13-27 November 2013 Edisi 13 AKTUAL

13 - 27 November 2013 Edisi 13 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 13 13 - 27 November 2013

TATAP REDAKSI

AKTUAL Komisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Wahyu Romadhony Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

REKAYASA Pahlawan REKONSILIASI

M

enyejajarkan Proklamator Kemerdekaan Sukarno-Hatta dengan Pangkopkamtib Jendral Suharto ‘Bapak Pembangunan Nasional’ yang disinyalir 'mengkudeta' dan 'membantai' jutaan rakyatnya, jelas penghinaan terhadap kesadaran bangsa atas fakta sejarah Indonesia. Demi menyelamatkan bangsa dari perang saudara, Sukarno menolak mengambil tindakan militer untuk menghancurkan usaha kudeta merangkak Suharto yang didukung Amerika Serikat. Padahal, tindakan itu disarankan sejumlah perwira tinggi AD, AURI, KKO, dan Kepolisian loyalis Presiden Sukarno dalam suatu pertemuan akhir Oktober 1965 di sela-sela Konferensi Internasional Anti-PangkalanPangkalan Militer Asing (KIAPPMA) di Jakarta. Sukarno sadar bahwa menolak saran perwira-perwira ABRI loyalis Presiden RI, berarti juga memberi Suharto peluang meneruskan kudeta merangkak dan pembataian orangorang Kiri. Itulah informasi intern yang didengar langsung kolumnis Ibrahim Isa dari istri mantan Panglima/Pendiri AURI yang saat itu menjabat Rektor Universitas Respublica (kini Universitas Trisakti), Ibu Suryadarma. Sejarah mencatat, Suharto menyalahgunakan posisi Panglima

Kopkamtib dan 'Supersemar' Surat Perintah Sebelas Maret, untuk membungkam, memenjarakan, dan membunuh Presiden Sukarno secara bertahap dengan melarang dokter merawat sakit parah proklamator ini. Demi kesatuan persatuan bangsa dan mencegah perluasan pertumpahan darah, Sukarno 'rela' jabatan Presiden RI 'diserobot' Suharto. Sebaliknya, Suharto malah berkhianat, bengis membantai jutaan rakyat, dan culas mengadudomba. Sukarno bersikap negarawan seperti Mohamad Hatta yang rela mundur dari Wakil Presiden, begitu berbeda pendapat dengan Sukarno dalam menilai situasi politik nasional semasa itu. Demi persatuan nasional dan menghindari krisis nasional, Hatta memberi kesempatan bagi Sukarno menjalankan kebijakannya. Tanpa dendam, Hatta juga tegas menyanggah pemelintiran sejarah sekitar Pancasila oleh pakar sejarah Orde Baru, Mayjen Prof Dr Nugroho Notosusanto dkk yang berkomplot memarginalisasi peran Sukarno dalam melahirkan dasar falsafah negara Pancasila. Lantas sebesar apa ‘udang’ di balik rekayasa AM Fatwa dkk untuk merekonsiliasi Sukarno-Hatta dengan Soeharto, lewat penggantian nama jalan di sekeliling Monas ? Dhia Prekasha Yoedha


3

DAFTAR ISI LAPORAN KHUSUS: Soekarno, JFK, dan Green Hilton Agreement

Menguak Tabir Di balik Green Hilton Agreement 14

Darimana asal Emas Batangan itu? 16

LAPORAN UTAMA

24

mereka terlupakan

Green Hilton Agreement

20

Pahlawan Terlupakan 25

Tercebur Jadi Pahlawan 26 Kontroversi Nama Jalan 27 Buku Pun Dimanipulasi 28 Pahlawan Versi Kick Andy 30 Gelar Pahlawan 32 Syafruddin Prawiranegara: "Sang Presiden Kedua" 33 Amir Sjarifuddin Harahap: "Kandidat Proklamator" 34 Sukarni Kartodiwirjo: Pemuda di Balik Proklamasi 36 Kemelut TKR: Amir Versus Soedirman 38 Saksi Sejarah Kepahlawanan Versi Gesang 42 Maladi: Pahlawan Olahraga dan Seniman 44 Foto Pengubah Sejarah 46 4


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 70 72 74

AKTUAL EDISI 13 | 11 - 25 November2013

OPINI

48

KOMITMEN KEBANGSAAN SITI SOENDARI

energi

NASIONAL

58

Ketika Presiden SBY Sudah Tidak Punya Rahasia Lagi

52

Saham ‘Gratis’ Pertamina untuk Sugico Membangun ‘Kekuatan Senyap’ TNI-AL di Perairan Indonesia 60

INTERNASIONAL

56

Retaknya Kemesraan Antara Dua Sekutu Lama

BUMN Akan Lepas? 62

KESEHATAN

66

18 Perusahaan Farmasi di Balik Tekanan AS Kepada TPP


5

SURAT PEMBACA

Tampilan Baru Aktual.Co

S

aya pembaca setia situs Aktual.co yang menjadi satu bagian dengan majalah Aktual. Sebelum saya mengenal majalah Aktual, saya terlebih dahulu mengenal situs Aktual.co. Situs berita Aktual. co sangat sensasional, terutama dari segi berita politik dan hukum. Saya banyak mendapatkan info-info terbaru berkaitan dengan berita politik dan hukum dari Aktual.co. Sudah beberapa hari ini saya melihat tampilan desain Aktual.co versi PC (personal computer/desktop) berubah total. Tampilan terbaru Aktual.co saya lihat lebih segar dan enak dilihat, terutama untuk desain berita utamanya (headline). Desainnya tidak kalah ‘wah’ dengan desain situs berita luar negeri. Ke depan, dengan tampilnya wajah baru Aktual.co, saya berharap Aktual.co tetap mempertahankan konsistensinya, bahkan kalau bisa lebih ‘greget’ lagi dalam memberitakan hal fenomena, terutama soal berita politik dan hukum, yang sedang berkembang di masyarakat.

Favian Raditya Serpong Utara, Tangerang Selatan Redaksi Terima kasih atas perhatian Anda.

Sensitifnya

Ibu Negara

etiap ibu pasti membela anaknya yang telah dilahirkannya, entah sang anak melakukan perbuatan kesalahan atau kebaikan. Hal itu merupakan hal biasa dan umum dilakukan para kaum ibu. Namun, hal itu menjadi ‘agak tidak biasa’ ketika sang ibu, yang kebetulan juga menjadi Ibu Negara menanggapi halhal ‘sepele’ menyangkut buah hatinya, bahkan terkesan reaktif dan emosional. Baru-baru ini ada perbincangan menarik mengenai putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang kini ramai dibahas oleh sejumlah pengguna media sosial, terutama Instagram dan Twitter. Topik perbincangan itu adalah mengenai kebiasaan Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, yang selalu mengenakan baju lengan panjang dalam aktivitas kesehariannya. Bahkan, ada pula yang menanyakan apakah kebiasaan Ibas itu karena sang anak memiliki tato salib di tangannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Ibu Negara sangat sensitif kepada rakyatnya untuk hal-hal ‘sepele’, tapi tidak sensitif ketika masih banyak rakyat di republik ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan?

Putri Kumala Cilegon, Banten 6


www.instagram.com/aniyudhoyono

S

Kaki Hari

Yudi Latif

Chairman AKTUAL Network

Kembali ke Rumah Pancasila

U

saha memulihkan krisis nasional memerlukan usaha menghadirkan kepemimpinan nasional yang berkarakter Pancasila. Bahwa segala sikap, perilaku dan pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin dan penyelenggara negara harus senantiasa mencerminkan Pancasila dalam keadaan bergerak. Dalam ikhtiar untuk mengembangkan kepemimpinan negara berdasarkan Pancasila, hendaknya disadari bahwa arsitektur politik kenegaraan yang secara tepat-guna sanggup mempertautkan kemajemukan Indonesia sebagai nations-in-nation adalah desain negara kekeluargaan. Semangat kekeluargaan merupakan cetakan dasar (archetype) dan karakter ideal keindonesiaan. Ia bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa ini harus berjalan. Dalam istilah Sukarno, kekeluargaan adalah 'meja statis' dan 'leitstar dinamis', yang mempersatukan dan memandukan. Semangat kekeluargaan merupakan jantung keindonesiaan. Kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang membuat biduk perahu kebangsaan limbung, terombang-ambing gelombang perubahan tanpa jangkar dan arah-tujuan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika elite negeri berpesta pora memakan bangkai daging

rakyatnya sendiri kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. Akutnya krisis yang kita hadapi saat ini mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Usaha 'penyembuhan' perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). “Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke

hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluhpuluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya. Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar 'rumah'. Seseorang bertanya, “Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri itu pun menjawab, “kunci rumah”. “Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” “Di dalam rumah kami sendiri”. “Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” “Karena rumah kami gelap”. Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila!


7

Kilas Nasional

Jokowi: Pemprov Tidak Akan Revisi UMP 2014

NasDem Angkat Mantan Koruptor Jadi Ketua DPD

M

G

ubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya tidak akan merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 sebesar Rp 2,441 juta per bulan yang akan berlaku tahun depan. “Pengusaha maupun pekerja masing-masing juga menuntut ke kami. Tapi kami ini harus jernih dan netral. Aturannya sudah di tandatangani dan akan berlaku tahun depan, dan sekali lagi itu dari kesepakatan yang ada di dewan pengupahan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/11). Menurut dia, program-program yang sudah diberikan seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar bisa mengurangi pengeluaran, baik untuk kesehatan maupun pendidikan. “Kartu Jakarta Pintar itu sudah bisa mengurangi pengeluaran. Begitupun Kartu Jakarta Pintar bisa mengurangi pengeluaran untuk anakanak mereka. Perumahan murah juga bisa mengurangi komponen yang ada,” kata dia. / Zaenal Arifin

Bamsoet : Pemerintah Asyik ‘Awasi’ Lawan Politik

A

nggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, pemerintah telah kecolongan dengan terungkapnya bukti penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Menurut dia, sangat mengherankan 8

antan narapidana korupsi, Syahwwrial Oesman, ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumatera Selatan (Sumsel). Mantan gubernur Sumsel itu bahkan dilantik Senin (4/11) di Palembang. “Ya, benar, Syahrial Oesman akan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Sumsel," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella , Jakarta, Minggu (3/11). Rio menjelaskan, penunjukan Syahrial Oesman sebagai Ketua DPD NasDem Sumsel karena sudah memiliki pengalaman di politik. "Tentu berbagai pertimbangan dan akibat yang muncul sudah kami pelajari. Kami (NasDem) siap menerima konsekwensinya," ujarnya. Ditambahkan, sebenarnya, Syarial Oesman menjadi narapidana korupsi yang sudah diputus di pengadilan Sumsel dan diperkuat di MA bukan semata-mata dia melakukan sendiri.

ketika sejumlah pejabat pemerintah terkejut, marah dan tidak senang dengan informasi mengenai penyadapan oleh Australia dan AS. "Sebagian publik di dalam negeri justru terkejut dengan reaksi yang demikian. Pertanyaannya kemudian, pura-pura terkejut dan marah atau basa-basi sekadar diplomasi? Biasanya, dalam situasi seperti itu, kepura-puraan diperlukan untuk menutup malu karena sudah kecolongan," ujarnya, Senin (4/11). Wabendum Partai Golkar ini menyebutkan, pemerintah lebih memilih melakukan pengawasan terhadap lawan politik dari pada menjaga kedaulatan negara lewat alat sadap yang dibeli. "Pemanfaatan teknologi penyadapan yang dibeli dan didatangkan ke Indonesia tidak diprioritaskan untuk melindungi negara dengan segala kerahasiaannya. Pemerintah sibuk menyadap kegiatan atau aktivitas lawan-lawan politik," tegasnya. / Wahyu Romadhony


"Tapi sebuah kebijakan yang menjadikannya sebagai narapidana, dan itupun karena diperas,” ungkap Rio. / Adi Adrian

DPR: Kementerian Agama Jangan Biarkan Zina

A

nggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Baghowi meminta Kementerian Agama segera menyelesaikan masalah langkanya buku nikah. Dia mengatakan, jika stok buku nikah tak segera distabilkan, maka sama dengan menteri Agama tidak mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal pernikahan. "Nanti akibatnya, karena orang tidak sabar membendung hasrat, akan terjadi banyak perzinaan," ungkapnya di Jakarta kepada Aktual, Senin (4/11). Hal itulah yang tak diinginkan Baghowi, yang imbasnya akan menciprat ke Kementerian Agama sendiri. "Jangan sampai Kementerian Agama membiarkan zina karena buku nikah tidak ada," tambah Politisi Demokrat itu. Sebelumnya, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kekurangan buku nikah pada beberapa provinsi di Indonesia. / Rian Sartono Perdana

Din Syamsudin Siap Maju Jadi Capres

B

Ibu Negara ‘Bela’ Ibas di Instagram

ursa calon presiden mendatang akan bertambah ramai setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengisyaratkan siap menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Namun, dia menyatakan, "Kalau pengurus menyepakati dan mempersilahkan maju maka saya akan maju. Tapi jika tidak disetujui maka saya pasti tidak mau maju," ujarnya, di Surabaya, Minggu (3/11).

Sebagai pemimpin puncak Muhammadiyah, dia mengaku bertanggung jawab sebagai kader sekaligus pemimpin. Karena itulah pria kelahiran Sumbawa, NTB itu merasa perlu berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Sebagai orang yang tidak memiliki partai politik, Din mengaku tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Hanya saja, jika dicalonkan oleh partai tertentu maka ia menegaskan akan berfikir dua kali.

PDIP Desak Polri Usut Penembakan Kadernya

Marzuki Alie Belum Miliki e-KTP

D

PP PDIP mendesak Kepolisian DIY Yogyakarta dan Mabes Polri untuk mengusut penembakan terhadap caleg PDIP Yogyakarta, Lestanta Budiman, yang terjadi Senin (4/11) dinihari. “DPP PDIP meminta DPD PDIP DIY Yogyakarta melakukan langkah proaktif meminta kepada Kepolisin DIY Yogyakarta untuk segera membentuk tim guna mengusut penembakan ini sampai tuntas, untuk tahu motivasinya,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (4/11). Secara khusus kepada Mabes Polri, DPP PDIP juga akan meminta agar Mabes Polri guna mengusutnya. “Caleg PDIP di Sleman yang ditembak orang tak dikenal Senin dinihari adalah bentuk tindakan yang serius bagi PDIP. Ini menyangkut kehormatan harga diri partai,” tegas dia. / Adi Adrian

/ Yoedha

K

etua DPR RI Marzuki Alie ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Marzuki Alie mengatakan hal itu ketika ditanya pers seputar data pemilih yang masih bermasalah di sela kegiatan 'Pers Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen' di Semarang, Sabtu (2/11). "Saya sendiri belum memiliki e-KTP," kata Marzuki yang membuat para wartawan menjadi heran. Menurut Marzuki, batas akhir kepemilikan KTP model lama sampai akhir Desember 2013, karena itu ia akan menggantinya dengan e-KTP sebelum akhir Desember 2013. "Saya akan menggantinya dengan e-KTP sebelum akhir tahun," katanya. Marzuki beralasan, meskipun dia masih menggunakan KTP bukan elektronik tapi nomor induk kependudukan (NIK)-nya sama, sehingga tetap terdaftar pada daftar pemilih potensial pemilu (DP4). / Yoedha

I

bu Negara Ani Yudhoyono kembali membuat heboh dunia maya. Kali ini sebuah komentar pengguna jejearing sosial publikasi foto Instagram @devi_tri memancing reaksi Ani, Senin (4/11). Komentar itu padahal hanya mempertanyakan kenapa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas putra Ani selalu menggunakan baju lengan panjang. Awalnya sang ibunda mengunggah foto Ibas bersama dengan istri Aliya Rajasa, dan putra mereka, Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Foto yang diambil di Istana Bogor tersebut menampilkan Ibas dengan jaket warna hijau. Tak ada yang istimewa memang. Beberapa saat setelah diunggah muncullah komentar dari follower Ani di Instagram. Dari pantauan Aktual ada puluhan komentar. Namun hanya komentar @devi_tri yang direspons langsung oleh Ani. Devi padahal hanya menulis “waaah mas ibas pasti pake baju lengan panjang terus..." Lalu hal itu direspons oleh Ani "@devi_tri ada masalah dengan baju Ibas". Namun tak ditanggapi oleh Devi. Muncul respons berikutnya dari Ani. "@devi_tri setiap orang punya cita rasa berpakaian sendiri-sendiri, tak perlu dipermasalahkan. Mau lengan pendek mau lengan panjang terserah saja, sepanjang yang bersangkutan merasa nyaman." / Wahyu Romadhony


9

LENSA AKTUAL

Unjuk Rasa Mahkamah Konstitusi Pengunjuk rasa dari Komunitas Peduli Keadilan mengecat tubuhnya sebelum memulai aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (6/11). Aksi itu meminta MK untuk tidak mengambil keputusan terhadap sengketa Pilkada sebelum adanya dewan etik MK. Foto: ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

10



11

LENSA AKTUAL

Perawatan Patung Selamat Datang Pekerja menyelesaikan proyek perawatan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (27/10/2013). Perawatan ini meliputi pemeriksaan lampu penerangan, instalasi pipa air air mancur dan pembersihan patung yang merupakan perawatan rutin guna mencaga kelestarian cagar budaya yang dilindungi. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

12



13

laporan khusus Soekarno, JFK, dan Green Hilton Agreement

Menguak Tabir Di balik Green Hilton Agreement Terbunuhnya Kennedy dan Soekarno adalah hilangnya sebuah puzzle yang menggambarkan perjalanan sejarah dunia sebelum dan setelah keduanya meninggal. Oleh: Tim Aktual

B

arangkali, hubungan rahasia antara Soekarno dan John F Kennedy adalah salah satu bagian penting dari sejarah dunia yang tak pernah terbuka atau bahkan dibuka sampai saat ini. Barangkali juga, terbunuhnya Kennedy dan Soekarno adalah hilangnya sebuah puzzle yang menggambarkan perjalanan sejarah dunia sebelum dan setelah keduanya meninggal. Banyak versi yang berusaha menjelaskan sampai sejauh apa hubungan antara keduanya. Lalu, apa kesamaan visi kedua presiden tersebut sehingga terjadi jalinan komunikasi yang cukup intens antara AS dan Indonesia semasa keduanya masih sebagai pejabat presiden? Namun, fakta yang bisa menjelaskan atas hubungan antara kedua presiden itu adalah sebuah perjanjian yang bernama The Green Hilton Memorial Agreement. Perjanjian itu ditandatangani oleh keduanya pada 14 November 1963 di Hotel Hilton Geneva Swiss dengan saksi WilliamVouker yang mewakili negara Swiss. Inti perjanjian tersebut adalah AS mengakui keberadaan emas batangan sebanyak batangan emasnya 57.150 ton milik Indonesia. 14



15


Darimana asal Emas Batangan itu? Oleh: Epung Saepudin, Zaenal Arifin

S

ejarah ini berawal ketika Belanda masuk ke Indonesia dengan memulai perdagangan dengan beberapa kerajaan yang ada pada sekitar abad 16. Perdagangan ini kemudian berlanjut ke penjajahan sebagian wilayah yang ada di Indonesia oleh VOC. Khususnya Jawa. Untuk memperlancar proses perdagangannya, VOC mendirikan bank sederhana yakni Bank van Leening pada 1746 kemudian berganti nama menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Menurut catatan sejarah Bank Indonesia, bank tersebut adalah bank pertama yang lahir di Jawa. Perlu diketahui, pada 1818 Belanda dilanda krisis ekonomi akibat turunnya harga produk-produk dagangnya di pasar internasional. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menyelamatkan perekonomian. Akhirnya Belanda mulai melakukan beberapa manuver ekonomi terhadap sumber terbesar pendapatan ekonominya, Indonesia. Salah satu manuvernya adalah cultuurstelsel disamping menaikkan pajak untuk menaikan cadangan emasnya. Di samping itu, pemerintah Belanda juga berupaya mengambil hati raja-raja yang ada (terutama yang tunduk dan mau bekerjasama. red) untuk menyimpan harta dan emasnya di bank milik Belanda. Belanda sadar, raja-raja di Indonesia memang kaya. Ingat, salah satu mobil pertama buatan Mercedez

16

Benz saja dibeli langsung oleh Pakubuwono X dengan menggunakan emas. Itu belum harta milik raja lain yang ada di Nusantara. Akhirnya, dengan terkumpulnya emas yang cukup banyak di De Bank Courant en Bank van Leening akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengubah status bank tersebut menjadi bank sirkulasi pertama di Indonesia dengan mengubah namanya menjadi De Javasche Bank (DJB) pada pada 24 Januari 1828. Dengan diberinya hak untuk menerbitkan mata uang maka DJB menjadi bank sentral yang berkedudukan di Jawa. Implikasinya, dengan keberadaan bank sentral di Jawa maka disadari atau tidak oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa Jawa juga diakui mempunyai kedaulatan sebagai layaknya sebuah negara. Di sebuah report “Banking and Monetary Statistic” (Federal Reserve bank of St Lois, section Gold, 19131941) tercatat bahwa cadangan


emas yang tersedia di DJB yang digunakan untuk menerbitkan uang disejajarkan dengan bank sentral milik AS, Austria, Jerman, Inggris bahkan negara Belanda sendiri dengan Nederlandsche Bank sebagai bank sentralnya. Ini bukti bahwa Jawa sejajar dengan negara-negara lain saat itu. Karena DJB memang bentukan pemerintah Hindia Belanda, maka dengan mudah cadangan emas yang melimpah tersebut akhirnya dipindahkan secara diam-diam ke Nederlandsche Bank dan dijadikan klaim bahwa cadangan emas milik bank sentral Belanda tersebut banyak. Operasi ini tidak diketahui oleh para raja dan bangsawan yang menyimpan emas yang ada di Jawa. Meski setelah beberapa tahun setelah itu, mereka sadar bahwa emas mereka di DJB sebagian besar sudah berpindah ke Belanda. Kecurangan itu terkuak setelah pecah Perang Dunia I meletus (19141918) antara Jerman, Austria dan

aktual/ istimewa

Salah satu mobil pertama buatan Mercedez Benz saja dibeli langsung oleh Pakubuwono X dengan menggunakan emas.

aktual/ istimewa

Turki melawan sekutu Perancis, Inggris dan Rusia. Bahkan pada 1917, AS juga bergabung dengan sekutu. Perang ini mengguncang perekonomian sebagian negara di Eropa, termasuk Belanda. Belum sempat memulihkan perekonomian, meletus juga Perang Dunia II pada 1939-1945 akibat Jerman melanggar perjanjian perdamaian dengan menduduki kembali Prancis, Belgia dan Belanda. Tentara SS Nazi Jerman bahkan merampok seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman, termasuk emas milik raja dan bangsawan Jawa yang ada di bank sentral Belanda. Perang Dunia II ini berakhir dengan kekalahan Jerman oleh pasukan Sekutu yang dipimpin AS. Dan, AS merampas seluruh harta rampasan tentara SS Nazi dan diangkut semua ke AS. Termasuk harta milik raja-raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan pada bank sentral Belanda. Sebagai bentuk kekalahan, Jerman berkewajiban untuk membayar kerusakan akibat perang

itu ke negara-negara yang sudah diperanginya. Namun, Jerman tidak mampu membayarnya. Akhirnya, AS dan beberapa bank sentral yang ada memutuskan untuk membentuk Bank International Settlemet (BIS)

yang bertujuan untuk melakukan pencatatan administrasi, pengiriman dan regulasi tentang cadangan emas nasional serta perdagangannya. Ini dilakukan karena saat terjadi perang, terjadi perampasan emas nasional oleh Jerman dalam jumlah cukup besar. Sebagai contoh, BIS pernah mengeluarkan Preliminary Report pada 1938-1948 yang menyatakan bahwa cadangan emas milik Belanda yang dirampok Jerman ternyata telah dilebur dan dicetak kembali dengan dibubuhi cap “Prusian Mint” di atasnya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali kembali menduduki wilayah yang pernah dijajahnya dengan membonceng sekutu. Akibatnya terbentuklah dua pemerintahan, yakni pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Belanda atau Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). NICA kembali membuka sembilan cabang DJB di wilayahwilayah yang dikuasai oleh NICA. Pembukaan cabang-cabang DJB terus berlanjut seiring dengan dua agresi militer yang dilancarkan Belanda kepada Indonesia. Sementara itu di wilayah yang dikuasai oleh Republik


17


18

utang luar negeri yang dibuat oleh Hindia Belanda. Praktis sejak 1950, pemerintah Indonesia memiliki utang yang terdiri dari utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai USD 4 miliar dan utang luar negeri baru senilai USD 3,8 miliar. Dari KMB juga akhirnya Indonesia menjadi anggota PBB, yang secara 'otomatis' Indonesia juga mendapat hak keanggotaan di IMF. Namun, Sukarno bukan orang bodoh. Dia juga menemukan beberapa agenda tersembunyi BIS dan Federal Reserve Bank AS (FED) dibalik penarikan seluruh jarahan emas dan harta yang ada di Jerman ke AS. Indonesia masih punya harta dan emas banyak. Sukarno melihat skenario untuk mengangkangi harta jarahan itu untuk kepentingan


memulihkan perekonomian AS dan sekutunya serta keuntungan yang cukup tinggi yang dinikmati FED (catatan, FED bukan dimiliki negara AS tetapi swasta, red). Akhirnya Sukarno lewat perjuangan diplomasinya lewat Subandrio, Chaerul Saleh dan Yusuf Muda Dalam mempertanyakan harta milik raja dan bangsawan yang ikut dirampas Jerman dari Belanda saat itu. Diplomasi itu memang sangat berat dilakukan Indonesia karena AS dan sekutunya berdalih harta itu adalah harta rampasan perang bukan merampok. Tidak ada kewajiban bagi AS dan sekutunya untuk mengembalian harta tersebut. Namun, dengan beberapa bukti dan fakta tertulis bahwa ada ahli waris dari nasabah yang menyimpan

aktual/ istimewa

Indonesia, dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia) yang kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/1946. Namun demikian, situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia sangat menghambat peran BNI sebagai bank sirkulasi. Namun pada 30 Oktober 1946, pemerintah dapat menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai uang pertama Republik Indonesia. Periode ini ditutup dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang memutuskan DJB sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan. Pada Desember 1949, Belanda kembali mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB itu ternyata mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak berlakunya Undangundang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Berakhirnya kesepakatan KMB itu ternyata juga menyisakan cerita lain. Pengakuan kemerdekaan Indonesia ini didapat setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban

aktual/ istimewa

emasnya De Javasche Bank masih hidup ada maka diplomasi itu akhirnya sedikit berbuah hasil. Akhirnya, pada 1950-an beberapa petinggi FED dan BIS berkunjung ke Indonesia. Mereka menemui Sukarno. Kunjungan itu merupakan salah satu kunjungan ke beberapa negara di Asia lain yang emasnya juga ikut dirampok. Kedatangan beberapa petinggi tersebut untuk mendapat persetujuan peminjaman emas Indonesia yang ada di AS untuk program-program kemanusiaan pasca Perang Dunia II. Batangan emas itu sedianya akan dijadikan kolateral AS untuk mencetak uang dan mengembangkan kembali program-program kemanusiaan akibat kehancuran sistem keuangan global akibat Perang Dunia II. Program-program kemanusiaan yang didasarkan atas emas milik Indonesia tersebut rencananya akan disalurkan oleh badan keuangan yang sudah dibentuk yakni IMF, IBRD dan

IFC. Sukarno setuju dengan rencana tersebut dan bersedia mengikuti rencana tersebut. Perlu diingat, Soekarno melihat awal dibentuknya IMF adalah menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930-an. Di laporan tahunan Bank Indonesia 1956-1957 bahkan dilaporkan sejak Agustus 1954 Indonesia sudah berhubungan langsung dengan IMF. “It may be recalled that August 1954 effectuated its initial gold deposit with IMF to an amount USD 15,5 million, representing 10% of the country's net official holdings of gold and US dollars. Thereupon, the IMF allowed a drawing by Indonesia to an amount USD 15 million on the fund within the so called gold tranche of the country,” tulis laporan itu pada halaman 129.

Namun belakangan, Sukarno mulai sadar bahwa dia ditipu mentah-mentah oleh IMF dan beberapa petinggi FED dan BIS. Kesepakatan yang sudah dilakukan tidak dilakukan dan tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan dengan mengunakan kolateral tersebut. Sukarno protes keras, “Go to hell with your aids,” katanya. Dia akhirnya menyadari bahwa ditipu oleh sekelompok freemansonry yang ada di tubuh FED. Bahkan, secara tegas, Presiden Sukarno mengeluarkan UU untuk membubarkan organisasi freemansonry di Indonesia yang kemudian UU tersebut dibatalkan oleh Presiden Abdurrachman Wahid. Akhirnya pada 1963, Sukarno membatalkan perjanjian dengan para petinggi FED dan BIS dan mengalihkan hak untuk mengelola kolateral emas itu kepada JFK. Apalagi diketahui, JFK ingin AS mencetak uang tanpa utang dan ketergantungan dengan FED.


19


Green Hilton Agreement Sukarno dan JFK sepakat dalam The Green Hilton Agreement untuk membagi 50% dan 50% emas batangan milik Indonesia antara RI dan AS-Sekutu. Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Ismed Eka

S

dua blok besar itu membuat Amerika Serikat (AS) berkeinginan untuk mendekati Indonesia melalui IMF. AS menggunakan IMF sebagai alat untuk melobi Indonesia agar bisa bergabung dengan kekuatan blok AS. Saat itu memang perekonomi Indonesia dalam kondisi sangat buruk. Pada 1960 dan 1963 pertumbuhan ratarata jatuh di bawah 0%. Di tengah kehancuran ekonomi nasional dan keinginan besar Sukarno untuk

aktual/ istimewa

ejalan dengan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Presiden Sukarno menggagas sebuah Gerakan Non Blok (Non Alignment Movement) pada 16 September 1961. Gerakan ini kemudian menjadi kekuatan politik tersendiri di antara dua blok besar AS dan Uni Soviet, dan menyatakan sikap netralitas atas kedua tersebut. Peran Indonesia dengan Gerakan Non Blok yang berada di tengah

membentuk sebuah tatanan dunia baru yang berkeadilan (gotong royong), terjadilah komunikasi intens antara Sukarno dan John Fitzgerald Kennedy (JFK) berlangsung. Masing-masing sadar, bahwa ada yang salah dalam tata keuangan moneter internasional sejak hancurnya perekonomian Amerika tahun 1930-an. Joseph P Farrell, seorang doktor yang menekuni sejarah dan sains dari University of Oxford melihat JFK sebenarnya ingin merubah secara total sistem moneter di AS dari keterlibatan CIA dan sekelompok kepentingan. “And finally, by threatening to smash the CIA “into a thousand pieces” and, in June of 1963, by issuing orders for the direct minting of $4 billion in United States notes, by-passing the Federal Reserve (and hence, interest on that $4 billion), Kennedy was taking aim at something very significant: not just “the money power,” but more

20


aktual/ istimewa

importantly, a hidden system of finance, most likely directed and run by the CIA,through and with the complicity of some in the Federal Reserve system,” tulisnya dalam sebuah sebuah artikelnya Banks and the National Security State, The Bearer Bonds Scandals: JFK, Sukarno’s Gold And UBS. Ketika Sukarno dan JFK sepakat dalam The Green Hilton Agreement untuk membagi 50% dan 50% emas batangan milik Indonesia antara RI dan AS-Sekutu, maka JFK dianggap melakukan hal yang paling bodoh dilakukan oleh seorang presiden As sepanjang sejarah oleh musuh politiknya. Bagaimana tidak, 50% (52.150 ton emas murni) dijadikan kolateral untuk membangun kembali ekonomi AS (tanpa campur tangan FED) dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantak dihajar Nazi Jerman. Sedang 50% lagi dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi

siapapun dan negara manapun (termasuk anggota negara AsiaAfrika bentukan Sukarno) untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa (leasing) selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% yang harus dibayarkan kepada Indonesia melaluiSukarno. Pembayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation (The HEF) dengan instrumentnya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia (termasuk IMF dan World Bank di dalamnya). Kalau dihitung, sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Indonesia pada 21 November 2006 adalah sekitar 102,5% dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni plus 1.428,75 ton emas murni menjadi 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para

pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini. Padahal, terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation (The HEF) sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2,5% per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 45 tahun dikalikan 2,5% hasilnya 112,5% atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah AS kepada Indonesia. Melihat kepentingan sekelompok orang di FED dibabat habis oleh kebijakan JFK itu, maka tak salah ada niat dan gerakan untuk menghabisi nyawa dan minimal karier politik kedua kepala negara penandatangan perjanjian itu sebelum masuk jatuh tempo pada 21 November 1965. Tujuannya adalah menguasai account The HEF tersebut yang berarti menguasai sistem keuangan dan perbankan global. Dan memang, JFK ditembak mati. Sukarno dijatuhkan lewat infiltrasi CIA dan kedutaan AS di Indonesia dalam tubuh TNI-AD yang menggunakan G30S sebagai strategi melumpuhkan Sukarno. Namun, Sukarno tidak pernah memberikan mandat pencairan fee penggunaan kolateral AS dan keberadaan The HEF itu kepada siapa pun juga sampai detik dia berpulang ke Rahmatulloh. Mengenai keberadaan account The HEF, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak. Karena keberadaannya yang sangat rahasia dan tertutup. Tak salah juga jika banyak taipan kelas dunia dan mafia kelas kakap menitipkan kekayaannya di pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Tercatat orangorang seperti George Soros, Bill Gate, Donald Trump, Adnan Kasogi, Raja Yordania, Putra Mahkota Saudi Arabia, bangsawan Turko dan Maroko adalah termasuk orang-orang yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut.


21

gagalnya Perjanjian Rahasia Soekarno-JFK Jika kesepakatan rahasia antara JFK dan Sukarno di Green Hilton Agreement terlaksana, maka implikasinya adalah akan terjadi perubahan sistem moneter global. Oleh: Arie Purwanto, Arbie Marwan

B

agi pelaku dunia moneter internasional, Green Hilton Agreement adalah tonggak penting sejarah untuk pondasi kolateral ekonomi dunia sampai saat ini. Dan ini menjadi isu ekonomi dan politik antara AS dan Indonesia yang tidak terpecahkan sampai saat ini. “John F Kennedy, reached secretive agreements to lease Indonesian gold as part of what some consider to be a long-range Kennedy plan to restructure American currency and finance. Moreover, this story has more recently become part of a scenario connected to the Bearer Bonds scandals, in which Sukharno’s and Kennedy’s abortive attempt to challenge the Anglo-American financial oligarchy has been taken up by “good” Asian secret societies bent on avenging the plunder of Asia and the complicity of Anglo-American 22

banks in the Axis rape of Europe and Asia,” kata Farrell. Jika kesepakatan rahasia antara JFK dan Sukarno di Green Hilton Agreement terlaksana, maka implikasinya adalah akan terjadi perubahan sistem moneter global. Namun itu tidak terjadi, sistem itu masih berlangsung saat ini dan sangat merugikan bagi banyak negara-negara berkembang dan menghancurkan pondasi perekonomian banyak negara miskin. Yang terjadi saat ini perjanjian rahasia antara Soekarno dan JFK jsutru sering diceritakan sebagai perburuan Dana Revolusi, Harta Amanah Bangsa Indonesia, sampai Dana Abadi Ummat Manusia. Bahkan dibelokkan menjadi masalahmasalah yang sangat tidak masuk akal oleh banyak kepentingan untuk memanfaatkannya.


Para bankir hitam misalnya, mereka berhasil membentuk opini bahwa banyak orang yang mengaku punya dokumen harta miliaran dollar AS yang berasal dari Dana Revolusi atau Harta Amanah Bangsa Indonesia. Opini yang terbentuk ini bagi pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus tersebut tidak terotak-atik, namun sisi lainnya para bankir hitam tersebut juga memanfaatkan orang dokumen tersebut untuk keuntungan pribadi dan komplotannya. Namun, yang menjadi masalah adalah jika opini tersebut sudah membawa rakyat, pemerintah dan negara ini bahwa harta milik bangsa ini tidak ada. Dan harta tersebut tidak perlu diperjuangakan untuk dimanfaatkan demi kepentingan dunia. Seperti keinginan mulia Sukarno. Padahal sejak masa kepemimpinan Presiden Suharto sampai Presiden SBY, upayaupaya untuk mencairkan itu sudah dilakukan namun tidak berbuah hasil yang maksimal. Harusnya, lembaga ekskutif, legislatif dan yudikatif yang ada di Indonesia bisa bekerjasama untuk terus mengupayakan kembalinya aset negara bansga tersebut untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dunia.

aktual/ istimewa



23

mereka terlupak LAPORAN UTAMA EDISI HARI PAHLAWAN

24


a kan

Pahlawan Terlupakan Sjarifrudin Prawiranegara, Amir Sjafroeddin Harahap, dan Sukarni Kartodiwirjo merupakan tiga orang pahlawan di republik ini yang namanya mulai terlupakan. Oleh: Muchamad Nasrul Hamzah “Sejarah selalu ditulis oleh sang pemenang“ seperti diwacanakan Winston Churchill, ternyata tidak ampuh pada era reformasi ini. Cakar sisa-sisa rezim Orde Baru yang konon dianggap telah ditaklukan oleh kaum reformis, terbukti masih mencengkeram kuat. Bahkan menciderai upaya rehabilitasi citra sejumlah patriot nasional yang berjasa besar. Metamorfosis semua elemen sisa Orde Baru malah piawai menjebak para ‘pemenang reformasi’ ke berbagai ranah bom waktu. Sehingga kaum reformis bisa dipaksa bertransaksi, guna ikut menutup aib cemar gembong penghianat bangsa yang tigapuluh tahun lebih menindas dan menipu rakyat banyak. Kisah heroik berbagai sosok patriot idealis tetap dibiarkan terkucil beku dalam kontroversi. Fakta penghormatan integritas di hati rakyat berbanding terbalik dengan keengganan penobatan gelar kepahlawanan oleh pemerintah. Para tokoh itu semua dibiarkan terperangkap dalam kemelut sejarah. Bukan sekedar dibiarkan kontroversial, bahkan terus dipagari agar posisi faktual historis dan sikap politik mereka tidak bisa ditelisik sejujur nurani rakyat. Pelbagai teknik pengaburan dan penghapusan fakta sejarah terus digencar sistematis. Termasuk dengan pelarangan edar buku-buku versi terbaru hasil penelitian lapangan, maupun kesaksian. Modus character assasination atas pribadi berbagai pejuang dibenamkan sedini mungkin ke benak generasi muda baru bangsa. Rakyat digiring semakin ahistoris dan apolitis dengan segala amnesia sosial politik. Padahal, hakekat ‘perjuangan melawan kekuasaan’ yang melandasi gerakan Reformasi 1998 justru ‘Perjuangan Ingatan Melawan Lupa’, sebagaimana ditandaskan pemenang Nobel Kesusasteraan asal Cekoslowakia, Milan Kundera dalam karyanya, The Book of Laughter and Forgetting. Generasi baru bangsa pun bimbang cenderung terjebak mencap Mr Sjarifrudin Prawiranegara sebagai pengkhianat akibat terlibat peristiwa PRRI/Permesta. Padahal dia presiden PDRI (Pemerintah Darurat RI). Begitu pula Mr Amir Sjafrudin Harahap, perdana menteri kedua RI yang berkenaan dengan pemberontakan PKI Madiun, lebih terkesan sebagai pengkhianat. Juga Sukarni Kartodiwirjo nama yang kini asing di telinga generasi muda. Padahal Sukarni tokoh pemuda yang ikut menentukan arah perjuangan kemerdekaan bangsa negara Indonesia. 13 - 27 November 2013 Edisi 13 AKTUAL

25

LAPORAN UTAMA mereka terlupakan

Tercebur Jadi Pahlawan Mungkin tokoh seniman sekaliber Maladi, Gesang, Bing Slamet, lebih layak menjadi pahlawan nasional, sejajar dengan Ismail Marzuki. Begitu pula Chairil Anwar dan WS Rendra, dibanding yang berlatarbelakang militer. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

26


Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

G

elitik pertanyaan itu makin menghebohkan masyarakat, sejak Kelompok 17 yang diketuai Jimmly Asshiddiqie mewacanakan untuk mengabadikan nama mantan Presiden Soeharto sebagai nama jalan dan gedung tertentu, dimulai dari DKI Jakarta. “Target tanggal 10 November, rencana kami, Jalan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Selatan diresmikan jadi Jalan Bung Karno (di Merdeka Utara) dan Bung Hatta (di Merdeka Selatan). Lalu, Jalan Merdeka Barat jadi Soeharto dan Merdeka Timur jadi Ali Sadikin,” kata Jimly. Panitia 17 antara lain terdiri atas Jimly Asshiddiqie, Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Anhar Gonggong, Permadi, AM Fatwa, Mooryati Soedibyo, Yazirwan Uyun, Aisya Prawiranegara, Taufik Abdullah, Adhyaksa Dault, dan Andrinof Chaniago.

aktual/ istimewa

S

uatu kali di Selat Sunda saat ombak besar menggelegak, seorang bocah perempuan terjatuh dari kapal feri. Bocah itu cuma bisa berteriak minta tolong. Para penumpang lain terkesima dan juga hanya berteriak panik, “Tolong-tolong.” Tapi tak satu pun orang tergerak menolongnya. Beberapa awak kapal terlihat kebingungan. Mendadak seorang pemuda mencebur ke laut dekat bocah perempuan itu menggapai. Orang-orang sekapal pun bersorak sorai. Apalagi begitu tangan kiri pemuda itu berhasil memeluk bocah tadi sambil tetap berenang, berusaha mengapai tali yang diulurkan para anak buah kapal. Singkat cerita mereka berdua berhasil ditarik selamat ke atas feri. Orang-orang pun berebutan menyalami pemuda itu. “Wah hebat, Kamu pahlawan,” seru para penumpang kepadanya. Pemuda itu tidak perduli. Dengan wajah marah dia menukas. “Tunggu. Tunggu dulu. Aku mau bertanya. Siapa tadi yang menceburkan aku?” Ya, ternyata pahlawan memang bukan seperti yang kita bayangkan. Bukan jagoan. Bukan pula dewa. Mereka semua manusia biasa, seperti kita semua. Nobody perfect. Tak seorangpun yang sempurna. Lantas untuk apa pahlawan itu? Apa benar kita butuh pahlawan? Apa kalau bekerja jadi tentara, karena punya jatah kaveling dua kali satu meter di taman makam, serta merta bakal jadi pahlawan? Mengapa pahlawan yang bukan berlatarbelakang militer di Indonesia tak sebanyak mereka, lantaran nasib mungkin tercebur menjadi sosok bersenjata? Bukankah perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia terbanyak justru para guru, dokter, ulama, wartawan, seniman, aktifis, dan politisi? Sementara yang memilih jadi tentara saat penjajahan Belanda justru sama saja dengan menjadi serdadu kolonial penindas rakyat? Dari semua pertanyaan menggugat itu, mungkin tokoh seniman sekaliber Maladi, Gesang, Bing Slamet, lebih layak menjadi pahlawan nasional, sejajar dengan Ismail Marzuki. Begitu pula Chairil Anwar dan WS Rendra. Terutama mengingat sepak terjang kalangan politisi pejuang yang penuh konflik dan intrik, sehingga citra sosok mereka menjadi sangat kontroversial. Padahal Indonesia belum punya tradisi pengkajian kritis sejarah yang faktual maupun objektifitas keterbukaan informasi.

Jasa Soeharto tidak setara dengan Sukarno-Hatta. Catatan sejarah menyatakan Soeharto punya banyak kesalahan saat berkuasa. Maka, presiden yang berkuasa 32 tahun itu tak perlu dijadikan nama jalan.

Kontroversi Nama Jalan

aktual/ istimewa

Panitia 17 dibentuk berdasarkan inisiatif sejumlah tokoh, karena menilai rasa kepahlawanan warga negara makin terkikis. “Makin kurang rasa memiliki warga bangsa terhadap kepahlawanan. Dan ada kebutuhan rekonsiliasi,” kata Jimliy. Usulan mengabadikan nama Soeharto datang dari AM Fatwa anggota DPD mantan kader PAN. Katanya, usul itu didukung Politikus

Gerindra, Permadi. “Permadi mendukung dengan alternatif untuk Jalan Cendana. Tapi itu kan jalan kecil,” kata Fatwa. Fatwa sadar nama Soeharto memang kontroversial dan bakal ditentang. Tapi dari segi kepemimpinan bangsa, Fatwa berdalih, Soeharto berperan penting dalam pembangunan Indonesia. “Itu sudah dipertimbangkan, maka kami akhiri dengan rekonsiliasi dengan membangun monumen dengan nama jalan,” katanya. Sekretaris Tim Panitia 17 Muhammad Yamin mengatakan, usulan Jalan Soeharto itu belum rampung. “Belum kami godok. Panitia 17 baru mengusulkan dua nama itu (Sukarno dan Hatta),” katanya. Para anggota ada yang mengusulkan nama lain untuk nama jalan di Medan Merdeka Barat dan Timur itu. “Saya sendiri usulkan

Mohamad Natsir dan Wilopo,” katanya. Karuan banyak kalangan menolak. Terutama Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Era Soeharto, dinilai Ray, justru sarat pelanggaran HAM, penahanan tanpa dasar, penghilangan paksa warga, hingga korupsi merajalela. “Pelajaran seperti apa yang hendak disampaikan Delegasi Panitia 17? Apa bangsa ini mau diajarkan bahwa model 32 tahun kekuasaan otoriter Soeharto adalah model yang sah bagi republik ini?” ujarnya. Ray menggugat, jika atas nama rekonsiliasi, kenapa nama pejuang besar seperti Tan Malaka tak disebut jadi opsi nama jalan di kawasan ibu kota. “Siapa yang meragukan peran Tan Malaka kepada cita-cita Indonesia Merdeka 100%?” katanya. Lagi pula rencana pemberian nama Jalan Soeharto atas nama rekonsiliasi, menurut Ray, harus didasarkan tata prosedur subtansial dan adil dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Fatwa yang pernah menentang rencana MPR memperingati pidato Sukarno 1 Juni 1945 di BPUPKI sebagai hari lahir Pancasila, karena berpendapat kelahiran Pancasila itu 22 Juni 1945 saat Piagam Jakarta ditandatangani Panitia 9, berdalih pengabadian nama Suharto penting bagi rekonsiliasi. “Saya ingin mempelopori rekonsiliasi. Kita memang tidak boleh melupkan peristiwa itu (Orde Baru), tapi kita harus saling memaafkan,” katanya. Sebaliknya, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), Asvi Warman Adam menilai jasa Soeharto tidak setara dengan Sukarno-Hatta. Catatan sejarah, menurut Asvi, menyatakan Soeharto punya banyak kesalahan saat berkuasa. Maka, presiden yang berkuasa 32 tahun itu tak perlu dijadikan nama jalan. Soeharto sendiri pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional, tapi malah menjadi kontroversial. Ini bukan pantas tak pantas, tapi kontroversial. Tidak efektif. “Yang paling berjasa adalah proklamator, Sukarno-Hatta. Sementara Soeharto masih ada polemik. Ada yang mengatakan dia berjasa banyak membangun Indonesia, namun banyak juga yang mengatakan tangannya berlumuran darah,” kata Asvi. Pemimpin Redaksi Majalah Historia Bonnie Triyana juga bersikap senada. Dia menilai tidak perlu perubahan nama jalan yang mengelilingi lapangan Monumen Nasional. “Yang memberi nama jalan itu justru Sukarno.” Ada banyak cara menghargai tokoh. Salah satunya, tidak mengubah nama jalan yang sudah dibuat Sukarno. “Tak perlu mengubah nama karena ingin menerima pujian, karena dianggap mengatasi persoalan masa lalu,” kata Bonnie. Bonnie mencatat, pada 19 September 1945, Sukarno menyampaikan pidato dalam Rapat Akbar yang dihadiri ribuan rakyat di Lapangan Ikada (sekarang Monas) tentang arti kemerdekaan Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Pidato Sukarno saat itu begitu membara. Sehingga semangat patriotik dan antusiasme massa pun membuat gaung kemerdekaan segera menyebar ke seantero dunia. Atas dasar itu nama Lapangan Ikada diganti Sukarno menjadi Medan Merdeka. Lalu keempat jalan di semua sisi lapangan masing-masing dinamai Jalan Medan Merdeka Utara, Barat, Selatan dan Timur.


27

Buku Pun Dimanipulasi Praktik busuk kesejarahan lain, di samping mengadu domba lewat politik penyelundupan kalimat tertentu dalam suatu buku, atau penyuntingan dan penghilangan sosok fisik seseorang dari foto dokumentasi sejarah, juga dilakukan lewat politik penyensoran dan larangan penerbitan buku atau majalah. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

T

radisi dalam bersejarah di Indonesia, menurut Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), amat buruk. Terutama semasa Orde Baru. Sehingga wajar begitu era reformasi terbuka, maka kritik dan penolakan pengabadian nama Soeharto pun merebak. Bukan sekedar karena Soeharto sarat dengan dosa pelanggaran HAM, atau praktik KKN, tetapi juga dengan tabiat pemutarbalikkan partai, pemalsuan sejarah, dan character asasination. Bahkan terutama sekali dengan politik adu domba. Contoh politik adudomba itu terlihat pada kasus buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang mengalami cetak ulang beberapa kali (1966, 1982, 1984, 1986, 1988). Padahal, semasa pasca-1965, semua buku tentang Sukarno sulit ditemukan. Dalam pengantar penerbit disebutkan, bahwa untuk tugas penerjemahan buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia an autobiography as tol as to Cindy Adams ini, penerjemah sudah direstui Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Pada cetakan pertama tertulis nama penerjemah Mayor Abdul Bar Salim, sedangkan pada cetakan kedua, pangkatnya tidak disebut lagi. Selain itu sejak cetakan pertama terdapat kata sambutan Soeharto. 28


“Dengan penerbitan ini, diharapkan dapat terbaca luas di kalangan rakyat, Bangsa Indonesia,” ujar Soeharto. Apakah pernyataan ini yang menyebabkan buku itu bisa tetap terbit pada era Orde Baru? Dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola pada 2006, Prof Sjafii Ma’arif, mengutip buku Cindy Adams, mengatakan, Sukarno amat melecehkan Hatta karena menganggap perannya tidak ada dalam sejarah Indonesia. Karena itu, ketika buku

aktual/ istimewa


lippi.go.id

ini akan diterbitkan ulang, Asvi meminta Yayasan Bung Karno mengecek ulang terjemahan buku ini. Bagaimana sebetulnya bunyi asli dalam bahasa Inggris, pernyataan yang merendahkan Hatta. Ternyata, dalam buku asli karya Cindy Adams, tidak ada dua linea yang melecehkan Hatta maupun Sjahrir. Dua alinea pelecehana Hatta Sjahrir itu hanya ada dan diselundupkan di terjemahan yang diberi kata pengantar oleh Soeharto. Dua alinea tambahan itu, yaitu: “Dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah Sukarno dan tanah-air Indonesia menunggu kedatangan Hatta. Tidak ada yang berteriak ’Kami menghendaki Bung Hatta’. Aku tidak memerlukannya Sama seperti aku tidak memerlukan Sjahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan Proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam dua

hari yang memecahkan urat saraf itu maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada." “Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Sukarno-lah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan ’pemimpin’ ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera dan di hari-hari yang demikian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia.” Sukarno tidak memerlukan Hatta dan Sjahrir. Bahkan ‘peranan Hatta dalam sejarah tidak ada’. Demikian pernyataan Bung Karno dalam ‘edisi bahasa Indonesia yang terbit sejak 1966’. Nah, apakah pernyataan dalam dua alinea ini yang menyebabkan buku itu bisa tetap terbit pada era Orde Baru? Kalau tambahan dua alinea itu hasil rekayasa, pengurus Pusat

Masyarakat Sejarahwan Indonesia, Asvi Warman Adam, bertanya, lalu siapa yang melakukannya? Praktik busuk kesejarahan lain, di samping mengadu domba lewat politik penyelundupan kalimat tertentu dalam suatu buku, atau penyuntingan dan penghilangan sosok fisik seseorang dari foto dokumentasi sejarah, juga dilakukan lewat politik penyensoran dan larangan penerbitan buku atau majalah. Contoh kasus Majalah Prisma tahun 1982 yang nyaris dibredel karena memuat tulisan tentang Amir Sjarifoeddin, dalam rangka 75 tahun Amir Sjarifoeddin, berdasarkan tesis karya Frederiek Djara Wellem. Pada 1984, upaya penerbit Sinar Harapan menerbitkan tesis Frederiek dengan judul: Amir Syarifuddin; Pergumulan Iman dan Perjuangan Kemerdekaan dalam format buku, juga terkena sweeping rezim militer yang berkuasa saat itu. Sebelum dicetak jadi buku, menurut Asvi Warman Adam, pimpinan Sinar Harapan, Aristides Katoppo, menemui Kejaksaan Agung menanyakan apa buku itu bisa diterbitkan? Jaksa yang menemui Katoppo tersenyum, menjawab, “Ya tapi harus ada stempel; Tidak untuk Diedarkan.” Berarti buku itu tidak boleh diedarkan. Kasus lain menurut kolumnis Ibrahim Isa, terlihat dari upaya pakar sejarah Orba Mayjen Prof Dr Nugroho Notosusanto dkk yang berkomplot memarjinalkan peranan Bung Karno berkenaan dengan kelahiran dasar falsafah negara Pancasila. Beruntung saat itu mantan Wakil Presiden Mohamad Hatta, menegaskan Sukarno adalah satu-satunya penggali Pancasila. Termasuk dengan memberikan testimoni tertulis kepada Guntur Sukarnoputra. Hatta sang proklamator itu bersikap tegas meluruskan pemelintiran sejarah sekitar Pancasila.


29


Pahlawan Versi Kick Andy Program tayangan Kick Andy justru terbukti mampu menyentak para pemirsa. Meski para narasumber itu menyandang berbagai kendala, tapi mereka mampu menjadi pahlawan. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

30


buletintokohdunia.blogspot.com

M

ungkin alternatif termudah dalam kemelut politik pemelintiran sejarah, adalah lebih baik mengurus dan mempromosikan pahlawan nyata dalam kehidupan. Tidak perlu harus berskala nasional, atau dengan tema besar. Cukup dengan perbuatan nyata yang mampu membenahi diri sendiri, keluarga, syukur-syukur juga komunitas di lingkungan kehidupannya. Itulah para pahlawan kecil yang mampu bertahan hidup, memberi contoh, dan menyemangatai sesama hidupnya. Upaya itu tercermin dari perjuangan Andy Folre Noya, jurnalis senior. Sejak tayangan pertama Kick Andy pada 1 Maret 2006, program ini sengaja memilih selalu menampilkan banyak narasumber yang mampu menjadi inspirator bagi pemirsanya. Termasuk mereka yang berketerbatasan fisik, kesehatan, atau finansial. Program tayangan Kick Andy justru terbukti mampu menyentak para pemirsa. Meski para narasumber itu menyandang berbagai kendala, tapi mereka mampu menjadi ‘pahlawan’. Paling sedikit pahlawan bagi diri dan keluarganya. Karena itu guna memenuhi rasa keadilan, sekaligus mengasah kembali rasa sosial di antara masyarakat, Kick Andy selalu berusaha menghubungi berbagai pihak yang bisa mengapresiasi para narasumber dalam bentuk bantuan. Sehingga baik pemirsa atau narasumber sama-sama mendapatkan nilai dan dampak positif tayangan Kick Andy. “Adalah tidak adil jika kita menghadirkan mereka (yang cacat fisik atau miskin papa) hanya untuk mengekplorasi kisah hidupnya, demi memenuhi kebutuhan sebuah tayangan, atau sekedar mengejar rating,” kata Andy Noya. Alhasil apa yang dilakukan Kick Andy untuk mengentaskan para pahlawan kecil yang selama ini luput dari sorot publikasi media, layak diapresiasi. Tidak heran jika Andy Flores Noya selaku Ketua Yayasan Kick Andy juga layak dijuluki sebagai pahlawan para pahlawan.


31


Gelar Pahlawan Apakah seseorang itu layak diberi gelar pahlawan nasional atau tidak, tetap tergantung persetujuan presiden, selaku pemegang hak preogratif.

S

ejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Amin dalam seminar nasional bertema usulan gelar pahlawan bagi Sukarni Kartodiwirjo meyakini, sudah saatnya masyarakat tak lagi terjerembab ke dalam lubang hitam cara pandang terhadap beberapa tokoh kontroversial. Karena kebenaran atas penilaian terhadap sejarah bersifat tidak statis, bukan seperti kebenaran dalam ilmu pasti “Sejarah bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jika ada bukti sejarah baru, maka sejarah yang telah dituliskan bisa terhapuskan,” kata

32

Prof Amin. Kelahiran Undang-Undang (UU) No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan memang telah membuka peluang nama para tokoh nasional, yang terbukti aktif berjuang bagi negara ini, untuk diusulkan oleh kelompok masyarakat atau sanak keluarganya sebagai pahlawan nasional. Regulasi ini membawa amanat UUD 1945 Pasal 15 yang menyatakan agar presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain dengan payung hukum UU. Sebelum ini, pemberian gelar dimaksud sudah termaktub


juga dalam 17 UU dan satu Ketetapan MPRS No XXIX/1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Sehingga UU 20/ 2009 merupakan unifikasi dan kodifikasi peraturan. Pasal 1 ayat 4 UU 20/2009 menyebut ada tiga kategori warga negara Indonesia yang dapat diberi gelar pahlawan nasional. Pertama, seseorang yang telah berjuang melawan penjajahan. Kedua, yang gugur demi membela bangsa dan negara. Ketiga, orang yang selama hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan serta kemajuan bangsa negara Indonesia. UU 20/2009 melalui Pasal 24, 25 dan 26 memang mengatur syarat umum dan syarat khusus, untuk bisa diangkat menjadi pahlawan nasional. Namun, apakah seseorang itu layak diberi gelar pahlawan nasional atau tidak, tetap tergantung persetujuan presiden, selaku pemegang hak preogratif. Meski begitu, guna mengidentifikasi apa seseorang bisa dianggap layak menyandang gelar pahlawan nasional, menurut Prof Amin, sebenarnya bisa ditilik dari empat muara besar arah perjuangannya. Yakni, proklamasi kemerdekaan, Pancasila, UUD 1945, dan terpenting pada perjuangan dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bahwa ada tokoh-tokoh nasional yang masih belum diakui atau terlambat diangkat sebagai pahlawan nasional, ini tentu akibat ada perbedaan interpretasi terhadap mereka. Sehingga penting bagi kita untuk menelaah ulang kembali fakta sejarah yang sesungguhnya,” jelas Prof Amin.

aktual/ istimewa

Oleh: Muchamad Nasrul Hamzah

SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA

“Sang Presiden Kedua”

Tidak mengakui Syafrudin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional sama saja dengan menghapus serentetan sejarah nasional dari akhir 1948 hingga medio 1949. Oleh: Muchamad Nasrul Hamzah

aktual/ istimewa

S

yarifudin Prawiranegara merupakan tokoh penting di balik Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948, yaitu ketika Yogjakarta sebagai ibukota negara diduduki oleh Agresi Militer Belanda pada 19 Desember 1948. Sukarno dan Moh Hatta kala itu ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun sebelum itu Presiden Sukarno sepersetujuan Wakil Presiden Hatta, sempat mengirimkan radiogram kepada Syafrudin Prawiranegara yang tengah berdinas melawat di Sumatera

untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada 22 Desember 1948 terbentuk PDRI yang langsung diketuai Syafrudin Prawiranegara dengan memindah kantor pemerintahan dari Yogjakarta ke Bidar Alam, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam pidato yang sangat terkenal, Syafrudin pun menyerukan pertempuran kepada Angkatan Perang RI agar menggempur Belanda di mana saja berada. Sejak pidato itu tersiar ke seantero negeri, sontak PDRI menjadi musuh nomer satu Belanda. Sehingga tokoh-tokoh PDRI harus berjibaku melakukan aksi penyamaran guna menghindari kejaran Belanda. Perlawanan di Sumatera juga dilancarkan dengan membentuk lima wilayah pemerintahan militer, bersama dengan perlawanan di daerah-daerah lain termasuk di pulau Jawa. Jelang medio 1949, posisi Belanda terjepit akibat kecaman dunia internasional atas ulah agresi militernya ke Indonesia. Belanda lalu dipaksa berunding dengan pemerintah Indonesia yang kelak dikenal dengan sebutan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini membuat ibukota NKRI kembali ke Yogjakarta, sekaligus mengembalikan tampuk pimpinan negara kepada Sukarno dan Hatta. Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta Dr Aman MPd menandaskan, tidak mengakui Syafrudin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional sama saja dengan

menghapus serentetan sejarah nasional dari akhir 1948 hingga medio 1949. Jasa ketua PDRI ini sangat penting karena mempertaruhkan eksistensi NKRI semasa itu. Bahkan dinilai Aman, juga menyisihkan keterlibatan Syafrudin dalam pemberontakan PRRI/Permesta awal 1958. “Sisi positifnya (Syafrudin) lebih besar dari sisi negatifnya. Saya yakin menjadi ketua PDRI saat itu mempunyai nilai positif yang sangat besar dibandingkan pemberontakan PRRI yang dia lakukan,” kata Aman saat ditemui Aktual di Surabaya, belum lama ini. Sejarah mencatat, pada 1958, Sjafrudin Prawiranegara pernah memberontak Pemerintah RI pimpinan Presiden Sukarno dengan membentuk dan diangkat jadi Presiden Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalih PRRI saat itu, karena banyak ketimpangan sosial di seluruh pelosok Indonesia, serta menguatnya komunisme terutama Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun perlawanan PRRI tidak bertahan lama, Agustus 1958, TNI berhasil mengembalikan daerah-daerah yang sebelumnya direbut PRRI. Beberapa waktu kemudian pun Presiden Sukarno memberlakukan Kepres RI No 449/1961 yang memberikan amnesti dan abolisi bagi mereka yang tersangkut pemberontakan termasuk PRRI. “Syafrudin bukan pengkhianat bangsa. Dia saat itu hanya tak sepakat dengan pemerintahan, sehingga terbentuk PRRI. Pengangkatan Sjafrudin menjadi pahlawan nasional sudah sangat tepat,” jelas Aman. Mantan wakil perdana menteri, menteri keuangan dan menteri kemakmuran itu pada 8 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.


33


“Kandidat Proklamator” Amir Sjarifoeddin memang sosok pribadi sangat unik. Lahir dari keluarga muslim taat. Tapi pada 1931 di Belanda justru dibaptis jadi Kristen. Oleh: Muchamad Nasrul Hamzah

34


A

mir Sjarifoeddin Harahap juga termasuk salah satu tokoh nasional yang dienyahkan aksi heroiknya dari buku-buku sejarah. Sejumlah sejarawan menyebut jika waktu itu Amir tidak ditahan Belanda, maka boleh jadi Amir yang akan didapuk memproklamirkan kemerdekaan RI sebelum 17 Agustus 1945, karena kekariban dia dengan kaum muda revolusioner masa itu. Amir lahir 27 April 1907 di Medan dari keluarga muslim taat yang berada. Dia mengenyam pendidikan hukum di Belanda. Bahkan sekembalinya dari Eropa, Amir juga menjadi tokoh penting di balik Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam kepanitiaan Congres Pemoeda ke-II itu Amir menjabat sebagai bendahara umum. Pada 1931, Amir mendirikan Partai Indonesia (Partindo) kemudian juga mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebagai bagian dari strategi memerdekakan Indonesia. Hubungan Amir dengan faham kiri berawal dari cita-cita mensejahterakan rakyat kecil, serta kebencian Amir pada sistem fasis. Semasa pendudukan Jepang, Amir karena ketahuan melakukan gerakan bawah tanah, dia ditangkap. Selama dipenjara Amir diperlakukan tidak manusiawi, mulai dari dipukul benda tumpul, dicabut kukunya hingga disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Pasca-kemerdekaan, Amir menjabat sebagai menteri Penerangan kabinet Sutan Sjahrir. Amir juga terbilang satu tokoh pertama yang mendorong kebebasan pers. Amir lalu jadi menteri Pertahanan dan berupaya mereorganisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) jadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tugas berat, mengingat saat TRI belum terkonsolidasi dan belum memiliki cukup persenjataan, Belanda telah melancarkan agresi. Juli 1947, Amir pun diamanahi jadi perdana menteri kedua mengganti Sjahrir. Semasa itulah kemudian terjadi perundingan dengan Belanda di Kapal USS Renville. Ahli sejarah

aktual/ istimewa

AMIR SJARIFOEDDIN HARAHAP

anp

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Dr Aman mengungkapkan, Amir sebenarnya tidak sepakat dengan isi perjanjian Renville “Hanya karena desakan Sukarno, lalu Amir bersedia menandatangani persetujuan Renville. Beliau termasuk anti Perjanjian Renville,” ungkap Aman kepada Aktual. Karier politik Amir akhirnya tumbang begitu Masyumi dan PNI yang semula mendukung isi Perjanjian Renville berbalik menolak. Amir dituduh gagal akibat terlanjur menandatangani perjanjian itu. Merasa tak lagi dipercaya, Amir menyerahkan jabatan kepada Sukarno, untuk kemudian diganti oleh Hatta. Pergolakan pun dimulai. Saat jadi perdana menteri mengganti Amir, Hatta mewacanakan program reorganisasi TRI yang semula dirintis Amir, menjadi reorganisasi dan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah personil pasukan dari 600 ribu menjadi 40 ribu prajurit, ternyata berujung kepada meletusnya peristiwa Madiun pada 1948. Pemerintahan Hatta menuding PKI akan membentuk negara komunis dan menyatakan perang terhadap pemerintah. Amir yang saat itu diduga sebagai tokoh komunis

turut menjadi incaran, karena dianggap ikut memberi angin untuk pemberontakan Madiun itu. Namun fakta tentang tudingan itu hingga kini sulit terbukti. Beberapa literatur menyebut saat pecah pemberontakan Madiun, Amir malah sedang di Konvensi Serikat Buruh Kereta Api “Masih ada keraguan apa beliau (Amir, red) seorang komunis atau bukan. Saya mengindikasi bahwa Amir gabung komunis hanya sekedar untuk memperkuat posisi partainya,” jelas Aman. Pada 19 Desember 1948 di Desa Ngaliyan, Solo, Amir diculik beberapa polisi militer dan dibawa ke lubang sedalam 1,7 meter di tempat yang telah disiapkan sebagai pusara bagi pemberontak PKI. Yang pasti sebelum dieksekusi Amir sempat membaca Injil, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Internationale. Amir ditembak tepat di kepalanya tanpa kesalahan yang terbukti. “Saya menegaskan Amir bukan pengkhianat. Justru dia patut diberi gelar pahlawan nasional karena jasajasanya bagi negara Indonesia sangat besar. Kalau dipersentasikan sisi positif Amir 70% dan sisi negatifnya 30%. Beliau adalah pahlawan. Kita masih akan gali dokumen-dokumen

di mana ada sisi heroik Amir bagi negara ini yang tak pernah terposting di buku sejarah,” jelas Aman. Amir memang sosok pribadi sangat unik. Lahir dari keluarga muslim taat. Tapi pada 1931 di Belanda justru dibaptis jadi Kristen. Amir setiap Minggu sering berkhotbah dan meneguhkan iman para jemaat. Pemahaman mendalam Amir atas Injil terlihat dari paparan khutbahnya. Kesaksian ini diungkap rinci Frederick Djara Wellem pada 1984 berdasarkan tesis dia yang dibukukan sebagai biografi berjudul Amir Syarifuddin:Pergumulan Iman dan Perjuangan Kemerdekaan. Sayang, buku terbitan Pustaka Sinar Harapan ini semasa Orde Baru dilarang beredar karena dianggap merusak sejarah Indonesia. Muncul pertanyaan baru. Apa seseorang yang beralih agama masih bisa diberi gelar sebagai pahlawan nasional? UU No 20 Tahun 2009 pasal 25 huruf b disebutkan syarat umum yang berhak menjadi pahlawan nasional adalah mereka yang memiliki integritas moral dan keteladanan. Penjelasan Pasal 25 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud memiliki integritas moral, adalah beriman dan memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dan dibuktikan dengan tingkah laku perbuatan. Tentang kasus Amir yang beralih agama ini, menurut Aman jangan dipergunjing. Apalagi setelah beralih Amir lalu menjadi Kristen yang taat, justru menguatkan penjelasan bunyi isi pasal tersebut. “Tak ada masalah bagi para pahlawan yang berubah agama. Karena dalam peraturan tak disebutkan jelas. Intinya dia memiliki keimanan hingga akhir hayatnya, seperti fakta Amir membaca Injil sebelum dieksekusi, itu bukti kuat dia punya keyakinan terhadap Tuhan,” papar Aman.


35

LAPORAN UTAMA mereka terlupakan SUKARNI KARTODIWIRJO

Pemuda di Balik Proklamasi

Adalah Sukarni yang membuat proklamator kemerdekaan Indonesia hanya dua orang, Sukarno-Hatta. Sukarni saat itu menolak nama dia dituliskan seperti usulan Bung Hatta. Oleh: Muchamad Nasrul Hamzah

36

Onggomerto. Sejak usia 14 tahun, Karni sudah berurusan dengan dinas rahasia polisi kolonial yaitu PID. Bung Karni pernah merasakan dipenjara Belanda. Bahkan pascakemerdekaan, karena beda pandangan politik dia juga sempat dijebloskan ke penjara. Di dalam halaman 111 dari buku setebal 427 halaman, Emilia menulis bagaimana pernyataan tegas Bung Karni saat mendesak para pemimpin terutama Sukarno dan Hatta agar segera


menyatakan kemerdekaan. “Karena pemuda saat itu menginginkan kemerdekaan dari kita, untuk kita dan oleh kita, bukan hadiah Jepang. Kenapa Bung Karno dan Bung Hatta yang dipilih, karena waktu itu Bung Karni sudah mengidentifikasi tokoh mana yang separuh Jepang, dan tokoh mana yang separuh Belanda,” jelas Emilia kepada Aktual di rumahnya Malang, Jawa Timur. Adalah Sukarni yang membuat proklamator kemerdekaan Indonesia hanya dua orang, Sukarno-Hatta. Sukarni saat itu menolak nama dia dituliskan seperti usulan Bung Hatta, agar semua yang hadir di rumah

aktual/ istimewa

B

erbicara mengenai proses proklamasi kemerdekaan, niscaya tidak mungkin memungkiri peran Sukarni Kartodiwirjo. Bung Karni inilah aktor di balik Peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa ini dikenal sebagai ‘misteri penculikan’ SukarnoHatta ke Rengasdengklok, dan dimitoskan sebagai upaya kaum muda memaksa kaum tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan RI, atas inisiatif bangsa sendiri tanpa menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang. Embrio kepahlawanan Bung Karni sebagaimana tercuplik dari buku Sukarni & Actie Rengasdengklok karya putri bungsunya Emilia Ragilawati Sukarni, rupanya berasal dari seorang perdikan (orang/daerah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah Belanda, red) pengikut setia Pangeran Diponegoro bernama

aktual/ istimewa

Laksamana Maeda ikut dituliskan namanya dan menandatangani Proklamasi sebagai wakil-wakil Bangsa Indonesia. “Tidak. Kami tidak mau para Kolaborator Jepang (anggota BPUPKI dan PPKI ) itu ikut menandatangani sebagai wakilwakil Bangsa Indonesia. Kami hanya percaya Bung Karno dan Bung Hatta. Cukup (naskah proklamasi) itu ditandatangani oleh bung berdua, sebagai Dwitunggal atas nama Bangsa Indoneia,” sergah Bung Karni pada

Persatuan Perjuangan (PP) yang waktu itu mampu mempersatukan 141 partai politik dan ormas. Hal itu dinilai sebagai ancaman tersendiri bagi kabinet Perdana Menteri Sutan Sjahrir, dan menganggapnya sebagai ‘kudeta’. Sebebas dari penjara, kedua tokoh itu pada 7 November 1948 akhirnya mendirikan Partai Murba. Bung Karni pun ditunjuk Tan Malaka sebagai ketua Murba. Saat Agresi Militer ke II Belanda, Bung Karni juga aktif bergerilya hingga ke hutan

16 Agustus malam itu. Bermula dari situ juga kemudian istilah Dwitunggal Sukarno Hatta menjadi populer sedunia. Saat perumusan teks proklamasi, para pemuda sengaja dikerahkan Sukarni hadir sebagai aksi guna menekan kemungkinan pihak lain yang akan mengambil keuntungan di air keruh tersebut. “Perlu diingat, yang meminta dimajukan seminggu jadi 17 Agustus 1945 adalah Bung Karni. Beliau menolak Proklamasi dilaksanakan pada 25 Agustus 1945,” ungkap Emilia. Pascakemerdekaan, Bung Karni dan Tan Malaka sempat dijebloskan ke penjara karena terlibat kegiatan

di Yogyakarta, karena dia memang salah satu tokoh ekstremis yang dibenci Belanda. Pada 1960, Sukarno mengangkat Bung Karni menjadi duta besar untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Mongolia. Berkat posisi kunci itu, terbentuklah poros JakartaPeking yang kala itu digunakan untuk menggalang bantuan dana bagi pembebasan Irian Barat. Namun, rencana Sukarno dalam penggunaan dana itu berubah. Laporan The International Institute for Strategic Studies (IISS) menyebut Bung karno mengubah arah penggunaan dana yang didapat dari Cina itu untuk pembuatan

nuklir. Sehingga pada 1964, Chen Yi menawarkan bantuan kepada Indonesia senilai USD 50 juta dengan USD 10 juta berupa uang tunai. Ini jauh berbeda dari tawaran Amerika yang hanya mau memberikan USD 2 juta. Terkait dengan tawaran Chen Yi itu, posisi Bung Karni sebagai duta besar pun mendadak digantikan oleh Djawoto. Karena sosok Sukarni di peran strategis penentu kemulusan poros langsung Jakarta–Peking dinilai Bung Karno bisa berpotensi menggagalkan bantuan RRT ke Indonesia. “Sebagai sosok yang tahu seluk beluk aliran dana, serta dapat menahan aliran dana tersebut, Bung Karni akhirnya dibungkam dan dipenjarakan,” kata Emilia Menilik rekam jejak Bung Karni, apakah tokoh ini layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Prof Amin dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengatakan, pemerintah seharusnya segera memberi gelar pahlawan kepada Sukarni dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya ialah visi Bung Karni di balik peristiwa Rengasdengklok “Hanya Bung karni saat itu yang berani datang kepada Sukarno untuk dibawa ke Rengasdengklok, tanpa keberanian tak mungkin pemuda bisa menjemput Sukarno. Bisa dibayangkan bagaimana jika kemerdekaan itu jatuh pada 25 Agustus dan itu hasil pemberian Jepang,” jelas Amin. Meski salah satu syarat untuk menyandang gelar pahlawan adalah tidak pernah dipenjara dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, menurut Dr Aman dari UNY, dalam kasus Sukarni bisa dikecualikan. Karena syarat itu berlaku pada kasus pidana. Sementara kasus Sukarni berbeda. Dia tahanan politik. Lagi pula, “Bung Karni adalah pembuka gerbang bagi kemerdekaan. Aksi rengasdengklok bukan dilakukan karena tergesa-gesa sebagai bentuk gairah para pemuda waktu itu. Namun semua itu sudah terkonsep dan terstruktur secara baik,” kata Aman.


37


Amir Sjarifoeddin membina opsir-opsir politik lewat pendidikan politik tentara (Pepolit). Konsep ini mirip komisaris politik pada Angkatan Perang Uni Sovyet. Hal itu tidak disetujui Panglima Besar Soedirman. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

N

asib tragis Amir Sjarifoedin Harahap sesungguhnya juga menggambarkan kemelut internal di tubuh Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terjadi benturan di antara Amir dengan Panglima Besar Soedirman, yang secara tidak langsung juga mencerminkan bentrok Sutan Sjahrir dengan Tan Malaka. Hal ini ditulis blogger Dwi Riyanto Agustiar dalam blog pribadinya, http://rumahangin. wordpress.com. Berikut tulisannya. Hari masih pagi ketika dua truk tentara itu berhenti tepat di depan rumah Menteri Pertahanan 38

Amir Sjarifoeddin di Jalan Opak, Yogyakarta. Di bawah komando Komandan Tentara Ibu Kota Mayor Abdul Karim Yusuf, mereka bergerak cepat. Target hanya satu, menculik Amir. Namun pasukan pengawal Amir menghadang mereka. Baku tembak terjadi. Amir tak duduk diam. Dia merebut sepucuk senjata penculik, lalu berlari ke truk milik mereka, menodongkan senjata itu ke supir sambil menggertak agar membawa dia ke Istana Presiden. Truk menderu kencang ke Jalan Malioboro. Amir lolos. Namun dua pengawal pribadi Amir tewas.


Amir hanya sempat mengenakan piyama dan sarung, tiba di Istana sekitar pukul 05.30 WIB. “Amir kelihatan gusar sekali,” kata mantan Pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Soemarsono menuturkan peristiwa 3 Juli 1946 dalam buku Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah. Amir belum sempat berpikir panjang ketika datang kabar baru, Panglima Divisi III Mayor Jenderal Soedarsono, atasan langsung Mayor Abdul Karim Yusuf, tengah menuju Istana. Sejenak kemudian Soedarsono tiba bersama 20 politisi Persatuan Perjuangan, bersama satu peleton tentara. Soedarsono mendesak Presiden Sukarno membubarkan Kabinet Sjahrir dan menyerahkan mandatnya ke Tan Malaka. Namun Sukarno menolak. Mereka lalu ditangkap. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama ‘Kup 3 Juli 1946’.

aktual/ istimewa

Kemelut TKR: Amir Versus Soedirman

aktual/ istimewa

“Ada juga kekawatiran kita kalau Soedirman juga ikut (terlibat),” kata Soemarsono. Kecurigaan Soemarsono ini berlandaskan ketidakakuran Soedirman dengan Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Ia baru dua hari dilantik menjadi Panglima Besar TKR ketika Sjahrir menelikungnya dengan menujuk Amir sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, saat itu sudah ada menteri Pertahanan, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, yang dalam konferensi TKR pertama di Yogyakarta dipilih satu paket bersama Soedirman. Pengangkatan Amir sebagai menteri Pertahanan ini menjadi pemantik pertama perselisihan Soedirman-Amir. Pada 24 Januari 1946 Amir mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tujuannya, melebur semua laskar bersenjata yang ada saat itu ke dalam satu wadah tentara. Soedirman tak menolak keputusan ini, tapi juga tak mengharuskan laskar-laskar itu melebur. Ternyata laskar-laskar itu lebih suka status quo. Gagal merangkul laskar-laskar ke TRI, Amir lalu membentuk Biro Perjuangan dipimpin Jenderal Mayor Djoko Soejono. Di bawah Biro Perjuangan, laskar-laskar ini dipelihara dan dipersenjatai. Biayanya ditanggung Kementerian Pertahanan. Otomatis, anggaran untuk Kementerian Pertahanan menggelembung. AH Nasution, dalam buku Tentara Nasional Indonesia Jilid II, menyebutkan anggaran Kementerian Pertahanan ketika itu mencapai 80% dari anggaran belanja negara. Soedirman dan para perwira di Markas Besar Tentara jengkel. Sebab jumlah itu jauh lebih besar dibanding anggaran untuk TRI keseluruhan. Mereka lalu menolak keberadaan Biro Perjuangan sekaligus mencurigai organisasi ciptaan Amir itu sengaja dibentuk untuk menyaingi kekuatan TRI. Soedirman juga mangkel saat Amir memasukkan badan-badan administrasi dan peralatan tempur

ke dalam wilayah Kementerian Pertahanan. Masing-masing pimpinan badan tersebut bertanggungjawab kepada Amir, bukan lagi ke Soedirman. Sehingga, kewenangan Soedirman di TRI terpangkas. “Sewaktu Amir Sjarifoeddin memegang jabatan menteri Pertahanan, ia telah berusaha mengenyampingkan arti Soedirman bagi angkatan perang kita,” tulis Solichin Salam dalam buku Djenderal Soedirman Pahlawan Kemerdekaan. Amir juga membina opsir-opsir politik lewat pendidikan politik tentara (Pepolit). Konsep ini mirip komisaris politik pada Angkatan Perang Uni Sovyet. Pada 30 Mei 1946, sebanyak 55 opsir politik dilantik. Semua itu berasal dari Pemuda Sosialis Indonesia, partai berhaluan kiri pendukung Amir. Mereka lalu disebar ke berbagai kesatuan tentara dan diberi pangkat militer. Markas Besar Tentara menuding opsir-opsir politik itu sengaja disusupkan ke militer agar orangorang kiri menguasai tentara. “Amir menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam kesatuan militer untuk memata-matai tentara,” kata pengamat sejarah Rushdy Husein. “Antara Amir dan Pak Dirman seperti musuh dalam selimut.” Amir memang tak percaya TRI. Ia menganggap KNIL tak lebih dari tentara bayaran Belanda yang sudi menindas anak bangsa sendiri dan PETA sebagai antek Jepang. Padahal, dua unsur inilah yang membentuk TRI. Kebenciannya terhadap PETA, Soedirman di dalamnya, juga disebabkan siksaan yang dialaminya selama penahanan tentara Jepang. Pepolit, selain menjadi ‘perpajangan mata’ Amir di tentara, juga menjadi alat pewujud ambisi membentuk militer ala Pasukan Merah Uni Sovyet. Ambisi Amir membentuk Tentara Merah diungkap Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946. Pada 17 November 1945, di Harian Merdeka, Amir menulis: “Kita yakin, bahwa pemuda-pemuda yang masuk Tentara Keamanan

Rakyat pada waktu ini, semangatnya pun mirip semangat pemuda Rusia Rusia yang masuk Tentara Merah.” Melalui Pepolit, Amir ingin menarik TRI ke dalam wewenang pemerintahan sipil. Karena itu ia memberi pangkat militer pada lulusan Pepolit dan menyusupkanya ke berbagai kesatuan militer. Opsiropsir politik ini mirip komisaris politik pada Tentara Merah. Pertentangan Soedirman dengan Amir terlihat jelas saat Amir memerintahkan penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan, termasuk Tan Malaka, ke penjara Wirogunan, Yogyakarta, pada 17 Maret 1946. Soedirman saat itu tak tinggal diam. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Soedarsono membebaskan semua tahanan. Soedarsono yang diminta Soedirman membebaskan Tan Malaka ini tak lain komandan dari Abdul Karim Yusuf, yang berusaha menculik Amir Sjarifoeddin. Mayor Yusuf sebelumnya juga memimpin operasi penculikan Sutan Syahrir di Solo. Soemarsono menduga pergerakan Soedarsono ke Istana Presiden dan upaya menculik Amir Sjarifoeddin pada 3 Juli 1946 berasal dari satu komando, Tan Malaka. Keterlibatan Soedirman sendiri bukan tak diendus. Selain menjadi atasan langsung Soedarsono, Soedirman juga akrab dengan Tan Malaka. Mereka kompak menolak politik diplomasi Sjahrir dan Amir dalam mempertahankan kemerdekaan. Bagi mereka, kemerdekaan harus 100% dan berunding berarti kurang dari 100%. “Lebih baik kita di atom daripada merdeka kurang dari 100 persen,” kata Soedirman. Namun keterlibatan Soedirman dalam Kup 13 Juli, kemudian memburam lantaran setelah Tan dibebaskan dari penjara Wirogunan, Soedirman dan Tan mulai tak sejalan. Saat itu, menurut Adam Malik, Soedirman menilai Tan terlalu menekan Sukarno. Soemarsono bertestimoni, “Panglima Besar Soedirman dalam keadaan bimbang. Apakah memihak Bung Karno atau Tan Malaka.”


39


KALA PRESIDEN Tak Setuju Amir Dieksekusi- Mati

Amir Sjarifoeddin menghabiskan waktu dengan membaca. Namun pada 19 Desember 1948, bersama serbuan militer ke wilayah Republik, Amir dan kawan-kawan dieksekusi di Desa Ngalihan. Sebelum dieksekusi, Amir dan 10 kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internationale. Usai menyanyi,

Eksekusi Amir Sjarifoeddin terkesan tergesa-gesa, tanpa sepengetahuan Sukarno. AM Hanafi dalam AM Hanafi Menggugat mengungkapkan, Sukarno saat itu setuju untuk 'mengurus' Amir Sjarifuddin. Artinya, Sukarno menyetujui agar Amir tidak dieksekusi. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

40

kawan-kawan tinggal berpakaian celana dalam dan duduk di lantai. Pada 5 Desember, Amir dan kawan-kawan tiba di Jogjakarta dengan kereta api. Mereka ditunggu beribu-ribu orang. Wartawan dibolehkan mewancarai mereka. Namun, Amir hanya terdiam dan membaca buku William Shakespeare. Mereka lalu dibawa ke benteng Fort Vredeburg. Selama di penjara pun


Amir berseru, “Bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu.” Tak lama kemudian, mereka dieksekusi atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Eksekusi Amir Sjarifoeddin terkesan tergesa-gesa, tanpa sepengetahuan Sukarno. AM Hanafi dalam AM Hanafi Menggugat mengungkapkan, Sukarno saat itu setuju untuk 'mengurus' Amir

aktual/ istimewa

S

eorang wartawan freelance untuk berbagai media online, Timur Subangun, menuturkan, bahwa di balik segala kemelut dan misteri sejarah, sebenarnya Bung Karno telah bersikap tegas, tidak setuju jika Amir Sjarifoeddin dieksekusi mati. Bahkan hasil riset Timur, juga menemukan Bung Hatta, lebih suka jika Amir dan para pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlibat pemberontakan Madiun, lebih baik dibawa ke pengadilan. Sehingga pemerintah punya dalih legal untuk membubarkan PKI. Sejauh apa misteri itu, berikut ini adalah penuturan Timur. Pada 29 November 1948, Amir Sjarifoeddin Harahap dan lima kawannya ditangkap. Saat itu ia sudah berjenggot panjang dan berambut gondrong. Kacamatanya masih bagus. Ia berjalan pincang. Badannya terlihat sangat kurus dan pucat. Mereka kemudian dibawa ke Kudus dan Solo. Tiba di Solo, Amir dan kawan-kawan diserahkan kepada Kolonel Gatot Subroto. Konon, Gatot Subroto sempat menyuguhi mereka kopi, lalu dibawa ke penjara. AH Nasution juga sempat bertemu dengan mereka. Saat itu Amir dan

aktual/ istimewa

Sjarifuddin. Artinya, Sukarno menyetujui agar Amir tidak dieksekusi. Ketika Amir dan kawan-kawannya ditahan di Benteng Fort Vredeburg, menurut Hanafi, Asmara Hadi meminta tolong dia memohon kepada Sukarno agar Amir Sjarifoeddin tidak dihukum mati. Asmara Hadi saat itu sedang di Padokan, di luar kota Yogyakarta, menyelesaikan buku Sukarno, Sarinah. Dengan air mata berlinang, Asmara Hadi meminta AM Hanafi, “Fi, kalau kau bisa, tolong selamatkan Bung Amir, tolong dia Fi, Dia bekas ketua kita di GERINDO, ex Menteri Pertahanan dan ex Perdana Menteri. Untuk menyelamatkan Bung Amir kau sendiri coba ketemu Bung Karno.” Asmara Hadi sendiri sebetulnya sangat dekat dengan Sukarno. Dia dianggap anak ideologis Sukarno. Tidak hanya itu, ia adalah suami dari Ratna Djoeami, anak angkat dari Sukarno. Namun, pada saat itu, Asmara Hadi sibuk mengurus penyelesaian buku Sarinah. Singkat cerita, AM Hanafi menyanggupi. Sehingga suatu hari selepas Magrib, Hanafi menemui Sukarno di Istana Yogjakarta. Tanpa berbasa-basi Hanafi langsung menyampaikan maksudnya, “Saya minta Bung Karno selamatkan Bung Amir, Hadi yang menyuruh saya ketemu Bung.” Mendengar permintaan Hanafi, Sukarno menanyakan posisi Amir. Hanafi pun langsung menjawab, “Dia ada di depan kita ini, di dalam benteng di depan Istana ini, tadi siang dia dengan kawan-kawannya dibawa oleh sepasukan tentara di dalam truk terbuka ke dalam benteng itu.” Sukarno menyanggupi permintaan Hanafi. “Baiklah akan saya urus … tapi kau tidak tahu persoalannya,” kata Sukarno. Hanafi langsung menjawab, “Saya tahu soalnya, Saya kan bukan pemuda seperti Bengkulu dulu, Saya sudah Bung angkat jadi letnan kolonel kan, yang penting selamatkan Amir itu dulu, nanti bisa diurus perkaranya.”

Singkat cerita, Sukarno menyetujui permintaan Asmara Hadi agar Amir tidak dihukum mati. Sayang, seperti dituturkan Hanafi, malam itu juga Amir dan 10 kawannya dipindahkan dengan truk militer. Dan proses pemindahan ini tidak diketahui Sukarno. Tidak lama kemudian, Amir dieksekusi oleh tentara. *** Perintah eksekusi Amir dan 10 kawannya, menurut beberapa sumber, murni inisiatif Kolonel Gatot Subroto yang saat itu menjabat Gubernur Militer Surakarta. Tindakan Gatot itu, konon dibenarkan Bung Hatta. Karena, sebagai Gubernur Militer, Gatot berwenang melakukan tindakan itu. Apalagi dalam situsi dimulainya serangan militer Belanda. Harry A Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak mengatakan, Hatta berencana agar Amir dan semua pimpinan PKI dibawa kepengadilan. Dan dengan begitu, ada landasan untuk melarang Partai Komunis. George McTurnan Kahin (1995:9) mengungkapkan, kepadanya Hatta mengatakan, “Ia sangat marah karena Amir Sjarifoeddin telah ditembak mati tanpa proses pengadilan, dan bertentangan dengan apa yang dikatakannya, yaitu perintahnya agar tentara mengevakuasinya (Amir) dan pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya yang telah tertangkap andaikata terjadi serangan Belanda.” Harry A Poeze mengungkapkan, pada 18 Desember 1948, sehari sebelum serangan Belanda dan proses eksekusi Amir dan kawan-kawan, Kabinet Hatta menggelar sidang yang berlangsung panas. Salah satu agendanya membahas nasib para pemimpin PKI, termasuk Amir. Dari 12 menteri yang hadir, empat orang setuju eksekusi, empat orang menolak, dan empat orang abstain. Sukarno, yang mengetahui suasana rapat itu, datang dan kemudian menggunakan hak veto-nya, bahwa Amir Sjarifoeddin jangan dihukum mati. Ini bukan kali pertama Sukarno

menyelamatkan Amir. Tahun 1943, Amir yang memimpin gerakan bawah-tanah anti-fasis ditangkap militer Jepang. Tahun 1944, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Jepang. Pelaksanaan hukuman mati itu berhasil dibatalkan berkat campur tangan Sukarno. “Bebaskan dia (Amir) atau kalau tidak, jangan diharap lagi kerja sama dari saya,” kata Sukarno kepada pemimpin Jepang. Dalam pidato pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955, yang berjudul Menggugat Peristiwa Madiun, DN Aidit melemparkan semua kesalahan terkait eksekusi Amir dan kawankawan kepada pemeritahan HattaSukiman-Natsir. Pidato pembelaan itu cenderung menyelamatkan Sukarno dari dosa peristiwa Madiun. Padahal dalam kaitan peristiwa Madiun, Bung Karno sempat berpidato kepada rakyat: “Pilih Sukarno Hatta atau Amir Muso.” Ada dua alasan yang menjadi pegangan Aidit. Pertama, pidato Sukarno pada November 1948 bahwa “putusan hukuman mati harus oleh pemerintah pusat dan semua hukuman harus melalui proses pengadilan. Kedua, berdasarkan Keputusan Badan Pekerja KNIP, kekuasaan penuh (plein pouvoir) selama tiga bulan yang diberikan kepada Presiden Sukarno hanya berlaku hingga 15 Desember 1948. Dengan demikian, proses eksekusi mati terhadap Amir dan pemimpin PKI lainnya sudah di luar kekuasaan Sukarno. Orang bisa saja menuding pleidoi Aidit sebagai argumentasi politik, yakni argumentasi yang disusun sedemikian rupa demi tujuan politik PKI saat itu, untuk membangun front anti-imperialisme bersama Sukarno. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, proses eksekusi mati terhadap Amir dan 10 kawannya adalah di luar keinginan dan keputusan Sukarno. Gatot Subrotolah yang paling bertanggung-jawab atas eksekusi tanpa melalui proses peradilan tersebut.


41


Saksi Sejarah Kepahlawanan Versi Gesang

Kini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya itu, hampir sama dengan jembatan lain. Pembedanya hanyalah warna merah. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

Jembatan merah sungguh gagah berpagar gedung indah Sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Mengenang susah hati patah Ingat jaman berpisah Kekasih pergi sehingga kini belum kembali Biar jembatan merah andainya patah Aku kan bersumpah akan kunanti dia di sini bertemu lagi 42


J

embatan Merah atau Roode Brug-Soerabaja adalah salah satu monumen sejarah di Surabaya, Jawa Timur yang hingga kini dibiarkan tetap seperti apa adanya sebagai jembatan. Semasa zaman Vereniegde Ost-Indische Companie (VOC), Jembatan Merah ini dulu dinilai penting karena menjadi sarana perhubungan paling vital melewati Kalimas menuju Gedung Keresidenan Surabaya, yang kini sudah tidak berbekas lagi. Kawasan Jembatan Merah merupakan daerah perniagaan yang mulai berkembang pesat akibat perjanjian antara Susuhunan Paku Buwono II dari Mataram dengan VOC

aktual/ istimewa

JEMBATAN MERAH Ciptaan: Gesang

aktual/ istimewa

pada 11 November 1743. Perjanjian itu menyebutkan bahwa penguasaan Mataram atas sebagian daerah pantai utara, termasuk Surabaya, diserahkan kepada VOC. Sejak saat itu Surabaya pun berada penuh di bawah kekuasaan Belanda. Kini posisi kawasan itu sebagai pusat perniagaan terus berlangsung. Di sekitar jembatan terdapat indikatorindikator ekonomi, termasuk di antaranya Plaza Jembatan Merah. Perubahan fisik kawasan terjadi sekitar 1890-an, ketika pagar pembatas jembatan dengan sungai diubah dari kayu menjadi besi. Kini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya itu, hampir sama dengan jembatan lain. Pembedanya hanyalah warna merah. Nama Jalan Kembang Jepun itu juga penanda bahwa semasa Pendudukan Bala Tentara Dai Nippon di jalan itu sempat ada rumah bordil khusus bagi tentara Jepang. Sementara Jembatan Merah, kemudian diabadikan oleh Gesang,

sebagai saksi tragis dari perpisahan seorang pemuda, yang merelakan kekasihnya ke Jepang, karena dijanjikan konon akan disekolahkan, padahal kemudian ditipu diojadikan Jugun Ianfu (budak seksual pemuas serdadu Jepang) seperti juga para pemuda yang dijanjikan bekerja, tidak tahunya dijadikan Romusha (budak kerja rodi). Tidak heran jika saat perpisahan para kekasih untuk melepaskan kepergian pemudi pemuda korban kejahatan perang Jepang yang berjumlah ratusan bahkan ribuan, lalu dilukiskan Maestro Komponis Gesang dengan kata zaman berpisah. Sejarah mencatat, tidak jauh dari Jembatan Merah setelah Insiden Hotel Yamato (31 Agustus 1945), di mana ada pihak infiltran Belanda menaikkan bendera Triwarna Merah Putih Biru, maka para pemuda 'Arek Suroboyo' di sekeliling hotel pun marah. Mereka pun bergegas naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda itu, sehingga berubah jadi Sangsaka Dwiwarna Merah Putih.

Sejak itu suasana Surabaya semakin panas, apalagi rakyat Indonesia terus bersitegang, bahkan acap bertempur dengan pasukan Inggris dan sekutunya. Memang setelah gencatan senjata 29 Oktober 1945, keadaan di Surabaya berangsur-angsur mereda. Meski begitu tetap saja terjadi bentrokan bersenjata di antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata di Surabaya ini lalu memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30 WIB. Sedan Buick yang ditumpangi Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berujung dengan tewasnya Brigjen Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai kini tak diketahui identitasnya. Apalagi, terbakarnya mobil Buick itu akibat ledakan granat juga menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby menggusarkan Inggris. Mayor Jenderal EC Mansergh pengganti Mallaby mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang menuntut Indonesia segera menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies/Pasukan Sekutu dari Divisi Inggris) dan administrasi NICA (Nederlands Indische Civil Administratie). Ultimatum ini merupakan penghinaan besar bagi rakyat Indonesia. Akhirnya meletus perang yang dimulai sejak 10 November 1945 selama tiga minggu lebih di Surabaya yang dipimpin Bung Tomo dkk. Perang ini menewaskan 6.000 milisi plus rakyat Indonesia dan 600 serdadu Inggris veteran perang Birma. Ditambah 200 ribuan lebih pengungsi. Jembatan Merah Sungguh Gagah, Berpagar Gedung Indah Setiap Hari Yang Melintasi Silih Berganti. Itulah saksi sejarah menurut Gesang.


43

LAPORAN UTAMA mereka terlupakan MALADI

Sejak kecil Maladi sudah menyenangi alat musik terutama gamelan. Dia mengenal lagu pelajaran menyanyi di sekolah melalui buku Kun je nog zingen, zing dan mee. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

M

aladi dilahirkan di Matesih, Karanganyar, di kaki Gunung Lawu, Surakarta, Jawa Tengah, 31 Agustus 1912. Dia menempuh pendidikan di HIS, MULO, AMS-B Yogyakarta. Di zaman revolusi, Maladi masuk divisi X TNI AD Solo, dengan pangkat terakhir mayor. Pendiri, kepala Sekolah Pengajar MULO/SLTP Mardi Rahajoe, Solo, Jawa Tengah (1942-1945), kepala sekolah Hosokyoku, Solo, Jawa Tengah (1942-1945), kepala RRI Surakarta, Jawa Tengah (19501959) yang wafat di Jakarta, 30 April 2001 ini juga pernah menjadi pemimpin umum Harian 45 (1973-1975). Maladi dikenal sebagai pemain bola di posisi penjaga gawang (19301948) dengan nama samaran Wakidjan dan Suntiori. Pada 1950-1959, dia diangkat menjadi ketua umum PSSI. Melihat kehebatan dan kecintaannya kepada olahraga, Presiden Sukarno lalu menunjuk

44

menteri Penerangan Kabinet Kerja I (1959-1960) dan Kabinet Kerja II (1960-1962) ini menjadi menteri Olahraga (1962-1967). Kala itu Maladi mempunyai berbagai ide hebat


untuk memajukan olahraga, khususnya sepak bola. Menjelang Asian Games I di New Delhi (India), Maladi mendatangkan pelatih asing untuk menangani tim nasional Indonesia, yaitu Choo Seng Que (Singapura) dan Tony Pogacnik (Yugoslavia). Konsultan PSSI sejak 1960 hingga akhir hayatnya ini juga pernah menjadi wasit sepakbola. Sejak kecil Maladi sudah menyenangi alat musik terutama gamelan. Dia mengenal lagu pelajaran menyanyi di sekolah melalui buku Kun je nog zingen, zing dan mee. Dalam mencipta lagu, dia tidak dibantu peralatan musik sebagaimana jamaknya banyak pencipta. Dia tidak menggunakan piano, gitar, atau alat apapun. Maladi hanya menulis lirik, kemudian disusul notasi angka atau not balok. “Saya bukan komponis, bahkan saya tidak pernah berpretensi jadi komponis. Saya hanya melukiskan situasi dan kondisi ketika itu saja. Kalau tidak ada dorongan dari situasi luar, saya pasti tidak jadi pencipta lagu,” ujarnya. Lagu pertama ciptaannya berjudul Terompet Berbunyi, yang bertemakan himbauan kepada para pemuda untuk tidak saling berkelahi. Lalu menyusul lagulagu ciptaannya yang lain, seperti, Solo di Waktu Malam, Di Bawah Sinar

aktual/ istimewa

Pahlawan Olahraga dan Seniman

Di Bawah Sinar Bulan Purnama Karya: R Maladi Di bawah sinar bukan purnama Air laut berkilauan, Beralun alau ombak mengalir Ke pantai senda gurauan Di bawah sinar bulan purnama Hati susah jadi senang Gitar berbunyi riang gembira Jauh malam dari petang Beribu bintang taburan Menghiasi langit biru Menambah cantik alam dunia Serta murni pemandangan Di bawah sinar bulan purnama Hati sedih tak dirasa Si miskin pun yang hidup sengsara Semalam hidup bersuka

anp

Beribu bintang taburan Menghiasi langit biru Menambah cantik alam dunia Serta murni pemandangan

Bulan Purnama, Di Mana Gunung Berjumpa, Ombak Samudera, Di Sela-sela Rumput Hijau, dan Nyiur Hijau yang kerap diputar menjelang siaran berita di RRI. Penciptaan lagu saat ini, dinilai Maladi belum menggambarkan wajah Indonesia. Lagu karya terakhir Jayawijaya (1946 ) digubah Maladi dari ciptaan berbagai komponis ke dalam rhapsody berdurasi 45 menit guna menggambarkan Indonesia sejak era Majapahit hingga merdeka. Sosok sederhana Maladi ketika jadi menteri juga jarang tampil dengan jas dan dasi, lebih senang mengenakan jas tutup. Atas semua pengabdiannya, dia menerima berbagai bintang kehormatan, termasuk dari dunia internasional. Maladi wafat 30 April 2001 karena sakit di Jakarta. Nama almarhum pernah diabadikan sebagai nama stadion di Solo atas usul Paguyuban eks Tentara Pelajar Brigade 17 Surakarta. Bukan hanya karena

Maladi pernah memimpin Tentara Pelajar (TP) dalam pertempuran melawan Belanda yang dikenal dengan Serangan Umum 4 Hari di Solo, tapi juga karena sosok dia tak bisa dipisahkan dengan kota kelahirannya. Pada 4 Agustus 2003, Wali Kota Solo Slamet Suryanto semula akan mengabadikan nama R Maladi sebagai pengganti Stadion Manahan. Tapi karena alasan kesejarahan, nama R Maladi akhirnya dibadikan sebagai pengganti Stadion Sriwedari menjadi Stadion R Maladi. Itulah stadion yang pada 9-12 September 1948 pernah jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama. Sehingga setiap 9 September dijadikan sebagai hari olahraga Indonesia. Sayang, entah karena apa, delapan tahun kemudian pada November 2011, nama Stadion Maladi lalu dikembalikan lagi menjadi Stadion Sriwedari. Ternyata Solo tidak selalu seapik Solo di Waktu Malam.


45


Foto Pengubah Fotografi dijadikan alat propaganda yang ampuh awal Orde Baru. Rekayasa foto berlangsung sepanjang masa Orde Baru.

46

boleh pulang pada akhir pekan (dengan naik mobil tentara dan dikawal oleh Polisi Militer) untuk mencetak foto tersebut yang akan dimuat di korannya. Namun, fotofoto itu diseleksi terlebih dulu oleh militer. Batalyon F Kodam Diponegoro melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI di daerah Klaten. Kegiatan penembakan itu dilarang dijepret, baru setelah selesai dibunuh


boleh dilakukan pemotretan. Foto dua orang yang disebutkan Moelyono sebagai pemuda marhaenis itu sebetulnya adalah dua orang anggota Pemuda Rakyat. Masingmasing mencoba melarikan diri ketika ditangkap dan langsung ditembak oleh tentara. Setelah ditembak, kedua orang itu diikat tangannya dan baru Moelyono disuruh memotretnya. Beberapa waktu kemudian diadakan pameran foto di berbagai daerah di Indonesia

aktual/ istimewa

S

oeharto bukan hanya mengadu domba Bung Karno dengan Bung Hatta dan Bung Sjahrir. Bahkan kehadiran fisik Bung Karno saat upacara bendera 17 Agustus 1945 sebagaimana tampak di sebelah kiri dalam photo dokumentasi pun coba dilenyapkan oleh Mayjen Prof Dr Nugroho Notosusanto, dengan mengcropping sosok Bung Karno dan hanya menyisakan sosok Bung Hatta. Dalam acara KickAndy di MetroTV pada 17 Agustus 2006, Moelyono, mantan fotografer koran R (Kedaulatan Rakyat) Yogyakarta menampilkan foto mayat yang terbunuh dalam peristiwa 1965 dalam keadaan tangannya terikat satu sama lain. Menurut Moelyono, itu adalah jenazah dua pemuda Marhaenis yang dibunuh oleh anggota PKI. Pernyataan Moelyono itu berbeda dengan keterangan yang disampaikannya kepada Karen Strassler yang mewawancarainya untuk penulisan disertasi di Universitas Michigan. Karen mewawancarai Moelyono beberapa kali selama setahun termasuk yang direkam pada 5 Mei 1999 dan 6 April 2000. Fotografi dijadikan alat propaganda yang ampuh awal Orde Baru. Moelyono adalah fotografer Kedaulatan Rakyat yang diikutkan dalam operasi penumpasan G30S di daerah Klaten. Operasi itu berlangsung tiga bulan. Dia hanya

Sejarah Oleh: Asvi Warman Adam

Ahli Peneliti Utama LIPI

seperti Jakarta dan Medan dengan menampilkan foto-foto ala Moelyono tadi. Rekayasa foto itu berlangsung sepanjang masa Orde Baru. Pada 1984, terbit buku yang disunting oleh Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit. Menariknya pada buku yang diterbitkan oleh Sinar Harapan itu adalah tidak tampaknya wajah proklamator Sukarno pada waktu pengibaran bendera Merah Putih, 17 Agustus 1945 (hal 94). Yang kelihatan hanya wajah Hatta. Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo menelepon penerbit dan menyampaikan protes terhadap hal ini. Menurut Abdurrachman, ini ‘pemalsuan sejarah’. Pada cetakan berikutnya (buku yang kami miliki adalah cetakan pertama dan ketiga), wajah Sukarno sudah tampak pada foto tersebut. Upaya semacam ini, yakni menghilangkan seorang tokoh yang tidak disukai pada foto yang

dimuat dalam buku sejarah adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah Rusia semasa Stalin. Pada 2002 saya membicarakan hal ini dengan Max Riberu, redaktur Penerbit Sinar Harapan yang ikut dalam proses penerbitan buku tersebut pada 1984. Menurut Max, ia bersama Aristides Katoppo dan beberapa orang lainnya menghadap Nugroho Notosusanto yang waktu itu menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sang menteri yang punya hajat menerbitkan buku, maka penerbitlah yang datang ke kantor menteri untuk membicarakan hal ini. Mereka membawa beberapa foto yang akan digunakan sebagai ilustrasi buku tersebut dan meminta Pak Menteri untuk memilihnya. Karena foto pengibaran bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 1945 itu berukuran kecil, maka Nugroho Notosusanto meminta agar foto itu diperbesar. Karena diperbesar itu maka wajah Sukarno terpotong, demikian penuturan Max Riberu. Entah mana yang benar, Abdurrachman Surjomihardjo atau Max Riberu, wallahualam. Senada dengan ilustrasi di atas, terdapat kisah menarik dari Cekoslovakia yang ditulis Milan Kundera (The Book of Laughter and Forgetting, Great Britain: Penguin, 1980). Pada Februari 1948, pemimpin komunis Klement Gottwald keluar di balkon istananya di Praha untuk berpidato di depan ratusan ribu warga yang berdesak-desak sampai Old Town Square. Gottwald didampingi oleh Kamerad Clementis. Ketika itu salju turun dan udara sangat dingin, kepala Gottwald basah. Clementis membuka

topinya dan memasangkan ke kepala Gottwald. Bagian propaganda partai segera membagikan ratusan ribu foto bersejarah itu ke seluruh negeri. Gottwald yang memakai topi didampingi seorang kamerad di balkon istana berbicara kepada bangsa. Di atas balkon itu lahir sejarah Partai Komunis Cekoslovakia. Setiap murid tentu mengetahui foto tersebut melalui poster, museum, dan buku-buku pelajaran sekolah. Empat tahun kemudian, Clementis dituduh berkhianat kepada negara dan dihukum gantung. Partai segera menghapus namanya dari sejarah termasuk foto-fotonya. Sejak itu dalam foto resmi hanya Gottwald yang berdiri di atas balkon istana. Di tempat Clementis berdiri hanya terlihat dinding istana. Namun, yang tetap tinggal adalah topi Clementis yang dipasang di kepala Gottwald. Foto dianggap sebagai fakta sejarah karena ia mencatat realitas secara ‘objektif’. Namun, sang fotografer sendiri tentu memiliki subyektivitas dalam membuat foto tersebut, terutama dalam memilih adegan yang dipotretnya. Berbagai foto seperti foto-foto perang Vietnam telah menjadikan kancah pertempuran itu seakan menjadi wilayah publik. Kesaksian sang fotografer pada gilirannya menjadi kesaksian orang yang melihat foto tersebut. Seperti dikatakan oleh Roland Barthes, foto telah mengalahkan monumen sebagai pengingat masa lalu yang paling representatif. Namun, rekayasa foto seperti yang terjadi pada sebuah acara di sebuah saluran televisi swasta tanggal 17 Agustus yang lalu, tentu kurang rancak bila diulangi lagi.


47

opini

KOMITMEN KEBANGS

P

emancangan tanda baru ini bukan mudah. Bagi pemuda yang terdidik dalam komunitas epistemik Eropa, penggunaan bahasa Indonesia membawa kesulitan serius: menimbulkan kegagapan pembicara dan kebingungan pendengar. Pengamat Belanda Van der Plas melaporkan Soegondo Djojopoespito tak mampu secara baik menunaikan tugas sebagai pemimpin Kongres: ”Soegondo tidak dapat memenuhi tugasnya dan kekurangan otoritas. Ia mencoba berbicara bahasa Indonesia, tetapi tidak mampu membuktikan mampu melakukan dengan baik.” Dilaporkan, beberapa peserta diamdiam menolak penggunaan bahasa Indonesia. Yang lain tak menolak, tapi tak mampu menggunakan; hingga terpaksa menggunakan bahasa Belanda. Contoh Siti Soendari, perwakilan Poetri Indonesia. Tetapi komitmen kebangsaan membuat hal yang sulit malah membangkitkan tekad untuk menaklukkannya. Selang dua bulan kemudian Siti Soendari secara heroik fasih berpidato dalam bahasa Indonesia di Kongres Perempuan Indonesia, 2225 Desember 1928. Ia memulai pidato

48

bagi seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja.”

dengan disklaimer: ”Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendahkan-rendahkan bahasa ini, atau mengoerang-ngoerangkan harganja. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa diantara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djacatra (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan keraptan jang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang terseboet inilah maka kami sebagai poetri Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra’jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelakan oleh poetri Indonesia dan dioentoekkan


Perubahan dahsyat keberanian Siti Soendari dalam tempo cepat, melepaskan bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya—dan juga bahasa intelektualnya (Belanda), dengan menggunakan bahasa Indonesia merupakan simbol kuatnya komitmen kebangsaan baru. Komitmen ini menandai transformasi 'nasionalisme kultural' (cultural nationalism) menuju 'nasionalisme politikal' (political nationalism). Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung komunitas berbasis etno-religius bersifat lokal fragmentaris, mulai menautkan diri ke komunitas politik impian lintaskultural, bernama 'Indonesia'. Nasionalisme politikal tumbuh melalui proses 'sekularisasi' dalam demistifikasi ikatan warga dengan simbol primordialnya. Fantasi inkorporasi baru dihidupkan berdasarkan konsepsi kewargaan yang teritorial (territorial conception of citizenship), yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah— sama-sama anak negeri terjajah Lewat Sumpah Pemuda, kesadaran baru kaum muda menerobos kelembaman solidaritas etno-religius melalui 'penemuan' politik (the invention of politics). Kendati hingga awal abad 20, bahasa Melayu-Indonesia belum memiliki kata yang spesifik untuk ’politik’;tapi pemuda-pelajar pada akhir 1920-an mulai merumuskan konsepsi baru ideologi politik perjuangan. Perjuangan politik untuk menjelmakan suatu nation of citizens yang dapat menyatukan pelbagai keragaman posisi, determinasi dan aliran kultural ke dalam suatu blok nasional (historical bloc). Komitmen kebangsaan kaum muda itu terbukti tidak bertepuk sebelah

aktual/ istimewa

Penanda penting Kerapatan Besar Pemuda Indonesia (KBPI) II, 28 Oktober 1928, adalah penggunaan bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa utama Kongres. Ini lompatan radikal dari KBPI I dua tahun sebelumnya, yang menggunakan bahasa Belanda. Trajektori baru kesadaran nasional yang ditandai penarikan batas antara dunia penjajah dan yang terjajah dalam 'universum simbolik'sebagai rumah kehidupan (the house of being).

SAAN SITI SOENDARI Oleh: Yudi Latif

tangan. Menyusul peristiwa Sumpah Pemuda, berbagai organisasi pergerakan dari beraneka latar etnis-keagamaan mulai mengintegrasikan diri ke dalam keindonesian dengan membubuhkan kata 'Indonesia' dalam namanya. Sarekat Islam bermetamorfosis menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1929. Budi Utomo bertransformasi jadi Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935. Komunitas Protestan mendirikan Parta Kaum Masehi Indonesia (PKMI) pada 1930, disusul Federasi Perkumpulan Kristen Indonesia (FPKI) pada 1939. Komunitas Katolik mendirikan Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) pada 1938. Komunitas agama-agama lain seperti Hindu-Buda bertaut ke-Indonesia- lewat keterlibatan anggota-anggotanya dalam aneka pergerakan dan partai politik yang ada. Penautan bersama komitmen kebangsaan dari pelbagai identitas kolektif (etnis, agama, kelas dan jender) akhirnya mampu mengantar bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Terbukti, nasionalisme politik Indonesia berhasil merajut kepentingan masyarakat plural yang semula sulit menemukan kehendak bersama. Komitmen Kebangsaan Awal Kemerdekaan Tapi keampuhan nasionalisme politikal ini baru teruji sebagai kuasa nasionalisme negatif-defensif ketika dihadapkan pada keburukan musuh bersama dari luar (penjajahan). Padahal begitu kolonialis berlalu, proyek kebangsaan Indonesia yang berlandaskan penemuan ‘batas’ dan ‘lawan’ dengan kolonial niscaya tak akan bisa dipertahankan lagi. Nasionalisme politikal dituntut mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional. Nasionalisme yang demi mempertahankan kehendak bersama dan horizontal comradeship, wajib memecahkan masalah-masalah

konkrit, yang bersumber-masalahkan bukan melulu berasal dari kejahatan pihak musuh dari luar. Begitu nasionalisme politikal gagal menunaikan janji, anasir-anasir nasionalisme kultural seketika akan menguat lagi. Karena kesadaran (rasionalitas) nasionalisme politik bukan mewujud dalam suatu tabula rasa, Tapi, bertumbuh di atas polapola ketidaksadaran kolektif terdahulu, yang disebut Carl Gustav Jung sebagai archetypes. Yakni berbagai bentuk sumberdaya etno-komunal seperti imaji, simbol, mitos dan ritus etno-religius yang diwariskan ribuan tahun lamanya. Jadi berbeda dengan keyakinan utopian kaum modernis yang percaya bahwa sekali negara bangsa terbentuk, maka negara nasional akan beroperasi sebagai satu koherensi kesatuan sosial yang pembangunannya bisa diarahkan dari pusat politik. Karena, ternyata selalu ada batas sekularisasi, rasionalisasi dan kemampuan negaranasional dalam memberikan makna dan mempertahankan dominasi terhadap penduduknya. Prancis, contoh terbaik negara sipik (civic state) berbasis konsepsi nasion yang bersifat rasional dan voluntaris, ternyata juga tak bisa menghabisi penuh simbol-simbol etno-komunal semula. Ini akibat universalisme dari Revolusi Perancis berpijak pada konsepsi etnis terdahulu. Konsep yang menganggap diri pewaris peradaban Romawi dan Caroling, dan penjaga terpilih Kekristenan Katolik Eropa, yang meyakini Perancis memiliki misi khusus bagi Eropa. Sehingga, meski Republik Prancis kemudian mengembankan negara sekular yang tersentralisasi kuat, ternyata juga tak pernah mampu mencerabut akar budaya Katolik. Akar yang hingga saat ini berlanjut hidup di tengah warganya yang kukuh mempertahankan sumber-sumber tandingan terhadap aspirasi republikan,.

Perubahan alam yang tak terduga - penyakit, kelaparan, kerusakan ekologis, pola fertilitas - yang berdampak disruptif dalam relasi antarpenduduk, niscaya mempengaruhi keampuhan nasionalisme politik. Ketidakmampuan pemerintah Britania mengatasi kelaparan di Irlandia pertengahan abad ke-19 menyebabkan alienasi permanen orang-orang Katolik Irlandia dari pertautannya dengan Britania. Di dalam ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan pusat, dan kompetisi antar kelompok etno-komunal, maka usaha bertahan hidup acap diperjuangkan dengan berpaling kembali kepada sumber-sumber moral dan politik dari nasionalisme kultural. Sehingga kemandulan pemerintahan dan elit politik membuat politik bermakna bagi warganya, mendorong mereka berpaling ke simbol dan sentimen etno-komunal guna memobilisasi dukungan massa. Situasi itu juga yang dialami Indonesia segera setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan berlalunya kolonial, historical bloc yang semula dibangun atas dasar nasionalisme negatif - defensif tak bisa lagi dipertahankan. Lalu, dalam ketiadaan musuh bersama, komunitas politik pun kembali ke 'normalitasnya': pluralitas. Meski Nation building dalam masyarakat plural merupakan masalah pelik, namun itu bukan berarti tidak mungkin. Arend Lijphart (1977) meyakini bahwa mengembangkan nasionalisme dan pemerintahan demokratis yang stabil dalam masyarakat plural, tetap mungkin apabila elit politik mau bekerjasama. Namun kesediaan bekerjasama ini hanya bisa terwujud jika terdapat kerangka solidaritas baru berupa kehadiran nasionalisme sipik (civic nationalisme). Sayang, nasionalisme sipik berbasis kewargaan inklusif (inclusive citizenship) dan kebajikan sipil (the virtue of civility) begitu belum berkembang baik di Indonesia pasca-kolonial.


49

INFO KEMNAKERTRANS

Investasi Di Kawasan Transmigrasi

Dari tahun ke tahun nilai investasi di kawasan transmigrasi semakin meningkat dan terus membesar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat Badan Usaha dan investor untuk menanamkan modalnya di kawasan-kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

M

enteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan peningkatan investasi di kawasan transmigrasi dapat membantu mempercepat pertumbuhan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap peluang kerja bagi transmigran dan masyarakat sekitar,” “Kita harapkan kawasan- kawasan transmigrasi dapat tumbuh dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, selain menggunakan anggaran pemerintah, penyelenggaraan transmigrasi perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan Badan Usaha/Investor dan masyarakat, kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan keterlibatan investor yang menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi diperlukan karena adanya kebutuhan modal yang cukup besar, perlu adanya pemanfaatan teknologi, penerapan manajemen dan pemasaran yang

baik untuk menggali berbagai potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan-kawasan transmigrasi “Berbagai modal dasar yang dimiliki oleh para investor harus dapat disesuaikan dan dipadu-padankan dengan ketersediaan lahan, tenaga kerja dan fasilitas yang ada di kawasan transmigrasi sehingga mampu menimbulkan sinergi guna mempercepat perkembangan kawasan transmigrasi Muhaimin mengatakan selama ini beberapa jenis usaha yang menjadi primadona untuk dikembangkan para investor di kawasan transmigrasi antara lain bergerak di sektor perkebunan, peternakan, pertanian, wirausaha dan sektor kehutanan berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR). “Yang paling diminati oleh para investor dalam menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi adalah komoditas-komoditas unggulan setempat, seperti kelapa sawit, padi, karet, tebu, sisal, rumput laut, dan lain

AKTUAL Edisi 13 13 - 27 November 2013 50 INFORIAL

lain. Kegiatannya dilakukan melalui pola kemitraan usaha antara transmigran dan penduduk setempat dengan badan usaha negara maupun swasta, ,”kata Muhaimin Hingga Maret 2013, tercatat 34 perusahaan yang bekerjasama kemitraan dengan pola inti-plasma dengan transmigran dan masyarakat sekitar melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dengan rencana investasi mencapai 9,5 trilyun rupiah. Sementara itu terdapat 54 perusahaan yang sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh IPT, yang tersebar di seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi merupakan bidang pembangunan yang strategis dan dinamis dalam menciptakan peluang investasi. Saat ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang membangun dan mengembangkan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di 48 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun Muhaimin mengingatkan kepada jajarannya dan kepada pemerintah daerah yang juga selaku pemegang kepentingan di kawasan transmigrasi agar benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada para investor dan badan usaha yang berminat menanamkan modalnya. “ Yang patut mendapat perhatian khusus yang berdampak ada peningkatan minat Investor berinvestasi di kawasan transmigrasi adalah keamanan dan kenyamanan, kemudahan perijinan dan telah tersedia sarana dan prasarana infrastruktur di kawasan transmigrasi, kata Muhaimin. Dengan tingginya nilai invetasi tersebut, Muhaimin menegaskan, saat ini sudah saatnya Kemnakertrans dan pemda melakukan persiapan pembangunan kawasan transmigrasi dengan

baik. Yakni, persiapan teknis penyediaan infrastruktur minimal maupun kesiapan pelayanan administrasi yang menjadi prioritas utama. “Setiap tahun Pemerintah melalui Kemenakertrans membangun jalan + 260 Km, pembangunan rumah transmigran sebagai mitra usaha sebanyak + 8.000 Unit, Pembukaan lahan (calon plasma) seluas + 9.000 Ha, “ kata Muhaimin. Kawasan transmigrasi pun, tambah Muhaimin, dilengkapi pembangunan fasilitas umum berupa sarana pendidikan (Sekolah Dasar), sarana kesehatan (Puskesmas pembantu), Balai Desa dan Rumah Ibadah masing-masing 1 unit pada setiap lokasi pemukiman transmigrasi. Muhaimin menambahkan sebenarnya kawasan transmigrasi memiliki keunggulan lainnya yaitu ketersediaan lahan yang masih sangat luas dan tersedianya tenaga kerja siap pakai dan terampil. Apalagi saat ini setiap transmigran sebelum penempatan telah diberikan pelatihan untuk memahami kondisi dan potensi kawasan transmigrasi secara umum, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di kawasan transmigrasi dengan biaya subsidi pemerintah. Muhaimin menegaskan kesungguhan Kemnakertrans dalam penyelenggaraan transmigrasi yang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas layanan publik untuk mendukung bertambahnya penanaman modal dari para investor dan badan usaha. “ Untuk menarik investasi agar menarik maka permukiman transmigrasi bina yang belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, agar dilengkapi dengan infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai melalui pemberian stimulan dan pendampingan efektif, serta segera menuntaskan masalah – masalah yang masih melingkupinya,kata Muhaimin Selanjutnya, kata Muhaimin, terhadap permukiman transmigrasi baru agar kawasan yang dirancang terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat dengan memperhatikan ketersediaan dan kelayakan sumber daya lahan sebagai wahana usaha produktif yang tidak berpotensi masalah; Kawasan transmigrasi, kata Muhaimin dirancang berdaya saing

dalam skala besar dengan biaya yang kompetitif, akan tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan efisien. Kelengkapan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial secara memadai dan layak; serta menyiapkan skenario pembinaan dan pengembangan masyarakat secara terukur hasil dan prospeknya menjadi kebutuhan utama “Terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada namun belum berkembang, diharapkan dapat dipercepat pengembangannya melalui model Kawasan Terpadu Mandiri (KTM). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meluaskan kesempatan kerja serta peluang berusaha,” ujar Muhaimin. Karenanya, tambah Muhaimin, kolaborasi program dan sharing pembiayaan lintas sektor, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat mutlak perlu ditingkatkan. Pemerintah terus berupaya meluaskan transmigrasi sebagai metode pembangunan sekaligus sebagai instrumen/ wahana redistribusi sumber daya lahan yang lebih berkeadilan, meski disadari bahwa institusi ini masih diliputi oleh keterbatasan dukungan pembiayaan. Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans, Jamaluddien Malik menambahkan, kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan untuk membuka peluang investasi harus mampu menghasilkan produk barang dan jasa secara efisien sesuai dengan

kebutuhan pasar dan berdaya saing tingkat nasional maupun global “Setiap kawasan transmigrasi harus disiapkan untuk mampu menghadapi tantangan regional, nasional, dan global serta mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Masing-masing daerah harus memanfaatkan potensi dan keunggulan yang khas sehingga memiliki daya tarik khusus yang bernilai, kata Jamaluddien malik Maka itu, lanjut Jamaluddien, pelaksanaan pembangunan transmigrasi harus mengedepankan pembangunan dan pengembangan SDM para transmigran. Sehingga, dapat lebih berkualitas dan mampu menjadi modal dasar menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat memperkuat perekonomian kawasan transmigrasi dengan berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif. Saat ini tercatat sejumlah 78 Badan Usaha yang telah atau akan melakukan Kerjasama Kemitraan di kawasan transmigrasi diantaranya; 10 Badan Usaha telah memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT); 10 Badan Usaha telah melakukan Kesepakatan Bersama; dan 54 Badan Usaha dalam proses IPT. Keberadaan investasi dan penanaman modal di kawasan transmigrasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan Penyelenggaraan program transmigrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.


51

Saham ‘Gratis’ Pertamina untuk Sugico Proyek gas metana batubara (coalbed methane/CBM) antara Sugico Group dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diduga bermasalah. Bahkan, PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PHE sempat meminta agar proyek kerja sama tersebut dihentikan sementara. Oleh: Arbie Marwan, Heriyono

A

ktual menerima setumpuk dokumen soal kerja sama antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan PT Sugico Graha. Salah satu dokumen tertanggal 5 Desember 2012. Dalam dokumen itu terungkap bahwa Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M Afdal Bahaudin pernah mengeluarkan surat dengan nomor 52

surat 245/R00000/2012-SO perihal penghentian pembahasan kerja sama dengan Sugico Group (kerja sama di bidang CBM). Dalam suratnya Afdal menulis, “Terkait dengan penawaran kerja sama di bidang CBM dari Sugico Group, maka dengan ini disampaikan bahwa tindak lanjut pengembangan kerja sama di bidang CBM dengan Sugico tersebut akan dilakukan di


tingkat korporat. Sehingga pembahasan kerja sama antara PHE dan Sugico Group agar diberhentikan sementara sambil menunggu penyelesaian pembahasan kerja sama tersebut di Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, PT Pertamina.” Dokumen lain yang diperoleh Aktual dengan judul ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD59/C00000/2013SO tanggal 25 Maret 2013, mengungkapkan, Sugico Group melalui unit usahanya, PT Sugico Graha, berniat menjadi operator dan

doc. aktual

energi

melakukan pengalihan participating interest (PI) di Pertamina kepada Sugico Graha di lima blok PSC CBM. Kelima blok CBM itu adalah, Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, Air Benakat 2, dan Air Benakat 3. Semula, Sugico di kelima blok tersebut ‘hanya’ memiliki eksisting masing-masing 35% saham (Muara Enim 1), 27% (Muara Enim 3), 20,5% (Air Benakat

1), 30,3% (Air Benakat 2), dan 26,5% (Air Benakat 3). Adapun usulan peningkatan PI yang diminta Sugico adalah meningkat menjadi masing-masing sebesar 49% di kelima blok CBM tersebut. “Sugico akan meng-carry Firm Commitment selama tiga tahun di lima blok CBM yang diusulkan,” tulis dokumen tersebut. Pihak

Sugico pun berjanji akan melakukan percepatan pengembangan lapangan CBM dari fase eksplorasi menjadi fase produksi. Anehnya, Sugico tidak mengeluarkan uang sepeser pun

untuk menambah PI tersebut. Ironisnya, semua jajaran direksi Pertamina meneken surat persetujuan pengalihan PI tersebut. Direksi mengeluarkan tiga keputusan. Pertama, menyetujui untuk melakukan kerja sama percepatan pengembangan wilayah kerja (WK) CBM dengan Sugico Graha dengan empat aset WK CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Kedua, menyetujui untuk melepas operatorship dan penurunan PI pada empat aset WK CBM, yakni yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Ketiga, menyetujui untuk lanjut ke tahap negosiasi dengan Sugico Graha atas pengalihan operatorship dan pengalihan PI. Jajaran direksi Pertamina yang meneken keputusan tersebut adalah, Karen Agustiawan (direktur utama), M Afdal Bahaudin (direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko), Muhamad Husen (direktur hulu), Chrisna Damayanto (direktur Pengolahan), Hanung Budya (direktur Pemasaran dan Niaga), Hari Karyuliarto (direktur Gas), Luhur Budi Djatmiko (direktur Umum), Evita M Tagor (direktur SDM), dan Andri T Hidayat (direktur Keuangan). Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pihaknya merasa aneh dengan adanya keputusan tersebut. “Ini jelas aneh, PI berkurang tapi kok tidak ada uang yang masuk ke Pertamina? Implementasi yang ditawarkan Sugico dalam bentuk apa? Kalau hanya mempercepat fase dari eksplorasi ke produksi itu hal biasa,” kata Pri Agung di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pri Agung menilai, pihak Pertamina harus membuat kesepakatan yang jelas dengan Sugico agar dikemudian hari publik tidak menilai bahwa Pertamina memberikan PI keempat WK CBM kepada Sugico secara gratis. *** PHE dan Sugico Graha ternyata


53

energi berbagi pengembalian (cost recovery) untuk biaya yang timbul pada awal pengelolaan empat wilayah kerja (WK) production sharing contract (PSC) CBM. Dokumen yang diperoleh Aktual mengungkapkan, pada 12 Juli 2013, M Afdal Bahaudin, membuat surat dengan nomor surat 173/ R00000/2013-SO yang ditujukan kepada direktur utama PHE perihal kerja sama pengusahaan PSC WK CBM Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Di dalam poin empat surat tersebut perihal pembagian cost recovery, ada tiga item yang menyinggung soal cost recovery. Pertama, PHE mendapatkan first priority atas pengembalian biaya (cost recovery) untuk biaya yang timbul pada awal pengelolaan WK PSC CBM. Kedua, setelah PHE mendapatkan seluruh pengembalian atas biaya operasional, Sugico Graha berhak mendapatkan cost recovery sebesar 50% dari total cost recovery yang dialokasikan pemerintah untuk mengganti biaya firm commitment. Ketiga, setelah terpenuhinya penggantian atas firm commitment yang ditanggung oleh Sugico Graha maka mekanisme cost recovery berdasarkan kepemilikan saham (PI). Sementara di poin tiga soal pendanaan, Sugico akan menanggung seluruh risiko dari pelaksanaan percepatan firm commitment sesuai dengan program akselerasi yang 54

diajukan Pertamina. Sugico juga akan menanggung (carry) biaya Pertamina selama masa firm commitment (tiga tahun pertama) dan masa eksplorasi (bila diperlukan) tanpa ada biaya tambahan (uplift cost) yang dibebankan kepada Pertamina. Jika dicermati, terlihat bahwa itu alasan Pertamina 'kemungkinan' memberikan ‘gratis’ penambahan PI keempat WK CBM dan hak sebagai operator kepada Sugico. Sebab, Pertamina tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengelola keempat blok CBM tersebut. Sementara dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang diteken antara Pertamina dengan Sugico Graha pada 10 Desember 2012, dengan pihak penandatangan


adalah M Afdal Bahaudin (direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Pertamina) dan Kokos Leo (direktur Sugico Graha), di pasal 4 soal pelaksanaan nota kesepahaman, ditulis masing-masing pihak berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya dalam nota kesepahaman ini kepada afiliasinya. Hingga berita ini diturunkan, Aktual belum bisa memperoleh konfirmasi dari pihak Sugico. Kokos Leo ketika coba dikonfirmasi melalui telepon selularnya tidak diangkat/ menjawab. Bahkan pesan singkat yang dikirim Aktual pun tak kunjung dibalas. *** Harga gas (gas price) blok gas metana batubara (coalbed methane/ CBM) yang dikerja samakan antara PHE dengan PT Sugico Graha sekitar USD 5 per Mcf. Hal itu terungkap dalam dokumen ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD 59/C00000/2013-SO tertanggal 25 Maret 2013. Dalam dokumen itu tertulis berbagai item menyangkut soal latar belakang, risiko, dan mitigasi proyek kerja sama tersebut. Anehnya, meskipun di dalam kerja sama itu

Sugico disetujui menambah saham (PI) menjadi masing-masing sebesar 49% di empat blok CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2, namun di dalam asumsi keekonomian tertulis bagian kontraktor (contractor share) hanya sebesar 45%. Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa belanja modal (capital expenditure/capex) untuk mengelola keempat blok CBM tersebut mencapai USD 5.636.962.855, atau setara Rp 62,82 triliun (kurs Rp 11.145). Itu belum ditambah capex blok Air Benakat 3 sebesar USD 934.721.949, setara Rp 10,42 triliun, yang ‘belum dioperatori’ Sugico. Rinciannya, Muara Enim 1 USD 1.942.040.613, Muara Enim 3 USD 1.931.021.726, Air Benakat 1 USD 882.625.898, Air Benakat 2 USD 881.274.618, dan Air Benakat 3 USD 934.721.949. *** Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengkaji kembali Sugico Graha dalam mengelola blok CBM, dengan catatan perusahaan itu mengalami permasalahan pendanaan.

“Ya kalau saya sih perusahan manapun yang tidak melakukan komitmennya akan dievaluasi," ujar Wakil Menteri esdm, Susilo Siswoutomo, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/9). Meski begitu, Susilo tidak mempercayai kalau Sugico memiliki permasalahan dengan pendanaan. Yang terjadi, menurut dia, Sugico belum melakukan pekerjaanya di blok-blok CBM miliknya. “Nanti juga kalau sudah eksplorasi eksploitasi

Berikut profil lapangan CBM yang dikerja samakan antara PHE dengan Sugico Muara Enim 1 : • Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal. • Perhitungan gas in place Muara Enim 1 berada pada volume sebesar 3,95 Tcf dengan rumus Kim’s Formula (Gas in Place estimation). Muara Enim 3 : • Berlokasi di Muara Enim, Ogan Komering, dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal. • Perhitungan gas in place Muara Enim 3 berada pada volume sebesar 5,20 Tcf dengan rumus Kim’s Formula (Gas in Place estimation). Air Benakat 1 : • Berlokasi di Muara Kelingi dan Lahat, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal. • Perhitungan gas in place Air Benakat 1 berada pada volume sebesar 1,54 Tcf dengan rumus Kim’s Formula (Gas in Place estimation). Air Benakat 2 : • Berlokasi di Muara Kelingi, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal serta formasi talang akar. • Perhitungan gas in place Air Benakat 2 berada pada volume sebesar 1,64 Tcf dengan rumus Kim’s Formula (Gas in Place estimation). Air Benakat 3 (Sugico Non-operator, tidak terjadi perubahan PI) : • Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal. • Perhitungan gas in place Air Benakat 3 berada pada volume sebesar 3,98 Tcf dengan rumus Kim’s Formula (Gas in Place estimation).

duitnya juga kelihatan," katanya. Sementara, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membantah adanya kesepakatan pemberian saham menjadi 49% dari PHE kepada Sugico Graha. Menurut Ali, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena jika hal tersebut dilakukan, maka bisa masuk kategori tindak pidana korupsi. “Tidak mungkinlah hal itu dilakukan, bisa bahaya berurusan dengan KPK,” ujarnya kepada Aktual. Di satu sisi, Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengelak dan mengaku tak mengetahui adanya perjanjian yang menyebutkan pembagian saham untuk Sugico Graha sebesar 49% terkait proyek CBM. “Oh CBM, yang namanya perusahaan pasti ada. Saya belum lihat dokumen seperti itu," ujar dia saat ditemui Aktua di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (21/10). Namun, pernyataan Hari itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Hari termasuk salah satu direksi yang meneken kerja sama tersebut. Menurut Hari, jika itu benar maka hal tersebut wajar karena yang namanya logika bisnis haruslah saling menguntungkan. “Kami orientasinya bisnis, asal saling menguntungkan saja. Kami kombinasikan dengan portofolionya, jadi tidak masalah mau dikerjakan siapa saja," ungkap dia.


55

internasional TIMUR TENGAH

Retaknya Kemesraan Antara Dua Sekutu Lama Gusar karena merasa ‘dikhianati’ Amerika Serikat (AS), Arab Saudi menolak posisi sebagai anggota tak-tetap di Dewan Keamanan PBB. Sumber utama kegusaran Saudi adalah kegagalan AS mewujudkan aksi militer ke Suriah dan terjadinya pendekatan diplomatik AS-Iran.

M

arah, kecewa, dan frustrasi. Itulah yang kini dirasakan oleh penguasa monarki Arab Saudi. Negara yang kaya minyak ini biasanya selalu mengandalkan keselamatan rezimnya, serta perlindungan dari ancaman tetangga-tetangganya, pada payung militer AS. Tetapi dalam langkah yang tidak biasa, kali ini Saudi menyatakan kegusaran pada Washington. Pada 23 Oktober 2013, pimpinan intelijen atau Sekjen Dewan Keamanan Nasional Saudi, Pangeran Bandar bin Sultan, menginformasikan pada sejumlah diplomat Eropa di Jeddah bahwa Saudi akan melakukan ‘pergeseran strategis’ dan membatasi interaksi dengan sekutu lamanya, AS. Kalau Bandar sampai bicara begitu, pasti bukan asal bicara. Bandar, yang selama 22 tahun menjabat sebagai Dubes Saudi di Washington, adalah anggota senior keluarga kerajaan. Ia juga dijuluki sebagai ‘Bandar Bush’ karena kedekatan pribadinya dengan mantan Presiden AS George W Bush. Dalam penyikapannya yang keras terhadap AS, Bandar tidaklah sendirian. Mantan pimpinan Kementerian Dalam Negeri Pangeran Turki alFaisal dan Men lu Saudi Pangeran Saud al-Faisal mengekspresikan sikap serupa. Ada hal lain yang membuat ucapan Bandar layak dianggap mewakili sikap lingkaran dalam

56

kerajaan Saudi. Bandar adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh Raja Abdullah untuk mengawasi pendanaan, persenjataan, dan logistik untuk kelompok oposisi Suriah. Ini adalah bagian dari kontribusi Saudi terhadap perang teror rahasia, yang dilancarkan Barat untuk menumbangkan rezim Suriah. Bandar memang ditunjuk untuk memimpin operasi ini karena dia diketahui punya ‘jalur langsung’ dengan AS. *** Pernyataan keras Bandar muncul setelah Saudi membuat langkah mengejutkan pada 19 Oktober 2013, dengan menolak posisi sebagai anggota tak-tetap di Dewan Keamanan PBB. Alasan resminya, Dewan Keamanan PBB telah melakukan ‘standar ganda’ dan dianggap gagal mengatasi krisis Suriah, yang sudah memakan korban puluhan ribu jiwa dan berlangsung selama 31 bulan. Ada sejumlah hal yang membuat penguasa Saudi, yang didominasi Muslim Sunni, kecewa berat pada AS. Pertama, AS dianggap tidak serius mendukung kelompok oposisi Suriah, yang pendanaan dan persenjataannya didukung Saudi, dan kini sedang berjuang menumbangkan rezim Bashar al-Assad. Suriah yang dipimpin penganut Alawi ini adalah sekutu dekat kelompok Hizbullah Lebanon


dan Iran, negara Syiah yang dianggap Saudi ingin mendominasi Timur Tengah. Awalnya, ada insiden serangan senjata kimia di dekat ibukota Suriah, Damascus, 21 Agustus 2013, dengan korban-korban warga sipil di Suriah. Hasil penyelidikan tim pencari fakta PBB tidak menjelaskan siapa pelakunya, bahkan dicurigai kelompok oposisi Suriah yang didukung pihak asing juga berpeluang menggunakan senjata kimia. Meski demikian, rezim Assad selalu dituding sebagai pelaku. Dengan dalih penggunaan senjata kimia itu, Suriah sudah terancam dihantam serangan militer AS dan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Namun, Bashar al-Assad membuat maneuver, yang menggagalkan skenario serangan militer ke Suriah. Assad secara terbuka menyatakan, siap menghancurkan senjata kimia yang dimilikinya. Maka, ancaman aksi militer pun untuk sementara dimentahkan. di sisi lain, AS dan NATO sebetulnya sudah semakin bersikap realistis. Terbukti, rezim Assad memang sulit dikalahkan secara militer. Maka, opsi militer sudah

bloomberg

Oleh: Satrio Arismunandar

Ahmadinejad. Dalam suatu langkah yang juga tak terduga, terjadi pembicaraan telepon antara Rouhani dengan Presiden AS Barack Obama, pada September 2013. Kontak diplomatik Rouhani-Obama yang mengejutkan Saudi dan Israel ini meredakan ketegangan antara Iran dan AS, terkait program pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Iran selalu dituding secara diam-diam menjalankan program pembuatan senjata nuklir. Hal ini dijadikan dalih oleh Israel dan AS untuk melontarkan ancaman serangan militer ke pusat-pusat nuklir Iran. Dengan rekonsiliasi sementara antara AS dan Iran ini, banyak pihak merasa lega. Perang atau konflik militer baru di Timur Tengah memang berisiko mengancam suplai minyak dunia dan makin mendestabilisasi ekonomi dunia yang sedang goyah. Tetapi Saudi dan tentunya Israel malah tidak senang melihat peredaan ketegangan ini. Dengan alasan yang berbeda, mereka ingin melihat Iran segera ‘dihukum’ dengan serangan militer. Israel memandang Iran yang kuat sebagai ancaman potensial terhadap eksistensi Negara Yahudi. Sedangkan Saudi khawatir, pendekatan tentatif WashingtonTeheran akan menghasilkan kompromi yang menguntungkan Iran, memperbesar pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, dan merugikan kepentingan Riyadh. *** kehilangan daya tarik, meski AS tetap ingin ada pergantian rezim di Suriah. Hal ini kurang dipahami oleh Saudi.

bloomberg

*** Kedua, terjadinya pendekatan diplomatik antara AS dan Iran, dengan naiknya kepemimpinan baru yang dipandang lebih moderat di negeri Syiah tersebut. Pada 3 Agustus 2013, Hassan Rouhani terpilih menjadi Presiden Iran yang baru, menggantikan Mahmoud

Ketegangan Saudi-AS terakhir ini menunjukkan potensi ‘keretakan’ dalam aliansi historis antara kedua negara. Aliansi ini jika dirunut ke belakang sudah bermula sejak berdirinya Arab Saudi sebagai negara pada 1932. Menurut mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS, Michael Doran, belum pernah sebelumnya hubungan antara kedua negara begitu lemah seperti saat ini. Apapun pendapat AS tentang ‘kepemimpinan moderat’ di Teheran, Iran adalah isu nomor satu dan

krusial bagi para pengambil kebijakan di Riyadh. Dalam kabel diplomatik antara Riyadh dan Washington, yang bocor ke pers tahun 2010, Raja Abdullah mendesak AS agar ‘memenggal kepala ular’. Ular yang dimaksud di sini adalah Iran. Ketegangan hubungan antara Saudi dan AS sebetulnya sudah muncul setahun terakhir ini. Saudi frustrasi melihat apa yang dianggapnya sebagai ketidakseriusan pemerintah Obama, dalam mempersenjatai kelompok oposisi Suriah. AS memang meminta Saudi tidak memasok senjata berat atau senjata yang terlalu canggih ke oposisi Suriah. AS merasa was-was, jika Saudi mempersenjatai oposisi anti-Assad secara tidak selektif. Faktanya, unsur-unsur di dalam oposisi Suriah memang sangat beragam latar belakang dan ideologinya. Mereka melibatkan unsur-unsur asing dari luar Suriah, dan tidak semuanya bisa dikontrol AS. Banyak oposisi yang bergerak sendiri, dengan agenda dan kepentingan masing-masing. Di antara jajaran oposisi Suriah ini bahkan ada elemen-elemen gerilyawan, yang diduga terkait AlQaeda, yang tindakannya bisa kontraproduktif terhadap kepentingan AS. Insiden serangan senjata kimia di dekat ibukota Suriah, Agustus 2013, patut diduga adalah bagian dari operasi intelijen Saudi di bawah pimpinan Bandar. Penciptaan insiden ini dapat dipandang sebagai usaha pihak Saudi untuk mendesak Presiden Obama, agar tidak bersikap tanggung-tanggung lagi dan bersedia melakukan serangan militer habishabisan terhadap Suriah. Dalam perspektif Saudi, manuver ini gagal karena berbagai alasan, termasuk mobilisasi protesprotes anti-perang di Barat dan intervensi diplomatik yang tepat pada waktunya oleh Rusia. Hasilnya, adalah kesepakatan pemusnahan senjata kimia milik Suriah lewat PBB minus aksi militer. Bagi Saudi, kegagalan menghantam Suriah, yang merupakan sekutu dekat Iran, berarti kegagalan ‘memenggal kepala ular’.


57

nasional

Ketika Presiden SBY Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) telah menyadap komunikasi telepon 35 pemimpin dunia, yang nomor kontaknya diberikan oleh pejabat pemerintah AS. Patut diduga, Presiden Indonesia termasuk salah satu yang menjadi korban penyadapan. Oleh: Satrio Arismunandar 58

D

i kalangan intelijen AS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya sudah tidak punya rahasia lagi. Pembocoran berbagai dokumen rahasia oleh Edward Snowden, mantan karyawan CIA (Badan Intelijen Pusat AS) yang kini ‘mengungsi’ ke Rusia, mengisyaratkan hal itu. Menurut bocoran isi dokumen yang dilaporkan Guardian, Oktober 2013, Badan


Keamanan Nasional AS atau NSA (National Security Agency) telah memantau percakapan telepon 35 kepala negara di dunia. Sangat mungkin, salah satu kepala negara yang disadap itu adalah SBY. Menurut memo rahasia bertanggal Oktober 2006 yang dibocorkan Snowden, NSA mendorong pejabat-pejabat senior di departemen-departemen yang menjadi ‘pelanggan’ data NSA—

aktual/ istimewa

Sudah Tidak Punya Rahasia Lagi

seperti Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon—untuk memberikan nomor telepon para politisi asing terkemuka. Nomornomor itu langsung dimasukkan ke daftar pemantauan NSA. Tidak ada nama yang secara spesifik disebutkan di dokumen bocoran itu. Namun, sebagai pemimpin pemerintahan Indonesia, negara muslim berpenduduk terbesar di dunia dan berposisi strategis di Asia Tenggara, telepon Prersiden SBY hampir pasti juga disadap. Setidaknya ada 200 nomor telepon yang sudah diserahkan ke NSA. Snowden pastinya tahu dengan baik, karena selain sebagai spesialis komputer, ia juga penah menjadi kontraktor NSA.

bloomberg

*** Indonesia secara resmi menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas-aktif, sehingga tidak masuk dalam kategori sekutu dekat AS. Namun, bahkan sekutu AS yang jelas-jelas dekat pun juga jadi sasaran penyadapan. Inilah yang menyebabkan kemarahan dan

ketegangan diplomatik antara AS dengan sekutu-sekutunya di Uni Eropa dan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Kanselir Jerman Angela Merkel terang-terangan telah menuduh intelijen AS menyadap telepon selulernya. Menyadari dampak negatif ucapan Merkel, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jay Carney, buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa ‘AS tidak memantau dan tidak akan memantau’ komunikasi telepon Kanselir Jerman. Namun, kericuhan diplomatik sudah terlanjur merebak dan tidak mudah diredam. Terakhir, Prancis juga sudah mengirim surat resmi, yang meminta AS tidak mengulangi praktik penyadapan itu. Oktober 2013, Presiden AS Barack Obama menelepon Presiden Prancis Francois Hollande, untuk menanggapi laporan di Le Monde bahwa NSA telah mengakses lebih dari 70 juta rekaman telepon warga Perancis dalam periode tunggal 30 hari. Sedangkan, laporan sebelumnya di Der Spiegel telah mengungkapkan aktivitas NSA

dalam menyadap kantor dan komunikasi para pejabat senior Uni Eropa. Namun, meski penyadapan terhadap para pemimpin negara asing sudah dilakukan, hasilnya tidak spektakuler. Memo itu mengakui, data intelijen yang diperoleh ‘hanya sedikit yang layak dilaporkan’. Dalam kasus sengketa dengan Merkel, AS kini malah menghadapi kritik internasional yang meningkat. Implikasinya, manfaat intelijen yang bisa diperoleh dari penyadapan terhadap pejabat pemerintah asing yang bersahabat dengan AS ternyata tidak seimbang dengan potensi kerugian, akibat rusaknya hubungan diplomatik antara kedua pihak. Belum semua dokumen rahasia yang dibocorkan Snowden ini terbuka di depan publik. Bukan tidak mungkin, akan ada lagi pengungkapan rahasia-rahasia lain yang lebih mencengangkan. Snowden kini hidup dalam pengasingan di Rusia. Ia mungkin tak akan pernah bisa pulang lagi ke AS sebagai manusia bebas, sesudah buka-bukaan dokumen rahasia ini.


59

nasional TEKNOLOGI DAN STRATEGI MILITER

Membangun ‘Kekuatan Senyap’ TNI-AL di Perairan Indonesia Oleh: Satrio Arismunandar

P

ersaingan pengaruh antarnegara, untuk menjalin ikatan jangka panjang dengan negara mitra yang potensial menguntungkan, adalah hal biasa. Maka, tidak mengherankan jika langkah pemerintah Amerika Serikat (AS), yang pada 2011 menawarkan hibah 24 pesawat tempur F-16 bekas untuk Indonesia, kini diimbangi oleh Rusia. Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas milik Angkatan Laut Rusia. Sepintas, tawaran ini amat menggiurkan. TNI Angkatan Laut memang sangat membutuhkan kapal selam, sebagai alat utama sistem persenjataan yang memiliki sifat taktis khusus. Kapal selam memiliki reka bentuk dan tingkat teknologi, yang dapat melaksanakan berbagai operasi dengan tingkat kerahasiaan dan risiko tinggi. Kapal selam adalah 'kekuatan senyap' yang memiliki dampak menggentarkan bagi kapalkapal perang di permukaan. TNI-AL saat ini hanya mengoperasikan dua kapal selam U-209 eks Jerman, jauh dari cukup untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Panglima TNI Jenderal Moeldoko 60

pada 17 Oktober 2013 menyatakan, Indonesia tertarik untuk mendalami dan mengkaji tawaran 10 kapal selam eks Angkatan Laut Rusia, yang kondisinya masih memadai. Namun, sebelum memutuskan, TNI akan lebih dulu memverifikasi secara mendalam kelayakannya. Indonesia telah mengirim tim ke Rusia, untuk melakukan pembicaraan awal soal hibah dan melihat langsung kondisi kapal-kapal selam yang ditawarkan tersebut. Tanggapan awal TNI sangat baik, karena kehadiran tambahan 10 kapal selam—selain dua kapal selam tua eks Jerman yang sudah ada—memang akan memberi efek penggentar yang signifikan terhadap kekuatan asing, yang coba-coba mau ‘bermain’ di laut perairan Indonesia. Apalagi kapal selam yang ditawarkan adalah jenis Kilo Class, tipe kapal selam kelas menengah, yang dianggap cocok dengan kondisi perairan Indonesia, yang relatif dangkal dan memiliki banyak pulau. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Rusia ini di luar rencana pembelian tiga unit


kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan. Pada 20 Desember 2011, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak dengan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) untuk pengadaan tiga kapal selam senilai USD 1,07 miliar. *** Dua kapal selam akan dibangun di Korea Selatan dalam kerja sama dengan industri strategis PT PAL, sedangkan kapal selam ketiga akan dibuat di fasilitas PT PAL di Surabaya. Penyerahan kapal selam akan dilakukan pada 2015 dan 2016. Kapal-kapal selam ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi Rencana Strategis Pertahanan 2024, bagi pengadaan 10 sampai 14 kapal selam, sebagai kekuatan esensial minimum. Menurut Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio, kapal selam Rusia yang ditawarkan adalah tipe Kilo Class, yang mempunyai kemampuan bagus. Kapal selam produksi 1990-2000-an itu tergolong canggih, mampu menembakkan rudal dari dalam laut ke permukaan. Rudal yang diluncurkan pun punya jangkauan jauh, yakni 300 kilometer. “Indonesia belum punya kapal selam seperti itu,” ujar Marsetio. Saat ini Indonesia belum bulat untuk menerima tawaran Rusia, karena masih harus

bloomberg

Rusia menawarkan hibah 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Meskipun TNI-AL sangat butuh tambahan kapal selam, agar memberi dampak penangkal yang kuat di kawasan, pemerintah harus cermat agar ‘transaksi hibah’ ini tidak merugikan Indonesia.

mempertimbangkan dan menghitung biaya. Di luar harga kapal selam per

tino oktaviano/ aktual

unit yang katanya ‘dihibahkan’, pemerintah tetap harus mempertimbangkan besarnya biaya pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, kesiapan infrastruktur, pelatihan awak kapal selam, serta usia atau masa guna kapal selam tersebut. TNI juga sedang mensurvei lokasi untuk pangkalan kapal-kapal selam itu nantinya, salah satunya di Palu, Sulawesi. Walaupun berstatus kapal selam bekas, bahkan disebut hibah, bukan lantas berarti biaya yang harus dikeluarkan jadi murah. Ambillah contoh hibah pesawat tempur F-16 dari AS. Dari penjelasan Menteri Pertahanan kepada Komisi I DPRRI, pemerintah AS ternyata tidak memberikan hibah ‘begitu saja’. Mereka menawarkan konsep hibah plus pemutakhiran (upgrade). Maklum saja, pesawat F-16 yang mau dihibahkan ke Indonesia adalah F-16 block 15/25, yang relatif berteknologi lama.

Padahal tetangga kita, Singapura, sudah sejak 1998 menggunakan pesawat F-16 block 52, yang jauh lebih canggih. Maka, pesawat F-16 hasil hibah itu oleh TNI mau ditingkatkan kemampuannya ke block 32, yang sebetulnya juga masih di bawah kualitas block 52 milik Singapura. Yang lebih berat lagi, biaya hibah dan upgrade sebesar USD 450 juta itu 70%-nya harus dibayar pemerintah Indonesia di awal, secara tunai pula. Bayangkan, bagaimana jika hubungan Indonesia-AS memburuk lagi seperti akhir 1990-an, dan pesawat-pesawat F-16 itu diembargo? Uang yang sudah disetor di muka itu bisa ‘hangus’, sementara dari 24 pesawat hibah itu baru empat pesawat yang akan selesai di-upgrade dan dikirim pada 2014! TNI sudah pernah punya pengalaman pahit, diembargo suku cadang pesawat-pesawatnya. *** Waktu itu, sebagian besar pesawat dari satu skuadron F-16 A/B milik Indonesia terpaksa hanya disimpan di hanggar, tidak bisa terbang. Bahkan, pernah ketika sedang melakukan latihan gabungan dengan angkatan udara negara tetangga di Thailand dan terjadi gangguan suku cadang, TNI terpaksa meminjam suku cadang pesawat F-16 milik Thailand, agar F-16 milik TNI bisa terbang pulang ke Indonesia! Begitu parahnya dampak embargo militer itu. Kalau TNI dipaksa membeli suku cadang F-16 dari pasar gelap, memang dimungkinkan, tetapi harganya juga jauh lebih mahal. Karena persyaratan semacam itulah, sempat terjadi perdebatan panjang

antara anggota Komisi I DPR-RI dengan pihak Kemenhan tentang berbagai opsi ‘hibah’. Dalam kasus tawaran hibah kapal selam, Rusia mungkin berpikir, tidak ada ruginya memberi 10 kapal selam bekas ke Indonesia. Pasalnya, sesudah menerima kapal selam, Indonesia akan terikat untuk jangka panjang bagi pemeliharaan, penggantian suku cadang, reparasi, pelatihan awak, pengadaan persenjataan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan keberadaan kapal selam itu. Semua itu berarti pemasukan uang buat Rusia. Belum lagi menghitung manfaat strategis dari segi hubungan politik, ekonomi, dan militer kedua negara. Di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan nyata akan kapal selam, karena perkembangan ketegangan dan potensi konflik militer terbuka di perairan Laut Cina Selatan, yang bisa berdampak ke Indonesia. Ini terkait dengan klaim yang tumpang tindih antara Cina, Taiwan, dan sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam) terhadap kepulauan Spratley dan jajaran pulaupulau di sana. Selain berstatus perairan yang kaya dengan sumber perikanan, kawasan itu memiliki potensi sumber minyak bumi cukup besar. Maka, tawaran hibah kapal selam Rusia yang menggiurkan itu perlu diimbangi dengan kecermatan menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Dalam APBN 2013, TNI memperoleh anggaran Rp 81,8 triliun. Dana ini meningkat dari anggaran 2012 yang hanya Rp 72,54 triliun. Selain untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, dana ini akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan dan persenjataan tempur. Semoga saja, dalam kasus tawaran hibah 10 kapal selam eks Rusia ini, kompromi atau jalan tengah yang sebaik-baiknya demi kepentingan nasional bisa tercapai. Sehingga, TNI Angkatan Laut kita akan memiliki ‘kekuatan senyap’ yang cukup bertaring dan disegani di kawasan ini. Jelesveva Jaya Mahe, di lautan kita jaya!


61

nasional

BUMN

Akan Lepas?

BUMN sebagai bagian dari pemerintah harusnya tunduk dengan hukum yang ada.

J

oseph Stiglitz pernah berkomentar soal gelombang liberalisasi BUMN global. Tahun 2008, dia mengkritisi langkah mantan perdana menteri Inggris, Margareth Thatcher. Swastanisasi dan liberalisasi BUMN secara besar-besaran di Inggris memang membuat peran BUMN di Inggris kembali menguat. Fokus dan orientasi bisnis BUMN yang berubah menjadi profit oriented menjadi catatan sendiri mengapa posisi BUMN kembali menguat saat itu. Berubahnya fokus bisnis ini, di sisi lain, ternyata juga menggeser 62

aspek prudent atau kehati-hatian. Ketika terjadi krisis perumahan di Amerika Serikat, Inggris pun (termasuk Eropa) akhirnya terkena dampak. Kinerja-kinerja BUMN Inggris yang dulunya moncer kini anjlog. Ribuan karyawan dipecat, pengangguran meningkat setelah kondisi perekonomian Inggris diambang resesi saat itu. Ini terjadi karena BUMN di Inggris sudah bukan lagi milik rakyat Inggris. Tapi milik pasar. Mungkin, peristiwa itu bisa menjadi bingkai untuk melihat apa yang sedang terjadi di BUMN di


Indonesia saat ini. Namun, untuk Indonesia, Menteri Dahlan Iskan kelihatannya tidak ingin ikut strategi liberalisasi BUMN ala Thatcher itu. “Kita tidak perlu belajar ke Singapura atau Malaysia. Lebih baik kita belajar ke BUMN Tiongkok sebab BUMN Tiongkok lebih dinamis dan terhindar dari intervensi pemerintahnya,” kata Dahlan beberapa waktu lalu. Maklum, Cina saat ini dinilai sebagai negara yang mampu mengelola dan meliberalisasi BUMN-nya menjadi senjata penting untuk bertarung di dunia global. Dan itu dianggap sukses.

aktual/ istimewa

Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Arnold Sirait, Arbie Marwan, Afditya Iman Fahlevi, Rian Sartono Perdana

antara (marzuki) - aktual/ istimewa

Menurut Prof Dawam Rahardjo, "Cina berkembang pesat menjadi perekonomian besar di dunia yang akan melampaui Amerika, itu karena BUMN. Ketika IMF mengajukan

privatisasi kepada swasta, Cina tidak mau," katanya dalam sebuah acara bedah buku Antara Pasar dan Politik: BUMN di bawah Dahlan Iskan, beberapa saat lalu. Tak salah kalau kesuksesan BUMN Cina, Singapura atau Malaysia dijadakan barometer oleh BUMN di Indonesia. Dan tak salah juga kalau muncul pendapat BUMN di Indonesia sulit berkompetisi dengan swasta karena terganjal banyak aturan yang membelenggunya. "Sudah bukan rahasia lagi, bagaimana peraturan itu membelenggu BUMN. Mulai dari keuangan BUMN yang dianggap sebagai keuangan negara, kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara, hingga langkah sinergi dinilai monopoli. Hal seperti itu sering membuat para direksi BUMN memiliki perasaan gamang saat mengelola BUMN ” kata Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat dalam keterangan tertulisnya saat membuka Forum Hukum BUMN di Yogyakarta, akhir tahun lalu. Dan langkah pertama Forum Hukum BUMN (FHBUMN) yang dideklarasikan di Jakarta 31 Agustus 2012 itu adalah judicial review ke MK soal UU No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Akhirnya Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan

pengujian Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) di UU tersebut. "Putusan (putusan MK, red) ini perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan mengenai penghapusan piutang BUMN yang akan memperjelas posisi keuangan BUMN dalam sistem keuangan Negara. Selanjutnya, yang sudah menanti adalah perubahan UU Keuangan Negara dan perubahan UU BUMN," tambah Wahyu saat itu ketika menjelaskan rencana FHBUMN berikutnya. Rupanya, secara politis, gerakan FHBUMN itu mendapat respons luar biasa dari beberapa kalangan. Apalagi ketika mereka (bersama dengan Pusat Kajian Masalah Strategis UI) akhirnya memutuskan untuk judicial review UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No No 15 Tahun 2006 Tentang BPK. “Tindakan mereka, sebagai bagian dari pemerintah, tidak bisa dibenarkan. Ini merupakan pembangkangan," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Jakarta, beberapa saat lalu. Menurut Marzuki, BUMN sebagai bagian dari pemerintah harusnya tunduk dengan hukum yang ada. Saat ini saja, DPR sebenarnya sedang dalam proses merevisi UU BUMN dan UU Keuangan Negara. RUU Keuangan Negara sudah masuk ke Pansus, sedangkan RUU BUMN masih dalam tahap penyusunan dan


63

pengumpulan data. “Ini kan sama saja mereka melawan pemerintah yang menjadi atasannya karena bagaimanapun UU itu merupakan keputusan DPR dan pemerintah. Jadi saya sarankan kepada Presiden untuk memecat mereka. Ini Presiden sudah dikangkangi oleh mereka,” tambah Marzuki dengan geram. Namun FHBUMN punya alasan tersendiri soal permohonannya ke MK. Mereka berdalih pengertian keuangan negara dan kekayaan negara dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara menimbulkan ketidakpastian hukum. “Pengertian itu menyebabkan disharmonisasi dengan ketentuan dalam UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas,” tulis wakil pemohon Forum Hukum BUMN, Omay Komar Wiraatmadja dan Sutrisno. Menurut FHBUMN, BUMN tidak tunduk pada UU Keuangan Negara, tetapi hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas seperti tercantum dalam putusan MK No. 77/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, FHBUMN minta Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara sepanjang frasa 'termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah' dan frasa 'kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah' dibatalkan 64

karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang kata 'Badan Usaha Milik Negara' dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sepanjang kata 'BUMN/BUMD' dalam UU BPK diminta juga untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bukan hanya Marzuki, mantan ketua MK, Mahfud MD pun ikut meradang dengan ulah FHBUMN ini. "Ini tidak masuk akal, semua Kepala Biro Hukum BUMN semua minta melepaskan diri, dari negara dengan menjadikan keuangan BUMN itu bukan keungan negara, itu kan bahaya. Anehnya ini yang melopori Biro Hukum BUMN. Biro hukum itu yang biayai pemerintah," ujar Mahfud, beberapa saat lalu. Menurut Mahfud upaya mengubah UU harus lewat jalur legislatif review. Dia mempertanyakan kenapa bisa by pass langsung ke MK. ”Ada dua kemungkinan nyolong dari atasan, yang kedua disuruh atasan. Tidak mungkin masuk ke MK dengan sebegitu mudahnya," paparnya. Yang dikhawatirkan Mahfud, jika MK memenangkan langkah judicial review tersebut maka hal itu akan menjadi pintu asing untuk merebut aset-aset negara. Bisa jadi kekayaan negara yang ada di LPS, SKK Migas,


Bank Indonesia, atau OJK bukan menjadi milik negara lagi. Ini bahaya besar. Rupanya parpol sudah menyadari, bahwa langkah judicial review tersebut adalah skenario panjang untuk menjebol pasal 33 UUD 1945. Beberapa petinggi parpol pun akhirnya angkat bicara soal ini. Simak saja komentar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Meski dia menyadari bahwa BUMN memang masih belum optimal untuk memberi kontribusi bagi negara. Namun, dengan menyerahkan BUMN ke pasar lewat proses judicial review itu bukan jawabannya. “Apabila ini dimenangkan oleh MK, maka BUMN akan menjadi ajang bisnis murni, menjadi ke arah swastanisasi. BUMN semestinya dikelola sesuai dengan ideologi bangsa dan amanat UUD 1945. BUMN tidak boleh menjadi alat pasar,” tegas Tjahjo beberapa saat lalu. Muhajir politisi dari PAN hampir mirip analisisnya dengan Mahfud. Dia menduga ada sesuatu di balik langkah judicial review itu ketika pada saat bersamaan di gedung bundar sedang terjadi proses revisi atas empat UU yang berkaitan langsung dengan keuangan negara yakni RUU Piutang Negara dan Daerah, UU Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia (BI), dan RUU tentang BUMN yang tengah dilakukan di DPR RI. “Jadi sebenarnya ada konspirasi apa ini? Bagaimana mungkin kekayaan negara yang dikelola BUMN, tidak termasuk dalam keuangan negara? Juga harus dicatat bahwa hingga sejauh ini BUMN-BUMN itu belum mampu secara optimal memberikan keuntungan untuk negara dan rakyat Indonesia,” katanya, beberapa waktu lalu. Dia juga melihat implikasi mengerikan lain jika MK mengabulkan itu. Besar kemungkinan ketika kekayaan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara maka praktik manipulasi dan korupsi yang dilakukan BUMN dengan UU Tindak Pidana Korupsi jadi sulit didekati oleh BPK, BPKP atau KPK.

tino oktaviano/ aktual

nasional

tino oktaviano/ aktual (dahlan) - aktual/ istimewa

“Juga bukan hal yang mustahil jika Pemerintah atau Pemda kemudian beramai-ramai membentuk BUMN atau BUMD, lalu kemudian badan usaha itu dijadikan ajang korupsi atau manipulasi sementara semua kerugiannya hanya akan dinyatakan sebagai risiko bisnis. Hal itu karena BUMN sudah menjadi ajang bisnis murni dan bahkan menjadi ke arah swastanisasi,” tambah Muhajir. Kekhawatiran Muhajir ditangkap oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri. Dia khawatir akan terulang lagi sejarah manipulasi dan rekayasa yang dilakukan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) saat krisis moneter 1998-1999 lalu. Saat itu, terjadi perampokan habishabisan BUMN oleh banyak kepentingan akibat skenario kongkalikong antara pemerintah, parpol, pengusaha dan akuntan publik yang sangat sistematis. Akhirnya, negara harus dan dipaksa untuk menyelamatkan BUMN –BUMN yang sudah parah dan sakit itu agar bangkit lagi dengan menyertakan modal segar lagi. “Kami perkirakan berbagai manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh direksi BUMN tidak akan terungkap, seperti tahun 1998-1999,” kata Hasan. Senada dengan Hasan Basri, mantan pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto juga menduga hal yang sama. Seharusnya gugatan Undang-undang Keuangan Negara yang diajukan oleh FHBUMN memberi aturan yang lebih ketat terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN bukan memberi peluang yang lebih besar terhadap korupsi. "Orang diaudit saja masih begitu (ada potensi korupsi, red), apalagi tidak diaudit," kata Bibit. Bahkan menurutnya, audit yang selama ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sebagai formalitas saja. Pasalnya, hasil audit yang dikeluarkan terlebih dahulu diawali oleh proses negosiasi dengan pihak tersangkut. "Yang mengaudit saja tidak bersih," seloroh Bibit. Akan halnya partai Demokrat. Politisi Achsanul Qosasi yakin rakyat menghendaki agar BUMN, Badan-badan dan BHMN masih dikategorikan sebagai bagian dari Keuangan Negara. "Kenapa ada orang yang menggugat untuk dikeluarkan dari unsur Keuangan Negara? Saya bingung, apa semangat mereka? Semoga hal ini tidak digerakkan oleh BUMN, karena BUMN adalah bagian dari pemerintah. Sedangkan UU Keuangan Negara, dibuat oleh Pemerintah dan DPR," tegasnya. Perlu diketahui, menurut data BPK, aset BUMN saat ini diperkirakan mencapai Rp 3.500 triliun. "Pemerintah tiap tahun memberikan subsidi sebesar Rp 1.600 triliun. Juga ada penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 10 triliun. Catatan BPK, dari tahun 2003 sampai 2013, tingkat korupsi di BUMN mencapai Rp 9 triliun” kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar beberapa saat lalu. Menurut catatan Menteri Dahlan, pada 2012 saja dari 141 BUMN yang ada saat ini, ada sekitar 118 BUMN

yang sudah mencetak laba dengan total Rp 123,502 triliun. Ada 23 BUMN yang merugi dengan total Rp3,236 triliun. Dari 118 BUMN pencetak laba tersebut, sebanyak 61 BUMN sudah meraup laba Rp114,82 triliun dengan rincian 16 BUMN terbuka (Tbk) menyumbang Rp64,563 triliun. Sekitar 45 BUMN non Tbk dengan laba mencapai Rp 50,257 triliun dimana Pertamina dan PLN sebagai pencetak laba terbesarnya dengan total Rp32,743 triliun. Entah, catatan Menteri Dahlan tersebut apa sama dengan catatan BPK. Namun, apapun data yang ada saat ini sangat wajar jika BPK berpendapat bahwa harus ada lembaga yang mengawasi aset BUMN yang sangat besar itu. Apalagi ada beberapa BUMN yang masih mendapat suntikan dana dari negara. “Kalau ada apa-apa, walaupun swasta, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pemerintah juga kan yang akhirnya ikut campur. Uang nya juga dari rakyat yang berasal dari pajak," tegasnya. Sudah saatnya kita berhati-hati, jangan sampai hanya karena ingin BUMN mendapat untung besar maka melepas BUMN ke pasar bebas hanya satu-satunya jawaban saja. Bukan tidak mungkin, apa yang terjadi di BUMN Inggris juga menyerang negara ini. Atau mungkin juga, masalah BUMN yang ada saat ini bukan soal kinerjanya atau manajemennya, tapi lebih besar pada soal transparansi dan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan ini: BUMN adalah sapi perah partai politik. Mungkin pemerintah harus ekstra hati-hati. Waspadaan terhadap investor yang masuk maupun mitra strategis yang ingin masuk ke BUMN. Yang harus tetap dipegang adalah spiriti bahwa BUMN itu dari rakyat, untuk rakyat dan bagi rakyat. Bukan dari investor untuk investor dan bagi investor. Ingat pesan Stiglitz tadi.


65

kesehatan Selain Bayer AG, juga tergabung dalam alianansi tersebut Imperial Chemical Industries (ICI), Borden, Carnation, General Mills, MW Kellog and Co. Bahkan Rockefeller juga menggandeng Rotschild dari Inggris untuk membentuk sindikasi besar perusahaan-perusahaan farmasi dunia yang berada di bawah kendalinya. Sindikasi mereka kemudian terkenal dengan sebutan The Drugs Trust. Masuk akal jika Amerika begitu bersikeras untuk memaksakan diberlakukannya klasul untuk memperpanjang monopoli mereka

18 Perusahaan Farmasi Korporasi-korporasi besar yang bergerak di Industri farmasi dan obat-obatan, nampaknya yang paling diuntungkan dalam skema TPP ini. Oleh: Hendrajit

K

ebijakan kesehatan yang pro rakyat dengan melalui ketersediaan obat generik atau obat murah bagi masyarakat miskin agar bisa membeli obatobatan dengan harga terjangkau, sepertinya sekarang sedang dalam bahaya. Kebijakan ini terancam bakal dihapus jika Amerika berhasil galang dukungan negara-negara yang tergabung dalam negosiasi Kemitraan lintas Pasifik, Trans Pacific Partnership (TPP). Adapun klausul yang diajukan Amerika dalam negosiasi TPP tersebut memang memberi celah dihapuskannya ketersediaan obat generic di pasaran. Dalam klausul tersebut menekankan bahwa perusahaan farmasi multinasional bisa memperpanjang monopoli mereka dengan memperluas paten obat-obatan dalam industri farmasi yang disebut evergreening atau peremajaan. 66

Jika proposal AS tersebut mendapat dukungan negaranegara yang tergabung dalam TPP, tentu saja bisa jadi bencana besar bagi masyarakat kelas ekonomi lemah. Karena hal itu berakibat terhambatnya persediaan obatobatan dengan harga murah di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Industri farmasi global saat ini memang sudah dikuasai oleh beberapa korporasi Jerman dan Amerika Serikat. Sebuah buku karya Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Sasongko, bertajuk Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS, mengutip Eustace Mullins dalam bukunya Murder Injection (1987), bahwa awal dari perkembangan industri farmasi dimulai sejak 1939. Hal itu bermula ketika Rockefeller dan Morgan membentuk aliansi lewat Chase Manhattan Bank (sekarang JP Morgan Chase) dengan konglomerat Jerman era Nazi IG Farben (Bayer). Inilah embrio tradisi industri farmasi yang berkembang seperti sekarang ini. Setelah Perang Dunia II usai, IG Farben muncul kembali dalam bentuk beberapa perusahaan yang terpisah tapi terikat dalam suatu aliansi.


dengan memperluas paten obatobatan dalam industri farmasi yang disebut evergreening. Perluasan paten bisa menghambat kompetisi generik, sehingga berakibat harga obat-obatan tetap membumbung tinggi. Menurut catatan Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Sasongko, sejak 1987 paling tidak terdapat 18 perusahaan besar dunia yang terkait Rockefeller-Morgan: 1. Merck (Amerika Serikat), tetap sebagai Merck & Co Inc. 2. Glaxo Holdings (Inggris), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi, sekarang menjadi Glaxo SmithKline (GSK). 3. Hofman La Roche (Swiss), juga dikenal sebagai Roche Holding AG. 4. Smith Kline Beckman (Amerika), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi GlaxoSmithKline(GSK). 5. Ciba Geigy (Swiss), setelah melalui serangkaian proses merger dan akusisi sekarang menjadi Novartis International AG. 6. Pfizer, setelah melalui serangkaian proses merger dan

bloomberg

di Balik Tekanan AS Kepada TPP

bloomberg

akuisis sekarang menjadi Pfizer Inc. 7. Hoechst AG (Jerman), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisi sekarang menjadi Sanofi SA berkedudukan di Perancis. 8. American Home Products (Amerika), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisi sekarang menjadi Pfizer Inc. Sebelumnya juga dikenal sebagai Wyeth. 9. Eli Lilly (Amerika), tetap sebagai Eli Lilly and Company. 10. Ujohn (Amerika), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc, setelah merger dengah Pharmacia yang kemudian dibeli Pfizer Inc, pada Jui 2002. 11. Squibb (Amerika), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol Myers Squibb. 12. Johnson & Johnson, tetap sebagai Johnson and Johnson. 13. Sandoz (Swiss), sekarang Novartis International AG. 14. Bristol Myers, setelah melaluoi serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol Myers Squibb. 15. Beecham Group (Inggris), setelah melalui serangkaian merger dan akuisisi sekarang menjadi GSK. 16. Bayer A.G (Jerman), tetap sebagai Bayer AG. 17. Syntex (Amerika), terintegrasi dengan Hofman La Roche (Holding Roche AG). 18. Warner Lamber (Amerika), setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc. Inilah korporasi-korporasi farmasi global berskala raksasa yang berada dalam genggaman Rockefeller dan Morgan, yang berada di balik tekanan pemerintah AS terhadap negara-negara yang tergabung dalam Negosiasi TPP.

neo-liberalisme selain hanya bisa berkembang di pusat-pusat perekonomian dunia seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Bahkan mengorbankan hajat hidup orangorang miskin atau kelas ekonomi lemah. Dalam hal sepak-terjang korporasi-korporasi farmasi berkala global dalam menekan dan mendikte kebijakan-kebijakan pemerintah di negaranya, sepertinya memang nyata adanya. Di Amerika Serikat, industri obat merupakan satusatunya perusahaan yang punya pengaruh kuat di Kantor Perwakilan Dagang Amerika (The US Trade Representatives). Bayangkan. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah mengeluarkan uang sebesar USD 759 juta untuk mempengaruhi sekitar 1.400 keputusan kongres selama periode 1988-2004. Melihat dari nominalnya, uang dan para pelobi yang berjumlah sekitar 3 ribu orang yang dikerahkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu, merupakan biaya yang paling tinggi di Amerika. Maka bisa dipastikan korporasikorporasi farmasi global Amerika tersebut, termasuk dalam jajaran 600 korporasi besar Amerika yang terlibat dalam perundingan rahasia dengan Ron Kirk, kepala Perwakilan Dagang Amerika, untuk segera

mendesak pembentukan Kemitraan Lintas Pasifik (TPP), dan menggalang dukungan dari beberapa negara di Asia Pasifik, utamanya negaranegara yang tergabung dalam forum ekonomi Asia Pasifik(APEC). Bukti nyata TPP yang merupakan hajatan 600 korporasi besar Amerika, selain dimaksdukan untuk memecahbelah kekompakan negara-negara APEC sebagai kontra skema terhadap ekonomi APEC. Tujuan strategis TPP adalah sebagai 'pintu masuk' untuk menginvasi perekonomian negaranegara APEC maupun ASEAN, yang sudah barang tentu termasuk Indonesia. Korporasi-korporasi besar yang bergerak di Industri farmasi dan obat-obatan, nampaknya yang paling diuntungkan dalam skema TPP ini. Sayangnya, banyak kalangan terdidik di Indonesia yang tak tahu-menahu adanya ancaman globalisasi melalui industri farmasi dan obat-obatan ini. Padahal di Amerika, sumbernya imperium kapitalisme, hampir semua karya ilmiah di bidang kesehatan yang dihasilkan lembagalembaga otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi, praktis mendapat dukungan dana dan pesanan industri farmasi. Mulai dari formula obat, nutrisi, dan gaya hidup sampai formulasi untuk kesehatan publik. Di Amerika, basis penyusunan agenda-agenda

Farmasi, Rockefeller dan Imperium Kapitalisme Cerita tadi hanya salah satu episode betapa globalisasi dan


67

kepentingan korporasi-korporasi farmasi global, berpusat di John Hopkins University. Menariknya kemudian, para lulusan John Hopkins University mendirikan John Hopkins University Bloomberg School of Public Health, sebuah lembaga riset yang menjadi bagian dari John Hopkins University yang bersama Bloomberg kemudian menjadi mesin propaganda utama dalam perang global anti tembakau, yang sejatinya merupakan perselingkuhan antara industri farmasi dan perusahaan rokok AS. Selain itu, dinasti Rockefeller juga menginveskan uangnya ke beberapa lembaga pendidikan dan penelitian terkait pengembangan teknologi medis modern. Seperti Rockefeller Foundation yang kemudian mendirikan University Harvard School of Public Health dan University of Michigan School of Public Health. Termasuk pengembangannya ke beberapa kota di pelbagai belahan dunia. Seperti kita ketahui, Rockefeller merupakan pengusaha AS dengan kekuatan modal paling kuat di seluruh dunia, sehingga sangat mempengaruhi kebijakan perekonomian di Amerika. Melalui persekutuan strategisnya dengan JP Morgan yang menguasai industri 68

keuangan, mereke berdua praktis merupakan imperium kapitalisme dunia yang bermukim di Amerika. Adapun di bidang industri kesehatan dan medis, gerakan korporoasi-korporasi besar farmasi Amerika untuk menghapus pengadaan obat generik untuk rakyat miskin, nampaknya kita harus kembali membuka dokumendokumen lama terkait sepak-terjang dinasti Rockefeller. Pada November 1963, Rockefeller Foundation melancarkan gerakan propaganda anti perdukunan. Padahal perdukunan yang dimaksud adalah praktis penyembuhan alternatif yang umumnya menggunakan metode-metode tradisional dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Seperti pemijatan (chropratic), tusuk jarum (acupuncture), homeopati, jamujamuan (naturopati/sin she), terapi vitamin, serta pengobatan alternatif cancer and arthritis. Namun karena metode tradisional ini dipandang dinasti Rockefeller bisa mengancam kepentingan bisnis dan industri farmasi serta obatobatannya, maka melalui Rockfeller Foundation mereka melancarkan kampanye anti penyembuhan alternatif dengan berkedok anti perdukunan.


Rockefeller bahkan lebih gila lagi, dengan mengembangkan gerakan anti perdukunan tersebut ke arah pembentukan rezim kesehatan modern. Dengan momentum kampanye anti perdukunan, Rockefeller membentuk Coordinating Conference on Health Information(CCHI), yang anggotanya terdiri dari American Cancer Society, American Pharmaceutical Association, Arthritis Foundation, Council of Better Business Bureaus, Federal Trade Commission(FTC), US Postal Service, Office of Consumer Affairs, US and State Attorney Generals’ Office, serta Internal Service. Jelaslah dari cerita ini, betapa Rockefeller mulai membentuk sebuah tatanan baru dalam industri kesehatan dan medis. Namun ini baru setengah dari cerita. Permainan kotor Rockefeller sekali lagi terungkap, melalui penelitian Wanda Hamilton dalam bukunya Nicotine War. Yang mengungkap adanya kepentingan saling menguntungkan antara kampanye anti tembakau dan kepentingan industri farmasi, khususnya untuk penjualan produk terapi nikotin(NRT). Sejak 1962, ketika beberapa ilmuwan farmasi mulai meneliti terapi pengganti nikotin, perusahaan besar seperti Johnson & Johnson, GlazoSmithKline(GSK), Hoechst Marion Roussel, Novartis, dan Pfizer, berlomba-lomba memproduksi dan memasarkan NRT. Pada sisi lain, kampanye anti tembakau yang tentunya menuntut orang berhenti merokok dan mengikuti terapi semakin gencar dilakukan. Bukan itu saja. Dalam Konvesi Kerangka Pengendalian Tembakau(FCTC), juga dirumuskan pembangunan klinik-klinik terapi berhenti merokok, yang tentu saja telah melibatkan produk-produk terapi berhenti merokok. Lagi-lagi, Rockefeller dan Morgan berada di belakangnya.

bloomberg

kesehatan


69

intermezo

Mereka Mengaku Pernah Kecanduan Narkoba

Ini beberapa pengakuan selebritas besar yang pernah kecanduan narkoba. Mereka tak pernah malu bahwa mereka pernah dipuaskan narkoba. Namun mereka juga tak pernah malu untuk mengungkapkan bahwa mereka salah atas apa yang sudah mereka lakukan itu. Lalu, bagaimana dengan anda? Apakah anda juga malu bahwa anda pernah dininabobokan oleh narkoba meski anda sudah lepas dari mereka. Pengakuan anda sangat dibutuhkan untuk memberi dorongan bagi yang saat ini masih terkurung oleh narkoba Berbuatlah sesuatu untuk membantu jutaan orang yang masih dikurung oleh narkoba. Seperti yang sudah dilakukan selebriti ini. /Nur Lail

Angelina Jolie “Aku benci heroin karena aku sudah terpesona oleh itu. Aku tidak kebal, tapi aku tidak akan melakukannya sekarang, sama sekali.”

Jhonny Deep “Cukup banyak obat yang anda bisa dapatkan, saya sudah melakukannya, jangan lakukan.”

George Clooney “Obat-obatan (narkoba) hanya membawa masalah dan menebar ilusi.”

Colin Farrell “Saya akhirnya datang ke psikiater. Dia (psikiater) mengatakan kepada saya untuk menuliskan berapa banyak yang telah saya habiskan dalam seminggu; yakni 20 E (ekstasi), empat gram kokain, setengah ons ganja, tiga botol Jack Daniel, 12 botol anggur merah, dan 60 liter minuman keras lainnya.”

Madonna “Saya hanya mencoba Vicodin (jenis obat) sekali. Obat ini memiliki efek aneh pada saya. Aku mengomel pada semua orang, seluruh badanku terasa sakit. Itu adalah pengalaman terburuk hidupku. Saya senang sekarang untuk mengatakan bahwa tidak ada obatobatan dalam diri saya.”

Halle Berry “Orang-orang dalam bisnis ini (entertainment) pasti pernah menggunakan narkoba. Tapi saya tidak pernah (lagi) mencoba hal itu. Saya pernah menggunakan saat berumur 18-19 tahun, tapi itu membuat saya takut meninggalkan rumah.”

70

AKTUAL Edisi 13 11-25 13 - 27November November2013 2013

Fakta Seputar Seks S

etiap kali membicarakan tentang dunia seksualitas, akan membuat keingintahuan yang lebih mendalam. Dan, bagi sebagian orang membicarakan tentang seks bisa merupakan hal yang tabu, dan ada pula yang menganggapnya biasa saja. Tahukah anda, bahwa dari sekian banyak tentang dunia seksual, ternyata ada beberapa fakta yang belum diketahui banyak orang. Fakta-fakta ini bisa membuat orang akan kaget dan terkejut. / Nurlail

• • •

•

• •

•

•

• •

•

Penasaran, apa saja fakta-fakta itu, berikut ulasannya untuk anda. Seorang laki-laki dewasa dapat menghamili semua wanita subur di seluruh dunia hanya dengan sperma yang dihasilkan selama dua minggu. Bahasa Jerman untuk kata kontrasepsi adalah Schwangerschaftsverhütungsmittel. Sangat panjang dan cukup ribet untuk diucapkan orang Indonesia. Jika tidak percaya, buka saja kamus Google. Ternyata cairan semen (cairan yang dihasilkan pria bersama dengan sperma) pernah digunakan sebagai tinta tembus pandang oleh mata-mata Inggris. Namun hal ini dihentikan karena cairan semen yang sudah lama akan mengeluarkan bau tidak enak. Setiap satu detik, tujuh viagra terjual. Ternyata kutukan yang berhubungan dengan organ intim sudah ada sejak abad ke-7. Seorang arkeolog di Siprus menemukan peninggalan sejarah dengan tulisan "Semoga organ intim Anda (pria) sakit saat Anda bercinta,". Tidak diketahui siapa yang membuat kutukan itu dan alasannya. Sebuah sperma mengandung 37,5 MB informasi DNA manusia. Dalam sekali ejakulasi, pria bisa mentransfer DNA dirinya sekitar 15.875 GB. Angka itu setara dengan gabungan 62 buah laptop MacBook Pro. Daerah G-Spot sering juga disebut Whipple Tickle, diberi nama oleh Professor Beverley Whipple. Penamaan ini sesuai dengan sensasi geli dan senang jika seseorang mendapatkan sensasi di area G-Spot. Seekor musang betina dewasa akan mati jika dia tidak kawin dalam waktu satu tahun. Pada Olimpiade 2012 di London yang berlangsung selama 17 hari, para atlet diberi 150 ribu kondom gratis. Masing-masing mendapat sekitar 15 kondom. Seekor simpanse betina yang sedang bergairah bisa memiliki kekuatan setara enam orang. 13 11-25 - 27 November 2013 Edisi 13 AKTUAL

71

Kilas daerah

Dalang ‘Edan’ Jadi Bupati Tegal

K

i Enthus Susmono yang berprofesi sebagai dalang itu tidak menyangka akan terpilih menjadi bupati Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, 27 Oktober 2013. Ki Enthus Susmono yang berpasangan dengan Umi Azizah ini semula hanya berpikir kelak jika dirinya terpilih menjadi bupati berobsesi akan menyosialisasikan program pemerintah melalui pendekatan mendalang.

Selain itu, Ki Enthus juga siap mengubah gaya dari sisi rambut kepala yang semula gondrong dan menghilangkan katakata yang kotor dan kasar saat mendalang. Ki Enthus Susmono mendapatkan julukan dalang ‘Edan’, karena dirinya sering mengobral kata-kata kotor (tidak sopan, red) saat mendalang, tanpa melihat penonton yang hadir dalam pentas wayang itu ada seorang pejabat atau tokoh agama. Namun, kini berkat kepopuleran dari hasil mendalang, dalang ‘Edan’ itu banyak dikenal masyarakat Kabupaten Tegal dan daerah lainnya. Dia lantas mencalonkan sebagai calon Bupati Tegal dan mampu meraup 233.313 suara (35,21%) atau mengungguli rival terberatnya pasangan cabup Edi-Abasari yang meraih 223.436 suara (33,71%). / Heriyono

Ratusan Ribu Warga Malang Belum Miliki e-KTP menjelaskan, pihaknya saat ini sangat

S

ebanyak 550 ribu warga Kabupaten Malang rupanya belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Purnadi, selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang 72

serius untuk menyelesaikan masalah tersebut, lantaran pada Januari tahun depan penggunaan e-KTP harus sudah dapat dilaksanakan. “Kami masih berkonsentrasi penuh agar 550 ribu warga mempunyai e-KTP,” katanya di Malang, Rabu (6/11). Dispendukcapil Kabupaten Malang akan segera melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhadap sisa warga yang masih belum mempunyai e-KTP. “Salah satunya dengan sistem jemput bola atau langsung menuju kepada sasaran. Seluruh SKPD dan juga memanfaatkan kesempatan data e-KTP,” jelas dia. / Muchammad Nasrul Hamzah


Tasikmalaya Selatan Dinilai Layak Jadi Daerah Otonom

K

etua Presidium Tasikmalaya Selatan, Subarna, di Bandung, Rabu (6/11), mengatakan wilayah Tasikmalaya Selatan dinilai layak untuk menjadi kabupaten baru karena beberapa potensi yang dimilikinya. "Kalau berbicara tentang potensi alam, wisata di Tasikmalaya Selatan ada. Pertambangan juga ada. Jika dikelola dengan baik maka akan bisa menghasilkan berapa triliun itu," terang Subarna. Luas wilayah Tasikmalaya Selatan, menurut dia, hampir setengah luas Kabupaten Tasikmalaya sehingga pihaknya optimis dengan potensi di Tasikmalaya Selatan bisa menjalankan roda ekonomi secara mandiri. "Jadi sebenarya usulan DOB Tasikmalaya Selatan sudah dibicarakan sejak 2007 lalu. Sejak 2011 hingga 2013 kami melakukan telaah dan mengumpulan berkas, ternyata Tasikmalaya Selatan layak jadi DOB," lanjut Subarna. Dia mengaku bahwa DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah sepakat dengan adanya DOB baru ini dan mereka menilai positif langkah yang diajukan oleh presidium untuk memisahkan Tasikmalaya Selatan dari Kabupaten Tasikmalaya. "Untuk berkasnya sudah lengkap, urusan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah selesai, tinggal diajukan ke Gubernur (Ahmad Heryawan) untuk ditelaah kembali," sambungnya. / Nur lail

Pelajar Sumbang 40% Kecelakaan LaLU LINTAS

S

Xanana Menggugat

AS dan Australia

P

erdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao menilai penyadapan yang dilakukan Australia dan AS adalah pengkhianatan terhadap nilai demokrasi. "Penyadapan bergeser dari nilai-nilai demokrasi. Mereka menggunakan sarana komunikasi dengan salah," ujar Xanana, saat ia diberi kesempatan menyampaikan sambutan dalam pembukaan Bali Democracy Forum, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). Selain mengkritisi soal penyadapan, Xanana juga menyinggung soal investasi negara asing yang lebih menekankan keuntungan ekonomis. Menurut dia, negara-negara asing lebih menekankan pada nilai investasi ketimbang sosial investasi. Buktinya, sambung Xanana, kemiskinan dan kekerasan yang terjadi di Afrika tidak lepas dari peran dan kontribusi

Pemprov NTT Kekurangan Ratusan Pejabat Eselon

S

ebanyak 154 jabatan eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini lowong dan harus

negara-negara barat. "Saya tidak mendukung invansi ke Irak. Investasi value itu menghancurkan negara-negara miskin. Sebagai negara Asia, kita harus bisa melampaui semua itu, melakukan yang terbaik buat negaranegara di kawasan ini. Sebagai contoh, Timor Leste saja yang negara miskin tetapi masih bisa membantu USD 6 juta ke Ginibia, Afrika," tegas Xanana. Oleh karena itu, Xanana mengajak negara-negara di Asia Pasifik, negaranegara yang tergabung dalam BDF untuk menciptakan politik global yang santun. "Kita harus mencipatkan politik global yang santun. ASEAN harus bisa mencipatakan hal ini. Masingmasing negara harus melindungi minoritas, memperkuat stabilitas ekonomi, politik di kawasan ASEAN," imbuhnya. / Nebby Mahbiburrahman diganti. Ke-154 jabatan yang lowong tersebut terdiri atas 12 jabatan eselon II, 45 jabatan eselon III, dan 97 jabatan eselon IV yang tersebar hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Baperjakat sudah mengusulkan proses pengisian lowongan dan sudah menyerahkannya kepada Pak Gubernur. Semua tergantung Gubernur sebagai pengambil

ekitar 40% korban kecelakaan lalu lintas (Lalin) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dari kalangan pelajar. "Sepanjang sepuluh bulan terakhir ini, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan mencapai 48 kasus dengan korban meninggal 18 orang, 27 luka berat dan 39 lainnya luka ringan," ungkap Kepala Satuan lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Penajam Paser Utara, Ajun Komisaris Priyadi. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar itu kata Priyadi harus menjadi perhatian serius orang tua agar tidak memberi kebebasan kepada anaknya mengendarai motor sendiri. "Terbanyak pengendara roda dua dari kalangan pelajar dan 40% dari jumlah korban meninggal di jalan merupakan usia pelajar dan ini harus menjadi perhatian oleh semua pihak, terutama para orang tua," ungkap Priyadi. / Nur lail

kebijakan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Fransiskus Salem, kepada wartawan di Kupang, Kamis (7/11). Salem mengakui, banyak jabatan yang lowong tersebut sudah terjadi hampir satu tahun dan selama ini dipegang oleh seorang pelaksana tugas, agar tidak menganggu kinerja di beberapa SKPD. / Albertus Vincentius


73

oase

Adab

P

ernah, Jean Baudrillard menyoal Perang Teluk. Perang menahun antara Iran dan Irak yang dimulai akhir 1980 kemudian berlanjut ke invasi Irak ke Kuwait pada 1990. Dia berkata sinis, “Apakah kita memang benar melihat apa yang terjadi di Perang Teluk itu? Lalu siapa yang mengatakan Perang Teluk itu ada?” Baginya, Perang Teluk itu tidak ada. Dentuman peluru, serangan pesawat tempur dan tewasnya orang tak berdosa di pereng itu bukan sebuah fakta dan realitas. Dalam bingkainya, Perang Teluk adalah realitas palsu yang dibangun dari gagasangagasan kapitalisme. Dimatanya, Perang Teluk adalah soal teknologi barat, hegemoni politik dan kepentingan komersial globalisasi. Baudrillard hanya salah satu orang dari beberapa kritikus yang mulai mempertanyakan realitas yang terjadi saat ini. Realitas dimana kapitalisme dengan gagasan besar modernisme tak mampu menjawab hubungan spiritual antara alam dan manusia. Modernisme yang dianggap sebagai cara terbaik dalam menerjemahkan peradaban yang baik (baca: hubungan alam dan manusia) ternyata gagal. Yang terjadi justru kemunduran peradaban. Dan tidak salah kalau pondasi-pondasi ilmu pengetahuan (science) dibalik gagasan-gagasan modernisme-pun mulai banyak dipertanyakan lagi: “Mengapa sains justru cenderung berjalan ke arah pemisahan alam dengan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi?” Sains yang seharusnya mampu membentuk sebuah peradaban yang mampu 74


mengharmonisasi hubungan alam dan manusia justru terjebak dalam ruang eksploitasi besarbesaran alam oleh manusia. Sains yang seharusnya mampu membuat jembatan hubungan spiritualisme dan mutualisme antar manusia ternyata jatuh ke jurang pembenaran eksploitasi dan perbudakan manusia oleh manusia. Mengapa ini terjadi? Boleh jadi dekonstruksi-nya Derrida, intertekstual-nya Kristeva atau postkolonialnya Edward Said bisa juga menjelaskan sedikit fenomena itu. Namun ada yang sesuatu yang hilang dari pembahasan mereka. Soal adab. Bahkan, kajian sejarahpun sangat sedikit mengupas dan mencatat soal adab dalam perkembangan sains. Sejarah kedigdayaan science lebih banyak diekspos dalam bentuk sisi material ketimbang sisi keadabannya. Sejarah Einstein justru lebih diminati dalam konteks e=mc2 bukan sejarah tentang sekelompok orang yang memanfaatkan Einstein untuk kepentingan politik dan ekonomi yang sangat kotor. Sains memang netral. Adab yang menentukan apakah sains jadi beradab atau tidak beradab. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ibn Abu Thalib ra, seharusnya sains (yang benar) bisa menjaga kita untuk tetap beradab, bukan kita yang menjaga sains agar kita beradab. Science sejatinya adalah spirit keadaban bukan spirit kebendaan. Karenanya, peradaban seharusnya dibangun oleh spirit keadaban, bukan spirit kebendaan.

www.socialismandorbarbarism.blogspot.com

Oleh Faizal Rizki


75

76


13-27 November 2013 Edisi 13 AKTUAL

Recommend Documents