui memang SBY sudah mendapat masukan-masukan soal kenaikan BBM, namun masih dalam taraf pertimbangan. Managing Director Standard Chartered Fauzi Ichsan, pada Februari akhir lalu sebenarnya sudah melihat kecil kemungkinan pemerintah akan menaikkan BBM pada medio AprilMei. “Kalau kuartal II 2013 tidak jadi menaikkan harga BBM, maka di kuartal berikutnya akan semakin kecil kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM,” katanya. Apalagi inflasi sudah membayangi sejak kuartal satu kemarin. Soal banjir dan isu kenaikan UMP membuat beberapa kebutuhan pokok meningkat. Ditambah meroketnya daging dan bawang merah dan cabai yang menasional saat ini.

Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti mengatakan, jika memaksakan BBM naik pada kuartal II ini, maka tekanan inflasi akan tambah meluas. Pasalnya, BPS melansir inflasi Maret ini adalah yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. “Tekanan harga makanan dalam dua bulan terakhir sangat tinggi sehingga mendorong food inflation meningkat,” katanya. Memang cukup berat risiko ekonomi dan politik pemerintahan SBY jika menaikkan harga BBM saat ini. Seperti buah simalakama. Namun, untuk kepentingan negara ke depan, SBY harus membuat keputusan politik soal BBM ini meski tidak poluler di mata rakyat. Sudah ada beberapa opsi soal ini meski yang paling cepat pengaruhnya adalah menaikkan harga BBM secara langsung. 45

ENERGI

MELANGKAH PASTI DARI HILIR KE HULU PGN hanya berencana akan melakukan akuisisi blok migas dilapangan kecil yang sudah berproduksi dan dekat dengan infrastruktur distribusi. OLEH: VICKY ANGGRIAWAN

A

cungan jempol pantas menyasar kepada PT PGN Tbk. Bayangkan saja, perusahaan yang dulunya hanya berkutat pada usaha middle stream gas bumi, pada medio pertengahan Maret kemarin telah mencatatkan dirinya dalam sejarah industri minyak dan gas bumi (migas) sebagai perusahaan yang melangkahkan kaki pertamanya ke dalam sektor industri hulu migas nasional. Hal tersebut ditandai dengan penyertaan Participation Interest (PI)

sebesar 20% dari Sierra Oil Services Ltd di Blok Ketapang PSC, Jawa Timur. Semangat merah putih aksi korporasi tersebut, dilakukan sebagai bentuk realisasi pengembangan bisnis dan komitmen PGN untuk memperkuat ketahanan pasokan gas domestik dalam kurun waktu jangka panjang. Selain itu, melalui penyertaan PI di sektor hulu migas, seakan menjadi arsiran keinginan kuat dari PGN untuk mendorong adanya integrasi antara sektor hulu dan hilir gas bumi.

Tak hanya itu, dalam titik nadir industri hulu migas nasional, yang ditandai dengan rendahnya lifting minyak dan gas bumi, membuat kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diringankan oleh PGN melalui manufer korporasi perusahaan milik rakyat Indonesia itu. Pasalnya, dengan adanya pemain baru di dalam benteng pertahanan ketahanan energi nasional diharapkan akan terus meningkatan produksi gas kepada negara. Optimalisasi Bisnis Gas Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN Wahid Sutopo mengatakan, secara umum PGN merupakan perusahan negara, sehingga visi yang ingin dibangun kedepan adalah menjadi perusahaan gas negara yang menopang hajat hidup kebutuhan energi akan gas bumi, sehingga PGN tidak mau terpenjara oleh keterbatasan di sektor tertentu. “Ini penting adanya integrasi, jadi kami melihat penting kalau ada partisipasi di hulu sehingga kami bisa membantu peningkatan produksi,” katanya.



PT PGN TBK

Wahid mengungkapkan pula, untuk tahap awal PGN hanya berencana akan melakukan akuisisi blok migas dilapangan kecil yang sudah berproduksi dan dekat dengan infrastruktur distribusi. Namun pada jangka panjang PGN akan menyasar lagi ke lapangan migas yang lebih besar. Sementara itu, terkait adanya kesamaan kerja dengan Pertamina di sektor hulu, Wahid tidak mempersoalkannya. Pasalnya, menurut lulusan Institut Teknologi Bandung ini, pendekatan antara PGN dan Pertamina sangat berbeda, walaupun keduanya sama-sama dalam sektor hulu. “PGN hanya akan bermain pada lapangan gas yang sudah berproduksi dan tidak terlalu jauh dari infratsruktur, artinya pendekatan dengan Pertamina berbeda,” terangnya

BAMBANG DODY / AKTUAL

Proyeksi Seperti diketahui, di era 1970-an hingga 1980-an memang peran gas bumi sangat signifikan dalam memberikan kontribusi untuk pendapatan negara. Dalam medio itu pendapatan untuk negara dikeruk dari hasil gas yang di ekspor. Namun, diawal 2000 ada pergeseran keadaan. “Sebetulnya bukan cuma di

Indonesia, tapi secara umum ada perubahan peran gas yang semakin besar, mereka membuat skenario gas semakin penting,” kata Wahid. Hanya saja, imbuh dia, peran penting gas ketimbang minyak bumi saat ini memiliki perbedaan yang nyata, persoalannya dalam pendistribusian gas bumi, diperlukan infrastruktur yang harus dibanguan seperti pipa. Untuk itu untuk merealisaikan peran gas diperlukan perancanaan yang holistik baik dari sisi hulu logistik, transportasi, dan distribusi. Monopoli dan Open Access Terkait soal isu monopoli di sektor hilir gas, menurut Wahid, sebetulnya istilah monopoli dalam industri gas saat ini bukan hanya dipandang sebagai nilai yang negatif. Pasalnya, di dunia industri gas bumi Indonesia, sedang diperlukan adanya kesempatan bagi beberapa pemain untuk mendukung perkembangan perusahaannya sampai mapan. “Hanya saja jangan sampai kondisi itu disalahgunakan menjadi mematikan perusahaan privat lainnya,” jelas dia. Wahid juga tidak ingin mendikotomikan terlalu jauh antara BUMN dan swasta, ia hanya melihat

“Sebetulnya bukan cuma di Indonesia, tapi secara umum ada perubahan peran gas yang semakin besar, mereka membuat skenario gas semakin penting.” AKTUAL Edisi 2 | April 2013

saat ini BUMN dan swasta samasama memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang berbeda. Untuk itulah, PGN sebagai perusahaan dengan core business transportasi gas, mendorong pihak lainnya untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infratruktur gas nasional yang saat ini dirasakan masih sangat minim. Dalam ilustrasinya, wahid menerangkan, seperti industri pesawat terbang saat ini, kalau semua provider pesawat terbang melakukan investasi pengadaan pesawat, tentu kapasitas penumpangnya akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, sebetulnya saat ini yang diperlukan adalah perencanaan yang holistik pembangunan infratruktur gas bumi seperti produksi, kebutuhan, dan infratruktur apa yang diperlukan. Sementara itu menjawab keraguan PGN dalam sistem open acces pipa distribusi gas nasional, Wahid yang juga merupakan salah satu mantan penggede di Indosat itu mengatakan, PGN mendukung penuh penerapan open access agar terjadi optimasliasi infrastruktur pipa distribusi gas bumi, Wahid menjelaskan pula, konsep open acces akan tercapai tujuannya jika tingkat ketersediaan pasokan gas, dan infratruktur pipa telah mencukupi, sehingga peningkatan optimalisasi kapsitas pipa gas akan semakin meningkat. “Sekarang apakah sudah ditahap itu? Untuk beberapa bagian kita memang sudah bisa tapi sebagian lain kita belum siap sehingga diperlukan kesiapan-kesiapan,” katanya. Kedepan tugas PGN masih panjang, karena saat ini Wahid merasa penetrasi yang dilakukan industri hulu dan hilir gas bumi belumlah maksimal. PGN akan terus memperjuangkan tercapainya kepastian alokasi gas bumi sehingga peranan gas bumi akan semakin vital dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan PGN juga telah menyiapkan dana segar sebesar US$ 300 juta sampai US$ 500 juta untuk biaya pengembangan infrastruktur disisi midle stream. Dana tersebut belum termasuk dengan pelebaran sayap usaha di sektor hulu, sehingga cita-cita besar mengintegrasikan sektro usaha hulu dan hilir gas bumi akan tercapai untuk kepentingan negara. 47

NUSANTARA

HARMONI MUSIK INDONESIA

H

otel Santika Premiere Jakarta mempersembahkan sebuah moment untuk mengembalikan kecintaan terhadap musik Indonesia, Bertajuk Harmoni Musik Indonesia. Acara ini diselenggarakan pada Rabu (27/3/2013), di The Harmony Restaurant – Hotel Santika Premiere Jakarta. Margareth, salah satu finalis ajang pencarian bakat akan berkolaborasi dengan Stereosoul membawakan beberapa lagu dari salah satu band legendaris Koes Plus seperti Manis dan Sayang, Andaikan Dia Datang, Kembali ke Jakarta, Kau Datang Lagi, dan lagu–lagu populer dari musisi ternama Indonesia lainnya. Selain penampilan istimewa Margareth dan Stereosoul, para tamu yang hadir pun dikejutkan dengan pembagian door prize menarik seperti voucher menginap di Hotel Santika Premiere Jakarta, voucher makan di The

Harmony Restaurant dan Yan Palace Chinese Restaurant serta goodies bag menarik lainnya. Acara itu menjadi istimewa ketika aneka hidangan khas Nusantara seperti Pindang Patin, Sate Kulit Goreng Telur, Ayam Bekakak, Laksa Ayam, Nasi Timbel Bakar, Soto Lamongan, Soto Kadipiro, Soto Bandung, Nasi Gudeg, Gado–Gado dihidangkan. Sonny

Q

uality Hotel Gorontalo bersama komunitas Gorontalo ikut andil dalam aksi global Earth Hour 2013. Berlangsung di area pelataran parkir Quality Hotel Gorontalo pada Sabtu (23/3 2013), sebuah diskusi digelar. Hadir dalam cara itu komunitas sepeda onthel, komunitas fotografi seperti Masyarakat Fotografi Gorontalo, Spot Photographers Gorontalo, Komunitas Diving Gorontalo, aktivis lingkungan dan masih banyak lagi. Quality Hotel Gorontalo menerapkan aksi ramah lingkungan dengan mengajak seluruh tamu hotel yang menginap lebih dari satu hari untuk menggunakan

kembali sprei maupun handuk yang masih bersih. “Earth Hour 2013 ini hanyalah permulaan. Dukungan dari berbagai komunitas tersebut nantinya akan diwujudkan dalam sebuah aksi nyata seperti membersihkan bibir pantai Olele, membersihkan lapangan hijau Taruna Gorontalo, membersihkan Pulau Saronde bersama-sama komunitas yang bisa berjumlah 200 orang. Rencana aksi ini akan diusung pada 2021 April 2013 dalam memperingati Hari Bumi,” kata Yunita Anggraeni, marketing manager Quality Hotel Gorontalo. SONNY


ISTIMEWA

Earth Hour 2013 di Quality Hotel Gorontalo

KALAU BUNG KARNO BICARA MAFIA

Olahraga

Sejarah persepakbolaan di Indonesia lahir dari benih nasionalisme. OLEH: FAIZAL RIZKI

P

OKE DWI ATMAJA, TINO OKTAVIANO / AKTUAL

asar Baroe diserbu massa. Toko-toko milik warga negara berkebangsaan India yang ada disana dilempari batu. Dihancurkan. Mobil-mobil yang parkir disekitar kompleks pertokoan itu juga tak luput dari sasaran. Dibakar. Ini akibat pernyataan Guru Dutt Sondhi, yang menyatakan bahwa legitimasi pelaksanaan Asian Games 1962 di Jakarta tak diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC). Guru Dutt Sondhi, berkewargaan India, adalah wakil IOC yang datang langsung ke Indonesia saat itu. Soekarno sontak marah besar. Yang mengagetkan, saat itu juga Soekarno memutuskan keluar dari keanggotaan IOC. Dia menilai, IOC sudah dijadikan alat rezim kapitalisme untuk meminggirkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Soekarno membuat tandingan IOC dengan membentuk Ganefo (Games of New Emerging Forces) pada 1963. Badan dan keputusan presiden soal keorganisasian sepak

PEMAIN TIMNAS INDONESIA


bola muncul saat itu, cikal bakal PSSI. Jadi sejarah persepakbolaan di Indonesia lahir dari benih nasionalisme. Bukan semata prestasi, kesehatan atau industri. Soekarno ingin sepakbola Indonesia menjadi identitas nasionalisme Indonesia.

Bung Karno menilai IOC sudah dijadikan alat rezim kapitalisme. PSSI Saat Ini Gerak kapitalisme global bukan hanya soal ekonomi dan politik. Olah raga juga disambarnya. Seperti lazimnya yang terjadi di industri, moral hazard juga terjadi industri ini. Mafia global industri sepakbola juga ikut hadir. “Ada beberapa sindikat terbesar di Singapura, sudah masuk ke Indonesia untuk mengatur pertandingan kompetisi liga domestik,” kata Michael Pride, Regional Investigator South-East Asia Sportdata kepada Aktual beberapa saat lalu. Dia punya data tentang pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia yang terjadi setiap minggu. Tujuannya, kata Pride, adalah mengatur skor untuk bisnis judi dan penempatan posisi klub. Kalau mau jujur, ini sebenarnya akar masalah segala kisruh industri persepakbolaan di Indonesia.

Termasuk kisruh di KLB PSSI Jakarta 2013 beberapa saat lalu. Dalam sebuah wawancara di TV nasional, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin mengatakan, langkahnya untuk mengembalikan sepakbola nasional untuk kembali berjaya di tingkat internasional terhambat. “Kami tidak disukai mafia. Berapapun biaya akan dikeluarkan untuk menjatuhkan Djohar,” katanya. Politik Olahraga Negara, lewat Menteri Olahraga Roy Suryo tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Apung Widadi, juru bicara Save Our Soccer (SOS), setelah menyerahkan hasil investigasisnya soal mafia ini ke Roy, meminta agar KLB PSSI kemarin diagendakan membahas masalah ini. KLB ternyata tidak juga membahas soal ini. Kalau saja Soekarno tahu soal ini, dia pasti marah besar juga. Tahu sepakbola Indonesia diintervensi dan diatur lagi oleh kekuatan kapital yang besar, bisa jadi saat itu juga, dia bubarkan PSSI. Mungkin, dia akan buat PSSI baru lagi yang tidak bisa diatur seenaknya oleh kekuatan modal, apalagi mafia. Mungkin lain cerita kalau saat ini, ternyata negara lewat beberapa oknum pejabatnya ikut menikmati untung dari persekongkolan mafia ini. Kalau bisa PSSI terus seperti sekarang. Tambah kisruh, tambah untung. Apakah perlu ribut massa seperti Pasar Baroe lagi untuk menyelesaikan kisruh PSSI yang sudah menahun ini? 49

OTOTEK

Blackberry 10, Puncak Taruhan RIM

Beberapa fitur baru ada Blackbery Z10 ini : BlackBerry Flow and Peek: Cukup sekali swipe dari bawah ke atas, Anda dapat merasakan fungsi multitasking. BlackBerry camera picture editor : Fitur ini mampu menciptakan sebuah scene baru dengan melakukan editing pada foto atau video pengguna BlackBerry Balance: Anda dapat menggunakan fitur ini untuk keperluan-keperluan sehari-hari seperti pekerjaan, akses email, aplikasi atau dokumen tanpa membahayakan informasi atau data rahasia Anda. BlackBerry Smart Calendar: Fitur ini akan mengatur secara otomatis mengatur kalender Anda. BlackBerry NFC: Cukup dengan menempelkan dengan smartphone lain, Anda bisa share data dengan cepat dengan fitur ini. BlackBerry Hub: Fitur ini akan mempermudah untuk terus mengikuti aktifitas social network Anda

Dalam hal spesifikasi saja, coba bandingkan dengan produk-produk pesaingnya beratnya, iPhone atau Android. Blackberry terlihat statis. Konsumen Blackberry lebih banyak memanfaatkan program Blackberry Massanger saja jika dibandingkan dengan program yang sudah tersedia di sana. Itupun, sudah mulai tergeser dengan maksimalisasi WhatsApp di Android atau iPhone. Tak salah kalau pelanggan Blackberry mulai beralih ke Android dan iPhone untuk menikmati layanan yang lebih bagus dan menarik. Meski terlambat, tampaknya RIM mulai mengoreksi kegagalannya. RIM ingin mengembalikan kejayaannya pada 2008. RIM meluncurkan masterpiece terbarunya pada Maret 2013: BlackBerry 10. RIM meluncurkan type terbaru BlackBerry Z10, yang didesain full touchscreen dengan OS Blackberry 10. RIM berharap banyak dengan produk terbarunya ini. Setidaknya, untuk kuartal III tahun ini angka penjulannya akan bisa naik lagi setelah anjlog selama setahun terakhir. FAIZAL RIZKI Time Shift Mode pada kamera : Fitur ini berfungsi untuk menciptakan foto sempurna dan mampu menangkap setiap milidetik sebelum dan setelah foto pengguna serta memungkinkan pengguna dapat menggulir maju atau mundur untuk menemukan detik paling tepat dalam foto. BlackBerry Virtual Keyboard: Fitur ini mampu merekam gaya pengetikan Anda sehingga untuk selanjutnya secara otomatis bisa Anda manfaatkan untuk mengetik lebih cepat dan akurat

BlackBerry Z10 ini juga tak luput dari kelemahan Setidaknya, ada tiga kelemahan yang ditemukan: • Baterai dengan kapasitas 1800 mAh masih boros. • Belum tersedianya beberapa aplikasi penting dan populer seperti Gmail, Instagram, dll pada BlackBerry World yang digadang-gadang memiliki dukungan lebih dari 70 ribu aplikasi. • Belum memiliki Native Cloud yang merupakan layanan terpopuler saat ini.


ISTIMEWA

P

rodusen BlackBerry, Research in Motion (RIM), melaporkan rugi pada Maret tahun ini. Ditaksir, rugi bersih per 3 Maret sebesar US$ 125 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Pendapatan perusahaan asal Kanada ini juga jatuh dari US$ 5,2 miliar ke US$ 4,2 miliar. Adapun penjualan smartphone BlackBerry pada kuartal tersebut turun menjadi 11,1 juta unit, sekitar 21 persen dari periode tiga bulan sebelumnya. Melemahnya penjualan RIM sebenarnya adalah rentetan kegagalan RIM dalam menjawab tantangan pasar sejak 2012. Pesaing beratnya, Apple dan Samsung selalu mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang terus menekan RIM. Coba lihat saat peluncuran Onyx 2, Dakota, Jennings, Belagio, Monza. Produk tersebut hampir tak ada bedanya dengan Blackberry Torch 9800 yang sudah diluncurkan pada Agustus 2010. Memang ada perubahan, namun tak signifikan.

OTOTEK

Menunggu Mobil Ramah Lingkungan Yang Ramah Pasar Produsen mobil bisa menikmati insentif jika memenuhi prasyarat mobil ramah lingkungan. OLEH: FAIZAL RIZKI

P


residen AS, Barack Obama harus jungklir balik memikirkan ini. Cina, saingan beratnya, mampu membuat mobil murah hemat energi: Intelligent Geely (IG). Dengan harga sekitar Rp 13 juta per mobil Cina siap menjungkirbalikkan pasar otomotif global pada tahun ini. Atau mobil Chery QQ yang dibanderol Rp4 4 juta per mobil yang sudah diluncurkan sejak 2006 lalu di pasar domestiknya. Belum lagi langkah besar mobil Tata Nano buatan India. Dengan harga Rp 23 juta saja, pada 2013 ini Tata Nano juga siap meramaikan pasar global. Dikabarkan, meski belum ada kepastian, pada tahun ini Tata Nano akan dijual bebas di Indonesia yang pasarnya sangat menjanjikan itu. Industri-industri otomotif mapan yang merajai pasar otomotif global juga ikut berdebar. Tak kurang Ford, Toyota, Nissan, Suzuki, Hyundai dan produsen mobil lainnya akhirnya dipaksa juga untuk membuat mobil murah. Obama akhirnya meminta Kongres untuk menyetujui investasi sekitar Rp 19 triliun untuk mengembangkan industri otomotif ramah


lingkungan. Dana itu akan diambil pemasukan negara dari royalti industri gas dan minyak yang ada di perairan AS. ”Riskan kalau membayangkan negara Cina, Jerman, dan Jepang mulai mengembangkan teknologi itu, sedangkan kita di sini tak melakukan apa-apa,” kata Obama. Indonesia Akan Kebanjiran Mobil Murah? Menteri Perindustrian MS Hidayat sudah mengeluarkan isyarat. Kebijakan instentif mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC)

masih di Setneg. Tinggal tanda tangan presiden. PP itu soal insentif pajak, kriteria penerimanya. Kriteria itu ditegaskan dalam PP dan diatur oleh Menteri Perindustrian,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang S Brodjonegoro. Tak ingin digilas pasar, Toyota-Daihatsu bersinergi untuk menyambut PP LCGC ini. Dari pabrik Daihatsu di Karawang, mereka mengklaim akan luncurkan mobil LGCG 50 ribu unit per tahun. Mereka yakin dengan harga Rp 85 juta-Rp 90 juta per mobil, konsumen akan

Kebijakan instentif mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) akan keluar pada April 2013. akan keluar pada April 2013. “Nanti berlakunya mulai April,” katanya, dua pekan lalu ketika meresmikan pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang. Namun, bisa dipastikan regulasi itu menyangkut insentif potongan pajak penjualan barang mewah (PpnBM) sebesar 25 sampai 100 persen. Produsen mobil bisa menikmati insentif tersebut jika memenuhi prasyarat yang sudah ditetapkan pemerintah yakni soal kondisi kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, persyaratan alih teknologi, tingkat kandungan dalam negeri dan jenis kendaraan. Yang pasti, syarat mutlaknya adalah produsen LCGC harus punya pabrik di Indonesia. Tidak ada lagi LCGC impor utuh dari luar. “PP-nya

menyerbu mobil LCGC-nya. Ada juga rencana pemerintah untuk membuat mobil listrik secara massal, mobil Evina (Electric Vehicle Indonesia). “Kita akan berkompetisi di mobil listrik karena teknologi ini baru dan semua negara sedang berlomba mengembangkannya,” kata Meneg BUMN Dahlan Iskan. Bahkan, Menteri Hatta Hatta Rajasa secara khusus membentuk tim riset di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan LGCG. Tak perlu lagi kita melihat apa yang akan dilakukan Obama. Mari kita tunggu, apa hasil tim bentukan Menteri Hatta ini 51

TAMU KITA Satya Widya Yudha

SEKTOR Industri HARUS Mengikuti Sumber Energi Kalau pemerintah masih berkukuh pada paradigma revenue based maka sebenarnya pemerintah masih tidak peduli untuk membangun infrastuktur migas di Indonesia.


OLEH: FAIZAL RIZKI



53

TAMU KITA

S

ebagian besar karir profesional Satya Widya Yudha ada di bisnis migas. Selama 23 tahun dia makan asam garam. Dia pernah di Atlantic Richfield Company (ARCO) dan British Petroleum (BP). Karir profesionalnya berakhir ketika dia memilih menjadi perwakilan BP di Vico Indonesia sebagai direktur Pengembangan Bisnis CBM. Satya kemudian memutuskan mengabdi kepada negara di DPR-MPR RI lewat Fraksi Golkar. Dua pekan lalu, dalam sebuah kesempatan, pria kelahiran Kediri ini berbagi visi dengan Aktual dalam sebuah perbincangan. Berikut petikan wawancaranya. Apa dan harus bagaimana agar paradigma baru itu bisa dilakukan? Setelah sekian tahun kita mengelola migas, saya melihat ada kesalahan paradigma di sana. Tata kelola migas kita harus berubah paradigmanya. Dulu migas hanya mutlak jadi revenue based, pendapatan negara saja. Tak peduli itu di ekspor berapa atau dijual berapa. Asal ada pemasukan ke kantong negara. Kita sudah tidak boleh lagi seperti itu. Kedepan, kita harus ubah dari revenue based ke economic growth. Kita tidak lagi serta merta mengekspor lagi seluruh produk migas kita. Tapi migas harus kita manfaatkan untuk kepentingan industri kita agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Artinya ini soal pengembangan infrastruktur migas? Iya. Dengan paradigma lama, Indonesia tidak akan pernah punya infrastruktur migas. Kita punya banyak sumber gas, namun gas tersebut tak bisa dinikmati oleh industri kita karena lokasinya jauh. Pipa yang menghubungkan antara industri dan sumber energi gas sangat terbatas sehingga kekayaan yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin itu tak bisa terserap untuk kepentingan industri yang membutuhkan gas. Ini sebenarnya masalah pokoknya.

Soal harga gas sebaiknya diselesaikan ditingkat di domestik saja. Jadi, industri jangan cengeng juga, mereka minta harga gas murah terus. Selain itu banyak yang masih yang mempertanyakan: mengapa di lokasi sumber gas berada ternyata masyarakat disekitarnya, secara ekonomi, masih tertinggal. Di Riau, di Kalimantan Timur contohnya. Pertumbuhan ekonominya rata rata tertinggal jika dibandingkan dengan Jakarta, Surabaya atau kota-kota lain. Ini kan lucu, padahal di sana ada sumber energi gas. Apa yang harus dilakukan negara soal ini? Caranya, pada waktunya, sesuai dengan kontrak, perusahaanperusahaan gas yang ada harus bisa merelokasi industri yang suplai gasnya dipasok oleh Indonesia. Jadi kita mesti lihat dulu. Misal, gas yang kita ekspor ke Jepang itu rata rata buat industri apa di sana? Industri manufaktur misalnya. Kenapa industri manufaktur yang ada di sana tidak direlokasi saja di Bontang misalnya, atau daerahdaerah lain di dekat sumber energi gas dimana industri manufaktur itu dipasok. Kalau ini terjadi, saya kira akan

ada pertumbuhan ekonomi disitu, ada peningkatan kemampuan SDM disitu dan ada proses added value disitu. Yang kedua. Konsep industry follow the energy harus kita jalankan lagi. Industri harus direlokasi ke daerah dimana ada energi. Konsep ini pernah dicetuskan Pak Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Ini politik ekonomi yang harus kita sepakati dulu untuk mengelola potensi gas kita ke depan. Karena kalau tidak disepakati dari awal, banyak orang masih akan terus berpikir bahwa kita akan jual gas ini ke luar negeri karena mereka akan berpikir dengan menjual ke luar negeri akan mahal harganya. Soal harga gas sebaiknya diselesaikan ditingkat di domestik saja. Jadi, industri jangan cengeng juga, mereka minta harga gas murah terus. Jangan lagi. Daripada mereka membakar BBM untuk menggerakkan industrinya lebih baik membayar gas sampai harga US$ 11 per MMbtu. Saya katakan, itu masih jauh lebih murah jika membakar BBM, dilihat dari sisi kalorinya. Jadi jangan manja lagi lah.


Di sisi lain, pemerintah juga bisa merubah paradigma subsidinya. Selama ini kita subsisdi BBM yang mahal itu, kenapa kita tidak subsidi energi-energi yang lebih murah sehingga subsidinya lebih kecil. Benarkah investor asing sebenarnya tak ingin membangun infrastruktur migas? Dalam konteks sumber energi gas, saya tidak melihat itu. Ini sebenarnya peran pemerintah. Kalau pemerintah masih berkukuh pada paradigma revenue based maka sebenarnya pemerintah masih tidak peduli untuk membangun infrastuktur migas di Indonesia. Ini sebenarnya masalahnya. Sehingga kesannya, kita tertinggal. Padahal ini masalahnya, kita tidak pernah punya skenario yang tepat untuk memanfaatkan potensi gas yang melimpah ini. Kalau konteks infrastruktur di minyak lain lagi. Saya menengarai memang ada kesengajaan. Impor BBM itu lebih “indah” jika dibandingkan dengan mengimpor crude oil yang kemudian diproses di refinery. Ada kesengajaan di sini kenapa infrastruktur minyak sulit dikembangkan.


Siapa yang melakukan kesengajaan itu? Saya tidak ingin berspekulasi. Itu semua tergantung pemerintah. Negara. Investor asing bisa apa. Tak ada ceritanya investor mampu mengarahkan regulasi kalau negara kita kuat. Bahkan IMF pun tak bisa mengatur kita asal kita mau menolak. Kenapa sampai sekarang masih susah untuk mengembangkan infrasruktur ini, khususnya di soal regulasinya? Kalau di infrastruktur minyak memang masih ada kendala di regulasi. Perlu ada insentif disana. Ada yang bilang bahwa refinery marginnya kecil. Lho kalau pemerintah bilang kalau marginnya kecil, kan pemerintah punya instrumen untuk meningkatkan margin itu. Pemerintah bisa mainkan pajak atau yang lainnya. Itu semua AKTUAL Edisi 2 | April 2013

ada di pemerintah. Pemerintah yang bisa buat marginnya naik. Itu dalam konteks minyak dan refinery. Tapi dalam konteks gas saya tidak melihat itu. Karena receiving terminal sudah terbuka untuk PGN bahkan swasta pun bisa. Berarti ada soal moral hazard yang menghambat regulasi itu? Kalau menurut saya, pemerintah harus jeli dalam soal ini. Oke lah.. sekarang meraka menggampangkan impor BBM. Tak perlu refinery. Katakan saja, juga ada masalah yang mengganjal sehingga membuat refinery itu tidak jadi-jadi. Berarti, ini ada perang antara pengimpor BBM dengan keinginan pemerintah untuk meminimalisir impor BBM. Untuk menyelesaikan itu sederhana saja. Agar tidak terjadi spekulasi lagi soal masalah itu di publik, sekarang dibalik saja. Kurangi saja kebutuhan BBM. Kita convert kebutuhan BMM ke BBG, gas atau energi lain. Ingat BBM itu mahal lho. Kalau kita kurangi dan kita geser yang lebih murah maka kita tak ada lagi kita omongan spekulatif soal mafia atau apalah itu. Ini logika sederhananya. Dan kita lakukan kebijakan itu. Namun, kalau masih saja pemerintah gagal. Bangun refinery tidak jalan, convert ke gas juga tidak

jalan maka negara ini berarti dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan itu terjadi itu. Berarti benar bahwa ada kelompok yang berpengaruh di kebijakan migas kita? Begini. Saya melihat semuanya dari fakta fakta yang ada. Pemerintah punya instrumen-instrumen kok. Kalau ternyata masih saja terjadi kan pemerintah bisa dipertanyakan toh? Sampai sejauh apa pengaruh kelompok ini? Kalau saya, kita mengukurnya dari sisi pengetahuan ekonomi perminyakan saja. Ilmu ini kan sudah dimiliki banyak anak bangsa kita. Kalau itu sampai tidak terjadi berarti ada sesuatu yang terjadi dalam proses itu. Banyak sekali teman kita, pemangku kebijakan sektor minyak yang lama. Sejak zaman pak Broto (Subroto.red) jadi menteri energi hal ini sudah terjadi. Mereka sudah tahu itu. Jadi masalah infrastruktur minyak ini sebenarnya bukan masalah satu atau dua tahun lalu tapi sudah sejak 20 tahun lalu. Berarti ada skenerio kebijakan energi yang menurut saya memang diarahkan ke sesuatu yang tidak efisien. Kalau itu bertahan sekian lama, berarti cara-cara itu dicintai oleh pemangku-pemangku kebijakan yang ada sampai saat ini.

PENGERJAAN PROYEK PERTAMINA

55

GAYA HIDUP

Korupsi masih saja merajalela Terulang-terulang, terulang, terulang-terulang lagi Akankah sila kelima dari Pancasila Bisa terwujud segera Kalau masih banyak para pemimpin kita, Menghilangkan rasa cinta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Apakah ini akan jadi slogan belaka Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin akan menjadi dongeng - Kong Kali Kong, Tony Q -

L

irik itu sederhana, lugas. Namun ketika Tony Q Rastafara menyanyikannya dengan sentuhan Reggae maknanya jadi begitu dalam. Kegelisahan dan keresahan yang membisu di hati jutaan orang akibat pemimpin-pemimpin yang tidak pernah lagi hadir untuk membebaskan belenggu

KONSER MUSIK REGGAE

ketidakadilan disuarakan hanya dengan sepenggal lirik itu. Kata Jacob Edgar, seorang etnomusikolog, karena sederhana dan begitu dekat dengan keseharian, aliran musik ini cepat beradaptasi dengan semua jenis kultur dan budaya yang ada di dunia. “Reggae dapat masuk ke semua lapisan masyarakat, terlihat dari liriknya yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan kesederhanaan” ungkap pemusik Reggae, Dodo ‘Day Afternoon’ yang mengaku sudah menggeluti Reggae sejak masa kuliah. Ruh aliran musik yang berasal dari Jamaika pada era 60-an ini adalah gerakan pembebasan, perdamaian dan cinta. Bob Marley, saat itu, ingin membawa suara revolusi dan anti penindasan bangsa Afrika ke dunia dalam bentuk yang paling sederhana dan mudah untuk ditangkap oleh semua bangsa.

Reggae adalah media paling dekat dengan masyarakat yang membawa pesan–pesan kebaikan dan bukan sebuah gerakan pemberontakan yang harus ada pertumpahan darah. Hampir semua pesan dalam lirik Reggae sangat easy listening, dapat dinyanyikan oleh anak kecil sampai orang dewasa, dari kelas kecil, menengah sampai kelas atas. Kadang dapat menjadi suara masyarakat untuk menyindir pemerintah. Di Wonosobo saja, sudah ada sekitar 40-an band Reggae. Tapi musik ini sulit masuk dalam industri. Ini artinya tradisi “Reggae” sudah bisa menyatu dengan masyarakat. “Secara teknis, musik Reggae sebenarnya mulai terdengar dalam suara irama drum-nya Koes Plus, padahal tanpa disadari itu Reggae. Meskipun secara perilaku dan gaya hidup tidak mengikuti, tapi untuk sekarang fenomena life style lebih booming daripada musiknya,” kata Tony Q. Esensi musik Reggae adalah perjuangan. “Pikiran kita tidak dapat dibendung. Dengan mendengar lagu akan timbul kesadaran dan rasa peduli. Lakukan saja selama kamu punya niat untuk berjuang. Nggak perlu berharap kamu dapat efek dari apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu ingin perjuangkan, lakukan dan jalani saja. Kamu dengarkan laguku, kamu suka sama lagu-laguku dan jadikan laguku ini favorit kamu, maka kesadaran kamu yang akan membuat kamu secara otomatis juga suka sama aku,” tutup Tony Q. Onic Metheany


PRIBADI | ONIC METHEANY / AKTUAL

Kedalaman Makna Lirik Reggae

GAYA HIDUP

Sekolah Beruk di Pariaman

S

ekolah ternyata bukan milik manusia saja. Beruk, di Pariaman juga punya sekolah. Di VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ada sekolah beruk yang mengajarkan berukberuk muda untuk lihai memanjat kelapa dan memetik kelapa tua. Pariaman dikenal sebagai penghasil kelapa terbanyak dengan kualitas bagus. Peran Beruk pintar jadi penting karena kemampuan memanjat yang cepat untuk memetik kelapakelapa yang siap panen. Untuk mendapatkan kualitas beruk yang pintar, perlu semacam pelatihan khusus. Jasman (50 tahun) menjadi pilihan banyak pemilik beruk muda untuk dilatih. Saat mengajarkan beruk (macaca nemestrina), dengan sabar Jasman memberikan aba-aba pada beruk-beruk yang dilatihnya. Beruk-beruk itu pun seakan mengerti bahasa pelatihnya, dan mulai mengikuti instruksi Jasman. Beruk kemudian mengambil dua buah kelapa yang tergantung di salah satu ranting yang telah disediakan Jasman. Ia sengaja meletakkan ranting kayu di antara dua batang kelapa dengan jarak ketinggian 1 meter dari tanah, agar beruk bisa bergantung dan melatih memetik kelapa. Beruk diajari dengan menyuruhnya memilin atau menggigit tangkai buah kelapa yang diberi tali dan digantungkan di sebuah palang seperti tiang gawang sepakbola. Dengan telaten seekor anak beruk disuruh berkali-kali memilin buah kelapa yang digantungkan itu. Kelapa sengaja digantung, agar si beruk bisa memetiknya dengan cara diputar-putar hingga putus. Menurutnya, melatih beruk butuh waktu enam bulan sampai dengan satu tahun lebih, dan itu tergantung buruk yang dilatih. Pelajaran memetik buah kelapa itu dilakukan oleh anak beruk sambil bermain. Buah kelapa itu akan dijatuhkan

oleh tuannya, kemudian kembali ke atas. Hal dilakukan berkali-kali sehingga anak beruk yang kecil dengan tangan yang masih lemah itu jadi mengerti, sampai setelah besar ia dapat disuruh memetik kelapa dari pohonnya. “Seperti ini melatih beruk untuk bisa memetik buah kelapa,” ujar Jasman. Kebanyakan beruk yang dilatih berkelamin betina karena sifat beruk betina lebih jinak dan mudah dilatih. Sedangkan beruk jantan lebih bersifat agresif dan pemalas.

mengatakan tidak, tapi juga menarik tali sedikit. Beruk itu mengambil kelapa yang lain sambil melihat ke bawah untuk mendapat isyarat apakah tuannya. Apabila ya dan baru ia mulai menggigit tangkainya dan memutar-mutar dengan kaki depannya, sehingga kelapa putus dari tangkainya dan jatuh,” jelas Jasman Permintaan Beruk Pintar Tinggi Sampai sekarang masih banyak orang yang berprofesi seperti Jasman karena permintaan beruk pintar masih tinggi. Orang Pariaman sering menyebut profesi Jasman sebagai pabaruak (tuan beruk). Tiga bulan sekali saat panen kelapa tiba, pasti pemilik kebun akan berdatangan meminta jasa pawang beruk untuk memetik kelapa di pohon yang ratarata tingginya rata-rata di atas 10 meter. Kadang ada yang sekalian membawa beberapa beruk muda untuk dilatih menjadi beruk untuk kebun kelapanya. Pemilik kebun akan membagi upah ke pabaruak sesuai dengan jumlah kelapa yang berhasil dipetik. Setelah usai proyek petik kelapa, pabaruak pasti akan memberi imbalan khusus buat beruk-beruknya. Makanan lezat dan istimewa seperti telur dan madu akan diberikan ke mereka jika kelapa yang berhasil dipetik banyak. Kalau sempat ke Pariaman, sisihkan waktu Anda untuk melihat secara langsung sekolah beruk pintar ini. Anda akan menyaksikan langsung disana kenapa nama kelapa dibeberapa daerah sering disebut kerambil. Kerambil adalah bentukan dari kata kera dan ambil.pasti akan mendapat kesan yang mengasyikan... WINDA KHAIRANI

WINDA KHAIRANI / AKTUAL

Beruk-beruk itu pun seakan mengerti bahasa pelatihnya, dan mulai mengikuti instruksi.


Beruk yang sudah pintar menurutnya punya nilai jual yang tinggi. Untuk harga jual beruk dari harga Rp 50 ribu-Rp 1 juta. Kalau hanya melatih beruk Jasman hanya mematok harga berkisar Rp 200–300 ribu untuk seekor beruk hingga pintar. Ia tidak membuka sekolah secara resmi layaknya sekolah-sekolah kebanyakan, ia hanya dipercaya beberapa pemilik beruk untuk melatih beruk-beruk muda. Setelah beruk-beruk tersebut pintar memilih kelapa yang tua dan bisa memetiknya, maka beruk-beruk tersebut akan membantu tuannya atau pemiliknya untuk memetik kelapa. Tidak jarang pemilik beruk disewa oleh pemilik kebun kelapa untuk memetik kelapa di kebun mereka. “Setelah lihai beruk akan memanjat pohon kelapa, setiba di atas beruk itu mulai memetik sembarang buah, tetapi oleh tuannya di bawah buah itu dianggap terlampau kecil atau masih muda, ia tidak hanya

Jasman tengah melatih beruk mengenali buah kelapa

57

OASE

Agnes dari Kalkuta Faizal Rizki

Selalu Antara Engkau dan Tuhan Orang kerap kali tak bernalar, tak logis dan egois Biar begitu, maafkanlah mereka Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif egois Biar begitu, tetaplah bersikap baik Bila engkau jujur dan berterus terang, orang akan menipumu Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang

Misionaris Cinta Kasih yang dipimpin ibu sejuta orang papa ini memiliki lebih dari 4.000 suster dan persaudaraan dengan 300 anggota yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Dia juga dibantu lebih dari 1 juta orang relawan untuk mengurus rumah-rumah penampungan orang miskin dan tidak berdaya, rumah bagi penderita HIV/AIDS, kusta dan TBC, dapur umum, program konseling anakanak dan keluarga, pembantu pribadi, panti asuhan, dan sekolah. Bunda Teresa tidak pernah punya keinginan misinya berkembang seperti saat ini. Dia hanya ingin orang lain juga memikirkan dan berbuat untuk orangorang yang terpinggirkan. Pesan ini sebenarnya warisan utamanya untuk dunia. Perjuangannya untuk mengingatkan dunia agar berbuat untuk kemiskinan adalah kisah panjang penderitaan, dan kesabaran untuk membela harkat dan martabat kemanusiaan. Terlalu panjang dan menyakitkan buat dia untuk mengisahkan satu persatu. Namun dia meringkas semuanya dalam bait-bait sederhana ini:

Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun, mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam Biar begitu, tetaplah membangun Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri hati dan dengki Biar begitu, tetaplah berbahagia dan temukan kedamaian hati Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin akan dilupakan orang keesokan harinya Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan Berikan pada dunia milikmu yang terbaik, dan mungkin itu tak akan pernah cukup Biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik Ketahuilah, pada akhirnya..... Sesungguhnya ini semua adalah antara engkau dan Tuhan Tidak pernah antara engkau dan mereka


onthisdayhist.blogspot.com

A

gnes Gonxhe Bojaxhiu ingin tahu. Di sepanjang lorong dan jalanan Kalkuta, dia berjalan. Berhenti. Dan berjalan lagi sampai kedua kakinya memohon untuk berhenti. Biara, rumah terindahnya, tak lagi indah dimatanya. Biara tak mampu mendekap penderitaan dan kemiskinan di sepanjang kakinya mengayuh di jalan-jalan kota Kalkuta. “Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan,” begitu Agnes menorehkan kisahnya di buku hariannya. Biara bukan lagi rumahnya. Biara baginya adalah hati orang-orang miskin yang ditemui disepanjang jalan itu. Agnes melepas jubah kebiaraannya. Kain sari dari katun putih dengan sedikit warna biru dipinggiran dipilihnya untuk menggantikan simbol-simbol kebiaraannya. Agnes Gonxhe Bojaxhiu meninggal dengan nama Beata Teresa dari Kalkuta pada 5 September 1997. Bunda Teresa, begitu panggilannya, tidak menginggalkan harta banyak. Namun dia meninggalkan warisan berupa sebuah gerakan kemanusiaan yang maha dahsyat.

Bila engkau sukses, engkau akan mendapati teman-teman palsu dan dan teman-teman sejati Biar begitu, tetap lah meraih sukses

MEDIA INDEPENDEN.COM


59


AKTUAL Edisi 2 April

Recommend Documents