15-31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 21 15 - 31 Mei 2014

TATAP REDAKSI

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI M Danial Nafis Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhomy, Febriato Direktur majalah Wahyu Romadhony Direktur ONLINE Febrianto REDAKTUR Nebby Mahbubirrahman, Ari Purwanto, Tino Oktaviano (Foto), ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Staf redaksi Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

menapak tahun

ketiga

P

ada 1 Mei lalu Aktual genap berusia 2 tahun. Dalam kurun waktu itu, Aktual berusaha menyajikan pemberitaan yang terbaik buat pembaca hasil ramuan dari sfaf redaksi Aktual. Tentu, masih banyak kekurangan di sana-sini. Dalam kurun waktu itu juga, Aktual belajar banyak. Ada banyak kritik, saran, pujian dan bahkan sumpah serapah yang kami terima. Itu semua jadi bahan makanan berprotein tinggi bagi Aktual untuk tumbuh lebih dewasa lagi. Terutama dalam menentukan strategi dan politik pemberitaan Aktual ke depan. Yang jelas, Aktual tetap berusaha menjaga independensi dalam setiap pemberitaaanya. Aktual tetap akan menjadi media terdepan untuk selalu membela Pancasila, kedaulatan dan

kemandirian negara bangsa ini. Meski dalam politik pemberitaanya terkadang banyak dinilai salah oleh sebagian besar pembaca. Namun, penilaian itu juga yang menjadi cambuk bagi redaksi untuk selalu melakukan instropeksi ke dalam karena penilaian orang lain justru kadangkala lebih tepat jika dibandingkan dengan penilaian terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, atas semua saran, kritik dan penilaian yang telah diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga mengharapkan agar pembaca tidak segan untuk terus mengritik dan memberi saran yang konstruktif agar menapaki tahun ketiga ini pemberitaan Aktual akan jadi referensi penting bagi setiap pembacanya. Redaksi 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

3

DAFTAR ISI ekonomi

Dahlan Iskan dan Kontroversi Akuisisi

36

Krugman Memang Harus Tersenyum

36

energi

Ketika PT Freeport Indonesia Mangkir Bayar Dividen

44

Hukum

Hadi Purnomo Target Amerika Kisah jatuhnya agen senior Badan Intelijen Negara (BIN) dari jabatan Dirjen Pajak sampai berstatus tersangka. Konspirasi yang membuat Amerika bersorak “The Mighty Have Fallen” 28

Kado KPK untuk Pak Pung

30

Tangan Amerika Berangus Hadi Poernomo

35

Sudah Jatuh Tertimpa Baliho

4


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Jendela Maya Kilas Nasional Kilas Nasional Kilas Energi Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 10 42 48 62 64 66

AKTUAL EDISI 21 | 15 - 31 Mei 2014

properti

Kontroversi Akuisisi BTN Bagi Rumah Murah

politik 50

wawancara

Perang Politik Jenderal Ryamizard

52

internasional

Palestina di Bawah Rezim Apartheid Israel

16

laporan utama

Melihat Arah Perang Antarpartai

20

Konglomerasi Taipan di Pilpres 2014

22

56

olahraga

Islah Berdarah

Akhir Cerita “Ngeri-ngeri Sedap”

kesehatan 58

Tika Bisono: Stop Kejahatan Seksual Terhadap Anak

lensa aktual 60

Boediono Bersaksi Kasus Bank Century


12

5

SURAT PEMBACA

TUTUP RITEL MODERN YANG TIDAK BERIZIN

K

eberadaan minimarket ataupun ritel modern sudah masuk pada tahap yang menghawatirkan. Hal ini di karenakan banyaknya ritel modern yang menyalahi zonasi maupun tidak mengantongi izin. DPP IKAPPI menerima keluhan dari banyak pedagang di daerah terkait masalah ini. Seperti dari Medan, Surabaya, Tanggerang dan daerah lainnya. Banyak ritel modern yang beroperasi di sekitar pasar tradisional sehingga berpotensi menurunkan omset pedagang. Padahal jelas, lokasi pasar tradisional merupakan zona yang harus steril dari keberadaan ritel modern. Hal tersebut belum lagi di tambah dengan maraknya ritel bodong yang tidak mengantongi syarat izin toko modern dan SIUP. Ini bentuk pelanggaran usaha yang tidak boleh di diamkan. Pemerintah harus menindak tegas dengan menutup ritel ritel modern yang tidak mengantongi izin maupun yang melanggar zonasi tersebut. Banyak pedagang di daerah yang berinisiatif untuk menutup paksa ritel modern yang melanggar zonasi dan izin tersebut. Ini terjadi di beberapa daerah seperi di Jawa Tengah dan Kalimantan. Namun DPP IKAPPI mengarahkan agar pedagang melaporkan masalah tersebut terlebih dahulu kepada pihak terkait di daerah agar segera dilakukan penindakan.

6


Pemilu 2014 Gagal?

Menurut proyeksi Euromonitor, penjualan minimarket diperkirakan tumbuh rata-rata 16% per tahun pada 2013-2015. Penjualan hypermarket diperkirakan tumbuh rata-rata 15% per tahun pada 2013-2015. Kearney’s Global Retail Development Index (GRDI) juga menempatkan Indonesia pada peringkat 19 negara berkembang untuk tujuan investasi ritel. Negara-negara Asia yang masuk dalam Top 30 GRDI, antara lain, Tiongkok (4), Malaysia (13), dan India (peringkat 14). Mengingat ritel modern ini semakin mewabah, kami ingatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan dan pendataan terhadap keberadaan ritel modern. Apabila ditemukan yang melanggar zonasi dan tidak mengantongi izin, maka wajib di diberi sanksi penutupan. Jangan sampai pedagang dan masyarakat yang melakukan penutupan tersebut, karena akan menimbulkan gesekan sosial. DPP IKAPPI bersama beberapa pihak juga tengah mengkaji masalah ini lebih dalam beberapa postulat yang menjadi asumsi dasar analisa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Karena IKAPPI melihat ada indikasi kesengajaan dan pembiaran oleh induk usaha pemilik merek ritel tersebut atas kasus ini. Kami tidak akan membiarkan ada pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan secara curang. Karena langkah curang tersebut berpotensi membunuh pedagang kecil, pasar tradisional dan ekonomi rakyat. Sekjen DPP IKAPPI Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Tino Rahardian

F

akta bahwa perhitungan akhir KPU yang dilengkapi catatan keberatankeberatan dari Parpol terhadap total suara 124.972.491 maka berarti Pemilu 2014 gagal selain bahwa angka 124.972.491 itu adalah lebih kecil daripada 50% dari Total Populasi 250 Juta alias demokrasi minoritas? Akankah pemerintahan yang terbentuk kelak berdasarkan demokrasi minoritas itu dapat dikatakan legitimatif secara bulat mewakili rakyat sebagai pemangku kepentingan negara bangsa Indonesia? Seharusnya jawaban yang benar adalah bahwa produk Pemilu 2014 tidak legitimatif. Apalagi Pemilu Terpisah memang diamarkan oleh Putusan MKRI 23 Januari 2014 sebagai bertentangan dengan konstitusi tertulis UUD45. Sehingga patut dan wajar ditunggu koalisi Capres tolak Pemilu 2014 yang deligitimatif alias gagal penuhi perundangundangan yang berlaku dan pantas dibatalkan demi hukum. Dewan Pakar PKPI Pandji R Hadinoto

Selamat Ulang Tahun Ke-2 Aktual.co

S

elamat Ulang Tahun Buat Keluarga Besar Aktual. Apakah Hari Buruh 1 Mei dijadikan hari jadi berdirinya Aktual? Kalau benar, maka saya ucapkan salut buat Aktual. Mudah-mudahan Aktual juga bisa menjadi media yang paling terdepan untuk membela kepentingan buruh yang selalu tertindas digilas kepentingan modal dan selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan hanya untuk sekadar menambah jumlah suara di setiap Pemilu yang terjadi di Indonesia. Selamat Ulang Tahun Aktual. Bravo Aktual!! M Yasin Kustriono Seorang buruh tinggal di Depok, Jawa Barat

Jendela Maya

Pledoi Pak Boed

S

etelah hampir 5 tahun terungkapnya skandal bailout Bank Century 9 Mei lalu menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya hari itu seorang Wakil Presiden Boediono untuk pertama kalinya akan duduk di kursi pengadilan sebagai saksi kasus korupsi yang menjerat mantan mantan Deputi Gubernur Bank

Indonesia (BI), Budi Mulya. Redaksi Aktual.co selama 2 pekan terakhir memberikan perhatian khusus terhadap berjalannya proses penuntasan kasus penggelontoran dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai Rp6,7 triliun tersebut. Sampai pada Jumat lalu Boediono duduk sebagai saksi kasus korupsi. Dalam kesaksianya Boedino yang merupakan mantan Gubernur BI menceritakan saat kebijakan pengambilalihan secara menyeluruh Bank Century oleh LPS dilakukan tahun 2009. Sementara Sri Mulyani diminta keterangan selaku mantan Menteri Keuangan bersaksi terlebih dahulu pada tanggal 2 Mei. Yang juga menarik adalah fakta disebutnya Boediono dalam dakwaan Budi Mulya juga disebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana seperti yang juga disangkakan kepada Budi. Pak Boed demikian sapaan akrab Boediono datang dengan kawalan

Pasukan Pengaman Presiden. Ia juga turut diantar ajudannya. Dihadapan majelis hakim Boediono mengakui kebijakan bailout tersebut melanggar aturan.”Tapi dalam kondisi darurat” ujarnya. Setelah dihujani pertanyaan, Boediono sempat membacakan “pledoinya”. Penutut kesaksian yang sudah disiapkan Boediono itu melengkapi ketengannya sebagai saksi. ”Kehadiran saya juga untuk menegaskan, bahwa dalam negara demokrasi kita siapapun mempunyai kedudukan yang sama pada hukum,” ujarnya. Ya memang kehadiran Boediono menunjukkan prinsip persamaan di depan hukum masih berjalan di republik ini. Meskipun Boediono hadir dengan pengamanan berlebih dan ajudan serta protokoler istana yang tidak sama dengan saksi-saksi lain. Namun di atas itu semua kesaksian Boediono menjadi penting untuk mengungkap siapa dalang perampokan Rp6,7 triliun menjelang pemilu itu. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

7

Kaki Hari DEMOKRASI AKAN HANCUR JIKA KEPEMIMPINAN LEMAH

K

etika reformasi digulirkan, terdapat optimisme yang meluas bahwa demokrasi bisa melahirkan kepemimpinan yang cocok dengan watak bangsanya. Apa yang terjadi, pendulum sejarah Indonesia hanyalah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas. Padahal, demokrasi memang bermaksud membasmi pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa tegak tanpa pemerintahan otoritatif. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan. Memimpin demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat menjadi simpul kesadaran baru yang terpancar dari suara Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kompas, 08/06.2006). Keinsyafan ini merupakan pertanda baik jika disertai pemahaman yang baik. Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Terlampau lama Republik ini dipimpin oleh Presiden yang ”lemah”. Presiden yang menegakkan wibawanya dengan personalisasi kekuasaan dan kekuatan pemaksa (might), bukan dengan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum (right) yang bersifat impersonal dan imparsial. Jejak-jejak tradisi kepresidenan 8


seperti itu masih bertahan pada watak para pemimpin negara di era reformasi: dalam kecenderungannya untuk memprioritaskan kepentingan sendiri dan pemujaan diri, dengan keengganan untuk mengembangkan wibawa sistemik dan pelayanan publik. Tipe kepemimpinan seperti itu memang tak selaras dengan tantangan demokratisasi. Demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang ”kuat”; yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi. Di sini, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah ”demokrasi konstitusional” (constitusional democracy). Istilah ini mengandung makna bahwa demokrasi merupakan

suatu fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konsitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat adhoc, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen. Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, kepresidenan merupakan institusi yang sangat krusial. Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambangkan harapan masyarakat bahwa amanat konstitusi itu akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan dan dijalankan oleh administrasi pemerintahan secara rasional. Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif. Basis legitimasi dari institusiinstitusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparsial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas,

Yudi Latif

Penasehat AKTUAL Network

setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedurprosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong). Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acapkali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prosesproses public deliberation, seperti dalam kasus rencana revisi Undang-Undang Perburuhan dan Pencabutan SP3 Suharto. Seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation, seperti dalam penetapan anggaran pendidikan dan dalam membiarkan aksi-aksi kekerasan terhadap kebebasan sipil dan politik. Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara kesejahteraan menjadi pertaruhan dari kesaktian Pancasila. Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam penciptaan masyarakat yang lebih transparan dan terbuka di bidang politik. Namun capaiancapaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan

yang menarik. “Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok. Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk ‘membantu’ kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan ‘jaring pengaman’ dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta.” Menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Dalam hal ini, negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka. Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan oleh para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF. Seturut dengan itu, pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani

mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara. Semuanya itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebajikan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektif-nya, mulai mendapatkan ancaman dari meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik. Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benarbenar sedang diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama. Presiden/ Wakil Presiden kerapkali terkesan melakukan endorsement secara sengaja atau tidak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal harganya, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan. Krisis selalu mengandung dua sisi: ancaman dan peluang. Untuk memanfaatkan peluang di balik krisis ada kunci yang harus ditemukan. Adapun kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Bagi para pemimpin, ada baiknya menyimak kembali kredo Rene de Clerq yang menjadi semboyan Bung Hatta: “Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

9

Kilas Nasional

Boediono duduk

di Pengadilan Tipikor

W

akil Presiden Boedino untuk pertamakalinya duduk sebagai saksi kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Boediono menjadi saksi kasus korupsi dana bailout Bank Century yang menjerat mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. Dalam kesaksiannya Boediono mengakui telah terjadi pelanggaran dalam bailout senilai Rp6,7 triliun tersebut.“Saya kira masalah melanggar atau tidak karena hal yang dilaporkan pada tanggal 20 itu adalah bagaimana memperbaiki dokumentasi saat pencairan. Saya sangat mengerti

para pelaksana ini dihadapi situasi mendesak, kalau besok pagi tidak ada (dana) maka bank akan ditutup dan menimbulkan rush, keadaan memang kritis,” jawab Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden RI. “Apakah diperkenankan untuk mengabaikan ketentuan?” tanya Pulung. “Tidak dalam posisi itu, tapi situasi mendesak karena dihadapkan pada pilihan apakah bank ditutup kemudian rush atau dokumen dilengkapi kemudian. Saat krisis itu yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat,” jawab Boediono. Dalam surat dakwaan Budi Mulya disebutkan bahwa pencairan FPJP untuk Century berlangsung dalam dua tahap yaitu 14 November 2008 sebesar Rp356,813 miliar selanjutnya pada 17 November 2008 sebesar Rp145,26 miliar dan 18 November 2008 senilai

Rp502,703 miliar sehingga totalnya adalah Rp689,394 miliar. Pemberian FPJP itu setelah BI lebih dulu mengubah Peraturan BI Nomor 10/26/ PBI/2008 menjadi PBI Nomor 10/30/ PBI/2008 sehingga syarat pemberian FPJP cukup dengan rasio kecukupan modal (CAR) positif pada 14 November 2008. / Novrizal Sikumbang

Rudi Rubiandini dihukum 7 Tahun P engadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini. “Menyatakan terdakwa Rudi Rubiandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/4). Rudi dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Hakim menilai, sebagaimana dakwaan kesatu, Rudi menerima uang dari bos Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong dan PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia sebesar USD900.000 dan US200.000 Singapura. Menurut hakim, uang yang diterima Rudi 10


terbukti terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Selain itu Presiden PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon, juga terbukti menyerahkan uang sebesar USD522.500. Uang ini diberikan agar Rudi memberikan rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri

(PT KPI). Sejumlah uang ini diterima Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi. Hakim juga berkesimpulan Rudi terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Uang itu diterima Rudi dari Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas sebesar US600.000 Singapura (SGD). Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, sebesar USD150.000 dan USD200.000 dollar AS. Uang USD150.000 dari Gerhard, diberikan Rudi kepada Waryono Karyo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Ketiga, Rudi juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar USD50.000. Menariknya salah satu hakim menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Menurut hakim Matheus Samiadji, Rudi tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kedua. / Sukardjito

Apa Sri Mulyani Stres? D irektur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati harus terbang dari Washington ke Jakarta, Jumat (5/4) untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mantan Menteri Kuangan ini diminta untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi bailout Bank Century yang menjerat mantan Deputi Bank Indonesia, Budi Mulya. Jaksa dan hakim menghujani Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan terkait keputusan menggelontorkan uang sebesar Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century pada tahun 2009. “Saudara dapat menggambarkan suasana pada dini hari itu? Apakah dalam situasi stres? Apakah dapat mememutuskan secara jernih?” ujar hakim Made Hendra. Situasi yang ditanyakan oleh Made adalah saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilakukan pada Jumat, 21 November 2008 yang dihadiri oleh Ketua KSSK Sri Mulyani, anggota KSSK Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono, Sekretaris KSSK Raden

LAGI, KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN OLEH APARAT

K

ekerasan kepada jurnalis kembali terjadi. Minggu (4/5) jurnalis dari Aktual.co dikeroyok oleh polisi saat meliput pertandingan sepakbola Persija melawan Arema Malang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.”Awalnya seorang oknum kepolisian yang memukul kemudian sejumlah petugas ikut mengeroyok,” kata Febrianto di Jakarta, Senin (5/5). Febrianto bercerita kejadian berawal saat dirinya melerai perkelahian antara suporter tim sepak bola dengan aparat kepolisian di Tribun Sektor VI. Saat itu, petugas memukul pendukung “The Jackmania” sebutan suporter Persija, Febrianto berusaha melerai agar

Pardede dan legal council. Rapat KSSK sendiri memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diambil alih LPS dengan pengucuran modal sementara hingga Rp6,7 triliun. Keputusan Bank Century berdampak sistemik harus diumumkan kepada masyrakat pada 21 November 2008 pukul 08.00 WIB. Sri Mulyani menjawab dirinya tidak

stress dalam mengambil kebijakan itu. Sri juga ditanya kebugaranya saat rapat itu oleh hakim.”Kondisi lingkungan memang menjadi tantangan untuk mengatasi masalah karena untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu masih perlu konsultasi dengan LPS dan Bapeppam karena Century sebagai perusahaan terbuka sehingga pengambilalihan butuh RUPS (Rapat Pemegang Saham Luar Biasa),” ungkap Sri Mulyani. Sri juga menjawab”Meski lelah kami masih tetap bisa membuat judgement yang baik,” jawab Sri Mulyani. Keputusan itu dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pesan singkat dan dikirim juga ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, sedangkan surat resmi baru dilayangkan pada 25 November 2008. Kesaksian Sri Mulyani ini dibantah oleh kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan tidak pernah diberi laporan oleh Sri sesaat setelah melakukan bailout.”Itu kejadian 25 November. Rp 2,7 T sudah cair,” ujarnya Kamis (8/5). / Novrizal Sikumbang

polisi tidak bertindak kasar. “Saya berupaya misah namun polisi ganti memukul dan menyeret saya,” ungkap Febrianto. Febrianto sempat menyebut sebagai jurnalis saat menghadapi “serangan” oknum petugas itu, namun teriakan korban tidak dihiraukan petugas. Kekerasan bukanya berhenti, Febrianto malah diseret masuk ke dalam stadion. Seketika juga pintu gerbang ditutup oleh petugas. Setelah itu dengan membabibuta petugas memukul

Febrianto tanpa ampun. Korban kemudian melaporkan petugas yang memukul tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 1588/V/2014/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 5 Mei 2014. Kepala Divisi Advokasi PWJ, Rani Stones Sanjaya menyesalkan insiden ini. PWJ menuntut Kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya. “Ini membuktikan aparat kepolisian masih menomorsatukan tindakan anarkistis saat mengadapi situasi kericuhan. Mereka juga tidak menghargai profesi wartawan yang dekat dengan polisi,” tegasnya. / Rafkha 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

11

LENSA AKTUAL

12


Boediono Bersaksi Kasus Bank Century Wakil Presiden Boediono (kedua kiri) melemparkan senyum sinis ke arah terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya (ketiga kanan), saat rehat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (9/5/2014). Boediono memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika pengucuran dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun dengan terdakwa Budi Mulya. Foto: Aktual/Tino Oktaviano


13

Opini

S

ebuah poster berukuran 18x7 meter bertuliskan “Wartawan Udin 18-2-1964 - 16-8-1996, Dibunuh Karena Berita”, terpasang di muka Gedung Dewan Pers di Jakarta. Poster raksasa itu dipasang secara demonstratif oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mengingatkan pemerintah RI kasus kematian Udin yang akan kadaluarsa pada Agustus 2014. Wajah Udin dipajang bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) yang jatuh pada 3 Mei. Ironisnya, banyak wartawan Indonesia yang tidak tahu Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei. Kecuali jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mayoritas wartawan hanya tahu Hari Pers Nasional 9 Februari yang setiap tahun diperingati Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kerap dihadiri pejabat pemerintah Indonesia. World Press Freedom Day (WPFD) mulai diperingati jurnalis sedunia sejak diluncurkan oleh UNESCO pada 1993, menyusul pengumuman Deklarasi Windhoek oleh jurnalis Afrika di Namibia pada 1991. Deklarasi Windhoek berisikan komitmen dalam menjaga kebebasan pers serta meminta negara menghormati kekebasan berkespresi masyarakat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berekspresi. Pada 2014, AJI bersama PWI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bersama Dewan Pers merayakan

14


untuk pertama kalinya Hari Kebebasan Pers Internasional (HKPI) atau World Press Freedom Day (WPFD) di Gedung Dewan Pers Jakarta. Kasus Udin Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin adalah wartawan Harian Berita Nasional (Bernas) Yogyakarta yang meninggal pada 16 Agusutus 1996 setelah dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya dikawasan Bantul, Yogyakarta. Kematian Udin yang tidak meninggalkan darah mengundang keprihatinan sekaligus kecaman organisasi wartawan, seperti PWI dan AJI. Tak lama setelah kematian Udin, dibentuk tim investigasi

independen bernama Kijang Putih yang mengumpulkan berbagai bukti dan dugaan pelaku pembunuh Udin. Hasil kerja tim diserahkan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk ditindaklanjuti. Pada Oktober 1996, Polda DIY menangkap seorang tersangka bernama Dwi Sumaji alias Iwik. Penangkapan itu berdasarkan sketsa yang dibuat tim forensik. Namun hasil tangkapan polisi akhirnya mentah karena pada 27 November 1997, Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas tersangka sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bantul memutus bebas Iwik dari dakwaan pembunuhan terhadap Udin. Artinya polisi telah menangkap orang yang salah atau error in persona. Sejak 1997 hingga hari ini, Kepolisian Republik Indonesia belum mampu menangkap pembunuh Udin yang sebenarnya. Sementara sikap umum pimpinan Polri --yang sudah berganti sepuluh Kapolri sejak Kasus Udin mencuat-relatif sama. Yakni menganggap Iwiklah pembunuh Udin yang dibebaskan oleh pengadilan. Situasi ini mencemaskan komunitas pers. Yakni bagaimana aparat kepolisian bersikukuh pada pendiriannya meskipun jelas-jelas ditolak Pengadilan. Beruntung, Kapolri baru Jenderal Sutarman (2/14), sempat mengungkapkan sikap baru Polri terkait kasus Udin. Saat itu Jenderal Polisi Sutarman menegaskan bahwa “proses penyidikan kasus Udin oleh polisi sudah salah sejak awal”, sembari mennyalahkan tindakan anak buahnya yang membuang sisa darah Udin ke

antitankproject.files.wordpress.com

KASUS UDIN DAN HARI K PERS INTERNASIONAL 3

KEBEBASAN 3 MEI laut pantai Selatan, dengan dugaan upaya menghilangkan jejak. Faktanya, sampai hari ini, perwira polisi yang dimaksud Kapolri Sutarman tidak pernah mendapat sanksi apapun. Daftar Kematian Wartawan Stagnasi kasus pembunuhan Udin membuat komunitas pers prihatin. Jika mengacu pada KUHAP, kasus pembunuhan Udin dikuatirkan akan kadaluarsa pada 16 Agustus 2014 karena sudah memasuki usia 18 tahun. Itu sebabnya pada Februari 2014, Iwik dan Jogja Police Watch berusaha mempraperadilankan Kepolisian karena membiarkan kasus Udin dan tidak merehabilitasi nama baik Iwik yang pernah disangka sebagai pembunuh. Sayang, gugatan praperadilan Iwik ditolak Pengadilan Negeri Sleman. Bersamaan dengan kasus Udin, Indonesia sesungguhnya masih menyimpan sederet kasus kematian wartawan yang masih gelap (dark number), hingga sekarang. Diantaranya, kematian Naimullah, wartawan Sinar Pagi, Kalimantan Barat yang ditemukan tewas pada 25 Juli 1997 ; Agus Mulyawan, pembantu koresponden Asia Press Jepang yang tewas tertembak di Los Palos Timor Leste, 25 september 1999; Muhammad Jamaludin, jurukamera TVRI Banda Aceh yang tewas pada 17 Juni 2003; Sori Ersa Siregar, wartawan RCTI Sumatera Utara yang tewas di Aceh Timur dalam kontak tembak TNI melawan GAM pada 1 Juli 2003; Elyudin Telaumbana, wartawan Harian Berita Sore Nias yang ditemukan tewas pada 25 Agustus 2005; Herliyanto, wartawan Jember News yang tewas di hutan jati Probolinggo pada 29

Oleh: Eko Maryadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

April 2006 ; Anak Agung Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali yang dibunuh anggota keluarga Bupati Bangli akibat pemberitaan kasus korupsi. Polda Bali berhasil mengungkap kasus Prabangsa dan menyeret sepuluh pelakunya ke pengadilan dengan vonis maksimal dan menjadi satu-satunya kisah sukses Polri mengungkap pembunuhan wartawan. Pada 2010, empat wartawan tewas secara berurutan, yakni Muhammad Syafullah, Kepala Biro Kompas Kalimantan Timur yang tewas seperti keracunan pada 26 Juli 2010; Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi yang ditemukan tewas di Sungai Maro, Merauke, Papua; Alfrets Mirulewan, pimred Tabloid Pelangi yang tewas di pelabuhan Pulau Kisar, Maluku Tenggara Barat pada 18 Agustus 2010; Ridwan Salamun, kontributor SUN TV Maluku Utara yang tewas dikeroyok warga saat meliput bentrokan antarwarga di Kota Tual pada 20 Agustus 2010. Dari dua belas kasus kematian wartawan, kasus Udin (yang tewas pada 16 Agustus 1996) perlu mendapatkan prioritas, mengingat posisi hukumnya yang terancam kadaluarsa pada Agustus 2014. Ini yang menyebabkan tekanan komunitas pers terhadap Kepolisian RI menguat. Selain itu, ditilik dari tingkat kesulitan, Kasus Udin dipercaya sebagai pintu pembuka bagi pengungkapan kasus kematian wartawan lainnya. Komunitas pers berharap, keberhasilan Polri menyeret pembunuh Prabangsa ke pengadilan bisa menjadi penyemangat penguangkapan kasus lainnya. Kondisi Kebebasan Pers Indonesia Pada tahun politik 2014, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kebebasan pers di tanah air secara

substansial masih memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya angka kekerasan terhadap pers. Selama 2013 terjadi 41 kasus kekerasan fisik maupun non-fisik di Indonesia. Dua kasus menonjol misalnya serangan massa terhadap stasiun TVRI Gorontalo pada 25 Maret 2013, disusul pembakaran kantor Palopo Post di Sulawesi pada 31 Maret 2013, keduanya terkait pemilihan umum daerah. Hingga Mei 2014, AJI mencatat hanya 7 kasus kekerasan fisik, menyusul peringatan terhadap wartawan tentang ancaman kekerasan saat meliput berita Pemilu. Fenomena kebebasan pers yang justru mencemaskan justru terlihat dari upaya intervensi ruang redaksi oleh pemilik media (televisi, online, surat kabar) yang memiliki kepentingan politik praktis seperti menjadi calon presiden atau calon anggota legislatif. Untuk kasus dimaksud, tiga stasiun televisi nasional telah mendapat peringatan keras dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers terkait isi pemberitaan yang dinilai partisan dan tidak berimbang. Kabar baik dari Nusa Tenggara Barat (NTB), ketika Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan perdata senilai 3 Miliar seorang warga negara Italia terhadap penerbitan Suara NTB yang melaporkan dugaan pencurian koral oleh pengusaha asing. Majelis Hakim PN Mataram layak diberikan piagam kebebasan pers karena menggunakan Undang Undang Nomor 40 tentang Pers yang memberikan perlindungan profesi kepada jurnalis dan pekerja media secara tepat dan proporsional. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

15

politik

Akhir cerita

“ngeri-ngeri Sedap” Oleh: Wahyu Romadhony

B

Siapa yang dimaksud “caleg haram” oleh Sutan tidak jelas benar. Pastinya ia yang bersaing di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 kalah oleh Ruhut Sitompul. Dapil Sumut 1 memang dikenal sebagai Dapil neraka. Setidaknya ada empat politisi senior PD bertarung. Dua nama lain adalah Ramadhan Pohan dan Wahab Dalimunthe. Itu baru persaingan di internal partai. Peserta pemilu lain juga memasang jagoanya untuk memperebutkan 8 kursi yang tersedia. Partai Kedilan Sejahtera (PKS) misalnya memasang Tifatul Sembiring. Partai Golkar memasang mantan presenter Mutya Hafid. Partai

antara

ulan Oktober tahun ini mungkin terakhir kalinya kita akan mendengarkan celoteh “Ngeri-Ngeri Sedap” keluar dari mulut politisi Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana Siregar di Gedung DPR, Senayan. Menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR Ri tidak membuat Sutan terpilih kembali sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2019. “Saya tidak masalah tidak lolos kalau memang Tuhan berkata begitu. Tapi kita ingin DPR diisi oleh wakil rakyat yang jujur. Bukan caleg pencuri suara dan main money politics. Kalau mereka lolos ke Senayan, itu namanya caleg haram!” ucapnya.

Nasional Demokrat memasang Prananda Surya Paloh. Dari perhitungan KPUD Sumut, Mutya dan Prananda dipastikan lolos ke Senayan. Dua politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sofyan Tan dan Irmadi Lubis juga lolos. Sementara nasib Tifatul belum bisa diputuskan. Bukan hanya Tifatul dan Sutan caleg tersohor yang gugur dalam pencalegan. Anjloknya suara PD juga membuat sejumlah menteri yang mencalonkan diri kalah bersaing. Sebut saya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin dipastikan tidak melaju ke Senayan. Sementara itu Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi PD, Marzuki Alie juga gagal. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang mewakili Dapil Jawa Timur I juga kalah. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin juga terancam tidak lolos. Nasib serupa juga dialami oleh Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua. Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf dan istri Ketua Harian PD, Ingrid Kansil juga bernasib sama.

16

AKTUAL Edisi 21 20 15 14 - 31 28 Mei April2014 2014

dipastikan lolos ke Senayan. Kader PDI-P ini merupakan wakil dari Dapil Jawa Barat I. Soal ongkos politik Nico tidak merogoh saku terlalu dalam. “Kalau ditotal semuanya mencapai Rp 600 juta. Itu semuanya uang tabungan pribadi saya. Biaya tersebut diantaranya saya gunakan untuk pertemuan dengan warga dan membeli alat peraga kampanye,” ucapnya. Artis lain yang harus memainkan peran di Senayan mulai Oktober nanti selain Nico, dari Partai Amanat Nasional (PAN) ada penyanyi Ikang Fauzi, pelantun tembang Tenda Biru, Dessy Ratnasari, pesinetron Luki Hakim serta musisi Anang Hermansyah. Juri Indonesia Idol ini lolos sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur III. Tentu sebagai wakil rakyat Anang tidak biasa lagi hanya bilang “Saya Sih Yes” kala berhadapan dengan pihak pemerintah yang menjadi mitra kerjanya kelak.

Keputusan KPU 411/KPTS/ KPU/2014 tentang penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum dalam Pemilihan Umum: Nasdem 8.402.812 (6,72%) PKB 11.298.957 (9,04%) PKS 8.480.204 (6,79%) PDI Perjuangan 23.681.471(18,95%) Golkar 18.432.312 (14,75%) Gerindra 14.760.371 (11,81%) Demokrat 12.728.913 (10,19%) PAN 9.481.621 (7,59 %) PPP 8.157.488 (6,53%) Hanura 6.579.498 (5,26%) PBB 1.825.750 (1,46%) PKPI 1.430.894 (0,91%) Jumlah suara sah 124.972.491 (100%). Hanya dua partai yang tidak memenuhi ambang batas suara, yaitu PBB dan PKPI.

antara

Sementara itu perolehan suara terbanyak nasional secara mengejutkan diraih oleh Karolin Margaret Natasia politisi PDI-P dari Dapil Kalimantan Barat. Ia mengalahkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani dan Edhie Baskoro Yudhoyono Sekjen PD yang tahun 2009 lalu menyandang predikat caleg dengan suara terbanyak nasional. Karolin mendapatkan 397.481 suara, disusul Puan 369.927 suara, dan Ibas 234.747 suara. Gagalnya sejumlah politisi senior pada 9 April lalu menjadi catatan tersendiri bagi Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. “Sekarang ini tidak ada jaminan apapun dalam sistem seperti sekarang ini bisa terpilih kembali kalau tidak rajin turun ke bawah. Kalau tidak rajin ke Dapil maka rakyat bisa memberikan hukuman,” tegasnya. Pram yang berlaga di Dapil Jawa Timur VI dipastikan lolos dengan suara lebih dari satu kursi. “Beberapa nama-nama yang setiap hari muncul media dikenal masyarakat tapi tidak jadi, faktor kurang komunikasi, tatap muka dengan rakyat. Karena rakyat perlu disapa,” ujarnya. Terlebih lagi politisi kerap dikalahkan oleh Caleg yang memiliki latar belakang artis. Presenter Nico Siahaan misalnya

14 15- -28 31April Mei 2014 Edisi 21 20 AKTUAL

17

Mensos memberikan bantuan kepada lansia yang rumahnya mendapat bantuan program bedah kampung di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera Solusi Entaskan Kemiskinan

K

ementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Program ini berintegrasi dengan program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlebih dahulu berjalan. Pelayanan satu atap atau Single Window Services mencakup pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan tanggung jawab sosial dunia usaha merupakan tujuan dari

18


program ini. Pada awalnya program ini dilaksanakan di lima kota percontohan yaitu Sukabumi (Jawa Barat), Metro Lampung, Sragen (Jawa Tengah), Bantaeng (Sulawesi Selatan), dan Berau (Kalimantan Timur). Hasilnya terjadi penurunan angka kemiskinan di lima kota tersebut. Hal ini membuat pemerintah menetapkan program Pandu Gempita sebagai program Nasional. Program ini berjalan sukses dengan adanya Badan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dalam menanggulangi kemiskinan akan dijadikan program nasional.

“Pandu Gempita adalah salah satu solusi akselerasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Program ini merupakan implementasi dari Amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi,

Mensos berdialog dengan petugas Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. serta permasalahan sosial lain akibat dampak negatif perkembangan global. “Pandu Gempita diharapkan menjadi terobosan baru dalam mengembangkan model dan sistem pelayanan terpadu, untuk mewujudkan Kota/Kabupaten sejahtera, sesuai amanah konstitusi maupun tujuan pembangunan nasional,” terang Mensos. Dalam menjalankan program ini Kementerian Sosial di dukung penuh oleh Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia serta International Labour Organization (ILO). “Ke depan, diupayakan pengembangan Joint Concept di antara Kementerian Sosial, GiZ, dan ILO untuk mengembangkan model dan sistem pelayanan terpadu yang tidak saja terkait penanganan masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, juga ketenagakerjaan, ” ujar Mensos. Sistem pelayanan satu pintu yang dikembangkan Kementerian Sosial ini menggabungkan sistem

jaminan sosial (social insurance system), sistem pemberian kompensasi sosial (social compensation system) dan sistem kesejahteraan sosial (social welfare system) guna menjangkau kelompok pengangguran yang relatif tidak mendapat pelayanan komprehensif. Contoh pelayanan yang diberikan dalam program ini kepada masyarakat misalnya pelayanan satu loket dengan beragam pelayanan. Loket ini terhubung secara on line dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/urusan yang memberikan pelayanan sosial. Dalam hal ini masing-masing SKPD atau urusan memberikan pelayanan sosial tetap di lokasi namun terhubung secara on line dengan lembaga pelayanan satu atap. Masyarakat atau pemohon dilayani langsung oleh satu loket penerima pendaftaran yang memiliki data base berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Selanjutnya secara on line dilakukan penyaluran (tracking) ke SKPD terkait sesuai

kebutuhan pemohon. Beragam Loket dan Beragam Layanan dalam hal ini masing masing satuan kerja/urusan, bekerja bersama memberikan layanan dalam gedung/ lokasi yang sama. Berbagai loket yang menunjukan keterwakilan suatu urusan dari satuan kerja yang memberikan pelayanan sosial. Masyarakat/Pemerlu pelayanan berhubungan dan dilayani langsung oleh wakil satuan kerja/urusan pada masing-masing loket. Saat ini di Indonesia, masih terdapat 183 kabupaten daerah tertinggal. Pada periode tahun 2004-2009 terdapat 199 daerah atau kabupaten tertinggal, dan berhasil dientaskan 38 daerah kabupaten tertinggal. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 terdapat 183 daerah tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan 50 daerah tertinggal dientaskan, hingga saat ini sudah 69 daerah kabupaten tertinggal berpotensi dientaskan. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

19

Melihat Arah Perang Antar partai Oleh: Ari Purwanto, Fadlan Syiam Butho

S

ore itu, Aktual sempat bertemu dengan seorang anggota tim sukses seorang Calon Presiden di Pemilu 2014 ini. Dengan secangkir kopi dan beberapa gorengan, obrolan demi obrolan soal fakta di sekitar pelaksanaan Pemilu 2014 berlangsung. Dia sangat yakin, bahkan haqqul yaqin, bahwa sebenarya Pemilu 2014 ini tidak ada. “Ada sebuah skenario besar yang mengatur komposisi perolehan suara. Bahkan angka perolehan PDIP, Golkar dan Gerindra pun sudah diatur,” katanya. Pernyataan, ini cukup mengagetkan. Sambil sedikit tersenyum, dia mulai meyakinkan dengan menyodorkan beberapa fakta yang menurut dia mampu menjelaskan hal itu. Salah satunya adalah kenaikan jumlah perolehan beberapa partai Islam. “Coba ente jelaskan, apa makna politis dari kenaikan jumlah perolehan suara partai Islam yang tidak masuk akal itu?”, tambahnya. Menurut dia, seluruh Partai Islam yang ada memang diskenariokan untuk jadi penjegal langkah Jokowi dan Prabowo. Partai Islam juga bisa dijadikan senjata untuk bargaining politik dengan keduanya. “Apalagi kalau partai Islam tersebut akhirnya punya hidden agenda dengan partai Demokrat. Kalau ini terjadi, maka ini sebenarnya adalah inti peperangan di Pilpres 2014”. Dia menduga besar kemungkinan terjadi koalisi tersembunyi antara Demokrat dengan partai-partai Islam. Ada benarnya juga pernyataan itu kalau melihat beberapa fakta politik yang terjadi di partai Islam pada 2013 lalu. Demokrat masih punya beberapa

20


kartu truf (terutama kasus korupsi) yang mampu menyandera beberapa petinggi di partai Islam. Dengan kartu truf itu, mereka “dipaksa dengan halus” untuk mengikuti skenario partai Demokrat. Apalagi ketika sesepuh Partai Amanat Nasional, Amien Rais harus turun gunung dengan mengatakan secara terbuka bahwa koalisi partai Islam sebaiknya diperluas jadi Koalisi Indonesia Raya, “Dalam koalisi ini, juga menggandeng partai-partai ideologi nasional selain partai Islam. Di dalamnya juga merangkul umat Kristiani, Hindu, Budha dan Konghucu yang disatukan dalam Indonesia Raya,” kata Amien beberapa saat lalu. Meski pernyataan Amien itu tidak mendapat tempat namun, setidaknya PAN sudah memilih tetap bergabung dengan Demokrat meski tidak harus membentuk koalisi terbuka dengan Partai Demokrat. Upaya menjodohkan Prabowo dengan Hatta Rajasa adalah manuver cantik PAN dengan Demokrat untuk memojokkan Gerindra. Fakta menarik lain adalah ketika Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy sempat mengatakan SBY cocok untuk jadi wakil presiden. Begini pernyataannya, “Usulan ini juga muncul mengingat dedikasi, pengalaman, kepiawaian berpolitik, dan kedikenalan dunia internasional seorang SBY, yang akan sangat lebih dari memadai untuk menjadi seorang wapres yang

membidangi sepenuhnya urusan luar negeri”. Jadi, kisruh PPP dengan Gerindra beberapa waktu lalu harus dibaca sebagai kemenangan partai Demokrat untuk menguasai medan perang. Tak salah jika gagasan Romahurmuziy itu dikritisi Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod Albarbasy. Kepada Aktual dia mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan tanpa alasan kuat dibaliknya. “Ketika Anas melontarkan gagasan agar SBY bersedia menggantikan posisi Anas sebagai Ketum PD, hampir kebanyakan kader PD menganggap tak beretika. Gagasan Anas dianggap tidak sopan. Tapi faktanya SBY kemudian bersedia untuk jadi Ketum PD,” ujarnya. Dengan preseden ini, menjadi lazim ketika Anas kembali melontarkan gagasan SBY sebagai cawapres. Mungkin, wacana ini dinilai tak lazim, tapi dengan preseden “mau jadi ketum”, maka tidak ada yang tak mungkin bagi SBY.

tino oktaviano/ aktual

laporan utama

PDIP sendiri dan kisruh di internal partai Golkar. Kalau kisruh tetap terjadi dan membesar, besar kemungkinan, skenario paling akhir yang mungkin akan dipilih PDIP adalah menggandeng Ryamizard Ryacudu sebagai Wakil Presiden pendamping Jokowi. Dengan melihat konstelasi seperti itu, besar dugaan bahwa pertarungan sebenarnya di Pemilihan Presiden nanti adalah pertarungan antara PDIP lawan Demokrat. Itu dengan asumsi bahwa Gerindra akhirnya akan ikut dan bergabung dengan skenario besar yang dibuat SBY.

antara

Termasuk maju jadi cawapres. “Bagi SBY dan PD sendiri, gagasan jadi cawapres sangat rasional. Dengan jadi cawapres dan nantinya terpilih, maka setidaknya SBY dan keluarganya akan bebas dari kasus yang selama ini kerap dialamatkan ke SBY dan Cikeas. Seperti Centurygate, Sengman, SKK Migas dan sebagainya,” tegasnya. Ada fakta lain yang jauh lebih kasar lagi. KPK dipaksa untuk bermain politik di kasus Hadi Poernomo-BCA, korupsi e-KTP dan Century. KPK dipakai sebagai senjata perang politik antarpartai menjelang Pemilu 2014. Ini perang politik brutal yang sama sekali tidak etis. Sebuah Partai sama-sama menodongkan senjata ke partai lawan dengan jenis senjata yang sama: KPK. Bisa jadi itu karena Megawati enggan untuk menerima “lamaran” SBY untuk berkongsi. Minimal untuk mendapat jatah menteri boneka dari Partai Demokrat dan sekutunya. “Tidak ada yang namanya negonegoan dan lobi-lobi. Tidak ada bagibagi kursi menteri...Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi,” kata Jokowi di Malang beberapa saat lalu. Golkar dan Partai Islam Dengan perolehan suara partai Islam si Pemilu 2014 sebesar 30% saja

maka setidaknya partai Islam akan jadi rebutan PDIP dan Gerindra. Namun kalau melihat partai Islam ternyata “dimainkan” Partai Demokrat maka PDIP dan Gerindra harus mengkaji lagi skenario-skenario politiknya. Kelihatannya, PDIP dan Gerindra dipaksa untuk tunduk dengan skenario yang dimainkan Partai Demokrat dalam perang kali ini. Meski sampai saat ini PDIP dan Gerindra tetap ngotot melawan skenario perang yang dibuat Demokrat itu. Kalau Gerindra tidak piawai memainkan beberapa kartu truf-nya, maka Gerindra akan ikut dan dipaksa secara halus untuk bergabung dengan Demokrat dan sekutunya, Partai Islam. Menurut data yang diperoleh sumber Aktual, hasil quick qount di barak-barak TNI ternyata sebagian besar memilih Gerindra, sedangkan di barak Kepolisian mereka banyak memilih PDIP. Setidaknya ini jadi salah satu kartu truf yang dimiliki Prabowo untuk bermanuver. Akan halnya PDIP, mau tidak mau, harus menggandeng Golkar untuk menambah kekuatannya jika ingin melawan Demokrat. Jadi tak salah kalau Jokowi menggandeng Jusuf Kalla (JK), Akbar Tanjung atau politisi Golkar lain sebagai Wakil Presiden. Namun dengan menggandeng Golkar, PDIP bukan tanpa hambatan. Ada banyak tantangan harus dihadapi PDIP, minimal dari penolakan internal

Pertarungan sebenarnya Perang politik sebelum Pilpres seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi negara ini. Sangat mudah bagi kepentingan kapital asing untuk masuk ke arena pertarungan tersebut tanpa diketahui publik dengan kasat mata. Mereka memainkan pion-pionnya dengan menekan KPK untuk masuk diranah politik lewat tebang pilih kasus untuk menyandera beberapa petinggi partai yang dianggap tidak sejalan dengan skenario besarnya. Apalagi ketika beberapa kalangan mulai mencoba mempertanyakan keabsahan dan legitimasi Pemilu 2014 kali ini yang memang sangat buruk kualitasnya. Ditambah lagi dengan egoisme masingmasing partai dengan segala daya upaya terus mencari celah untuk mempertahankan kekuasaannya di Pemilu 2014 ini. Mereka terjebak dalam perang politik yang saling menghancurkan antarpartai. Mereka tidak sadar bahwa partai-partai yang ada justru harus bersatu untuk melawan kepentingan kapital dan neoliberalisme yang sebenarnya musuh sejati negara bangsa ini. Akan kah kesadaran ini terjadi? Apakah mereka tetap terjebak dalam perang antarpartai yang justru saling melemahkan itu? Ataukah perang ini justru akan membuat negara bangsa ini lebih kuat untuk melindungi kedaulatan dan kemandirian negara bangsa ini. Mari kita lihat bersama... 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

21

laporan utama

Konglomerasi Taipan di Pilpres 2014 Para Taipan Cina yang dibesarkan pada era pemerintahan Suharto muncul lagi sebagai kekuatan inti kapitalisme global yang bersifat lintas negara. Jelang Pilpres 2014, agaknya merekalah sang pemilik hajat yang sesungguhnya. Oleh: Hendrajit

M

elihat konstelasi politik pasca pengumuman KPU kemarin maka pertarungan head to head antara Jokowi versus Prabowo Subianto tak terelakkan lagi. PDIP yang mengusung Jokowi ternyata hanya mampu mencapai 18,95 persen suara, sedangkan Gerindra 11,81 persen. Begitupun, fakta bahwa partai-partai Islam dalam pileg kali ini ternyata berhasil memperoleh prosentase suara antara 6 hingga 11 persen, pada perkembangannya bakal menjadi “kartu truf” yang patut diperhitungkan baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Betapa tidak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) yang berbasis warga Muslim tradisional NU, meraup suara 9,4 persen dan menduduki peringkat ke empat setelah PDIP, Golkar dan Gerindra. Parta Amanat Nasional (PAN) memang merosot drastis dibanding pemilu 2009 lalu, tapi setidaknya masih mampu meraih suara 7 persen. Sehingga ketika berkoalisi dengan Partai Demokrat yang juga perolehan suaranya sekitar 7,59 persen, kedua partai tersebut punya modal politik 14 persen. Sudah lebih dari cukup untuk menawarkan koalisi baik kepada Jokowi maupun kepada Prabowo. Apalagi SBY dan Hatta Rajasa sekarang bukan sekadar sekutu politik, melainkan sudah ada ikatan keluarga. PPP, meski perolehan suaranya saat ini terpuruk, namun konstituen 22


PPP yang notabene juga berbasiskan warga NU, merupakan aset politik yang amat berharga bagi kedua capres. Meskipun pahit-pahitnya PPP akan terjadi perpecahan menyusul sikap politik Suryadharma Ali yang secara terbuka merapat ke barisan Prabowo, tetap saja suara konstituen PPP akan menjadi aset politik yang diperebutkan pada Pilpres mendatang. Last but not least, PKB dengan perolehan suara terbesar sekitar 9,4 persen, bisa dipastikan akan mempunyai kartu truf untuk dimainkan baik terhadap Prabowo maupun Jokowi. Tapi, kita sudahi dulu hitunghitungan di atas kertas dalam membaca peta koalisi Pilpres Juli mendatang. Karena percuma meneropong manuver antar pucuk pimpinan parpol tanpa membaca permainan yang berlangsung dari balik layar. Sejak pencapresan Jokowi melalui PDIP bergulir menjelang Pileg April lalu, sontak muncul beberapa konglomerat Cina yang memainkan peran sebagai bandar politik kader PDIP yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini. Mochtar dan James Riyadi dari LIPPO Group dan Edward dan Edwin Suryajaya ada indikasi kuat menitipkan agenda-agenda strategisnya pada Jokowi. Masuk akal jika kita jadi was-was. Dalam deretan 19 orang terkaya di Indonesia berdasarkan pengamatan


4


3

2

aktual/ istimewa

1

aktual/ istimewa

1. Michael Hartono 2. Robert Hartono 3. Mochtar Riady 4. Edwin Suryajaya Tim Pengamat Kekayaan Global Forbes, Mochtar Riyadi dan keluarga memiliki total kekayaan bersih sebesar USD2,5 miliar. Sedangkan Edwin Suryajaya tercatat memiliki kekayaan USD1,2 miliar. Menariknya lagi, pengusaha Cina Hary Tanoesudibyo yang pemilik group media MNC Group dan calon wakil presiden dari Partai Hanura, juga memiliki kekayaan sebesar USD1,2 miliar. Fakta tersebut seakan hendak membunyikan lonceng tanda bahaya bakal adanya intervensi yang begitu kuat dari kelompok overseas Cina di Indonesia dalam ikut menentukan konstelasi dan dinamika politik pada Pilpres Juli mendatang. Kekayaan yang fantastis dari group LIPPO-nya dinasti Riyadi dan dinasti Suryajaya, tentu saja baru sebagian dari cerita kalau mau dikaitkan betapa besarnya pengaruh konglomerasi Cina dalam menentukan perpolitikan nasional kita saat ini. Mari simak kekuatan ekonomi kelompok-kelompok bisnis Cina lainnya. Kakak beradik Robert dan Michael Hartono, pemilik bisnis rokok Djarum, masing-masing tercatat memiliki USD7,6 miliar dan USD7,3 miliar. Bahkan dengan jumlah kekayaan sebesar USD7,6 miliar, Robert Hartono tercatat diperingkat ke-173 dari kalangan miliarder dunia. Bisa dipastikan, kedua kakak beradik ini tidak bisa dipandang enteng sebagai bandar politik dalam pilpres mendatang. Betapa tidak, Robert alias Oei Hwie Tjhong dan Michael alias Oei Hwie Siang adalah anak Pendiri Djarum, Oei Wie Gwan. Pada 2007, keduanya membeli BCA dan kini mengendalikan 51 persen saham bank swasta terbesar di Indonesia ini. Apa iya sih, dengan kekuatan dan modalitas ekonomi yang fantastis tersebut, kedua kakak beradik ini bakal diam-diam saja menyikapi siapa yang bakal diusung jadi calon presiden mendatang? 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

23

Sekadar mengingatkan saja. Berdasarkan publikasi dari Forbes hingga November 2013, laman Detik. com menyatakan bahwa, asal usul miliarder Indonesia berbeda dengan miliarder Amerika Serikat. Jika miliarder AS terbanyak bergerak di sektor industri teknologi, maka orangorang kaya di nusantara ini justru didominasi oleh industriawan rokok. Ada benar juga memang. Namun perbandingan dua latar industri pencipta miliarder antara Indonesia dengan AS itu ternyata cenderung terjebak pada simplifikasi. Karena meski keluarga Hartono Djarum, maupun keluarga Sampoerna, yang merupakan generasi kedua atau bahkan generasi ketiga, mereka tak mau terpaku di industri rokok. Beda dari kakek maupun orang tuanya selaku cikal bakal pendiri grup usahanya, generasi penerima waris ini cekatan dan lihai mengembangkan bisnis awal keluarganya. Lihat saja Robert dan Michael, mereka berhasil bertahun-tahun mempertahankan gelar Forbes sebagai orang terkaya pertama dan kedua di Indonesia, karena jitu melihat peluang usaha yang terbuka. Yaitu membeli hingga berhasil menguasai saham mayoritas kepemilikan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), bank swasta terbesar di Indonesia. Sebaliknya, Susilo anak Surya Wonowidjojo pendiri Gudang Garam industriawan rokok besar di Kediri, Jawa Timur. Keluarga pemilik kekayaan sebesar USD5,3 miliar ini yang dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes edisi 2 Desember 2013 menduduki peringkat 4 di bawah keluarga Robert & Michael Hartono pemilik USD15 miliar; keluarga Eka Tjipta Widjaja pemilik USD7 miliar; dan keluarga Anthony Salim pemilik USD6,3 miliar. Dari kalangan pribumi, satu catatan khusus kiranya layak dialamatkan pada Chairul Tanjung, pemilik baru kelompok detik.com dan kelompok media Trans Group. Dengan jumlah kekayaan sebesar USD4 miliar dan menduduki peringkat ketiga setelah Hartono bersaudara pemilik Djarum. Karena kuat dugaan kuat 24


bahwa Chairul Tanjung yang terkenal dengan group bisnisnya PARA GROUP, merupakan frontline dari grup bisnis Salim Group. Begitupun, untuk membaca secara utuh peta kekuatan konglomerasi Cina sekaligus mengukur kekuatannya dalam membangun pengaruh politik di Indonesia, marilah kita simak datadata berikut ini. Berdasarkan daftar lengkap 50 orang terkaya Indonesia pemilik ratusan juta USD versi Forbes edisi 2 Desember 2013. Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia ini seperti dikutip dari Forbes, Kamis (21/11/2013), dihimpun berdasarkan infromasi keuangan dan kepemilikan saham yang diperoleh dari bursa saham, analis, individu dan keluarga serta berbagai sumber lain. (bisnis.liputan6.com Kamis, 21 November 2013). Konglomerat Cina dan Grup Jimbaran Menyimak daftar kekayaan para pengusaha Indonesia yang pada kenyataannya masih didominasi para taipan, jadi ingat kembali yang namanya Jimbaran Group di era pemerintahan Suharto dulu. Jaringan konglomerasi Cina Jimbaran Group ini dirajut melalui Yayasan Prasetya Mulya yang pada perkembangannya secara politis sangat dekat dengan CSISI (Center Strategic for International Studies), sebuah thinkthank binaan Jenderal Ali Murtopo, yang kelak diteruskan oleh Benny Moerdani, di era pemerintahan Suharto. Tokoh sentral yang memotori Jimbaran Group ini adalah Sofyan Wanandi. Setelah rejim Suharto runtuh pada Mei 1998, Jimbaran Group yang berada dalam komando Liem Soe Liong, kemudian memindahkan basis operasinya ke Singapura, menyusul bermigrasinya Liem ke negerinya Paman Lee tersebut. Tak heran jika dalam mengatur konstalasi politik di Indonesia, termasuk terkait pemilu 2014 mendatang, agenda-agenda strategis para konglomerat Cina yang dulunya tergabung dalam Jimbaran Group

1. R Budi & Michael Hartono: 15 miliar 2. Eka Tjipta Widjaja & Keluarga: 7 miliar 3. Anthony Salim dan Keluarga: 6,3 miliar 4. Susilo Wonowidjojo & keluarga: 5,3 miliar 5. Chairul Tanjung (51 tahun): 4 miliar 6. Sri Prakash Lohia (61 tahun): 3,7 miliar 7. Boenjamin Setiawan & Keluarga: 3 miliar 8. Peter Sondakh (61 tahun): 2,7 miliar 9. Mochtar Riady & keluarga: 2,5 miliar 10. Sukanto Tanoto: 2,3 miliar 11. Putera Sampoerna dan keluarga: 2,15 miliar 12. Tahir: 2,05 miliar 13. Bactiar Karim: 2 miliar 14. Theodore Rachmat: 1,9 miliar 15. Martua Sitorus: 1,85 miliar 16. Murdaya Poo: 1,75 miliar 17. Ciliandara Fangiono dan keluarga: 1,7 miliar 18. Achmad Hamami dan keluarga: 1,5 miliar 19. Kartini Muljadi dan keluarga: 1,42 miliar 20. Eddy Katuari dan keluarga: 1,4 miliar 21. Low Tuck Kwong: 1,37 miliar 22. Hary Tanoesoedibjo: 1,35 miliar 23. Ciputra dan Keluarga: 1,3 miliar 24. Edwin Soeryadjaya: 1,2 miliar 25. Djoko Susanto: 1,15 miliar 26. Eka Tjandranegara: 1,15 miliar 27. Harjo Sutanto : 1,14 miliar 28. Soegiarto Adikoesoemo : 1,040 miliar 29. Kusnan dan Rusdi Kirana: 1 miliar 30. Garibaldi Tohir: 960 juta 31. Sjamsul Nursalim: 950 Juta 32. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono: 940 Juta 33. Kuncoro Wibowo dan Keluarga: 910 Juta 34. Husain Djojonegoro dan Keluarga: 875 Juta 35. Sudhamek: 830 Juta 36. Eddy Kusnadi Sariaatmadja: 820 Juta 37. Benny Subianto : 790 Juta 38. Aksa Mahmud : 780 Juta 39. Jogi Hendra Atmadja : 760 Juta 40. Santosa Handojo : 750 Juta 41. Prajogo Pangestu: 745 juta 42. Hashim Djojohadikusumo : 700 juta 43. Kiki Barki : 680 juta 44. Alexander Tedja : 670 juta 45. The Nin King : 650 juta 46. Winato Kartono : 590 juta 47. Sandiaga Salahuddin Uno : 460 juta 48. Trihatma Haliman : 450 juta 49. Arifin Panigoro : 420 juta 50. Sutjipto Nagaria : 390 juta.

aktual/ istimewa

laporan utama

aktual/ istimewa

maupun sekutu-sekutu bisnisnya yang muncul belakangan, praktis diatur dan dikendalikan dari Singapura. Menurut seorang sumber terpercaya, di Singapura ada uang berjumlah Rp400 triliun yang masih “diparkir” hingga sekarang, dan besar kemungkinan akibat bungaberbunga, jumlah tersebut sudah meningkat beberapa kali lipat sejak pemilu 2009 lalu. Berkembang informasi bahwa uang berjumlah Rp400 triliun itu berada dalam kendali para konglomerat Cina yang berbasis di Singapura tersebut baru akan dikembalikan ke Indonesia jika presiden Indonesia mendatang sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Dengan kata lain, para konglomerat Cina eksponen Jimbaran Group yang sekarang berbasis di Singapura, nampaknya akan ikut mewarnai pencalonan presiden melalui partai-partai politik yang bertarung pada Pemilu 2014 mendatang. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mereka jagokan? Sepertinya lokomotif yang mereka andalkan saat ini adalah Jokowi. Mencuatnya nama Jakob Soetoyo sebagai fasilisator dan pengatur pertemuan antara Megawati, Jokowi dan Duta Besar AS Robert Blake, memang cukup menyentak berbagai kalangan. Selain fakta bahwa Jakob Soetoyo merupakan kawan dekat Lukman Wanandi, putra Sofyan Wanandi, motor penggerak Jimbaran Group yang merupakan sekutu Liem Soe Liong, ada satu lagi catatan khusus tentang Jakob yang memperkuat sinyalemen selama ini bahwa Jokowi didukung pebisnis overseas Cina yang punya jaringan luas di Washington. Berdasarkan penelisikan berbagai dokumen-dokumen pustaka yang tersedia, Jakob selain pada 2005 tercatat sebagai staf penting di CSIS, dia juga merupakan anggota Komisi Trilateral (Trilateral Commision), sebuah lembaga yang beranggotakan para tokoh terkemuka dunia. Beberapa nama seperti penasihat Gedung Putih Zbigniew Brzezinsky, Gubernur Bank of Israel Stanley

Liem Soe Liong Fischer, intelektual pro-aneksasi Irak Francis Fukuyama, David Rockefeller, Henry Kissinger, mantan Presiden Bank Dunia dan mantan Menhan AS Robert McNamara dan sebagainya. Sebuah badan swasta yang direstui oleh Washington, untuk menggalang aliansi strategis Amerika, Eropa Barat dan Jepang sejak 1973. Bahkan lewat Trilateral Commisision inilah, beberapa calon presiden AS di fit and proper test dulu, sebelum mencalonkan diri. Melalui peta kekuatan ekonomi konglomerasi para taipan di Indonesia, menjadi sebuah tanda tanya besar apakah mereka sepenuhnya mengandalkan Jokowi sebagai calon presiden untuk menghadapi Prabowo pada Pilpres Juli mendatang? Atau akan memunculkan “jagoan baru menjelang hari hari H nantinya? Sebab dengan merujuk pada hasil perhitungan KPU pada akhirnya nanti, maka selain Jokowi dan Prabowo, masih terbuka peluang untuk munculnya satu calon presiden lagi. Sehingga segala kemungkinan ke arah pergeseran politik masih tetap terbuka. Jika skenario munculnya calon ketiga yang mampu mengimbangi Prabowo maupun Jokowi terjadi, besar kemungkinan hal ini didorong oleh resistensi yang begitu kuat dari para Taipan di Indonesia terhadap kemungkinan Prabowo bisa memenangi pertarungan presiden mendatang.

Jakob Soetoyo Kekhawatiran mereka cukup beralasan. Sewaktu Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, putra Begawan Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo tersebut sempat menyebarkan fotokopi buku karya Steven Seagrave, Lord of the Ring, kepada berbagai elemen masyarakat Islam pada sebuah acara buka puasa pada 1997. Buku karya wartawan Inggris tersebut, memang menggambarkan mengguritanya jaringan pebisnis Cina di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Sehingga aksi informasi Prabowo tersebut kemudian dibaca sebagai bentuk kekhawatiran sekaligus perang terbuka terhadap konglomerasi Cina yang dibesarkan oleh Suharto, yang notabene ayah mertuanya Prabowo. Lepas dari kontroversi keterlibatan Prabowo menjelang kerusuhan Mei 1998 yang bermuara pada kejatuhan Suharto, namun satu fakta bahwa Prabowo pastilah dipandang sebagai musuh potensial sehingga ruang gerak mereka tidak sebebas seperti di era-era sebelumnya. Apalagi Jimbaran Group, karena kedekatannya pada Jusuf dan Sofyan Wanandi dari CSIS, para taipan dari group ini secara faksional di TNI tercatat sebagai sekutu politik Jenderal Benny Murdani. Yang pada perkembangannya, merupakan rival politik Prabowo hingga berakhirnya rejim Suharto. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

25

RIZAL RAMLI JUSUF KALLA

RYAMIZAD RYACUDU ABRAHAM SAMAD

CALON WAKIL PRESIDEN jokowi

26


ANIS MATTA ISRAN NOOR HATTA RAJASA

AHMAD HERIAWAN

CALON WAKIL PRESIDEN PRABOWO


27

hukum

kasus bca

KADO KPK untuk PAK PUNG P

ensiun, ulang tahun dan menyandang status tersangka dalam satu hembusan nafas. Itulah yang dialami oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, 21 April 2014. Mantan Direktur Jenderal Pajak itu sempat memotong nasi tumpeng untuk memperingati usianya yang ke-67. Hadi terlihat sumringah. Undangan yang hadir serempak menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Usai menyapa tamu, Hadi menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan wartawan. Salah satunya terkait dengan temuan penyimpangan dalam suntikan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada PT Bank Mutiara Tbk pada 23 Desember 2013 sebesar Rp1,25 triliun. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Hadi mengatakan ada pengelolaan kredit oleh PT. Bank Mutiara yang diduga tidak sesuai ketentuan. Dimana banyak kredit yang seharusnya masuk kolektibilitas kredit lima tapi dicatat ke dalam kolektibilitas kredit dua.”Sehingga 28


seolah-olah laporannya bagus. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 jo. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentan penilaian kualitas aset bank umum,” ujarnya. Setidaknya ada 4 temuan (Tabel) dari temuan BPK atas penyimpangan yang disebut Century Jilid II ini. Tentu saja temuan ini membuat Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terpojok. Sumber Majalah Aktual bahkan menyebut BI sehari sebelum pengumuman sudah memonitor langkah BPK. Utusan BI sempat menanyakan kepada pada salah seorang pimpinan BPK terkait rencana pengumunan temuan audit itu.”Tengah malam lapangan banteng tanya apa benar besok akan ada rilis soal audit Bank Mutiara, saya jawab tidak ada karena memang tidak direncanakan,” ujar sumber. Namun ternyata Hadi yang akrab di panggil Pak Pung menyisipkan agenda tersendiri. Tidak lama setelah pengumuman itu di kantor

KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto langsung menetapkan Hadi. Ia dijerat dalam kebijakan mengabulkan keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 2004.”Kerugian negara dari pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara diperkirakan sebesar Rp375 miliar,” kata Abraham. Oleh KPK mantan Dewan Analisis Strategis pada Badan Inteligen Negara (BIN) itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Yakni seperti diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Abraham membantah penetapan Hadi yang dikaitkan dengan munculnya audit Bank Mutiara.”Tidak ada kaitanya,” tegasnya. Temuan penyimpangan pajak Bank BCA ini laporkan oleh mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao. Hekinus sendiri saat ini menjabat sebagai Executive Director Bank Dunia adalah anak emas mantan

antara

Oleh: Wahyu Romadhony

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga sempat dicalonkan sebagai anggota BPK tahun 2013, namun gagal. Bersama tim investigasinya Hekinus menemukan penyimpangan kebijakan pajak ini tahun 2008 setelah melakukan pemeriksaan sejak tahun 2006. Lamanya waktu investigasi inspektorat dikarenakan adanya aturan yang tidak memungkinkan Hekinus untuk membuka data wajib pajak. Sesuai dengan undangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan data tersebut masuk kategori rahasia negara. Baru pada tahun 2007 Sri Mulyani memberikan izin untuk membuka data pajak Bank BCA. Setelah itu baru kemudian dilaporkan kepada KPK. Mendapat status hukum baru dari KPK, Hadi mengaku siap menjalani semua proses yang akan

1

Terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen Bank Mutiara yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit atau kelancaran pembayaran utang. Hadi menilai banyak kolektibilitas kredit Bank Mutiara yang masuk dalam golongan lima atau kredit macet, tetapi justru dimasukkan ke dalam golongan dua atau kredit dalam perhatian khusus. Dia menduga hal tersebut dilakukan manajemen agar laporan keuangan seolah-olah terlihat baik. Atas temuan ini, BPK menilai telah terjadi pelanggaran PBI No. 7/2/ PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir PBI No. 11/2/PBI 2009 jo PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SK Direksi Bank Mutiaran No.032.1/Mutiara/SK-DIR/XII/2009 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Mutiara, dan SK Direksi Bank Mutiara No. 175/Mutiara/ SK-DIR/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit.

dilakukan oleh lembaga anti rasuah ini. Status hukum yang disandang Hadi tak pelak membuat suhu politik tanah air meningkat. Terlebih pengabulan keberatan pajak itu dilakukan saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden. Pak Pung memang disebut “Sangat Merah”. Isu miring politisasi kasus Hadi semakin kental mana kala partai yang dipimpin Mega yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April lalu. Selain itu penetapan Hadi juga mengungkap luka lama. Perseteruan antara Hadi dan Sri Mulyani. Sejarah mencatat, Sri lah yang mencopot Hadi sebagai Dirjen Pajak tahun 2006. Pencopotan juga dilakukan tepat saat Hadi menrayakan ulang tahun. Sejak saat itu Hadi kembali

2

BPK menilai Bank Mutiara tidak menyampaikan posisi rasio kebutuhan pemenuhan modal minimum (KPMM) atau CAR (capital adequacy ratio) yang sebenarnya pada laporan keuangan periode Juni-November 2013 kepada Bank Indonesia (BI). Rasio KPMM Bank Mutiara sejak 2008 hingga 2011 terus tumbuh. Rasio KPMM pada 2008 tercatat 4%-8%, lalu naik jadi 8%-11% pada 2009, dan di atas 11% pada 2011. Akibatnya, status pengawasan KPMM Bank Mutiara oleh BI menjadi normal dari sebelumnya mendapatkan perhatian khusus. Akan tetapi, pada bulan Juni 2013, rasio KPMM Bank Mutiara anjlok hingga mencatatkan rasio KPMM negatif. Namun, Bank Mutiara melaporkan jika rasio KPMM telah memenuhi syarat sebesar 11% kepada BI. Koreksi rasio KPMM dilakukan setelah LPS memberikan PMS sebesar Rp1,25 triliun. Hal tersebut, menurut BPK, melanggar PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, PBI No.l4/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008).

ke BIN. Akuntan senior itu baru keluar kandang setelah mencoba peruntungan mencalonkan diri sebagai pimpinan BPK. Dua partai yakni PDI-P dan Golkar disebut mendukung Pak Pung. Dukungan tersebut tidak disiasiakan Hadi. Meledaknya skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun menjadi salah satu amunisi Hadi “membalas” Sri. Dibongkarnya persekongkolan bailout yang terjadi sebelum pemilu 2009 yang di menangkan Partai Demokrat itu. Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disebut memutuskan bailout Century tanpa didasarkan pada kriteria terukur, melainkan hanya pada judgement. Boediono sebagai Gubernur BI saat itu juga diseret. Hadi menolak disebut balas dendam saat itu.”Nggak ada (red-sakit hati), itu fakta-fakta yang ditemukan BPK,” tegasnya.

3

Penanganan Bank Mutiara oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal itu terlihat dari banyaknya temuan praktik- praktik perbankan oleh Bank Mutiara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan perbankan. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan LPS No. 5 Tahun 2006 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik.

4

Tahapan penambahan PMS sebesar Rp1,25 triliun dari LPS kepada Bank Mutiara tidak sesuai dengan ketentuan, sekaligus tidak mempertimbangkan alternatif lain yang diatur dalam peraturan undang-undang. Hadi menilai bank yang memiliki KPMM yang negatif sudah seharusnya tidak bisa disehatkan. Kendati demikian, LPS justru memberikan suntikan dana kepada Bank Mutiara, tanpa adanya putusan dari forum koordinasi stabilitas sistem keuangan (FKSSK).


29

hukum

kasus bca

HADI POERNOMO

P

erseteruan antara Hadi Poernomo dan Sri Mulyani tidak lepas dari peran pemerintah Amerika Serikat. Hadi sejak tahun 2004 memang telah menjadi sasaran utama Amerika setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik. Hal ini terungkap dari dokumen kawat rahasia yang dilansir situs Wikileaks. Dokumen 5 halaman itu mengungkap laporan intelijen Amerika Serikat yang dibuat pada tanggal 29 April 2006 oleh Penasehat Ekonomi Amerika William A. Heidt. Laporan itu dikirim dari kantor kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia 8 hari setelah Hadi dicopot oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 30


Mulyani sebagai Dirjen Pajak. Selain dikirimkan ke White House, laporan dengan kode 06JAKARTA5420_a itu juga dikirimkan ke kedutaan besar Amerika di Australia, Central Intelligence Agency (CIA), Kedutaan Besar Amerika di China, Jepang, Korea Selatan dan sejumlah departemen terkait. Setidaknya ada 14 poin yang dimuat dalam laporan itu. Dimulai dari pencopotan Hadi sebagai Dirjen Pajak tanggal 21 April 2006.” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengganti Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang kuat dan korup tanggal 21 April,” seperti dikutip dalam dokumen kawat

rahasia. Amerika menyebut pencopotan Hadi bukti dukungan SBY kepada Sri Mulyani. Langkah ini tidak lepas dari keluhan investor Amerika kepada Sri Mulyani. Keberadaan Hadi juga dinggap menggangu kepentingan dalam reformasi Undang-Undang perpajakan.”Keputusan Menunjukkan dukungan SBY kuat untuk upaya Departemen Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mereformasi Departemen Keuangan (Depkeu) birokrasi mengurangi tingkat Korupsi, meningkatkan efektivitas, hambatan dirubah untuk investasi dan Perundang-undangan reformasi pajak tertunda dan menanggapi Keluhan investor,” seperti tertulis


Oleh: Wahyu Romadhony

dalam kawat rahasia itu. Sri Mulyani disebut dalam dokumen itu sebagai pihak yang paling berperan dalam operasi intelijen tersebut. Tiga hari sebelum keluarnya keputusan pencopotan Hadi, Sri Mulyani sudah mengatakan kepada perwakilan donor Amerika Serikat di Indonesia bahwa akan ada pergantian pejabat di sektor pajak. Hal ini salah satu respon Sri Mulyani Indrawati atas keluhan investor Amerika atas kepemimpinan Hadi. Setelah memastikan Presiden SBY menyetujui pencopotan Hadi, Sri Mulyani terbang ke Amerika. “21 April 2006 pengumuman (pencopotan) dilakukan saat Sri Mulyani ke Washington DC untuk

pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF),” demikian dikutip dalam kawat diplomatik rahasia itu. Pada pertemuan di Washington itu Sri Mulyani mengungkapkan adanya kegagalan dalam menjalankan program yang direkomendasikan donor. Terutama dalam administasi pajak. Sri kemudian didesak untuk perubahan besar.”Masyarakat donor telah mendesak dia (Sri Mulyani Indrawati) untuk “menandai gerakan besar” memberangus Hadi Pornomo yang akan meyakinkan pemilik modal dan dukungan yang lebih besar,” kata laporan diplomatik itu. Sehari setelah tiba dari kunjungan

ke Amerika Serikat Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 26 April 2006 melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo. Selain itu juga melantik Anwar Suprijadi, dan Ahmad Fuad Rahmany masingmasing sebagai, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Bapepam-LK dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45/M tahun 2006 tanggal 20 April 2006. Dokumen itu juga mengungkapkan sehari setelah pelantikan Sri Mulyani kembali melapor ke utusan Amerika Serikat.”Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada kami pada 27 April 2006 bahwa mengganti tiga Dirjen sebagai langkah pertama,” tulis dokumen rahasia itu. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

31

hukum

kasus bca

Kronologi Pemutusan Keberatan BCA Tahun 1999 1

Bahwa BCA keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tahun 1999 yang diajukan tanggal 19 Juni 2003, dan ini harus diputuskan selambat-lambatnya tanggal 18 juni 2004;

2

Bahwa tanggal 17 Juni 2004, Direktur PPh membuat Nota Dinas ke Dirjen Pajak menolak keberatan BCA dengan alasan mengabaikan: SKB Menkeu dan Gubernur BI, Fatwa Mahkamah Agung, dan Persyaratanpersyaratan Hubungan Istimewa;

3

Bahwa Tanggal 18 Juni 2004, Dirjen Pajak membuat Nota Dinas ke Direktur PPh untuk menerima keberatan BCA dengan alasan harus diluruskan pengabaian terhadap SKB Menkeu dan Gub BI, Fatwa Mahkamah Agung, dan Persyaratan-persyaratan Hubungan Istimewa, sehingga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4

Bahwa tanggal 18 Juni 2004, Direktur PPh membuat Nota Dinas ke Dirjen Pajak dengan rekomendasi: “Sesuai dengan Nota Dinas DirekturJenderal Pajak kepada Direktur PPh Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang keberatan Wajib Pajak terhadap SKPN PPh Badan a.n. PT BCA Tbk. tahun pajak 1999, maka Direktur PPh mengusulkan meninjau kembali koreksi positif sisa penyisihan tahun lalu yang dibukukan ke pendapatan lain-lain menjadi nihil” (bukti terlampir).

5

Bahwa Direktur PPh, dan staf telah menandatangani Nota Dinas kepada Dirjen Pajak, dan memarafkan di Surat Ketetapan Pajak tertanggal 18 Juni 2004. (bukti terlampir)

32


Dalam sambutanya Sri Mulyani meminta pejabat yang dilantik untuk mengoptimalkan teknologi informasi agar meminimalisasi kontak antara wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu Sri Mulyani juga meminta agar pejabat baru menjalankan visi ganda yakni pelayanan pajak dan bea cukai serta penegakan hukum. Amerika dalam laporan tersebut memberikan julukan The Mighty kepada Hadi. “The Mighty Have Fallen,” demikian komentar Amerika mengakhiri laporannya. Amerika Serikat juga menyebut Hadi memiliki pribadi yang arogan selaku Dirjen Pajak. Hadi juga dicatat memiliki reputasi buruk dikalangan pebisnis. “Korupsi dalam administrasi pajak menjadi salah satu keluhan bisnis terbaik,” seperti dikutip dalam kawat diplomatik rahasia. Amerika Serikat juga tidak menyukai tindakan Hadi yang melakukan pencekalan terhadap Wajib Pajak yang pajaknya sedang diperiksa oleh lembaganya. Selain itu Hadi juga kerap memonitor harta wajib pajak dengan menggunakan foto satelit. Intelijen Amerika Serikat juga mencatat Hadi Poernomo sebagai pihak yang membuat maraknya praktek suap di lembaganya. “Disiplin diantara petugas pajak terasa terkikis, dan surat ketetapan pajak meningkat menjadi norma, memaksa perusahaan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan keputusan yang lebih masuk akal,” dikutip dari dokumen. Laporan itu juga memuat pendapat salah satu konsultan Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang menyebut, Hadi sebagai Dirjen Pajak paling korup dalam

sejarah.” Mr Untouchable akhirnya digulingkan. Cukup menakjubkan,” demikian pendapat konsultan yang dikutip dalam laporan itu. Selain itu data yang juga diberikan kepada Central Intelligence Agency (CIA) tersebut juga memuat pendapat dari Ketua Kamar Dagang Indonesia saat itu MS Hidayat. Serta pendapat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi. Pada kesimpulan akhir laporan tersebut Amerika banyak memuji kesuksesan Sri Mulyani menyingkirkan Hadi. Sementara itu Presiden SBY disebut gagal menjalankan misinya. “Kegagalan SBY untuk menggantikannya (Hadi Poernomo) melalui 18 bulan pertama pemerintahannya menunjukkan bahwa SBY telah gagal untuk mendapatkan kontrol penuh atas birokrasi,” seperti dikutip dalam dokumen. Amerika Serikat justru memberikan poin kepada Sri Mulyani yang sukses menjalankan perintah penggulingan Hadi hanya dalam


waktu lima bulan setelah dilantik 7 Desember 2005. Sri Mulyani juga disebut sebagai produk sukses dalam mencetak teknokrat pro Amerika.”Sri Mulyani’s ability to remove Purnomo after just five months in office confirms our impression that among the GOI (Goverment of Indonesia) economic technocrats, she has the strongest relationship with SBY and appears the most willing to take risks,” seperti dikutip dalam dokumen. Kesuksesan operasi intelijen tersebut kemudian diteruskan dengan dijalankannya visi penegakan hukum sektor pajak yang menjadi perhatian Indonesia. Inspektorat Pajak saat itu Hekinus Manao langsung melakukan investigasi terkait kebijakan yang dikeluarkan Hadi selama menjabat. Hasilnya ditemukan penyimpangan dalam pengabulan keberatan pajak PT BCA Tbk. Pengganti Hadi saat itu Darmin Nasution juga salah satu pihak yang meminta Sri Mulyani untuk membuka data pajak Bank BCA. Sesuai dengan undangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan data tersebut masuk kategori rahasia negara. Maka untuk membukanya diperlukan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah data pajak bisa diakses, Hekinus melaporkan temuanya kepada KPK. Sejarah kemudian mencatat operasi ini berbuah manis untuk Sri Mulyani dan Hekinus. Keduanya mendapatkan jabatan baru sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Eksekutif Bank Dunia. Sementara itu

Darmin hanya diplot berkarir sebagai Gubernur BI. Amerika memang tidak terlalu suka dengan Darmin. Kawat rahasia tersebut mengunci Darmin dengan sejumlah skandal sebelum disetujui sebagai pengganti Hadi. Darmin disebut tidak reformis.”Perusahaan asuransi AS telah menggambarkan lemahnya regulasi dan korupsi diantara Inspektur Asuransi di bawah Nasution merupakan faktor utama di balik lambatnya pertumbuhan sektor ini,” seperti dikutip dalam dokumen. Darmin juga telah dimonitor atau dikunci dalam skandal pemberian uang sebesar USD 100 ribu kepada Komisi XI DPR pada tahun 2004 untuk refisi Undang-Undang Kepailitan. Meskipun ragu dengan Darmin kawat diplomatik tersebut sudah memberikan garansi bahwa Dirjen Pajak baru akan ada dibawah kendali penuh Menteri

Mengapa Putusan Keberatan BCA TAhun 1999 Diterima? Alasan Penolakan Keberatan Pajak 1999 1

Dianggap sebagai hibah/ sumbangan kepada BPPN, berarti mengabaikan Keputusan Bersama MEnkeu & Gubernur BI.

2

Dianggap BCA & BPPN ada hubungan istimewa berarti mengabaikan persyaratan pasal 18 (3) UU KUP;

3

Penyerahan ke BPPN dianggap bukan penyerahan ke BUPLN, berarti mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Alasan Persetujuan Keberatan Pajak 1999

1

Transaksi penyerahan NPL kepada BPPN bukan hibah atau sumbangan, berdasarkan keputusan bersama Menkeu & Gubernur BI No 117/ KMKM>017/1999 dan 31/15/ KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999: BTO Peserta menandatangani Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang dengan nilai Rp 10 juta.

2

BPPN bukan merupakan Wajib Pajak, sehingga tidak ada hubungan istimewa antara BCA dan BPPN, sesuai persyaratan Psl 18 (3) UU KUP.

3

Sesuai putusanMahkamah Agung Nomor: 010/HUM/1999 tanggal 1 Desember 1999 atas uji material Ikatan Advokat Indonesia, BPPN memiliki Kekuasaan extra Judicial. BUPLN berdasarkan UU Nomor 49 Perpu Tahun 1960 juga memiliki kekuasaan extra judicial. Dengan demikian BPPN sama dengan BUPLN.


33

hukum

kasus bca

menolak keberatan pajak perusaan asal Amerika. ”Lalu setelah dia diganti, permohonan tersebut disetujui. Apakah kasus-kasus tersebut yang membuat dia digusur? 1 Apabila kebutusan keberatan itu Saya tidak tahu. Apakah kasus-kasus dianggap tidak benar, Dirjen Pajak tersebut juga yang mendorong KPK dapat membatalkan keputusan menghukum dia? Entahlah,” ujarnya. keberatan semula berdasarkan Penetapan Hadi juga dinilai pasal 36 UU KUP; dan pasal 15 janggal oleh Drajad. Pasalnya Hadi UU KUP dimana jika terdapat data hanya menjalankan kewenangannya baru (novum), Dirjen Pajak dapat yang diatur dalam Undang-Undang.” menerbitkan Surat Ketetapan ”Setahu saya, semua ‘DJP1’ (Dirjen pajak (SKP). Pajak) pernah menjalankan wewenang ini. Apakah menggunakan 2 Untuk tahun buku 1999, kewenangan berdasarkan UU itu daluwarsa penetapan 10 tahun, penyalahgunaan? Jujur saya tidak sejak tahun buku, jadi akan mudeng logikanya. Beda ceritanya berakhir pada tahun 2009. jika KPK bisa membuktikan HP menerima uang dari BCA,” urainya. Putusan keberatan tidak ada 3 Drajad justru curiga pada dampak keuangan (financial penarikan kembali kasus pajak PT effect) terhadap penerima Pajak, karena sampai dengan tahun 2003 yang sudah P21 oleh Menkeu saat (batas daluwarsa kompensasi itu, yang disebutnya justru lebih kerugian dari tahun 1998), masih menyalahi kewenangan. “Sudah ada sisa rugi yang hangus (tidak P21 di Gedung Bundar kok ditarik dapat dikompensasikan lagi kembali ke Lapangan Banteng, lalu karena daluwarsa). kewajiban pajaknya diturunkan, dan diselesaikan dengan Pasal 44B. Ini lebih jelas abuse of powernya. Petugas KPK sudah pernah menyelidikinya, tapi malah macet. Saya juga tidak mudeng lagi,” kata Drajad. Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Azas persamaan didepan KOMPENSASI KERUGIAN 5 th dari th 1999 - 2003 hukum tidak diberlakukan (Pasal 6 (2) UU 10/94 ttg PPh) oleh KPK dalam menyidik kasus pajak. Khususnya Kompensasi Kerugian Atas Kompensasi Kerugian Tanpa Keterangan dalam kasus pajak ND Dirjen ND Dirjen perusahaan asal Amerika. Penghasilan Pajak yang Penghasilan Pajak yang Salah satunya kena Pajak harus dibayar Kena Pajak harus dibayar Rugi Tahun 1998 dalam laporan dugaan pengemplangan pajak (28.836) t Nihil (28,836) t Nihil pajak PT Halliburton Keuntungan Indonesia. Kasus itu Nihil 1999 2,053 t Nihil 6,779 t tidak ditindaklanjuti KPK Nihil 2000 2,034 t Nihil 2,034 t meskipun telah dilaporkan Nihil 3,946 t Nihil 3,946 t 2001 sejak tahun 2009. MAKI Nihil 2,798 t 2002 2,798 t Nihil pun kemudian mengajukan Nihil 3,564 t Nihil 3,564 t 2003 pra-peradilan di Total Kompensasi Kerugian Pengadilan Negeri Jakarta 14,386 t 19,112 t Selatan terhadap kasus Kompensasi kerugian yang yang diklaim merugikan (14,450) t (9.724) t hangus setelah 2003 negara Rp23 miliar itu.

Komentar Terhadap Putusan Keberatan BCA tahun 1999

34


Keuangan saat itu Sri Mulyani. Darmin juga disebut bukan bagian dari yang Amerika sebut “Reformasi Besar”. Ia juga tidak disiapkan sebagai pemimpin seperti ditulis dalam data itu. Kendali Sri Mulyani atas Darmin juga tampak pada saat ia menghadapi skandal kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh petugas Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu setidaknya ada 151 perusahaan yang menjadi klien Gayus. Namun tidak seperti saat mengungkap pajak BCA, Darmin dan Hekinus pasif menghadapi skandal Gayus. Enam perusahaan asal Amerika Serikat Yakni Chevron Indonesia Company dan PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger tercatat sebagai pasien Gayus tidak disentuh. Pengamat ekonomi Drajad Wibowo tidak heran dengan dibidiknya Hadi oleh Amerika. “Ada beberapa kasus yang hemat saya membuat membuat HP dimusuhi AS, Bank Dunia dan IMF,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Hadi menurut Drajat pernah mempersulit pengusaha asal Amerika saat mengurus pajak. Ia juga kerap

SUDAH JATUH TERTIMPA BALIHO Oleh: Wahyu Romadhony


H

ujan dan angin kencang menumbangkan papan reklame raksasa milik Bank BCA di Jalan S Parman, Jakarta Barat, Selasa (22/4) sore itu. Sejumlah pengendara yang sedang melintas menjadi korban. Kejadian itu tidak berselang sehari setelah KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasusu pengabulan keberatan pajak BCA. Selain papan reklame, penetapan tersebut juga membuat saham BCA tumbang di lantai bursa. Saham dengan kode perdagangan BBCA itu berada pada Rp 11.025 per saham atau turun 150 bps atau minus 1,34 persen ketimbang pada perdagangan sehari sebelum Hadi tersangka. Jajaran Direksi BCA langsung merespon dengan menggelar konferensi pers. Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja menegaskan pihaknya tidak pernah melanggar Undang-Undang dalam pembayaran

pajak.”BCA tidak melanggar UndangUndang,” ujarnya. Namun pandangan BCA berbeda dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad meyakini terjadi pelanggaran Undang-Undang dalam pengabulan keberatan pajak BCA tahun pajak 1999. Dalam keberatan pajak yang diajukan tahun 2004 tersebut, Hadi sengaja meminta Direktur Pajak Penghasilan mengubah kesimpulan dari keberatan ditolak menjadi diterima. Abraham juga mengungkap adanya perbedaan perlakukan Hadi kepada BCA dan BII setra Bank Danamon. Memiliki permasalahan yang sama dengan BCA, Hadi menolak keberatan pajak kedua bank itu.”Tapi permohonan bank lain ditolak,” ujarnya. Kebijakan Hadi menerima

keberatan pajak BCA membuat laba Bank BCA menjadi Rp1,01 triliun. Perhitungan itu dengan asumsi pada tahun 2003 BCA bebas pajak ketika lama perusahaan tercatat Rp1,28 triliun. Jika KPK berhasil membuktikan adanya pidana dalam pengabulan keberatan pajak ini dipastikan BCA membayar Rp1,875 triliun denda pajak. Sesuai dengan ketentuan di Undanng-Undang Pajak, dengan hitungan utang pokok pajak Rp375 miliar yang disebut KPK sebagai kerugian negara. Utang pokok pajak itu akan ditambah 4 kali dari nilai utang pokok yang disebut denda pajak. Tentu ini akan menggerus banyak laba Bank yang sahamnya dikuasai oleh Grup Djarum tersebut. Sumber Majalah Aktual mengatakan tidak lama setelah penetapan Hadi sebagai tersangka ada perselisihan antara para pimpinan terkait penyidikan ini. “Enjoy saja” itu kode singkat yang diterima Aktual saat menanyakan arah penyidikan kasus ini. Sebuah kode yang sangat dekat dengan pariwara rokok grup Djarum tentang pencarian sosok pemimpin yang diakhiri dengan kalimat “Cari yang kerja”. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

35

ekonomi

Rencana akuisisi saham pemerintah di BTN oleh Bank Mandiri dicurigai berlatar belakang kepentingan politik. Yakni, terkait dengan pengumpulan dana untuk pemilihan presiden 9 Juli 2014. Oleh: Arnold Sirait

T

idak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba saja pada Selasa, 15 April 2014, terdengar kabar adanya rencana pelepasan saham milik pemerintah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kabar tersebut muncul berdasarkan surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014, yang beredar di kalangan wartawan. Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Utama (Dirut) BTN itu tertulis, rencana pelepasan saham akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN, 21 Mei 2014. Di hari yang sama di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut BTN, Maryono, pun mengkonfirmasi kebenaran surat yang telah beredar itu. “Sudah kami terima,” ucapnya. Sementara di tempat dan waktu yang berbeda, Dirut Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, menyerahkan semuanya kepada pemegang saham. Isu tersebut sontak membuat beberapa pihak bertanya mengenai alasan pelepasan saham, atau mungkin bisa disebut dengan akuisisi BTN oleh Mandiri. Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, setidaknya ada empat alasan pentingnya akuisisi bank pelat merah tersebut. Pertama, Dahlan menilai ide atau gagasan akuisisi ini sangat bagus untuk kemajuan Indonesia. Kedua, kredit rumah yang disalurkan BTN dianggap lebih kecil dari bank yang bukan berorientasi perumahan, sehingga tidak cukup mampu mendorong pembangunan perumahan rakyat.

36


Dahlan Iskan dan Kontroversi Akuisisi



37

ekonomi

Alasan lainnya adalah dengan adanya akuisisi itu, Indonesia dapat memiliki bank yang lebih besar dibandingkan Malaysia. Selain itu, seiring dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang terus membesar, dibutuhkan juga bank yang besar. Jika tidak, maka bank asing-lah yang akan meraup keuntungan. Alasan Dahlan tidak lantas diterima oleh semua kalangan. Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono, melihat tidak ada keuntungan yang didapatkan pemerintah dari proses akuisisi tersebut. Jika memang ingin bersaing dengan bank asing, dia lebih menyarankan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Kepemilikan Mayoritas Bank Lokal Oleh Investor Asing, yang membolehkan kepemilikan asing sampai 99 persen, dibandingkan harus melakukan akuisisi. “PP itu direvisi menjadi maksimal 40 persen, sehingga bank lokal makin terlindungi oleh 38


pemerintah sendiri, dan mampu bersaing dengan bank asing dengan lebih baik,” katanya kepada Aktual. BTN akan Semakin Hancur Alasan Dahlan pun tidak bisa diterima oleh kalangan pengusaha. Asosiasi Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI), melalui Sekretaris Jenderal Endang K. Widjaja menilai, alasan Dahlan mengenai penyaluran kredit perumahan tidak sesuai dengan fakta. Menurut data yang dimiliki Endang, pada 2013 BTN mampu mengeluarkan 96 persen dari 102 ribu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan Mandiri hanya mampu 1.695 unit. Endang juga menganggap aneh alasan agar Indonesia memiliki bank yang beraset besar. Menurutnya, jika itu tujuannya mengapa Bank Mandiri tidak mengakuisisi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk saja. Aset BNI tahun 2013 mencapai Rp 386,6

triliun dan aset Bank Mandiri sebesar Rp 733,1 triliun, sehingga jika ditotal nilainya mencapai Rp 1.119,7 triliun. Sementara aset BTN di tahun yang sama hanya Rp 131,17 triliun. Selain itu, Bank Mandiri dan BNI masing-masing memegang pakem bisnis yang sama, yakni berorientasi pada korporasi. “Sementara BTN adalah bank fokus perumahan,” ucapnya. Ketua Serikat Pekerja BTN, Satya Wijiantara, juga menganggap akuisisi itu tidak tepat. Dalam orasinya di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Minggu (20/4) dia mengatakan, BTN akan semakin hancur jika diakuisisi oleh Bank Mandiri. Ini karena BTN menyasar masyarakat menengah ke bawah, sedangkan Mandiri menyasar kelas menengah ke atas. “Biarkan BTN berdiri sendiri, jangan diakuisisi,” ujarnya. Pengumpulan Dana Pilpres Karena alasan Dahlan dianggap tidak tepat, beberapa pihak mulai mengaitkan rencana akuisisi tersebut dengan aktivitas pemilihan presiden (pilpres), yang akan berlangsung

tino oktaviano/ aktual (Dahalan) - aktual/ istimewa (Endang)

Dahlan Iskan

Satya Wijiantara

aktual/ istimewa

pada 9 Juli 2014. Akuisisi ini diduga hanyalah salah satu cara untuk mengumpulkan dana pilpres. Dugaan tersebut muncul mengingat Dahlan merupakan salah satu calon presiden dari konvensi Partai Demokrat, bahkan menyatakan resmi bergabung dengan Demokrat dan dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, berkomentar, “Bisa saja ada kepentingan Menteri BUMN terkait pilpres.” Kecurigaan itu juga dirasakan anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh. Dia curiga ada agenda politik di balik rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. “Sebentar lagi akan digelar Pilpres. Jangan-jangan Dahlan Iskan cari modal untuk kampanye Pilpres, Juli mendatang. Ini bisa saja terjadi, mengingat ambisi dia untuk mencalonkan diri dalam bursa capres-cawapres pada pilpres mendatang besar,” cetusnya, dalam rilis yang diterima redaksi Aktual.co, Kamis (24/4). Perdagangan Orang Dalam Indikasi adanya pengumpulan dana pilpres semakin kuat, ketika melihat pergerakan harga saham

Bank Tabungan Negara (BTN) yang berkode BBTN. Satu hari pasca beredarnya isu akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, Rabu (16/4), saham BTN terus meroket. Sejak pembukaan sampai pukul 11.07 WIB, saham BTN naik 130 poin menjadi 1.400. Bahkan saham tersebut masuk dalam 10 top gainer di hari tersebut. Namun, delapan hari setelah kenaikan saham tersebut, harga saham berbalik arah. Itu terjadi tepatnya sehari setelah Sekretaris Kabinet menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), perihal mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Saham BTN dibuka di level 1350, kemudian a njlok 95 poin menjadi 1210 pada pukul 09.15 WIB hari Kamis (24/4). Tidak hanya itu, saham tersebut pun terjun bebas dan sempat menempati posisi pertama dalam 10 top looser. Sekadar informasi, dalam surat tersebut Seskab meminta para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah untuk berperan aktif menjaga suasana yang kondusif, dalam kehidupan masyarakat di bidang sosial, politik, ekonomi, dan

keamanan selama masa menjelang dan berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Mereka dilarang mengambil kebijakan strategis, termasuk tengtunhya soal akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Hal tersebut sebenarnya sudah diingatkan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar. Dia mengingatkan, agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan isu akuisisi perusahaan negara yang sahamnya sudah dijual untuk umum (go public). Menurutnya, isu-isu eksternal seperti akuisisi sangat berpengaruh terhadap segmentasi pasar perusahaan tersebut. Dia tidak ingin isu akuisisi BTN oleh Bank Mandiri mengulangi kasus Perusahaan Gas Negara dengan Pertamina atau Pertagas. “Yang ribut-ribut itu ternyata nggak jadi, (padahal) saham sudah anjlok. Kan susah,” ucapnya. Wakil Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/BULOG Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Natsir Mansyur, juga menyatakan hal yang sama. Dia meminta agar otoritas yang berwajib mengawasi adanya perdagangan orang dalam (insider trading). “Awasi itu insider trading,” katanya pada Aktual.co. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, OJK selaku pengawas pasar modal mengaku terus mengawasi perkembangan pasar saham tersebut. Namun sampai saat ini pihaknya belum memperoleh hasil apapun, karena masih dalam proses. “Iya, pasti (kita selidiki). Setiap hari kita pantau perkembangan pasar. Belum ada hasil,” ujarnya kepada Aktual.co. Perdagangan orang dalam ini sebenarnya sudah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Bahkan dalam pasal 104 dinyatakan, ada ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar bagi mereka yang melanggar. Kini tinggal menunggu saja, bagaimana OJK menyikapi kasus tersebut! 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

39

internasional

Krugman Memang Harus Tersenyum Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Soemitro

P

aul Krugman adalah ekonom New Keynesian yang mulai menyoal bahwa Amerika bukan lagi sebagai negara demokrasi. Namun negara oligarki. Dalam sebuah kolom khusus di New York Times (November 2011) dia menulis sebuah tajuk berjudul “Oligarchy, American Style” yang sarat sindirian. Penerima Nobel di bidang Ilmu Ekonomi ini menulis: “Anyone who has tracked this issue over time knows what I mean. Whenever growing income disparities threaten 40


to come into focus, a reliable set of defenders tries to bring back the blur. Think tanks put out reports claiming that inequality isn’t really rising, or that it doesn’t matter. Pundits try to put a more benign face on the phenomenon, claiming that it’s not really the wealthy few versus the rest, it’s the educated versus the less educated.” “So what you need to know is that all of these claims are basically

attempts to obscure the stark reality: We have a society in which money is increasingly concentrated in the hands of a few people, and in which that concentration of income and wealth threatens to make us a democracy in name only.” Analisis Krugman selalu mendapat counter. Mungkin karena dianggap risetnya tidak terlalu dalam atau mungkin itu hanya sebatas kesimpulan sementara dari beberapa fakta ekonomi kuantitatif yang dia peroleh. Namun, jauh sebelumnya, (2009) Jeffrey A. Winters sebenarnya sudah memulai riset soal oligarki di Amerika Serikat. Associate Proffesor of Political Science, Northwestern University ini bersama rekannya Benjamin I. Page, Gordon Scott

getty image

ekonomi

huffingtonpost.com

Jeffrey A. Winters Fulcher Professor of Decision Making at Northwestern University sempat memublikasikan risetnya yang berjudul Oligarchy in the United States di Cambridge Journals. Winters, yang juga penulis buku “Oligarchy” ini, meriset data distribusi pendapatan dan kekayaan yang ada di AS. Hasilnya hampir mirip dengan hipotesa Krugman bahwa segelintir orang kaya di AS ternyata memiliki pengaruh kuat terhadap ekonomi dan politik di AS. Winters dan Page, dalam jurnal itu menulis oligarki di AS dibangun oleh kekuatan dan pengaruh sejumlah orang kaya: “A brief review of the literature suggests possible mechanisms by which such influence could occur, through lobbying, the electoral process, opinion shaping, and the US Constitution itself” Namun, awal April lalu muncul sebuah penelitian yang cukup signifikan membenarkan dan memperkuat pendapat Krugman dan Winters. Boleh dikatakan, riset ini adalah riset pertama, cukup komprehensif dan sangat penting dalam sejarah yang mengatakan bahwa AS bukan lagi ‘Raja’ dalam soal demokrasi. Mungkin bisa dikatakan AS adalah “Raja” baru dalam sistem oligarki. Judul riset ini cukup panjang

Paul Krugman dan mengelitik,”Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”. Riset yang dilakukan Martin Gilens, Professor of Politics at Princeton University dan Benjamin I. Page (rekan Jeffrey A. Winters) ini dimuat dalam jurnal akademik Perspectives on Politics (2014). Pertanyaan awal mereka adalah: Siapa sebenarnya yang memerintah dan menjalankan negeri ini (baca AS.red)? Dengan menggunakan teori Majoritarian Electoral Democracy; teori Economic Elite Domination, and two types of interest group pluralism, teori Majoritarian Pluralism dan teori Biased Pluralism mereka menjawab pertanyaan siapa aktor penting yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan publik di AS: Apakah rakyat, elit ekonomi, atau organisasi/ kelompok kepentingan (massa dan bisnis)? Untuk itu menjawab pertanyaan itu, mereka menguji sebanyak 1,779 kebijakan publik yang ada di AS. Jumlah yang cukup besar dalam sejarah studi sebuah uji kebijakan publik. Salah satu kesimpulanya adalah ada yang salah dengan demokrasi di AS. “...our analyses suggest that majorities of the American public actually have little influence over the policies

our government adopts. Americans do enjoy many features central to democratic governance, such as regular elections, freedom of speech and association, and a widespread (if still contested) franchise. But we believe that if policymaking is dominated by powerful business organizations and a small number of affluent Americans, then America’s claims to being a democratic society are seriously threatened”. Riset penting ini membuktikan bahwa teori Economic Elite Domination dan teori Biased Pluralism menjelaskan apa yang saat ini terjadi di AS. Riset ini juga memberi sinyal penting bahwa teori Majoritarian Electoral Democracy atau teori Majoritarian Pluralism tidak terjadi di AS. Bahasa sederhananya, (secara ilmiah bukan sekadar pernyataan politik.red), AS adalah negara oligarki. Lalu, apa implikasi riset tersebut bagi kehidupan demokrasi global? Pertama, bahwa AS bukan lagi contoh bagi negara lain untuk berdemokrasi. AS adalah contoh negara yang menggunakan sistem oligarki paling canggih yang pernah ada sampai saat ini. Kedua, semua bentuk tekanan ekonomi, politik dan militer yang dilakukan AS ke banyak negara dengan mengatasnamakan demokrasi perlu ditinjau ulang. Karena keputusan-keputusan tersebut bukan atas nama kepentingan demokrasi tapi atas nama kepentingan oligarki. Setidaknya, ini menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk melihat sejauh apa hakikat hubungan kerjasama yang harus dibentuk dengan AS. Apakah murni untuk kepentingan rakyat AS dan rakyat Indonesia atau hanya sekadar untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Setidaknya juga, isyarat Krugman harus kembali ditelaah lebih dalam. Dan untuk alasan ini, Paul Krugman memang selayaknya harus tersenyum. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

41

Kilas ekonomi

Beri Efek Jera, BCA Harus Di-suspend

I

Ada Dokter di Ponsel Anda A

nda ingin memiliki dokter pribadi yang bisa dipanggil dan ditelepon kapan saja dan dimana saja? Itu bukan hal yang mustahil lho, sebab, sekarang ini telah ada aplikasi Hello Doctor. Lantas, apa itu Hello Doctor menawarkan solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan akses langsung supaya masyarakat bisa mendapatkan saran dari dokter, kapanpun, dimanapun, sepanjang diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hello Doctor telah bermitra dengan Telkomsel dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “Teknologi ini telah memberikan dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan. Hello Doctor percaya bahwa penawaran yang inovatif di banyak channel dan platform kemitraan dengan Telkomsel dan IDI akan menjadi langkah yang nyata untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan tarif yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan,” ucap Dr. Michael Mol, selaku direktur Medis Hello Doctor di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (29/4). Dr. Mol melanjutkan, dasar keberhasilan dari tujuan ini adalah dikarenakan penggunaan

42


telepon seluler dan teknologi yang dipahami dengan baik dan banyak digunakan untuk menghubungkan pelanggan dengan profesional medis, memberdayakan pelanggan untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dengan cara yang terjangkau dan sederhana. Layanan berbayar yang akan tersedia bagi seluruh pelanggan Telkomsel melalui aplikasi mobile Hello Doctor meliputi Pesan Dokter (Digital Doctor) dan Telepon Doctor (House Call). Layanan ini menyediakan akses cepat dan bersifat rahasia ke lebih dari 200 dokter yang terdaftar resmi di Ikatan Dokter Indonesia yang mempu memberikan bimbingan dan saran medis. Pelanggan cuma cukup mengirimkan pesan secara langsung dan bersifat rahasia melalui aplikasi Hello Doctor, kemudian dokter yang sedang tugas akan menelepon Anda dalam waktu satu jam. Hello Doctor adalah sebuah perusahaan dari Afrika Selatan. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, jumlah pelanggan Hello Doctor telah berkembang menjadi lebih dari 600.000 di berbagai portal dan platform media sosial. / Nurlail

ndonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menilai bahwa PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) harus diberikan sanksi berupa pembekuan (suspend) atau pemberhentian sementara. Hal ini terkait dengan kasus restrukturisasi pajak yang dilakukan oleh BCA. Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) IHCS, Ridwan Darmawan pemberlakuan suspend perlu dilakukan untuk memberi efek jera kepada BCA. “BCA harus disuspend atau diberhentikan sementara untuk membuat efek jera,” katanya di Cikini, Jakarta, Jumat (25/4). / Arnold Sirait

BPS Catat Deflasi 0,02 Persen pada April 2014

B

adan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi sebesar 0,02 persen pada April 2014. Sedangkan untuk inflasi dari tahun ke tahun mencapai 7,25 persen. Melihat hal itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara optimistis sampai akhir tahun 2014 inflasi diperkirakan di level lima persen. Sementara Kepala Ekonom Trust Securities, Reza Priyambada meminta agar Bank Indonesia tidak mengubah suku bunga acuan Bank Indonesia/ BI Rate. Ini untuk mengantisipasi keadaan moneter di bulan berikutnya. “Untuk antisipasi dan berjaga-jaga terhadap kondisi moneter di bulan berikutnya. Hal ini mengingat, kenaikan tarif listrik per 1 Mei 2014 untuk beberapa konsumen yang tentu akan berpengaruh pada nilai inflasi dan akan masuknya bulan puasa dalam hitungan bulan ke depan,” ucapnya. / Arnold Sirait

BPS : Pengangguran Didominasi Lulusan SMA

B

adan Pusat Statistik (BPS) hari Senin (5/5) mengumumkan jumlah pengangguran pada Februari 2014 mencapai 7,15 juta orang. Jika dilihat berdasarkan jenjang

Penerimaan Pajak April 2014 Capai 25,4 Persen

pendidikan, pengangguran terbanyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,10 persen. Sedangkan pengangguran lulusan Sekolah Dasar ke bawah 3,69 persen atau mengalami kenaikan dibanding periode sama sebelumnya 3,51 persen. Untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menganggur ada 7,44 persen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7,21 persen, tingkat Diploma I/II/III sebesar 5,87 persen dan tingkat Universitas 4,31 persen. Deputi Bidang Kemiskinan,

Ketenagakerjaan, dan UKM, Rahma Iryanti menyatakan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah ketersediaan investasi yang menyediakan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya para lulusan SMA cenderung memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang baik. “Mereka akan menunggu pekerjaan yang bagus, sehingga masa tunggu SMA ke atas lebih dari satu tahun. Artinya, harus diikuti kecepatan investasi, karena mereka butuh pekerjaan yang bagus. Kalau SD-SMP kan apa saja,” ungkapnya. / Arnold Sirait

Telur Impor Asal Malaysia Ancam Peternak Lokal

D

irektorat Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengatakan realisasi pajak sampai dengan 28 April 2014 mencapai Rp281 triliun. Ini berarti sudah mencapai 25,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Dia mengatakan salah satu penyebabnya adalah PPh (Pajak Penghasilan) non migas yang tumbuh lebih bagus dari tahun lalu. Dia mengatakan tahun lalu PPh non migas mencatatkan angka negatif, sedangkan tahun ini positif bisa sampai 16 persen. “Karena kerja keras orang-orang pajaknya. Kita lakukan berbagai macam perbaikan dalam kebijakan gak ada kebijakan baru,” ungkapnya. / Arnold Sirait

P

edagang dan peternak ayam petelur di Kota Pontianak terancam merugi akibat “serbuan” telur ayam ras impor dari Sarawak, Malaysia. Salah seorang pedagang telur ayam ras di kawasan Pasar Parit Besar Kota Pontianak, Basiran, mengatakan dalam beberapa minggu terakhir dia dan rekanrekannya merugi karena telur yang mereka jual kalah bersaing dengan telur impor dari Malaysia. “Kami membeli telur ayam ras lokal asal Kota Singkawang Rp1.100/ butir, sementara telur impor asal

Malaysia Rp800 /butir, sehingga harga jual kami jauh di atas harga telur impor tersebut,” ujar Basiran di Pontianak, Rabu (30/4). Anjloknya harga telur ayam ras lokal tidak hanya mengakibatkan pedagang rugi, tetapi peternak ayam petelur yang paling terpukul. Menurutnya, ada oknum tertentu yang sengaja menjual langsung telur ayam ras impor asal Malaysia ke beberapa daerah di Kalbar sehingga membuat pelanggan mereka tidak lagi membeli telur lokal. / Arnold Sirait 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

43

energi

Pemerintah Indonesia kesal karena Freeport tahun ini kembali tidak membayarkan dividen. Padahal dividen senilai Rp 1,5 triliun itu perlu untuk menambal APBN 2014. Target penerimaan dividen negara dari sektor BUMN pun tak tercapai. Oleh: Arbie Marwan

S

udah hampir 50 tahun keberadaan perusahaan tambang Freeport di Papua, Indonesia. Maka sudah semestinya perusahaan Amerika Serikat itu, sebagai perusahaan asing, memberikan lebih kepada Indonesia. Namun, bukannya memberikan

44


keuntungan atas saham, PT Freeport Indonesia selama 2 tahun terakhir ini malah tidak memberikan dividen atas 9,46% saham yang dimiliki pemerintah Indonesia, dengan berbagai alasan. Wakil Menteri BUMN, Mahmudin Yasin menuturkan, PT Freeport Indonesia terhitung sudah sejak tahun buku 2012 hingga 2013 tidak pernah lagi membayarkan dividen kepada negara. “Rata-rata Rp1,5 triliun. Tapi dua tahun lalu sudah berhenti,” kata Yasin, di Jakarta, Kamis (10/4). Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dia menduga perusahaan tambang tembaga dan emas itu menikmati keuntungan selama 2013. Oleh karena itu, dia pun meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menagih kembali dividen yang menjadi bagian pemerintah Indonesia. “Harus bisa (ditagih) oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN,” ungkap Bambang di

Jakarta, Kamis (10/4). Target Tidak Tercapai Akibat mangkirnya pembayaran dividen oleh Freeport, target penerimaan dividen negara dari sektor BUMN pada tahun buku 2013 tidak tercapai. Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendesak PT Freeport Indonesia tetap memenuhi kewajibannya, yakni membayar dividen kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk dividen interim. “Pemerintah tentu tetap ingin Freeport membayar dividen, meskipun berbentuk dividen interim, karena sudah dimasukkan sebagai setoran BUMN kepada APBN tahun 2014,” kata Dahlan, usai menggelar rapat pimpinan Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (17/4). Menurut Dahlan, usulan dividen interim itu akan segera disampaikan kepada manajemen Freeport, untuk memenuhi APBN 2014. Dividen interim adalah setoran yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir. Dalam konteks Freeport ini, setoran dividen interim yang dimaksud dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2014, yang akan dikurangi dari dividen final. Dahlan menjelaskan, saat ini Pemerintah menetapkan pemasukan APBN 2014 dari dividen seluruh BUMN sebesar Rp 40 triliun. Namun, diperkirakan ini tidak tercapai, antara lain karena Freeport tidak menyetor dividen sebesar Rp1,5 triliun. “Untuk itu, sebagai pemegang saham Freeport sebesar 9,46 persen, Pemerintah merasa berhak untuk mendapatkan setoran yang diusulkan dalam bentuk dividen interim,” ujarnya. Tentang bagaimana caranya, diutarakan Dahlan, itu urusan Freeport. Bisa saja Freeport meminjam ataupun cara lainnya, yang penting harus memenuhi kewajibannya. Menurut mantan Dirut PT PLN ini, saat RUPS Freeport

tino oktaviano/ aktual (Dahlan) - aktual/ istimewa (Bambang)

Ketika PT Freeport Indonesia Mangkir Bayar Dividen

www.minesight.com

diputuskan (untuk) tidak menyetor,” ujarnya.

berlangsung beberapa waktu lalu, perwakilan Pemerintah sudah ngotot agar perusahaan tambang itu membayarkan dividen tunai. “Namun, Pemerintah hanya punya

porsi saham 9,46 persen (minoritas), dan ketika voting pun pasti kalah. Ini menyakitkan sebenarnya, karena tanpa kehadiran perwakilan Pemerintah sekalipun bisa

Mengaku Pendapatan Menurun Laporan kinerja keuangan 2013 dari Freeport McMoran Copper & Gold (FCX), pemilik 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia, menunjukkan bahwa total penjualan emas dan tembaga dari tambangnya di Indonesia mengalami kenaikan. Total kenaikannya sebesar 6,2 persen atau USD 4,34 miliar (sekitar Rp 49,59 triliun, dengan kurs Rp11.428 per USD) pada akhir 2013, jika dibandingkan pada periode 2012 sebesar USD 4,09 miliar. Penjualan tembaga tercatat naik menjadi USD 2,9 miliar pada 2013 dari sebelumnya USD 2,56 miliar. Penjualan emas tercatat turun tipis menjadi USD 1,44 miliar dari sebelumnya USD 1,52 miliar, meskipun volume penjualan emas naik menjadi 1,096 juta ounces pada 2013, dibandingkan 2012, sebanyak 915 ribu ounces. Namun, harga rata-rata penjualan emas turun menjadi USD1.312 per troy ons dari sebelumnya USD1.664 per troy ons. PT Freeport Indonesia (PTFI) mengonfirmasikan, pada 2013 ia tidak membayar dividen kepada para pemegang saham (Pemerintah dan perusahaan induk PTFI). Ini dikarenakan kinerja keuangan perusahaan, yang dihasilkan dari volume penjualan tembaga dan emas, yang rendah. Faktor penyebabnya adalah kadar bijih tambang yang lebih rendah, penghentian kegiatan produksi selama hampir dua bulan karena gangguan usaha, dan rendahnya harga tembaga dan emas. “Pada tahun 2013, total pendapatan PTFI adalah USD 4,1 miliar, dimana kinerja keuangan PTFI tahun 2013 tidak mencapai target yang dicanangkan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB),” ujar Superintendent Media Relations Engagement PT FI, Ledy Simarmata kepada Aktual lewat pesan elektronik, Senin (21/4). Kemudian, total laba bersih tahun 2013 adalah USD 0,8 miliar. “PTFI telah membayar USD 0,5 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

45

energi

miliar kepada Pemerintah untuk pajak dan royalti,” lanjutnya. Jumlah arus kas bersih setelah investasi tahun 2013 adalah USD 134 juta. Arus kas bersih tersebut, kata Ledy, digunakan untuk membiayai kelanjutan operasional tambang dan kegiatan investasi, sehingga PTFI tidak memiliki arus kas yang cukup untuk pembayaran dividen.

46


induk perusahaan PTFI, kata Ledy, juga tidak menerima pembayaran dividen dari PTFI sepanjang 2013. Dividen yang dibayarkan perusahaan induk PTFI untuk pemegang saham publik-nya pada 2013 adalah berdasarkan kinerja keuangan operasi Freeport McMoRan di Amerika Utara dan Selatan, dan Afrika. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman kepada Aktual menuturkan, tunggakan dividen PT Freeport Indonesia yang belum dibayarkan wajib terus ditagih oleh pemerintah. Pasalnya, jumlahnya per tahun mencapai Rp 1,5 triliun, sehingga selama 2 tahun negera mengalami kerugian sebesar Rp 3 triliun. “Kesannya, pemerintah pasrah dan tergantung kebaikan Freeport, atau menyerahkannya pada mekanisme RUPS, mesti dikritisi. Tunggakan sampai 3 tahun itu menunjukkan lemahnya koordinasi di kementerian terkait, khususnya di bawah kemenko perekonomian,” ungkap Erwin. Oleh karenanya, pemerintah bisa membentuk tim auditor sendiri yang bersifat independen, untuk melakukan verifikasi atas audit internal Freeport, yang menyatakan mereka mengalami kerugian. “Agar

ada data banding. Pemerintah mesti tegas, jangan ragu dan menclamencle. Dividen itu kewajiban Freeport, dan merupakan hak negara,” kata Erwin. BPK Janji Akan Tindak Freeport Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, di hari terakhir masa jabatannya mengaku, pihaknya memang belum mendapatkan laporan keuangan PT Freeport Indonesia. Padahal laporan itu menjadi dasar untuk tidak membayarkan kewajiban dividen kepada Pemerintah Indonesia. Hadi menegaskan, BPK siap mengaudit laporan keuangan PTFI tersebut. Ini sangat penting mengingat APBN 2014 sangat terpengaruh, terutama dalam hal penerimaan negara dari kepemilikan saham, termasuk saham di PTFI. “BPK akan mengumpulkan data tersebut, dan setelah terkumpul baru kami akan melaporkan potensi kerugian negara,” ujar Hadi, saat perayaan hari ulang tahunnya ke-67 di Auditorium BPK, Senin (21/4). Meskipun saham negara di PTFI hanya 9,46 %, BPK tetap peduli. “Ini satu perhatian kita, bahwa BPK akan melakukan pengecekan,” kata Hadi.


Perlu Investasi Signifikan Pada 2013, perusahaan telah menginvestasikan USD 1 miliar untuk mendukung pengembangan tambang bawah tanah, dan untuk mempertahankan produksi saat ini. Masa depan produksi PTFI setelah tahun 2017 hanya akan mengandalkan pada kegiatan penambangan bawah tanah, yang memerlukan investasi signifikan untuk mewujudkan dan menjamin produksi di masa mendatang. “PTFI akan menginvestasikan sekitar USD 15 miliar selama sisa umur tambang,” jelasnya. Pada kuartal pertama 2014, arus kas bersih PTFI negatif USD 54 juta sehingga PTFI harus meminjam uang dari perusahaan induknya, Freeport McMoRan, untuk mempertahankan operasi pertambangan dan komitmen investasi. Pembayaran dividen PTFI ditentukan oleh Dewan Direksi PTFI, dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan para pemegang saham, berdasarkan kinerja keuangan PTFI dan ketersediaan kas perusahaan. Selama periode 5 tahun dari 2009-2013, PTFI telah membayar lebih dari USD 7 miliar kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk pajak (USD 5.9 miliar), royalti (USD 0,7 miliar), dan dividen (USD 0,6 miliar). “Apabila PTFI memperoleh izin ekspor dan memulai kegiatan ekspor kembali, PTFI berharap dapat melakukan kegiatan produksi yang normal, dan memberikan pendapatan yang signifikan kepada Pemerintah Indonesia, termasuk pembayaran dividen,” tegas dia. Freeport McMoRan, sebagai

Gelar Perkara di DKPP, Saringan Awal Menuju Persidangan Apa yang mendasari gelar perkara ini? Ini untuk mempermudah proses di DKPP. Tidak mungkin asal pengaduan terus langsung masuk ke sidang. Gelar perkara dibutuhkan agar sidang tidak boros. Kalau memang alat bukti dan substansi tidak ada, untuk apa dilanjutkan ke sidang? Sebaliknya, jika memang ada unsur, harus dilanjutkan. Peradilan etika berbeda dengan hukum. Soal daya rusak menjadi pertimbangan, bisa menjadi alasan etis untuk menghukum atau membebaskan (penyelenggara Pemilu yang menjadi teradu).

T

ugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Realitasnya, risiko pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diimbangi dengan kebutuhan masyarakat atas penyelenggara Pemilu yang harus menjunjung tinggi etika. Karenanya, pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang disampaikan kepada DKPP tidak juga surut. DKPP menyikapinya dengan mengadakan verifikasi terlebih dulu sebelum sebuah pengaduan dan/atau laporan bisa berlanjut atau tidak ke proses persidangan. Verifikasi tersebut mencakup verifikasi administrasi (formil) dan materiil. “Tentu tidak mungkin semua pengaduan bisa langsung masuk ke persidangan,” kata Saut Hamonangan Sirait M.Th., anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berikut petikan wawancara dengan Saut Sirait di Jakarta akhir April silam terkait dengan proses verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Apa urgensinya sehingga DKPP harus menjalankan gelar perkara? Gelar perkara diperlukan untuk menentukan kategori pengaduan. Agar memenuhi persyaratan administratif, (pengaduan) paling tidak harus ada dua alat bukti. Persyaratan substantifnya, apakah memenuhi unsur yang disebut dalam etika penyelenggara Pemilu. Kalau kedua persyaratan itu terpenuhi, baru maju ke persidangan. DKPP akan memberitahukan jadwal persidangan. Kalau belum (memenuhi syarat), BMS; itu juga diberitahukan kepada pengadu. Kalau memang tidak memenuhi, dismissed. Itu yang perlu disampaikan kepada justice seeker agar mereka tidak merasa diabaikan.

Siapa saja yang terlibat saat gelar perkara? Lima anggota DKPP terlibat dalam proses gelar perkara ini. Juga bagian penerima pengaduan. Mereka sudah kami bekali soal standar, prosedur; sudah terlatih juga soal substansi. Tiga tenaga ahli DKPP juga dilibatkan. Mereka mempersiapkan bahan untuk gelar perkara, lantas keputusan diambil oleh lima anggota DKPP mengenai lanjut-tidaknya ke proses persidangan. Kalau ternyata kami menyatakan dismissed tapi ternyata ada novum, diadukan kembali dengan adanya bukti baru itu, kasus itu bisa saja disidangkan. Perdebatan seperti apa yang muncul dalam gelar perkara? Perdebatan biasanya muncul alamiah saja. Kami sudah memutuskan bahwa pihak teradu tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum karena sudah ada ex officio dari KPU dan Bawaslu di DKPP. Fungsi itu berjalan dengan bagus. Kalau yang lain tancap gas, ada juga yang mengerem. Apapun putusan yang kami buat ada perspektif yang beragam, sangat lengkap. Sekalipun demikian, hampir semua putusan DKPP aklamasi. Sampai saat ini, hanya dua yang ada dissenting opinion. Seberapa penting gelar perkara dalam penanganan kasus di DKPP? Tentu sangat membantu. Ada saringan, seleksi awal atas pengaduan yang masuk. Dengan gelar perkara ini, setidaknya sudah ada pemahaman dari tim pemeriksa sejak awal. Menurut saya, 50 persen pekerjaan sudah selesai oleh gelar perkara. Lantas bagaimana dengan proses persidangan? Prinsip dalam persidangan, semua pihak harus didengarkan. Persidangan juga bisa menjadi semacam kanalisasi segala hal. Berbagai pengakuan bisa muncul. Dan fakta-fakta yang diungkap di persidangan itulah yang membuktikan dan menjadi dasar penetapan putusan DKPP. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

47

Kilas energi

Sidoarjo Bakal Kaya Minyak dan Gas B upati Sidoarjo, Saiful Ilah mengaku bahwa kabupatennya akan menjadi wilayah yang kaya minyak dan gas se-Indonesia. Namun hal ini bisa terjadi setelah pelunasan ganti rugi wilayah terdampak Lapindo selesai. Pesan tersebut kata dia didapatkan

saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Saat itu dirinya bertemu dengan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam pertemuan itu, Gusdur menasihatinya bahwa suatu saat Sidoarjo akan kaya raya. “Saat masih Wabup, saya

berbincang dengan Gus Dur. Beliau menasihati saya, bahwa kerja saya sudah bagus, dan suatu saat Sidoarjo akan menjadi penghasil Migas terbesar,” ujar dia menceritakan saat forum APKASI di JIExpo, Rabu (16/4). Saat dikatakan seperti itu oleh Gus Dur, dirinya menceritakan sempat tercengang, kok bisa lumpur yang keluar malah menjadi minyak dan gas. Hal itupun disampaikan kepada Gus Dur. Kemudian Gus Dur pun marah, dan meminta dia, coba saja untuk diteliti kandungan yang terdapat dalam lumpur tersebut. “Ternyata benar sample lumpur yang dibawa ke California bahwa terdapat kandungan fosil 10-15 juta tahun lalu,” tutur dia. Bahkan, kata dia, kandungan lumpur Sidoarjo bisa dibuat sebagai bahan keramik. Selain itu juga bisa dijadikan terapi kulit. “Tapi sayangnya lumpur itu tidak boleh diangkut keluar sebelum masyarakat mendapatkan pelunasan ganti rugi,” terang Saiful. / Arbie Marwan

Gubernur Kaltim Tolak Gas dan Batubara Dibawa ke Jawa

G

ubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menganggap bahwa saat ini sudah bukan masanya lagi semua pembangunan hanya difokuskan di Pulau Jawa. Akan tetapi Pulau Kalimantan, yang kaya akan sumber daya alam, juga harus mendapatkan prioritas terutama untuk dijadikan kawasan industri baru. “Industri itu di Kalimantan. Orang-orang Jawa yang harus dibawa ke Kalimantan,” ujar dia saat presentasi di JI Expo, Selasa (15/4). Oleh karena itu, dia tidak setuju terkait pembangunan Pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija II), sehingga nantinya gas dari Kalimantan Timur dialirkan ke Jawa Tengah.

48


“Begitu juga dengan pipa kalija. Kami tidak setuju gas di bawa ke Jawa. Jawa itu masa lalu,” tegas dia. Selain itu terkait penambangan Batubara. Dia berharap agar batubara tidak terus-terusan dibawa keluar dari Kalimantan. Ini menurutnya batubara juga bisa digunakan untuk pembangunan industri. “Siapapun Presiden kita ke depan, MP3EI harus jalan terus,” kata dia. Kemudian di akhir presentasi dia menyampaikan, bahwa provinsi yang dipimpinnya akan mempermudah masuknya investor. “Kita jamin prosesnya 2 hari selesai izin. Yang penting serius, dan yang hadir harus owner bukan broker,” jelas dia. / Arbie Marwan

BK Turun, Jero: Ini Logika Bukan Takut Amerika

M

enteri ESDM, Jero Wacik menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk memberikan insentif agar Bea Keluar (BK) diturunkan, bukan karena adanya kepentingan Amerika Serikat. Menurutnya, insentif BK diberikan atas dasar logika, sebagai apresiasi bagi perusahaan tambang mineral yang benar-benar membangun pabrik pemurnian (Smelter). “Mereka (perusahaan tambang) tidak mau membayar BK progresif, akhirnya kita turunkan sedikit. Malah dituduh takut Amerika. Gak ada soal

takut, ini soal logika,” ujar Jero di Gedung ESDM, Senin (28/4). Karena kata Jero, sesuai roadmap pembangunan smelter, kalau sudah dibangun dan pembangunannya positif, maka akan diberikan insentif. Sehingga BK semakin kecil, dan ketika smelter sudah selesai dibangun, BK menjadi Nol. “Kalau smelter sudah dibangun, real, ada jaminan, di roadmap sudah jelas, maka BK sendirinya akan menurun. Smelter sudah jadi gak perlu BK lagi, nol sudah,” ungkap Jero. / Arbie Marwan

PGN Sambut Baik Perintah Dahlan Serahkan Saham Pertagas

M

enteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah memberikan Surat kepada Dewan Direksi PT Pertamina (Persero). Surat tersebut berisikan 2 perintah, yakni, pertama kami Kementerian BUMN selaku Pemegang saham Pertamina mengambil kebijakan melakukan integrasi PT Pertamina Gas ke dalam PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Kedua, Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham PT Pertamia (Persero) memutuskan agar PT Pertamina Persero melepas seluruh Saham Pertamina Persero Pada Pertagas ke PT PGN. Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communications PGN, Ridha Ababil menyambut baik hal itu. Namun dia enggan memberikan komentar apapun terkait surat perintah tersebut. “Wah kita gak berani

berkomentar, itu kebijakan Pemerintah, dan PGN belum terima instruksi apapun dari Kementerian BUMN mengenai ini,” ujar dia saat dihubungi Aktual.co, Minggu (11/5). Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai langkah Kementerian BUMN melepaskan saham Pertagas kepada PGN merupakan langkah yang tepat. Sehingga semua urusan masalah gas dan pipanisasi gas ke rumah tangga, hotel serta angkutan menjadi tanggungjawab PGN. “Dan dengan demikian pertamina bisa fokus pada core bisnisnya yaitu ketersediaan BBM dan mencari sumur baru untuk mendapat minyak mentah serta, bisnis refinery,” kata Arief kepada Aktual.co, Sabtu (10/5). Namun menurut Arief, amat disayangkan wacana sebelumnya, bahwa Pertagas yang didorong oleh Dahlan Iskan untuk mengakusisi PGN. “Karena patut dicurigai kebijakan yang lalu hanya untuk goreng menggoreng saham PGN yang sempat jatuh akibat rencana Petragas yang tadinya akan mengakusisi PGN.” / Arbie Marwan

Berikut Kelompok Pelanggan Listrik yang Mengalami Kenaikan Tarif

M

ulai bulan Mei 2014, Pemerintah menjalankan kenaikkan tarif listrik untuk kelompok Industri menengah ke atas (I-3) dan Industri besar (I-4). Selain itu juga diberlakukan pencabutan subsidi listrik pada kelompok Rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-) dan kantor pemerintah sedang (P-1). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyebutkan lewat Peraturan Menteri No.9/2014, semua kelompok tersebut secara perlahan subsidinya dicabut secara bertahap setiap 2 bulan sampai dengan Desember 2014. “Ini sebagai tindak lanjut dari kesimpulan rapat kerja komisi VII DPR,” ujar dia di Kantornya, Kamis (17/4). Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun menyebutkan pihaknya saat ini sudah menyiapkan skema perhitungan untuk semua jenis kelompok tersebut. Khusus untuk 4 golongan Rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3) dan kantor pemerintah sedang (P-1) harga akan mengalami naik-turun tergantung kurs rupiah, ICP dan inflasi. “Yang akan adjusment atau dirancang tidak subsidi lagi Rumah Tangga mewah, Mini Market, Hotel/ Mal, Kantor Pemerintah,” ujar dia. / Arbie Marwan


49

properti

Kontroversi Akuisisi BTN Bagi Rumah Murah

K

ebutuhan rumah tempat tinggal di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, sedangkan ketersediaan perumahan tidak mampu mencukupinya. Kekurangan perumahan atau biasa disebut dengan “backlog” saat ini telah mencapai 15 juta unit. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengeluarkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan data yang disampaikan Kemenpera, FLPP yang 50


disalurkan pada 2013 mencapai 115.349 unit rumah. Sebanyak 75.997 unit rumah (65,88 persen) tersalurkan melalui KPR dari BTN dan 5.759 unit rumah (4,99 persen) melalui BTN Syariah. “Gabungan penyaluran KPR yang memakai FLPP oleh BTN dan BTN Syariah mencapai sekitar 70 persen, jauh melebihi pencapaian bank-bank lainnya,” ujar Deputi Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo di Jakarta. Potensi pembiayaan dan keuntungan yang besar tidak diimbangi dengan kemampuan modal BTN, maka pemerintah melalui Kementerian BUMN mengeluarkan surat keputusan untuk melepas saham kepemilikannya di Bank BTN. Skenario akuisisi Bank

BTN terlihat dengan adanya surat dari kementerian BUMN bernomor SR-161/ MBU/04/2014, tanggal 11 April 2014. Surat tersebut memerintahkan Bank BTN untuk menggelar RUPSLB pada Mei dengan agenda pengalihan saham pemerintah di Bank BTN kepada Bank Mandiri. Dengan kata lain, Bank Mandiri mengakuisisi bank BTN dengan kepemilikan 60,14% saham. Dalam melepaskan saham pemerintah di BTN serta meminta Mandiri mengakuisisi, Dahlan mengemukakan empat alasan. Pertama, gagasan akuisisi sangat bagus untuk kemajuan Indonesia. Kedua, selama ini BTN tidak cukup punya kemampuan ikut mendorong pembangunan perumahan rakyat.


Oleh: Ismed Eka Kusuma


Ketiga, Dahlan menilai bangsa Indonesia sudah waktunya memiliki bank yang lebih besar dari bank yang dimiliki negara tetangga, Malaysia. Indonesia merupakan negara besar, tapi banyak kalah di berbagai sektor oleh Malaysia. Keempat, Dahlan menyebut, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan terus kian besar. Perusahaan besar memerlukan bank yang besar. Jika perusahaanperusahaan di Indonesia kian besar sedangkan banknya tidak membesar, maka hanya bank asing yang akan merajalela. Alasan rencana akuisisi tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan tidak ada urgensinya BTN harus diakuisisi oleh bank lain, apalagi samasama BUMN. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda. “Salah satu alasan akuisisi Bank BTN yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2020 dinilai terlalu mengada-ada,” ujarnya. Akuisisi malah memperburuk porto folio bank BUMN di segmen menengah bawah dengan pasar yang sangat besar. Karena dikhawatirkan fokus BTN sebagai sumber pembiayaan rumah murah akan bergeser. Alasan akuisisi membuat BTN makin besar dalam penyaluran kredit perumahan murah menggambarkan ketidakpahaman pemerintah dalam

melihat sistem perumahan nasional. Tersendatnya penyaluran rumah rakyat bukan semata-mata kesalahan BTN, melainkan sistem perumahan yang tidak berjalan baik di bawah komando Kementerian Perumahan Rakyat. Menurut Ketua Komisi BUMN DPR Airlangga Hartarto, program rumah murah dapat menjadi sandungan bila BTN menjadi anak usaha Bank Mandiri. Sebab fungsi BTN akan disesuaikan dengan target komersial perusahaan yang baru, yaitu Bank Mandiri. Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI), Tomi Wistan bahwa rencana akuisisi meresahkan pengembang dan nasabah. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan dampak negatif dari kebijakan tersebut. “Menteri BUMN menyatakan rencana akuisisi saja sudah langsung menimbulkan banyak gejolak mulai unjuk rasa pekerja dan keraguan pengembang serta nasabah,” katanya. Padahal, program KPR dengan skema FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin dibutuhkan di tengah kemampuan BTN sebagai pelaksana program itu sudah teruji. “REI keberatan dan menolak akuisisi BTN dengan bank manapun. Langkah akuisisi BTN merupakan langkah mundur dalam menyediakan

kredit pemilikan rumah (KPR),” ujar Ketua DPP REI Eddy Hussy. Saat ini justru dibutuhkan banyak bank yang fokus dalam penyaluran KPR dan bukan mengurangi bank fokus yang sudah ada. Jika akuisisi terjadi, maka tidak ada jaminan misi pembiayaan perumahan rakyat akan tetap berjalan. “Belajar dari pengalaman beberapa bank yang diakuisisi, perannya berangsur hilang. Anak usaha pasti harus mengikuti maunya perusahaan induk. REI khawatir hal tersebut juga akan terjadi dengan BTN,” ungkapnya. Menurut Pengembang kelas menengah-atas BroadbizAsia, isu akuisisi BTN oleh Bank Mandiri meskipun ada namun tidak banyak mempengaruhi penjualan produk properti. Pemilihan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) atau apartemen (KPA) sepenuhnya adalah wewenang konsumen dengan Bank. “Meskipun kami pernah bekerja sama dengan Bank BTN, namun isu akuisisi tidak mempengaruhi jumlah penjualan apartemen. Hak konsumen untuk menentukan bank mana yang akan mereka pakai untuk membiayai KPA mereka,” ujar Vice President BroadbizAsia, Firman Musirwan ketika Topping Off Apartemen Paragon Square. BroadbizAsia pernah menjalin kerjasama dengan BTN terkait pembiayaan pembangunan proyek Paragon Square. Namun karena mendapat tawaran menarik dari Bank Papua, Paragon memindahkan pembiayaannya dari Bank BTN. Vice Director Corporate Communications PT Metropolitan Land Tbk, Wahyu Sulistio mengatakan bahwa akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri tidak begitu mempengaruhi penjualan proyek perumahan. “KPR sudah masuk ranah Bank dengan Konsumen. Hak konsumen untuk memilih bank mana saja sebagai pembiayaan rumah mereka,” ujarnya. Terkait pembiayaan proyek properti, pengembang akan memilih kecukupan modal, gimmick serta bunga yang rendah. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

51

wawancara

Ryamizard Ryacudu

Perang Politik Jenderal Ryamizard

Oleh: Ari Purwanto

Apa yang menjadi problem bangsa ini untuk bersaing di dunia internasional menurut Anda? Saya sering mengikuti diskusi, awal – awal dulu saya seminggu bisa 3 sampai 4 kali, kadang – kadang 1 hari sampai 3 kali. Saya diskusi di Jakarta sampai puluhan bahkan ratusan kali setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu karena hari libur. Belum lagi sampai ke Papua, Aceh, kota – kota besar seperti Surabaya, Bandung dan lain-lain itu pasti ada. Jadi kalau kita kumpulkan 1 hari itu mungkin ada 400 sampai 500 diskusi, ada yang seminar, ada yang diskusi panel, dan lain – lain bermacam macam. Yang mendiskusikan pun juga banyak, ada Profesor, Doktor, dan lain-lain. Banyak diskusi tapi kok tidak ada yang signifikan ? Berarti ada yang salah. Kemajuan kita malah banyak korupsi, ini adalah tugas kita semua untuk mencari jawabannya. 52


Menurut saya hukum itu mencari kebenaran. Dari kebenaran itu bisa menegakkan keadilan, dan kalau sudah adil pasti mudah damainya. Tapi yang saya lihat hukum itu bukan mencari kebenaran tetapi mencari kesalahan. Kalau berangkatnya bertolak belakang hasilnya pun juga pasti bertolak belakang juga. Sebenarnya kita kalau tidak punya ilmu apa – apa tapi niat kita baik, pasti berjalan. Kalau kita orang Islam itu nawaitu, seperti halnya ketika kita sholat 100 raka’at tapi kita tidak ada niat sama saja tidak sholat tapi olahraga saja. Jadi niat itu penting. Kalau niat sudah baik pasti baik, kalau niat kita tidak baik kepada seseorang pasti orang itu akan tidak baik. Sejak kecil kita harus menanamkan hukum dan disiplin, agama. Itu adalah sumber dari hukum. Di luar negeri anak-anak sudah diajarkan wawasan tentang hukum dan kedisiplinan, supaya hukum tidak terlalu berat jadi dari kecil harus ditanamkan mulai dari akhlak, karena akhlak ini penting, kalau orang islam nabi Muhammad SAW mengatakan “Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk

memperbaiki akhlak manusia.” Akhlak bagus otomatis korupsi turun, pembunuhan turun, dan kriminal pun juga turun. Jadi saya bermuaranya dari akhlak dan kedepannya pasti akan bagus. Contoh kecil dulu saya diajarkan sopan santun, akhlak ketika ada orang tua datang disuruh cium tangan. Kebebasan itu ada batasnya. Bagaimana anda melihat arah nasionalisme kita sebagai bangsa? Wawasan kebangsaan itu harus dilakukan. Kalau orang bilang nasionalis, rasa kebangsaan kemudian beralir kepada kecintaan kepada Negara. Kalau sudah cinta kepada negaranya berarti sudah banyak dia lakukan untuk negaranya itu muara ujung – ujung dari nasionalisme, sehingga mati pun dia mau untuk negaranya. Kalau nasionalisme kebangsaannya sudah tinggi untuk negaranya, pasti dia akan berbuat semampunya untuk negaranya, tidak ada penghianatan terhadap negaranya.


N

amanya kembali muncul setelah menghilang sejak tahun 2005. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Rarat (KSAD) Ryamizard Ryacudu disebut-sebut sebagai pendamping Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo. Sosok yang dikenal keras, nasionalis dan tegas ini, dinilai pasangan serasi Jokowi di Pilpres Juli mendatang. Majalah Aktual, pekan lalu berbincang panjang dengan menantu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini. Isu politik Luar Negeri sampai domestik dijawabnya, juga soal kesiapannya maju dengan Jokowi.

ard


53

wawancara

Ryamizard Ryacudu

Harusnya wawasan kebangsaan kita tinggi karena kita ini nomor 4 di dunia. Kalau kita berbicara bangsa besar, Amerika, Cina, India, Rusia dan harusnya Indonesia termasuk disitu bukannya urutan terbelakang. Negara kita ini jumlahnya sumber daya alamnya banyak, letak geografiknya sangat bagus, kemudian kekayaan laut di Timur itu bisa memberi makan separuh penduduk dunia.

Kira–kira untuk kekuatan di masa mendatang, postur ideal untuk TNI itu berapa? Saya rasa kalau 500 ribu sudah cukuplah, jadi daripada kita menambah – nambah anggaran mendingan ambil yang ada tapi gajinya 1 setengah kali, dari pada banyak tapi tidak bekerja maksimal. Seperti di negara–negara lain malah mengurangi pasukan bersenjatanya sedangkan kita memperluas dan ini kita harus memperdalam profesionalnya, dan kemampuan lebih. Tidak ada senjata, manusia dulu lebih penting karena pembuatan dan penggunaan dari manusia juga, gurunya Vietnam dan Korea itu Indonesia. Pasukan khusus kita nomor 3 54


yaitu Inggris, Israel, Indonesia, dari berbagai negara lain dari kemampuan fisik dan lain – lain jauh berbeda. Pemerintah kita tidak terlalu konsen untuk mengurusi kekayan laut, justru lebih pembangunan darat dan darat termasuk dengan pembangunan jembatan Selat Sunda. Seharusnya dengan geografis Indonesia dengan 2/3 dengan laut lebih cenderung laut yang diutamakan. Apakah pemerintahan tidak konsen atau tidak serius dalam mengurus laut? Patroli aja diperkuat dan memberikan pangkalan–pangkalan. Soal kedaulatan, beberapa waktu lalu sebuah negara melakukan penyadapan terhadap pemimpin Negara kita. Mengapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Namanya globalisasi itu adalah persaingan bebas antar bangsa, yang dia kuat menjadi penguasa, yang lemah menjadi pecundang dan ini adalah salah satu kuncinya.

Indonesia dikepung beberapa kekuatan dari Singapura, Australia, pangkalan militer AS. Bagaimana Anda kondisi melihat konidis geopolitik seperti ini? Harusnya dipersiapkan, kan harus ada tabel atau grafik. Negara kita tidak maju-maju karena kendala di orangnya tidak ada keinginan untuk memikir wawasan kebangsaanya. Anda disebut orang yang pas mendampingi Jokowi. Disebut–sebut kan banyak, saya tidak mau GR di sebut-sebut. Karena dari dulu saya ini orang pekerja. Saya tidak pernah memikirkan mau jadi apa. Saya dulu tidak pernah bercitacita menjadi jendral. Jadi dari awal saya ingin menjadi tentara dan tentara yang pada akhirnya saya masuk di Akademi tentara. Saya ada keinginan untuk menjadi Pangdam karena Bapak saya dulu Bintang 2 paling tidak saya sama dengan Bapak saya. Andaikata mendapat mandat untuk mendampingi Jokowi bagaimana? Saya beristikharah terlebih


Bicara soal kekayaan laut kita, ini kan belum lama ada soal kasus tentara kita dibunuh oleh nelayan – nelayan Thailand. Armada laut kita untuk pengawasan laut tidak sebanding dengan luasnya wilayah. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Sebetulnya pengawasannya yang kurang. Kenapa? karena memang dari dulu Thailand itu paling banyak mengambil, dan kalau dihitung Thailand termasuk penghasil ikan terbesar di Asia dan ikannya pun dari Indonesia. Pengawasan kita bukan hanya dari kapal, akan tetapi harus dari pesawat juga, kemudian radar kita juga harus mengawasi, jadi segala sesuatu itu harus dari akar masalah dan dari sana kita harus bisa mengembangkan, di dunia ini tempat paling banyak ikan itu di Indonesia.

dahulu. Kita harus mengawali dengan nawaitu atau niat yang baik. Banyak kalangan yang menginginkan kembali kepada UUD 45? Bagaimana pendapat Anda? Pendiri bangsa dulu Bung Karno, undang–undang buatan manusia itu pasti ada yang harus disempurnakan bukan dirubah atau diganti, karena tidak boleh. Dan disempurnakan oleh situasi jaman, keniscayaan, tapi dia jangan menyimpang dari natural dan kultur, kalau diluar itu akan rusak Negara kita. Kita bukannya tidak suka dengan punya orang lain, tapi punya orang lain cocok di tempat dia di tempat kita tidak cocok, apa mau seperti Uni Soviet yang hancur lebur. Artinya pemimpin harus kuat. Jadi namanya Pancasila kata Soekarno itu “Saya bukan yang menemukan Pancasila tapi menggali dari beribu kehidupan bangsa dan inilah jiwanya, jati dirinya.” Beberapa LSM mempersoalkan beberapa langkah Anda saat masih aktif di TNI ketika menangani soal Papua? Begini. Munir kan paling tidak suka dengan tentara. Saat itu dia pernah ngomong, “Satu–satunya orang di Indonesia ini yang tidak melanggar HAM adalah Jenderal Ryamizard.“ Apa sih melanggar HAM itu, saya mau tanya? Kalau saya sih, kalau konteksnya separatis itu tidak diperbolehkan di Indonesia jadi mungkin mereka cari–cari alasan aja. Iya itu harus disadarkan wawasan kebangsaan itu tidak ada. Kalau Negara kita bubar pelangar HAM akan besar. Kenapa ? Orang–orang Jawa yang di Sumatra akan disembelih dan disuruh pulang. Saya melihat nilai konsep NKRI itu harga mati, kalau tidak harga mati apa mau Negara Islam ? Negara Komunis, Federal, atau Liberal ? Nggak, pendiri bangsa kita Negara Kesatuan kenapa? Karena sumpah pemuda kita sudah berapa ratus tahun tidak ada

hasilnya kita bersatu dimulai 1908, itu berkumpul karena kesadaran bangsa dan bersumpah kepada Tuhan, satu Nusa satu Bangsa, Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa, dan ini harus dijaga karena Negara Kesatuan. UUD 45 itu dijaga, kalau katanya UUD dirubah orang itu Negara kita bukan bentuk Negara Pancasila itu Komunis dan ini substansial, tidak ada satupun Capres sekarang tidak ada yang membahas soal ini.

dipikirkan dan jangan mau seenaknya saja, hidup itu kan harus ada resiko, apalagi seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, jangan hanya membuang–buang tanggung jawab.

Ketika tidak ada satupun calon pemimpin kita yang menyinggung soal ini, apakah kita harus percaya dengan adanya pemilu ini? Katanya kalau nggak nyoblos, nggak demokrasi. Orang takut kalau bicara nggak demokratis. Singapura waktu didirikan mengatakan kalau mereka bukan mendirikan Negara yang demokrasi tetapi Negara yang disiplin, kalau Demokrasi dipakai sebagai alat/ tujuan itu salah karena iyu kan sarana atau cara untuk mencapai tujuan, seperti tujuan nasional, masyarakat adil dan makmur, kalau kita sudah lama tapi tidak adil da makmur itu pasti ada yang salah dengan demokrasinya, tidak sesuai dengan jati diri.

Tapi itu kan mempengaruhi terhadap junior pak? Ya harus menghormatilah. Kalau suruh-menyuruh itu tidak bisa karena ada batasannya sendiri.

Soal praktek ekonomi, banyak yang melihat bahwa Negara kita dikuasai oleh kekuatan kapital asing, ketika sudah kondisi seperti itu apakah kita harus “berkooperatif” dengan kepentingan asing itu? Kita jangan menyalah – nyalahkan orang. Namanya pemimpin itu susah. Tapi kalau pimpinan itu gampang, besok pemilu itu dapat presiden. Kalau pemimpin mungkin 1 bulan 2 bulan bahkan 1 tahun kita tidak dapat pemimpin. Terkait wacana munculnya Cawapres dari militer aktif, itu secara tata aturan di militer, apakah memungkinkan aktif kemudian dipinang oleh partai politik? Begini. Kalau mau nyalon militer aktif harus berhenti dulu dan ini aturan. Keputusan itu resiko, makanya harus benar – benar

Soal banyaknya perang bintang di berbagai partai – partai yang ada sekarang ini, apakah ini mempengaruhi netralitas TNI? Nggak juga, karena sudah pensiun.

Kalau misalnya sewaktu – waktu bapak menjadi Cawapres untuk mengatasi kemacetan itu bagaimana? Begini contoh kalau tentara misalnya sudah jadi perwira menengah dan ingin menjadi presiden apabila dia dipilih dia harus siap. Tapi kalau saya dipilih saya tidak ada siap–siap. Kalau perang saya lebih siap dan lebih jago daripada yang aktif. Dan kalau disuruh bekerja saya siap karena pekerjaan saya bekerja bukan berbicara. Yang paling penting pemimpin itu adalah jangan sampai pemimpin itu merasa pandai, kalau sudah merasa pandai pasti sombong, pasti tidak akan menggunakan orang lain lagi, tetapi pemimpin itu harus pandai merasa. Anda merasa cocok dengan semua calon Presiden yang ada. Ya. Saya ini siap untuk bekerja bukan siap untuk menjadi ini itu. Kalau orang hanya bisa berbicara nggak bisa bekerja ngapain ? Dari dulu memang saya bekerja, bekerja dan bekerja. Prinsip saya ketika menjadi panglima kepala staff Angkatan Darat (AD) saya bilang kepada prajurit “satu kali bicara, seribu kali bekerja.” Dan jangan dibalik seribu bicara tapi tidak bekerja. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

55

internasional

Politik Timur Tengah

Palestina di Bawah Rezim Apartheid Israel

Proses perundingan perdamaian Palestina-Israel, yang disponsori Amerika, kini praktis sudah ambruk. Rakyat Palestina di Tepi Barat pun terancam hidup terisolasi di bawah rezim apartheid Israel, seperti yang sudah terjadi di Jalur Gaza. Oleh: Satrio Arismunandar

K

alau seorang pejabat, diplomat, atau politisi Amerika mengatakan sesuatu yang keliru, salah arah, diplintir, disinformatif, atau bohong tentang Iran, Suriah, atau Rusia, ia tidak akan dipermasalahkan.Tetapi jika seorang pejabat tinggi AS bicara apa adanya atau jujur tentang Israel, ia justru bisa tertimpa masalah serius di dalam negeri. Inilah yang menimpa Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Kerry di minggu terakhir April 2014 buru-buru harus minta maaf dan mencabut ucapannya, sesudah

56


muncul reaksi keras akibat ia bicara jujur tentang bahaya Israel menjadi “negara apartheid,” jika perundingan perdamaian Israel-Palestina gagal. Ucapan tentang “negara apartheid” itu sebetulnya tercetus dalam pertemuan tertutup komisi trilateral, terkait proses perundingan damai Israel-Palestina, di mana AS menjadi sponsornya. Apartheid adalah sistem pemisahan rasial, seperti pemisahan antara warga kulit hitam dan kulit putih yang pernah diterapkan di Afrika Selatan dulu. Dalam pemintaan maafnya, Kerry menyatakan, “Selama lebih dari 30 tahun di Senat AS, saya tidak cuma sekadar bicara dalam mendukung Israel. Saya menjalaninya ketika harus memberikan suara dan ketika tiba saat untuk bertarung.” Kerry juga mencoba mengklarifikasi ucapannya. “Pertama, Israel adalah sebuah demokrasi yang giat, dan saya tidak percaya, juga tak pernah menyatakan, secara publik atau tertutup, bahwa Israel adalah

Kecaman dari Lobi Zionis Ucapan Kerry, yang membikin marah tokoh-tokoh Zionis dan mendapat kecaman dari kelompok lobi AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee) itu, dilaporkan oleh The Daily Beast. AIPAC menyatakan, “Setiap sugesti bahwa Israel adalah negara apartheid atau sedang berisiko menjadi negara apartheid adalah bersifat mengganggu dan tidak pantas.” Satu-satunya yang menjadi masalah dengan kecaman AIPAC dan permintaan maaf Kerry adalah kenyataannya Israel memang sedang bergerak secara tegas ke arah menjadi negara apartheid. Dalam negara apartheid itu rakyat Palestina diisolasi dalam kawasan-kawasan tertentu, seringkali dikurung dalam pagar-pagar tembok, dan gerakannya sangat dibatasi. Padahal, pada saat yang sama, Israel justru secara agresif terus memperluas permukimanpermukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Anggota-anggota kunci di pemerintahan partai Likud, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan menyarankan menganeksasi Tepi Barat dan mengungkung warga Palestina di sana di dalam enklave-enklave kecil. Hal ini serupa dengan praktik yang sudah dilakukan terhadap 1,6 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Di

AP Photo

sebuah negara apartheid atau sedang mengarah menjadi negara apartheid.” Ditambahkannya, “Jika saya bisa memutar mundur tape, saya akan memilih kata yang berbeda untuk menjabarkan keyakinan kukuh saya, bahwa satu-satunya cara dalam jangka panjang untuk adanya negara Yahudi, serta dua bangsa dan dua rakyat yang hidup berdampingan secara damai dan aman, adalah melalui solusi dua negara.”

aktual/ istimewa

wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir dan kini dipimpin faksi Islam Palestina, Hamas, Israel dengan ketat mengontrol jalur keluar-masuk orang dan akses komoditas, termasuk pasokan barang untuk bangunan. Pada Mei 2011, petinggi partai Likud, Danny Danon, menjabarkan rencana aneksasi lewat tulisannya di suratkabar New York Times. Dia memperingatkan, jika pihak Palestina berusaha meminta pengakuan PBB bagi negara mereka sendiri di Tepi Barat, maka Israel harus menganeksasi wilayah itu. “Kami kemudian dapat memperluas yurisdiksi penuh Israel ke komunitas-komunitas (permukimanpermukiman) Yahudi dan tanahtanah yang tak didiami di Tepi Barat,” tulis Danon. Sedangkan kota-kota warga Palestina akan menjadi Gaza-mini, yang dipisahkan dari dunia dan diisolasi sebagai enklave-enklave tanpa status hukum. “Lebih jauh, kami akan memiliki hak untuk menegaskan, sebagaimana yang kami lakukan di Gaza sesudah keluarnya kami dari sana pada 2005, bahwa kami tak lagi bertanggung jawab atas penduduk Palestina di Tepi Barat, yang akan terus tinggal di kota-kota mereka yang tidak dianeksasi,” tulis Danon. Pembersihan Etnis terhadap Palestina Dengan tidak menyertakan ghetto-ghetto Palestina ini, pihak

Yahudi akan tetap menjadi mayoritas di Israel Raya ini. “Warga Palestina ini tidak akan memiliki opsi untuk menjadi warganegara Israel, dan oleh karena itu bisa menghilangkan ancaman terhadap status demokratis dan ke-Yahudi-an Israel, yang bisa terjadi oleh tumbuhnya populasi Palestina,” tambah Danon. Dengan kata lain, Hak Israel tampaknya mengarah ke wujud apartheid skala-penuh, jika bukan merupakan sebentuk pembersihan etnis, lewat kesengajaan membuat kehidupan warga Palestina di sana sangat menderita. Sehingga, warga Palestina tak punya pilihan lain kecuali pergi meninggalkan tanah, yang seharusnya adalah haknya. Hanya beberapa hari setelah munculnya tulisan Danon, Netanyahu memperagakan dominasi politik pribadinya terhadap Kongres AS, dengan memberi arahan pada sidang gabungan Demokrat dan Republik. Pada sidang itu, para politisi partai Demokrat dan Republik AS seperti berlomba-lomba memuji dan mencari muka di depan PM Israel. Netanyahu mendapat sambutan meriah ketika menyinggung nasionalisme religius, yang mengutip otoritas kitab suci Bible tentang hak Israel untuk menguasai Tepi Barat, di mana jutaan warga Palestina sekarang tinggal. “Di Judea dan Samaria (sebutan kuno Bible untuk wilayah Tepi Barat), orang Yahudi bukanlah pihak asing yang menduduki,” ujar Netanyahu. Netanyahu menegaskan, dirinya siap membuat konsesi-konsesi yang menyakitkan demi perdamaian, termasuk melepaskan beberapa bagian dari “tanah air Yahudi yang hasil warisan leluhur.” Namun, jika melihat nada ucapannya yang seperti siap perang, ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya tokoh garis keras Likud ini lebih mengarah ke rute aneksasi yang sudah dicanangkan Danon.

Rekonsiliasi dengan Hamas Sekarang, perundingan perdamaian Palestina-Israel sudah di ambang keruntuhan. Dengan dalih bahwa otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas menjalin aliansi dengan “organisasi teroris” Hamas, Israel menghentikan proses perundingan. Padahal rekonsiliasi Abbas, yang memimpin faksi Fattah, dengan faksi Hamas sebetulnya lebih merupakan urusan internal Palestina. Selain itu, sebutan “organisasi teroris” terhadap Hamas sangat sarat dengan kepentingan politis Israel, karena “teroris” di mata Israel adalah “pejuang kemerdekaan” dari sudut pandang rakyat Palestina. Dengan berbagai ranjau, yang sudah ditebar Israel untuk menyetop proses perundingan perdamaian, jalan ke arah terbentuknya sistem apartheid yang diperluas di Tepi Barat tampaknya semakin nyata. Namun, ciri apartheid sendiri tampaknya memang sudah menjadi gambaran masyarakat Israel. Mantan analis Badan Intelijen Pusat AS (CIA), Paul R. Pillar menyatakan dalam tulisannya di tahun 2012, bahwa “versi Israel tentang apartheid sangat mirip dalam berbagai aspeknya dengan versi Afrika Selatan, dan kesetaraan moral itu seharusnya mengikuti kesetaraan empiris. Kedua versi itu mencakup apartheid besar, yang berarti penolakan hak-hak politik dasar, dan apartheid kecil, yang memelihara fasilitas dan peluangpeluang yang terpisah dan sangat tidak setara, dalam berbagai aspek yang tak terhitung dalam kehidupan seharihari.” Pelengkap yang cocok terhadap kemiripan antara dua sistem apartheid ini adalah fakta historis bahwa ketika sistem apartheid Afrika Selatan eksis, Israel adalah salah satu dari sangat sedikit teman atau mitra Afrika Selatan di dunia internasional. Israel bekerjasama dengan Afrika Selatan dalam masalah militer, kemungkinan bahkan sampai secara bersama mengadakan uji coba senjata nuklir rahasia, di kawasan terpencil Samudera Hindia pada 1979. (Diolah dari berbagai sumber)


57

OLAHRAGA

Islah berdarah K

ata itu yang mungkin dialami oleh The Jak Mania, sebutan bagi suporter Persija. Berangkat ke Bandung ingin berjabat tangan mengekalkan hasil islah dengan suporter Persib, namun belasan The Jak Mania mengalami luka akibat diserang oleh anggota kepolisian. Angin segar beberapa pekan lalu akan terjadinya perdamaian dua kelompok suporter yang selama ini memiliki perseteruan sepertinya akan terwujud. Islah The Jak Mania dan Viking beserta Bobotoh pendukung

58


Persib akan terlaksana. Perdamaian itu sendiri diprakarsai oleh pihak Kepolisian masing-masing wilayah, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Beberapa poin penting dalam pertemuan islah di Bogor pada (11/4) disepakati oleh masing-masing perwakilan kedua supporter tersebut. Yang diantaranya sebagai langkah awal dari hasil mempersilakan The Jak Mania hadir langsung ke Stadion Jalak Harupat untuk mendukung Persija Jakarta melawan tuan rumah Persib Bandung.

Ketua Umum The Jak Mania, Muhammad Larico Ranggamone menceritakan, seiring dengan waktu, informasi islah tersebar ke seluruh anggota The Jak Mania. Dan pada, Kamis (8/5), menjadi catatan sejarah akan hadirnya suporter berwarna ‘orange’ akan hadir dengan aman di Bandung. “Dengan semangat islah kami memberangkatkan anggota menuju Bandung,” ujar Rico. Pada 8 Mei 2014, tepat Pukul 08.30 WIB, rombongan The Jak Mania dari Lebak Bulus yang menggunakan 26 bis meluncur

aktual/ istimewa

Oleh: Zaenal Arifin

aktual/ istimewa

menuju Bandung dengan tujuan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rombongan awalnya akan berjalan mulus. Mobil kepolisian sejak dari Lebak Bulus mengawal sekitar 1.500 anggota The Jak Mania melewati tol JORR hingga masuk ke tol Cikampek. Namun, ketika masuk di Km 66 tol Cikampek, rombongan bis dihalau dan dihentikan di daerah Dawuan, Karawang, Jawa Barat. “Saat itu terjadi proses negosiasi antara pengurus The Jak Mania dan pihak kepolisian yang diwakili oleh

tiga Kapolres. Kapolrestro Bekasi, Kapolres Karawang dan Kapolres Purwakarta,” papar Rico. Proses negosiasi sempat berjalan alot dikarenakan kedua pihak tak mencapai titik temu. Pihak kepolisian melarang suporter Persija menuju Bandung. “Bahwa kami dari Polda Metro Jaya dan Polda Jabar bertugas menjaga keamanan. Kami menghimbau ke arah positif agar suporter Persija tidak jadi ke Bandung,” kata Kapolres Bekasi Kombes Pol Isnaeni Ujiarto. Entah siapa yang memulai, saat proses negosiasi, ribuan The Jak Mania yang sudah turun dari bis terlibat bentrok dengan kepolisian. Tembakan gas air mata dari pihak kepolisian dibalas sambitan batu oleh The Jak Mania. Sontak bentrokan pun tak terelakkan dan jalan tol Cikampek menjadi stag. Ditemui usai pertandingan Persib dengan Persija, ada yang menarik dari pernyataan dari Kapolda Jabar Irjen Pol M. Iriawan. Bahwa hancurnya bis yang digunakan oleh rombongan The Jak Mania dilakukan oleh suporter Persija sendiri. Selain itu Kapolda Jabar juga mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dan luka-luka dari pihak The Jak Mania. Sontak pernyataan itu membuat Rico meradang. “Kejadian di Km 66 tol Cikampek bagi kami bukanlah bentrok, namun tindak kekerasan terhadap The Jakmania. Korban berjatuhan dan 14 bis yang kami sewa, kaca-kacanya pecah,” kata Rico. Bentrok antara polisi dan The Jak Mania menyisakan korban luka di pihak suporter Persija. Hingga berita

ini diturunkan, Senin (12/5), satu orang anggota The Jak Mania Rian Hermawan (19), masih dirawat di, RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, usai dilakukan tindakan operasi pengambilan proyektil dari lengan kanannya. Akibat kejadian itu, Rico menduga pihak kepolisian tidak netral. Yang tadinya akan mengawal, berbalik melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota The Jakmania yang berniat baik melanjutkan proses islah ke Bandung. “Ketidaknetralan anggota kepolisian kami dapatkan ketika anggota Polri yang mengawal dan menjaga keamanan, memposisikan diri sebagai fans suporter Persib. Pasalnya saat memblokade rombongan The Jakmania, beberapa anggota kepolisian berteriakteriak,’kami viking...kami viking’,” papar Rico. Usai bentrok, di Km 66, Jak Mania yang sudah “terluka” akhirnya kembali menuju Jakarta. Namun perjalanan pulang kembali tak berjalan mulus. Menurut Rico, rombongan yang sejak awal haus dan lapar, berhenti di salah satu mini market Km 42. Namun saat akan terjadi proses transaksi, entah dari mana, puluhan polisi menyerang rombongan The Jak Mania. “Kami juga ingin mengklarifikasi, tidak ada penjarahan yang dilakukan oleh anggota The Jakmania. Karena di lapangan yang terjadi, teman-teman yang kehausan dan lapar masuk ke salah satu mini market, dan saat akan melakukan proses transaksi, terdengar suara tembakan dengan diiringi serangan oleh aparat kepolisian. Itu yang membuat anggota The Jakmania lari berhamburan,” jelas Rico. Atas kejadian tersebut, pihak The Jak Mania mempertanyakan islah yang dibangun pihak kepolisian. “Islah apa yang dibangun dengan cara-cara ini?,” tutup Rico. Rico juga meminta agar pihak kepolisian meminta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan, dan tak ada lagi suporter di Indonesia mengalami kekerasan. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

59

kesehatan

Oleh: Nur Lail

A

pril 2014 adalah bulan yang kelam bagi dunia pendidikan di tanah air. Bagaimana tidak, di bulan itu, terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS). Mendengar kasus itu sontak membuat seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia jadi tercengang, saat media memberitakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah tersebut terhadap siswa JIS. Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak berhenti pada JIS saja, di beberapa daerah di tanah air pun terhentak oleh penemuan kasus yang serupa, dan ternyata dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Lantas, akan menjadi apa masa depan Indonesia, jika segelintir generasi penerus bangsa telah menjadi korban kekerasan seksual saat usia mereka masih terlalu dini? Dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Menyoroti hal itu, tim dari Aktual mendatangi kantor seorang psikolog kondang, Tika Bisono, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Dalam obrolan santai dan hangat di sore hari itu, Psikolog yang lahir di Bandung 1 Oktober 1960 itu mengungkapkan kalau fenomena kejahatan seksual yang sedang ramai terjadi tersebut kategorikan sebagai penyimpangan perilaku seksual. Menurut Tika, perilaku penyimpangan seksual ini sudah ada dari jaman dahulu, dan ada penyebabnya. 60


Alasan mengapa penyimpangan perilaku seksual ini makin banyak terjadi belakangan ini, Tika menjabarkan, dikarenakan semakin banyaknya pola asuh dan situasi pendidikan yang telah melenceng, terutama aspek moralitas, dan aspek etika. Tika menyayangkan, kalau di sekolah yang merupakan sumber etika dan moral, tapi sekarang malahan sudah tidak ada lagi alias sudah pudar. “Sejak reformasi terjadi, tahun 1998, we are not getting any better, we are getting worse,” ucap Tika dengan nada lirih. Ini dipicu oleh negara sebagai institusi yang lebih tinggi, dan ini turun sampai ke warga negara. “Terkuaknya kasus penyimpangan pelecehan seksual telah diprediksi sejak reformasi digulirkan, tahun 1998, dan bukanlah suatu hal yang aneh,” jelas Tika. Kalau sekarang sampai terjadi seperti ini, itu karena tatanan norma, dan sosial kemasyarakatan memang saat ini sedang rusak, karena pemimpin yang diatas juga sudah rusak, “Jadi kalau moral dan etika tidak dijaga mulai dari atasan, maka bawahannya pasti juga akan mengalami hal yang sama,” begitu Tika menjelaskan.


Tika Bisono: Stop Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Langkah apa selanjutnya? Tika menyarankan supaya kita semua dan bangsa Indonesia untuk kembali lagi ke tatanan yang sebelumnya sudah ada. “Kita tidak usah nyontek dari negara lain, negara kita itu sudah punya, dan bagus sekali lho,” imbau Tika dengan semangat. Yang menjadi hal terpenting sekarang ini adalah, lanjut Tika, tinggal si pengemban tatanan ini, apakah mau melakukannya atau tidak. “Nah, sejak reformasi, pengemban itu tidak melakukan sama


sekali. Bahkan seluruh fungsi itu dijungkirbalikin lagi,” seloroh Tika. Jadi, kita saja sebagai penonton hanya bisa bergumam dalam hati, sambil berkata, kalau suatu saat mereka-mereka yang diatas itu pasti akan membayar atas apa yang telah dilakukannya, “Dan ternyata, terbayarlah sudah,” ucap Tika. Korban sodomi bisa jadi pelaku di kemudian hari? Apakah korban sodomi akan menjadi pelaku sodomi di kemudian hari? Tika menjawab dengan lantang, “Tidak selalu sih. Tergantung usia berapa pengalamannya disodomi. Jika usianya sangat muda, maka kemungkinan besar masih bisa sembuh. Bahkan image itu masih bisa terhapus.” Tapi kalau korban sodomi sudah masuk akil balig, lanjut Tika, maka kemungkinan untuk balas dendam dengan menjadi pelaku sodomi, masih sangat ada. Namun, keinginan balas dendam itu tergantung dari bagaimana proses rehabilitasinya. Kalau proses rehabilitasinya di tataran psikoterapi, itu bisa mengurangi keinginan balas dendamnya. Masalahnya, jika korban pelecehan seksual adalah orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mereka tidak ada kepikiran dan tidak mengetahui, kalau psikoterapi adalah obat dari masalahnya itu. Bagi mereka pengertian obat yaitu, dokter, obat, tukang urut. Dan mereka belum berpikir tentang psikolog dan psikiater untuk penyembuhan.

Apa yang harus dilakukan? Masalah yang terjadi saat ini disebabkan karena institusi pendidikan sendiri mengabaikan masalah-masalah tersebut. Karena Kemendikbud tidak ada wacana untuk memberikan konsekuensi. Semisal mengeluarkan maklumat, dengan PP nomor sekian, “Jika terjadi bullying dan sebagainya, maka konskuensinya harus dijabarkan secara rinci, semisal pencabutan izin pendirian lembaga pendidikan tersebut,” harap Tika. “Jadi selama ini, kementerian pun juga tidak melakukan manuver apa-apa. Buat mereka itu cuma kecelakaan aja, dan nanti gak akan ada lagi,” terang Tika dengan nada tinggi. Kalau tidak ada konsekuensinya, maka itu akan terulang lagi. “Kejadian sodomi ini, di sekolah, akan terjadi lagi, kita tunggu aja. Bukannya aku doain,” kata Tika dengan nada suara yang gregetan. Untuk mengatasi masalah seperti ini di kemudian hari supaya tidak terulang lagi, maka bangsa kita membutuhkan role model yang menjalankan nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan contoh bagi semua orang. Semua orang bisa menjadi role model bagi sekitarnya, dengan cara menjadi diri sendiri sesuai nilai, norma dan aturan yang ada. “Presiden, menteri, pejabatpejabat pemerintah, atasan, pegawai, guru, alim ulama sampai orangtua bisa menjadi role model sesuai dengan profesinya saja. Gak susah khan?” terang Tika. Semisal, Tika mencontohkan,

kalau Anda menjadi atasan di tempat kerja, Anda bisa menjadi role model untuk bawahan. “Itu aja, sudah cukup kok. Bisa dibayangkan, lanjut Tika, jika ratusan juta orang Indonesia menjadi role model sesuai profesinya. “Tapi jangan jadi role model yang melenceng dari aturan dong,” ucap Tika. Yang namanya bawahan pasti akan mengikuti tingkah laku atasannya. Bagaimana cara cari sekolah yang benar? Untuk mengantisipasi masalah kejahatan seksual di sekolah, Tika Bisono memberikan saran, bagaimana caranya memilih sekolah yang baik dan benar. Yang harus diperhatikan yaitu soal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilihat apakah SDMnya sudah punya sertifikasi. Jangan memilih sekolah hanya karena murah atau berembel-embel internasional, tapi gurunya malah banyak preman dan banyak pencabulnya. Selain itu, Tika juga menyarankan kepada semua orangtua untuk memberikan pendidikan seks dan toilet training sedari dini kepada anak-anak. Orangtua bisa menjelaskan kepada anak tentang nama alat kelamin, kalau kelamin anak laki-laki itu namanya “Penis”, dan alat kelamin anak perempuan itu namanya “Vagina”. Dari situ anakanak bisa belajar tentang pelajaran biologi dan toilet training dari orangtuanya. Ajarkan pula kepada anak-anak, supaya teriak, berontak atau bahkan lari jika ada orang yang mencoba meraba tubuh dan alat kelaminnya. 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

61

intermezo

Sepuluh Pesawat Tempur Tercepat di Dunia Saat Ini Oleh: Arbie Marwan

MiG-29M dan MiG-29M2 MiG-29M (kursi tunggal) dan MiG29M2 (kursi ganda) adalah pesawat tempur multiperan generasi 4++ yang mampu terbang dengan kecepatan 2,25 Mach (2.756 km/ jam). Desainnya berdasarkan pesawat tempur MiG-29K/KUB (varian untuk kapal induk). Pesawat ini mampu menyerang target darat/permukaan yang bergerak dan statis dengan menggunakan berbagai senjata, seperti canon GSH- 301 30mm, rudal udarake-udara RVV-AE dan R-73E, rudal udara-kepermukaan Kh-29T (TE), Kh-31A, Kh-35E and Kh-31P, bom dan roket. Didukung oleh dua mesin RD-33MK allaspect thrust-vector control (TVC) yang masingmasing menghasilkan daya dorong 88,26 kN.

Su-35 Flanker E

MiG-35 (Fulcrum F) MiG-35 (kode nama NATO: Fulcrum F) adalah pesawat tempur multiperan generasi 4++ berkursi tunggal yang dikembangkan oleh Russian Aircraft Corporation “MiG” (RAC “MiG”). Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan 2,25 Mach (2.756 km/jam). MiG-35 juga ditawarkan dalam konfigurasi kursi ganda yang disebut sebagai MiG-35D. MiG-35 dikembangkan berdasarkan pesawat tempur MiG-29, dan pertama kali ditampilkan di pameran udara Aero India tahun 2007. MiG-35 dipersenjatai dengan kanon GSh30-1 30mm, berbagai rudal udara-ke-udara dan rudal udarake-permukaan, bom, dan roket. Dua mesin RD-33MK dengan afterburner-nya terintegrasi dengan sistem kontrol elektronik baru dan sistem smokeless combustion chamber. Pesawat ini juga dilengkapi dengan TVC yang sangat membantu dalam skenario pertempuran “dogfight” di udara.

Tornado ADV Tornado Air Defence Variant (ADV) adalah versi pencegat dari pesawat tempur Tornado yang dikembangkan oleh Panavia Aircraft. Pesawat Tornado ADV ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 2,27 Mach (2.780 km/jam), sementara Tornado versi Interdictor and Strike/Electronic Combat and Reconnaissance (IDS/ECR) hanya menawarkan kecepatan maksimum 2,2 Mach (2.695 km/jam). Lebih dari 950 pesawat tempur Tornado telah dikirim ke berbagai angkatan udara di dunia termasuk Jerman, Italia, Inggris dan Arab Saudi. Persenjataan Tornado ADV terdiri dari kanon Mauser BK-27 27mm, rudal udara-ke-udara AIM 7 Skyflash dan AIM-120 AMRAAM atau AIM-132 ASRAAM. Tornado ADV didukung oleh dua mesin turbofan TurboUnion RB199 yang masing-masing menghasilkan daya dorong kering 40,5 kN. Setelah afterburning, masing-masing mesin akan menghasilkan daya dorong lebih dari 70 kN. Dengan penerbangan feri, Tornado ADV dapat terbang sejauh 3.890 km.

62


foto-foto: Aktual/ istimewa

Pesawat tempur multi peran Sukhoi Su-35 dibangun oleh Komsomolsk-naAmure Aviation Production Association (KnAAPO) Rusia. Pesawat ini merupakan versi modern dari Su-27. Pesawat yang mempunyai kemampuan manuver sangat tinggi ini mampu terbang dengan kecepatan 2,25 Mach (2.756 km/jam). Su-35 saat ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini dipersenjatai dengan kanon GSH-30 30mm, berbagai rudal udara-ke-udara dan rudal udara-kepermukaan, bom dan roket. Su-35 didukung oleh dua mesin turbofan Saturn 117S dengan all-axis thrust-vector control (TVC) nozzles. Dengan afterburner, masing-masing mesinnya menghasilkan daya dorong 142 kN. Dengan bahan bakar penuh, Su-35 mampu terbang lebih dari 3.600 km.

MiG-23 (Flogger) Pesawat MiG-23 Flogger pernah dipakai AS untuk tujuan penelitian. Kecepatan terbang hingga 2,35 Mach (2.878 km/jam) menjadikan MiG-23 (kode NATO: Flogger) sebagai salah satu pesawat tempur tercepat di dunia. Lebih dari 5.000 pesawat telah dikirimkan ke berbagai negara di seluruh dunia. MiG-23 turut berperan dalam Perang Iran-Irak, Perang Soviet di Afghanistan dan Perang Teluk. MiG-23 saat ini masih digunakan dalam jumlah terbatas oleh pengguna asing. Persenjataannya terdiri dari kanon GSH-23 belly-mounted, rudal udara-ke-udara Vympel R-23 (AA-7 Apex) dan R-60 (AA-8 Aphid). MiG-23 didukung oleh dua mesin turbojet Tumansky R-29B yang masing-masing menghasilkan daya dorong 78,4 kN dan dengan afterburner yang bisa mencapai 112,8 kN.

Shenyang J-11 Pesawat Shenyang J-11 adalah pesawat tempur buatan China yang desainnya berdasarkan Su-27SK Rusia. Shenyang J-11 saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) China. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan hingga 2,35 Mach (2.878 km/jam). J-11 awal masih menggunakan komponen utama buatan Rusia, sedangkan J-11B sudah banyak menggunakan peralatan buatan China, seperti sistem senjata dan avionik. Persenjataan meliputi kanon 30 mm, rudal udara-ke -udara dan udara-kedarat, bom cluster dan roket. Kekuatan terbangnya berasal dari mesin Lyulka AL-31F (buatan Rusia) atau Woshan WS-10A Taihang (buatan China). Dengan afterburner, masing-masing mesin menghasilkan daya dorong 123 kN, dan memiliki jangkauan maksimum hingga 3.530 km.

Su-27SK

F-15E Strike Eagle F-15E Strike Eagle yang dibangun oleh Boeing Defense, Space & Security ini adalah pesawat tempur multiperan yang menjadi tulang punggung Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat F-15-E Strike Eagle juga digunakan oleh beberapa negara lain seperti Angkatan Udara Arab Saudi, Singapura, Israel dan Korea Selatan. F-15 membawa kanon 20 mm, Joint Direct Attack Munitions (JDAMs), Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER), rudal AIM-120 AMRAAM, rudal udarake-udara AIM-9X Sidewinder dan bom diameter kecil. Mampu menyerang target saat terbang di ketinggian rendah di semua kondisi cuaca baik siang maupun malam. F-15E didukung dua mesin P&W F100 atau dua GE F110 turbofan, masing-masing memberikan rasio daya dorong 129 kN dengan afterburner. Bila dilengkapi dengan tangki bahan bakar konformal (CFT) dan tiga drop tank, pesawat ini mampu terbang feri sejauh 3.840 km.

Pesawat tempur multiperan Sukhoi Su-27SK merupakan versi ekspor dari Su-27 (kode NATO: Flanker) yang dikembangkan Biro Desain Sukhoi. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan 2,35 Mach (2.878 km/jam). Produksi Su-27SK dimulai pada tahun 1991. Persenjataan terdiri dari kanon otomatis GSh-301 30mm, enam rudal jarak menengah R-27R1 (R-27ER1), dua rudal jarak menengah 27T1 (R-27ET1), enam rudal RVV-AE active radarhoming, enam rudal jarak pendek R-73E, bom cluster dan roket. Dua mesin AL-31F yang masing-masing menghasilkan rasio dorong 122,6 kN, juga memberikannya kecepatan terbang 1.400 km/jam di permukaan laut. Dengan tangki bahan bakar internal yang berkapasitas 9.400 kg, pesawat ini mampu terbang sejauh 3.530 km pada kecepatan jelajah.

MIG-31E Pesawat MIG-31E adalah varian ekspor dari pesawat tempur MIG-31 yang diproduksi oleh RAC “MiG”. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 2,83 mach (3.466 km/jam) dan dapat mengintersep dan menghancurkan target di semua ketinggian, baik di siang maupun malam hari. MIG-31 berada dalam layanan Angkatan Udara Rusia dan Kazakhstan. Ini adalah pesawat seri produksi pertama yang dilengkapi dengan airborne phased array radar. Pesawat ini dipersenjatai dengan kanon GSh-6-23M 30mm, rudal jarak jauh R-33E, rudal jarak menengah R-40TD1 (AA-6 ‘Acrid’) dan rudal jarak pendek R-60MK. MIG-31E memiliki jangkauan 3.000 km tanpa isi bahan bakar dan 5.400 km dengan satu kali pengisian bahan bakar di udara. Dua mesin D-30F6 yang masing- masing menghasilkan daya dorong 152 kN dengan afterburner, memungkinkannya untuk terbang dengan kecepatan 3.000 km/jam lebih pada ketinggian tinggi.

MiG-25 (Foxbat) MiG-25 (Kode NATO: Foxbat) adalah pesawat pengintai dan pencegat yang diproduksi oleh Mikoyan-Gurevich OKB (sekarang RAC “MiG”) yang saat ini digunakan dalam jumlah terbatas oleh Angkatan Udara Rusia dan beberapa negara lain. MiG-25 telah diimpor oleh beberapa angkatan udara di dunia, antara lain Aljazair, Armenia, Suriah, Bulgaria, India, Irak dan Libya. Persenjataan MiG-25 terdiri dari dua rudal udara-keudara AA-6 Acrid dan dua R-40T. Dua mesin Tumansky R-15B-300 turbojet yang tertanam masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 100,1 kN dengan afterburner yang memberikannya kecepatan maksimum 2,83 Mach (3.466 km/jam). Sumber: artileri.org 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

63

Kilas daerah

Satu Penderita Virus Mers Meninggal

Jumlah Oknum Polisi Pengguna Narkoba Bertambah

P

enderita penyakit virus merscov, AS (50) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali, Rabu sekitar pukul 00.20 Wita. “Pasien yang meninggal masih menuggu hasil dari Litbangkes di Dinkes agar mengetahui apakah AS meninggal positif atau negatif virus Mers-CoV,” kata Kepala Bidang Penunjang Medis RSUP Sanglah dr Ken Wirasandhi, Rabu (7/5). Ia mengatakan pasien tersebut mempunyai riwayat Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dan jantung dan sempat mengeluh mengalami sesak dan batuk sejak satu bulan lalu. Berdasarkan hasil rontgen mengarah pasien ke PPOK, Namun, pasien sempat pulang umroh pada 3 April dan 1 minggu kemudian pada 10 April pasien sempat pergi berobat ke Poli Paru RS Sanglah. “Pasien sudah dilakukan tindakan pemeriksaan lab dan dilihat dari hasil tersebut belum ditemukan data mendukung bahwa adanya virus Mers-CoV baik dalam pemeriksaan

darah,” ujarnya. Ken menjelaskan bahwa hanya ditemukan dari pemeriksaan foto dada ditemukan adanya penyakit paru kronis yang mengakibatkan fungsi tersebut menurun. “Kemungkinan pasien perokok berat atau mempunyai penyakit lama sehingga ada fungsi paru yang berkurang entah itu kelelahan atau debu bisa menyebabkan penyakit kambuh kembali sehingga memperburuk kondisi paisen,” ujarnya. Ia mengatakan pasien dengan dugaan Koronavirus harus diobservasi dan diisolasi karena bisa menular lewat partikel udara yang mungkin dihasilkan ketika seseorang batuk atau bersin. “Potensi kematian penyakit ini cukup besar apalagi pasien menderita penyakit komplikasi lain seperti diabetes, asma, darah tinggi, dan jantung,” ujarnya. Ant

HERCULES DI HUKUM 3 TAHUN

H

ukuman 3 tahun penjara diberikan kepada Hercules Rozario Marshall oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kasus tindak pidana pemerasan. “Terdakwa dikenakan pidana penjara tiga tahun. Denda Rp 50 juta. Terdakwa berhak menjawab terima, pikir-pikir, atau banding,” kata Hakim Ketua Prim Haryadi, di PN Jakarta Barat, Kamis (8/5). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 5 tahun penjara. Atas keputusan itu, Hercules menyatakan banding. “Kita menerima putusan ini, dengan syarat, kita banding. Putusan ini tidak sesuai dengan fakta,” ujar Hercules. 64


Hercules dijerat dengan Pasal 368 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) tentang Pemerasan, Pasal 3 UndangUndang (UU) RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 25 tahun 2013. Sebelumnya Hercules didakwa telah melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha pengembang apartemen dan ruko di kawasan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sedangkan dakwaan pencucian uang dilakukan karena Hercules mengirimkan uang hasil pemerasan itu ke rekening istrinya.

O

knum anggota polisi di jajaran Polres Kabupaten Pesisir Selatan (Painan), Sumatera Barat diduga positif konsumsi narkoba saat ini jumlahnya bertambah. “Semula oknum polisi terindikasi konsumsi narkoba sepuluh orang, namun sekarang ini jumlah bertambah menjadi 11 orang,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Syamsi di Padang, Senin (5/5). Ia menjelaskan, sebelas oknum personel polisi diduga konsumsi narkoba tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan Polres Kabupaten Pesisir Selatan. “Polres Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan urine pada 30 April hingga 2 Mei 2014, ternyata ada sebelas oknum polisi positif konsumsi narkoba,” ujarnya. Sebelas oknum personel polisi positif konsumsi narkoba tersebut ada diantara sudah menjalani sidang disiplin. “Sedangkan sebagian lagi masih menunggu kapan menjalani sidang bakal dilakukan Polres Pesisir Selatan,” tegas Syamsi. Ia mengatakan, tes urine dilakukan secara acak terhadap personel polisi di jajaran Polres Pesisir Selatan, dimana ada pengakuan dari tersangka atas nama Nirwan Nababan yang ditangkap pada 29 April 2014 sekitar pukul 05.00 WIB di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. “Saat penyidik Polres Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan tersangka mengaku ada oknum polisi saat pesta narkoba jenis sabu-sabu, dari pengakuan tersangka ini Polres Pesisir Selatan melakukan tes urine,” tutupnya. Ant

Investor Pasar Turi Larang Wartawan Liput Mogok Pekerja Proyek

S

ekitar 24 mandor dari proyek pembangunan Pasar Turi Surabaya hari ini, Selasa (29/4) melakukan mogok kerja dan diikuti pekerjanya. Aksi ini akibat dari para mandor yang digaji tidak 100 persen selama 5 kali tagihan atau pembayaran. Dimana setiap kali tagihan seharusnya dibayar 5 juta rupiah, namun sejauh ini hanya diberi 3 juta rupiah. “Ini sudah lima kali tagihan atau pembayaran. Setiap pembayaran itu dua minggu sekali. Dan dibayar hanya 3 juta. Sisanya hanya dijanjikan saja,” ujar Marduki, salah satu mandor, kepada Aktual, Selasa (29/4). Pekerja melakukan aksi mogok dengan duduk-duduk saja di lokasi proyek dan tidak melakukan aksi orasi. Aksi mogok ini akan dilakukan sampai ada kejelasan dari PT TBR, salah satu investor yang bergerak pada pengerjaan finishing seperti, pengecatan, plamir dan sebagainya. Sementara Supervisor dari PT TBR, Jatmiko, saat dikonfirmasi justru marah-marah dan melarang untuk meliput atau menayangkan aksi mogok tersebut. “Awas sampai ada beritanya. Saya tidak mau PT ini (TBR) dijelekjelekkan. Kalian tidak ada ijin dan surat tugas untuk meliput,” bentak Jatmiko. Dampak dari aksi mogok ini pun berimbas pada keresahan pedagang Pasar Turi yang berada di Tempat Penampungan Sementara. Pedagang kuatir jika ada aksi mogok yang berkepanjangan, tentunya akan berimbas lagi pada target selesainya Pasar Turi yang dijadwalkan sebelum puasa. / Ahmad Haris Budiawan

Teror Penembak Misterius Hantui Sleman

K

asus penembakan kembali terjadi di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kali ini seorang pria bernama Harun Al Rasyid (60) yang merupakan warga Yogyakarta yang menjadi korbannya. Ia ditembaki orang tak dikenal di sebuah tempat parkir Cafe Nevada, Jalan Wahid Hasyim, Catur Tunggal Depok Sleman, Kamis (1/5) malam. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka tembak sehingga harus dirawat di RS Bethesda Yogyakarta. Belum diketahui motif pelaku, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula saat korban bersama seorang temannya datang ke TKP dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia nopol AB-1645-TA

sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu korban tidak langsung turun dan tetap berada di dalam mobil. Pada saat yang bersamaan ada dua orang yang diduga pelaku, datang dan masuk ke dalam kafe. Tak berselang lama, seorang pelaku lalu keluar dan menuju mobil korbam. Tiba-tiba pelaku menembaki korban yang masih berada di dalam mobil beberapa kali hingga mengenai pintu samping kanan dan kaca belakang mobil korban. Korban terkapar, sementara pelaku segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Diketahui dari sekitar TKP ditemukan sejumlah selongsong peluru. Kapolres Sleman, AKBP Ihsan Amin membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada November 2013 lalu peristiwa penembakan juga terjadi di Jl Wahid Hasyim Catur Tungal Depok Sleman. Seorang caleg PDIP Lestana Budiman menjadi sasaran tembak. Namun ia lolos setelah tembakan meleset dan justru mengenai rekannya. Sampai saat ini pelaku maupun motif penembakan itu juga belum diketahui. / Hadi Jatmika

Risma dan Penghargaan Bodong

P

enghargan United Europe Award yang diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di London pertengahan April lalu diduga palsu. Tersiar kabar untuk mendapatkan penghargaan tersebut, Risma harus menggelontorkan dana sebesar Rp500 juta rupiah. Ketua DPRD Surabaya, Baktiono mempertanyakan anggaran yang terlalu besar itu. Tidak ada relevansinya dengan kesejahteraan warga Surabaya. “Soal penghargaan palsu atau tidak kita kesampingkan dulu. Tetapi kalau harus mengeluarkan uang Rp500 juta dari APBD demi mendapatkan penghargaan, kan tidak ada relevansinya. Bu Risma harus

mempertanggungjwabkan, karena itu adalah uang rakyat,” ujar Baktiono, Pekan lalu di Surabaya. Kalau memang benar mendapatkan penghargaan dengan kriteria yang sesuai, lanjutnya, seharusnya penghargaan itu gratis. Baktiono mengaku belum mengkonfirmasi kebenaran penghargaan tersebut. Namun, sekali lagi Baktiono menegaskan, bahwa anggaran yang dikeluarkan harus ada tanggung jawab Risma. Seperti diketahui, Risma mendapatkan penghargaan Socrates Award, sebuah penghargaan untuk figur kepala daerah yang berhasil menghubungkan kotanya dengan dunia Eropa. / Ahmad Haris Budiawan 15 - 31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

65

oase

Kepemimpinan Oposisi Oleh Faizal Rizki Arief

M

emilih beroposisi dalam etika berpolitik sejatinya adalah sebuah pilihan yang mulia. Oposisi adalah sebuah pilihan politik yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab untuk mengawasi, mempertanyakan, bahkan melawan sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah rezim penguasa yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal untuk berbangsa dan bernegara (baca: Pancasila dan UUD 1945). Memilih oposisi juga bukan sekadar melawan. Tetapi dengan segala keasadaran dan ketetapan hati nurani untuk membenarkan, mendorong bahkan memperkuat sebuah kebijakan yang dinilai sangat bermanfaat bagi terbentuknya keadilan dan kesejahteraan publik. Namun, makna itu sudah bergeser. Oposisi kini ditempatkan hanya dalam ruang perebutan kekuasaan dan penguasaan sumber-sumber dana dan material semata. Setidaknya, itu yang terjadi di hampir seluruh negara-negara besar yang (katanya) menerapkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan ketatanegaraannya. Termasuk Indonesia. Jujur. Saat ini, negara bangsa ini butuh sebuah kepemimpinan oposisi yang kuat, jujur dan bertanggungjawab mengingat perjalanan kepemimpinan nasional pasca reformasi sangat lemah dan mudah dikooptasi dan disetir oleh kepentingan kapital dan asing. Pemilu 2014 ini, bahkan diprediksi campur tangan kapital dan asing masih terlalu besar yang memungkinkan kapital dan kepentingan asing untuk menyetir. Calon Presiden, baik Jokowi–PDIP dan Prabowo–Gerindra dinilai masih belum punya kemampuan dan integritas kuat untuk membawa negara bangsa ini lebih mandiri, berdikari dan berdaulat. Dengan realitas seperti itulah seharusnya pilihan untuk oposisi ditempatkan. Dalam ruang seperti itulah seharusnya partai memilih untuk beroposisi untuk membela kedaulatan dan kemandiriaan negara bangsa ini. Ini harusnya jadi visi dasar setiap partai yang memilih untuk beroposisi. Bukan sekadar perebutan kekuasaan dan materi. Sesungguhnya, dalam Pemilu 2014 kali ini, negara 66


bangsa ini justru harus memilih sebuah kepemimpinan koalisi oposisi yang kuat dibandingkan dengan memilih siapa Presiden dan Wakil Presiden, siapa ketua MPR atau DPR-nya atau siapa menteri-menterinya. Negara bangsa ini masih butuh kepemimpinan oposisi yang selalu kritis dalam memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian untuk membawa negara bangsa ini lebih sejahtera dan berkeadilan ketika kepemimpinan rezim pemenang Pemilu 2014 ternyata loyo ketika harus berhadapan langsung dengan kekuatan kapital dan kepentingan asing. Jangan pernah merasa kalah dalam pertarungan memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian. Negara bangsa ini masih punya kekuatan dan peluang besar untuk mempertahankan kedaulatannya. Negara bangsa ini masih memiliki energi yang sangat besar untuk keluar dari tekanan-tekanan kapitalisme. Boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2014 nanti lemah. Boleh jadi kekuatan kapital dan asing masih menjadi pemenangnya. Namun, negara bangsa ini masih mampu melawannya dan mempertahankan kedaulatan dan kemandiriannya dengan memperkuat koalisi partai-partai yang beroposisi. Harusnya, partai-partai yang ada jangan terjebak dalam isu koalisi untuk bergabung ke PDIP atau Gerindra. Mulailah berpikir panjang, dengan visi ke depan yang jauh lebih mulia bahwa dengan memilih memperkuat koalisi oposisi untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian maka itu akan sangat bermanfaat bagi partai dan negara bangsa ini ke depan. Karena negara bangsa ini saat ini butuh kepemimpinan oposisi yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kemandirian. Bukan Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo. Mungkin, saat ini dengan beroposisi justru lebih mulia dibandingkan dengan sekadar jatah kursi kekuasaan.


67

68


15-31 Mei 2014 Edisi 21 AKTUAL

Recommend Documents