17-30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 22 17 - 30 Juni 2014

TATAP REDAKSI

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI M Danial Nafis Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony Direktur majalah Wahyu Romadhony REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Staf redaksi Adi Adrian, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Sumitro, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D Manager Keuangan Kasep Natakusumah relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Vivin Andari manager sirkulasi Widhi Maulana Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

Netralitas TNI dipertanyakan lagi

P

ertarungan antara dua kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK semakin memanas dan terkesan tidak pantas buat pendidikan politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kampanye hitam masih tetap menjadi topik-topik hangat di media masssa dan jaringan sosial. Yang memrihatinkan justru ketika pemberitaan media massa mulai menyorot ke netralitas TNI. Meski Panglima TNI menegaskan bahwa TNI adalah netral namun di beberapa kasus pernyataan tersebut menjadi tanda tanya besar. Terlebih setelah kasus Babinsa beberapa saat lalu. Edisi kali ini, Aktual menyorot soal netralitas ini. Ini penting karena dalam perkembangan sejarah, sejak rezim Orde Baru, TNI selalu disorot soal netralitasnya. Dulu, saat Soeharto masih pejabat Presiden, TNI sering disebut TNI Kuning. Dan bermacam sebutan lain pasca Soeharto tumbang. Bahkan dalam beberapa pemilu terakhir, meski media tidak memberitakan secara terbuka, TNI ternyata banyak terlibat dalam bentuk-bentuk operasi khusus untuk pemenangan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, netralitas ini perlu disorot. TNI tidak akan pernah bisa menjadi besar dan berwibawa untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Republik ini ketika posisinya tidak netral. Keberpihakannya bukan ke negara lagi, tetapi ke kelompok atau parpol tertentu. Pertanyaannya, apakah benar saat ini Panglima TNI bisa menjamin TNI akan tetap netral? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat layak dikemukanan ketika banyak perwira dan petinggi TNI “nganggur”. Terlalu banyak perwira dan petinggi di TNI yang bersaing untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan keahlian dan pangkatnya. Ketika birokrasi tak mampu menampung masalah tersebut, maka jalan pintas bagi sebagian perwira atau petinggi di TNI untuk naik pangkat, naik jabatan atau mendapat posisi yang sesuai adalah mendekat ke parpol. Kalau mau melihat tantangan yang dihadapi TNI ke depan, sesungguhnya sangat berat. Aktual mencoba memperlihatkan tantangan global yang akan dihadapi TNI di isu-isu regional dan geopolitik yang sudah mulai panas di kawasan Asia Pasifik. Ada strategi geopolitik String of Pearls yang dimainkan China. Ada pula Trans Pacific Partnership yang mulai dipaksakan oleh AS di sebagian negara-negara ASEAN. Di rubrik hukum, Aktual kembali mengangkat kasus Anas Urbaningrum. Kasus ini menarik untuk disimak perkembangannya. Eksepsi yang ditulis tangan oleh Anas, sebenarnya memperlihatkan bahwa kasusnya bukan lagi murni hukum saja. Ada persoalan politik yang cukup dalam dibalik itu. Namun alasan yang dimunculkan di media adalah Anas ingin jadi Presiden yang menggantikan SBY. Memang cukup menggelikan. Kali ini KPK mendapat sorotan publik soal ini. Selamat menikmati sajian Aktual kali ini... Redaksi


3

DAFTAR ISI hukum

ilusi pencapresan Anas

32

ekonomi

Galaxy susul Iphone tinggalkan Indonesia

38

energi

Ancaman dari California di Selat Makassar

Hukum

Menguji Netralitas “Apapun suaranya, para purnawirawan tidak akan mempengaruhi kami,” (Panglima TNI Jenderal Moeldoko) 16

Pilpres 2014 dan Masyarakat Gamang

20

Indonesia Sasaran Perebutan Geopolitik Jalur Sutra Pilpres 2014

24

Operasi “Kapal Karam” Pesanan Purnawirawan

28

Pentingkah Suara NU dan Muhammadiyah?

29

Perang Perdana di Balai Sarbini

4


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Jendela Maya Kaki Hari Kilas Nasional Opini Kilas Ekonomi Kilas Energi Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 42 40 48 72 74

48

AKTUAL EDISI 21 | 17 - 30 JUNI 2014

jendela maya

properti

Bau Amis Sengketa Tanah Sawangan Golf

54

Lautan Fitnah

7

internasional

MemProtes “Obral” Hukuman Mati di Mesir

58

lensa aktual

Renungan Soekarno

Kudeta Thailand Dan Tanah Genting Kra

64

Kisah Romeo & Juliet dari Pakistan

64

12

budaya

Gatotkaca di Tanah Tequila

71


5

SURAT PEMBACA

Bogor - Tangsel, Perhatikan Pembangunan di Perbatasan

M

usim hujan masih terjadi di sebagian besar wilayah, meski saat ini seharusnya kita memasuki musim kemarau. Musim hujan meninggalkan borok berupa jalan rusak. Di berbagai kawasan jalan rusak memakan

korban jiwa dan luka. Bukan hanya itu, jalan rusak pun membuat perjalanan makin lama. Tentu ini membuat konsumsi bahan bakar meningkat. Saya adalah warga Tangerang Selatan. Saya melihat begitu banyak jalan rusak tanpa ada perhatian khusus dari pemimpin daerah, Airin Rachmi Diany. Sebut saja di jalan akses Serpong-Parung via Viktor. Dari Serpong hingga Viktor, memang lumayan baik. Tapi mulai dari Viktor hingga Parung rusak parah. Memang, kawasan ini juga masuk ke daerah Kabupaten Bogor. Jadi bukan hanya tanggung jawab Tangsel

Tingkatkan Liputan Petualangan

P

ertama kali saya mengintip Aktual.co dari sebuah link yang ditautkan di laman Facebook. Saya tertarik mengklik karena berita itu terkait dengan status sebuah gunung api di Indonesia. Maklum saya seorang pehobi kegiatan pendakian. Setelah saya membuka-buka halaman lain di Aktual, ternyata banyak juga artikel serupa, termasuk soal konservasi dan petualangan yang lain. Salah satu yang saya baca adalah soal berita festival goa di Pangkajene Kepulauan. Saya baru tahu ada kawasan karst besar di kawasan itu. Maklum selama ini saya cuma mendaki tebing di Citatah saja. Paling jauh di Goa Pindul Yogyakarta saja. Ada juga soal berita budaya-budaya di Indonesia. Ada sekatenan, ada yang lain. Ini tentu mendidik. Karena dengan ini kita bisa tahu bahwa bangsa ini kaya akan budaya. Karena dengan ini kita akan bangga dengan Indonesia. Karena dengan ini tidak ada alasan kita lemah. Saran saya, Aktual seriusi pemberitaan soal ini. Kalau bisa ditambah dengan tampilan audio dan audiovisual. Agar rakyat kita bisa terinspirasi. Sukses untuk Aktual.co. Jaynudin Mahasiswa, tinggal di Bekasi 6


saja. Namun, hendaknya itu bukan suatu alasan untuk kita mahfumkan. Pemkot Tangsel dan Pemkab Bogor harusnya berkoordinasi untuk memperbaiki. Apa karena Bupati Bogor Rahmat Yasin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditambah suami Walikota Tangsel Airin, Wawan jadi tersangka di KPK, maka pembangunan infrastruktur macet. Harusnya Bogor dan Tangsel menjadikan kawasan perbatasan jadi muka rumah mereka. Tidak boleh mengabaikan pembangunan di kawasan perbatasan, apapun alasannya. Rudy Hermanto Depok, Jawa Barat

Pendukung Capres Bikin Orang Antipati

M

omentum pilpres kali ini benar-benar memuakkan. Betapa tidak, pendukung dua capres-cawapres yang bertarung mengklaim calonnya yang paling oke. Mereka membom dunia maya maupun dunia nyata dengan jargon. Mereka jualan dosa-dosa lawan politik. Kubu Jokowi-JK menuding lawannya sebagai penjahat HAM. Padahal banyak juga inner cycle mereka yang track recordnya HAM tidak baik. Di sisi lain, pendukung Prabowo-Hatta menuding lawannya capres boneka. Padahal ada juga inner cycle mereka memiliki afiliasi dengan asing. Bukan hanya satu isu, banyak isu-isu lain yang dimainkan. Sepintas terdengar benar, namun ketika dilihat caranya, malah membuat muntah. Mereka menggunakan segala macam cara, dari negatif campaign sampai kampanye hitam. Sebagai orang yang tidak memiliki afiliasi politik, saya mendambakan kampanye cerdas yang mengedepankan visi misi. Saya ingin pemimpin yang bisa memimpin negara ini dengan baik. Karena saya harus titipkan anak cucu kita ke depan. Saya dan banyak rakyat lain ingin kampanye cerdas. Karena jika seperti ini terus, bukan tidak mungkin angka golput akan makin tinggi pada Pilpres 2014. M Kahfie Guru Tanjung Priok

Jendela Maya

Lautan Fitnah

I

ndonesia menjadi lautan fitnah. Begitulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggambarkan kondisi Tanah Air menjelang Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Suhu politik yang meningkat pasca pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden memang sangat terasa. Di media sosial utamanya tidak sulit mencari materi kampanye yang menyudutkan salah satu pasangan Capres. ”Cegah tindakantindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah. Mari kita selamatkan negara kita tidak menjadi lautan fitnah,” ujar SBY di Rakornas Pelaksanaan Pilpres di Sentul, Selasa (3/6). Aktual.co dua pekan terakhir memberikan perhatian khusus terhadap materi kampanye yang disodorkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pesaingnya Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya tidak berlebihan jika SBY meminta agar kontestan Pilpres tidak menjadikan Indonesia menjadi lautan fitnah. Materi kampanye yang disodorkan dua kandidat cenderung minim edukasi. Pamaparan

visi dan misi tidak mendominasi perdebatan publik. Politik jargonisme justru yang dikedepankan. Ini membuat demokrasi semakin lepas dari substansinya memberikan pendidikan politik bagi rakyat pemilih. Bahkan dalam sejumlah kesempatan kedua pasangan cenderung memakai pola komunikasi politik black campaign untuk meningkatkan elektabilitas. Isu agama dan suku masih menjadi bahan jualan calon Presiden kita ini. “Masyarakat belum tentu tahu itu fitnah atau black campaign, barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar, kalau itu kita lakukan berarti kita berdosa, kita bersalah karena saudara kita mendapatkan info yang tidak pernah ada kebenarannya”. Bahkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur dua orang tukang becak sampai adu jotos demi membela Capres yang dipujanya. Kampanye hitam makin efektif dengan terkontaminasinya media massa oleh kepentingan politik. Maklum sebagian besar pemilik media massa punya afiliasi dengan partai politik. Ini juga menjadi pesan SBY. “Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan oleh teman-teman pers dan pemilik media,” tegasnya. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

7

Kaki Hari

AGAMA DAN NEGARA: MEMAHAMI REALITAS GLOBAL

K

ebangkitan dan pembangunan nasional memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekular dan keagamaan. Dalam pengalaman Eropa, tonggak kompromi ini adalah the Peace of Whestphalia (1648) yang mengadopsi suatu prinsip coexistence: otoritas sekular memberikan proteksi kepada suatu agama resmi negara yang memperoleh berbagai privilese, seraya menolelir pengikut-pengikut agama minoritas yang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Prinsip kesetaraan demokratis dalam keagamaan belum diterima hingga abad ke-19, karena Orthodoksi, Katolikisme dan Lutheranisme memiliki prasangka yang sama: bahwa mereka yang menolak bergabung dengan gereja tertentu dan ajarannya harus dikucilkan dari masyarakat dan dikenakan berbagai hukuman. Setiap agama menerima prinsip keserataraan di hadapan Tuhan sejauh bagi mereka yang tunduk kepada Tuhan “yang benar”. Pada perkembangan selanjutnya, karena prinsip kesetaraan juga ditolak oleh kelas-kelas sosial yang dominan, maka terdapat basis material dan politik yang riil bagi aliansi antara agama dominan dan kelas dominan. Seperti dilukiskan oleh Stein Rokkan (1970), di Eropa Barat, pemisahan antara gereja dan negara ditransformasikan ke dalam suatu sistem kepartaian. Alhasil, sekularisme tidak pernah muncul dengan menaklukkan semuanya. Pada setiap putaran sejarah, ia harus terus melakukan kompromi. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Sassoon (2004), versi optimistik dari sekularisasi Eropa tidaklah sepenuhnya salah, namun juga perlu dimodifikasi dengan memasukan dua hal: bahwa sekularisasi merupakan capaian yang relatif baru dan hal itu masih jauh dari tuntas. Baru pada paruh abad ke-20 gereja Katolik, Protestan dan Orthodoks menerima ide-ide demokrasi liberal dan hak-hak asasi manusia yang menjamin kemerdekaan keagamaannya. Dan jauh dari tuntas, pemisahan antara gereja dan negara di Eropa tidaklah seragam dan tidak juga bersifat umum, meskipun kehidupan beragama terus merosot di kebanyakan negara Eropa. Hingga tahun 1980, boleh dibilang hanya ada tiga 8


negara di Eropa Barat (Austria, Perancis dan Belanda) yang bisa disebut sebagai sekular par excellece, dalam arti bahwa negaranya tidak turut mempromosikan agama maupun ketidakberagamaan. Selebihnya, secara konstitusional ada komitmen untuk menyokong agama dan/atau institusi-institusi keagamaan. Untuk sekadar memberi contoh, di negara-negara Skandinavia, gereja Protestan menjadi agama negara yang dominan; sementara di United Kingdom, gereja Anglican dijadikan agama resmi negara. Di Irlandia, Polandia dan Belgia, perkembangan nasionalisme dan nation-building beridentifikasi dengan Katolikisme dalam menghadapi kekuatan dominan negeri tetangga yang berbeda agama. Bagi nasionalisme Irlandia, seterunya adalah England dengan gereja Anglican-nya. Bagi nasionalisme Polandia, seterunya adalah ancaman kembar dari Prussia Protestan dan Rusia Orthodox. Bagi nasionalisme Belgia, seterunya adalah Belanda dengan geraja Calvin-nya. Sebagai tambahan, di Eropa, pemerintah pusat juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah agama seperti berlaku di Belgia, Denmark, Finlandia, German, Yunani, Islandia, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Swiss, selain bantuan langsung dalam bentuk berbagai konsesi khusus seperti diberikan di United Kingdom, Portugal dan Itali. Bahkan di Perancis, di mana simbol-simbol keagamaan di larang digunakan di sekolah publik, subsidi kepada sekolah dan rumah sakit agama juga tetap diberikan. Dengan memperhatikan pengaturan formal (formal arrangements) antara negara dan agama yang berlangsung di Eropa, Sassoon tiba pada kesimpulan yang berbeda dengan pandangan umum, bahwa apa yang terjadi tidak

Yudi Latif

Penasehat Aktual Network

menunjukkan indeks pemisahan yang baik. Kenyataannya, terdapat indeks tandingan yang menandai negara-negara Eropa dalam suatu kontinum negosiasi antara otoritas sekular dan keagamaan yang tidak bermuara pada hasil yang sama. Meskipun kebanyakan pengamat sepakat untuk menempatkan Perancis pada suatu ujung spektrum dan negara-negara Skandinavia pada ujung yang lain. Sementara itu, Di Amerika Serikat, yang dalam pengaturan formalnya terdapat pemisahan yang lebih tegas antara gereja dan negara, peran gereja dalam kehidupan publik justru kuat; kelompok-kelompok fundamentalis memiliki cengkraman yang kuat pada para politisi. Selain itu, upacara-upacara publik dan manifestasinya berisi referensi terhadap Tuhan (God) secara lebih sering bahkan dibanding dengan Spanyol dan Itali (dua negara yang sering dilukiskan sebagai konservatif). Dengan gambaran seperti itu, Sassoon menganjurkan bahwa upaya untuk menguji level sekularisasi lebih baik didasarkan pada praktik dan budaya politik ketimbang aturan-aturan formal. Titik tekannya tidak pada pemisahan secara formal antara negara dan agama, melainkan pada praktik dan pembudayaan civic virtues, di mana otoritas negara dan agama mengakui kesetaraan demokratis dan menghormati hak-hak berkeyakinan bagi setiap warga negara (inclusive citizenship). Tekanan pada negara sekular dengan privatisasi peran agamanya juga menemukan tantangan yang serius ketika gelombang globalisasi demokrasi bersejalan dengan arus balik revitalisasi peran agama dalam urusan publik. Sejak perang dunia kedua, terutama menjelang peralihan milenium, pertumbuhan agama di berbagai pelosok dunia, dengan beberapa pengecualian seperti Eropa Barat, mengalami gelombang pasang. Hal ini

membawa Jose Casanova (1994) tiba pada kesimpulan bahwa diferensiasi modern bukannya menghambat tapi justru memicu pertumbuhan agama. Singkat kata, tesis secularization as religious decline mengalami kebangkrutan. Dalam ungkapan Benjamin F. Intan (2007:7), “Geliat agama yang merambah ruang publik, dengan meninggalkan wilayah privatnya, lalu mempertanyakan dan menggugat rezim-rezim penguasa seperti terlihat dalam kasus di Spanyol, Polandia, Brazil, dan Amerika Serikat, harus dilihat sebagai pelolakan agama terhadap usaha pengerdilan.” Keterlibatan agama dalam urusan publik melahirkan konsep baru bernama “agama publik” yang melakukan apa yang disebut Casanova sebagai “deprivatisasi agama” (the deprivatization of religion) dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya. Persyaratan tersebut, seperti disarikan oleh Martin Lukito Sinaga (2007:13-14), antara lain: (1) Agama yang memasuki ranah publik dituntut tidak hanya membela kebebasannya melainkan juga kebebasan penganut agama lain; dengan demikian agama-agama akan mencegah lahirnya absolutisme negara atas nama satu agama; (2) Agama-agama haruslah secara aktif mempersoalkan absolutisme dunia sekular; namun tidak dengan keinginan untuk menggantikan atau menentukan jalannya negara, tetapi menggugat realitas sekular itu secara etis; (3) Dalam membela ‘traditional life world’ terhadap penetrasi ataupun kolonisasi dunia teknis dan administrasi negara modern yang anonim, agama tidak perlu berfantasi untuk kembali ke paguyuban keagamaan purba yang diidealisasikan, tetapi menjadikan dunia ‘kehidupan tradisinya’ yang khas itu sebagai wacana publik yang terbuka seraya mengubah cara kerjanya sesuai dengan tantangan zaman. Pada titik ini, kita menemukan frase “Indonesia bukan negara sekular dan bukan negara agama” sebagai formula yang maju, yang bisa menjawab tantangan zaman. Formula ini tentu tidak ujug-ujug turun dari langit, melainkan hasil dialektika sejarah yang menjadi trayek kemajuannya di masa depan. Berikut ini akan kita tengok proses dialektis antara arus sekularisasi dan agamaisasi ranah publik dalam sejarah Indonesia. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

9

Kilas Nasional

Demokrat Ingatkan Koalisi Senyap Para Jenderal di Pilpres

P

artai Demokrat mengingatkan agar pemilihan presiden 9 Juli mendatang tidak ada operasi senyap para jenderal aktif ditubuh TNI dan Polri. Hal ini ditekankan karena belakangan ratusan purnawirawan

Jenderal TNI/Polri terpecah dalam dua kubu. Pertama masuk dalam kubu calon presiden Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, kedua masuk dalam kubu capres Joko Widodo dan

cawapres jusuf Kalla. “Jangan sampai ada koalisi senyap. Yang bahaya kan begitu, ada koalisi senyap,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/6). Menurutnya, imbauan Presiden kepada para petinggi di TNI/Polri aktif sangatlah jelas. Bahwa mereka tidak boleh berpolitik praktis dengan melakukan dukung-mendukung pada dua pasangan capres-cawapres. Kecuali apabila jenderal tersebut telah purna atau telah pensiun. “Kalau sudah pensiun ya silakan, kami sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden,” tegas Hayono. Di atas semua itu, apa yang telah disampaikan Presiden bukanlah semata-mata ada atau tidaknya jenderal aktif terlibat dalam mendukung capres. Akan tetapi lebih kepada netralitas dan pengamanan pemilu, sehingga pilpres berlangsung aman dan damai. / Soemitro

Lukman Hakim Gantikan SDA W

akil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggantikan Suryadharma Ali yang mundur dari jabatannya karena berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dana haji. Sumber Internal PPP menyebutkan, bahwa partai tengah menyiapkan Dimyati Natakusumah sebagai pengganti Lukman Hakim Saefudin untuk mengisi jabatan Wakil Ketua MPR. Perlu diketahui, Ketua Umum PPP mundur dari jabatannya sebagai menteri agama akhir bulan lalu. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dana haji. / Sukardjito

10


NU dan Muhammdiyah Akan Berbeda Awali Ramadan 2014

O

rganisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan berbeda lagi dalam mengawali Ramadan 1435 Hijriah, karena Muhammadiyah sudah menetapkan pada 28 Juni 2014, sedangkan NU memperkirakan pada 29 Juni 2014. “Muhammadiyah menetapkan awal puasa jatuh pada 28 Juni 2014, dasarnya menurut Hisab Hakiki

dengan kriteria Wujudul Hilal,” kata Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H Nadjib Hamid di Surabaya, beberapa saat lalu. Dia mengatakan Ramadhan akan berbeda lagi (dengan NU), namun lebaran Idul Fitri nampaknya sama (bareng). Dengan dasar/kriteria itu, ijtimak menjelang Ramadhan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014

Kinerja 10 M Kementerian Buruk

enteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menyebutkan, ada 10 kementerian yang memiliki kinerja buruk. “Kalau kementerian yang berada di bawah koordinasi saya, ada tiga

pukul 15.10 WIB. Saat matahari terbenam, hilal (rembulan usia muda yang menjadi tanda pergantian awal kalender) sudah wujud dengan ketinggian 31 menit dan 17 detik. “Artinya, 27 Juni malam sudah shalat tarawih, jadi diperkirakan tidak bersamaan lagi, karena kurang dari 2 derajat, tapi hari raya (Idul Fitri) akan bersamaan,” katanya. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur HM Sholeh Hayat yang juga koordinator Rukyatul Hilal PWNU Jatim menegaskan bahwa awal Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.20 WIB sore dengan posisi hilal 0,085 derajat. “Karena posisi hilal yang sulit dirukyat itu, maka bulan Sya’ban diistikmalkan (digenapkan/ disempurnakan) menjadi 30 hari, tapi hal itu masih merupakan hasil hisab (perhitungan matematis) dan NU masih akan melakukan rukyatul hilal (perhitungan awal kalender dengan melihat hilal secara kasat mata),” katanya. / Febrianto/Ant kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Perumahan Rakyat,” kata Agung di Jakarta, Rabu (4/6). Meski memiliki kinerja buruk, Agung yakin, ketiga kementerian itu bisa memperbaikinya. “Ya, saya kira mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya yang diharapkan seperti melaksanakan Inpres, melaksanakaan rencana aksi sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” kata Agung, Buruknya kinerja tiga kementerian itu bukan karena politik. “Bukan karena masalah politik, bukan karena saking sibuknya berkampanye. Bukan karena itu tapi lebih ke arah kinerja yang buruk,” ungkap Agung. / Adi Adrian


11

LENSA AKTUAL

RENUNGAN SOEKARNO Kelompok Anak Rakyat (Lokra) mengadakan renungan Haul Presiden RI Pertama, Soekarno di bekas penjara Banceuy Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/6) dini hari. Peringatan Haul Soekarno ke-113 itu merupakan kegiatan yang digagas Lokra untuk mengenang kembali jasa Presiden Soekarno pada 6 Juni. Foto: Antara/ Agus Bebeng

12



13

Mensos didampingi Walikota Surabaya berdialog dengan eks WTS Lokalisasi Tambak Asri Surabaya.

Kemensos Kucurkan Dana Rp. 7,3 Miliar Untuk Tangani Lokalisasi Jawa Timur

P

enanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia membutuhkan sinergitas, termasuk dari pemerintah daerah. Masalah PMKS salah satunya penanganan wanita penyandang disabilitas sosial. Mereka adalah kelompok rentan dan rawan dari segi ekonomi serta sosial, maka butuh dientaskan dengan program-program pemberdayaan agar mereka mandiri. “Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa bekerja sendirian, tetapi membutuhkan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PMKS,” ungkap Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, usai menerima audiensi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (2/6/2014). Data populasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) hingga

Desember 2013 terdapat 107.660 orang di 33 provinsi di Indonesia, terbanyak DKI Jakarta 25.016 orang, disusul Jawa Timur 14.548 orang, dan Papua 11.534 orang. “Yang sudah ditangani tahun (2010) 1.950 orang; (2011) 1.918 orang; (2012) 2.019 orang; (2013) 2.304 orang. Total 8.191 orang didukung anggaran Rp. 2.968.058.000,” ujarnya. Penanganan wanita disabilitas sosial berjumlah 48.604 orang. Tersebar di Provinsi Sumatera Utara 6.207 orang, Jawa Barat 5.459 orang dan Jawa Tengah 5.091 orang. Capaian kinerja penanganan pada (2010) 2.024 orang, (2011) 2.183 orang, (2012) 2.179 orang, (2013) 1.909 orang dengan dukungan anggaran Rp2.140.185.000. Kemensos juga meningkatkan

pelayanan dan peningkatan kualitas hidup ODHA non potensial, mengevaluasi seleksi pengembangan usaha bekas klien Rumah Perlindungan Sosial (RPS) ODHA, kampanye dan sosialisasi Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Sindrome (AIDS) dan RPS berada di Sukabumi, Jawa Barat, serta rehabilitasi wanita disabilitas sosial di provinsi Jawa Timur. Tahun 2014, penanganan ODHA didukung dana Rp. 2.523.738.000 dan wanita disabilitas sosial Rp. 2.274.817.000. Dengan terus meningkatkan upaya penanganan dan pendampingan, supervisi dan sosialisasi, termasuk bagi 1000 bekas wanita disabilitas sosial ditiga blok Rp. 970.890.000.

JALAN PANJANG Penanganan WTS Tahun 2012 A. Kabupaten Tulungagung – Oktober 2012 Lokalisasi di wilayah ini yaitu Lokasisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang telah berhasil ditutup dan dialihfungsikan oleh Bupati Tulungagung. Kemensos telah memberikan kontribusi yaitu: 1). Bantuan UEP sebesar Rp. 2.000.000 untuk 36 orang eks WTS yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dari total 386 eks WTS, sedangkan bantuan pemulangan dan modal usaha bagi sisanya sebanyak 350 orang yang berasal dari luar Tulungagung ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. 2). Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lokasi melalui program bedah kampung sebesar Rp. 2.000.000.000 (200 rumah) yang berada di area lokalisasi, dan bantuan KUBE sebesar Rp. 400.000.000 (20 KUBE). B. Kota Surabaya – Desember 2012 Lokalisasi Dupak Bangunsari sudah berhasil ditutup oleh Wali Kota Surabaya dan 153 orang penghuni lokalisasi berhasil dipulangkan. Kementerian Sosial telah memberikan kontribusi berupa pemberian bantuan UEP sebesar 153 orang x @ Rp. 3.000.000 = Rp. 459.000.000. Tahun 2013 Telah direhabilitasi dan dipulangkan sebanyak 1.066 orang dengan jadwal: A. Kota Surabaya – April 2013 Lokalisasi Tambak Asri telah berhasil ditutup secara resmi oleh Wali Kota Surabaya. Kementerian Sosial memberikan kontribusi (melalui dana hibah dalam negeri) berupa: 1). Pemberian bantuan UEP sebesar 354 orang x @ Rp. 3.000.000 = Rp. 1.062.000.000. 2). Bantuan jadup sebesar 354 orang x @ Rp. 1.200.000 = Rp. 424.800.000. 3). Bantuan transportasi/pemulangan sebesar 354 orang x @ Rp. 250.000 = Rp. 88.500.000 Total bantuan sebesar Rp. 1.575.300.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). B. Kabupaten Banyuwangi – Mei 2013 8 lokalisasi di kabupaten Banyuwangi yaitu, Lokalisasi Wonosobo, Padangpasir, Padangbulan, Turian, Sumber Kembang, Pakem, Kelopoan dan Gempol Porong telah berhasil ditutup oleh Bupati Banyuwangi. Kementerian Sosial memberikan kontribusi (melalui dana hibah dalam negeri), berupa: 1). Pemberian bantuan UEP sebesar 251 orang x @ Rp. 5.000.000 = Rp. 1.255.000.000. 2). Bantuan jadup sebesar 251 orang x @ Rp. 1.800.000 = Rp. 451.800.000. 3). Bantuan rehabilitasi sosial/bimbingan keterampilan sebesar 251 orang x @ Rp. 1.000.000 = Rp. 251.000.000. Total jumlah bantuan sebesar Rp. 1.957.800.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). C. Kota Surabaya – Agustus 2013 Lokalisasi Klakah Rejo telah berhasil ditutup secara resmi oleh Wali Kota Surabaya. Kementerian Sosial RI memberikan kontribusi (melalui dana hibah dalam negeri) berupa : 1). Pemberian bantuan UEP sebesar 243 orang x @ Rp. 3.000.000 = Rp. 729.000.000. 2). Bantuan jadup sebesar 243 orang x @ Rp. 1.800.000 = Rp. 437.400.000. 3). Bantuan transportasi/pemulangan sebesar 243 orang x @ Rp. 250.000 = Rp. 60.750.000. 4). Bantuan rehabilitasi sosial/bimbingan keterampilan sebesar 243 orang x @ Rp. 1.000.000 = Rp. 243.000.000. Total jumlah bantuan sebesar Rp. 1.470.150.000 (satu miliar

Penyerahan bantuan sosial bagi eks WTS Lokalisasi Tambak Asri Surabaya melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Tahun 2014 Lokalisasi Dolly rencananya akan ditutup pada 18 Juni 2014. Menteri Sosial dijadwalkan hadir dalam kesempatan tersebut. Kementerian Sosial menyiapkan anggaran Rp 7.3 miliar untuk merehabilitasi eks PSK tersebut dengan memberikan jadup (jaminan hidup) sebesar Rp20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.000 dan modal usaha Rp3 juta. Selama tiga bulan setelah kepulangan mereka, akan dilakukan pendampingan untuk memastikan mereka tidak kembali menjadi prostitusi dan usaha mereka berjalan. Berdasarkan rencana kerja Wali Kota Surabaya pada tahun 2014 akan merehabilitasi dan memulangkan WTS sebanyak 1.449 orang di Lokalisasi Dolly dan Jarak. Kementerian Sosial memberikan kontribusi (melalui dana hibah dalam negeri) berupa : 1). Pemberian bantuan UEP sebesar 1.449 orang x @ Rp. 3.000.000 = Rp. 4.347.000.000. 2). Bantuan jadup sebesar 1.449 orang x @ Rp. 1.800.000 = Rp. 2.608.200.000. 3). Bantuan transportasi sebesar 1.449 orang x @ Rp. 250.000 = Rp. 362.250.000. Total jumlah bantuan sebesar Rp. 7.317.450.000 (tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). D. Kabupaten Malang – Oktober 2013 Telah direhabilitasi dan dipulangkan sebanyak 123 WTS di 4 lokalisasi di Kabupaten Malang (Lokalisasi Kalikudu/ Pujon, Suko, Kebobang dan Gondang Legi). Diharapkan setelah semua WTS penghuni lokalisasi (237 orang) berhasil direhabilitasi, diharapkan Bupati Malang dapat menutup lokalisasi dimaksud. Total jumlah bantuan sebesar Rp. 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah). E. Kota Surabaya – Desember 2013 Wali kota Surabaya menutup Lokalisasi Sememi. Kementerian Sosial memberikan kontribusi (melalui dana hibah dalam negeri) berupa : 1). Pemberian bantuan UEP sebesar 95 orang x @ Rp. 3.000.000 = Rp 285.000.000. 2). Bantuan jadup sebesar 95 orang x @ Rp. 1.800.000 = Rp. 171.000.000. 3). Bantuan transportasi/pemulangan sebesar 95 orang x @ Rp. 250.000 = Rp. 23. 750.000. 4). Bantuan rehabilitasi sosial/bimbingan keterampilan sebesar 95 orang x @ Rp. 1.000.000 = Rp. 95.000.000. Total jumlah bantuan sebesar Rp. 574.750.000 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

laporan utama

Pilpres 2014 dan Masyarakat Gamang Pasangan capres-cawapres yang ada dalam pemilihan presiden 2014 ternyata belum cukup meyakinkan publik untuk segera menentukan pilihan. Lebih dari 41 persen calon pemilih masih bimbang. Jumlah massa yang “gamang” ini sangat besar dan akan menentukan siapa yang jadi pemenang pilpres. Oleh: Satrio Arismunandar

J

ika pemilihan umum presiden (pilpres) Indonesia bukan dilakukan pada 9 Juli mendatang, namun dilakukan pada minggu pertama Mei 2014, siapa yang akan jadi pemenang? Ternyata peraih suara terbanyak bukanlah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan pula Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, namun massa mengambang. Mereka adalah masyarakat yang belum memutuskan, akan memilih pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mana dalam pilpres 9 Juli nanti. Dari seluruh responden, 35,42 persen memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, sedangkan 22,75 persen memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan 41,83 persen menjawab “tidak tahu” atau tidak menjawab. Berarti, para juru kampanye dari masing-masing pasangan capres dan cawapres harus bekerja ekstra keras, karena posisi jago mereka masih belum aman. Lebih dari 41 persen calon pemilih, yang masih “gamang” dan belum menentukan pilihan (undecided voters) itu bisa menentukan siapa yang akan jadi pecundang dan siapa yang akan jadi pemenang. Demikianlah hasil survei nasional menjelang pilpres, yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan diumumkan di Jakarta pada 20 Mei 2014. Survei dilakukan pada 1-9 Mei 2014 di 33 provinsi dengan 16


metode baku multistage random sampling (pengambilan responden dilakukan secara acak lewat beberapa tahap). Jumlah responden ada 2.400 orang dan margin of errornya lebih kurang 2%. Responden dipilih secara acak dan diwawancarai dengan tatap muka. Survei dilengkapi dengan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei nasional ini dibiayai sendiri oleh LSI. Peluang menang relatif sama Melihat begitu besarnya jumlah massa yang belum menyatakan pilihan, maka kemenangan atau kekalahan pada pilpres 2014 akan tergantung pada keberhasilan atau kegagalan mempengaruhi 41,38 persen suara masyarakat yang gamang tersebut, agar bisa dialihkan menjadi pendukung pasangan caprescawapres tertentu. Dalam hal ini, meski elektabilitas pasangan JokowiJK sementara ini lebih besar sekitar 13 persen dari elektabilitas PrabowoHatta, kedua pasangan yang bersaing ini punya peluang menang yang relatif sama. Jika melihat realita dukungan dan koalisi partai, pasangan JokowiJK kalah dalam dukungan elite dan partai politik dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta, namun Jokowi-JK menang sementara dalam dukungan pemilih. Dukungan koalisi PrabowoHatta yang terdiri dari partai

Capres cawapres Jokowi-Kalla bersama Capres cawapres Prabowo-Hatta saat pengundian dan penetapan nomor urut Pilpres 2014 di KPU, Jakarta (01/06). Capres cawapres Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Jokowi-Kalla mendapatkan nomor urut 2.

Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar mencapai 48 persen. Sedangkan pendukung koalisi Jokowi-JK, yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura mencapai 40 persen. Namun, jangan dilupakan bahwa memilih presiden tidaklah sama dengan memilih partai. Dalam pilpres, yang lebih dilihat masyarakat adalah figur atau tokoh capres/cawapres, bukan asal partainya. Keunggulan dalam persentase suara yang diraih jumlah parpol pendukung belum menjadi jaminan kemenangan dalam pilpres.

tino oktaviano/ aktual

Lihatlah, misalnya, pengalaman putaran kedua pilpres 2004, di mana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono bersaing melawan Megawati-Hasyim Muzadi. Dukungan koalisi partai kepada Megawati-Hasyim Muzadi yang berasal dari PDIP, Golkar, PDS, dan PPP, mencapai 51 persen. Sedangkan SBY-JK didukung oleh partai Demokrat, PAN, PKPI, dan PKS, yang total hanya mencapai 19 persen. Namun, kita tahu hasil akhirnya bahwa SBY-JK menang telak dalam pilpres 2004. Antusiasme dukungan publik Kemenangan SBY-JK ini terjadi karena meskipun total persentase dukungan partai yang mendukung SBY-JK di pilpres 2004 jauh lebih kecil, namun persentase dukungan

pemilih pasangan SBY-JK jauh lebih besar. Hal serupa masih bisa terjadi pada pilpres 2014. Jokowi-JK berpotensi mengulang kasus yang sama karena antusiasme dukungan publik atas pasangan ini jauh lebih besar. Dalam survei LSI terakhir, ada pertanyaan: “Jika bapak/ibu menjadi relawan untuk membantu capres memenangi pemilu, pasangan capres manakah yang bapak/ibu lebih antusias membantu secara sukarela? Pasangan Jokowi atau pasangan Prabowo?” Ternyata yang memilih membantu Jokowi adalah 68,5 persen, yang mau membantu Prabowo ada 15,3 persen, sedangkan sisanya 16,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Ini adalah keuntungan besar buat pasangan Jokowi-JK karena

dukungan spontan dari masyarakat luas tampak lebih besar padanya. Dukungan spontan inilah yang membuat PDI Perjuangan menang pada Pemilu 1999, atau SBY yang menang pada Pilpres 2004 meski berasal dari partai kecil (Demokrat). Namun yang harus dicatat sebagai potensi ancaman lain terhadap Jokowi adalah tren, seberapa jauh Jokowi bisa mempertahankan atau malah menambah tingkat dukungan sampai hari pencoblosan, 9 Juli. Hal ini karena ada tren bahwa elektabilitas Prabowo terus menanjak, sedangkan elektabilitas Jokowi cenderung stagnan. Berbagai bentuk kampanye hitam dan negatif yang gencar dilancarkan terhadap Jokowi, sampai tahap tertentu turut andil dalam terjadinya stagnasi dukungan pada Jokowi. Selain itu, Jokowi terkesan kurang lincah bermanuver menggalang dukungan dibandingkan dengan Prabowo. Hal ini kemungkinan disebabkan berbagai persoalan di internal PDI Perjuangan sendiri. Ada sejumlah elemen internal yang terkesan kurang ikhlas atau setengah hati dalam mendukung Jokowi. Hal ini sudah terlihat sejak pemilu legislatif lalu, di mana “efek Jokowi” tidak tampil penuh seperti yang diharapkan. Penyebabnya lebih pada faktor internal daripada eksternal. Sedangkan pada saat yang sama, kubu Prabowo tampak all out dan habis-habisan mencari dukungan. Hal yang harus dibenahi oleh tim kampanye Jokowi-JK adalah soal lemahnya sosialisasi gagasan atau program. Di mata responden, secara kepribadian calon presiden, baik Prabowo maupun Jokowi masingmasing memiliki keunggulan tersendiri. Jokowi dianggap lebih jujur, punya kemampuan menyelesaikan masalah, dan peduli pada rakyat kecil. Sedangkan Prabowo dianggap lebih pintar, tegas, dan punya gagasan/program. Maraknya kampanye negatif Butir yang rawan adalah di gagasan/program. Responden yang menyatakan Prabowo memiliki gagasan/program mencapai 53,4 persen, sedangkan yang bilang 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

17

laporan utama

Jokowi memiliki gagasan/program ada 38,7 persen. Selisihnya cukup jauh. Padahal seorang calon presiden tentunya dituntut memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk Indonesia di masa depan. Ketertinggalan Jokowi dalam hal ini adalah salah satu kesalahan tim kampanye yang lambat dan kurang agresif dalam mensosialisasikan visi-misi capresnya. Sekali lagi, hal ini tampaknya terkait dengan faktor internal di PDI Perjuangan yang setengah membelenggu Jokowi. Pilpres 2014 tampaknya akan diwarnai oleh marak dan masifnya kampanye negatif yang menyerang kedua capres. Survei LSI menunjukkan, kampanye negatif --jika dipercaya oleh publik-- akan berdampak cukup besar terhadap elektabilitas para capres. LSI menanyakan sejumlah hal kepada responden, tentang pengetahuan mereka terhadap isu negatif yang diasosiasikan kepada kedua capres. Ada empat isu negatif Jokowi 18


yang ditanyakan. Pertama, “capres boneka” (Jokowi dikendalikan Megawati dan negara asing). Kedua, Jokowi berbohong dan tidak menepati janjinya menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun. Ketiga, Jokowi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Busway dari China. Keempat, jika terpilih nanti Jolowi akan lebih membela kelompok minoritas dan mengabaikan kepentingan mayoritas Muslim. Dari keempat isu negatif Jokowi yang ditanyakan, antara 9-39 persen publik menyatakan pernah mendengar atau tahu dengan isu tersebut. Namun, dari mereka yang tahu atau pernah mendengar isu negatif tersebut, hanya 20-28 persen yang menyatakan percaya dengan isu negatif yang dihembuskan tersebut. Sementara itu, empat isu negatif Prabowo yang ditanyakan adalah: Pertama, keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis 1998. Kedua, Prabowo tidak harmonis dengan keluarga. Ketiga, Prabowo temperamental (tidak bisa mengendalikan emosi) dan suka menggunakan kekerasan. Keempat, Prabowo tidak sukses dalam bisnis perusahaannya karena banyak rugi dan utang.

Dari keempat isu negatif Prabowo yang ditanyakan, antara 7-32 persen publik menyatakan pernah mendengar. Namun, tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif Prabowo tersebut lebih besar dibandingkan dengan Jokowi. Dari mereka yang pernah mendengar isu negatif Prabowo, sebesar 51-72 persen publik menyatakan percaya terhadap isu tersebut. Isu negatif terhadap kedua capres berpengaruh terhadap keinginan pemilih untuk memilih. Namun, pengaruh isu negatif terhadap keinginan pemilih dalam memilih Prabowo lebih besar daripada Jokowi. Dari mereka yang percaya isu negatif Prabowo, ada potensi penurunan suara Prabowo sebesar 40-51 persen. Sedangkan, ada potensi penurunan suara Jokowi sebesar 40-44 persen dari mereka yang percaya terhadap isu negatif Jokowi tersebut. Unggul di hampir semua segmen Dilihat dari segmen pemilih, pasangan Jokowi-JK relatif unggul di semua segmen pemilih. Pasangan Jokowi-JK unggul dari pasangan Prabowo-Hatta di semua segmen gender (laki-laki dan perempuan), desa-kota, usia, dan agama. Jokowi-

antara

Survey Elektabilitas Capres - Kameraman mengabadikan hasil survei tentang elektabilitas capres di lima kantong suara terbesar yang diselenggarakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Jumat (30/5/2014).


JK juga unggul dari Prabowo-Hatta dalam semua segmen suku, kecuali suku Betawi yang lebih mendukung Prabowo-Hatta. Dari segmen pendidikan dan pendapatan, JokowiJK pun unggul di hampir semua kategori. Kecuali pada segmen pendidikan tinggi dan pendapatan Rp 1-2 juta, yang bersaing dengan pasangan Prabowo-Hatta. Pada segmen pemilih partai, Jokowi-JK pun unggul di hampir semua pemilih partai, kecuali pemilih partai Gerindra, Hanura, dan PKPI. Kedua pasangan capres pun masih bersaing ketat di pemilih partai PKS dan PBB. Menurut survai LSI, dari segi popularitas, kedua capres samasama dikenal mayoritas pemilih dengan persentase di atas 90 persen.

Tingkat popularitas Jokowi sebesar 94,9 persen, sedangkan Prabowo dikenal oleh 93,8 persen pemilih. Meski sama-sama dikenal, Jokowi lebih disukai dibandingkan Prabowo. Kesukaan terhadap Jokowi mencapai 82,7 persen, sementara Prabowo sebesar 72,0 persen. Hal yang patut digarisbawahi bagi tim kampanye kedua capres ke depan adalah perlunya penjabaran dan pemasaran program kerja yang lebih masif. Pengenalan publik terhadap nama para capres tidak berbanding lurus dengan pengetahuan publik terhadap program capres. Dalam survai cepat (quick poll) yang diadakan LSI dengan 1.200 responden pada 15-18 April 2014, mayoritas publik yaitu 63,80 Capres Prabowo Joget Poco-Poco - Calon presiden Prabowo Subianto berjoget saat deklarasi Front Pemuda Muslim Maluku untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014).

Capres Jokowi dan Group Musik Slank - Calon presiden dari PDI-P dan Kolalisinya Jokowi mendatangi markas grup band Slank, Gang Potlot III, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014).

persen menyatakan tidak tahu sama sekali apa yang akan diperjuangkan oleh para capres. Hanya 18,90 persen responden yang menyatakan tahu program para capres. Dan sebesar 17,30 persen menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab. Dari hasil survei, mereka yang menyatakan tidak mengetahui program capres ini merata di semua segmen masyarakat (demografis), baik mereka yang tinggal di desa, maupun di kota, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Atau mereka yang berstatus ekonomi tinggi maupun mereka yang berstatus ekonomi rendah. Yang menarik, mayoritas publik (65,70 persen) berharap para capres lebih banyak bicara gagasan membangun Indonesia ke depan, bukan bicara soal koalisi. Hanya 17,25 persen publik yang menolerir para capres yang lebih sibuk bicara soal mitra koalisi. Adapun sebagian publik yang lain, yaitu sebesar 8,70 persen, menginginkan para capres berbicara tentang siapa saja calon anggota kabinetnya di posisi-posisi menteri strategis. Untuk lebih merinci program apa saja yang ingin didengar para pemilih dari para capres, LSI melakukan riset kualitatif untuk memperkaya riset kuantitatif yang dilakukan. Kesimpulannya, ada tiga program utama yang ingin didengar publik: Pertama, program politik, berupa membangun pemerintah yang kuat, yang didukung secara solid oleh anggota kabinet dan parlemen secara mayoritas. Kedua, program ekonomi, berupa mempercepat kesejahteraan rakyat, seperti program mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan mengatasi inflasi yang menyebabkan naiknya harga barangbarang kebutuhan pokok. Ketiga, program budaya, yaitu publik ingin tahu program para capres dalam mengatasi kasus-kasus diskriminasi, serta menjaga keberagaman dan kerukunan di Indonesia. (Diolah dari berbagai sumber)


19

laporan utama

Indonesia Sasaran Perebutan Geopolitik Jalur Sutra Pilpres 2014

B

eberapa hari lalu KSAD Budiman melontarkan sebuah pandangan yang cukup menarik. Sebagaimana dilansir berbagai media, KSAD Budiman mengatakan TNI AD telah memetakan potensi kerawanan pada pemilu legislatif 9 April 2014. Yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sulawesi Selatan merupakan dua provinsi yang memiliki tingkat potensi konflik yang tertinggi. “Para komandan Koramil dan Pangdam harus bisa memetakan daerah-daerah kekuatan dari kekuatan setiap partai yang ada. Kemudian teliti, kemungkinan kelompok-kelompok yang sangat keras, agar dapat diturunkan tensinya,” begitu tandas Budiman. Lebih lanjut KSAD menyerukan para komandan Koramil dan Pangdam harus bisa memetakan daerah-daerah mana yang merupakan basis dari kekuatan-kekuatan partai yang ada. Lalu kemudian diteliti kemungkinan kelompok-kelompok yang sangat keras agar dapat diturunkan tensinya. Pandangan KSAD Budiman jadi menarik ketika Indonesia dilihat dalam perspektif Jalur Sutra sebagai “sasaran perebutan pengaruh” antar negara-negara adidaya yang bermaksud menguasai wilayah geopolitik Indonesia yang kaya akan kandungan sumberdaya alam. Namun pemetaan KSAD tentang daerah berpotensi konflik, tentunya bukan satu-satunya rujukan. Jika memetakan (mapping) Indonesia dari perspektif politik dan keamanan, niscaya akan muncul tiga wilayah “merah” atau masuk kategori rawan, antara lain Aceh, Maluku dan Papua. Kendati ada beberapa daerah lain juga sering bergolak, tetapi bukan faktor ideologis, hanya sebatas 20


anarkisme massa ketika unjuk rasa, tawur antar kampung, dan lain sebagainya sifatnya hanya kasuistis, sporadis dan sesaat. Meski riak-riak politik pada ketiga daerah tidak lagi seheboh dulu, tetapi jenis kerawanan beralih kepada tuntutan yang lebih atas praktikpraktik demokrasi, tegaknya hukum, rasa keadilan, hak asasi manusia (HAM), ataupun menuntut perhatian lebih (khusus) dari pemerintah pusat. Aceh misalnya, selain meminta penerapan syariah Islam, juga masih ada golongan warga ingin eksistensi bendera gerakan (GAM) dikibarkan. Demikian pula Papua, kendati telah menjadi Daerah Otonomi Khusus (Otsus), terdapat segelintir warga berafiliasi dengan asing berteriak soal Papua Merdeka, meski Nicolas Jouwe, sosok pendesain bendera Bintang Kejora telah menyadari kekeliruannya dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sementara untuk Maluku hampirhampir tak menuntut apa-apa karena semakin kondusif. Ia cuma meminta prioritas dari sisi kerukunan antar umat beragama secara horizontal. Inilah mapping sekilas ketiga daerah “merah” di negeri tercinta ini. Lantas bagaimana membaca indikasi dan gelagat langkah catur Inggris dalam menunggangi bara api Pilpres 2014 mendatang? Tak pelak lagi, peran Australia sebagai ‘deputi sharif’ Inggris dan Amerika Serikat di Asia Pasfik harus dalam radar pemantauan para stakeholder/ pemangku kepentingan politik dan keamanan kita. Sebab sejak beberapa waktu berselang, perhatian Australia terhadap ketiga daerah tersebut begitu rutin bahkan intensif dilakukan. Mungkin sekedar asistensi, penelitian,


Oleh: Hendrajit

capacity building, atau kegiatan lain. Maluku misalnya, setiap tahun dilaksanakan Darwin-Ambon Yacht Race, semacam lomba perahu layar yang bertolak dari Darwin ke Ambon. Kegiatan ini mendorong pertumbuhan industri kerajinan dan pariwisata di Maluku, khususnya Ambon dan sekitar. Ini terlihat semakin meningkatnya para peserta layar dari tahun ke tahun. Adalah keniscayaan jika ada linkage atau jalinan permanen antara Australia dengan kelompok lokal atas nama Yacht Race. Sejauh mana pertalian mereka, rajutan masih memang belum terurai. Di Aceh lain lagi. Digelarnya pertemuan antara pimpinan parlemen (DPR Aceh) dengan jajaran Kedutaan Australia di Jakarta. Hal ini menarik dicermati, ketika pimpinan delegasi ialah Lauren Bain, Konselir

antara

Kasad Budiman (foto kiri) Petugas KPU Sulsel dikawal pasukan Brimob Polda Sulselbar saat membawa kotak suara hasil rekapitulasi di KPU Sulsel, Makassar, Jumat (25/4).

bidang Politik dan Keamanan. Merujuk kelaziman diplomatik (pakem) Barat selama ini, bahwa konselir bidang politik biasanya agen intelijen yang ditanam di Kedutaan. Dalam forum tersebut, Bain menanyakan masalah politik, ekonomi, perkembangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lainnya. Poin yang menarik tatkala ia berkomitmen soal penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Inilah “titik” yang mutlak diwaspadai bersama. Betapa komitmen Australia terkait HAM di Aceh, selain bisa diendus sebagai awal intervensi ke internal Indonesia, bukankah ia sendiri tengah didera persoalan HAM terkait tindakan diskriminasi terhadap Aborigin, suku asli Australia? Dalam buku berjudul “Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan (2013)”, Jouwe menyatakan, masyarakat Papua saat ini sudah dihormati Indonesia dibanding Aussie kepada Aborigin. Hingga saat ini, Aborigin tidak memiliki satupun anggota di parlemen Australia, sementara banyak orang Papua menjadi anggota parlemen baik pusat maupun daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

Wakil Bupati, Wakapolda Papua dll. Jika dibanding Australia, justru ia lebih mundur penghormatannya kepada HAM daripada Indonesia. Inggris Tunggangi Bara Api Pilpres 2014? Di tengah memanasnya kampanye Pilpres 2014, baik kampanye putihhitam ataupun gelap, dan betapa intensifnya Australia bemanuver di berbagai daerah di Indonesia, ada gelagat Inggris sedang melancarkan Perang Asimetris dan aksi destabilisasi, dengan menunggangi bara api Pilpres 2014. Tujuannya, menguasai geopolitik di wilayah NKRI melalui Perang Asimetris. Tebar Isu, Rumuskan Tema Sebagai basis gerakan, lalu skema sesungguhnya dimunculkan. Jika KSAD Budiman menggarisbawahi Aceh dan Sulawesi Selatan sebagai “daerah merah” karena memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, pada saat yang sama Jawa Barat dan daerah-daerah sepanjang jalur Pantai Utara (PANTURA) juga harus masuk dalam radar pengawasan para pemangku kepentingan keamanan nasional. Mengingat fakta bahwa Jawa Barat merupakan basis pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang cukup jadi andalan. Bahkan Prabowo-Hatta telah mencanangkan akan berusaha meraih 75 persen suara. Sedangkan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang jadi andalan. Bisa dibayangkan jika konflik horizontal merebak di kedua daerah tersebut akibat dipicu benturan antara kedua pendukung pasangan capres. Dalam skema Perang Asimetris yang selama ini dimainkan oleh negara-negara barat terutama Inggris dan Amerika Serikat, yang selalu menerapkan tiga tahapan: Tebar Isu, Rumuskan Tema Sebagai basis gerakan, lalu skema sesungguhnya dimunculkan. Maka pertanyaannya adalah apa isu-isu yang coba diolah dan ditebar? Kasus penyerbuan gereja di Yogyakarta, kiranya harus diwaspadai sebagai benih-benih sekaligus isyarat bahwa bukan tidak mungkin isu 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

21

laporan utama Sejumlah pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, saat simulasi pengamanan pemilihan presiden 2014, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2014). Polri menurunkan 32 ribu personil kepolisian dilibatkan dalam simulasi pengamanan pilpres 2014 di Jakarta. Simulasi bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan pada pilpres 2014.

22


lalu bersama-sama kita melawan secara gegap gempita. Kenapa demikian, sebab tercium aroma bahwa ada skenario di atas skenario, terdapat skema di dalam skema itu sendiri. Apapun. Pemilu kali ini memang unik, selain tidak ada incumbent, hasil Pemilu Legeslatif (Pileg) tak mampu memunculkan partai pemenang secara mutlak (mayoritas), juga hiruk-pikuk koalisi partai politik hanya melahirkan dua capres/cawapres yang bakal head to head dalam Pemilu Presiden (Pilpres) nanti. Nah, ditengah-tengah geliat politik menuju pungut suara Pilpres 9 Juli 2014, ada episode janggal berupa pelanggaran hukum (korupsi) yang melibatkan capres ataupun cawapres masing-masing kubu. Jokowi misalnya, ia tengah dibidik Kejagung atas dugaan korupsi Bus TransJakarta, sementara Hatta Rajasa diincar KPK untuk kasus dugaan korupsi KRL, termasuk dugaan korupsi daging impor. Luar biasa. Bayangkan, jika ada niat dari negara-negara adidaya tersebut untuk bikin skenario penggagalan pemilu, maka cukup comot saja salah satu dari pasangan tersebut, entah Jokowi dalam kasus Bus TransJakarta atau Hatta Rajasa terkait kasus KRL atau Impor Sapi, maka batallah pelaksanaan pemilu 9 Juli 2014. Dan segalanya harus ditata kembali dari awal. Siapa untung jika skenario ini berjalan lancar? Tentu saja para pihak yang punya mata-rantai keterkaitan dengan bos-bos mereka di London, Washington dan Darwin.

Pertanyaannya sederhana: Jika kemenangan tipis diraih oleh salah satu pasangan capres, atau mungkin salah satu capres/wapres, atau bahkan kedua-duanya terganjal kasus korupsi, apakah Pilpres bakal ditunda atau gagal? Jawabannya pun sederhana: ‘Selamat Datang Asia Spring di Bumi Pertiwi!” Mengapa bisa begitu? Secara sederhana bisa dikatakan, Indonesia merupakan mata-rantai penting dari geopolitik jalur sutra yang jadi sasaran perebutan pengaruh antara AS versus Cina di Asia Pasifik. Geopolitik Jalur Sutra Secara geografis, selain jalur ini membentang antara perbatasan Rusia-Cina (sebut saja –-asumsi-dimulai dari Xinjiang, Cina) hingga Maroko, ia dikenal sebagai “jalur basah” karena faktor SDA melimpah ruah. Mackinder menyebut dalam teorinya ialah Heartland dan World Island. Barang siapa mengendalikan kawasan ini, maka identik (menguasai) memimpin dunia. Tidak kalah penting adalah letak serta posisi The Silk Road yang seakanakan menjadi pemisah antara dua peradaban yakni Barat dan Timur. Inilah spesifikasi geopolitik jalur tersebut. Dalam kajian Mackinder, terdapat empat kawasan terkait ajaran geopolitik. Pertama adalah Heartland atau World Island. Kawasan ini mencakup Asia Tengah dan Timur Tengah (World Island). Kedua ialah Marginal Lands yaitu Eropa Barat,


pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas akan dimainkan sebagai isu pembuka. Sehingga tema yang akan diusung adalah adanya intoleransi beragama di Indonesia. Isu lain yang bisa ditebar dalam kerangka Perang Asimetris AS-InggrisAustralia jelang Pilpres 2014 adalah soal sentiment anti Cina, Ahmadiyah dan Syiah. Di daerah Jawa Barat yang mana Syiah punya basis yang cukup kuat di berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan, bisa saja dimainkan sebagai isu untuk memicu benturan horizontal. Daerah sepanjang Pantai Utara mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, sampai ke beberapa kota di Jawa Timur seperti Ngawi, dan seterusnya juga perlu dapat perhatian khusus dan intensif. Mengingat kuatnya basis-basis NU dan nasionalis/ PDIP. Jika terjadi bentrokan yang mengarah pada pembelahan sosial, bisa dipastikan pelaksanaan Pilpres maupun hasil Pilpres akan berjalan semrawut dan tidak kondusif. Lantas, isu apa lagi yang bisa ditebar selain tentang pelanggaran HAM kepada minoritas? Tentu saja. Yaitu korupsi. Dan agaknya dinamika Pemilu 2014 di republik tercinta ini tak lepas dari remote (kemauan) sang pemilik hajatan. Entah sengaja atau kebetulan, sampul majalah Tempo tertanggal 7 -13 April 2014 mengisyaratkan hal tersebut. Silakan simak secara cermat sampul dimaksud (lihat gambar). Maksudnya agar selaku anak bangsa tidak larut dalam tarian gendang si dalang, apalagi cuma tiupan seruling si wayang. Syukur-syukur atas seizin Tuhan, bangsa ini mampu memahami skema penanggap kemudian menguak siapa sesungguhnya pemilik hajat atas gaduh politik di Tanah Air,

Asia Selatan dan (sebagian) Asia Tenggara dan sebagian daratan Cina. Ketiga disebut Desert atau Afrika Utara. Sedang kawasan terakhir (keempat) dinamai Island or Outer Continents yang meliputi Benua Amerika, Afrika Selatan, Asia Tenggara dan Australia. Sesuai teori Mackinder (18611946), kawasan berkelimpahan SDA hanya Asia Tengah dan Timur Tengah. Afrika Utara waktu itu, tampaknya belum direkomendasi oleh Mackinder sebagai wilayah “basah”. Entah kenapa ajarannya dulu cuma menyebut Afrika Utara sebagai Desert (dataran tandus), bukannya bagian World Island atau Heartland (jantung dunia). Betapa Libya terkenal dengan sweet crude oil, Mesir, Maroko melimpah hidrocarbon, atau Aljazair yang menolak pangkalan militer AS di teritorialnya, dll. Tidak boleh disangkal, Afrika Utara merupakan kawasan lintasan Jalur Sutera. Jalur yang Diperebutkan Adanya pengembangan jalur yang meluas hingga perairan sebagaimana sekilas uraian di atas, telah menarik syahwat kaum kapitalis, lalu mereka pun merapat kepadanya sebab dianggap episentrum (magnet) bagi kekuatan-kekuatan ekonomi dan militer dunia. Inilah yang tengah berlangsung secara diamdiam di antara para adidaya. Intip mengintip. Menebar isu, siapkan strategi, membikin kontra, dll. Maka konsekuensi logis timbul bahwa keberadaan Jalur Sutera dirahasiakan. Jarang disebut secara vulgar, kecuali melalui “sandi”. Adapun sandi dimaksud seringkali dalam bentuk doktrin, asumsi, atau terminologi, Mackinder misalnya, pernyataan yang terkenal adalah: “Who rules East Europe, command the Heartland; Who rules the Heartland, command the World Islands; Who rules the world islands, command the wolrd”. Sedangkan Tony Cartalucci, kolumnis di RT News Chanel memberi isyarat, “Matikan Timur Tengah, anda mematikan Cina dan Rusia, maka anda akan menguasai dunia”,

demikian seterusnya. Akan tetapi ‘sandi’ kedua pakar sebenarnya belum lengkap karena tanpa menyertakan Afrika Utara sebagai lintasan Jalur Sutera. Barangkali tata cara Alfred T. Mahan (1840 – 1914) mungkin paling menarik dan kompleks. Betapa ahli kelautan Amerika (AS) menciptakan doktrin keramat bagi Angkatan Laut AS, tetapi ia melakukan deception atas ajarannya: “Barang siapa menguasa Lautan Hindia maka akan menjadi kunci dalam percaturan dunia”. Luar biasa. Dugaan kuat penulis, Mahan sepertinya hendak menyembunyikan keberadaan Jalur Sutera dari publik global melalui sandi “Lautan Hindia”. Artinya, kalimat Lautah Hindia pada doktrin Alfred Mahan maksudnya Jalur Sutera itu sendiri. Dari paparan tersebut jelaslah sudah, betapa Indonesia memang bagian dari jalur persilangan dunia yang mendominasi perdagangan. Dan itulah Jalur Sutra. Dalam skema negara-negara barat, gagasan persatuan sebisa mungkin secara by design dicegah melalui segala cara. Karena doktrinnya memang ada. Mari simak statement Perdana Menteri (PM) Inggris, Henry Bannerman (1906). Ia berkata: “Ada sebuah bangsa (Bangsa Arab/Umat Islam) yang mengendalikan kawasan kaya akan sumber daya alam. Mereka mendominasi pada persilangan jalur perdagangan dunia. Tanah mereka adalah tempat lahirnya peradaban dan agama-agama. Bangsa ini memiliki keyakinan, suatu bahasa, sejarah dan aspirasi sama. Tidak ada batas alam yang memisahkan mereka satu sama lainnya. Jika suatu saat bangsa ini menyatukan diri dalam suatu negara; maka nasib dunia akan di tangan mereka dan mereka bisa memisahkan Eropa dari bagian dunia lainnya (Asia dan Afrika). Dengan mempertimbangkan hal ini secara seksama, sebuah “organ asing” harus ditanamkan ke jantung bangsa tersebut, guna mencegah terkembangnya

sayap mereka. Sehingga dapat menjerumuskan mereka dalam pertikaian tak kunjung henti. “Organ” itu juga dapat difungsikan oleh Barat untuk mendapatkan objek-objek diinginkan” (JW Lotz, 2010). Ada dua hal pokok menarik untuk didiskusikan terkait isyarat di atas. Pertama, siapa “organ asing” yang dimaksud oleh Bannerman; kedua, di mana teritori dalam kalimat ini, “ ..mereka mendominasi pada persilangan jalur perdagangan dunia”. Dalam kasus Israel di kawasan Timur Tengah, organ asing yang dimaksud jelas adalah Israel. Sedangkan jalur persilangan dunia yang dimaksud adalah Jalur Sutra. Percaya tidak percaya. setelah Israel menjadi bangsa (bukan negara) tahun 1948 ---sesuai isyarat Bannerman--- memang seringkali terjadi konflik serta pertikaian hampir tak kunjung usai di Jalur Sutera. Hingga kini, bahkan sampai detik ini gejolak politik senantiasa mewarnai jalur persilangan perdagangan (dan militer) dunia tersebut. Pola yang merujuk pada doktrin Bannerman tersebut nampaknya masih tetap diterapkan di berbagai kawasan dunia, termasuk di Indonesia. Misal konflik yang disebabkan perbedaan budaya dalam agama (Islam), atau antar agama dan suku, isu terorisme, pemimpin tirani, demokratisasi, wahabisme, takfiri, korupsi, dll. Inilah faktor pemicu atau bahan bakar yang bisa memantik kerusuhan sosial jelang ‘Hari H’ Pilpres 9 Juli mendatang maupun sesudahnya. Maka dari itu menarik seruan KSAD Budiman agar memetakan daerahdaerah yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Karena dari sinilah Perang Asimetris negara-negara kolonial dilancarkan melalui tebar isu, rumuskan tema gerakan lalu kemudian memunculkan skema mereka yang sesungguhnya untuk penguasaan dan pengaruh wilayah geopolitik NKRI. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

23

laporan utama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan podium usai memberikan arahan kepada perwira tinggi TNI dan Polri dalam acara Commanders Calls di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6). Presiden Yudhoyono mengatakan TNI dan Polri harus mengambil posisi tidak berpihak atau netral dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Operasi “Kapal Karam” Pesanan Purnawirawan

K

ita akhirnya tahu pikiran bisa melintas zaman. Ide bisa jadi menembus ruang dan waktu yang tidak alang kepalang jauh dan lamanya. Itulah yang terjadi saat Presiden Soekarno membacakan pidatonya pada peringatan HUT-Ke 8 Republik Indonesia tahun 1953.“Pada hal angkatan perang tidak boleh ikutikut politik, tidak boleh diombangambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ‘iahhhh’ berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa, tapi ia tidak boleh ikut-ikut politik” ujar Soekarno saat itu. Instruksi itu tegas disampaikan Soekarno. Angkatan Perang dalam bahasa Soekarno adalah alat negara yang sekarang kita kenal dengan 24


Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu memang dilarangnya masuk gelanggang politik. Menurutnya tentara yang ikut campur urusan politik akan menimbulkan perpecahan di internal angkatan perang. Dari perpecahan itulah kemudian bangsa akan mudah di jajah. Kini di Indonesia 61 tahun kemudian himbauan Soekarno itu kembali bergema. Dalam kontestasi Pemilu Presiden yang menyajikan dua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo SubiantoHatta Rajasa bersaing dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Militer sangat mendominasi dua kubu. Inilah yang membuat SBY

geram. Ia mendapatkan informasi intelejen yang menunjukkan adanya keberpihakan perwira TNI dan Polri aktif kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres. “Informasi yang telah dikonfirmasikan mengatakan, ada pihak yang menarik perwira tinggi untuk berpihak pada yang didukungnya. Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian (SBY), itu kapal karam, mau tenggelam, berhenti, mau selesai deh. Lebih baik cari kapal yang mau berlayar dan matahari terbit,” ujar Presiden saat mengumpulkan jajaran TNI-Polri untuk pembekalan jelang Pilpres di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, (2/6). Kemarahan SBY cukup beralasan. Dari penelusuran Majalah Aktual saat

antara

Oleh: Wahyu Romadhoni

twitter

Panglima TNI Moeldoko bersama Kapuspen TNI Mayjen M Fuad Basya (kanan) dan Panglima Kodam Jaya Mayjen Mulyono saat memberikan keterangan pers di Base off Halim Perdanakusuma, Jakarta (08/06). Moeldoko memberikan klarifikasi terkait isu adanya Babinsa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu di Jakarta Pusat.

Pemilu Legislatif 9 April lalu suara TNI dan Polri terbelah. Meskipun tidak memiliki hak pilih namun corak warna dukungan bisa dilihat dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di komplek perumahan para prajurit yang diperuntukkan untuk istri TNI-Polri. Di komplek TNI suara Partai Gerindra naik pesat. Sementara di komplek Polri suara PDI-P mendominasi. Sumber Aktual menyebutkan SBY sempat marah melihat hasil itu. Bahkan Kapolri Jenderal Sutarman sempat ditegur saat Rapat Kabinet. Upaya SBY dalam menjaga netralitas TNI-Polri bukan tanpa sebab. SBY pasca Pileg April lalu sudah memutuskan untuk tidak melabuhkan Partai Demokrat (PD) yang ia pimpin ke dua poros kekuatan Pilpres. PD menjadi satusatunya peserta pemilu yang tidak memberikan dukunganya secara formil ke Prabowo maupun Jokowi. Bahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Sentul International Convention Center Bogor, Selasa (3/6) SBY meminta TNI-Polri aktif untuk mundur. “Saya sudah menyampaikan instruksi dan arahan kepada jajaran TNI/Polri. Saya katakan, bagi jenderal bintang laksanamana dan marsekal mulai dari bintang 1 hingga

4 yang masih aktif dan ingin aktif dalam pilpres ini, ingin menjadi tim sukses, ingin bergerak ke sanake mari, saya persilakan untuk mengundurkan diri. Kalau KASAL, KASAU, KASAD, dan panglima ingin mengundurkan diri silakan, akan saya setujui. Saya doakan agar berhasil karena mereka-mereka punya kemampuan, prestasi terpilih sebagai perwira tertinggi,” tegas SBY. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menanggapi perintah Presiden dengan memberikan jaminan netralitas pada Pilpres 9 Juli mendatang. “Saya sudah tegaskan seluruh jajaran TNI harus netral, dan tidak ditarik - tarik ke dalam kancah politik,” ujarnya. Teguran Presiden itu membuat Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) gusar. Sampai kemudian muncul pemberitaan yang dilangsir Kompas.com tentang aktifitas Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan warga di wilayah Jakarta Pusat untuk mendukung Capres tertentu. Berita itu hanya berselisih 2 hari setelah SBY memberikan instruksi. Seperti dikutip dari Kompas. com, seorang warga yang bernama Rifki mengaku pernah rumahnya di wilayah Jakarta Pusat didatangi oleh Bintara pada tanggal 31 Mei. Babinsa itu mengaku akan melakukan pendataan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) untuk Pilpres. Ia pun kemudian menyerahkan KTP setelah diminta oleh Koptu Rusfandi yang bertugas di Komando Rayon Militer (Koramil) Gambir. Rusfandi lantas mengeluarkan kertas data. “Bapak nanti pilih ini kan, ya?” tanya dia. Di kertas data yang dipegang petugas itu, Rifki sudah dituliskan akan memilih Partai Gerindra dalam pilpres 9 Juli mendatang. Melihat catatan itu, Rifki pun terkejut. Dia langsung menunjukkan kekesalannya dengan menanyakan maksud petugas itu menulis preferensi pilihannya.“Apa urusan Anda mendata pilihan saya apa?” tukas Rifki ketika itu. Atas kemarahan Rifki, pria itu langsung meralat ucapannya.“Jadi Bapak akan pilih Jokowi?” tanyanya lagi. Rifki sempat berdebat dengan Rusfand. Alhasil, tulisan Gerindra dicoret, lalu diganti Jokowi.“Saya sudah kesal. Jadi terserahlah mau ditulis siapa di situ, yang tahu pilihan saya kan cuma saya dan Tuhan,” ucap Rifki. Rifki sempat mendatangi kantor Koramil Gambir. Ia mengaku sempat melihat secarik kertas yang berisi nama dan alamat warga sekitar yang tidak lain tetangganya sendiri. Dalam kertas itu terisi hasil survei pilihan warga yang mayoritas beretnis Tionghoa. Hasilnya Prabowo unggul 90 persen sementara Jokowi cuman mendapat suara 10 persen. Kabar oprasi babinsa ini ditanggapi oleh Dewan Pengarah anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-JK, AM Hendropriyono. “Perlu diselidiki siapa namanya, di mana bergeraknya, apa yang dilakukan, dan bagaimana 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

25

laporan utama

26


AT untuk memilih salah satu Calon Presiden. – Namun demikian tindakan Koptu Rusfandi tsb tetap merupakan suatu kesalahan. – Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajaran-nya untuk “melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014,” ujar Andika. Tindakan tersebut diganjar sanksi oleh Mabes TNI AD. Koptu Rusfandi dinilai melanggar Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. Ia di hukuman 21 hari kurungan penjara dan 3 periode penundaan kenaikan jabatan. Selain itu Dan Ramil Gambir Kapten Inf. Saliman juga diberikan sanksi administari berupa penundaan kenaikan jabatan selama 1 periode. Hasil penyelidikan yang baru saja di rilis oleh Andika langsung dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak terbukti adanya tindakan tak netral yang dilakukan oleh anggotanya. “Yang mengatakan tidak terbukti bukan panglima TNI tapi Bawaslu karena sudah melakukan pengecekan. Kalau ada yang dikatakan Kadispen AD, Babinsa yang melakukan tugas tidak pas timingnya. Situasi seperti ini karena pekerjaan sosial. Itu yang dikoreksi,” jelas Moeldoko di Lanud Halim, Jakarta, Minggu (8/6). Terbelahnya pendapat Panglima TNI dan KSAD ini sangat terlihat dari sikap Moeldoko. Infomasi yang dihimpun Majalah Aktual menyebutkan tindakan Koptu Rusfandi merupakan kontra skema tim sukses pasangan tertentu terhadap tudingan SBY soal “Kapal karam”. Tentu hasil investigasi Pangdam Jaya sangat memojokkan kubu Prabowo-Hatta Rajasa. Perbedaan sikap antara Mabes AD dan Mabes TNI ini bahkan sempat memunculkan spekulasi baru. Yakni seputar rencana pencopotan KSAD Budiman oleh Panglima TNI. Rencana p[enggantian itu seharusnya dilakukan tanggal 10 Juni lalu, namun batal. Anggota Tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Letjen (purn) Suryo Prabowo menduga otak dibelakang oprasi Babinsa ini adalah AM Hendropriyono. “Dia melakukan

Capres cawapres Jokowi - Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, mantan kepala BIN A.M. Hendropriyono dan jenderal purnawirawan lainnya saat Deklarasi Dukungan di Markas PKPI, Jakarta (22/05).

penyerangan lebih dulu untuk pencegahan. Dia sedang membuat sinetron saat ini,” ujar mantan KSAD tersebut. Suryo mengaku sangat mengetahui gaya oprasi intelejen Hendropriyono. Saya itu yuniornya yang tahu persis tentang taktik dan teknik yang dia senangi untuk digunakan dalam psychological operations (psyops). Saya juga selalu membaca buku Intelijen yang ditulis oleh Hendropriono: The best defence is the good offense,” tegasnya. Terlebih belakangan diketahui Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Andika Perkasa yang merilis hasil investigasi Kodam Jaya adalah menantu Hendropriyono. Peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS), Umar Abduh mengatakan, pengaruh Hendropriyono di TNI masih cukup kuat hingga saat ini. Sebab Hendro masih memiliki orang yang saat ini


pergerakannya,” ujar mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) ini. Hal itu langsung direspon cepat oleh Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Budiman. Ia memerintahkan agar pengakuan Rifki di investigasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Andika Perkasa.”KSAD memerintahkan untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat,” tegas Andika (5/6). KSAD juga langsung memerintahkan Asisten Operasi KSAD dan Wakil Asisten Pengamanan KSAD untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam. Perintah dalam teleconfren itu meminta agar TNI tetap menjaga netralitas. Tiga hari kemudian hasil investigasi Mabes TNI AD berbuah hasil. Koptu Rusfandi tidak pernah mendapatkan perintah untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. “Tindakan Koptu Rusfandi tersebut merupakan inisiatif sendiri & lebih disebabkan oleh ketidak-tahuannya tentang tugas2 Babinsa. – Dalam hal ini Koptu Rusfandi memang baru bertugas sekitar 1 bulan di Satuan Teritorial Koramil Gambir setelah pindah tugas dari Satuan Tempur Batalyon Kavaleri 6 di Kodam 1 bukit Barisan, Medan,” ujar Andika seperti dikutip dalam siaran pers. Namun investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Kodam Jaya menyebutkan Koptu Rusfandi memang sempat mendatangi warga di sekitr Koramil Gambir.” Dan hal ini merupakan suatu kesalahan. – Yang terjadi adalah, ketika Saudara AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensi-nya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar Partai Politik Calon Presiden. Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengkonfirmasi pertama kali adalah gambar Partai Politik Calon Presiden nomor urut 1. – Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah olah Koptu Rusfandi “mengarahkan” Saudara

duduk di posisi strategis TNI.”Dia memiliki menantu bernama Andika Perkasa yang merupakan Kadispenad TNI. Jadi dia bisa memerintahkan menantunya tersebut,” ujar Umar. Rivalitas antara Hendropriyono dan Prabowo memang sangat terlihat dipermukaan. Hendropriyono juga sempat menyebut kejiwaan Prabowo psikopat. Menurutnya, setiap anggota TNI yang ingin naik pangkat harus menjalani tes prakesehatan perwira (prakeswa). “Saya waktu itu bisa melihat hasil tesnya karena menjadi atasannya. Hasil prakeswa Prabowo itu G4, gila, bahkan mendekati skizofrenia,” kata Hendro. Panglima TNI Jendral Moeldoko sendiri dengan mantap menilai tindakan anggotanya belum masuk ranah politik. ”Peristiwa yang berkaitan dengan Babinsa, sudah final dan tak perlu diperpanjang lagi,” kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/6). Menurut Moeldoko, semua berita mengenai Babinsa tidak benar. “Karena tidak ada Babinsa yang melanggar. Tidak ada ada isu di Sumedang atau tempat lain, itu semua omong kosong,” kata Moeldoko. Selain operasi Babinsa netralitas

TNI juga diuji dalam pemilu ini lewat bocornya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memuat keputusan pemberhentian Prabowo sebagai anggota TNI tahun 1998. Surat tersebut ditetapkan 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian sebagai anggota Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono , Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat. Isinya Prabowo dinilai melanggar disiplin militer dalam sejumlah tugas. Utamanya penculikan 9 aktivis pada tahun yang sama. DKP juga memberikan sanksi kepada Prabowo dalam kasus pembebasan sandera di pegunungan Lourenz, Mapenduma, Jayapura. Pengerahan pasukan di Aceh dan Papua. Selain itu ia juga dinilai salah saat menggunakan pasukan Kopassus untuk pengamanan Presiden Soeharto saat berkunjung ke luar negeri. DKP juga minilai Prabowo sering keluar negeri tanpa izin atasan. Agum Gumelar sendiri membenarkan dokumen yang beredar di media sosial itu. ”Jadi diperhalus lah, selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah langsung Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab,” kata Agum dalam wawancara dengan MetroTV, Selasa (10/6). Aksi saling serang antar perwira ini membuat Moedoko geram. Ia berjanji akan mengusut pelaku pembocoran jika dokumen yang beredar itu benar. ”Kita sedang mengejar siapa yang membocorkan dan tentu ada hukum pidananya. Kita lihat konteksnya dari sisi politik maupun dari sisi hukum bagaimana,” kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, netralitas TNI harus dijaga betul. Karenanya, Moeldoko akan berupaya keras mengawal netralitas TNI termasuk dari tarikan para purnawirawan yang kini menjadi anggota tim pemenangan para calon presiden. “Apapun suaranya, para purnawirawan tidak akan

mempengaruhi kami. Tidak ada satu pun prajurit TNI yang terpengaruh, mau ngomong seperti apapun kami tidak akan terpengaruh,” tegasnya. Selain TNI pertanyaan tentang netralitas juga menjadi beban Polri. Beredarnya foto pertemuan antara Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDI-P) menjadi salah satu pemicunya. Budi kepada Majalah Aktual memambantah pertemuan tersebut membahas dukungan Polisi kepada Jokowi-JK. ”Tidak ada itu,” tegasnya. Budi kemudian menceritakan, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu lalu (7/6). Ketika itu, ia bersama beberapa rekan polisi baru selesai dinas. Sedianya, Budi dan kawankawan akan makan di restoran Padang di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Namun, restoran itu penuh. Akhirnya, Budi yang merupakan ajudan Presiden RI era Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004, makan di restoran Sate Senayan, Menteng. Nah, ketika sampai di rumah makan itu, ia bertemu dengan Trimedya Panjaitan. “Kita lagi makan biasa, kebetulan. Kebetulan kita habis lembur, dan baru makan sekitar jam 22.00 WIB. Nah, ketika akan makan, saya ketemu Pak Trimedya, dan kemudian saya tegur. Pertemuannya pun sebentar, antara 5-10 menit. Lagipula, Pak Trimedya bukan lagi pertemuan dengan timses (Jokowi). Tapi dengan jemaat gereja, paduan suara,” imbuhnya. Pertemuan itu sendiri dilakukan Budi Gunawan dua hari setelah Kapolri Jenderal Sutarman menjamin netralitas lembaganya. “Secara garis komando saya perintahkan khusus Polri tidak ada yang kemana-mana. Polri fokus pada pengamanan, jadi tidak ada perorangan yang mengatasnamakan institusi Polri mendukung salah satu pasangan calon Presiden. Semua anggota Kapolri harus netral,” ujar Sutarman dalam acara ‘Anev Pengamanan Pemilu Legislatif dan Kesiapan Pengamanan Pemilu Presiden 2014’ di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/6). Buktikan Jenderal... 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

27

laporan utama

Pentingkah Suara NU dan Muhammadiyah?

A

da yang menarik dari survei LSI soal perkiraan massa NU dan Muhammadiyah yang memilih dua pasangan CapresCawapres di Pemilu 2014 ini. Survei itu menyebut sekitar 34,44 persen warga NU diperkirakan akan memilih pasangan Jokowi - JK . Sedangkan yang memilih Prabowo-Hatta sekitar 26,25 persen. Di sisi lain, sekitar 31,57 warga Muhammadiyah lebih memilih Prabowo-Hatta dibandingkan Jokowi-JK yang cuma 27,44 persen. Namun yang menggelitik adalah ternyata ada swing voters sekitar 40 persen dari warga NU dan Muhammadiyah. Survei menyebut ada sekitar 39,31 persen suara warga NU yang belum memutuskan memilih pasangan yang ada. Sedang untuk Muhammadiyah, LSI menyebut sekitar 40,99 persen. Pertanyaannya, apakah suara NU dan Muhammadiyah begitu penting bagi kedua pasangan Capres-Cawapres (terutama suara NU) sehingga mereka 28


harus menempatkan wakil dari NU dan Muhammadiyah dalam penguatan koalisi bagi kedua pasangan? Kalau menilik fakta hasil riset yang dilakukan Hattori Mina (Nagoya University, Jepang), Ken Miichi (Iwate Prefectural University, Jepang) dan Robin Bush, Asia Foundation’s Country Representative di Indonesia. Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak ada separuhnya dari jumlah warga NU. Jika NU, misalnya, sekitar 40 persen dari jumlah total rakyat Indonesia, maka Muhammadiyah hanya sekitar 7,9 persen dari total warga NU itu. Bahkan, Hattori Mina dan Ken Miici, malah lebih ekstrim dalam hal ini yakni sekitar 4,5 persen saja warga Muhammadiyah yang benar-benar mengaku kader Muhammadiyah. Soal data jumlah warga NU dan Muhammadiyah itu pun banyak versi. Eep Saefulloh Fatah pernah berpendapat bahwa harus dibedakan antara warga NU ideologis dan genealogis. Jadi NU dan

Muhammadiyah bukan lagi sebagai identitas ideologis namun berubah menjadi identitas biologis dan sangat cair. Apakah semua orang yang ikut yasinan, nyadran, tahlil, dan ikut ziarah wali songo adalah warga NU? Tentu tidak. Atau, semua orang yang tak ikut yasinan atau ziarah wali songo pasti Muhammadiyah? Juga tidak. Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jatim sebenarnya sudah melakukan survei untuk menentukan jumlah populasi warga NU di Indonesia meski hanya berdasarkan kriteria kultural saja seperti kebiasaan tahlil, qunut, perayaan mauludan (maulid Nabi Muhammad) dan beberapa kriteria kultural lain. Survei itu mengklaim bahwa populasi NU sebesar 83 juta. Jumlah terbanyak, seperti yang dilansir dalam laman NU Online Maret 2013, menurut Wakil Sekretaris PW ISNU Jawa Timur Faza Dhora Nailufar adalah di Jatim. Diperkirakan 60 persen dari total penduduk Jatim, yaitu 24.487.914 adalah orang yang

tino oktaviano/ aktual (prabowo) - aktual/ istimewa (Jokowi)

Oleh: Soemitro, Fadlan Syiam Butho

Dari kiri - kanan: Calon presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam acara dialog yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (2/4/2014). Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama Capres Joko Widodo usai melaksanakan Sholat di Masjid kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014). Bupati Kudus, H. Musthofa mendampingi Capres Joko Widodo saat silaturahmi ke Rembang dan Kendal dengan ratusan santrinya di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Minggu (4/5/2014).

tribunnews

Capres Prabowo Subianto saat bertemu Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

diklaim sebagai warga NU. Dalam sebuah kesempatan Masdar Farid Mashudi (Republika, 2011) mengatakan bahwa sebenarnya NU tidak memiliki data pasti warganya. Dia bahkan menyindir kebiasaan para kyai dan tokoh NU yang selalu membanggakan jumlah warga NU yang sekitar 60 juta orang atau bahkan ada yang menyebut 100 juta orang. Namun, berdasarkan hasil Pemilu 2009 lalu, beberapa pengamat memprediski warga NU hanya sekitar 30 juta dari jumlah penduduk yang ada. Itu berdasarkan data kotor jumlah orang yang memilih PKB dan PPP. Dan itu kemungkinan akan berkurang dari tahun ke tahun. Sampai 2014 ini belum ada data yang valid yang bisa menentukan jumlah populasi NU “tulen” dan

Muhammadiyah “tulen” di Indonesia. Nah, kalau memakai kriteria minimal, warga NU hanya sekitar 30 juta saja, maka jumlah warga NU di Indonesia hanya 12 persen dari sekitar 250 juta penduduk indonesia per 2013. Dan kalau angka mengikuti riset dari Hattori Mina dan Ken Miici warga Muhammadiyah hanya 7.9 dari warga NU maka diperkirakan maka warga Muhammadiyah akan sangat kecil sekali. “Jika kita berefleksi pada awal pendirian Muhammadiyah memang jumlah keanggotaan organisasi Islam ini tidak pernah besar. Tetapi dengan angka yang sedemikian itu tentu mempengaruhi perpolitikan nasional. Jika angkanya hanya 7,9 persen atau 4,5 persen, maka jatah menteri misalnya, tidak akan bisa diberikan. Ini dampak secara politik. Sementara dampak secara organisasi tidak terlalu berefek. Tetapi ketika politik dikontrol dengan angka-angka, dengan menyebut Muhammadiyah itu kecil, maka representasi Muham madiyah dalam pemerintahan akan menjadi tidak diperhitungkan karena tidak merepresentasikan warga yang sangat banyak, ” kata Peneliti LIPI dan mantan pengurus di PP Muhammadiyah, Ahmad Najib Burhani seperti yang disadur dari MATAN, Edisi 78, Januari 2013. Dengan realitas seperti itu, maka bisa dibenarkan bahwa strategi menjaring jumlah swing voters di NU dan Muhammadiyah (masing-masing sekitar 40 persen) justru menjadi penting artinya bagi kedua pasangan. Besar kemungkinan, swing voters

ini tidak bisa lagi dijaring dengan pendekatan-pendekatan ke-NU-an atau ke-Muhammadiyah-an. Mereka tak bisa lagi diiming dengan menggaet tokoh dari NU dan Muhammadiyah seperti Khofifah, Machfud MD, Rhoma Irama atau Amin Rais misalnya. Belajar dari pemilu 2009 lalu, massa di kantong-kantong Islam justru lebih tertarik dengan beberapa tawaran yang berbau humanistis dan sedikit radikal di kelas menengahnya. Dan untuk di kelas menengah ke bawah yang cenderung apolitis dan tidak terlalu paham visi misi maka tokoh-tokoh kampung menjadi pilihan strategis untuk menarik jumlah swing voters. Menurut survei LSI, pasangan yang mampu menguasai lima kantong suara NU, Muhammadiyah, buruh, petani dan ibu rumah tangga maka pasangan tersebut akan menjadi pemenang. Artinya, ada tiga kantung suara yang jumlahnya sekitar 220 juta orang yang harus direbut suaranya disamping kantong NU dan Muhammadiyah yang diperkirakan cuma 30-40 juta suara saja. Memang suara NU dan Muhammadiyah penting, namun fokus pemenangan kedua pasangan jangan sampai tersedot hanya pada isu politik disekitar NU, Muhammadiyah dan partai di sekitar kedua ormas Islam itu. Fokus dan porsi terbesar pemenangan pemilu sebaiknya lebih diarahkan ke kantong suara petani, buruh dan ibu rumah tangga. Adalah hal yang kontraproduktif ketika melihat arah kampanye kedua pasangan yang sangat minim ke tiga kantong besar itu... 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

29

PERANG PERDANA DI BALAI SARBINI Oleh: Wahyu Romadhoni

K

egaduhan terjadi di Balai Sarbini, Senin (9/6) malam. Ribuan orang menyanyikan yel-yel dukungan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan rivalnya Joko Widodo-Jususf Kalla. Ini adalah hari pertama debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Kita mulai debat kali ini saya berharap kita semua tenang karena lagi-lagi jangan sampai mengganggu subtansi yang akan disampaikan,” ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar yang didapuk KPU sebagai moderator debat perdana. KPU menyodorkan tema ‘Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ untuk menggali visi dan misi pasangan Capres-Cawapres. PrabowoHatta sebagai pasangan nomor urut satu mendapat kesempatan pertama memaparkan pandanganya. 30


Mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Koppasus) ini memulai pandanganya tentang demokrasi di Indonesia.”Demokrasi adalah alat menuju Indonesia yang makmur dan rakyat yang sejahtera,” ujar Prabowo. Paparan Prabowo dilengkapi oleh Hatta sebagai Cawapres. Mantan Menko Perekonomian itu memilih papran tentang kepastian hukum dan anti diskriminasi.”Pemerintahan Prabowo-Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memastikan setiap warga negara diperlakukan secara setara didepan hukum,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Pada kesempatan kedua Jokowi menyampaikan pandangan demokrasi ala blusukanya. ”Demokrasi bagi kami adalah mendengar dan menjalankan suara rakyat. Oleh sebab itu kenapa kami setiap hari datang ke kampungkampung datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan

ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat,” tuturnya. Gubernur DKI Jakarta ini memberikan contoh keberhasilanya dalam menjalankan demokrasi melalui penyelesaian sejumlah kasus di Jakarta seperti Waduk Pluit, dan Pasar Tanabang. ”Mengajak musyawarah dan mengundang makan dan menemukan manfaat bagi perpindahan itu,” ujarnya. Jusuf Kalla pun menambahkan paparan Jokowi. Ia memilih tema penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurutnya negara harus melakukan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin kepastian pelaksanaan bernegara. Ia juga menyoroti penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Setidaknya ada lima segmen yang diberikan KPU kepada dua pasangan Capres-Cawapres. Namun sayangnya banyak pihak yang tidak puas dalam debat yang berlangsung selama dua jam itu. Subtansi visi dan misi gagal disampaikan dua kandidat. Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan mengatakan debat capres-cawapres pertama yang dilaksanakan KPU tidak sesuai dengan konstitusi karena KPU tidak melibatkan presiden dalam proses


laporan utama

substansi debat. Presiden menurutnya harus dilibatkan karena para capres dan cawapres harus melanjutkan pemerintahan saat ini demi tercapainya tujuan bernegara sesuai dengan UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional. KPU lanjutnya harus melibatkan institusi presiden karena debat capres ini tujuannya juga agar para capares bisa menyusun dan melihat kerangka proses bernegara.“Seharusnya sesuai konstitusi substansi perdebatan haruslah menggali pemikiranpemikiran para capres dan cawapres bagaimana melanjutkan pemerintahan saat ini sesuai dengan UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional. Untuk itu KPU seharusnya melibatkan Presiden demi mendapatkan bahan perdebatan dari UU tersebut,” ujar Irman Suasana debat baru memanas saat para kandidat diberikan waktu untuk saling menanyakan program andalan jika terlipih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Prabowo memilih tema evaluasi otonomi daerah khususnya penyelenggaraan Pemilu Kada yang dinilainya sebagai salah satu pemborosan anggaran negara ditingkat pusat. Pernyataan itu

dijawab mudah oleh Jokowi yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan JK yang mantan Wakil Presiden. Saat diberikan waktu untuk bertanya kepada lawanya Jokowi justru memberikan kesempatan tersebut kepada JK. Di sinilah kemudian JK “menyerang” Prabowo dengan pertanyaan seputar komitmen penegakan HAM. ”Pak Prabowo, bapak tadi mengatakan tidak ada pengikut yang salah tapi pemimpin yang salah. Pernyataanya bagaimana bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan dimasa datang,” ujar JK. Seketika Balai Sarbini riuh oleh sorakan penonton. Ini adalah pertanyaan yang paling sering dipermasalahkan publik kepada Prabowo. Pasalnya sang Jenderal dicopot Panglima TNI dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Prabowo dengan berapi-api menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan dirinya adalah prajurit atau petugas yang menjalankan perintah atasan untuk menjamin sebuah keamanan negara. ”Saya mengerti pak arah pertanyaan bapak. Tidak papa. Tidak papa. Tetapi saya sekarang berada di sini sebagai

mantan Prajurit yang menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Kira-kira kan bapak arahnya saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM iya kan,” ujarnya. Di sini klimaks debat malam itu. Menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendy Gazali, lontaran isu HAM oleh JK dalam debat perdana akan membuat pasangan nomor urut dua ini kehilangan senjata pamungkasnya. “Pertanyaan soal HAM sudah mati di malam ini (tadi malam.red). Sudah enggak bisa ditanyain lagi dalam debat selanjutnya, Jokowi-JK harus cari amunisi lain,” ujarnya. Menurutnya Prabowo cukup pawai dalam menjawab pertanyaan sensitif itu dengan memberikan ketegasan atas sikapnya terhadap HAM. “Waktu ditanya JK, Prabowo malah negaskan, maksud Pak JK bagaimana bisa pelanggar HAM bisa mengatur HAM, gitu kan,” ujar Effendi mencontohkan jawaban Prabowo. Memang masih ada empat episode lagi kedua pasangan akan beradu argumen di depan publik. Masih akan banyak pandangan pemimpin bangsa dituangkan di hadapan publik. Patut kita tunggu episode selanjutnya. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

31

hukum

kasus Hambalang

32


ilusi pencapresan Anas Oleh: Wahyu Romadhony

antara

A

nas Urbaningrum dengan mantap melangkah untuk duduk sebagai terdakwa di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (30/5). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) ini sudah lebih dari satu tahun menyandang status tersangka yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 22 Februari 2013. Ini tentu lembaran baru untuk pria asal Blitar, Jawa Timur itu. Dua belas jaksa penuntut umum (JPU) diutus KPK untuk mendakwa Anas dalam sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi. Bak sebuah novel dakwaan setebal 54 halaman itu diawali dari sebuah cerita tentang keinginan Anas untuk menjadi Presiden. Citacita itu diyakini oleh KPK dipendam Anas sejak menjabat sebagai salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2005. ”Bahwa pada sekitar tahun 2005, terdakwa keluar dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi Pemimpin Nasional yaitu sebagai Presiden RI, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar,” ujar salah seorang jaksa membacakan dakwaan tersebut. Niat menjadi Presiden itu lah yang menurut jaksa membuat Anas melakukan sejumlah tindakan yang diduga menyalahi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keluar dari KPU Anas memang kemudian memulai karier politiknya di Partai Demokrat. Oleh Ketua Umum PD saat itu Hadi Utomo ia didapuk sebagai Ketua DPP Bidang Politik. ”Dengan kedudukan sebagai Ketua DPP Bidang Politik, terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN,” ujar Jaksa. Pengaruh Anas semakin besar setelah Anas pada tanggal 23 Mei 2010 menjabat sebagai Ketua Umum PD mengalahkan Andi Alfian Mallarangeng dan Marzuki Alie. Proses pemenangan Anas juga dikupas habis oleh jaksa dalam dakwaan. Jaksa menyebut untuk menggapai cita-citanya itu Anas berkongsi dengan Bendahara

Mantan Menpora Andi Mallarangeng (tengah) bersama Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) dan Mantan Bendahara Demokrat Nazaruddin (kiri) bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noorr di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5).

Acara Pemeriksaan (BAP), milik Mindo Rosalina Manulang mantan Direktur Marketing Permai Group yakni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Umum PD Muhammad Nazaruddin mengumpulkan dana di Anugrah Group atau yang belakangan disebut Permai Group. ”Selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik terdakwa membentuk kantorng-kantong dana bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN diantaranya dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang,” tegas Jaksa. Setidaknya ada tiga proyek yang di dakwakan kepada Anas yakni proyek Universitas, Proyek Gedung

Pajak dan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. ”Terdakwa mendapatkan fee antara 7 sampai dengan 22 persen yang disimpan di brankas Permai Group,” kata jaksa. Proyek Universitas sebelumnya pernah didakwakan oleh KPK kepada mantan Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh. Setidaknya ada 16 Universitas yang proyeknya dimenangkan oleh Grup Permai saat itu. Seperti dikutip dalam Berkas

Universitas Sumatera Utara Universitas Negeri Malang Universitas Brawijaya Universitas Udayana Universitas Negeri Jambi Universitas Negeri Jakarta ITS Surabaya • Robotika • Forensik Universitas Sudirman Universitas Sriwijaya Universitas Tadulako Universitas Cendana Universitas Parimura Universitas Papua Universitas 11 Maret Universitas Tirtayasa Institut Pertanian Bogor

Rp 30 Milyar Rp 40 Milyar Rp 30 Milyar Rp 30 Milyar Rp 30 Milyar Rp 45 Milyar Rp 40 Milyar Rp 15 Milyar Rp 30 Milyar Rp 30 Milyar Rp 30 Milyar Rp 20 Milyar Rp 35 Milyar Rp 30 Milyar Rp 40 Milyar Rp 50 Milyar Rp 40 Milyar

Cerita tentang dugaan keterlibatan Anas dalam proyek pemerintah seperti sudah diperkirakan sebelumnya yaitu di proyek Hambalang. Jaksa merangka sebuah cerita kronologis peran Anas di proyek dengan nilai lenih dari Rp2 Triliun ini. Di mulai sejak tanggal 1 Oktober 2009 menjadi Anggota Komisi X DPR-RI sekaligus Ketua Fraksi-PD sampai mundur pada tanggal 21 Agustus 2010 untuk menjabat sebagai Ketum PD. Dari proyek ini Anas didakwa menerima Rp2,01 miliar rupiah. Selain itu Abah sapaan Anas di Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) juga disebut menerima yang Rp84,5 milyar dan USD 36.000 ribu dari Nazaruddin. Dana inilah kemudian yang digunakan Anas menurut jaksa untuk logistik pemenangan pada Kongres PD, di Bandung tahun 2010 silam. Jaksa 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

33

kasus Hambalang

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri), Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kiri), Anggota Majelis Tinggi Marzuki Alie, dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berfoto bersama para kader partai saat Rapimnas di Jakarta, Minggu (17/2).

menyebut rinci penggunaan uang tersebut dari kesaksian tim sukses Anas. Misalnya untuk deklarasi pencalonan dirinya sebagai Ketum PD pada tanggal 15 April 2010 Anas menggelontorkan uang Rp20 milyar. Sebagaian besar uang tersebut digunakan untuk biaya siaran live di Metro TV sebesar Rp2 milyar. Siaran di TV One dan RCTI sebesar Rp4,5 miliar. Anas juga membayar biaya komunikasi media kepada Jawa Pos Group dan Harian Rakyat Merdeka mencapai Rp8,5 milyar. Logistik juga didistribusikan kepada Tim Sukses Anas yang dibagi menjadi sejumlah wilayah. Wilayah Sumatera Utara misalnya dikoordinir oleh Ruhut Sitompul dan Sutan Bhatoegana. Wilayah Kalimantan dikoordinir oleh H Aspihani dan 34


Lim Kim. Setidaknya sebesar Rp15 milyar dana didistribusikan kepada koordinator wilayah. Uang ini digunakan untuk menggalang dukungan di DPC dan DPD melalui roadshow. Setidaknya ada 13 DPC yang mengaku menerima dana dari tim sukes Anas saat Kongres di Bandung itu. Sementara itu kasus penerimaan mobil Toyota Harrier yang pertama kali menjerat Anas justru menjadi pijakan keempat bagi jaksa mendakwa Anas melanggar UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian itu merupakan inisiatif dari Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso. Pada bulan September 2009 Macfud menggelar pertemuan di Restoran Cina, Pasific Place yang dihadiri oleh Nazaruddin

dan Direktur PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor. Macfud mengatakan kepada Teuku. ”Mas Anas inikan jasnya sudah baru, sepatunya baru, anggota DPR baru sebagai tanda jadi Hambalang masa mobilnya belum?”. Teuku kemudian menjawab “Mau Mobil apa Mas?”. Anas kemudian menjawab “ya sudah diatur saja” ujarnya. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga disebut menerima gratifikasi berupa fasilitas survei gratis dari PT Lingkaran Survey Indonesia (LSI) sebesar Rp478 juta. Suvei yang dilakukan bulan April-Mei 2010 itu dilakukan untuk memantau elektabilitas Anas menjelang pencalonan sebagai Ketua Umum PD. ”Bahwa survei dari LSI itu tidak perlu dibayar karena nanti kalau terdakwa terpilih sebagai Ketua Umum PD dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan survei untuk pemilihan Bupati/Walikota daru calon Partai Demokrat,” ujar Jaksa.


hukum

Nota keberatan atau eksepsi Anas Urbaningrum.

Pendiri LSI Denny JA menanggapi dakwaan tersebut melalui akun twitter-nya. Menurutnya, dukungan 478 juta tersebut bukan hanya untuk survei namun juga untuk memasang iklan dan pembelian atribut. Ia menolak dukungan itu disebut sebagai grativikasi. ”Bantuan survei, iklan dan atribut itu bukan gratifikasi. Tapi deal bisnis biasa. Saya melakukan investasi. Dengan harapan, jika Anas menang menjadi Ketua Umum, saya akan lebih dekat dengan Ketua Umum partai terbesar. Anas juga tak pernah menjanjikan akan mengerahkan kepala daerah untuk membayar budinya. LSI tak pernah berurusan dengan kepala daerah yang menggunakan dana

APBD untuk pertarungan pilkada,” tegasnya. Rangkaian penerimaan barang dan uang yang didakwakan kepada Anas itu oleh jaksa dijerat dengan pasal 12 huruf a jo pasal 18. Subsider pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang N0 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Jaksa juga menyerat dengan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pembelian sejumlah aset dengan total Rp20,8 miliar. Aset yang sebagian besar diatas namakan mertuanya yaitu K.H. Attabik Ali terdiri atas tanah dan bangunan dengan luas 639 meter persegi milik Reny Sari Kurniasih di Jalan Teluk Semangka blok C 9

Nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur seharga Rp 3,5 miliar atas nama terdakwa. Tanah dan bangunan ini dibeli pada 16 November 2010. Pada tanggal 28 Juni 2011, Anas membeli tanah di Jalan Selat Makassar Perkav AL Blok C 9 Nomor 22, Duren Sawit, Jakarta Timur, seharga Rp 690 juta atas nama K.H. Attabik Ali yang merupakan mertua Anas. Pada tanggal 20 Juli 2011, Anas melalui Attabik membeli secara tunas dua bidang tanah dengan luar 200 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan Nomor 57 Mantrijeron, Yogyakarta dan luas 7870 meter persegi yang terlah di Jalan DI Panjaitan Nomor 139 Mantrijeron, Yogyakarta. Pembayarannya melalui Attabik dengan menggunakan uang sebesar Rp 1.574.000.000 dan USD 1,109,100, dan emas batangan yang terdiri dari 20 batang emas seberat 100 gram. Karena masih kurang Rp 1.239.000.000 maka sisa itu dibayar dengan dua bidang tanah seluas 1.069 meter persegi di belakang Rumah Sakit Wirosaban dan tanah seluas 85 meter persegi di Jalan D.I. Panjaitan Mantrijeron, Yogyakarta. “Semua kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan K.H. Attabik Ali,” ujar Jaksa Yudi. Pada 29 Februari 2012, Anas melalui kakak iparnya Dina Zad membeli secara tunai sebidang tanah milik Palupa Hadiyati dengan luas 280 meter persegi yang terletak di desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta seharga sekitar Rp 600 juta. “Kepemilikan tanah itu diatasnamakan Dina Zad,” ucap Yudi. Pada 30 Maret 2013, Anas melalui Attabik yang dikuasakan kepada Dina membeli sebidang tanah secara tunai di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jaksa menyatakan, kepemilikan tanah itu diatasnamakan Dina. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

35

hukum

kasus Hambalang

Anas juga dianggap menyembunyikan harta hasil korupsi dengan cara mendirikan perusahaan tambang batubara PT Arina Kota Jaya, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk keperluan penerbitan IUP, Nazaruddin memerintahkan Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Permasi Grup untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 3 miliar. Menurut jaksa uang untuk membeli aset tersebut adalah sisa dari dana pemenangan kongres yang jumlahnya sebesar USD 1.300.000 dan Rp700 juta. Menurut pengakuan Nazaruddin uang itu dikeluarkan dari brankas Group Permai yang asalnya dari fee proyek yang didanai APBN. Anas yang ditemui wartawan usai pembacaan dakwaan menyebut rangaian cerita jaksa dalam dakwaan itu hanya ilusi. “Begini saja, coba sampean bayangkan, tahun 2005 saya sudah mau capres itu logis atau tidak? Masuk akal atau tidak? Itu fakta atau ilusi? Itu kenyataan atau pernyataan spekulasi?,” kata Anas. Anas juga menilai dengan konstruksi dakwaan ini maka Ketua Dewan Pembinan PD yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono layak dijadikan saksi fakta. “Karena saksi fakta itulah seseungguhnya posisi pak SBY dan mas Ibas. Waktu itu saya usulkan jadi saksi meringankan ternyata tidak dipanggil sebagai saksi fakta. Mengapa saya anggap sebagai saksi meringankan karena kalau pak SBY dan mas Ibas mengatakan secara jujur apa yang terjadi itu pasti meringankan saya,” tegasnya. Dari kajian yang dilakukan oleh Majalah Aktual pada UndangUndang Pilres terhadap UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres disyaratkan Calon Presiden harus mendapatkan surat rekomendasi dari Ketum dan Sekjen Partai pengusung. Hal ini sesuai juga dengan AD/ART Partai Demokrat yang menyebut Pencalonan Presiden dibahas dalam Rapat Majelis Tinggi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi. Mejelis Tinggi lah yang kemudian memerintahkan 36


Ketua Umum untuk mengusung Capres tertentu. Dengan logika tersebut, SBY yang saat itu hingga kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi seharusnya layak dihadirkan sebagai saksi fakta bersama Ibas. Menanggapi celoteh Anas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan tim jaksa KPK menyusun surat dakwaan untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berdasarkan alat bukti. Bambang membantah pernyataan Anas yang menyebut isi surat dakwaan tersebut imajiner atau berdasarkan imajinasi belaka. “Apa yang ditulis KPK tidak ada yang imajiner tetapi berbasis alat dan barang bukti,”. Perlawanan Anas Sepekan kemudian Anas mejawab dakwaan tim jaksa penuntut KPK. Nota keberatan atau eksepsi di buat Anas sendiri dengan tulisan tangan setebal 30 halaman. Ia menyebut dakwaannya hasil kreasi Muhammad Nazaruddin. ”Secara umum bisa dikatakan bahwa surat dakwaan yang telah disusun dengan sebaik-baiknya oleh tim JPU yang handal. Namun demikian dengan segala hormat saya merasakan bukan sebagai dakwaan JPU, melaikan lebih sebagai dakwaan dari M Nazaruddin. Baik dakwaan Tindak Pidana Korupsi maupun TPPU, saya lebih merasakan sebagai dakwaan dari Muhammad Nazaruddin,” ujarnya (6/6). Anas mengibaratkan tim jaksa adalah kelompok penjahit yang menerima pesanan untuk membuat baju. Secara runut Anas membantah dalih-dalih yang didakwakan jaksa. Penerimaan uang, pembelian suara saat Kongres PD tahun 2010 dijelaskanya dengan gamblang. ”Ibarat penjahit tim JPU penjahit yang handal dan berpengalaman. Karena itulah berhasil memroduksi hasil jahitan yang sepintas menarik,” tegasnya. Ia pun mengibaratkan saksi dan bukti yang dijadikan landasan untuk menyusun dakwaan seperti kain yang berkualitas buruk. ”Bahan kainnya ada asli ada pula yang palsu, ada bahan yang dibeli di toko resmi dan

ada juga yang selundupan, maka baju yang dihasilkan adalah baju khusus yang hanya menarik untuk dilihat dari jauh. Tidak menarik dilihat dari dekat, apalagi kalau dipakai. Karena ukuranya khusus, maka tidak cocok dipakai oleh siapun dan kalau dipaksakan akan mudah robek,” ujarnya. Anas juga menilai bahan utama dalam dakwaan tersebut adalah kesaksian Nazaruddin. Ia menyebut Nazaruddin dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk memojokkan dirinya. ”Nazaurddin hanyalah tangan atau perkakas yang digunakan oleh kekuasaan yang cepat atau lambat akan terbuka. Kekuasaan itu memakai metode “nabok nyilih tangan” dan pandai berpura-pura untuk menyembunyikan maksudnya,” tegas Anas. Anas mencoba meyakinkan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Aswandi dengan menceritakan kronologis desakan politik yang menggulingkan dirinya sebagai Ketua Umum PD dan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. ”Sebelum saya menguraikan mengapa substansi


dakwaan dan dalih-dalih yang menjadi penyangga argumentasinya tidak bisa dimengerti, perkenankan saya untuk sedikit mengingatkan sebagaian peristiwa yang menyertai proses hukum ini dan karena itu tidak dapat dipisahkan,” kata Anas. Peristiwa politik yang diuraikan Anas dimulai dari desakan Presiden SBY pada tanggal 4 Februari 2013 kepada KPK untuk memperjelas posisi hukum dirinya. ”Desakan Pak SBY dilakukan menyusul sebuah rilis survei khusus yang dengan sigap disusul oleh statemen-statemen yang memojokkan saya, termasuk mendesak saya untuk mendur sebagai Ketua PD,” bacanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Desakan itulah yang menurutnya membuat KPK kemudian menetapkan dirinya sebagai tersangka pada tanggal 22 Februari. Cerita itu dirangkai oleh Anas dengan peristiwa bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dibocorkan oleh pimpinan KPK. “Bahwa ada proses yang khas, yang tidak seperti biasanya yang mengiringi proses hukum tersebut. Tentunya

hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai sebuah kebenaran semata,” ujarnya. Entah siapa yang dimaksud Anas dengan “nabok nyilih tangan”. Namun nama Presiden SBY banyak disebut dalam esepsi yang dibuat Anas di dalam kamar tahanan KPK itu. Salah satunya saat Anas menceritakan proses Kongres PD Tahun 2010 yang dimenangkanya. Bukan tanpa alasan Anas menceritakan proses tersebut, pasalnya jaksa mendakwa Anas menggunakan dana haram untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Ketua Umum PD. Anas justru menceritakan tindakan SBY yang memintanya mendukung sebagai Ketua Dewan Pembina PD. ”Dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pembina dilakukan secara aklamasi karena Pak SBY meminta dipilih secara bulat alias aklamasi. Tidak mau ada calon lain yang berkompetisi sebagai calon Ketua Dewan Pembina. Karena itulah seluruh peserta kongres diminta untuk mendukung, termasuk tim relawan beserta DPD-DPC yang mendukung saya,” tegasnya. Anas pun menyinggung

penyataan SBY pada tanggal 19 Oktober 2013 yang disampaikannya dalam pesan singkat di internal PD. Pesan singkat tersebut menurutnya sangat cocok dengan pengaturan jadwal penahanan dan sidang terhadap dirinya. ”Apakah bunyi salah satu poin SMS Ketua Umum dan Ketua Mejelis Tinggi PD kepada beberapa kader utama PD pada tanggal 19 Oktober 2013, poin 6 yang menyebut akan menghadapi saya secara serius setelah lewat pemilu legislatif tidak akan berimbas kepada persidangan ini?” ujarnya. Selain itu Anas juga dengan keras membantah aset tanah dan bangunan yang disita KPK berasal dari dana hasil korupsi. Pada poin ini Anas terlihat geram, pasalnya sebagai besar harta milik kakak iparnya dan mertuanya juga turut disita.”Perlu saya sampaikan bahwa melakukan penyitaan aset dan kemudian mendakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara spekulatif sangat berbahaya,” tegasnya. Anas menegaskan asetnya tidak memiliki hubungan dengan milik mertuanya Attabik Ali. ”Bagaimana bisa aset-aset milik mertua saya untuk pengembangan pesantren yang dibeli karena kemampuannya sendiri didakwakan sebagai milik saya yang disamarkan,” tegasnya. Bahkan Anas dengan lantang akan mempertaruhkan nyawanya demi ketidakadilan atas penyitaan aset yang dilakukan KPK tersebut. ”Dalam kaitan dengan tanah, saya teringat dengan terminologi Jawa “sadumuk bathuk sanyeri bumi”. Makna bebasnya adalah bahwa meskipun hanya sejengkal, karena menyangkut kehormatan, tanah harus dipertahankan dan diperjuangakan dengan sungguhsungguh. Bahkan dalam tradisi jawa disebut “ditohi pati”, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya,” ujarnya. Ucapan Anas ini kembali mengingatkan publik atas sumpah Anas saat masih menjabat sebagai Ketua Umum PD. “Saya yakin. Yakin. satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2012). 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

37

ekonomi

A

ngin surga dari negeri ginseng Korea Selatan membuat Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) naik pitam. Gagalnya pembangunan pabrik ponsel perusahaan elektonik asal Korea Selatan di Indonesia adalah pemicu berangnya CT kepada Samsung. Saat tatap muka dengan dunia usaha yang tergabung dalam di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kantor Apindo, Permata Kuningan, Rabu (28/5) CT lantas menantang pihak Samsung. “Ngapain kita ngomong yang kecilkecil begini, Pak Lee. Sampaikan ke bos Samsung, yang punya Samsung, mau buat pabriknya di Indonesia. Segala urusan akan kita bicarakan, kita selesaikan semua,” tegas CT. Tantangan itu dilontarkan setelah Vice President Samsung Electronics Indonesia Lee Kang Hyun mengeluhkan aturan investasi di Indonesia. Khususnya rencana penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk telepon seluler. Lee gamang menanggapi tantangan CT. “Tentunya tawaran tersebut akan kita bicarakan lagi ke pimpinan tertinggi di Samsung. Saya tidak bisa memutuskan,” ujarnya. Upaya CT mengajak petinggi Samsung duduk bersama bukan tanpa alasan. Pasalnya kantor pusat Samsung di Korea Selatan memutuskan akan membangun pabrik di Vietnam. “Ini cara saya. Mereka (Samsung) sudah dalam tahap akhir deal sama Vietnam mau bangun pabrik untuk memasok ponsel di kawasan ASEAN. Kita cegah dong. Kalau mau, kita bicarakan semua dan dalam waktu 5 bulan beres,” tegasnya. Samsung meminta sejumlah syarat jika pemerintah Indonesia menghendaki pabrik ponsel yang diproyeksi akan memasok untuk kawasan Asia itu dibangun. Salah satunya Samsung meminta Tax Holiday selama 30 tahun seperti yang dijanjikan Vietnam. “Kalau 30 tahun kita terus dapat apa. Begitu loh. Jadi artinya yang realistis yang bisa kita berikan. Kita sampai hari ini kan baru bicara tax holiday 5-10 tahun. Kalau sampai 30 tahun itu Indonesia kita mau dapat apa,” ujarnya. 38


Galaxy susul Iphone tinggalkan Indonesia Oleh: Wahyu Romadhony

bloomberg

Seorang pejalan kaki tercermin dalam jendela yang menampilkan logo Samsung Electronics Co di toko ritel Samsung di distrik Sentral Hong Kong, China, pada Selasa 29 April, 2014. Samsung, pembuat smartphone terbesar, membukukan penjualan terendah di mobile -telepon bisnis dalam lima kuartal sebagai produsen Cina mendapatkan di pasar negara berkembang dengan lebih murah, perangkat fitur-dikemas.

CT lantas mengancam akan mengenakan PPnBM kepada produk Samsung jika tetap ngotot berinvestasi di Vietnam. “Saya bilang, kalau you (Samsung) di sana (Vietnam) silakan, saya kenakan PPnBM. Begitu. Kalau kamu mainmain sama saya, saya juga bisa mainmain. Kita negara, kita nggak boleh kalah. Begitu. Saya ngerti, kan saya pengusaha awalnya,” tegasnya. Keinginan pemerintah agar produsen smart phone merk

Galaxy ini berinvestasi di Indonesia sudah lama diupayakan. Bahkan pada bulan September tahun lalu, Menteri Koordinator Perekonomia saat itu Hatta Rajasa dan Menteri Perindustrian MS Hidayat langsung datang ke Korea Selatan untuk melobi bos besar Samsung. Dalam pertemuan di Lotte Hotel, Seoul tersebut Samsung mengutus Vice Chairman Samsung Electronics, Kang Ho-moon. Pertemuan itu tidak

menggembirakan untuk pemerintah. Kang menyatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan China dan Vietnam untuk membuka pabrik di dua negara. Samsung memproyeksikan akan mengekspor 250 juta ponsel dari pabrik ini. “Beberapa bulan yang lalu saya bertemu CEO Samsung di Korea, dalam pembicaraan dan saya didampingi beberapa dirjen dan dubes kita di sana, setelah diskusi 1 jam dia membuat pernyataan bahwa Samsung telah membuat keputusan untuk investasi di Vietnam dan bukan Indonesia,” ujar MS Hidayat. CT menilai keputusan Samsung tidak strategis. Terlebih jika dilihat dari sisi pasar smart phone Indonesia menjadi konsumen tertinggi gadget berbasis Android ini. “Ngapain buat di Vietnam, buat di Indonesia. Pasar kita jelas, dalam negeri saja 250 juta penduduk,” ujarnya. Kaburnya Samsung ke Vietnam menambah catatan panjang gagalnya investasi perusahaan elektronik dunia di Indonesia. Sebelumnya Research In Motion (RIM) produsen smart phone Blackberry memindahkan investasinya ke Malaysia. Tindakan RIM disusul oleh Foxconn Technology produsen komponen Iphone yang memindahkan investasinya di China. Foxcoon gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintah karena sejumlah kemudahan tidak diberikan dalam rencan pembangunan 10 pabrik di Indonesia. Salah satunya permintaan disediakanya lahan gratis seperti yang diberikan oleh China. “Dia bekerjasama dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kalau suruh menyiapkan lahan gratis 200 hektar tentu tidak bisa,” ujar MS Hidayat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar berharap masyarakat tidak patah hati dengan gagalnya investasi raksasa elektronik di Indonesia. Menurutnya masih banyak investor lain yang akan masuk melirik Indonesia. “Nggak usah desperate kayak orang patah hati. Indonesia nggak perlu yang begitu. Minat (investasi) mah nggak habishabis,” tegasnya. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

39

Kilas ekonomi

OJK Larang Penawaran Kartu Kredit Lewat Telepon

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 1/2013 secara resmi melarang pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melakukan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan lewat pesan pendek (SMS) maupun

telepon. “Aktivitas penawaran jasa keuangan, termasuk penawaran kartu kredit hanya boleh dilakukan atas persetujuan konsumen yang bersangkutan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad

di Jakarta, Kamis (5/6). Aturan yang berlaku mulai bulan Agustus ini muncul karena banyaknya keluhan dari konsumen yang direpotkan dengan penawaran kartu kredit, asuransi, sms spam, produk pinjaman dan sebagainya. Aturan ini juga melibatkan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Guna mencari payung hukum yang pas, OJK menggandeng Menkominfo, BRTI dan pihak terkait lain. “Guna mencari solusi yang efektif, kami sedang berusaha berbicara dengan Menkominfo dan BRTI,” tambahnya. Masyarakat yang merasa terganggu dengan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon, dapat menghubungi layanan konsumen OJK di 500-655. Masalah ini akan ditindaklanjuti dengan memblokir nomor telepon. “Kita akan tampung mereka yang tidak mau dihubungi. Kita masukan ke list don’t call. Kita bendung satu nomor tadi,” pungkas Muliaman. / Ismed Eka Kusuma / ant

Perkuat Daya Saing, Chatib Naikkan Belanja Infrastruktur

M

enteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemerintah akan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam APBN 2015 untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mempermudah akses rakyat miskin terhadap fasilitas publik. “Belanja infrastruktur ini juga untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan,” katanya saat menyampaikan tanggapan

40


pemerintah atas pandangan fraksi DPR RI mengenai pokok kebijakan fiskal 2015 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (3/6). Chatib menjelaskan pemerintah akan mengarahkan peningkatan belanja modal khususnya yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik, konektivitas nasional, ketahanan pangan dan ketahanan energi. “Pemerintah juga akan terus berupaya memberikan stimulus

terhadap perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi,” katanya. / Ismed Eka Kusuma / ant

DPR: RUU Asuransi Tambah Empat Pasal Baru

P

anitia Kerja RUU Asuransi sepakat menambah empat pasal baru dalam Rancangan UU Asuransi yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR RI, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. “Panja RUU Asuransi yang sekarang sedang berlangsung antara DPR dan pemerintah sepakat menambah pasal baru, yang tidak ada diusul pemerintah sebelumnya,” kata Harry di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6). Empat pasal baru itu terkait perlindungan pemegang polis atau peserta atau tertanggung, yaitu tentang penanganan tata cara pengajuan klaim asuransi yang harus mengikuti norma cepat, sederhana, mudah dan adil. “Tiap norma itu akan dijelaskan lebih lebih lanjut dalam pembahasan Panja selanjutnya,” kata Harry. Lahirnya pasal baru itu untuk melindungi konsumen, mengingat banyak warga yang merasa dirugikan

saat hendak mengklaim asuransi. “Panja sepakat agar penanganan klaim dibuat dalam pasal UU yang lebih terinci dan jelas sehingga kemungkinan terjadi fraud (kejahatan finansial), baik dari pihak perusahaan asuransi maupun konsumen asuransi yang nakal bisa diminimalkan,” kata dia. Menurut Harry, hingga saat ini sering terjadi kasus penuntutan klaim oleh pemegang polis karena perusahaan asuransi selalu melambat-lambatkan pembayaran klaim. Selama ini perusahaan asuransi menggunakan banyak alasan sehingga konsumen asuransi dirugikan, kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau. Harry mengatakan optimistis

pasal itu tidak dipermasalahkan oleh perusahaan asuransi dan lolos hingga ditetapkan. “Saya kira kalau diputuskan bersama DPR dan pemerintah, biasanya industri ikut saja, kecuali mereka menuntut ke MK,” kata Harry. Ia menargetkan RUU Asuransi selesai sebelum masa kerja DPR RI 2009-2014 berakhir pada 30 September 2014. / Ismed Eka Kusuma / ant

PHK Sampoerna dan Newmont Bukti Pemerintah Pro Asing

K

onfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh

yang terjadi di Indonesia tidak dibiarkan, bahkan jangan sampai dipermudah proses perizinannya oleh pemerintah. “PHK yang menimpa ribuan buruh PT HM Sampoerna dan PT Newmont, menunjukan ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh karena membiarkan begitu saja dan mempermudah perizinan prosesnya,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam

keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/6). Menurut dia, PHK dalam jumlah besar di perusahaan multinasional biasanya pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari sehingga seharusnya sudah ada langkah antisipasi dari pemerintah dan pengusaha. Ia memaparkan, langkah antisipasi yang dimaksud antara lain seperti menghilangkan lembur atau shift kerja dan merumahkan buruh sambil menunggu kondisi perusahaan membaik. “Jadi bukan tiba-tiba memPHK, hal ini jelas sangat merugikan buruh, terlebih PHK tersebut tanpa penjelasan yang masuk akal,” katanya. / Ismed Eka Kusuma / ant


41

Opini

MENATA KONGLOMERASI INDUSTRI KEUANGAN INDONESIA R

entetan krisis ekonomi dalam dua dekade terakhir cukup memberikan tempaan berharga bagi proses pematangan sistem keuangan di Indonesia, tidak terkecuali tatanan kebijakan sektor keuangan yang diterapkannya. Tanpa harus paranoid akan dampak yang diakibatkan, krisis kadang ‘diperlukan’ untuk menguji daya tahan sistem keuangan dari berbagai shock yang memicunya. Every crisis is a new crisis, demikianlah faktanya. Sejak great depression tahun 1930-an, post war crisis tahun 1954, krisis mata uang di Amerika Latin tahun 1970/80-an, krisis multi demensi tahun 1997-98 yang fenomenal, mini crisis tahun 2005, krisis kelembagaan yg dipicu sub-prime mortgage tahun 2008 hingga krisis hutang yang melanda negaranegara Eropa tahun 2010, memiliki keunikan dan faktor pemicu masing-masing, semuanya berbeda. Indonesia dapat dikatakan ‘cepat belajar’ dan matang dengan berbagai krisis tersebut. Reformasi tatanan kebijakan dan sistem keuangan telah dimulai pasca krisis multidimensi tahun 1997-98. Reformasi tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. Terbukti, pada saat krisis 2008 dan 2010 yang hampir ‘meratakan’ tatanan perekonomian dunia, perekonomian Indonesia cukup memiliki daya tahan. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara-negara di dunia yang masih membukukan pertumbuhan positif. Dua krisis ekonomi terakhir tahun 1997 dan 2008 juga telah memberikan tamparan akan arogansi konglomerasi keuangan yang diagung-agungkan saat itu, sekaligus menggugat paradigma to big too fail. Fakta berikutnya yang terjadi adalah too big to safe sebagaimana terjadi pada kasus Lehman Brothers dan beberapa konglomerasi lainnya. Krisis tersebut juga telah meruntuhkan keyakinan

42


bahwa mekanisme pasar akan bekerja lebih efektif tanpa banyak campur tangan regulator. Penutupan, pengambilalihan (akuisisi) ataupun bailout konglomerasi keuangan besar, kebangkrutan beberapa negara yang dipicu oleh kegagalan sistem keuangan dan turunnya kepercayaan publik, mewarnai kejadian-kejadian penting pasca krisis. Krisis bahkan telah mengubah landscape ataupun tatanan sistem dan konglomerasi keuangan dunia secara signifikan. Dampak lanjutan dari krisis 2008 bahkan masih terasa dan mewarnai perkembangan perekonomian dunia hingga tahun 2014 ini. Tidak kurang lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, ataupun World Economic Forum secara ‘berjamaah’ merevisi proyeksi pertumbuhan perekonomian global ke level yang lebih rendah. Lembaga-lembaga pemeringkat terkemuka semacam S&P, Moody’s ataupun Fitch belum mengangkat kembali rating berbagai instrumen keuangan dunia ataupun peringkat ekonomi berbagai negara. Optimisme bahwa negaranegara emerging dalam kelompok BRIC seperti Brazil, Rusia, China dan India akan dapat menopang pertumbuhan perekonomian pasca krisis 2008 dan 2010, ternyata tidak terwujud. Perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia yang terjadi mengakibatkan turunnya volume perdagangan internasional, jatuhnya harga-harga komoditas global, dan mendorong konsolidasi sistem keuangan. Kebijakan stimulus berupa quantiative easing yang diimplementasikan untuk mengatasi krisis di beberapa negara maju, terutama Amerika Serikat, pada akhirnya akan dikurangi secara perlahan (tapering off). Pada awal diumumkan pada medio 2013 lalu, kebijakan ini sempat memicu ‘kegalauan’ yang luar biasa di pasar keuangan

MULIAMAN D. HADAD

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

global yang antara lain ditandai dengan keluarnya arus modal oleh investor asing dari emerging markets, tak terkecuali Indonesia. Pergolakan arus dana dan capitral outflow ini memicu volatilitas yang tinggi, baik nilai tukar maupun suku bunga di emerging markets. Dampak krisis memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap industri jasa keuangan. Market paradigmn yang selama ini dipegang sebagai landasan pengembangan industri jasa keuangan bergeser kearah more regulated approach. G-20 secara tegas mengamanatkan kepada regulator keuangan untuk tidak lagi percaya sepenuhnya pada pasar (no longer trust to the market). Semangat globalisasi mulai digantikan dengan berbagai kebijakan pembatasan aktifitas dan jenis usaha (ring-fencing). Aktivitas lembaga jasa keuangan pun mulai direview kembali. Berbagai inisiatif dimunculkan untuk memperkokoh first-line of defense kelembagaan melalui penguatan struktur permodalan, penyediaan buffer likuiditas yang lebih besar dan juga kerangka pengawasan serta regulasi industri jasa keuangan yang lebih berorientasi pada early warning dan forward looking. Upaya Penataan Sektor Keuangan OJK saat ini diamanatkan untuk mengawasi institusi keuangan yang mencakup Perbankan, Pasar Modal, Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) yang mencakup asuransi, pegadaian lembaga pembiayaan dll), serta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaaan serta tahap berikutnya Lembaga Keuangan Mikro. Institusi keuangan tersebut mencakup sekitar lebih dari Rp9.000 triliun total aset. Perbankan masih mendominasi share bisnis sekitar 78% dari keseluruhan total aset institusi keuangan di Indonesia. Selain itu, OJK juga melaksanakan fungsi Edukasi Publik dan Perlindungan Konsumen Sektor Perbankan Di sektor perbankan, perubahan yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan ke depan akan semakin dinamis sehingga akan mempengaruhi strategi dan business model industri perbankan. Dalam

konteks ini, terdapat empat hal utama yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan, yang masing-masing menuntut dukungan kebijakan yang tepat. Faktor pertama, seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif serta membesarnya kelompok kelas menengah, konsumen perbankan akan menuntut layanan yang lebih cepat, fleksibel, dengan produk yang semakin variatif, termasuk interchangeability dari instrumen kredit dengan instrumen pasar uang dan pasar modal. OJK akan melihat kemungkinan pengintegrasian produk perbankan dengan produk pasar uang dan pasar modal dalam upaya memperdalam pasar keuangan domestik. Disadari bahwa hal ini akan membawa konsekuensi peningkatan risiko sehingga perlu disiapkan berbagai perangkat mitigasinya. Faktor kedua, perbankan harus siap meningkatkan penyaluran kredit investasi terutama di sektor manufaktur, energi, dan infrastruktur, dalam rangka memperbarui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Faktor ketiga, perubahan lanskap regulasi industri perbankan yang menuntut reformasi yang komprehensif, mencakup antara lain struktur permodalan, likuiditas, governance, dan manajemen risiko, guna menurunkan probabilitas kegagalan institusi. Namun, di tengah keterbatasan modal domestik dan kecenderungan global yang membatasi keterlibatan modal asing, pemenuhan peningkatan permodalan menjadi tidak mudah. Salah satu alternatif peningkatan permodalan bank adalah melalui pemupukan modal secara organik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari pemilik dan pengurus bank agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembagian dividen dan pemberian remunerasi dengan upaya peningkatan permodalan institusi. Alternatif penguatan modal lainnya adalah dengan mendorong perbankan untuk memanfaatkan instrumen pasar modal. Faktor keempat, meskipun integrasi di sektor perbankan dalam kerangan MEA baru akan terjadi pada tahun 2020, namun terintegrasinya pasar modal di 2015 dapat memberikan tekanan di sisi pendanaan dan pembiayaan Bank. Di sisi pendanaan nasabah akan 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

43

Opini memiliki lebih banyak alternatif penempatan dana selain perbankan. Sedangkan di sisi pembiayaan, dunia usaha akan lebih mudah untuk masuk bursa di luar negeri sehingga berpotensi mengurangi pangsa kredit domestik. Selanjutnya, untuk mengantisipasi integrasi perbankan ASEAN pada tahun 2020, OJK akan memperjelas arah kegiatan usaha perbankan dan meningkatkan daya saing agar dapat memanfaatkan pasar ASEAN. Upaya penguatan Permodalan dan Likuiditas-Basel III Seiring dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi perbankan dan konglomerasinya kedepan, permodalan yang kuat menjadi keharusan. Pentingnya penguatan permodalan ini telah menjadi kesepakatan komunitas gobal dengan dikeluarkannya standar permodalan baru dalam Basel III. Berbagai persyaratan tambahan permodalan seperti capital conservation buffer, counter-cyclical buffer, dan add-on capital for SIB, kesemuanya ditujukan untuk penguatan struktur permodalan bank. Latar belakang dilakukannya perubahan terhadap framework permodalan perbankan adalah krisis keuangan global yang memperlihatkan defisiensi dari kerangka permodalan sebelumnya. Oleh karena itu berbagai penajaman seperti faktor counter cyclical, korelasi, leverage, dan likuditas disamping merevisi definisi Tier I dan Tier II capital. Berbagai tambahan parameter permodalan tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan sensitifitias terhadap risiko, dan menyeimbangkan aspek makro dan mikro prudensial. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengadopsi kerangka Basel III, maka pada akhir tahun lalu telah diterbitkan Peraturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Secara umum penerapan Basel III tidak berpengaruh negatif terhadap perbankan Indonesia. Guna memberikan waktu yang cukup bagi perbankan Indonesia untuk mempersiapkan diri memenuhi seluruh persyaratan permodalan (baik persyaratan kualitas maupun kuantitas) sesuai kerangka Basel III, maka implementasi atas ketentuan tersebut akan dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh di 2019. Selanjutnya untuk memitigasi risiko likuiditas yang selalu terdampak dan menimbulkan efek rembetan pada saat terjadi shock pada perekonomian, OJK juga mengadopsi penerapan standar likuiditas sebagaimana diamanatkan oleh Basel III. Ada dua parameter yang akan diterapkan secara bertahap. Pertama, Liquidity Coverage Ratio adalah rasio untuk memastikan bank memiliki

44


kecukupan aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dalam 30 hari saat terjadi krisis. Sedangkan Net Stable Funding Ratio digunakan sebagai parameter untuk mengukur ketahanan likuiditas jangka panjang melalui ketersediaan sumber dana bank yang lebih stabil untuk mendukung kegiatan bisnis secara berkesinambungan. Sebagai bentuk deteksi dini kerentanan likuiditas, Bank juga diminta untuk untuk mengembangkan monitoring tools melalui pengembangan dashboard yang memuat informasi minimum yang dapat digunakan oleh pengawas maupun bank untuk menangkap profil risiko likuiditas. Matrik monitoring likuiditas fokus pada maturity mismacth, konsentrasi pendanaan dan aset yang dijaminkan (unencumbered asset) yang tersedia termasuk contingency funding plan. Pasar Modal Sejalan dengan peningkatan kontribusi perbankan dalam pembiayaan ke sektor-sektor produktif, pasar modal diharapkan juga dapat memainkan peran yang semakin strategis sebagai sumber penyediaan dana yang mudah diakses, efisien, dan efektif bagi industri, sekaligus sebagai sarana investasi yang atraktif bagi masyarakat. Penguatan peran pasar modal akan tetap diiringi oleh upaya peningkatan stabilitas pasar melalui penciptaan kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan transparansi, serta pengembangan infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Prioritas pertama adalah meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat di pasar modal. Dari sisi supply, untuk mendorong semakin banyak perusahaan yang menghimpun dana melalui Pasar Modal, di 2014 OJK akan menyederhanakan persyaratan penawaran umum bagi Usaha Kecil dan Menengah, mengembangkan e-registration dalam rangka Penawaran Umum, dan mengkaji pelaksanaan shelf registration untuk saham. OJK akan terus mendukung penuh upaya pengembangan produk-produk investasi yang diinisiasi oleh pelaku industri termasuk yang berbasis syariah. Untuk mengimbangi peningkatan di sisi supply OJK juga akan mengeluarkan program yang bertujuan memperluas basis investor. Langkah yang akan ditempuh adalah memperluas jalur distribusi Reksa Dana selain melalui bank dan memperkenankan transaksi online untuk Reksa Dana. Disamping itu, perusahaan efek yang selama ini hanya dapat bermitra dengan sesama perusahaan efek dalam pemasaran, nantinya dapat menggandeng perbankan menjadi referral calon investor. Dengan demikian, kegiatan pasar modal dapat menjangkau seluruh daerah

di Indonesia. OJK juga akan merevitalisasi produk lindung nilai investasi di pasar modal, yakni Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Kontrak Opsi Saham (KOS). Peningkatan basis investor pasar modal akan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan investor. Dalam konteks ini, ketersediaan perlindungan terhadap dana nasabah menjadi mutlak diperlukan. Sejak tahun 2012 telah dibentuk Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi Pemodal dari risiko kehilangan aset, dan pada tahun 2013 OJK telah memberikan izin kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ( PT P3IEI) sebagai Penyelenggaranya. Mulai tahun 2014 ini, dana perlindungan pemodal sudah dapat dijalankan oleh PT P3IEI. OJK sesuai dengan mandatnya akan mengawasi dengan ketat kinerja PT P3IEI. Upaya perluasan basis investor dan emiten di pasar modal akan didukung dengan program sosialisasi secara menyeluruh, termasuk mengenai pasar modal syariah. OJK akan menyampaikan berbagai informasi mendasar mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh pelaku sektor jasa keuangan dan masyarakat luas. Prioritas kedua adalah peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. OJK akan meningkatkan kualitas pengawasan atas para pelaku pasar modal dan menerapan sistem pelaporan berbasis elektronik (e-reporting) untuk emiten dan perusahaan publik. Pada intinya, penerapan e-reporting ini adalah untuk memperkuat pengawasan market conduct, sebagaimana pengawasan prudential di perbankan dan IKNB. Prioritas ketiga adalah meningkatkan infrastruktur di Pasar Modal. OJK akan melakukan standardisasi sistem pelaporan atas laporan keuangan Emiten, mengembangkan Single Investor ID sehingga tidak hanya mencakup nasabah perusahaan efek tetapi juga nasabah Biro Administrasi Efek dan Kustodian, serta mengembangkan Electronic Trading Platform bagi transaksi surat utang. Langkah-langkah ini bukan saja meningkatkan kenyamanan beraktivitas di Pasar Modal, tetapi juga membuat pengawasan lebih efektif dan komprehensif, serta menjadi langkah awal pengawasan terintegrasi seluruh sektor jasa keuangan. Keseluruhan peningkatan kualitas layanan dan aktivitas pasar modal yang dilakukan OJK tersebut juga ditujukan untuk menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi Pasar Modal ASEAN maka Pasar Modal Indonesia harus berada dalam level of playing field yang sama dengan Pasar Modal negara-negara ASEAN lain. Institusi Keuangan Non-Bank Di sektor Industri Keuangan Non-Bank, fokus pengembangan diarahkan pada pengembangkan produk keuangan yang diciptakan untuk menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah serta infrastruktur pendukungnya. Dalam kerangka tersebut, OJK akan mulai mengimplementasikan Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia. Tahap awal implementasi adalah pengembangan produk dan sekaligus

membangun jalur distribusi, agar dapat menjangkau masyarakat kelas menengah dan bawah sebagai peran nyata menuju keuangan inklusif. Selain pengembangan asuransi mikro, OJK akan memfokuskan pada pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Saat ini OJK telah dan terus melakukan inventarisasi jumlah LKM yang ada di tanah air dan menyusun ketentuan pelaksana yang diamanatkan dalam UU LKM. Pengawasan OJK terhadap LKM akan mulai dilaksanakan tahun 2016. Selanjutnya dalam tahun 2014, OJK akan memulai penyusunan cetak biru pengembangan lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia yang akan diintegrasikan dengan sektor perbankan dan pasar modal syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi syariah di dunia. Tahun 2014 juga merupakan tahun mulai beroperasinya BPJS Kesehatan. Sebagai lembaga yang menerima amanat Undang-Undang untuk mengawasi BPJS, OJK memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal beroperasinya BPJS. OJK akan senantiasa menjalin koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, terutama kementerian terkait dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), demi tercapainya pengaturan dan pengawasan BPJS yang baik di masa yang akan datang. Untuk persiapan menghadapi integrasi pasar asuransi ASEAN, Indonesia perlu melakukan penguatan di sisi supply maupun demand dalam rangka meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan asuransi domestik. Pada sisi supply, OJK tengah melakukan penguatan permodalan perusahaan asuransi menjadi Rp100 miliar pada akhir Desember 2014 dan pengayaan produk. Pada sisi demand, perlu peningkatan kesadaran asuransi masyarakat melalui berbagai kegiatan promosi dan edukasi. Edukasi Publik dan Perlindungan Konsumen Sangat disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perkembangan ekonomi tidak akan optimal tanpa perluasan keterlibatan konsumen. Faktanya di Indonesia, keterlibatan konsumen masih rendah, sesuai dengan hasil survei literasi keuangan dan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, peran edukasi konsumen menjadi mutlak. Dalam lingkup edukasi keuangan, OJK berkolaborasi dengan stakeholder menyusun 3 pilar kerangka dasar cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi, Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dan Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan. Dalam lingkup perlindungan konsumen, seiring dengan beralihnya pengawasan sektor perbankan, OJK akan melakukan standardisasi mekanisme perlindungan konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini OJK akan segera menyelesaikan peraturan mengenai pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan mekanisme pengajuan gugatan oleh OJK. Kehadiran kantor OJK di 6 Kantor 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

45

Opini Regional dan 29 Kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia, menjadi nilai tambah sekaligus babak baru dalam pelayanan konsumen dan perlindungan konsumen. Keberadaan kantor OJK ini akan menjadi ujung tombak dalam peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di daerah. Setelah satu tahun menyelenggarakan layanan Financial Customer Care (FCC), OJK tengah melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu telah disusun cetak biru FCC terintegrasi dengan fokus memberikan pelayanan pengaduan yang traceable dan trackable dan menjadi role model bagi contact center di Indonesia. Keseluruhan upaya perlindungan konsumen mutlak memerlukan kerangka pengawasan market conduct yang berjalan seiring dengan pengawasan prudential. Pengawasan market conduct bertujuan meningkatkan market confidence. Saat ini OJK tengah menyiapkan kajian mengenai penyempurnaan penerapan market conduct bagi industri. Kerangka Pengawasan Institusi Keuangan Dengan bergabungnya sektor perbankan pada 31 Desember 2013 mengikuti pengawasan Pasar Modal dan IKNB setahun sebelumnya, maka pekerjaan besar untuk melakukan penataan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi akan segera diimplementasikan. Pengawasan terintegrasi menjadi penting seiring dengan fenomena semakin signifikannya peran konglomerasi di sektor keuangan, semakin tingginya keterkaitan antar sektor, dan pada gilirannya meningkatkan berbagai risiko yang berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawasan terintegrasi, termasuk pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, dimaksudkan untuk pempersempit perbedaan pengaturan (regulatory arbitrage) antar sektor jasa keuangan, menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yg masih luput dari pengawasan (supervisory blindspot), dan melakukan pengawasan yg efektif utk mendeteksi setiap potensi risiko dari aktifvitas konglomerasi keuangan. Pola pengawasan terintegrasi ini tidak akan efektif apabila masih terdapat kesenjangan regulasi antar sektor. OJK menargetkan dalam periode 2 tahun ke depan, kesenjangan regulasi antar sektor jasa keuangan akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, konsep pengawasan terintegrasi akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspirasi dan kesiapan industri. Keberadaan konglomerasi keuangan di Indonesia

46


dan adanya aktivitas lintas sub sektor diantara lembaga jasa keuangan tentunya telah disadari konsekuensinya. Ada dampak positif dan negatif yang menyertainya. Pemahaman tersebut semakin mendorong diperlukannya pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif dengan mengedepankan aspek kehati-hatian dan manajemen risiko sebagai landasan utama dalam prosesnya. Dampak positif keterkaitan antar sub sektor adalah adanya konglomerasi keuangan yang mampu meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan di Indonesia antara lain dengan meningkatnya skala ekonomi dan efisiensi usaha melalui pengembangan infrastruktur, delivery channel, promosi dan penguatan branding, meningkatnya pelayanan nasabah melalui pola cross selling dan saluran distribusi. Perbesaran skala dan deferensiasi usaha ini tentunya akan mendorong kenaikan fee based income. Dampak negatifnya antara lain menimbulkan adverse selection, meningkatnya moral hazard dan regulatory arbitrage, potensi penyembunyian informasi (lack of transparency), conflict of interest, abuse of economic power pengambilan risiko yang berlebihan (excessive risk taking behavior) dan potensi efek rembetan (contagion effect). Lebih jelasnya, kegagalan satu sub sektor usaha akan dapat menarik jatuh perusahaan induknya. Untuk mengantisipasi merebaknya konglomerasi keuangan, saat ini OJK sedang mengembangkan kerangka pengawasan yang holistic dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011. Pola pengawasan ini dilandasi oleh filosofi risk-focus dan dan berorientasi kedepan (forward looking) mengacu pada pelaksanaan corporate governance dan manajemen risiko yang efektif. Dalam kerangka tersebut, pada tanggal 31 Desember 2013, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko. Pengawasan Terintegrasi yang dikembangkan mengacu pada best practice yang berlaku secara internasional. Agar tetap on the track, OJK juga menyusun Road Map Pengawasan Terintegrasi yang menjadi landasan dan arah penyusunan pedoman (guideline) yang akan menjadi acuan pengawas maupun pengaturan kepada industri. Dalam proses pengembangan pengawasan terintegrasi, OJK juga bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional antara lain AIPEG, IMF, World Bank, dan APRA. Konsep pengawasan teintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan tsb dilakukan dengan cara: 1. Pengawasan individual atau pengawasan level 1, berupa pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga keuangan

secara individual (solo basis). Pengawasan sektoral adaah merupakan kerangka pengawasan yang utama. 2. Pengawasan terintegrasi akan melengkapi pengawasan secara sektoral, berupa: • Pengawasan konsolidasi bersifat downstream atau pengawasan level 2, yakni pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan; dan • Pengawasan konsolidasi bersifat downstream dan upstream atau pengawasan level 3, berupa pengawasan konsolidasi terhadap keseluruhan konglomerasi keuangan. Penerapan Pengawasan Terintegrasi ini akan mulai diberlakukan triwulan II tahun 2014 terhadap 16 Bank yang membentuk konglomerasi keuangan sebagai implementasi tahap awal. Pada tahun ini juga OJK akan menerbitkan Peraturan tentang Penerapan GCG dan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan yang akan diterapkan secara penuh tahun 2015 kepada seluruh 31 konglomerasi keuangan. Untuk mendukung pengawasan terintegrasi tersebut OJK saat ini sedang dan telah menyiapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai supporting system untuk: (1) Pengembangan sistem penerimaan standarisasi laporan dari setiap lembaga keuangan, (2) Pengembangan sistem aplikasi untuk melakukan konsolidasi pelaporan keuangan masing-masing perusahaan menjadi laporan keuangan konglomerasi yang terintegrasi, dan (3) Pengembangan sistem aplikasi pengawasan berbasis risiko untuk perusahaan sekuritas dan IKNB. Langkah menuju pengawasan terintegrasi akan dilaksanakan secara bertahap. Beberapa tahapan yang telah diselesaikan dan dalam proses penyelesaian, antara lain: a. Penyusunan metodologi penilaian kecukupan modal (capital adequacy) dan likuiditas (liquidity) secara konglomerasi. Perhitungan capital adequacy tersebut dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi dalam menyerap risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Sedangkan perhitungan liquidity dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; b. Pengembangan metodologi Rating System untuk konglomerasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis risiko; c. Pengembangan sistem informasi pengawasan yang mampu menghasilkan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan capital adequacy ratio (CAR), dan menyediakan rasio-rasio untuk penyusunan profil risiko untuk keseluruhan konglomerasi keuangan. Tahapan pengawasan terintegrasi dilakukan mengacu pada siklus yang telah disusun yang memuat tahapan, antara lain: i. Pemahaman konglomerasi keuangan; ii. Penilaian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi Keuangan; iii. Perencanaan pengawasan; iv. Koordinasi pemeriksaan konglomerasi keuangan berdasarkan risiko; v. Pengkinian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan; vi. Tindakan pengawasan dan pemantauan. Siklus tersebut dilakukan secara tahunan dan sebagai bagian dari quality assurance, pada setiap tahapan

penetapan profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan akan ditetapkan melalui forum panel dan diputuskan dalam rapat komite pengawasan terintegrasi yang beranggotakan 3 kepala eksekutif. Sebagaimana direkomendasikan oleh Joint Forum BIS (BCBS-IOSCO-IAIS), area yang menjadi fokus perhatian pengawasan terintegrasi antara lain mencakup: kecukupan permodalan, ketahanan likuiditas, kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko secara holistic dan terintegrasi dari konglomerasi keuangan tersebut, baik secara individual maupun konsolidasi. **** Kondisi perekonomian maupun industri keuangan akan dipenuhi oleh berbagai macam tantangan. Krisis keuangan global juga telah menuntut perubahan regulatory landscape industri keuangan yang mensyaratkan berbagai pihak untuk melihat kembali kerangka pengawasan mengacu pada international best practices terkait standar prudensial yang selama ini digunakan. Reformasi yang dilakukan tersebut cukup komprehensif dan kompleks yang mencakup, antara lain (i) standar permodalan dan likuiditas, (ii) resolution and recover planning, (iii) governance, (iv) OTC derivatives, (v) sekuritisasi, dan (vi) standar manajemen risiko. Penataan regulasi tersebut ditujukan untuk dua hal: menurunkan probabilitas kegagalan institusi dan sistem keuangan serta meminimalkan dampak dari kegagalan yang mungkin terjadi. Indonesia juga tidak akan terhindar dari pelaksanaan reformasi keuangan tersebut mengingat sebagai negara anggota G-20 Indonesia mempunyai komitmen dan obligasi untuk turut serta dalam pelaksanaan reformasi dimaksud. Beberapa pertanyaan yang sudah bermunculan dari reformasi keuangan ini antara lain adalah bagaimana dampak tuntutan modal bagi industri keuangan terhadap biaya dan profitabilitas atau apakah standar likuiditas baru akan mengakibatkan struktur pendanaan bagi perbankan. Kesemua hal ini sudah tentu akan berpengaruh terhadap industri keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, dimana reformasi yang tidak dapat dihindari tersebut sudah pasti akan mengubah business model dari industri terutama untuk dari sisi pencapaian struktur neraca yang optimum. Dinamika keuangan global dan regional tidak akan pernah berhenti dan transmisi kerentanan selalu terjadi pada institusi keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas industri keuangan, OJK akan terus mencermati perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan tekanan pada industri keuangan. Apabila segenap roadmap penataan institusi keuangan dan pola pengawasan terintegrasi ini terlaksana sesuai rencana, OJK optimis bahwa sistem dan kelembagaan sektor keuangan Indonesia akan lebih adil, transparan, akuntabel, tumbuh berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi keuangan masyarakat secara memadai. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

47

energi

Ancaman dari California di Selat Makassar

C

hairul “Si Anak Singkong” Tanjung akhirnya menyerah. Pendiri CT Corp tidak bisa lagi menolak ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bergabung di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Setelah dua kali menolak ajakan SBY, 16 Mei menjadi karir awal CT di Pemerintahan. Ia didapuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa yang mundur karena menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres). “Terus terang saya sudah ingin ajak Chairul dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I pada 2004 dulu. Tapi beliau tidak bersedia dan memilih menekuni dunia usaha,” ujar SBY saat menunjuk CT. Tahun 2009 SBY juga menawari CT untuk bergabung dalam kabinet, namun lagi-lagi pemilik Bank Mega itu menolak. CT kala itu memilih untuk membantu pemerintah lewat Komite Ekonomi Nasional (KEN) dimana CT menjabat sebagai Ketua. Sumber Majalah Aktual mengatakan ajakan SBY kali ini sebenarnya juga hendak ditolak CT. ”Saya sudah dua kali menolak, masak saya tolak lagi.

48


Hitung-hitung bantu temen,” ujar orang dekat CT menirukan. Tanggal 19 Mei, Presiden melentik CT di Istana Negara. Kepada wartawan CT tidak terlalu sumringah. Namun ia menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan kepadanya. “Tentu saya akan menggunakan kepercayaan ini dengan bekerja secara maksimal, karena buat saya ini adalah amanah yang harus saya emban, amanah tentu amanah yang berat. Namun dengan mengucapkan bismillah saya akan mengemban jabatan ini,” ujarnya. Persahabatan antara CT dan SBY memang sudah lama terjalin. Kemanapun SBY menghadiri forum internasional CT tidak lupa digandengnya meski bukan bagian dari kabinet. Terakhir saat mendampingi KTT ke-24 ASEAN, di Nay Pyi Daw, Myanmar. Layaklah kemudian kalau SBY mendapuk posisi Menko Perekonomian yang di tinggalkan besanya itu. Sejak dilantik banyak pertanyaan dari pengamat ekonomi khusunya terkait apa yang akan dilakukan CT dengan jabatan barunya itu. Terlebih secara efektif pemerintahan periode ini tinggal menyisahkan waktu 4 bulan saja. Terobosan dan inovasi apa yang akan dilakukan CT menjadi

Bendera Amerika Serikat dan bendera perusahaan Chevron berkibar di depan gedung Chevron Corp, di Richmond, California, Amerika Serikat.

antara


bloomberg

pergunjingan dikalangan ekonom. Pertanyaan itu baru terjawab setelah sepekan kemudian tepatnya Rabu 28 Mei, CT mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Berdalih menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPN) agenda CT yang sebenarnya lebih besar dari sekedar itu. “Agendanya adalah bagaimana mencari solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar CT di kantor KPK saat itu. CT datang dengan misi khusus untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Misi yang memang dinilai sangat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pangkalnya adalah sebuah “ancaman” dilontarkan oleh Chevron Indonesia Company (Cico) kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makassar, Kalimantan Timur. Chevron akan memindahkan investasinya sebesar Rp120 Triliun ke negara lain jika pemerintah Indonesia tidak segera mempercepat izin ekplorasi dan jaminan kemanan. Sumber Majalah Aktual di KPK mengatakan ada keraguaan dari PT Chevron untuk melanjutkan investasi di Selat Makassar setelah KPK membongkar korupsi di jajaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lembaga anti rasuah pimpinan Abraham Samad memang tengah membidik proyek IDD sebagai salah satu bagian penyidikan terpisah dengan yang selama ini telah disidangkan. Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini Agus 2 Agustus 2013 mengatakan telah memulai membuka lelang fasilitas. “Sekarang sedang lelang fasilitas proyek dan enam bulan kemudian diumumkan pemenangnya. Setahun setelah itu baru mulai rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/ EPC). Produksi penuh pada 2018,” ujar Rudi (2/8).


49

energi

50


Demokrat Sartono Hutomo. Sutan pun saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini semakin membuat perusahaan yang berbasis di San Ramon, California, Amerika Serikat ini rikuh. Dokumen yang diterima Majalah Aktual juga mengungkap langkah KPK yang melebarkan penyelidikan proyek IDD ini ke pihak Pertamina. Saat pemeriksaan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan 7-8 November lalu sebagai saksi, sejumlah pertanyaan di ajukan penyidik menyangkut hubungan dagang dan aktifitas PT Chevron di Indonesia. Salah satu yang diungkapkan Karen adalah kerjasama di proyek IDD”.

BAP Dirut Pertamina. Karen Agustiawan (foto kiri bawah). Sutan Bhatoegana (foto kanan).

Pada tahun 2013, PT Pertamina pernah berhubungan atau kerjasama dengan PT Chevron, yaitu di Salak Wijaya PGE (Pertamina Geotermal Energy) dalam pengeboran dan produksi uap, namun kerjasamanya sudah berlangsung semenjak lama dan sekarang hanya melanjutkan. Untuk kerjasama yang baru terjalin di tahun 2013 belum ada, namun Pertamina dan Chevron berkeinginan untuk bekersama di IDD di daerah Kalimantan Barat,” ujar Karen dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang didapatkan Majalah Aktual. Proyek yang terletak di Selat Makassar ini, sebenarnya sudah mendapatkan izin dari BP-Migas era Raden Priyono. Chevron saat itu memberikan kemungkinan untuk participating interest sebesar 10 persen kepada Pertamina. ”Kerjasama ini untuk produksi minyak dan gas. Di sini Chevron sepakat untuk memberikan 10 persen participating interst,” kata Karen. Namun PT Pertamina tidak mendapatkan keputusan dari Menteri ESDM untuk kerjasama dengan


Dua pekan kemudian Rudi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tertangkapnya Rudi inilah yang kemudian mencuatkan proyek IDD Chevron. Dari pengakuan Rudi terseretlah Ketua Komisi VII Bidang Energi, Sutan Bhatoegana Siregar. Selain disebut meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200 Ribu USD, Sutan juga ditelisik dalam tender salah satu fasilitas di IDD. KPK yang meminta Sutan bersaksi menyeret nama Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Sutan menyebutkan adanya permintaan Ibas melalui rekannya Deni Karmaina untuk membatalkan kemenangan PT Timas Suplindo milik Sutan di tender proyek IDD. Proyek itu diminta Deni untuk diserahkan kepada PT Rekayasa Industri. Dari BUMN inilah nanti fee proyek akan dibagi. Selain Ibas, Sutan juga menyeret mantan Bendum Partai

aktual/ istimewa - tino oktaviano/ aktual (Sutan)

Chevron dalam proyek IDD ini. Keluhan Chevron inilah yang kemudian disampikan CT kepada Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Sejumlah poin disepakati dalam pertemuan tersebut yang pada pokoknya KPK tidak akan menggangu pertumbuhan ekonomi yang sedang digenjot pemerintah. “KPK terbuka untuk kerjasama dengan pemerintah tanpa mempengaruhi independensi KPK,” ujar Adnan. Mendapatkan angin segar dari KPK, CT bergerak cepat. Dua hari kemudian kantor Menko Perekonomian langsung didatangi tamu agung. Managing Director Chevron IndoAsia Charles (Chuck) A Taylor dan Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak meminta CT menggelar rapat akbar untuk menyepakati kelanjutan proyek IDD. Jumat malam itu CT didamping Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Kepala BKPM Mahendra Siregar, dan Plt Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko menemui pihak Chevron. Pada pertemuan itu Chevron mempresentasikan progres IDD. Poin terpenting dalam rapat itu adalah paparan terkait membengkaknya FID (Final Investment Decision). FID ini seharusnya rampung tahun 2014 namun molor. Salah satu hal yang mengganjal FID tersebut adalah permintaan Chevron untuk merevisi PoD (Plan of Development) yang belum disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).”PoD-nya USD 12 miliar, Pak Chairul (Menko Perekonomian) kan sudah ngomong,” katanya. Belum disetujuinya PoD IDD ini karena antara Chevron dan SKK Migas (dulu BP Migas) sudah menyepakati Pod IDD pada 2008 sebesar USD 6,9 miliar. Terus molornya proyek tersebut membuat investasinya membengkak jadi USD 12 miliar. Langkah untuk merevisi

Pod inilah yang ditakuti Chevron akan dibidik oleh KPK. Usai pertemuan CT memberikan jaminan kepada PT Chevron untuk menuntaskan proyek ini dengan tarket produksi dimulai pada tahun 2016. “Kita akan memberikan confidence kepada pihak Chevron, bagaimana kita betulbetul serius untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin. Ini dari tanggung jawab pemerintah,” tegasnya. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, gas yang ada di proyek tersebut diperkirakan mencapai 3,2 TCF (triliun kaki kubik). Bila berhasil, negara mendapat bagian bersih USD 9,6 miliar atau sekitar Rp 96 triliun. Namun garansi yang diberikan CT kepada Chevron bukan tanpa syarat. Ia menyadari KPK bisa saja menilai percepatan dan revisi PoD ini bisa ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Sebab itulah CT meminta seluruh rekaman pembicaraan dalam rapat itu diserahkan kepada KPK. “Mempercepat proses itu bukan korupsi,

malah dapat pahala. Jadi itu yang kami sampaikan ke teman-teman supaya jadi pegangan. Bahkan saya sudah minta hasil rapat hari ini, salinan rekamannya kirimkan ke KPK, supaya betul-betul ada transparansi dari apa yang kami bicarakan malam ini,” tegas CT. IDD merupakan proyek pertama eksplorasi gas laut dalam yang dilakukan di Indonesia. Terletak di Perairan Selat Makassar, Kalimantan Timur mega proyek ini menjadi andalan prodeksi gas nasional jangka menengah. Empat production sharing disiapkan Chevron untuk proyek ini yaitu PSC Ganal, Rapak, Makassar Strait dan Muara Bakau. Chevron juga membagi proyek IDD ini menjadi lima lapangan gas Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha dan Gandang. Proyeksi total produksi di proyek IDD ini mencapai 114.742 juta kaki kubik. CiCo sendiri sudah mendapatkan izin sejak tahun 2008.


51

Kilas energi

Wapres: Ubah Paradigma Lifting Minyak

W

akil Presiden RI, Boediono meminta untuk mengubah paradigma bahwa lifting minyak bukan lagi sebagai sumber devisa negara, akan tetapi sebagai penggerak ekonomi. “Melihat tantangan ke depan, kita juga perlu mengubah cara pandang, bahwa pemanfaatan lifting bukan lagi sebagai sumber devisa negara, akan tetapi menjadi peran penggerak sektor ekonomi nasional,” kata Boediono di Jakata Convention Center, beberapa waktu lalu. Menurutnya selama hampir 5 tahun Pemerintah ini, sektor migas selalu mendapat banyak perhatian khusus dari Pemerintah. Karena sudah 15 terakhir ini lifting minyak terus turun, dan selalu di bawah target APBN. “Indonesia harus mampu

mandiri. Indonesia menghadapi tren penurunan produksi selama 15 tahun terakhir ini,” ucap dia. Boediono mengatakan bahwa Pemerintah saat ini menyadari bahwa pembangunan energi tidak seperti masa lalu. Saat penguasaan dan kekuasaan dipegang oleh 1 institusi. “Inilah tantangan yang dihadapi pada pemerintahan yang disentralisasi. Banyak hambatan dan

tantangan yang dihadapi,” kata dia. Untuk itulah dalam masa jabatannya yang akan berakhir 5 bulan ke depan, yang harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang dan beberapa tahun untuk pemerintah mendatang, adalah meningkatkan koordinasi antar instansi antar pemerintah pusat dan daerah. “Kemudian, segera mengembangan lapangan minyak yang sudah berjalan agar bisa masuk tahap produksi,” kata dia. Kemudian, lanjut Boediono, Pertamina sebagai BUMN untuk bisa merealisasikan cadangan migas yang ada. “Memperbaiki seluruh mata rantai dari hulu ke hilir, mengoptimalkan dari ladang minyak yang sudah existing dan menciptakan lapangan investasi yang kondusif bagi investor.” / Arbie Marwan

Asumsi Lifting Minyak Sebesar 900-920 Ribu BOPD

Chevron Pasrah ‘Jalan di Tempat’

P

C

ada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Pemerintah memperkirakan lifting minyak bumi sekitar 900-920 ribu barel per hari. “Lifting migas diperkirakan 2.100-2.170 ribu barel, yang terdiri dari 900-920 ribu barel dari minyak, dan sekitar 1.200-1.250 ribu barel setara minyak,” kata Menteri Keuangan, Chatib Bisri saat pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015 di Sidang Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Selasa beberapa saat lalu. Chatib menyebutkan kenaikan lifting minyak di tahun 2015 disumbang oleh lapangan Banyu Urip yang dikelola di bawah proyek Blok Cepu. “Selain itu juga ada dukungan dari beberapa proyek andalan hulu minyak dan gas yang lain seperti Jambaran, Alas Tua, dan Tiung Biru,” kata dia. Sebagaimana diketahui lifting 52


minyak pada APBN 2014 ditargetkan 870 ribu barel per hari. Sedangkan realisasi sampai april 2014 realisasi lifting minyak hanya 804 barel per hari. / Arbie Marwan

hevron Geothermal Energy ditetapkan sebagai pemenang tender pengerjaan proyek panas bumi di Gunung Ciremai sejak tahun lalu. Namun sampai saat ini proyek tersebut sama sekali belum dikerjakan alias jalan di tempat. Manager Policy Goverment and Public Affairs Chevron Geothermal Energy, Ida Bagus Wibatsya mengaku pasrah ketika pengerjaan proyek itu molor. Sampai saat ini dia masih menunggu BUMD yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena hal itu menjadi persyaratan tender. “Mau apa lagi, karena ada syarat harus menggandeng BUMD,” kata Ida beberapa waktu lalu. Manager Corporate Communication, Dony Indrawan menyatakan secara finansial, Chveron juga siap untuk mengerjakan. Namun hal itu tidaklah cukup, meski sebagai pemenang tunggal, tetap harus gandeng Perusahaan Daerah (BUMD). / Arbie Marwan

ESDM: Impor BBM Capai 1,6 Juta Barel Perhari

W

akil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, perkiraan impor minyak mentah dan produk BBM bakal mencapai 1,7 juta barel per hari (bph). Sampai saat ini saja impor tersebut telah mencapai1,6 juta bph. “Itu semua karena pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Indonesia butuh energi, karena pertumbuhan ekonomi. Tahun ini saja kebutuhan 1,6 juta bph. Dan itu kita harus penuhi,” kata Susilo di Jakarta Convention Center (22/5). Menurutnya ini dilakukan karena produksi minyak dalam negeri yang hanya mencapai 800-an ribu bph. Belum lagi harus bagi hasil dengan KKKS dan pengeluaran Cost Recovery. Maka Indonesia tak akan

Dahlan Dukung Utang Pertamina Ditambah

M

enteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mendukung penambahan utang luar negeri yang diajukan PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan

lepas dari aksi impor minyak mentah dan produk BBM. “Dengan kondisi itu, kami harus genjot para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar produksi minyak tetap stabil dan tidak mengalami penurunan,” tutur Susilo. Menurut dia peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sangat krusial untuk mendukung itu semua. Meski dianggap mudah, pihaknya menilai lembaga ini punya pekerjaan berat jika penambahan produksi minyak menjadi patokan. “Sebenarnya peran dan kewajiban SKK Migas mudah. Namun bila melihat tantangannya adalah penambahan produksi minyak, hal ini menjadi persoalan yang cukup berat,” jelas dia. / Arbie Marwan investasi dan produksi. Pasalnya mengingat utang luar negeri Pertamina sangat mendesak, apalagi rasio utang mereka masih di bawah 7 persen. “Gini ya ada imbauan dari Gubernur BI untuk mengurangi utang-utang luar negeri. Tapi kebutuhan Pertamina ini kan mendesak, konsekuensinya tinggi sekali. Karena kan BBM tidak bisa ditunda, nah kemudian kita hitung,” ujar Dahlan di Gedung Pusat Pertamina, Kamis (22/5). Apalagi kata Dahlan, jumlah utang Pertamina, PLN dan sektor publik, masih jauh jika dibandingkan utang sektor swasta. Sehingga menurut Dahlan hal itu sangat wajar, apalagi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Jadi Pertamina, PLN, dan lainlain itu cuma 7 persen. Itu langsung diizinkan karena urgent itu tinggi sekali. Karena kalau tidak macet gitu lho, dan ternyata 7 persen gitu yang dominan utang luar negeri swasta memang harus ada pemikiran untuk mengendalikan,” ucap dia.

Bos Pertamina Akui Produksi Tak Pernah Turun

W

akil Presiden RI, Boediono sempat menyindir Pertamina agar memaksimalkan cadangan Migas yang ada. Menjawab sindiran tersebut Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan mengaku bahwa produksi mereka belum pernah turun. “Kami bisa tingkatkan produksi minyak meski hanya sedikit. Yang terpenting itu kami mampu menahan decline rate,” kata Karen di Jakarta Convention Center, Kamis (22/5). Menurutnya, selain mampu menahan penurunan produksi minyak, Pertamina mampu menggenjot hasil produksinya di dalam negeri meskipun belum cukup berkontribusi besar terhadap lifting minyak secara nasional. “Tapi itu pun tidak cukup karena pemain lain produksinya turun sangat tajam. Tapi sekarang demandnya tiap taun meningkat. Jadi ini anomali,” jelas dia. Sehingga kata dia meskipun lifting minyak dari pihaknya naik, karena banyak KKKS mengalami penurunan tajam produksi minyaknya, menyebabkan perolehan lifting nasional tak begitu berpengaruh. Dengan kondisi tersebut, Karen mengimbau agar fokus yang diarahkan saat ini adalah menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Indonesia menurut dia bukanlah penghasil minyak terbesar, sehingga aksi diversifikasi energi wajib dijalankan oleh seluruh stakeholder. “Sekarang bagaimana caranya kita semua berhemat. Kita sudah tau Indonesia bukan oil production tapi gas production. Jadi sekarang kita memikirkan bagaimana bisa diversifikasi energi,” tegas Karen.

/ Arbie Marwan

/ Arbie Marwan


53

properti

Bau Amis Sengketa Tanah Sawangan Golf Oleh: Ari Purwanto, Novrizal Sikumbang, Sukardjito

54


Ida menambahkan, Tohir kemudian membebaskan tanah di Sawangan dan Bojong Sari itu dengan membayarkan ganti untung kepada para penggarap. Bukan hanya itu, Tohir bersama rekannya, Darmadi pun membantu membebaskan tanah lain yang ada di Sawangan. Total, tanah tersebut berjumlah 250 hektar. Pada tahun 1965, terjadi G 30 S/PKI. Aparat saat itu menjadikan nama Tohir menjadi sandi politik. Ia kemudian ditangkap dan tidak diketahui dimana rimbanya selama 12 tahun. “Kita cari di rutan-rutan tidak ketemu,” sedih Ida. Karena Tohir ditangkap, Hendro pun menghilang, karena takut dituduh terlibat dengan Tohir. Maklum, Tohir dan Hendro adalah karib dan kerap terlihat bersama.”Nah saat terjadi kekosongan ini, sekitar tahun 1971, PT Pakuan Sawangan Golf (PSG) masuk dan menguasai tanah tersebut. Mereka berani ‘mencaplok’ tanah karena di-back up oleh para ‘penggede’, salah satunya Ali Wardhana,” kata Ida yang asli Betawi ini bercerita. Tidak sampai di situ, PT PSG yang ketika itu masih bernama PT Sawangan Country Golf pun membuat dua sertifikat hak pakai pada tahun 1973. Dua sertifikat ini masa berakhirnya tahun 1985. Di tahun 1985, sertifikat pun dipecah menjadi sembilan sertifikat yakni, sertifikat hak pakai dan hak guna bangunan (HGB), tanpa ada pengukuran ulang tanah dan berlaku sampai tahun 2005.

Tahun 2005, sertifikat ditingkatkan menjadi HGB pada tahun 2005 dan berlaku sampai tahun 2015. ”Ini kan aneh, padahal pada tahun 2003, sudah kita gugat. Apa mereka yang memutuskan membuat sertifikat ini (BPN) tidak mengetahui bahwa tanah ini masih sengketa,” kata Ida kecewa. Menapaki Proses Hukum Sengketa tanah yang karut-marut selama puluhan tahun membuat Ida memberanikan diri untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Ia beranggapan, gugatan hukum kepada PT PSG demi keadilan. Ia menggugat karena haknya belum diselesaikan oleh perusahaan tersebut. “Ini kan tanah negara, lalu dibebaskan. Dan yang membebaskan Hendro dan Tohir. Biaya pembebasan ini sudah diganti rugi ke para penggarap,” jelasnya. Langkah awal, Ida melaporkan PT PSG ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tahun 2011. Kala itu, Ida tidak hanya menggugat PT PSG, namun ada pihak lain yang juga digugat. Adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang juga menjadi tergugat. ”Waktu di Bandung, kita menang karena PT PSG tidak memiliki warkah. Warkah ini bukti kepemilikan tanah itu darimana, sehingga menjadi hak pakai dan ditingkatkan jadi HGB. Warkah

Novrizal Sikumbang/ aktual

B

erita kaburnya Bos PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos ke Singapura mengagetkan Ida Farida. Pasalnya Paulus yang ditetapkan sebagai buron oleh Polda Metro Jaya dalam kasus penipuan proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis teknologi informasi itu bersengketa lahan denganya di wilayah Sawangan. Paulus yang kabarnya kabur ke Singapura sejak itu menjadi buah bibir media. Keberadaannya terus ditelisik penegak hukum. Namun ternyata bukan hanya hanya dalam kasus e-KTP yang membelit Paulus. Ia juga terekam dalam sengketa tanah. Ia dinilai melakukan kongkalikong yang mengubah hak pinjam pakai menjadi hak guna bangunan pada tanah seluas 91 hektar di kawasan Sawangan, Depok. Padahal, di pihak lain, Ida Farida juga mengklaim diri sebagai pemilik lahan seluas 91 hektar di Sawangan, Depok. Lahan tersebut kini diduduki PT Pakuan Sawangan Golf. Saat dijumpai Aktual beberapa waktu lalu, Ida sempat bercerita, bahwa tanah tersebut awalnya atas nama Hendro. Hendro kemudian memberikan kuasa ke Tohir Naidi, yang sekitar medio 1950-an menjabat Camat Sawangan.”Hendro itu dasarnya pengusaha kayu Jepara. Ia kemudian merambah ke kawasan Sawangan, Depok dan sekitarnya. Karena saat itu, Tohir Naidi yang merupakan kakek saya adalah Camat Sawangan, sekitar tahun 1964 Hendro pun memberikan kuasa (untuk membebaskan tanah dari para penggarap),” jelas perempuan setengah baya itu seraya menambahkan, pernah diminta oleh Hendro untuk mengurus sengketa ini.

ini dalam bentuk SK Kinag (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria),” tegasnya. Ida sendiri memegang tiga SK Kinag. Pertama SK Kinag Jabar no 11/VIII/54/63 tanggal 11 Juni 1963, kedua SK Kinag Jabar no 44/VIII/ Insp.c/54/64 tanggal 14 September 1964 dan SK Kinag Jabar n 205 D/ VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964. ”SK Kinag itu benar tercatat atau terdaftar pada arsip kami,” bunyi surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani kepalanya Tatang Alimihardja. Surat bernomor 410-707-2005 itu dikeluarkan pada 10 Mei 2005. Kembali ke proses sidang, dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Hendro Puspito SH. MH menyatakan bahwa mereka mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Hakim juga menolak eksepsi tergugat I dan II. Bukan hanya itu, hakim pun menyatakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat batal demi hukum. SK itu berupa seluruh HGB yang diterbitkan sejak tahun 1985 hingga 2003. ”Mewajibkan para tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikatsertifikat tersebut,” kata hakim ketika itu, 11 Februari 2011. Namun, sidang banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tak mulus seperti sidang sebelumnya. Dalam putusan bernomor 108/B/2012/PT.TUN.JKT,

hakim memutus menerima eksepsi para pembanding, PT PSG dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Hakim Istiwibowo yang memimpin sidang mengatakan, gugatan Ida tidak bisa diterima lantaran kasusnya sudah kadaluarsa. Hal yang sama pun terjadi saat sidang kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam sidang yang digelar pada tahun 2012 itu, hakim menilai gugatan Ida telah telat waktu. ”Penggugat (Ida) mengambil kesembilan sertifikat pada tanggal 19 April 2011. Sementara objek sengketa sejak permohonan pemblokiran sertifikat tersebut pada tanggal 11 April 2005. Sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 1 Juni 2011,” kata Hakim Ketua Marina Sidabutar SH. MH. Meski kalah di dua tingkat, PT TUN dan kasasi MA, namun Ida pantang menyerah. Ia tetap memperjuangkan keadilan dengan mengajukan peninjauan kembali. Saat ini, PK sedang berjalan di MA. ”Kita ingin keadilan memihak kepada yang benar,” jelasnya. Ida pun berupaya menemukan bukti baru alias novum dalam sengketa itu. Nah, Ida pun menemukan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/ 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara. Disebutkan dalam aturan itu, bahwa BPN daerah hanya bisa menerbitkan Hak Guna Bangunan pada tanah seluas tidak lebih dari 2.000 meter persegi. “Sementara tanah sawangan golf yang tersebut di 9,1 hektar,” imbuhnya. Kanwil BPN sebenarnya sudah memberikan teguran kepada BPN Depok, namun BPN Depok tidak pernah menghiraukan. Mudahmudahan, tambah Ida, hakim yang menangani kasusnya di tingkat PK bisa terbuka mata hatinya. Sehingga bisa memutus dengan menggunakan akal sehat. Dugaan Mafia Hukum Ida sempat mendapatkan intimidasi ketika melaporkan novum ke PTUN Bandung. Ketika itu, Ida

ingin membuat berita acara sumpah atas novum yang akan diajukan dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Pengadilan yang seharusnya membuat berita acara kemudian bilang tidak mau. Bahkan, orang itu sempat marahmarah ke Ida. ”Ngapain kamu bikin panjang kasus ini lagi,” kata Ida mengulangi omongan hakim PTUN Bandung. Namun, Ida tak mau membeberkan siapa hakim tersebut. Meski demikian, sambung Ida, gugatan ini tetap lanjut. “Meski tidak ada berita acara sumpah novum baru tetap lanjut. Karena kasus ini yang menentukan hakim MA yang mengusut kasus di PK, bukan hakim Bandung,” ujarnya. PK diajukan dengan nomor registrasi 17 PK/TUN/2014. Sementara di PTUN Bandung: W/2. TUN/228/HK.06/II/2014. Tanggal masuk kasus pada 10 Maret 2014 dengan pemohon Ida Farida dan termohon Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, PT Pakuan. Bukan hanya itu, Ida sempat dihubungi oleh oknum MA yang menawarkan kemenangannya di PK. Namun, Ida menolak. ”Saya selama ini tidak mau perjualbelikan hukum, saya mau hukum tetap berjalan. Kalau selama ini saya juga rasa ada yang bermain, bagaimana hakim di PTTUN dan kasasi MA bisa memutus kemenangan PSG, padahal ada bukti yang di atas,” kata Ida. Dugaan lain mafia bermain dalam kasus ini adalah terkait SK Gubernur Jawa Barat yang mendukung pembaruan hak pakai tanah PT Pakuan. Namun sayangnya, dalam surat itu tidak disertai nomor surat. ”Saya tidak bilang surat itu bodong. Tapi biarkan hakim yang menilai hal ini,” tegasnya. Namun pada proses PK ini Ida harus gigit jari. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ida Farida dengan pihak termohon PT Pakuan Sawangan Golf, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Dalam petikan putusan PK bernomor 17 PK/TUN/2014 pada kolom amar putusan tertulis ‘tolak’. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

55

properti

Perkenalan dengan Paulus Tanos Perkenalan antara Ida Farida dengan Paulus Tanos terjadi di Pengadilan Cibinong tahun 2005. Saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Namun ketika itu, Ida mengatakan, Paulus ngotot bahwa ia adalah pemilik legal tanah di atas bangunan PT Sawangan Golf. Alasan Paulus saat itu, ia punya sertifikat dan menguasai fisik bangunan.”Namun, soal warkah, ia tidak tahu. Soal perubahan status dari hak pakai menjadi hak guna bangunan, Paulus pun tidak memberi jawaban,” imbuhnya. Keterangan Ida diperkuat oleh Asip Jauhari, M. Nasir, dan Enok sedikit dari puluhan penggerap lahan sengketa tersebut. Mereka bercerita soal biaya ganti untung atas tanah garapan seluas 91 hektar di Sawangan. Tanah tersebut kemudian diserobot oleh PT Pakuan Sawangan Golf (PSG). M Nasir yang kini berusia 81 tahun mengatakan, medio 1960-an, 56


ia menggarap lahan di Bojong Sari, Sawangan, Depok. Pria sepuh yang masih bugar itu menambahkan bahwa Tohir-lah yang membayar ganti untung kepada dirinya atas tanah yang digarapnya. “Pak Tohir yang membebaskan tanah. Saat itu saya menggarap lahan 3000 meter dan diganti dengan duit 15 perak,” ujarnya. Ia pun bercerita, kala itu, ada banyak yang menggarap lahan tersebut. “Garapnya sudah lama, dari tahun 1945,” sambungnya. Hal senada disampaikan Asip Jauhari, penggarap lahan di Sawangan. Ia mengatakan, ketika itu tanah garapan ditanami pohon karet. ”Ada 2000 meter, dibayar 15 perak oleh Pak Tohir, bukan yang lain,” ujar Asip, pria 73 tahun yang pernah menjadi saksi di sidang sengketa tanah ini di PTUN Bandung. Aktual sempat mendatangi lokasi sengketa tersebut. Suasana sepi dan tenang sangat terasa ketika memasuki lokasi PT. Pakuan Sawangan Golf (PSG). Hanya, sejumlah petugas keamanan dan resepsionis yang terlihat sesekali melayani beberapa pengunjung yang akan menggunakan jasa golf di sini. Alhasil, tidak ada pihak yang dapat dikonfirmasi Aktual, sebab sebagian para petinggi atau yang bertanggung jawab di perusahaan yang dibentuk pada 8 Maret 1971 itu tidak berada di tempat.”Tidak ada di tempat kebanyakan, karena ini kan perusahaan saham (banyak pegang saham),” ucap salah satu sumber internal PT Pakuan kepada Aktual menjelaskan, di PT Pakuan Sawangan Golf, Jalan Raya Sawangan Km.34, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/6). Pantauan Aktual di lapangan menemukan sebuah prasasti yang menyebutkan pendiri perusahaan

Surat Pembuktian SK Kinag

tersebut. Ada nama Dirjen Bea Cukai kala itu Padang Soedirdjo, eks Gubernur DKI Jakarta Raya Letjen. KKO Ali Sadikin, Letjen TNI R. Hidajat, eks Inspektur Dinas Umum Dirjen Bea Cukai R.M Nataatmadja, Direktur PT Pulogadung Steel Manuel Rawung. Sawangan Golf ini diresmikan oleh eks Presiden Soeharto pada 27 Juli 1973. Sumber Aktual lainnya yang tidak mau disebutkan namanya, juga mengatakan bahwa Direktur Utama PT Pakuan Sawangan Golf masih dipegang penuh oleh Paulus Tannos. Namun ia mengatakan bahwa sekitar dua tahunan ini tidak pernah datang sama sekali.”(Dirut) masih pak Paulus, tapi sudah tidak pernah kemari. Sudah lama tidak datang, biasanya sih (ada datang sesekali), kita tidak tau juga ya,” ucapnya. Sementara itu, Manajer HRD Sawangan Golf, Elin mengatakan bahwa Paulus Tannos merupakan Direktur Utama dari pengembang pemukiman dan golf ini. “Betul, Pak Paulus Dirut di sini, mas,” ujarnya saat dihubungi Aktual, beberapa waktu lalu. Namun, Elin enggan menjelaskan tentang kehadiran Paulus ke kantor. Elin menambahkan bahwa Paulus terakhir kali mendatangi kantor dua tahun lalu. Sementara saat dikonfirmasi, tentang masalah sengketa tanah Sawangan Golf, Elin tidak tahu-

Novrizal Sikumbang/ aktual

Dengan jenis perkara Tata Usaha Negara (TUN). Vonis tersebut keluar pada 28 Mei 2014 yang diadili oleh tiga hakim agung dalam tim yudisial ‘C’, yakni Hakim pertama (P1) Dr. Irfan Facruddin, SH.,CN, Hakim P2 DR.H.Supandi, SH.,M.Hum, dan Hakim DR. H. Imam Soebechi, SH.,MH. Menanggapi kasus sengketa tanah ini, anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa, kalau ada Hakim Agung yang diduga memutus perkara tidak sesuai prosedur, maka harus ditelusuri agar tidak menjadi fitnah. Ruhut sendiri berjanji akan menanyakan langsung kepada Ketua MA, Hatta Ali terkait banyaknya laporan masyarakat yang dirugikan ketika bersidang. “Soal salah atau benar, Komisi III tidak bisa intervensi, kita hanya melakukan pengawasan. Kita akan tegur hakim MA yang memang memutuskan perkara tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada,” tandasnya.

Agung (MA) atas gugatan kasasi. “Saya berharap bahwa, Bapak Presiden bisa mendengar keluhan kami,” kata Ida kepada wartawan. Ia pun meminta agar SBY melakukan pengawasan serta dukungan terhadap perkara gugatan yang ia ajukan melawan Badan Pertanahan Kota Depok yang sudah memasuki proses kasasi di MA.

menahu. Sengketa Tanah, Ida Sempat Kirim Surat ke SBY Sengketa tanah seluas 91 hektar di Sawangan, Depok, yang diduga diserobot oleh perusahaan PT Pakuan Sawangan Golf membuat Ida Farida (49), mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia meminta sang presiden yang akan lengser untuk membantu menyelesaikan masalah. Surat kepada Presiden SBY itu juga dilampirkan tembusan kepada 17 lembaga tinggi negara. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Menteri HumHam, Mahkamah Agung RI, Komisi II DPR RI, Komisi III DPR RI, Komisi Yudisial (KY), KPK, BPN Pusat. Ida mengatakan, curiga ada pihak yang sengaja membuatnya kalah dalam gugatan kasasi di Mahkamah

Bau Amis Mafia Hukum Sengketa Tanah Sawangan Golf Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan bahwa persoalan dugaan campur tangan mafia hukum di kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata tercium amis sekali keluar. Hal itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menanggapi proses hukum terkait sengketa tanah seluas 91 hektar antara ahli waris, Ida Farida dengan PT Pakuan Sawangan Golf (PT PSG) dan Kepala BPN Kota Depok, ketika berbincang dengan Aktual di Jakarta, beberapa hari lalu. “Dalam konteks ini persoalan mafia hukum di sistem kamar PTUN dan Perdata itu masih sangat kental. Mestinya ini kan jelas ada hak rakyat yang kemudian dikalahkan atau dicaplok oleh negara, apapun saya lebih percaya kepada orang sebagai hak-hak awal, jadi PT (PSG) itu pasti datangnya belakangan dan pasti macam-macam,” ungkapnya. Selain itu, dalam proses hukum yang dilakukan dari tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang menjelaskan bahwa kasus kadaluarsa, sangat tidak

mencerminkan rasa keadilan. Seharusnya, hakim mampu melihat kadaluarsa itu dalam konteks keadilan. Padahal, dalam persidangan tingkat pertama, terbukti jika PTPSG tidak dapat menunjukan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atau SK Kinag, yang menjadi bukti asal muasal tanah tersebut. “Jadi kalau hal yang sifatnya formal atau kulit mestinya dikesampingkan untuk menunjukan keadilan. Intinya, yang harus dilihat ibu ini (Ida Farida) punya hak atau tidak atas tanah itu, kalau ada maka secara keadilan harus diberikan, terkait dengan kadaluarsa dan segala macamnya yang sifatnya formal itu tidak mempengaruhi yang sifatnya material,” papar pengacara yang pernah mendampingi mantan Ketua KPK, Antasari Azhar itu. “Apalagi dalam kasus ini ada satu hal proses yang cacat dalam mendapatkan sertifikat itu (SK Kinag tidak ada dipegang oleh PT PSG), sampai kapan pun cacat, dan gugur sertifikatnya maka harus dikembalikan kepada pemilik awalnya,” imbuhnya. Oleh karena itu, kata Boyamin Komisi Yudisial (KY) harus segera mungkin memberikan perhatian dalam proses kamar TUN dan Perdata ini, terkait dugaan permainan mafia hukum. “Seharusnya KY menghentikan praktek-praktek ini,” pungkasnya. Di sisi lain, Imam Anshori Saleh, salah satu komisioner KY pun hanya menyarankan bila dalam proses penanganan perkara perdata dan mencium adanya dugaan permainan mafia hukum, maka harus dilaporkan disertai dengan bukti-bukti yang ada. “KY akan menindaklanjuti laporan itu,” ucapnya kepada Aktual, beberapa waktu lalu. Sementara itu, Badan Pertanahan Depok (BPN) belum memberikan keterangan soal sengketa kasus ini yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) ini. Bagian Permasalahan di BPN Depok, Hotben awalnya mengangkat telepon ketika dihubungi Aktual. Namun kala itu, ia beralasan masih sibuk dan ingin dihubungi lain waktu. Keesokan harinya, handphone itu tidak diangkat sama sekali. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

57

internasional

mesir

S

Melanggar hukum Internasional 58


MemProtes “Obral”

Hukuman Mati di Mesir Vonis hukuman mati massal, yang dijatuhkan oleh pengadilan Mesir terhadap lebih dari 1.200 warga pendukung kubu oposisi, membuat citra pemerintah semakin babak belur. Pemerintah Mesir yang didominasi militer terbukti membuat posisi Mesir terpuruk dalam penegakan HAM. Oleh: Satrio Arismunandar Komisioner HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Navi Pillay menyebutkan, hukuman mati terhadap 683 warga Mesir itu adalah sesuatu yang memalukan. Pengadilan massal itu juga melanggar hukum internasional. Hukuman mati tidak bisa diterapkan secara kelompok, karena setiap individu dinyatakan tidak bersalah hingga ia terbukti bersalah. Said Aqil menjelaskan, PBNU segera mengirim surat kepada pemerintah Mesir, PBB, Vatikan, dan lembaga pendidikan Al-Azhar Mesir, sebagai upaya agar vonis hukuman mati massal itu ditinjau ulang. Menurut PBNU, solusi atas konflik politik di Mesir seharusnya dilakukan dengan cara dialog, bukan dengan membunuh dan menembak orang yang berbeda pandangan politik. Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persis, Irfan Safruddin menegaskan, Persis bersama 67 ormas Islam lain yang tergabung dalam Forum Ukhuwah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menandatangani kesepakatan. Isi kesepakatan itu adalah protes dan seruan kepada pemerintah Mesir, agar menunda dan meninjau kembali hukuman mati terhadap para aktivis HAM dan politik, termasuk anggota Ikhwanul Muslimin. Sedangkan Ketua Umum BKMT Tutty Alawiyah menyatakan, vonis mati itu justru akan memperburuk situasi politik dan keamanan di Mesir. Pemerintah Mesir telah melanggar HAM rakyatnya sendiri, hanya karena perbedaan pandangan politik dengan penguasa. “Kondisi keamanan dan situasi politik di Mesir akan membaik bila vonis mati itu tidak dilaksanakan,” lanjutnya. Pendapat BKMT mirip dengan Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengecam keras vonis hukuman mati terhadap anggota oposisi di Mesir. “Keputusan pengadilan Mesir yang menjatuhkan hukuman mati pada kelompok (Ikhwanul Muslimin)


etelah sekian lama dikritik karena dianggap kurang cepat dan kurang vokal, dalam menanggapi hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara besar-besaran terhadap aktivis prodemokrasi dan warga pendukung oposisi di Mesir, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia akhirnya angkat bicara. Ormas itu antara lain Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), dan Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyatakan di Jakarta, akhir April 2014, bahwa vonis mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin telah mencoreng wajah pemerintah Mesir, yang notabene adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. “Dengan mudahnya memenggal kepala orang, malu mendengar vonis itu,” cetus Said Aqil. Sebelum vonis kontroversial yang dijatuhkan terhadap 683 warga oposisi pada 28 April 2014, pengadilan Mesir pada Maret 2014 juga sudah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 529 warga oposisi. Tuduhan yang dikenakan pada mereka sama, yaitu melakukan perbuatan makar terhadap negara. Jika dijumlahkan, berarti total sudah lebih dari 1.200 aktivis prodemokrasi dan warga pendukung Ikhwanul Muslimin yang dijatuhi hukuman mati. Belakangan pengadilan Mesir menggugurkan hukuman mati terhadap 492 dari 529 orang, yang telah diputuskan pada Maret 2014. Pengadilan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi tetap saja kecaman berbagai lembaga HAM terarah ke pemerintah Mesir. Kelompok HAM, Human Right Watch, mengatakan, persidangan sebelum jatuhnya vonis hukuman mati itu hanya berlangsung beberapa jam. Sedangkan pengacara tidak diberi kesempatan menyampaikan pembelaan para terdakwa.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj didampingi para anggota PBNU, mengutuk keras vonis mati terhadap pimpinan dan 682 pengikut Ikhwanul Muslimin oleh Pengadilan Mesir di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/4/2014). Muhammad Mursi (foto bawah)

ini akan menimbulkan perpecahan lebih besar di negara itu. Ini harus dicegah,” ujar Ashton di London. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, pada 30 April 2014, juga menyatakan keprihatinan atas jatuhnya vonis mati terhadap 683 warga Mesir. Tanpa bermaksud ikut campur urusan dalam negeri Mesir, Indonesia tetap prihatin atas putusan hukuman mati kepada pendukung Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin mereka Muhammad Badie. Sebagai negara sahabat Mesir dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Mesir. Indonesia sangat berharap agar proses penegakan hukum di Mesir bertumpu pada tata nilai dan kaidah universal, termasuk asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak terdakwa dalam proses pengadilan.

aktual/ istimewa

Memancing kecaman keras

Sejak penggulingan kekuasaan terhadap Presiden Muhammad Mursi, tokoh Ikhwanul Muslimin, pada Juli 2013 oleh militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah Sisi, situasi di Mesir tampaknya memang tidak kunjung membaik. Hukuman mati massal yang “diobral” oleh pihak penguasa, tanpa menggunakan prosedur hukum yang layak dan mekanisme peradilan yang bebas dan adil sesuai standar internasional, telah memancing kecaman keras dari seluruh dunia. Setelah gelombang demokratisasi pada 1970-an dan 1980-an, sejumlah pengamat politik menyebutkan, sebenarnya saat ini –tahun 2011 dan seterusnya—kemungkinan juga telah terjadi gelombang demokratisasi. Yaitu, dengan terjadinya gerakan Arab Spring (Musim Semi Arab), berupa gerakan ke arah demokrasi di negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan seterusnya. Rezim-rezim otoriter di negaranegara Arab ini bertumbangan karena bangkitnya gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu sendiri dipicu antara lain oleh penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi berkepanjangan, pengangguran yang meluas, korupsi yang merajalela, dan kesumpekan politik, yang akhirnya memunculkan pergolakan untuk mencari jalan keluar. Namun, ketidakstabilan politik yang hingga saat ini masih berlangsung di sebagian negara itu, serta kuatnya intervensi negaranegara asing dalam proses tersebut, termasuk intervensi militer, membuat masa depan demokratisasi di sana kembali tidak jelas. Intervensi militer itu, baik secara langsung oleh militer asing maupun melalui pengiriman bantuan dana dan persenjataan kepada kelompok-kelompok oposisi, terlihat jelas dalam kasus Libya dan Suriah. Contoh yang paling nyata tentang mandegnya demokratisasi adalah yang terjadi di Mesir. Husni Mubarak, tokoh militer yang menjadi presiden setelah tewasnya Presiden Anwar Sadat, sempat

berkuasa selama lima periode (1981-2011). Namun, Mubarak terpaksa mengundurkan diri pada Februari 2011 setelah mendapat tekanan massa lewat gelombang demonstrasi. Terjadinya kudeta militer Era demokrasi yang sekian lama didambakan rakyat dan awal yang baru seakan-akan dimulai dengan diadakannya pemilihan umum pertama di Mesir pasca Mubarak. Muhammad Mursi dari partai berhaluan Islam, Ikhwanul Muslimin, berhasil memenangi pemilihan presiden putaran kedua pada 17 Juni 2012. Pada 22 November 2012, Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan luar biasa. Dekrit ini menciptakan polarisasi antara para pendukung dekrit –Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, dan kelompok Islamis-- dan para penentang dekrit, yakni dari Front Penyelamatan Nasional, partai beraliran liberal dan sayap kiri. Ketidakstabilan pemerintahan pun terjadi, dengan demonstrasi dan kerusuhan yang tak henti-hentinya. Pihak militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah Sisi memberi ultimatum pada pemerintah sesuai tuntutan demonstran, yakni agar Mursi mengundurkan diri. Karena tuntutan itu tidak dipenuhi, pada 4 Juli 2013 militer pun melakukan kudeta dengan alasan mendukung para demonstran, dan menumbangkan kepemimpinan Presiden Mursi. Padahal pada 2011, militer juga ikut mendukung demonstran yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak. Kudeta-kudeta militer ini merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi di Mesir, sehingga masa depan demokrasi di Mesir pun dengan demikian masih merupakan tanda tanya besar. Saat ini masyarakat internasional menunggu, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah Mesir untuk memperbaiki keadaan. (Diolah dari berbagai sumber)


59

internasional

Thailand

Kudeta Thailand Dan Tanah Genting Kra

I

nstabilitas pasca kudeta di Thailand masih tetap dalam kerangka perang geopolitik di Laut Hindia Selatan antara AS dan China. Langkah kudeta oleh Jendral Prayut Chan-O-Cha yang mendapat restu penuh dari Kerajaan Thailand itu menyebabkan 200 politisi sipil ‘diamankan’. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dikabarkan masih ditahan tentara. Sementara itu, bekas pemimpin oposisi pemerintahan Yingluck, Suthep Thaugsuban 60


dibebaskan dari tahanan meski harus tetap menjalani proses hukum akibat dakwaan seruan pembunuhan pada aksi protes pada 2010 lalu. Raja Bhumibol Adulyadej dalam rilisnya memberi kewenangan junta militer untuk mewujudkan perdamaian, hukum dan persatuan bangsa yang hampir diobrak-abrik oleh demonstrasi berkepanjangan. Bagi kerajaan, kudeta dianggap jalan paling masuk akal untuk menyelamatkan Thailand dari

perpecahan. Dari sisi geopolitik, apa sebenarnya yang membuat kondisi politik Thailand selalu membara sejak Thaksin Sinawatra memimpin negeri Gajah Putih ini sejak 2006 lalu? Ini tak lepas dari pertarungan konsep geopolitik String of Pearls-nya China dan Trans Pacific Partnershipnya AS. Isu paling strategis dalam kedua konsep itu adalah penguasaan dan pengamanan pasok energi. US Energy Information

EPA

Oleh: Ismed Eka, Zaenal Arifin

Tentara bersenjata Thailand berjaga-jaga setelah mereka menggunakan truk militer untuk memblokir pintu masuk Angkatan Darat, setelah pertemuan antara tentara dan rival politik utama pada hari kedua di Bangkok, Thailand, 22 Mei 2014. Kepala Angkatan Darat Thailand Prayuth Chanocha mengumumkan kudeta setelah usahanya untuk mendamaikan faksi-faksi politik yang bersaing gagal. Pembicaraan, yang dimulai sehari sebelumnya, adalah yang pertama sejak protes anti-pemerintah pecah di awal November.

Administration (EIA) pada akhir 2012 lalu mengeluarkan sebuah report bertajuk ‘World Oil Transit Chokepoints’. Report ini memberi gambaran betapa penting dan strategisnya beberapa tempat tertentu di dunia dalam alur distribusi energi global. “World oil chokepoints for maritime transit of oil are a critical part of global energy security. About half of the world’s oil production moves on maritime routes,” demikian pernyataan report tersebut.

Dari beberapa chokepoint penting itu, menurut EIA, ada dua titik yang sangat paling strategis yakni Selat Hormuz yang menjadi titik strategis di kawasan Teluk Persia. Dan untuk kawasan Lautan Pasifik adalah selat Malaka, selat yang menghubungkan lautan Hindia dan Laut China Selatan. Pasar energi global sangat ditentukan oleh biaya transpor maritim. Jika sebuah chekpoint diblokade atau ditutup sementara maka akan memicu peningkatan harga energi global. Namun, isunya bukan hanya ditutup atau diblokade, pembajakan, serangan teroris dan ketegangan politik di wilayah checkpoint itu ternyata juga menjadi pemicu ketidakstabilan harga energi global. Isu tersebut saat ini terjadi di selat Malaka. AS dan China sangat berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan energinya di selat ini karena ini adalah jalan pintas paling murah untuk distribusi pasokan energi dari negara-negara di Asia Tengah dan beberapa negara Asia lainnya. Letak Selat Malaka berada antara wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat ini jadi pilihan rute kapal tanker minyak yang paling pendek dan murah yang sering digunakan untuk memasok minyak beberapa perusahaan pemasok dari Teluk Persia ke pasar Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Dari data yang ada, lebih dari 60 ribu tanker minyak melakukan transit di Selat Malaka tiap tahunnya. Jika terjadi instabilitas di selat Malaka maka tanker minyak akan memilih rute lain yang cukup jauh dan mahal.

Rute alternatif itu bisa melalui Selat Lombok atau Selat Sunda. Tentu dengan biaya transpor yang sangat mahal dan tidak efisien. China sadar akan bahaya jika pasokan minyaknya terhambat di Selat Malaka. Apalagi ketika AS mulai menekan beberapa negara di sekitar Selat Malaka untuk tunduk pada skema TPP-nya. “Competition over usage of the Strait between powerful nations such as the United States, India and Japan is also strong, and China could face a national security crisis if problems in the Malacca Strait cause a disruption to the flow of energy resources into the country,” tulis Rini Suryati Sulong dalam artikel ‘The Kra Canal and Southeast Asian Relations’, yang dimuat di Journal of Current Southeast Asian Affairs pada 2012 lalu. Jadi, tak salah kalau China mulai memikirkan langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka. Salah satu contohnya adalah upaya membangun pipa minyak dan gas paralel dari Myanmar ke China. Pipa tersebut dibangun mulai dari pelabuhan di Teluk Bengal ke Provinsi Yunan. Dengan kapasitas 440 ribu bbl/hari, pipa tersebut akan men jadi jalur alternatif pasokan minyak dari negara negara di Asia Tengah. Namun, China punya skema rute lain yang cukup murah untuk menjamin ketahanan energinya dan sekaligus perdagangan internasionalnya: yakni membangun kanal di daerah Tanah Genting Kra di Thailand. “Competition over usage of the Strait between powerful nations such as the United States, India and Japan is also strong, and China could face a national security crisis if problems in the Malacca Strait cause a disruption to the flow of energy resources into the country,” tambah Rini yang juga dosen International Business Program, School of Business and Economics, Universiti Malaysia Sabah ini. Kalau kanal ini bisa dibangun di sana, maka kanal ini akan menjadi jalur paling pendek, dan paling murah untuk pasokan energi China. Bayangkan, sekitar 1000 km panjang rute transportasi minyak dan 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

61

Thailand

perdagangan barang dari China ke negara ASEAN bisa dihemat. Bahkan kanal ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pacifik. Dalam wawancara eksklusif di majalah Asean Affairs pada 2009 lalu, Chairman of the Subcommittee on International Affairs of the National Committee on the Kra Canal Project Feasibility Study, Pakdee Tanapura, mengatakan bahwa pembangunan Kanal Kra “can serve as an important stimulus package for the economy of [the] Asia-Pacific region as well as for Thailand and ASEAN countries”. Data yang dimiliki Aktual, perdagangan internasional antara China dan negara ASEAN saja naik dari USD 54.8 juta pada 2002 ke USD 443.6 juta pada 2013 lalu. Angka yang cukup fantastis. Itu belum ke negara Asia lainnya. Bayangkan kalau kanal ini jadi dibangun. Yang menarik, salah satu BUMN besar China LiuGong Machinery Co. Ltd dan perusahaan swasta China, Sany Heavy Industry Co Ltd sudah melakukan persiapan untuk membangun konstruksi kanal di Tanah genting Kra. Diperkirakan kanal sepanjang lebih dari 50 km itu akan menjadi kunci kemenangan pertarungan geopolitik China dengan AS di Laut China Selatan. Betapa tidak, kalau kanal itu sudah “diamankan” China maka perdagangan internasional di kawasan Asia Pacifik secara tidak langsung akan ‘dikontrol’ China. “Currently, China is the major supporter of the mega-project. China’s interest and willingness to invest in the development of the Kra Canal and the possible implications for the region of China’s involvement are becoming sources of worry for many countries in the region,” kata Rini. Kanal Yang Tertunda Rencana pembangunan Kanal di Tanah Genting Kra sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sebuah studi 62


Rencana Jalur Kalan Kra. Pakdee Tanapura (foto bawah).

kelayakan sudah dilakukan seorang insinyur asal Perancis, De Lamar di akhir abad 17 atas permintaan Raja Siam, Narai. Pembangunan itu gagal karena minimnya teknologi yang tersedia. Baru satu abad kemudian, di bawah pemerintahah Raja Rama I, ide itu muncul lagi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Kerajaan Siam. Setelah itu, British East India Company melakukan survei ulang. Hasilnya, pembangunan kanal bisa dilakukan tapi biayanya sangat mahal karena kondisi tanah pegunungan yang ada di Kra. Pada akhir abad 19, Kerajaan Inggris melakukan kesepakatan dengan Kerajaan Siam bahwa tidak ada pembangunan Kanal di Kra. Perjanjian ini adalah upaya Inggris untuk melindungi kepentingan Inggris di Singapura untuk mengamankan Asia Pasifik. Lihat lebih jauh di Article 7 of the 1946 Anglo-Thai Treaty yang mengatakan ”The Siamese Government undertake[s] that no canal linking the Indian Ocean and Gulf of Siam shall be cut across Siamese territory without the prior concurrence of the Government of the United Kingdom.” Baru pada 1980-an ide pembangunan kanal ini muncul lagi ketika dua lembaga milik politisi AS Lyndon H. LaRouche Jr yakni Executive Intelligence Review (EIR) dan The Fusion Energy Foundation mendorong pemerintah Thailand untuk memikirkan lagi pembangunan

itu. Beberapa perusahan asal Jepang seperti Mitsubishi Research Institute ikut dalam pembicaraan itu. Sempat beberapa insinyur Jepang memberi rekomendasi untuk menggunakan nuklir ketika mengebor gunung yang ada di Kra. Sebuah studi kelayakan yang dilakukan Japan’s Global Infrastructure Fund (GIF) menyatakan biaya pembangunan Kanal Kra sepanjang 50 km sekitar USD 20 miliar. Pada pemerintahan Thaksin Shinawatra’s proyek ini gagal dijalankan karena masalah instabilitas politik yang terjadi di Thailand. Baru pada pemerintahan Yingluck Shinawatra’s, ide membangun Kanal Kra ini kembali mencuat pasca beberapa pertemuan yang dilakukan pemerintah Thailand dan China pada 2012. Presiden Yinluck membawa ratusan pengusaha Thailand untuk bertemu dengan Presiden Hu dan perusahaan-perusahaan di China. “Her party has voiced its commitment to reviewing and reinstating various development projects, including the Thai Canal, which aimed to develop and mend the country’s economy,” tulis Associate Editor pada The Diplomat.com, Ankit Panda. Pertanyaannya, apakah rencana pembangunan Kanal ini akan gagal lagi ketika instabilitas politik juga terjadi lagi pasca kudeta oleh junta militer Thailand yang sangat erat hubungannya dengan AS itu? Tampaknya, perang geopolitik anatara AS dan China sudah mulai terlihat bentuknya dibalik kudeta di Thailand. Dan ini bukan lagi urusan politik dalam negeri Thailand. Indonesia dan ASEAN harus ikut aktif berperan dalam perang geopolitik itu demi kepentingan ASEAN dalam percaturan ekonomi global.

aktual/ istimewa

internasional


63

internasional

pakistan

Kisah Romeo & Juliet dari Pakistan reuters


64


D

afp

uka dunia untuk Farzana Parveen. Perempuan yang dibunuh oleh 15 orang keluarganya di depan Pengadilan Tinggi Lahore Pakistan karena cinta dan karma. Seperti dikutip dari Dailymail, Selasa (27/5) pembunuhan terhadap itu berawal dari kemarahan keluarganya karena Farzana menolak untuk dijodohkan. Ia memilih Mohammad Iqbal tetangganya yang sudah beristri untuk menjadi kekasihnya. Kisah cinta Parveen dan Iqbal memang rumit seperti Rome dan Juliet. Iqbal bahkan rela membunuh istri pertamanya untuk dapat menikahi Parveen. “Saya ingin mengajukan lamaran kepada Farzana, jadi saya membunuh istri saya,” kata Iqbal. Iqbal membunuh istrinya 6 tahun lalu. Aurengzeb anak pertama Iqbal lah yang menceritakan hal itu kepada polisi. Iqbal pun sempat mendekam dalam penjara selama 1 tahun. Namun Aurengzeb memaafkan tindakan ayahnya tersebut, sehingga membuat Iqbal dapat bebas dari penjara. Kisah cinta Parveen dan Iqbal pun berlanjut. Tahun lalu Iqbal sebenarnya sudah mendapatkan restu dari keluarga Parveen untuk menikah. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Iqbal mengatakan, ia telah memberikan uang 80.000 rupee (sekitar Rp 9,5 juta) dan perhiasan emas kepada ayah Parveen. Desember lalu, ibu Parveen meninggal dan ayah serta para saudara laki-lakinya berubah pikiran terkait pernikahan itu, kata Iqbal.

Mohammed Iqbal duduk di samping jenazah istrinya Farzana Parveen (25) dalam sebuah mobil ambulan di luar rumah sakit di Lahore, Pakistan. Farzana dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri karena menolak untuk di jodohkan. Mohammed Iqbal berdoa di samping makam istrinya (foto kanan)

Keluarga memutuskan bahwa Parveen, yang berasal dari sebuah desa di Punjab, harus menikahi seorang sepupu, kata polisi. Perubahan sikap ini membuat keduanya sepakat untuk kawin lari dan menikah pada tanggal 7 Januari lalu. Aurengzeb anak tiri Parveen merestui pernikahan itu. “Dia selalu membuat semur daging paling lezat bagi kami.” katanya. Pernikahan itu sampai ke telinga keluarga Parveen. Ayah Parveen pun kemudian meminta Iqbal untuk membayar ganti rugi 100 ribu rupe atau setara Rp11,7 juta agar tidak dibunuh. Iqbal yang seorang petani tidak sanggup lagi membayar tuntutan itu. Keluarga Parveen pun sepakat untuk mempidanakan Iqbal dengan tuduhan penculikan. Pada saat kejadian Parveen yang tengah hamil tiga bulan dari buah cintanya bersama Iqbal usai berkunjung ke kantor pengacaranya. Rai Ghulam Mustafa pengacara Parveen menduga klienya hendak ke pengadilan tinggi di Lahore, untuk membuat pernyataan bahwa dia telah menikahi Iqbal atas kemauan sendiri. Nahas bagi Parveen pagi itu keluarganya sudah menantinya di depan pengadilan. anggota keluarga Farzana Parveen, telah menunggu dia di antara mobil-mobil. Mereka tiba-tiba menyerangnya, berulang kali memukulnya dengan batu bata dan membunuhnya.” Kata Ghulam. Salah seorang keluarga menutup muka Parveen dengan kain. Sementara itu anggota keluarga lainya termasuk ayahnya sendiri memukul kepalanya dengan batu bata. Iqbal yang mendampingi Parveen berusaha mencegah. Hal itu membuat keluarga Parveen semakin membabi buta. Polisi yang ada disekitar lokasi hanya diam menyaksikan aksi brutal keluarga tersebut. Parveen pun kemudian meregang nyawa. Pembunuhan terhadap perempuan yang menolak dijodohkan sudah biasa terjadi di Pakistan. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan April lalu oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, tahun lalu sebanyak 869 perempuan di negara itu telah menjadi korban pembunuhan demi kehormatan. Perempuan yang melawan keluarga harus menerima hukuman rajam dari keluarga. Memilih pasangan hidup dianggap aib keluarga di Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah meminta menteri utama Punjab, Shahbaz Sharif, untuk menyampaikan laporan mengenai insiden tersebut. Nawaz Sharif menyebutkan pembunuhan itu “sama sekali tidak bisa diterima”. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

65

Tunisia

Cuba Honduras San Salvador

intermezo

Mauritania

Pantai Gading

Ekuador


Mali

Libia

Niger Nigeria

Togo

Ch

A Te

Kamerun Equatorial Guinea

Brazil Bolivia

Adalah Jay Ulfelder. Dia adalah seorang Ph.D lulusan Stanford University, Political Science pada 1997. Tiga tahun terakhir ini (sejak 2011) dia memilih menjadi konsultan independen di penelitian dan studi/kajian di bidang instabilitas dan perubahan politik. Beberapa hal yang masuk dalam penelitian dan studinya adalah soal demokratisasi, political violence, coups d’etat, dan state collapse. Sejak 2001 sampai 2010, dia bekerja sebagai Research Director di Science Applications International Corp. (SAIC), Vienna, VA yang didanai langsung oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah AS yakni Political Instability Task Force (PITF). Lebih detil lihat di laman pribadinya (http:// dartthrowingchimp.wordpress.com/about/). Salah satu tugasnya adalah memimpin sebuah proyek yang didanai pemerintah AS untuk mengembangkan sebuah desain, eksekusi dan mempresentasikan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pendekatan matematik untuk 66

Senegal Guinea Bissau Guinea

Haiti Venezuela

Kudeta Global: Sebuah Perkiraan

Algeria

Burkina Faso

Gabon Kongo

Ango

Namibia

membuat forecast dan menjelaskan mengapa terjadi kekacauan dan perubahan politik di seluruh negara yang ada di dunia. Tahun 2013 lalu, analisisnya dimuat dalam pemberitaan The Washington Post. Analisisnya pada 2014 juga dimuat lagi di The Washington Post pada 28 Januari 2014 dengan judul cukup provokatif yang membuat pembaca ingin tahu banyak: A worrying map of the countries most likely to have a coup in 2014. Berdasarkan model yang dikembangkannya, dia memperkirakan ada sekitar 40 negara yang punya potensi untuk terjadi instabilitas politik yang bisa mengarah ke kudeta. Analisis Jay Ulfelder kali ini belum melihat potensi instabilitas politik yang akan terjadi di Indonesia. Beberapa negara tetangga sudah masuk dalam kriteria yang dikembangkannya yakni, Thailand (sudah terjadi kudeta.red). / Soemitro, Fadlan Syiam Butho

Ukraina Georgia Syria

Afganistan

Irak

Pakistan

Mesir Arab Saudi

had

Sudan

Yaman

Banglades

Myanmar Thailand

Malaysia Rwanda

Republik Kongo

Philiphina

Somalia

Sudan Ethiopia Afrika Selatan engah Uganda

Nepal

Papua Nugini

Burundi Malawi

ola Zambia Madagascar Mozambik Swaziland Lesotho Afrika Selatan Guinea Madagaskar Mali Equatorial Guinea Niger Guinea-Bissau Sudan Afrika Tengah Sudan Selatan Thailand Somalia Afganistan Republik Demokratik Kongo Pakistan

Haiti Mesir Chad Ekuador Mauritania Kamerun Togo Myanmar Lesotho Kongo Etiophia Pantai Gading Irak Nigeria Algeria Papua Nugini

Swaziland Rwanda Nepal Angola Burkina Faso Libia Mozambik Georgia Gabon Yaman 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

67

68



69

70


budaya

Gatotkaca di

Tanah Tequila Oleh: Fitra Ismu

Roman Polainas

S

eketika lampu di Teatro Xicohtencatl, Traclada, Mexico di padamkan, Sabtu 24 Mei 2014. Suara gamelan pun mengalun pelan. Kayon atau biasa disebut gunungan dicabut sebagai pertanda akan dimulainya pertunjukan oleh dalang Camilo Garcia. Malam itu Camilo yang tergabung dengan Grup Kesenian Indonesia di Meksiko Indra Swara memainkan lakon Gatotkaca. Diiringi grup musik gamelan pimpinan Luis Leon, Gatotkaca memikat warga di belahan dunia yang terkenal dengan minuman Tequila itu. Penonton terkesima. Camilo dengan cemerlang menghibur warga yang biasa menyaksikan pagelaran kesenian puppet dan marionette, boneka semacam wayang golek yang menjadi kebudayaan Mexico. Bagi Caminilo tidak susah menjadi dalang. Ia sudah banyak menimba ilmu tari dan seni dalang di Indonesia. Malam itu Gatotkaca dilakonkanya dengan bahasa Spayol. Ini pertama kalinya wayang digelar di Teatro Xicohtencatl. Gedung sarat sejarah yang dibangun tahun 1873 itu penuh sesak

oleh penonton selama dua jam pergelaran. Terletak di kota Tlaxcala, bisa dibilang di sinilah pusat kebudayaan Mexico berkembang. Beberapa museum boneka dan marionette yang menjadi tolak ukur besarnya apresiasi mereka terhadap kesenian puppet dan seni marionette ada di sejumlah sudut kota. Acara pagelaran wayang kulit ini merupakan bagian dari program pengenalan Wayang Kulit yang di sponsori oleh Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), juga atas prakarsa dari Maestro Alberto Palmero Soto direktur Escuela Latino Americana de Titere “Mireya Cueto” (Sekolah puppet America Latin “Mireya Cueto”) dan Fitra Ismu Kusumo sebagai pendiri Grup Kesenian Indonesia Indra Swara. Program pengenalan Wayang kulit ini dimulai tanggal 19 Mei 2014 dengan pembukaan pameran Wayang Kulit di Teater Xicohtencatl yang terbuka untuk publik, kemudian program Workshop Wayang yang diberikan oleh Camilo dan juga

program Seminar Wayang yang diberikan oleh Fitra Ismu Kusumo, rangkaian program tersebut ditutup dengan pagelaran Wayang Kulit tanggal 24 Mei 2014. Acara Gelaran seminar dan workshop selain dihadiri oleh publik luas juga oleh sekitar 50-an seniman boneka dan marionette Meksiko dan dari pengamatan kami mereka sangat antusias mengikuti semua program acara, mereka menginginkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan lebih sering, mengingat minimnya pengetahuan mereka tentang kesenian wayang/puppet di asia khususnya di Indonesia, dan setelah melihat secara langsung kehebatan dan keindahan wayang kulit serta wayang golek yang dipamerkan dan dijabarkan mereka sangat antusias untuk belajar lebih dalam. Grup Kesenian Indra Swara adalah Grup Independen yang memiliki visi untuk mengenalkan kesenian Indonesia di Amerika Latin khususnya di Mexico dan negara sekitarnya, Grup ini didirikan oleh Fitra Ismu Kusumo, Esteban Gonzalez dan Shawn Callahan pada bulan Desember 2002. 17 - 30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

71

Kilas daerah

Pansus RUU MD3 Bakal Hapus Banggar

B

adan Anggaran (Banggar) DPR RI akan dibubarkan dan akan diganti dengan lembaga khusus yang nantinya berada dibawah Kesekjenan DPR RI. “Ada wacana penghapusan Banggar dan digantikan oleh lembaga tersendiri di bawah Kesekjenan dalam revisi UU MD3 ini,” ujar Anggota Panitia Khusus Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/6). Banggar DPR RI, katanya, hanya menyetujui atau tidak saja terhadap anggaran yang dibahas di lembaga khusus tersebut. “Banggar nantinya akan mengetuk palu, setuju atau tidak saja. Hak ini untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat selama ini dan juga sesuai dengan putusan MK,” ujarnya. Selain wacana penghapusan Banggar, Pansus Revisi UU MD3 juga akan menghapus alat kelengkapan DPR lainnya seperti Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

“BURT dihapus, ada wacana untuk itu karena untuk menghindari abuse of power dan kecurigaan masyarakat,” kata Bambang. Isu lainnya adalah soal pemilihan Ketua DPR RI. Dikatakan dia, Ketua DPR RI tidak lagi berasal dari partai penguasa karena hal itu bertentangan dengan UUD 45. “Pelajaran penting dari pemerintahan sebelumnya, tak boleh lagi Ketua DPR dari partai penguasa, ini banyak yang mandul, ada conflict of interest. Ketua DPR RI dipilih langsung oleh anggota,” katanya. Selama ini, katanya, DPR RI telah melakukan penyimpangan terhadap UUD 45. “Ketua DPR dipilih berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi untuk dipilih oleh anggota DPR RI. Ini penting agar tidak terjadi arogansi kekuasaan seperti yang dipertontonkan oleh Demokrat,” kata dia. Hal penting lainnya, ada keinginan untuk memisahkan atau membuat tiga UU berdasarkan fungsi dan peran masing-masing lembaga. “Semangatnya mau dipisahkan UU-nya, yakni UU MPR, UU DPR dan DPRD serta UU DPD,” kata dia. / Adi Adrian

KH Idris Marzuki Wafat, Prabowo Berduka

B

erita duka meninggalnya ulama kharismatik KH. Idris Marzuki, membuat pasangan calon presiden nomor urut satu Prabowo SubiantoHatta Rajasa merasa kehilangan. Tim pemenangan Prabowo-Hatta pun diutus melawat langsung di Kediri, Jawa Timur. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Djan Faridz, penasehat tim sukses pemenangan PrabowoHatta, Suryadharma Ali Ketua Umum PPP, Mahfud MD Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta dan Syaifullah Tamliha Wasekjen PPP tiba di Surabaya-Jatim dan di sambut ulama keluarga dan ribuan santri

72


Ponpes Lirboyo. “Kyai Idris merupakan salah satu ulama besar NU yang bukan hanya milik NU tapi juga dimiliki bangsa. Ia merupakan salah satu ulama paling berpengaruh,” kata Mahfud MD kepada wartawan, Selasa (10/6). Sementara itu menurut Penasehat tim sukses pemenangan PrabowoHatta, Djan Farid bahwa kedatangannya melayat untuk menyampaikan pesan dan belasungkawa terhadap keluarga almarhum dari pasangan capres Prabowo-Hatta.

Rano Karno Rombak Besar-besaran Pejabat Pemprov Banten

P

elaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno melakukan perombakan besar-besaran pejabar eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, di Serang, Senin (2/6). Sebanyak 22 pejabat eselon II dilantik, 20 diantaranya rotasi dan dua pejabat mendapatkan promosi. Rano Karno mengatakan, perombakan jabatan tersebut dalam rangka penyegaran personil dan kelembagaan dalam upaya pendayagunaan aparatur secara optimal untuk menjalankan tugas pokok dan funhsi organisasi. “Sekarang sudah memasuki bulan tiga triwulan dua 2014, kami berharap kepadda pejabat yang baru dilantik segera melakukan kordinasi untuk melaksanakan program agar tidak tersendat,” kata Rano. Selain melantik 22 pejabat eselon II, dalam Kesempatan tersebut Rano Karno melantik 105 esalon III dan eselon IV sebanyak 141. Sehingga total pejabat yang dilantik sebanyak 268 orang pejabat. Ari / ant “Pak Prabowo dan Pak Hatta merasa kehilangan figur dan sosok ulama besar NU yang merupakan panutan Prabowo,” katanya. Atas kedatangan tim sukses Prabowo Hatta, istri almarhum Nyai Idris mengatakan rasa terimakasihnya atas kunjungan tersebut. “Terimakasih atas kedatangan rombongan yang menyempatkan untuk berziarah dan berdoa di makam,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, rombongan memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Rombongan segera bertolak kembali ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta. / Ari Purwanto

Nahdliyin Kehilangan Ulama Berwibawa, KH Khotib Umar

Ribuan Kendaraan di Sultra Tak Bayar Pajak

S

ekitar 200 ribu kendaraan roda dua dan puluhan ribu roda empat di Sulawesi Utara tidak aktif dalam membayar pajak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara (Sulut) Roy Tumiwa, di Manado, Senin (2/6) mengatakan potensi pajak kendaraan di provinsi tersebut cukup besar. “Hal ini didukung dengan jumlah kendaraan roda dua, roda empat di daerah ini mencapai sekitar 700 ribu kendaraan,” kata Tumiwa, pada dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Sulut. Roy Tumiwa mengatakan dari jumlah tersebut ada sekitar 350 ribu kendaraan yang aktif membayar pajak. “Diperkirakan ada sekitar 200 ribu kendaraan roda dua tidak membayar pajak,” katanya. / Nebby / ant

Bea Cukai Amankan 30 Ton Bawang Selundupan

K

apal Patroli Bea dan Cukai Sumatera Utara Nomor 5002 mengamankan 30 ton bawang merah selundupan yang dibawa Kapal Motor (KM) “Daun Mas II” GT 224 Nomor 56 PPR di Perairan Asahan, Sabtu (31/5) dini hari. “Puluhan ton bawang merah tersebut, beserta kapal yang

M

ustasyar (penasehat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Khotib Umar, Minggu (8/6) sore, meninggal dunia. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Sumber Wringin, Sukowono, Jember, meninggal setelah berjuang dengan gangguan jantung selama tiga tahun terakhir. “Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sangat hormat ke Kiai Khotib. Beliau salah satu kiai sepuh yang sangat berwibawa, terutama di Jawa Timur,l kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

mengangkutnya sedang ditarik petugas dari perairan Asahan menuju Belawan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Sumut, Ogi Febri Adhla di Medan, Minggu (1/6). Diperkirakan kapal yang membawa bawang merah ilegal tersebut akan tiba di kantor DJBC Sumut Belawan, Minggu (1/6) sekitar pukul 18.00 WIB. Sebanyak enam orang ABK KM Daun Mas II juga ditahan petugas dan diboyong ke kantor DJBC Sumut di Belawan untuk menjalani pemeriksaan. “Keenam ABK tersebut akan

(PBNU) KH Said Aqil Sirodj dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6). PBNU menyampaikan duka mendalam atas nama pribadi dan keluarga besar NU atas meninggalnya ulama besar, seorang pejuang yang wara’ dan ulama yang sangat disegani di kalangan Nahdliyin. “Saya sudah tiga kali sowan. Tentu kita kehilangan seorang guru, ulama besar yang sudah mengajarkan banyak ilmu,” kata dia. Sebagai penghormatan terakhir, PBNU menginstruksikan kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk menunaikan salat ghaib. Bagi mereka yang tempat tinggalnya dekat, PBNU mengharapkan agar bisa langsung bertakziah ke rumah duka. “Yang di Jawa Timur, yang berkesempatan, langsung takziah. Yang tidak memungkinkan, mari kita dirikan salat ghaib,” ucap Said. Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Choirul Saleh Rasyid menambahkan, Kyai Khotib meninggal dunia sekitar pukul 17.00 WIB di RD Dr Soebandi, Jember pada Minggu kemarin. “Saat ini jenazah disemayamkan di rumah di Sumber Wringin. Malam ini sekitar pukul sepuluh (22.00 WIB) akan dimakamkan di pemakaman keluarga,” imbuhnya. / Sukardjito diperiksa secara intensif petugas Bea dan Cukai Sumut untuk mengetahui pemilik bawang merah selundupan tersebut,” ucap Febri. Dia menyebutkan, bawang merah tanpa dokumen itu berasal dari India dan masuk ke Indonesia melalui importir dari Malaysia. / Ismed / ant


73

Oase oase

Pemimpin Peradaban Oleh: Faizal Rizki Arief

I

ni berbeda, jangan disamakan: seorang pemimpin negara dan pemimpin peradaban. Pemilu lima tahunan yang terjadi di Republik ini hanya sebatas memilih pemimpin negara. Bukan pemimpin peradaban. Namun, sebagian besar rakyat rupanya menuntut lebih. Mereka, meski tidak terbuka, ingin memiliki seorang pemimpin negara yang sekaligus pemimpin peradaban. Memang benar seorang pemimpin harus tegas, berwibawa, sederhana, punya visi dan misi ke depan, memiliki ketetapan hati yang kuat dan beberapa kriteria seorang pemimpin yang baik. Namun, pertanyaannya, apakah semua itu cukup jadi modal untuk menyelesaikan masalah merosotnya nilai peradaban? Harus dipahami. Tugas pemimpin negara adalah memimpin dan mengarahkan secara administratif sebuah sistem kenegaraan dan bernegara yang disepakati bersama agar tujuan dalam berbangsa dan bernegara tercapai. Tugas pemimpin peradaban adalah memimpin sebuah sistem nilai, moral atau adab di suatu wilayah tertentu agar perjalanan dalam berbangsa dan bernegara tetap beradab dan berperadaban. Memang tak mudah untuk menemukan seorang pemimpin negara yang juga sebagai pemimpin peradaban. Dalam khazanah sejarah Islam, Muhammad Rosululloh SAW adalah contoh paripurna seorang pemimpin negara yang juga seorang pemimpin peradaban. Namun, secara khusus, sebenarnya hakikat tugas kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan peradaban. Mengubah dan memperbaiki akhlak, moral, sistem nilai atau adab umatnya. Adapun tugas kepemimpinan dan administrasi kenegaraannya lebih banyak dibantu oleh empat sahabat dekatnya, Abubakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan tentu dibantu juga oleh beberapa sahabat yang dipercaya lain. Sejarah juga mencatat beberapa orang yang berusaha untuk menyontoh apa yang dilakukan beliau meski tidak sempurna. Zaman kekhalifahan Umar ibn Abdul Azis adalah salah satu contohnya. Meski tidak sempurna. Namun yang paling mungkin dalam ketidaksempurnaan, adalah memadukan kepemimpinan negara dengan kepemimpinan peradaban. Sejarah mencatat beberapa catatan soal ini.

74


Salah satu contoh unik adalah ketika Mahatma Gandhi sebagai seorang pemimpin peradaban berpadu dengan Nehru sebagai pemimpin negara untuk membawa “India Baru”. Peran Mao juga harus diberi garis merah tebal untuk mewujudkan wajah China seperti saat ini. Meski langkahnya banyak dikritik, dia sebenarnya mulai mencoba menjadi pemimpin peradaban sekaligus sebagai pemimpin negara. Mirip dengan apa yang sudah dilakukan Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang berperadaban mulia. Catatan lain juga bisa diambil dari pengalaman Iran di bawah Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin peradaban. Dia di-support langsung oleh beberapa “sahabat”nya saat itu untuk keluar dari belenggu dan tekanan AS untuk menjadikan Iran sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Sampai saat ini, Iran tetap mempertahankan tradisi bahwa negara itu harus memiliki seorang pemimpin peradaban dan pemimpin negara. Sejarah juga banyak mencatat, sebuah negara memiliki pemimpin negara yang baik namun minus pemimpin peradaban. Sebaliknya, sebuah negara memiliki pemimpin peradaban yang tangguh namun minus pemimpin negara yang baik. Diakui atau tidak, negara bangsa ini juga pernah memiliki fase seperti itu. Presiden Abdurrahman Wahid adalah salah satu contohnya. Dia sebenarnya adalah salah satu pemimpin peradaban yang pernah dimiliki negara bangsa ini. Dia bukan pemimpin negara yang baik, tapi dia pemimpin peradaban yang baik. Mungkin, Presiden terpilih di pemilu ini adalah pemimpin negara yang terbaik yang ada untuk negara bangsa saat ini, dan (semoga) dia juga pemimpin peradaban yang tangguh. Kita harus optimistis dan terus berharap dan berupaya agar negara bangsa ini punya pemimpin negara yang juga sebagai pemimpin peradaban. Kalau tidak ada, minimal kita harus harus memiliki dan mencari seorang pimimpin negara dan seorang pemimpin peradaban yang saling bahu membahu untuk membawa negara bangsa ini menuju ke sebuah peradaban yang besar dan mulia. Jangan pernah putus asa untuk soal ini...


75

76


17-30 Juni 2014 Edisi 22 AKTUAL

Recommend Documents