24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 12 24 Oktober - 7 November 2013

AKTUAL Komisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

golkar-pks, korban dendam demokrat?

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih jadi dambaan Indonesia dan diharapkan mampu independen, kendati banyak kalangan tahu sedikitnya dua dari lima komisioner cenderung berasal dari lembaga pemerintahan, baik kepolisian maupun kejaksaan. Melewati usia 10 tahun, lembaga anti rasuah ini berhasil membesarkan hati masyarakat luas karena berkinerja berani menjaring beberapa koruptor kelas kakap. Mulai dari menteri aktif, jendral aktif, ketua umum partai, bahkan ketua lembaga tinggi negara. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tertangkap tangan akan menerima suap di rumah dinasnya, Rabu malam, 2 Oktober. Ditilik dari sisi jabatan tersangka koruptor, ini penangkapan terbesar yang menghebohkan dunia. Lepas dari kinerja gemilang KPK, masih ada nada sumbang menyindir KPK. Dulu berupa isu tebang pilih terkait modus opsi mendahulukan siapa yang ditangani lebih dulu dari seantero target mangsa yang selama ini diintai KPK. Pemilihan opsi itu konon disebut-sebut tergantung pada selera pembisik yang punya akses ke penguasa tertinggi. Nada sumbang juga muncul saat operasi tangkap tangan atas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, yang dicibir didramatisasi KPK bak berita seronok media gosip tentang selebritis yang kepergok selingkuh. Ada juga yang menduga KPK seolah ‘berakting’ di sejumlah kasus besar, tanpa kepastian menuntaskan

perkara itu. Contoh: kasus Century, dan kasus Hambalang. Bisik sumbang terbaru ialah KPK sengaja mendahulukan ekspos kasus Ketua MK, yang notabene mantan politisi Partai Golkar saat akan disuap lewat perantaraan Chairunnisa anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar. Bersama mereka, dijerat pula Tubagus Chaeri Wardana adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang juga tokoh Partai Golkar. Alhasil muncul kesan, keruntuhan pamor Partai Demokrat, selaku partai penguasa, yang pucuk pimpinan tertingginya terjerat berbagai sklandal mega korupsi, hari ini sudah mulai mendapatkan kompensasi dengan kasus mega korupsi yang mencemarkan Partai Golkar dan PKS. Terutama mengingat kasus tertangkap tangannya kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, disinyalir akan menyeret petinggi Partai Demokrat pula. Sehingga ada analisis iseng yang menyatakan perlu kasus besar baru (decoy) guna mengalihkan isu gurita korupsi di bidang energi. Apalagi begitu semua kasus itu ramai dihebohkan oleh media, Partai Demokrat selaku pimpinan partai koalisi kini seolah berhasil membalas dendam atas penghianatan dari kedua parpol mitra koalisinya. Duh apakah seburuk itu citra kinerja dari KPK? Itu semua terpulang pada kinerja duet Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto untuk menuntaskan perkara mega korupsi Century dan Hambalang dalam tenggat waktu dua bulan jelang akhir 2014. Dhia Prekasha Yoedha


3

DAFTAR ISI HUKUM

14

(Akhirnya) Andi Ditahan

bola liar perppu mk 16

Korupsi Abdul Fatah 18

22

golkar DIGOYANG? LAPORAN UTAMA

Di kasus Akil Mochtar ditemukan bahwa ada skenario besar juga untuk menggeser kekuatan Partai Golkar di parlemen yang saat ini cukup ampuh dalam bermanufer di beberapa kasus. Kalau Partai Golkar tidak cepat mereposisi dan melakukan konsolidasi maka bisa jadi elektabilitas Partai Golkar akan turun. Mencokok Akil Mochtar, Menggoyah Golkar? 24 Akil Tertangkap, Golkar Digoyang? 26 Kemenangan Berbuah Petaka 30 Ada Freeport di Gunung Emas 32 Taruhan Terakhir Keluarga Bakrie 33 Dinasti Banten dan Kekuasaan Politik 36 4


EKONOMI

40

Meninjau Ulang UU Petani

Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Opini 1 Opini 2 Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 46 48 70 72 74

AKTUAL

EDISI 12 | 24 Oktober - 7 November2013

energi

42

energi

44

Mutlak, Kepastian Hukum di Industri Migas

NASIONAL

52

Wangsit Kudeta Soeharto

Kala Pejabat PetroChina Tersandung Kasus Korupsi

CINA AKAN HADIR DI ACEH 56

INTERNASIONAL

46

Sahabat yang Butuh Selalu Diyakinkan

Ketika Istana Sibuk soal Bunda Putri 66

RELIGI

72

Mengapa Berakhir di Sunni Versus Syiah?


5

SURAT PEMBACA

Gerakan Mahasiswa Bukan Alat Dagangan Para Elite Politik

M

omentum politik akan segera tiba, di mana pesta demokrasi akan menjadi fase menuju arah bangsa ke depan yang akan ditentukan melalui pemilu. Bicara politik bagi saya bicara gerakan mahasiswa, peran mahasiswa yang seharusnya menjadi poin penting untuk mengarahkan tujuan bangsa yang lebih baik. Kenapa mahasiswa? Sebab gerakan mahasiswa adalah salah satu elemen terkuat dalam proses perjalanan sebuah negara dan sebagai pengkontrol kebijakan negara demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi setelah reformasi gerakan mahasiswa sudah

kehilangan rohnya. Gerakan mahasiswa hari ini sudah menjadi alat poltik para elite guna kepentingan eliet politik itu sendiri. Pascareformasi gerakan mahasiswa bagi saya sangat jarang ada gerakan yang murni, semua atas kepentingan (ditunggangi). Atau memang ini hasil dari reformasi? Atau setelah reformsi hanya menciptakan aktivis-aktivis yang menjadi broker? Seharusnya jika gerakan mahasiswa (pada saat itu) ideologis, maka akan menjadi sebuah gerakan yang riil, gerakan yang tidak berdasarkan atas kepentingan elite politik, tetapi gerakan yang akan berpihak kepada rakyat tertindas. Sehingga timbul stigma bahwa mahasiswa tidak mau turun kejalan kalau tidak ada uangnya. Atau juga reformasi turut andil menciptakan mahasiswa menjadi hedonis dan selalu bersikap borjuis. Garis besarnya adalah, apakah reformasi pada saat itu ideologis? Saya berharap Aktual mengulas sejarah gerakan mahasiswa lebih detail guna pencerahan bagi temanteman mahasiswa agar sadar untuk kembali turun kejalan dan menyuarakan hak-hak rakyat Afditya Iman Fahlevi Mahasiswa Universitas Bung Karno

Tiang Listrik di Tangsel Ganggu Pengguna Jalan

P

6


proyeknya ada di Provinsi Banten. Jangan sampai kasus tertangkapnya suami Walikota Tangsel, dan diperiksanya Gubernur Banten, malah membuat pelebaran jalan di ketiga ruas utama Tangsel ini semakin terbengkalai. Mohon perhatian serius dari ibu Airin Rachmy Diany selaku Wali Kota Tangsel. Binsar Sitorus SH Jalan Wortel, Sektor I.6, Griya Loka, BSD City,

AKTUAL/ istimewa

elebaran jalan yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, seperti Jalan Raya Ciater di Kecamatan Serpong, Jalan Pahlawan Seribu di Kecamatan Setu, Jalan Raya Siliwangi di Kecamatan Pamulang, terkesan tidak dilakukan sebagai satu paket program. Sehingga begitu jalan dilebarkan, posisi tiang listrik yang semula di pinggir jalan, otomatis ada di tengah jalan. Sementara sarana prasarana pendukung jalan, seperti saluran air, trotoar maupun penerangan jalan umum seperti dilakukan secara terpisah. Alhasil pelebaran jalan terkesan bagai dilakukan sesuka hati kontraktor pemborongnya. Mungkin itu sebabnya tiang dan kabel listrik juga tak kunjung dipindahkan. Padahal keberadaan tiang listrik di ruas jalan, serta ketidakjelasan mana yang saluran air dan mana yang bukan, jadi sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Apalagi tersiar kabar bahwa Jalan Pahlawan Seribu, merupakan jalan provinsi, yang kewenangan

Kaki Hari

Yudi Latief

Chairman AKTUAL Network

Keimanan dan Pengorbanan

Ibarat drama kolosal, ibadah haji adalah epik duologi yang menampilkan gerak kehidupan secara simultan: gerak kembali dan gerak kembara. Pertama menampilkan prosesi kepulangan manusia dari ‘rumah duniawi’ menuju ‘rumah Ilahi’ (gerak keimanan). Kedua menampilkan prosesi pengembaraan manusia dari ‘rumah Ilahi’ ke ‘rumah duniawi’ (gerak pengorbanan). Kedua gerak ini dijalani lewat napak tilas jejak historis para pahlawan peradaban (Ibrahim, Hajar dan Ismail), sebagai hulu berpadunya sungai keimanan dan pengorbanan. Bermula dari lempung yang ditiupkan ruh Tuhan kepadanya, manusia secara alamiah merindukan gerak kembali dari lumpur duniawi ke kesucian Ilahi. Demi memenuhi hasrat kembali ini, Allah menyeru manusia meninggalkan kampung halamannya untuk berkunjung ke ‘rumah Allah’ di Tanah Suci. Gerak kembali ke rumah Allah ini dilalui lewat prosesi ‘haji kecil’ (umrah) dengan serangkaian ritual: ihram, thawaf dan sa’y. Ali Shariati melukiskan makna simbolik ritual umrah itu secara menawan. Dalam berihram, sang aktor (manusia) harus menanggalkan pakaian sehari-hari di Miqat. Karna pakaian, menutupi diri dan watak manusia; melambangkan status dan perbedaan; menciptakan batas palsu yang menyebabkan perpecahan di antara ummat manusia. Dalam perjalanan menuju ‘rumah Allah’, segala batas dan perbedaan harus dilucuti. Karna di mata Allah derajat manusia sama. Maka, kenakanlah kain tak berjahit berwarna paling generik dan universal, warna putih. Agar, dalam kesederhanaan tanpa topeng, manusia menemukan persamaan dan kesederajatan. Hanya dengan begitu, bolehlah ia menuju Ka’bah. Di dalam thawaf, hendaklah sang aktor ikut hanyut dalam arus lautan manusia lainnya. Semua ‘aku’ bersatu menjadi ‘kita’, berputar mengitari Ka’bah, bagaikan bintang-bintang yang beredar mengelilingi orbitnya. Itu berarti, untuk dapat menghampiri Allah, setiap individu harus menghampiri manusia. Jalan ketuhanan adalah jalanan kemanusiaan. Tanpa tindakan kemanusiaan, kesucian ketuhanan tak bisa direngkuh. Dalam sa’y sang aktor berlari-lari kecil antara dua bukit, memerankan heroisme Siti Hajar, yang berjuang mencari air untuk menyelamatkan bayinya, Ismail. Sa’y berarti ber-‘jihad’ sebisa mungkin demi sesuatu yang lebih besar dari kepentingan sendiri. Bermula dari Bukit Shafa (yang berarti cinta murni) menuju Marwa (yang berarti idealitas dan altruisme). Pada titik ini, keimanan berpadu dengan pengorbanan. Dan di situlah haji kecil berakhir. Ketika gerak kembali berakhir, saatnya melakukan gerak kembara. Kenikmatan ‘mengenali’ Tuhan (makrifat) bukanlah untuk dinikmati sendirian, melainkan perlu dirayakan bersama lewat kesadaran hakikat. Suatu bentuk kesadaran pengayoman yang menenggelamkan egosentrisme demi mencintai dan bersatu dengan alam semesta. Di sini, kita dituntut untuk

mengenali diri dan dasar perjuangan sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Maka, haji akbar pun dimulai. Pada 9 Dzulhijjah, sang aktor pun meninggalkan ‘rumah Allah’, menuju Padang Arafah. Selama seharian, jamaah haji berhenti (wukuf) di sini, berjemur di bawah terik matahari, membiarkan kepicikan egosentrisme terbakar oleh terang pengetahuan. Arafah sendiri artinya pengetahuan, sebagai titik awal pengenalan diri dan tugas kesejarahan. Bersama sinar matahari yang tenggelam, sang aktor mengarungi malam menuju Masy’ar. Dalam konsentrasi di keheningan malam, diharap terbit kesadaran bahwa pengetahuan bisa bermanfaat atau menyesatkan bagi manusia, tergantung pada kesadaran kemanusiaan. Kesadaranlah yang mengubah pengetahuan jadi moralitas, immoralitas, damai, perang, keadilan ataupun kezaliman. Masy’ar artinya kesadaran. Masy’ar adalah cahaya yang dinyalakan Allah di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya, yakni mereka yang berjuang bukan demi diri sendiri melainkan demi kemaslahatan orang banyak. Menyongsong matahari terbit, sang aktor bergegas menuju Mina. Tibalah saat terpenting dalam ibadah haji; tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Idul Adha. Persinggahan di Mina yang terlama dan terakhir ini melambangkan harapan, aspirasi, idealisme dan cinta. Setelah memiliki pengetahuan dan kesadaran, yang harus dimiliki dalam perjuangan adalah kecintaan terhadap kebenaran dan kemanusiaan. Mina artinya cinta. Di sini kecintaan pada kebenaran dan kemanusiaan dicapai lewat dua ujian. Pertama, melawan berhala-berhala yang memperbudak manusia, dilambangkan dengan melempar batu di tiga jumrah. Jumrah pertama, manusia berperang melawan Fir’aun lambang penindasan. Jumrah kedua, berperang melawan Karun lambang keserakahan. Jumrah ketiga, melawan Balam lambang kemunafikan. Akhirnya, kecintaan kepada kebenaran dan kemanusiaan diuji dengan kesediaan pengorbanan, dilambangkan dengan penyembelihan kurban. Pengorbanan ini merupakan fase tertinggi dan terberat dalam perjuangan. Seberat Ibrahim yang harus tega menyembelih anak tercintanya, yang dengan susah payah ia dapatkan. Pengetahuan, kesadaran dan cinta tanpa pengorbanan tak mungkin mendapat hasil yang diinginkan. Ibadah haji mestinya memberi kesadaran bahwa keimanan sejati harus dibuktikan dalam kesedian berkorban. Diperlukan tekad dan keberanian untuk penyembelihan: menyembelih hasrat korup demi kesehatan negara-bangsa, menyembelih keserakahan demi kesetaraan, menyembelih elitisme demi penguatan kerakyatan, menyembelih komunalisme demi solidaritas kewargaan, menyembelih pemborosan demi kelestarian, menyembelih hedonisme demi produktivitas, menyembelih kekerasan demi kebahagiaan hidup bersama. Marilah kita berkorban! 24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

7

Kilas Nasional

KORUPSI PROYEK DI KEMENDIKBUD Kejati DKI Tunggu Audit BPK

K

ejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu hasil audit kepastian kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus korupsi proyek pendataan dan pemetaan satuan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Proyek ini berada pada tahun anggaran 2010 dan 2011 dengan nilai Rp 55 miliar. “Kami sedang menunggu kerugian negara dari BPK. Bila audit BPK keluar, maka empat berkas milik empat tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Effendy Hutagalung, Panitia Pemeriksa dan Penerimaaan Barang Yogi Paryana Sutedjo, Manager Proyek PT Surveyor Indonesia, dan Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia Mirma Fadjarwati Malik akan segera dilimpahkan ke penuntutan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta M Adi Toegarisman di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). Sementara, lanjut Adi, untuk tersangka yang ditetapkan paling akhir yakni Presiden Direktur (Presdir) PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq, sampai saat ini masih dimintai keterangannya sebagai tersangka. “Untuk tersangka FS sampai sekarang masih proses penyidikan pendalaman, alat bukti,” jelas dia.

KPU Klaim 900 Ribu Daftar Pemilih Ganda Telah Dihapuskan

/ Fadlan Syiam Butho

Kongres AS Teliti Sejarah Bank Indonesia

S

udah beberapa waktu ini, beberapa perwakilan kongres AS berkunjung ke Indonesia. Salah satunya adalah penasehat kongres (Former Adviser) Prof. Dr. J. Philip Jhadav, PhD. Di Indonesia, Philip melakukan serangkaian kunjungan. Pada 25 Agustus lalu misalnya, dia mengunjungi sekolah Smart-Eureka “home-schooling” di Cinere, Depok. Sebelumnya, pada 8 Mei 2013 dia juga mengunjungi sebuah Sekolah Dasar Negeri di desa Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di Konawe, dia diundang Prof Azis Riambo, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia. Disana, Philip yang juga pakar pendidikan diajak Prof Aziz untuk berdialog dengan beberapa kepala sekolah, guru dan murid yang ada di sana. Prof Aziz Riambo yang juga Sultan Anakia Mokole Bunduwula XII dari Kerajaan Padangguni yang berpusat di Abuki, Sultra ini berkesempatan melakukan juga beberapa pembicaraan dengan Philip. Ketertarikan Philip dengan wayang juga diungkapnnya ketika pada 19 September lalu dia menyempatkan diri menghadiri acara peluncuran buku Kecil-kecil Jadi Wayang, karya remaja penulis Nilam Zubir. “Kita mulai dari menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan kita sebarkan ke toko-toko buku dan sekolah di Amerika,” kata Philip kepada sebuah media on line. Namun, minat besarnya terhadap sejarah hubungan Indonesia–AS tetap besar. Beberapa pertemuan sudah dilakukannya. Terakhir, dia berdialog dengan Adityo Hanafi soal sejarah Bank Indonesia tahun 1956-1957 di era Bung Karno. “Saya menjelaskan hubungan Indonesia dengan AS berdasarkan Annual Report BI pada tahun 1956-1957,” kata putra almarhum Jendral AM Hanafi ini. / Arnold Sirait

8


A

nggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebut terdapat sekitar 900 ribu daftar pemilih ganda. Saat ini, data ganda tersebut sudah dihapus semua. “Persoalan data ganda sudah kami bereskan, di mana sekitar 900 ribuan daftar ganda sudah kami hapus semua,” ujar Ferry saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (16/10). Oleh sebab itu, dia merasa yakin jika saat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional pada 23 Oktober 2013, tidak ada lagi yang mempermasalahkan soal data ganda. “Kami optimalkan. Kami tidak berbicara kuantitatif dan rekap semata. Tapi kami berbicara dari segala aspek termasuk soal kebenaran, keakuratan, dan kevalidan data, dan kemutakhiran data, jadi itu yang kami lakukan,” kata dia. Selain mencoret pemilih ganda, KPU juga akan mengkroscek ulang antara DPT yang telah ditetapkan KPU kabupaten/kota dengan sistem daftar pemilih yang dibuat oleh KPU Pusat. “Nah kalau seandainya data kabupaten/kota sudah masuk semua dan kami kroscek tidak ada permasalahan, maka tidak ada alasan untuk penundaan proses penetapan,” jelas dia. / Arbie Marwan

Sele Raya Tidak ‘Setor’ DBH Migas

K

arut-marutnya pengelolahan di sektor migas sungguh memprihatinkan. Paling baru, Sumur Blok Merangin II yang operatornya PT Sele Raya Merangin Dua (SRMD) ternyata tidak menghasilkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Hal ini terungkap ketika rapat pada 19 Maret 2013 membahas mengenai bocornya pipa, persoalan road tank, dan tidak adanya CSR oleh SRMD yang dipimpin oleh Asisten II Kabupaten Musi Rawas. Demikian disampaikan Abdul Aziz, ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI), Rabu (16/10). Dia mengatakan, pertemuan itu dihadiri oleh unsur masyarakat Rawas Ilir (PPRI), camat Rawas Ilir, manejer/ KL & humas PT SRMD, Distamben, Dishubkominfo, dan Wakapolres Mura. Kepala Dishubkominfo Ari Narsa JS dalam pertemuan tersebut, kata Azis, menyatakan bahwa tidak adanya DBH atas Sumur Blok Merangin II yang dikelola oleh SRMD. Padahal, semenjak 2011 telah ada pengakutan minyak mentah oleh SRMD, yang ditandai dengan perjanjian pemanfaatan jalan Kabupaten Mura antara Pemkab dan SRMD. “Oleh karena itu harus ada kejelasan persoalan DBH atas eksplorasi Sumur Blok Merangin II oleh Pemkab, ketua DPRD Mura, serta kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) H Gotri Suyanto,” tandasnya. Dia menegaskan, jika eksplorasi Sumur Blok Merangin II oleh PT SRMD, khususnya daerah Musi Rawas, tidak memperoleh DBH, maka pemkab dan DPRD Mura harus punya nyali untuk menutup PT SRMD. “Jika tidak punya nyali, delegasikan ke rakyat. Kami siap bergerak di atas ketidakberanian pemkab dan DPRD,” tegas dia. / Arbie Marwan

Konstruksi Awal Monorel Segera Dilakukan

K

omisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya mengatakan, pembangunan monorel tahap awal akan dimulai sepanjang jalur hijau yang menghubungkan kawasan Kuningan hingga Palmerah. “Dibangunnya sistem monorel ditujukan untuk memberikan alternatif bagi para warga Jakarta yang ingin menghindari kemacetan di jalan,” ujar dia di Jakarta, Rabu (16/10). Menurut Edward, syarat dan kondisi untuk melanjutkan pembangunan proyek monorel Jakarta telah terpenuhi, sehingga pihaknya segera melakukan kegiatan

konstruksi. “Kami terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI selama konstruksi berlangsung. Kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat kemungkinan terjadinya kemacetan di titik seputar lokasi pembangunan,” kata dia. Dia menambahkan, pihaknya akan menggunakan kereta buatan China CNR Corporation Limited untuk proyek monorel Jakarta. CNR adalah badan usaha milik negara Republik Rakyat Cina yang bergerak dalam bidang manufaktur, salah satunya kereta untuk sistem mass rapid transit. “Kami masih dalam tahap penyelesaian dokumen teknis rolling stock untuk proyek monorel,” jelas dia. Proyek Monorel adalah sistem sarana transportasi massal berbentuk

Sutarman Resmi Jadi Kapolri

K

omisaris Jenderal Polisi Sutarman secara resmi dan aklamasi terpilih menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. “Ini adalah kepercayaan Bapak Presiden, Bapak Komisi dan dukungan seluruh masyarakat, seluruh anggota Polri dan semuanya,” ujar Sutarman usai uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI Jakarta, Kamis (17/10) malam. Persetujuan terhadap Sutarman yang diajukan oleh Presiden itu diberikan oleh Komisi III DPR setelah melalui proses panjang uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat komisi III di Gedung Nusantara II. Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui pengajuan Sutarman sebagai Kapolri baru dan menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Timur Pradopo. / Adi Adrian

kereta tunggal yang sedang dalam tahap pembangunan di Jakarta. Proyek monorel akan terbagi menjadi dua jalur, beroperasi di area-area paling strategis di Jakarta. Green Line (jalur hijau) mempunyai panjang 14,3 kilometer dengan 16 stasiun dari Palmerah ke Kuningan melalui Sudirman, dan Blue Line (jalur biru) terbentang sepanjang 13,7 kilometer dengan 14 stasiun dari Kampung Melayu sampai Grogol. / Epung Saepudin


9

LENSA AKTUAL

INDONESIA KE PIALA ASIA U-19 Kapten timnas Indonesia U-19, Evan Dimas, mengibarkan bendera merah putih setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam laga lanjutan kualifikasi Grup G Piala Asia (AFC) U-19 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/10/2013) malam. Tim “Garuda Muda” berhasil menjadi juara Grup G dan melaju ke putaran final Piala Asia (AFC) U-19 setelah menaklukkan juara bertahan Korea Selatan dengan skor 3-2. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

10



11

LENSA AKTUAL

Jaminan Sosial Bagi Perkerja Informal Pekerja beristirahat di atas truk pengangkut semen usai memindahkan barang kesebuah kapal di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2013). PT Askes berupaya para pekerja sektor informal bisa masuk dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2015 dan mereka yang berada di golongan miskin akan mendapat PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah per orang setiap bulan diperkirakan mencapai Rp 15.500 Foto: Aktual/Tino Oktaviano

12



13

hukum

(Akhirnya) Andi Ditahan Andi ditetapkan tersangka lantaran diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek Hambalang. Akibatnya, negara ditaksir rugi ratusan miliar.

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, Kamis (17/10). Andi dijadikan tersangka dalam kasus korupsi proyek Stadion Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Andi datang ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Ia diperiksa selama enam jam dan keluar dengan rompi oranye tahanan KPK. “Selalu siap, dari kemarin juga siap,” kata Andi sebelum diperiksa. Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Andi diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UndangUndang (UU) Tipikor. Andi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun justru merugikan keuangan negara. Andi ditetapkan tersangka lantaran diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek Hambalang. Akibatnya, negara 14

ditaksir rugi ratusan miliar. KPK juga memeriksa empat saksi dalam kasus korupsi Hambalang. Mereka adalah Wayan Jaya Parta, pegawai Ba Droll Unique Furniture, Sri Andayani I Gusti Ayu Ngurah, karyawan PT Adhi Karya, Ni Wayan Sumantri dari PT Bali Cipta Mandiri, dan I Ketut Redika dari karyawan PT Adhi Karya. KPK menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, di Rutan KPK, Jakarta, Kamis (17/10) petang. Setelah Andi masuk ke lantai dasar gedung tempat rumah tahanan KPK berada, enam koper besar diturunkan dari mobil. Bersama enam koper itu, sopir dan ajudan Andi juga menurunkan tas, baju batik yang digantung, dan sejumlah buku. Barang-barang itu akan menemani hari-hari Andi di rutan KPK. “Buku-buku bacaan bapak saja,” ujar ajudan Andi. Andi ditahan setelah hampir satu tahun ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan tersangka Andi pada Desember 2012. Andi sudah tiga kali diperiksa sebagai tersangka. Namun


pada dua pemeriksaan sebelumnya, KPK menilai belum perlu untuk menahan Andi. Sementara, Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum kepada Andi Mallarangeng. “Kami tetap pada prinsip, semua kader mendapat bantuan hukum, terlepas orang itu mau menggunakan atau tidak,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Max Sopacua di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/10). Max menegaskan, dengan adanya penahanan ini membuktikan, bahwa KPK tidak tebang pilih terhadap tersangka dalam suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dia juga mengaku, tak mempersoalkan penahanan Andi oleh KPK dan menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berlaku. “Yah sudah ditahan lah, sejak awal disebut tebang pilih ini kan tidak, dan keluarga Pak Andi juga sudah mengatakan supaya lebih cepat ditahan, agar segera jelas kepastian hukumnya. Itu sudah koridor hukum dan kami menunggu pemeriksaan nantinya,” jelas dia.

oke dwi atmaja/ aktual

Oleh: Novrizal Sikumbang

SBY Keluarkan Perppu MK Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap DPR tidak menolak Perppu penyelamatan MK yang diteken SBY. Oleh: Novrizal Sikumbang, Arbie Marwan, Adri Adrian

presiden.go.id

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya Kamis (17/10) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto membacakan Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum Perppu itu dikeluarkan, SBY sempat berkomentar, Perppu antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi dan pemilihan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini penting. Sesuai semangat yang ada dalam UUD 1945 maka, materi atau substansi Perppu ini perlu mendapat masukan dari tiga pihak, Presiden, DPR dan MA, karena dalam UUD sebenarnya yang diberikan kewenangan hakim MK adalah DPR, presiden dan MA,” jelas SBY. Perppu ini, jelas SBY, juga akan diisi aturan tentang pengawasan terhadap proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. SBY juga menekankan perlunya ada audit di internal MK oleh lembaga yang berwenang.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap DPR tidak menolak Perppu penyelamatan MK yang diteken SBY. “Kita lihat kepentingan yang lebih besar, jadi jangan ada penolakan,” ujarnya, Rabu (16/10). Menurut Amir, Perppu MK sangat mendesak di tengah krisis pasca tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu tidak bisa menunggu revisi undang-undang yang diwacanakan DPR. *** Selain menyoroti perbaikan rekruitmen hakim konstitusi, Perpu Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) pun menyoroti sistem pengawasan. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, untuk memperkuat pengawasan hakim konstitusi, maka akan dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibuat permanen. “Jadi, bukan seperti saat ini (yang bersifat sementara). Namun, kerja Majelis Kehormatan tetap menghormati hakim kontitusi dalam memutus perkara,” katanya di Istana Negara, Yogyakarta, malam ini (Kamis, 17/10). Orang-orang yang mengisi majelis ini dipilih MK dan Komisi Yudisial (KY). “Jadi, isinya lima orang yang berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi dan tokoh masyarakat,” tambah Djoko. Untuk mempermudah kerja majelis kehormatan, maka akan

dibentuk kesekretariatan di kantor KY. Komisi Yudisial menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankan politik hukum yang diambil negara. “Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu secepatnya KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji berbagai tugas dan wewenang baru tersebut,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Jumat (18/10). Asep juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung dan MK. “Sebab untuk beberapa materi Perppu, KY pun saat ini masih meraba-raba apa maksudnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” katanya. Asep mencontohkan kewenangan pengawasan yang dilakukan secara permanen oleh Majelis Kehormatan, di mana KY menjadi pembentuk dan sekretariatnya. “Adapun mengenai pengawasan hakim MK, memang perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang permanen dan mengawasi etika perilaku hakim MK secara terus menerus baik dI dalam maupun di luar sidang. Perppu itu berisi tentang tiga hal utama yakni penambahan persyaratan calon hakim konstitusi, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan pengawasan Mahkamah Konstitusi. Beberapa butir Perppu MK mengatur antara lain terkait calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan MK yang tadinya “ad hoc” menjadi permanen, serta pembentukan panel ahli oleh Komisi Yudisial untuk menguji calon hakim konstitusi kedepannya.


15

hukum

bola liar perppu mk Perppu MK ini merupakan bentuk amandemen UUD 1945 secara terselubung oleh Presiden SBY. Oleh: Novrizal Sikumbang, Arbie Marwan, Adri Adrian

P

eraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) No 1/2013 tentang perubahan kedua atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengandung banyak cacat hukum. Bahkan seperti amandemen terselubung atas UUD NRI 1945. Karena itu, anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah, Jumat (18/10) malam di Jakarta menyatakan, DPR RI wajib menolak Perppu tersebut. Beberapa substansi Perppu ini ternyata cacat konstitusional. Bahkan berpotensi menumpuk kekuasaan baru di Komisi Yudisial (KY) terutama mengingat Ketentuan Perppu tersebut, terutama Pasal 18A, 18B dan 18C yang intinya mengatur MA, DPR dan/atau presiden mengajukan calon hakim konstitusi 16

kepada panel ahli yang dibentuk oleh KY untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan yang diakhiri dengan persetujuan lolos atau tidaknya calon, ternyata telah menabrak ketentuan Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 sekaligus merampas kewenangan DPR/MA/ Presiden untuk mengajukan hakim konstitusi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Padahal Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 menyatakan “MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.” Dengan demikian, kekuasaan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan melalui pembentukan panel ahli, seharusnya dilakukan pada masing-masing lembaga (DPR, Presiden, MA), bukan oleh satu panel ahli bentukan KY. Begitu pula termasuk soal lolos atau tidaknya calon hakim konstitusi, haruslah diputuskan oleh masing-masing lembaga dan bukan oleh panel ahli bentukan KY. Lebih lanjut Basarah


menjelaskan, cacat hukum kedua yang terkait dengan komposisi majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat tetap (Pasal 27A ayat (5)) tanpa melibatkan unsur hakim konstitusi didalamnya berpotensi menghambat MK dalam menegakkan keadilan substansial dan menjadikan MK cenderung formalistik karena kekuasaan majelis kehormatan yang sangat besar, terutama dalam pemberian sanksi juga rawan disalahgunakan. Bahkan Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDIP menilai, Perppu MK ini merupakan bentuk amandemen UUD 1945 secara terselubung oleh Presiden SBY. Padahal, wewenang amandemen UUD 1945 ada pada MPR. Sehingga, tidak bisa tidak, DPR harus menolak mengesahkan Perppu ini menjadi UU. Nasib Perppu MK Ditangan DPR Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengaku setuju diterbitkannya Perppu MK oleh Presiden SBY. Tapi sekarang Perppu MK itu telah kehilangan makna dan urgensinya. “Saya termasuk orang yang setuju Presiden menerbitkan Perppu,

segera sehari atau 2 hari setelah KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar. Pada saat Ketua MK ditangkap KPK, adalah saat krisis kepercayaan dan keraguan yang luar biasa terhadap MK. Dalam situasi seperti itu ada unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu guna memulihkan kepercayaan,” kata Yusril kepada Aktual, Jumat lalu. “Apakah akan mensahkannya menjadi UU atau menolaknya. Kalau DPR RI menolaknya, maka Perppu tersebut harus dicabut. Presiden harus ajukan RUU baru untuk merubah UU MK ke DPR RI untuk dibahas. Saya belum dapat memprediksi apakah DPR akan menerima atau menolak Perppu Perubahan UU MK ini,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra kepada Aktual. “Keberlakuan Perppu tersebut mengikat siapa saja, sampai nanti DPR RI misalnya, menolak Perppu tersebut untuk disahkan menjadi UU. Karena itu, syarat untuk menjadi hakim MK dan tata cara rekrutmennya, misalnya untuk mengganti Akil, harus mengikuti norma dalam Perppu ini,” ujar dia. Untuk pengawasan, masih diperlukan berbagai aturan yang harus disiapkan oleh Komisi Yudisial, termasuk lembaganya. Karena itu, lembaga pengawas yang harus dibentuk MK dan KY tampaknya tidak akan segera terbentuk dalam waktu singkat. “Apalagi kini ada keraguan mengenai nasib Perppu ini, apakah akan diterima atau ditolak oleh DPR RI,” pungkas Yusril. Di sisi lain Bambang Soesatyo berpendapat pemerintahan SBY tampaknya tidak bisa menahan diri dan ikut-ikutan mendeligitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2013 tentang MK. Seharusnya SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersama semua lembaga tinggi negara bekerja keras memulihkan kredibilitas MK di mata

rakyat. Fungsi MK untuk membuat keputusan-keputusan yang legitimate harus ditegakkan. Partai Golkar sendiri sampai saat ini belum memutuskan untuk menerima atau menolak Perppu tersebut. Kami masih mempelajari sekaligus melihat sejauh mana penolakan masyarakat atas Perppu yang sudah kehilangan momentum dan inkonstitusional itu, karena melanggar UUD 1945. Bamsoet menilai Perppu tersebut hanya akal-akalan dan kemungkinan besar merupakan bagian dari skenario penyelamatan rezim ini dari kasus hukum. Utamanya untuk mengantisipasi keputusan KPK dan Hak Menyatakan Pendapat (Impeachment) DPR atas kasus dana talangan Rp 6,7 triliun utk Bank Century. Seperti diketahui, jika impeachment DPR terlaksana, buktibukti penyalahgunaan wewenang atas kasus Bank Century itu akan dibawa MK. Jika MK berada dalam kendali pemerintah, penyikapan MK atas impeachment DPR tersebut sudah bisa ditebak dari sekarang. Saya memprediksi DPR akan melakukan penolakan. Senada dengan Bamsoet, Fraksi Hanura DPR RI menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melanggar konstitusi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, melalui ketua fraksinya, Syarifuddin Sudding, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (18/10). “Sikap Fraksi Hanura adalah Presiden telah melanggar Konstitusi pasal 6C,” kata Sudding. Atas dasar melanggar Konstitusi, Fraksi Hanura akan mengambil sikap. “Karena telah melanggar konstitusi, Fraksi Hanura akan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Maka

impeachment sangat terbuka,” kata Sudding. Pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang dimaksudkan oleh Sudding dalam Perppu ini adalah Presiden sudah mendelegitimasi MK dan mengambil alih kewenangan DPR, MA dalam proses pembentukan panel hakim MK. Ia menyebutkan, mekanisme rekrutmen dengan membentuk panel hakim ahli yang membentuk Majelis Kehormatan MK oleh MK dan KY tidak punya cantolan hukumnya. “Presiden seolah-olah sudah ambil alih kewenangan DPR, MA dan itu bertentangan dengan konstitusi (UUD 45) pasal 24 C,” kata Sudding. “Presiden telah mendelegitimasi MK karena kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi. Kenapa bukan Akil Mochtar saja yang disebut. Maka dari pertimbangan saja sudah salah,” pungkas Sudding. Menanggapi berbagai pendapat tentang Perppu MK, itu Hamdan Zoelva, wakil ketua Mahkamah Konstitusi, menilai ihwal implikasi dari berlakunya aturan-aturan yang ada dalam Perppu, sampai saat ini juga belum ada yang mendesak untuk dilakukan MK. Apalagi dalam Perppu telah sangat jelas dinyatakan, Majelis Kehormatan yang sekarang bertugas, tetap menjalankan tugas seperti biasa dengan kewenangan yang ada. Yang seharusnya menjadi perhatian adalah sikap dari hakim MK sendiri. “Sebagai Hakim Konstitusi, tidak etis mengomentari suatu hal yang potensial untuk dijudicial review di MK. Karena itu kami tidak ingin memberi pendapat lebih dulu, sampai proses ini berjalan terus,” ujarnya di gedung MK, Jakarta, Jumat (18/10). “Jadi biarkan aja proses itu berjalan sampai ke DPR nanti. Terserah DPR apakah menerima atau menolak. Karena begitulah ketentuan konstitusi mengatur mengenai Perpu,” tuturnya.


17

hukum KORUPSI ABDUL FATTAH

Habis Damkar Munculah Kasus GOR Telah terjadi pembangunan proyek GOR Muara Bulian tanpa proses lelang yang diteken Bupati Abdul Fattah, Kepala Cabang Waskita Karya Jambi Wirya Adnyana, serta disetujui Ketua DPRD saat itu Burhanuddin Mahir. Oleh: Arbie Marwan

18

menetapkan dua tersangka yang terlibat, yakni Usman T, mantan Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dan Syargawi, mantan pemimpin proyek pengadaan mobil damkar. Kedua anak buah Abdul Fattah ini dalam sidang 20 Maret lalu dijatuhi vonis majelis hakim Tipikor Jambi masing-masing 14 tahun kurungan penjara dan membayar kerugian negara sebesar Rp 325 juta. *** Dugaan kasus korupsi yang menimpa Abdul Fattah ternyata tidak hanya terkait soal pengadaan armada damkar. Ketua DPC Partai Demokrat Batang Hari ini juga diduga melakukan tindak korupsi pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Muara Bulian, saat dia


masih menjabat sebagai bupati Batang Hari periode 2001-2006. Data yang dihimpun, Fattah juga menyalahgunakan jabatannya melakukan penunjukan langsung kepada PT Waskita Karya untuk pembangunan GOR yang menelan biaya hampir Rp 34 miliar. Fattah juga tersandung kasus sengketa perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS). Penelusuran Aktual, proyek pembangunan GOR Muara Bulian di Kabupaten Batang Hari, Jambi saat ini dilanjutkan kembali pengerjaannya. Pembangunan dilakukan melalui pembiayaan tahun anggaran 2013, saat Abdul Fattah masih menjabat sebagai bupati Batang Hari. Sebelumnya, pembangunan proyek itu sempat dihentikan pada

jambiindependent.com

M

enteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi resmi menonaktifkan Bupati Batang Hari Abdul Fattah pada 12 September lalu. Penonaktifan terkait kasus korupsi pengadaan armada pemadam kebakaran (damkar) Batang Hari pada 2004. Akibat hal tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 651 Juta. Sidang tindak pidana korupsi (tipikor) pun sudah tiga kali digelar di PN Jambi. Dalam sidang perdananya, dengan agenda pembacaan dakwaan, Abdul Fattah didakwa melanggar dua pasal. Dakwaan primair, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair Pasal 3 dalam undang-undang yang sama. Sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, jika seorang kepala daerah dinonaktifkan dari jabatannya oleh menteri Dalam Negeri karena terjerat dalam kasus korupsi, maka wakilnya otomatis menjadi pelaksana tugasnya. Sebelumnya, pada 14 Mei silam, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi T Suhaimi membenarkan telah ditetapkannya Abdul Fattah sebagai tersangka kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kejaksaan hanya

batangharikab.go.id

akhir 2005, setelah Fattah gagal dalam pilkada di tahun tersebut. Kala itu pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan PT Waskita Karya, dan diduga tanpa proses tender. Setahun setelah dihentikannya pengerjaan proyek tersebut, PT Waskita Karya mengaku telah mengeluarkan investasi senilai Rp 4,033 miliar. Perseroan lantas meminta ganti rugi kepada bupati pengganti Fattah, yakni Syahirsah. Namun, terjadi perbedaan perhitungan hasil audit yang dilakukan Tim Permukiman Prasarana dan Wilayah (Kimpraswil) Batang Hari yang menyebut bahwa proyek tersebut baru menghabiskan dana sebesar Rp 1,152 miliar. Karena tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya pengeluaran Waskita Karya tidak dibayarkan oleh Pemkab Batang Hari. Berdasarkan penelusuran Aktual baru-baru ini, Pelaksana Tugas Bupati Batang Hari Sinwan menjelaskan, proyek lanjutan ini sudah dikerjakan oleh perusahaan yang berbeda. “Itu bukan Waskita Karya yang bangun GOR. Kalau tidak salah perusahaan dari sini lah yang bangun. Ada kolam renangnya. Perusahaan itu dari Jambi. Nama perusahaannya apa saya kurang jelas,” kata Sinwan kepada Aktual, Sabtu (12/10). Sinwan menambahkan,

pengerjaan proyek tersebut telah melalui proses tender. Namun dia tidak bisa menyebutkan berapa anggaran yang disediakan untuk pembangunan GOR tersebut. “Iya tender, berapa nilainya silakan tanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).” Penelusuran Aktual berlanjut untuk menghubungi Kepala Dinas PU Batang Hari Abdul Gani. Namun, hingga berita ini diturunkan, Aktual belum memperoleh konfirmasi dari Gani. Ketika dihubungi, telepon selularnya selalu tidak aktif. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Supriyadi kepada Aktual juga mengaku tidak mengetahui nama perusahaan yang telah mengerjakan proyek tersebut. Dia hanya bisa memastikan bahwa semuanya telah melalui proses tender. “Kalau yang bangun saya kurang tahu, tanya PU saja. Itu kan proses tender yang tahu dinas terkait itu,” kata dia. Disinggung soal besarnya anggaran, Supriyadi juga mengaku tidak begitu ingat. Tapi dia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak sama dengan proyek sebelumnya karena tidak hanya satu gedung yang dibangun. Nilainya pun ditaksir lebih kecil, tidak menyampai Rp 30 miliar. “Kalau data lengkapnya ada di sekretariat. Ada lapangan basket, kolam renang juga ada. Semuanya menggunakan anggaran tahun 2013, tidak sampai Rp 30 miliar. Gedungnya misah-misah itu. Kalau

dulu hanya satu gedung saja,” jelas Supriyadi. Penelusuran Aktual di lokasi proyek pembangunan tampak beberapa gedung yang sedang dibangun. Terlihat satu papan nama proyek bertuliskan: ‘Pekerjaan: Pembangunan Indoor Badminton. Lokasi: Muara Bulian, Volume: 1 Paket. Pengerjaan: 180 kalender kerja. Pelaksana: CV Dragon Jaya’. Terkait adanya CV yang mengerjakan proyek tersebut, menurut aktivis LSM Peduli Bangsa Eli Sukri yang mengkaji pembangunan proyek GOR membenarkan ada empat perusahaan yang mengerjakan pembangunan tersebut dan salah satunya berbentuk CV. “Ada empat perusahaan. PT Waskita Karya tidak ada disitu. Sebanyak tiga PT dari Jambi, CV ada satu. Kalau yang CV itu dapat proyek senilai Rp 1 miliar lebih. Biasa kalau CV itu grade 4,” ujar Sukri. Sementara, aktivis LSM Peduli Bangsa Eli Sukri menilai, ada kejanggalan ketika Waskita Karya tidak ikut dalam proyek lanjutan pembangunan GOR Muara Bulian. Padahal, pada 2006 setelah setahun proyek ini dihentikan, perseroan sempat meminta ganti rugi sebesar Rp 4 miliar. “Saya menduga adanya indikasi tukar guling yang dilakukan oleh Waskita Karya dengan proyek sebelumnya yakni Waterboom yang menghabiskan biaya Rp 23 miliar. Seharusnya Waskita konsisten dengan pembangunan yang dilakukannya. Karena biaya yang dikeluarkan tersebut bukan uang yang sedikit. Apalagi Waskita adalah salah satu BUMN. Ada apa dengan Waskita, kok sudah bangun pondasi ditinggal,” kata Sukri kepada Aktual di Jambi, Minggu (13/10). Sukri menduga hal itu sengaja dilakukan Waskita agar tidak diungkit lagi proyek 2005 yang bermasalah karena tidak melalui proses tender. “Mereka (Waskita) dapat proyek Waterboom meskipun lewat tender tapi yang ikut dan sengaja diarahkan dimenangkan Waskita. Ada tiga


19


perusahaan yang ikut tender, dugaan indikasinya perusahaan itu punya Waskita,” tegas Eli. *** Surat Nomor: 119/3576/BP - 01/ SPK/WK/Wil.I-CSJ/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 menunjukkan telah terjadi pembangunan proyek GOR Muara Bulian tanpa proses lelang yang diteken Bupati Abdul Fattah, Kepala Cabang Waskita Karya Jambi Wirya Adnyana, serta disetujui Ketua DPRD saat itu Burhanuddin Mahir. Sumber Aktual membisikan, untuk memperkuat proyek ‘abu-abu’ tersebut dibuat pula Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembiayaan dan Pembayaran Pengembalian Investasi Pembangunan GOR, yang ditandatangani September 2005. Selain itu dibuat pula Surat Perintah Mulai Kerja No.426.21/3581/BP 20

ditanggal yang sama. “Dalam menyiasati proses pembayarannya, pada 5 September 2005, kemudian bupati dan ketua DPRD membuat surat pernyataan bahwa mereka akan menerbitkan surat jaminan pembayaran dalam bentuk deposito senilai Rp 12 miliar,” ungkap sumber. Sumber menambahkan, proyek tersebut mulai menemui jalan buntu, ketika Abdul Fattah kalah dalam pemilihan bupati pada 2005. “Sehingga dibuatlah ‘rekayasa’ untuk membersihkan jejak agar nampak seolah-olah tidak ada permasalahan dikemudian hari. Caranya, dengan menerbitkan nota dinas dari Panitia Peneliti dan Penilai Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan GOR tertanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Sekda Selaku Pengarah, Fuad M Jusuf.


Nota dinas itu menyebutkan bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” jelas sumber. Pada tanggal yang sama pula, sekda selaku Plt bupati mengeluarkan SK Pembubaran Panitia tersebut. Kemudian pada 7 Desember 2005, Sekda selaku Plt bupati juga mengeluarkan surat penghentian pembangunan GOR oleh Waskita Karya. Serta surat yang sama kepada pimpinan DPRD tertanggal 4 Januari 2006. Setelah hampir setahun, tepatnya pada 20 Oktober 2006, Waskita Karya bersurat kepada bupati yang baru untuk meminta pembayaran proyek sebesar Rp 4 miliar. Namun menurut tim teknis Kimpraswil Bupati Syahirsah, telah terjadi mark up harga hingga tiga kali lipat. Dana yang telah dihabiskan dalam pengerjaan GOR tersebut hanya sebesar Rp 1,1 miliar.

arbie marwan/ aktual

Rumah mewah Abdul Fattah

Petani Sawit Pun Dikelabui Banyak petani sawit yang menjadi anggota koperasi tak mengetahui adanya kredit tersebut. Mereka baru mengetahui dan terkena imbasnya ketika KUD Sadar meminta anggotanya untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada 2010. Oleh: Arbie Marwan

KUD Sadar dan PT TLS sebesar lebih dari Rp 100 miliar. Jenis kredit yang diberikan adalah kredit investasi. Adapun tujuan penggunaan kredit untuk pembangunan kebut plasma kelapa sawit seluas 9.800 hektare (ha) berupa refinancing dan rehabilitasi kebun plasma eksisting 9.508 ha dan perluasan kebun 292 ha. Lokasinya di Kebun Jebak, Karmeo, Teluk Leban dan Sungai Bengkal, Kabupaten Tebo dan Batang Hari, Jambi.

A

dendum Bupati Batang Hari Tahun 2002 yang ditandatangani pada 16 Desember 2002 oleh Abdul Fattah antara PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) dengan KUD Sadar menjadi awal malapetaka bagi kelompok petani plasma kebun sawit. Petani plasma tersebut selama ini berada di bawah payung hukum KUD Sadar yang dikelola oleh PT TLS. Adendum tersebut menyatakan bahwa PT TLS yang semula hanyalah kontraktor pembangunan perkebunan berubah menjadi pemilik kebun inti dan mengakuisisi lahan kebun petani secara ‘paksa’. Sebelumnya, lewat Peraturan Daerah Batang Hari No 21 Tahun 1999 diatur bahwa setiap petani harus menyerahkan 30% lahannya kepada pemerintah kabupaten (pemkab) atau dinamakan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP). STUP ini bertujuan untuk pembangunan jalan dan drainase di kawasan perkebunan, dan jika berlebih akan menjadi kebun inti yang dimiliki pemkab. Namun, adendum tersebut mengatur bahwa STUP menjadi kebun inti dan sepenuhnya dikuasai PT TLS. PT TLS dan KUD Sadar kemudian mengajukan kredit kepada PT Bank Mandiri Tbk (Persero). Selanjutnya, Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto pada 26 Juni 2003 mengeluarkan surat Nomor 2.Hb. JGS/1474/2003 perihal Surat Penegasan Persetujuan Kredit a/n KUD Sadar. Bank Mandiri menyetujui pemberian kredit oleh


21


22

dugaan Bank Mandiri telah mengucurkan investasi bodong alias investasi fiktif. “Jika benar dana Rp 100 miliar tersebut benar dikucurkan, siapa yang menerimanya? Petani sebagai pemilik kebun plasma merasa tak menerima kucuran dana tersebut, karena tak ada satupun pembangunan kebun kembali atau refinancing yang dilakukan oleh PT TLS,” kata sumber. Sumber berkomentar, malah ada sebagian petani yang kehilangan kepemilikan hak atas tanahnya. Sehingga petani yang mengambil hasil kebun malah dianggap sebagai pencuri di kebunnya sendiri. “Saat ini petani pun tak bisa mengolah lahan miliknya, karena petani dianggap memiliki utang atas pinjaman pada 2010 membengkak menjadi Rp 130 miliar yang dilakukan oleh KUD Sadar dan PT TLS,” ungkap sumber.


*** Surat yang dikeluarkan Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto pada 26 Juni 2003 bernomor 2.Hb. JGS/1474/2003 perihal Surat Penegasan Persetujuan Kredit a/n KUD Sadar di poin B soal ‘Syarat Efektif Penarikan’ butir 4 menyebutkan, pengaju kredit menyerahkan seluruh sertifikat tanah seluas 9.800 ha dengan ketentuan, untuk yang sudah selesai pengurusannya telah diserahkan sebelum pencairan kredit, dan untuk yang masih dalam pengurusan harus menyerahkan cover note dari BPN atau notaris yang melakukan pengurusan. Namun, hingga kredit pinjaman dicairkan lebih dari Rp 10 miliar, Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto belum menerima bukti agunan pinjaman kredit tersebut. Hal itu terungkap dalam surat yang ditujukan Bank Mandiri

arbie marwan/ aktual

Suku bunga yang diberikan sebesar 19% per tahun (floating) dengan jangka waktu selama 10 tahun sembilan bulan. Penulusuran Aktual menemukan beberapa kejanggalan. Seperti pencairan dana Rp 100 miliar tersebut tak memiliki dasar karena tidak adanya agunan sebagai jaminan. Kemudian jika ada acuan pengucuran tersebut adalah hasil rapat anggota koperasi, tak ada satu pun risalah rapat yang menyepakati kredit tersebut. Jika acuannya adalah hasil perkebunan sebelumnya, ditemukan bahwa ketika itu tak semua hasil kebun itu baik. Malah penilaian dari Dinas Perkebunan, kebun tersebut masih dalam tahap pra tinjau atau tahap penilaian untuk dikeluarkannya sertifikat pemilik kebun. Lantas atas dasar apa Bank Mandiri berani mengucurkan dana tersebut? Sumber Aktual mengatakan, jika tak ada dasar atas kredit tersebut, semakin memperkuat

kantor pusat bernomor TFS.SAM/ LC.II/30/2010 yang diteken JF Hasudungan selaku Vice President Special Asset Management GroupLoan Collection II Department yang ditujukan kepada PT TLS. Ada dua poin penting dalam surat itu. Pertama, fasilitas kredit yang tercatat di Bank Mandiri masih atas nama KUD Sadar dengan kewajiban kredit per 31 Mei 2010 sebesar Rp 134,626 miliar. Kedua, agunan berupa sertifikat hak milik (SHM)

atas nama petani plasma anggota koperasi belum diserahkan ke Bank Mandiri sebagai jaminan kredit. Namun, berdasarkan dokumen surat dengan Nomor 2.Hb. JGS/1474/2003 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Mandiri Jambi Bambang Pratomo, Ketua KUD Sadar Ahmad Effendi, Sekretaris KUD Sadar Dyah Purwanti, dan Bendahara Mansyur, Bank Mandiri telah mengucurkan pinjaman lebih dari Rp 100 miliar.

Sumber Aktual yang mengetahui peristiwa itu mengatakan, sejatinya koperasi memiliki mekanisme ketika akan mengajukan kredit, yakni adanya rapat anggota koperasi. Dan, semestinya hasil rapat tersebut menjadi rujukan bagi pihak bank ketika akan mencairkan pinjaman. “Namun kenyataannya tidak ada satupun risalah rapat dan tidak adanya hasil keputusan untuk melakukan peminjaman tersebut,” kata sumber. Menurut sumber, malahan banyak petani sawit yang menjadi anggota koperasi tak mengetahui adanya kredit tersebut. Mereka baru mengetahui dan terkena imbasnya ketika KUD Sadar meminta anggotanya untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada 2010. “Jika menolak maka hak petani atas kepemilikan lahan kebun akan hilang,” jelas sumber. Haidir misalnya, dia adalah salah satu petani korban kehilangan lahan karena menolak untuk menandatangani SPH. Dia pun juga pernah dipenjarakan karena memperjuangkan hak miliknya atas lahan tersebut. “Kenapa saya harus tandatangan, saya tidak pernah merasa punya utang. Lagi pula katanya refinancing, padahal tak ada satupun bibit sawit baru yang ditanam. Malah saya dipenjarakan, karena dituduh melakukan pengeroyokan. Padahal saya meminta hak saya atas kebun sawit tersebut,” ujar pengakuan Haidir saat berbincang dengan Aktual. Pertanyaannya kemudian, siapa penikmat uang pinjaman tersebut? Petani pastinya bukan, karena tak merasakan pembangunan kebun dari kredit tersebut. KUD Sadar pun saat ini kondisi kantornya tak lebih seperti hutan semak belukar, karena sudah bertahun-tahun kegiatan koperasi tak berjalan. Penelusuran Aktual terhadap PT TLS juga janggal. Tidak ditemukan papan nama kantor PT TLS ketika Aktual menyambangi alamatnya di Jl Kop.Ud. Sjaring No 106, Kelurahan Talang Bakung, Jambi.


23

LAPORAN UTAMA

mencoko Akil Mochta menggoya Golkar

24



antara

ok ar, ah r?

“

Ada skenario mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu saja agar kasus Century apabila tidak bisa dibendung lagi dan mengarah ke impeachment atau hak menyatakan pendapat,” kata anggota partai Golkar Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu, ada komentar cukup pedas juga dari politisi senior PDIP yang menyebar di sosial media seperti Facebook dan Twitter. “Ada hal yang menarik. Terkait kasus Ketua MK Akil Mochtar, tiba-tiba Presiden mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap Akil. (Jadi), ada skenario untuk mendelegitimasi MK,” kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Sama seperti tudingan Bambang Soesatyo, Tjahjo juga menduga kasus Akil untuk menjegal kasus Century. Ada sebuah skenario pengerdilan integritas MK ketika Hak Menyatakan Pendapat akan digulirkan di kasus Century di DPR. “Atau minimal sudah dijinakkan dengan perpanjangan tangan Istana dengan hakim MK yang wakil pemerintah. Jadi, benar-benar skenario politik yang luar biasa,” ujar Tjahjo. Namun investigasi Aktual justru memperlihatkan bahwa kasus Akil Mochtar bukan sekadar isu Hak Menyatakan Pendapat di kasus Century. Ada pertarungan kepentingan bisnis besar terutama dalam penguasaan dan pengamanan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah tertentu. Di kasus Akil Mochtar ini juga ditemukan bahwa ada skenario besar juga untuk menggeser kekuatan Partai Golkar di parlemen yang saat ini cukup ampuh dalam bermanufer di beberapa kasus. Kalau Partai Golkar tidak cepat mereposisi dan melakukan konsolidasi maka bisa jadi elektabilitas Partai Golkar akan turun. Namun, yang terpenting, siapa yang diuntungkan atas kasus Akil Mochtar ini di pertarungan memperebutkan RI-1 pada 2014 nanti? Silakan menyimak sajian tulisan Aktual... 25

LAPORAN UTAMA

Partai Gorkar digoyang? Isu ini bergulir pascapenangkapan Akil Mochtar. Maklum, Akil Mochtar merupakan kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Oleh: Heriyono

T

ertangkapnya Akil Mochtar, ketua Mahkamah Konstitusi (MK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (2/10) pukul 22.00 WIB di kediamannya di komplek perumahan menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan, seakan menjadi tamparan keras bagi institusi MK dan Partai Golkar. 26

Akil ditangkap KPK karena diduga menerima suap dalam persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada). Akil ditangkap tidak sendiri. Dia ditangkap bersama anggota DPR dari Partai Golkar Chairunnisa dan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih. Pascapenangkapan, KPK kemudian menetapkan enam orang menjadi tersangka, yakni Akil Mochtar, Chairunisa, Cornelis


Nalau (pengusaha), Tubagus Chaeri Wardana (ketua Kadin Banten, ketua AMPG Banten, dan adik gubernur Banten), Hambit Bintih, dan Susi Tur Andayani (advokat). Tiga hari kemudian, tepatnya Sabtu (5/10), usai rapat dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan sementara Akil Mochtar sebagai ketua MK, menyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Akil oleh KPK. Presiden SBY mengatakan, pemberhentian sementara Akil Mochtar sebagai ketua MK sudah

antara

Akil Tertangkap, Golkar Digoyang?

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, saya dengan kewenangan yang saya miliki telah memberhentikan sementara saudara Akil Mochtar dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ini saya lakukan dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya. Presiden SBY juga menyampaikan lima butir hasil pertemuan dengan pimpinan lembaga negara yang disebutnya sebagai agenda penyelamatan MK, salah satunya adalah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk diajukan ke DPR. *** Partai Gorkar digoyang? Isu ini bergulir pascapenangkapan Akil Mochtar. Maklum, Akil Mochtar merupakan kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain Akil Mochtar, kader Partai Golkar lain yang yang juga terkait dalam kasus tersebut Chairunisa, anggota Komisi II DPR, dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Jika benar Partai Golkar digoyang, lalu siapa yang menggoyang? Ada beberapa masalah menarik dari kasus tangkap tangan Akil Mokhtar Cs. Pertama, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, Akil Mochtar sudah lama menjadi target KPK. KPK telah mengincar Akil sejak ada dugaan suap hakim yang dilontarkan oleh Refly Harun pada 2010. Bisa jadi ini hanya sebuah kebetulan, demi menjaga kehati-haitan KPK. Tapi ketika di dalamnya terdapat Chairunisa, Wawan, dan Ratu Atut Chosiyah (gubernur Banten) yang turut menjadi saksi, maka aspek politis lebih mendominasi daripada aspek hukum. Kedua, terkait pencengkalan Ratu Atut ke luar negeri, KPK sedikit berbeda dengan kasus lain. Untuk hal ini KPK bergerak cepat. Setelah menetapkan Wawan menjadi tersangka, KPK mencegah sang kakak, Ratu Atut, ke luar negeri. Paradigma politik pun terbentuk

secara otomatis, karena kenyataannya Akil Mochtar, Chairunisa, Wawan, dan Ratu Atut adalah kader Partai Golkar. Ketiga, celoteh Pramono Anung, politisi PDI Perjuangan, disitus jejaring sosial Twitter, Rabu (2/10), satu jam sebelum Akil Mochtar tertangkap menjadi pertanyaan apakah operasi itu bocor atau ada skenario politik di balik itu semua. Melalui akun Twitter, Pramono berkicau, “Twitt saya 1 jam yang lalu ternyata benar...Salut buat temen2 @KPK_RI”. Tweet yang dimaksud Pramono adalah, “Ketua Lembaga Tinggi Negara ditangkap KPK...kita tunggu deh...”” *** Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan, jika akhirnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga terlibat dalam kasus suap yang menjerat adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, maka suksesi kepemimpinan di Banten tetap berada di tangan kader-kader Golkar. “Minimal ada tiga faksi di internal Golkar bersaing di Banten. Ada Pak Ismet Iskandar, Airin, dan mungkin Abdul Sukur,” kata Indra, Sabtu (12/10). Indra menilai, kasus yang menimpa suami Airin Rahmi Diany yang kemudian menyeret Atut, tak ada hubungannya dengan pemerintahan Banten. Menurutnya, Atut diperiksa hanya sebagai saksi. Bagi Indra, Atut mempunyai kekuatan besar untuk mendulang kesuksesan Partai Golkar. Tetapi, dengan kasus tersebut, pemilih Partai Golkar menjadi sulit terjaga. “Artinya yang kami pertahankan dari Banten itu massanya. Tiba-tiba muncul kasus ini yang merugikan,” ujar dia. Indra menegaskan, posisi Atut masih terperiksa sebagai saksi. Namun, jika akhirnya KPK menaikan status hukum kepada Atut menjadi tersangka, maka pemerintahan Banten tetap milik Partai Golkar. “Persaingan sekarang itu juga antar kader Partai

Golkar juga,” ungkap dia. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, penangkapan kader Partai Golkar dan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK memengaruhi citra partainya. Oleh karena itu, dia meminta kader partai membuktikan Partai Golkar bersih dari korupsi agar elektabilitas partai tidak anjlok. “Kalau melihat dari segi citra, tentu akan ada dampak. Citra, sebagaimana sekarang ini kan opini publik sangat kuat. Pendapat publik sangat kuat,” ujar Akbar, Senin (14/10). Akbar menambahkan, pemberitaan dan citra yang tidak baik atas partainya tidak serta-merta berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar. Namun, kestabilan keterpilihan Partai Golkar harus dijamin dan dijaga oleh kader partai. Oleh karena itu, dia meminta Partai Golkar menunjukkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu bersih dari korupsi. Dia mengatakan, partai bertugas membuktikan bahwa kader partai yang terjerat kasus korupsi bertindak berdasarkan inisiatif perorangan dan bukan untuk partai. “Apa itu berdampak pada elektabilitas partai, kami juga belum tentu mengatakan itu berdampak. Sejauh Golkar memperlihatkan persiapan (pemilu) yang sungguhsungguh, kemudian juga sikap yang bersih dan jelas terhadap ada indikasi tindak pidana korupsi, sikap yang tegas, saya pikir publik akan bisa memahami, mungkin saja itu adalah ulah orang per orang,” jelas Akbar. Situs resmi Partai Golkar menjelaskan, sejarah Partai Golkar bermula pada 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).


27

LAPORAN UTAMA

Sejarah Partai Golkar

ekber Golkar resmi didirikan pada 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan. 28


kil Mochtar terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 menggantikan Mahfud MD setelah dipilih melalu voting yang dilakukan oleh sembilan hakim MK, Rabu (3/4). Akil terpilih melalui mekanisme voting tiga putaran di Gedung MK. Saat voting awal putaran pertama, Akil Mochtar (empat suara), Hamdan Zoelva (dua suara), Harjono (dua suara), dan Arif Hidayat (satu suara). Karena dua calon sama-sama mendapat suara dua yakni Harjono dan Hamdan, akhirnya kedua orang itu di-voting untuk mendapatkan dan untuk bersaing dengan Akil di putaran kedua. Setelah dilakukan voting, Harjanto mendapat suara lebih banyak dibanding Hamdan. Hasilnya, Harjono mendapat empat suara dan Hamdan mendapat tiga suara. Satu suara tidak sah karena memilih keduanya dan satu orang abstain. Dengan demikian, Harjanto yang berhak maju di putaran kedua. Diputaran selanjutnya ini, calon hanya tinggal dua yakni Akil dan Harjono, lalu maju ke putaran ketiga. Hasil voting, Akil mendapat tujuh suara dan Harjono dua suara. Dengan demikian, Akil dipastikan menjadi ketua MK ketika mendapat lima suara, Harjono langsung mendatangi Akil lalu memberi selamat. Para hakim konstitusi dan pegawai MK yang hadir bertepuk tangan yang nampaknya sejak awal menjagokan Akil. Saat penghitungan suara putaran pertama, para pegawai MK berteriak mendukung Akil. Baik itu di dalam ruangan pemilihan, maupun pegawai yang ada di basement gedung MK atau tempat parkir juga mendukung Akil. Seperti diketahui, pascahabis masa jabatan Mahfud MD, MK diberi waktu maksimal tujuh hari untuk mencari ketua baru. Untuk diketahui, masa jabatan ketua MK tidak seperti ketua-ketua sebelumnya yaitu Mahfud dan Jimly Asshiddiqie. Ketua MK yang terpilih saat ini akan menjabat dua tahun enam bulan. Hal itu sesuai munculnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 2011. Di zaman Mahfud dan Jimly, jabatan ketua MK selama tiga tahun. / Heriyono

antara

S

Pegawai MK Pun Mendukung Akil Menjadi Ketua A

PROFIL AKIL MOCHTAR Tempat / Tanggal Lahir : Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960 Agama : Islam Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi RI Masa Jabatan : Tahun 2013

Muhammaddiyah • Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 2006-2010 • Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar 2006-2009

Pendidikan • SD Negeri I Putussibau • SD Negeri II Putussibau • SMP Negeri Putussibau • SMP Negeri 2 Singkawang • SMP Muhamadiyah Pontianak • SMA Muhamadiyah Pontianak • S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak • S2 Magister Ilmu Hukum universitas Padjajaran Bandung • S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Jabatan di DPR • Ketua Pansus RUU Undang-Undang Yayasan • Ketua Pansus RUU tentang Jabatan Notaris • Ketua Pansus RUU Perseroan Terbatas • Ketua Panja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi • Ketua Panja Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi • Ketua Panja RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan RRC • Ketua Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana • Ketua Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama • Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara) Ketua Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dan lain-lain Peraturan Perundang-undangan

tino oktaviano/ aktual

Karier • Advokat/pengacara (1984-1999) • Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2004 • Anggota DPR/MPR RI Periode 2004-2009 • Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Periode 20042006 • Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI 6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI • Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi • Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI Pengalaman Organisasi • Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak • Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak • Pelajar Islam Indonesia • Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak • Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB • Ketua Alumni Menwa Kalbar • Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak • Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003 • Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat • Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak • Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila • Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI • Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar • Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar • Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP)


29

LAPORAN UTAMA

kemenangan berbuah petaka dan PKS. Namun, pasangan JADI tidak puas dengan hasil keputusan itu. Rencananya JADI akan mengadu beberapa kecurangan yang terjadi ke MK. Yang menarik, justru yang mempertemukan Hambid (PDIP) ke Oleh: Novrizal Sikumbang, Arbie Marwan Akil Mochtar adalah Chairunnisa, anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan Tengah yang juga da yang mengherankan sebagai menjabat sebagai Wakil tentang kaitan Bupati terpilih Ketua Komisi VIII yang membidangi di Pilkada Gunung Mas, kesejahteraan sosial dan agama. Hambid Bintih di kasus Akil Mochtar. Ada dugaan sementara bahwa ada Dikabarkan dan diduga Hambid benang merah yang menghubungkan yang diusung partai PDIP sudah kepentingan PDIP dan Golkar menyiapkan Rp3 miliar untuk di Kabupaten Gunung Mas. Lalu Akil Mochtar meski dia sudah jadi pertanyaannya, apa kepentingan itu? pemenang dengan selisih suara Untuk menjelaskan benang 12%. Sekadar informasi, di pilkada merah itu perlu ditelusuri lebih Gunung Mas 2013 Pasangan Hambit jauh dua pengusaha yang juga Bintih-Arton S Dohong (HAMIAR) ditangkap di kasus Akil yakni yang diusung PDI Perjuangan, Cornelis Nalau dan Tubagus Partai Merdeka, PPDI, PDS, Partai Chaeri Wardana. Patriot, PAN, dan PDP, menang Hasil investigasi Aktual, atas pasangan Jaya S MonongCornelis Nalau adalah Daldin (JADI) yang diusung Partai salah satu pengusaha yang Demokrat, Partai Gerindra, Partai mem-back up Hambid di PPN, Hanura, PK dan PKPI, PPP,

A

30


Pilkada Gunung Mas. Cornelis Nalau dikenal sebagai pengusaha kelapa sawit. Ketika terungkap bahwa istri Akil Mochtar, Ratu Rita Akil punya bisnis perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan perikanan arwana maka itu

antara - oke dwi atmaja/ aktual (cornelis)

Korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun dan hutan secara tidak prosedural di Kalimantan sudah mencapai Rp 273 triliun.

sedikit menguak sisi lain dari kasus Akil meski itu perlu pendalaman lebih lanjut. Ratu Rita Akil adalah direktur utama CV Ratu Samagat yang menaungi bisnis tersebut. “Akil tidak ada posisi dalam perusahaan itu,” kata pengacara Akil Mochtar, Tamsil Sjoekoer beberapa saat lalu. Namun, isu ini jadi menarik ketika ditarik ke isu mafia perkebunan sawit dan tambang. Sebuah data dari Koalisi AntiMafia Hutan pada Juni 2013 lalu menyatakan bahwa korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun dan hutan secara tidak prosedural di Kalimantan sudah mencapai Rp 273 triliun. Korupsi tersebut ditengarai berasal dari pembukaan 727 unit perkebunan kelapa sawit dan 1.722 pertambangan bermasalah. Tingkat kerugian paling besar justru terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana nilainya sudah mencapai Rp 158 triliun. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur Rp 31,5 triliun, Provinsi Kalimantan Barat Rp

47 triliun, dan Provinsi Kalimantan Selatan Rp 9,6 triliun. Sajian data tersebut cukup mengerikan. Modus korupsinya klasik, permainan perizinan di tingkat kabupaten-kota sampai tingkat provinsi dengan memanfaatkan lemahnya hukum di daerah kabupaten-kota. Perlu diketahui, Gubernur Kalimantan Tengah sekarang adalah Agustin Teras Narang dari PDIP, yang sudah menjabat dua kali periode. Disinilah letak kunci kepentingan itu. Kalau Cornelis bersedia menjadi wishtle blower maka akan terungkap semua jaringan mafia perizinan kelapa sawit. Bahkan bisa meluas ke jaringan mafia izin pertambangan. Kalau bicara bisnis pertambangan di Kalteng (lihat tabel!), potensinya sangat luar biasa. Di Kabupaten Gunung Mas saja potensi tambang emas dan batubara yang cukup besar. Pada 2012, terdapat 83 perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi dan masih aktif dalam kegiatan menambang.

Grup Tambang yang beroperasi di Kalimantan Tengah:

antara

1. BHP Billiton (Australia dan Inggris) 25% persen saham di jual ke Adaro Energy, memiliki 7 (tujuh) konsesi Indomet Coal, PT. Thies Indonesia sebagai operasional di Muara Tuhup 2. Kalimantan Gold Corporation Limited and Freeport McMoran (Canada, Amerika) lokasi kegiatan berada di Kabupaten Katingan, Puruk cahu dan Gunung Mas 3. Cokal (IUP Bumi Barito Mineral, IUP Borneo Bara Prima, IUP Anugerah Alam Manuhing, IUP Anugerah Alam Katingan) Australia 4. ITOCHU Coal Resources Australia Pty Limited (ICRA) yang punya (Marunda Graha Mineral dan Suprabari Mineral) 5. Realm Resources (IUP Katingan Ria dan IUP Katingan Bersama) Australia 6. Banpu (Thailand), di PT. Mitra Tambang Utama, di akusisi oleh Group Indika 7. Leighton Resources (Australia) operasional tambang PT. Marunda Grahamineral 8. Asiatic Coal Pte Ltd (ACPL) Autralia 9. Straits Resources Limited is operated by Aurora Gold (Autralia) 10. British Petroleum Project Migas CBM (Inggris) 11. Agritrade Resources Ltd (Hongkong) 12. Uniteds Tracktor (Astra International Tbk) (IUP TOP, IUP IUP Duta Cahaya, IUP Duta Sejahtera) 13. Golden Energy Mines subsidiary SMART Group (Golden Agri-Resources Ltd) (IUP Trisula I hingga Trisula III) 14. Borneo Lumbung Energy (Bumi Plc ) (PKP2B AKT)

Dari 83 perusahaan tersebut, ternyata terdapat 77 perusahaan pertambangan yang masih berada dalam tahap kegiatan eksplorasi, Sedangkan sisanya enam perusahaan pertambangan berada dalam tahap kegiatan eksploitasi dan penyelidikan umum. Apalagi ketika bisnis Freeport Mc Moran sudah mulai masuk ke Kalimantan Tengah, termasuk di wilayah Gunung Mas. Freeport melakukan kongsi dengan perusahaan PT Kalimantan Surya Kencana (PT KSK) untuk mengeksploitas lahan 120.900 ha dengan izin kontrak karya (KK) di dua Kabupaten Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Murung Raya). Kalau perusahaan sekelas Freeport saja sudah masuk ke Gunung Mas, sudah tentu urusan Hambid Bintih bukan sekadar masalah sengketa Pilkada.


31

LAPORAN UTAMA

Ada Freeport di Gunung Emas M

ungkin partai yang paling keras mempertanyakan kehadiran Freeport di Kalimantan Tengah adalah PDIP. Kepada Sorotnews.com pada 29 Oktober 2012 lalu Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi, salah satu organisasi underbow PDIP, Masinton Pasaribu mempertanyakan dasar hukum Freeport masuk ke Kalteng. Freeport dinilai cacat hukum dalam memperoleh konsesi menambang emas di Kalteng yang masih menggunakan kontrak karya. “Dalam UU Minerba No.4 Tahun 2009 jelas-jelas meniadakan kontrak karya,” kata Masinton Dia juga mempertanyakan penguasaan lahan seluas 120.900 ha dengan izin kontrak karya itu berpotensi meniadakan hak-hak masyarakat adat/lokal, kerusakan lingkungan dan bencana ekologi. “Kehadiran Freeport di Indonesia seperti di Papua adalah malapetaka, dan kini malapateka itu akan terulang di Kalimantan. Rakyat harus bersatu menolak persekongkolan jahat pemerintah dengan Freeport, di Papua maupun Kalimantan,” tambahnya. Entah kenapa, ternyata Freeport terus beroperasi di Kalimantan. Menurut data yang diperoleh Aktual, operasi Freeport di Kalteng sudah dimulai sejak 23 Mei 2012 lalu. Namun, 32

operasi Freeport di Kalimantan ini agak berbeda jika dibandingkan dengan Papua. Freeport memilih berkongsi dengan sebuah perusahaan penggali emas terbesar di Bermuda, Kalimantan Gold Corporation (KGC). Kedua perusahaan itu akhir sepakat untuk membentuk sebuah anak perusahaan yang bernama PT Kalimantan Surya Kencana (KSK) untuk mengoperasikan kontrak karya di Kalimantan. Pengeboran sudah dilakukan di titik Beruang Tengah di wilayah proyek KSK yang di Kecamatan Miri Manasa, Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Petak Malai dan Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kecamatan Seribu Riam di Kabupaten Murung Raya Kalteng. Di Kalbar, KSK juga mengebor di daerah Tayan kabupaten Melawi Kalbar tepat di kawasan yang ditetapkan sebagai Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo) Sekadar catatan, Kalimantan Gold Corporation Limited (KLG) adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi di


Kalimantan. Selain tercatat di bursa efek Toronto, Kanada, KLG juga tercatat di Bursa Efek London. Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals yang fokus menambang emas, PT Kalimantan Surya Kencana yang menambang emas dan tembaga, serta PT Indobara Pratama yang menambang batu bara. Adapun Freeport McMoran di Indonesia beroperasi di Papua melalui anak usahanya, PT Freeport Indonesia. Kongsi antara Kalimantan Gold dan Freeport terbentuk pada 13 Desember 2010, dengan membentuk PT Kalimantan Surya Kencana. Dalam kerja sama ini, Kalimantan Gold berperan sebagai operator, sedangkan Freeport yang memiliki 75 persen saham akan mendanai proyek. Pada tahap eksplorasi ini, Freeport akan menginvestasikan 7 juta dollar AS dengan kompensasi 51 persen saham dalam tiga tahun pertama, dan USD 3 juta untuk setahun berikutnya. Freeport juga akan mendanai kegiatan feasibility study untuk tambahan 24 persen saham. aktual/ istimewa

Oleh: Arnold Sirait

Capres 2014

Taruhan Terakhir Keluarga Bakrie

Oleh: Andy Abdul Hamid, Ismet Eka

flickr.com/photos/icalbakrie

M

asih ingat kapan Aburizal Bakrie memutuskan untuk maju capres 2014? Aktual mencatat, pada Minggu, 1 Juli 2012, sekitar 33 perwakilan DPD Partai Golkar mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai calon Prersiden dari Partai Golkar. Deklarasi itu dibacakan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar, Minggu 1 Juli 2012 di di gedung Sentul International Conventional Center Sentul, Kabupaten Bogor. Keinginan Ical untuk maju sebenarnya sudah mulai awal tahun 2012 lalu. Banyak politisi senior baik dari Golkar sendiri dan partai juga menilai sebaiknya Ical jangan maju Capres. Almarhum Taufiq Kiemas, politikus senior PDIP yang sudah

makan asam garam itu bahkan sempat mempertanyakan kenekatan Ical. Dia melihat elektabilitas Ical dan track record politiknya masih belum bisa menyundulnya ke posisi RI1. Taufiq pernah mengingatkan bahwa harusnya Ical juga melihat umurnya yang sudah uzur. Namun, dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya Ical tetap memutuskan untuk maju. “Kami minta restu kepada masyarakat,” kata Ical di acara Rapimnas itu. Lalu, mengapa Ical tetap ngotot maju? Ada beberapa analisis politik yang berusaha menjelaskan hal itu. Namun, yang paling masuk akal adalah ketika melihat data pada 2011 lalu tentang kinerja kerajaan bisnis keluarga Bakrie.

Sejak 2006 lalu, hampir semua orang berdecak, tenyata Ical adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun pada 2012 Ical terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Di awal 2012 ternyata data dan fakta berbicara lain. Ada beberapa fakta pada 2012 tentang Grup Bakrie. Sebuah lembaga analis independen, Kata Data, mencatat sampai kuartal I 2012 saja utang berbentuk rupiah dari 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Bakrie Brothers sudah mencapai Rp 21,4 triliun dengan nilai jatuh tempo pada 2012 senilai Rp 7,1 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk US dollar cukup fantastis jumlahnya yakni USD 5,7 miliar dan nilai jatuh tempo pada 2012 sekitar USD 275 juta. Dalam sebuah media nasional, Direktur Eksekutif Kata Data, Metta Dharmasaputra mengatakan bahwa besar kemungkinan Bakrie gagal bayar (default) atas utang-utangnya. Metta juga menjelaskan salah satu akar masalah dari itu adalah harga batubara dunia yang terus menurun secara signifikan. Bayangkan harga yang berkisar sekitar USD 140 per ton pada awal 2011 turun sampai dibawah USD 90 per ton. Padahal pemilik utang terbesar Grup Bakrie


33

adalah perusahaan yang bergerak di tambang batubara. Dari analisis laporan keuangan pada kuartal I 2012 yang dilakukan Kata Data, ada tiga perusahaan Bakrie yang dililit utang besar yakni yakni Bakrie and Brothers, Tbk dengan total utang Rp 8,6 triliun dengan total jatuh tempo 2012 Rp 2,3 triliun. Kemudian Bumi Resources Tbk, utangnya sudah mencapai USD 3,69 miliar dengan total jatuh tempo pada 2012 USD 62 juta. Lalu Bumi Resources Mineral, Tbk yang nilai utangnya USD 295 miliar dengan jatuh tempo pada 2012 sebesar USD 12 juta. Analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa akibat utang tersebut, harga saham beberapa perusahaan Grup Bakrie di BEI dan London terus merosot sejak 2011 lalu. Bahkan beberapa kali sudah menghadapi ancaman default. Terakhir, berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2007 total utang perusahaan keluarga Bakrie adalah yang paling tinggi. BI menyebut, penerbitan utang nominasi valas sudah mencapai USD 1,877 miliar atau Rp21,30 triliun (lihat tabel!). Jumlah total utang ini bukan mainmain. Apalagi nilai rupiah masih tidak menentu sampai 2014 nanti. Untuk menekan beban utang yang cukup tinggi itu, tentu langkah paling cepat adalah menjual aset, divestasi atau melakukan refinancing. Untuk itu Grup Bakrie memutuskan untuk menjual beberapa aset besarnya yang ada di sektor migas, perkebunan, properti, jalan tol hingga perusahaan pipa. Di sektor properti, beberapa aset Bakrie dijual ke PT MNC Land Tbk. Sekitar 55,91% saham PT Bali Nirwana Resort (BNR) 34

sumber: katadata

LAPORAN UTAMA

sudah beralihtangan ke PT MNC Land. Selain itu, MNC juga akan mengakusisi 25% saham BNR yang ada di Jakarta Selatan. Diperkirakan Bakrie akan menerima dana sekitar Rp1 triliun dari transaksi itu. Bakrieland juga melepas lima jalan tol miliknya ke Grup MNC. Lewat anak usahanya, PT Bakrie Toll Road (BTR) tol Kanci-Pejagan, ruas tol yang masuk konsesi PejaganPemalang, Pasuruan-Probolinggo, Batang-Semarang, CiawiSukabumi dan Cimanggis-Cibitung. Diperkirakan, dari lima rual tol itu, Bakrie menerima Rp2 triliun dari Bos MNC Grup Hary Tanoe Di sektor migas, Bakrie melepas 10 persen saham PT Energi Mega Persada Tbk di Blok Masela kepada Inpex Masela Ltd dan Shell Upstream Overseas Service Ltd sebesar USD 313 juta. Itu belum tercatat beberapa langkah lain di penjualan aset, strategi divestasi dan refinancing lain yang dilakukan untuk menekan beban utang pada 2013 ini. Tapi, menurut analisis Kata Data beban dan jatuh tempo utang Bakrie justru akan berat di tahun 2014 nanti. Untuk beban utang Bumi Resources saja ada pembengkakan yang cukup signifikan di kuartal II dan kuartal III pada 2014 (lihat tabel). Padahal pada kuartal itu adalah hari-hari penting


menuju Pemilu 2014 (lihat grafik). Melihat fakta-fakta diatas justru tambah memperkuat beberapa analisis yang mensinyalir bahwa motivasi besar Aburizal Bakrie maju di 2014 nanti bukan untuk merebut kursi Susilo Bambang Yudhoyono. Ini soal bisnis. Itu mirip analis Wimar Witoelar dalam sebuah wawancara dengan media The Politic. Dia mensinyalir motivasi politik Ical sangat kecil untuk pencapresan 2014 nanti. “Ini adalah usaha terakhir. Adiknya Nirwan Bakrie tidak setuju Ical berpolitik. Karena dia menjadi banyak mengalami kesulitan. Tapi Ical lebih pintar dari Nirwan, dia berpolitik bukan karena politik. Kecil kok motivasi politiknya, tapi untuk menyelamatkan bisnis. Siswono, Ical, Taufik, semuanya orang-orang dari anak buah Ginanjar. Itu pernah bilang, Wim daripada lo cape-cape, lo tuh terima aja jabatan politik, lo utang ke bank dihapus. Siswono di BNI dihapus, Ical di BPPN dihapus, jadi di politik itu artinya dokter kuat terhadap kebangkrutan. Tidak ada penguasa yang bangkrut,” kata Wimar. Nampaknya, sinyalemen Wimar itu mirip juga yang terjadi di beberapa politisi senior di Golkar yang ingin “menyelamatkan” partai.

oke dwi atmaja/ aktual

Sebut saja Akbar Tandjung. Mantan ketua umum Golkar ini beberapa kali dalam pernyataannya menunjukkan bahwa dia masih meragukan pencapresan Ical. Salah satu bentuk keraguan itu adalah upaya dia untuk kembali mengevaluasi ulang keputusan untuk mencapreskan Ical. “Siapa yang bilang (pencapresan. red) Ical harga mati. Tidak ada politik yang mutlak-mutlakan sehingga tidak tepat disebut harga mati,” kata Akbar kepada beberapa media beberapa saat lalu. Politikus gaek Golkar ini terus mengingatkan bahwa partai Golkar harus realistis jika melihat elektabilitas Ical terus jatuh maka keputusan harus cepat dikeluarkan agar tidak mengganggu elektabilitas partai. Bahkan kalau perlu Golkar harus membuat konvensi. Bahasa sederhananya adalah jangan sampai pencapresan Ical justru akan jadi bumerang buat partai Golkar di masa depan. Jusuf Kalla sempat menyambut usulan Akbar untuk melakukan konvensi. Namun dia enggan untuk secara langsung untuk memihak. “Saya tidak bisa menilai. Yang bisa menilai kan Golkar sendiri, termasuk pengurus di daerah-daerah,” kata Jusuf di Semarang kepada sebuah media online. Meski mendapat tekanan dari internal partai, toh Ical tetap pada keputusannya semula. Ical tidak akan mundur di Capres 2014, meski elektabilitasnya rendah. “Tidak pernah ada gerakan atau wacana untuk

mengganti capres,” ujar pria akrab disapa Ical itu, di Jombang beberapa saat lalu. Mungkin, Ical sadar dia tidak mungkin terpilih menjadi RI1. Apalagi elektabilitasnya jauh dibawah Megawati, Prabowo atau Jokowi misalnya. Namun, mungkin, Ical punya hitungan politik sendiri dengan mendeklarasikan diri sebagai capres sejak dini (sejak 2102). Minimal, seperti perkiraan Wimar. Kalau memang Boediono berhasil di-impeachment lewat kasus Century maka besar kemungkinan Ical akan mengganti posisi Boediono. “Jadi arah tujuannya Aburizal Bakrie itu ingin menjadi pemimpin nasional sebelum Pemilu 2014. Sebab 2014, dia belum pasti menang. Tapi kalau sekarang dia jadi Wapres karena kekuatan DPR, kalau ada impeachment kan DPR ikut menentukan, Golkar masih menang,” kata Wimar kepada media The Politic. Kalau skenario ala Wimar itu benar dan berjalan mulus, maka besar kemungkinan agenda-agenda penyelamatan bisnis keluarga Bakrie juga akan sedikit terselesaikan. Namun, terakhir, ketika ketua MK Akil Mochtar yang juga kader Golkar tertangkap tangan oleh KPK, skenario itu tampaknya tidak akan berjalan mulus lagi. Karena langkah terakhir, Hak Menyatakan Pendapat, yang kemudan berujung impeachment di kasus Century bakal terganjal di DPR. Jadi wajar kalau internal partai Golkar mendorong konvensi karena skenario Ical hancur akibat kasus Akil Mochtar. Lalu, apa skenario Ical selanjutnya untuk menyelamatkan bisnisnya jika modal utamanya partai (baca: elektabilitas partai.red) dan uang sudah hancur juga? Waduh....

Utang Perusahaan Bakrie 1. Surat utang PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) sebesar USD380 juta atau Rp4,313 triliun, dengan rincian USD250 juta pada 7 Mei 2010, dan USD130 juta pada 24 Januari 2011. 2. PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP) USD122 juta atau Rp1,441 triliun, dengan rincian sebesar USD50 juta pada 7 Maret 2007, dan sebesar USD77 juta pada 11 Maret 2010. 3. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebesar USD1,375 miliar atau Rp15,606 triliun, dengan rincian sebesar USD375 juta pada 5 Agustus 2009, sebesar USD300 juta pada 13 November 2009, dan USD700 juta pada 30 September 2010. 4. PT Indika Energy Tbk (INDY) sebesar USD1,280 miliar atau Rp14,528 triliiun, dengan rincian sebesar USD250 juta pada 30 April 2007, sebesar USD230 juta pada 5 November 2009, sebesar USD115 juta pada 5 Mei 2011, dan sebesar USD500 juta pada 24 Februari 2013. 5. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengikuti dengan USD1,171 miliar atau Rp13,290 triliun, dengan rincian sebesar USD271 juta pada 11 Mei 2010, sebesar USD125 juta pada 11 Februari 2011, sebesar USD150 juta 16 Mei 2012, sebesar USD395 juta pada 15 Oktober 2012, sebesar USD100 juta pada 22 Oktober 2012, dan sebesar USD130 juta pada 14 Januari 2013. 6. PT Cikarang Listrindo sebesar USD762 juta atau Rp8,648 triliun, dengan rincian sebesar USD300 juta pada 29 Januari 2010, dan sebesar USD462 juta 21 Februari 2012 7. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) USD675 juta atau Rp7,456 triliun, dengan rincian USD175 juta pada 22 Juli 2010, dan sebesar USD500 juta pada 27 Mei 2012. Dan PT Gajah Tunggal Tbk (GTBO) sebesar USD595 juta atau Rp6,753 triliun, dengan rincian sebesar USD95 juta pada 4 Juni 2007, dan sebesar USD500 juta pada 16 Februari 2013.


35

LAPORAN UTAMA

Dinasti Banten dan Kekuasaan Politik

I

sak tangis mewarnai pemakaman ayah kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chasan Sochib, 30 Juni 2011. Jasad almarhum dikuburkan di Pemakaman Ratu, Desa Pesangrahan, Kampung Lemburjero, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Chasan Sochib dikuburkan di sisi makam ayahnya, Tubagus Sochib dan ibunya, Ratu Rofiah. Kuburannya juga berdekatan dengan makam anak angkatnya, Ratno Timoer, aktor era 1970-an yang terkenal sebagai pemeran pendekar buta, Badra Mandrawata, Si Buta dari Goa Hantu. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer dipimpin Komandan Distrik Militer Serang kala itu Letnan Kolonel Wahyu Widodo. Ratusan warga Banten memadati lokasi pemakaman untuk melepas kepergian almarhum. Sejumlah kepala daerah dan pejabat teras di lingkungan Provinsi Banten juga tampak hadir dalam upacara pemakaman. Chasan Sochib meninggal di usia 84 tahun.

Dalam sejumlah pemilukada, elite-elite lokal berperang memperebutkan kekuasaan. Dinasti Tubagus Chasan Sochib memang telah merajai politik di Banten, tetapi ada sejumlah kelompok yang terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Oleh: Heriyono

Era 1960-an, nun jauh di pedalaman Banten, seorang jawara bernama Tubagus Chasan Sochib melakukan pengawalan bisnis beras dan jagung antarpulau Jawa-Sumatera. Tak cukup hanya mengawal, sang jawara mulai merintis bisnisnya sendiri dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam VI Siliwangi. Kodam Siliwangi juga berkepentingan atas kestabilan politik di Banten. Mereka membutuhkan orang lokal untuk 36



***

aktual/ istimewa

menjadi perpanjangan tangan di daerah. Di mata para komandan Kodam IV Siliwangi, Banten adalah daerah yang rawan dipengaruhi oleh kekuatan komunis baik sebelum dan sesudah tragedi 1965. Situs Perhimpunan Pendidikan Demokrasi pada 31 April 2011 pernah menulis, atas dalih kepentingan politik keamanan dan ekonomi di Banten, Chasan Sochib mendapatkan banyak keistimewaan dari Kodam VI Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar proyek pemerintah khususnya di bidang konstruksi banyak diberikan kepada Chasan Sochib. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada 1967, Chasan Sochib mendirikan CV Sinar Ciomas Raya, yang sampai saat ini merupakan perusahaan terbesar di Banten, khususnya di bidang konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan. Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT Sinar Ciomas seperti pembangunan gedung dewan pada 2006. Pelabuhan dermaga di Cigading pun digarap PT Sinar Ciomas. Pembangunan gedung DPRD Banten senilai Rp 62 miliar juga tidak lepas dari PT Sinar Ciomas. Guna memantapkan bisnisnya,

Chasan Sochib menguasai sejumlah organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Banten, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapkindo) Banten, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia Banten. Ketika terjadi reformasi, Chasan Sochib mampu mentransformasi diri ke dalam struktur politik dan ekonomi yang baru. Meminjam kerangka teoritis Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004), Chasan Sochib adalah the old predator yang mampu mereorganisir kekuasaannya sehingga dia tak lenyap digerus arus perubahan. Chasan Sochib mampu menjelma menjadi the new predator yang menguasai arena politik, ekonomi, sosial-budaya di Banten. Bahkan, dalam kasus Banten, Chasan Sochib jauh lebih berkuasa saat ini dibandingkan dengan era Orde Baru. *** Sejarah mencatat, pada awal perubahan di Banten, Chasan Sochib sempat sinis melihat gerakan dari sejumlah pihak yang menuntut Banten menjadi provinsi baru. Chasan Sochib khawatir bahwa perubahan ini akan mengancam keberlangsungan relasi bisnis dan politiknya dengan pejabat

di Provinsi Jawa Barat. Namun, seiring dengan makin membesarnya arus gerakan pembentukan Provinsi Banten, Chasan Sochib segera berbalik dan berperan aktif. Perpindahan posisi ini menyelamatkan masa depan bisnis dan politiknya di Banten. Dengan kekuatan finansialnya, Chasan Sochib membantu gerakan pemekaran dan mendapatkan pengakuan sebagai tokoh pembentukan Provinsi Banten. Setelah Banten menjadi provinsi, Chasan Sochib mulai lebih agresif menyusun kekuatan politiknya. Dulu pada masa Orde Baru, Chasan Sochib hanya bertindak sebagai client capitalism (meminjam istilah Richard Robison) yang sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer, tetapi tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa atas politik Jawa Barat. Dengan adanya struktur politik yang baru, Chasan Sochib bertindak secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten. Bermula dari upaya memajukan Ratu Atut sebagai calon wakil gubernur dan sukses memenangkannya berpasangan dengan Djoko Munandarpada pada 11 Januari 2002, Chasan Sochib merancang anggota keluarga besarnya untuk aktif terlibat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasilnya sangat sukses. Chasan Sochib memang tak memegang jabatan publik, tetapi sebagaimana pengakuan dirinya bahwa dia adalah ‘gubernur jenderal’ menunjukkan bahwa dia adalah penguasa sesungguhnya di Banten. Ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi, Atut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Dia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai gubernur sebuah provinsi di Indonesia. *** Dinasti Chasan Sochin memang telah merajai politik di Banten, tetapi ada sejumlah kelompok yang terus


37

melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Di antara lawanlawan politiknya, terdapat elite-elite politik yang menguasai sejumlah daerah di Banten. Kelompok-kelompok elite politik itu sebenarnya juga membangun dinastinya masing-masing. Di Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya yang pernah menjabat sebagai Bupati Lebak berhasil mengantarkan kedua puterinya, Diana Jayabaya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan Iti Oktavia Jayabaya sebagai anggota DPR. Iti Oktavia kemudian menjadi Bupati Lebak untuk periode 2013-2018 menggantikan posisi ayahnya, Mulyadi. Iti Oktavia berpasangan dengan Ade Sumardi. Penetapan ditentukan dalam rapat pleno Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, 8 September 2013. Pasangan ini, mengalahkan dua calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir HamzahKasmin dan pasangan Pepep Faisaludin-Aang Rasidi. Iti Oktavia (anggota DPR dari Partai Demokrat)-Ade Sumardi

Tersandung Kasus Suap

T

ertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik kandung dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan anak kandung dari ‘penguasa Banten’ almarhum Tubagus Chasan Sochib oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan membuka kotak pandora politik dinasti di provinsi tersebut. Wawan yang juga merupakan suami dari Airin Rachmi Diany, walikota Tangerang Selatan, diduga turut serta melakukan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Wawan ditangkap KPK karena diduga menyuap Akil terkait pemilukada Lebak. “Terkait Pilkada Lebak,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. Wawan ditangkap oleh KPK pada Rabu (2/10) malam di kediamannya, Jalan Denpasar IV, Kuningan, Jakarta Selatan. Wawan terkenal sebagai tokoh muda yang sangat disegani di Banten. Putra bungsu tokoh Banten Tubagus Chasan Sochib ini konon disebut-sebut sebagai penguasa proyek di kawasan ujung barat Pulau Jawa itu.

38

(Ketua DPC PDIP Lebak) diusung Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindara, PPP, PKS, PPNU, meraih suara terbanyak yaitu 407.156 suara (62,37%). Adik perempuannya, Mulyanah, terpilih menjadi anggota DPRD Lebak. Demikian juga suami Mulyanah, Agus R Wisas, menjadi anggota DPRD Banten. Di Pandeglang ada Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang (Ketua DPW PPP Banten) yang berhasil mengantarkan isterinya, Irna Narulita Dimyati sebagai anggota DPR. Di Kota Tangerang, terdapat nama Wahidin Halim yang telah berkuasa sebagai walikota Tangerang selama dua periode. Adiknya Wahidin, Suwandi sempat maju sebagai bakal calon Walikota Tangerang Selatan tetapi gagal. Adik Wahidin lainnya, Abdul Syukur, juga sempat maju menjadi calon walikorta Tangerang, namun juga gagal. Di Kabupaten Tangerang, Bupati Ismet Iskandar mengantarkan kedua putera-puterinya sebagai anggota legislatif, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, terpilih sebagai anggota DPR, dan Intan Nurul Hikmah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Dalam sejumlah pemilukada, elite-elite lokal berperang memperebutkan kekuasaan. Di


Lebak, Mulyadi Jayabaya pernah menolak lamaran Ratu Tatu Chasanah untuk menjadi calon Wakil Bupati Lebak. Di Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita Dimyati berhadapan dengan Heryani dalam pemilukada 2010. Di Kabupaten Tangerang, Ismet Iskandar berhasil mengalahkan Airin dalam pemilukada 2008. Heryani yang merupakan ibu tiri dari Atut kemudian menjadi wakil bupati Pandeglang pada 10 Maret 2011. Airin Rachmi Diany yang terpilih sebagai walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 adalah menantu dari Chasan Sochib. Kemenangan Airin dan Heryani memperkuat jaringan kekuasaan dinasti Chasan Sochib di Banten. Pada 2012, diadakan Pemilukada Gubernur Banten. Wahidin Halim dan Mulyadi Jayabaya mulai meramaikan bursa pencalonan bersaing dengan Ratu Atut Chosiyah. Namun, Atut pula yang terpilih. Ironisnya, hampir semua anggota dinasti Chasan Sochib pernah dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan, KPK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai Mahkamah Konstitusi (MK). Memang tak satupun anggota keluarga Chasan Sochib yang dihukum, hingga tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan anak Chasan Sochib oleh KPK baru-baru ini.

antara

LAPORAN UTAMA

Dinasti BanteN Tubagus Bambang Chaeruman

Ratu Aeliya Nurcahyati

Andika Hazrumy • Anggota DPD Banten 2009-2014

Tubagus Taufik Hidayat

Hikmat Tomet • Anggota Komisi V Fraksi Golkar 2009-2014 Ratu Atut Chosiyah • Wakil Gubernur Banten 2001 • Plt Gubernur Banten 2005 • Gubernur Banten, periode 2007-2012 dan 2012-2017

Tubagus Febi Feriana Fahmi

Tubagus Bambang Saepullah

Ratna Komalasari Menikah pada 8 April 1991. • Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014

Wasiah Samsudin Menikah pada 2 November 1960 di Serang. Bercerai pada 1991.

Istri Keenam

Istri Pertama

Ratu Irianti

Tubagus Erhan Hazrumi

Ratu Tatu Chasanah • Wakil bupati Serang 2010-2015 Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) • Ketua Kadin Banten 2012-2017

Heryani Yuhana Menikah pada 30 Mei 1988 di Pandeglang. • Anggota DPRD Kota Serang 2009 - 2014 • Wakil Bupati Pandeglang 2011 - 2016

Ratu Rapiah Suhaemi Menikah pada 2 Mei 1969 di Serang.

Istri Kelima

Istri Kedua

Tubagus Chaeri Jaman • Wakil Walikota Serang 2008-2013 • WAlikota Serang 2013-2018

Ratu Lilis Karyawati • Ketua DPD II Golkar Kota Serang 2009-2014

Tubagus Chasan Sochib Tubagus Aan Andriawan

Ratu Yayat Nurhayati Ratu Ipah Chudaefah

Imas Masnawiyah Menikah pada 6 Juni 1969 di Pandeglang. Imas meninggal pada 17 Februari 1986

Chaeriyah Menikah pada 21 Mei 1968, bercerai 2002

Istri Keempat

Istri Ketiga

Iloh Rohayati

Aden Abdul Khaliq • Anggota DPRD Banten 2009-2014

Tubagus Hendru Zaman Ratu Ria Mariani

Ratu Hera Herawati

Tubagus Ari Chaerudin • Pengurus Kadin periode 2012-2017

Tubagus Hafid Habibullah

Ratu Wayat Cherawati • Pengurus Kadin periode 2012-2017

Ratu Heni Chendrayani • Pengurus Kadin periode 2012-2017


39

ekonomi

Meninjau Ulang UU Petani

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

P

ada 9 Juli 2013, DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU Perlintan) menjadi UndangUndang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Pertanyaan kritis yang timbul adalah, sejauh mana undang-undang ini melindungi dan memberdayakan petani? Karena ihwal lahan pertanian atau tepatnya jaminan kepemilikan tanah oleh petani yang merupakan masalah kendala utama petani Indonesia, justru tidak dicantumkan dalam konsiderans Undang-Undang 19/2013 ini. Padahal, sejak Republik Indonesia hendak didirikan, sudah dibangun kerangka hukum agar kekayaan alam termasuk di antaranya tanah, harus digunakan bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga pasal 33 UUD 1945 kemudian memberikan mandat tentang perlunya ‘hak menguasai negara’ atas kekayaan alam guna melindungi tujuan untuk 40

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mengoperasionalisasikan pasal 33 UUD 1945 itu kemudian diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai basis regulasi yang secara revolusioner diharapkan mampu mengubah hakekat warisan hukum agraria yang semula berwatak kolonial, menjadi hukum agraria nasional yang anti terhadap kolonialisme dan feodalisme. Hakekat nilai yang terkandung dalam UUPA 1960 berkenaan dengan pengaturan hal ihwal landreform, sesungguhnya bermaksud mengakhiri ketidakadilan agraria dan mewujudkan tanah bagi mereka yang benar-benar menggarap tanah. Data dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), menunjukkan sampai 2007 hampir 70% aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk. Yang amat memprihatinkan, 50% lebih dari aset itu justru tanah pertanian beserta segala kandungan yang ada di lahan tersebut. Sensus pertanian 2013, memperlihatkan jumlah keluarga tani 10 tahun terakhir juga susut tinggal 5,04 juta keluarga. Pada periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian melonjak jadi 1.475 unit perusahaan. Berarti terjadi formalisasi. Namun yang jauh lebih merisaukan di balik semua data itu, adalah jumlah petani gurem ternyata terus meningkat. Data harian Kompas, Selasa 03 September 2013, halaman 18, menunjukkan semakin menunjukkan kemiskinan paling banyak dialami penduduk pedesaan yang umumnya


petani. Dari total rakyat miskin Indonesia, 66% berada di pedesaan dan 56% menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. Dari seluruh rakyat miskin pedesaan ternyata 90% masih bekerja, yang berarti mereka bekerja keras tapi tetap miskin. Sistem Ijon Berkenaan dengan keadaan itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terdiri atas Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pun menggalang aksi bersama membentuk Tim Advokasi Hak Asasi Petani. Tim Advokasi ini mengajukan Uji Materi atas Undang-Undang


Sensus pertanian 2013, memperlihatkan jumlah keluarga tani 10 tahun terakhir juga susut tinggal 5,04 juta keluarga. Pada periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian melonjak jadi 1.475 unit perusahaan.

19/2013, berdasarkan pemahaman, di dalam bagian ‘Menimbang’ dari UU 19/2013, ihwal tanah ternyata tidak dimasukkan sebagai masalah nyata petani. UU ini tidak secara komprehensif mengupayakan redistribusi tanah bagi petani, karena hanya mengatur soal konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan bagi petani. Apalagi Pasal 59 UU ini menyebut tanah yang diredistribusikan kepada petani tidak akan jadi hak milik petani, karena hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Hak sewa dalam arti petani penggarap membayar sewa kepada negara, jelas melanggar prinsip dari hak menguasai negara, karena berarti menjadikan negara menjadi pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh petani. Dengan demikian pembatasan hak atas tanah petani, yang diperoleh melalui redistribusi tanah berdasarkan hak sewa dan izin, jelas membuktikan ketiadaan upaya negara meredistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal, konsep penguasaan negara dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi

perkara Undang-Undang Minyak dan Gas menafsirkan “Hak Menguasai Negara/HMN” bukan dalam arti negara harus memiliki, tetapi dalam arti negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudendaad). Konsepsi petani menyewa tanah kepada negara jelas akan menghidupkan kembali praktik feodalisme baru di mana negara jadi tuan tanah dan petani hanya penggarap. Konsep sewa menyewa akan mempersulit petani hidup layak, mengingat sebagai kelompok rentan selama berabad abad petani terbukti tidak mampu membayar sewa. Sehingga petani akan terus terrperangkap lintah darat dan sistem ijon. Padahal sisa-sisa penghisapan feodalisme ini yang hendak diberantas UUPA 1960. Begitu pula Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 menyatakan pembentukan Kelembagaan Petani harus dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Hal ini memungkinkan terbentuknya lembaga petani yang berbagai macam sesuai dengan sistem nilai

yang berkembang dalam masyarakat petani. Sementara Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 pun telah memberikan bentuk kelembagaan petani yang mengabaikan bentuk lain kelembagaan petani yang sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 ini, seperti: Serikat Petani, Kelembagaan Subak (Bali), kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya. Pertentangan isi Pasal 69 Ayat (2) dengan Pasal 70 Ayat (1) dalam UU 19/2013 jelas menciptakan ketidakpastian hukum atas kelembagaan petani, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Isi Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 jelas korporatisme negara. Karena pemerintah memfasilitasi dan menentukan bentuk lembaga petani. Korporatisme yang semasa lalu dilakukan rezim militer Orde Baru, dengan memberlakukan wadah tunggal yang dikooptasi negara bagi organisasi petani. Petani hanya boleh berorganisasi dalam wadah yang sudah ditentukan. Penentuan bentuk kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah, niscaya membuat petani yang tergabung dalam lembaga petani semakin berbeda dari tujuan UU 19/2013 karena semakin rentan dan tidak diberdayakan atau tidak dilindungi pemerintah. Alhasil mendiskriminasi petani, karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama berdasarkan UU 19/2013. Terlihat bahwa Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) UU 19/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Juga Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban” jelas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) UndangUndang Dasar 1945. Karena itu, sebaiknya Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.


41

energi

Kepastian hukum yang mesti diperlukan saat ini di industri migas dalam negeri ada tiga komponen penting. Oleh: Arbie Marwan

K

epastian hukum mutlak diperlukan agar industri migas Tanah Air bisa berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Sejatinya, industri migas tidak hanya berbicara soal lifting, tapi juga berbicara kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya, seperti risiko investasi yang sangat tinggi. Selain itu, perlu juga ketegasan siapa yang kini berwenang mengelola kuasa pertambangan. 42

Demikian benang merah hasil Forum Aktual Energi bertajuk Kepastian Hukum dalam Industri Migas yang digelar Aktual Network di Jakarta, Rabu (2/10). Hadir sebagai pembicara anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, Senior Lead Manajemen Dukungan Bisnis SKK Migas, Sampe L Purba, dan pengamat energi Darmawan Prasodjo. Sampe L Purba mengatakan, dalam hukum investasi, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan sehingga investor pun tidak merasa dirugikan. “Energi adalah forum pertarungan. Berbicara migas itu sangat kompleks yang kelihatannya sangat komplementer,” kata dia. Purba menjelaskan, ada sejumlah


hal yang mesti diperhatikan dalam industri migas. Pertama, investasi selalu memiliki tingkat risiko melekat yang tinggi, karena melibatkan modal yang besar. Kedua, jangka waktu yang panjang. Ketiga, pasar yang sensitif. Keempat, bergantung terhadap pengaturan kekuasaan publik. “Tingkat risiko selalu berbanding sejajar dengan pengembalian tingkat manfaat. Dan, perlu ada diversifikasi portofolio. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang,” jelas dia. Sebelumnya, jelas Purba, saat Indonesia masih memakai UndangUndang No 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, migas disebut sebagai alat


Mutlak, Kepastian Hukum di Industri Migas

kremlin.ru (vLADIMIR PUTIN) - tiNO OKTAVIANO/ AKTUAL

ketahanan nasional. Dia menambahkan, kepastian hukum yang mesti diperlukan saat ini ada tiga komponen penting. Pertama, adanya pedoman dan aturan main kegiatan usaha bagi pengusaha. Kedua, perlu adanya pedoman dan aturan main serta perlindungan bagi pengambil kebijakan berdasarkan mandat kewenangan yang diberikan. Ketiga, diperlukan pedoman mengenai pilihan hukum, amandemen atau pengubahan kontrak, mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa. “Karena selama ini pedoman dan aturan main sering terjadi perbedaan pendapat atas penafsiran, atau pelaksanaan suatu kontrak,” kata Purba. Di satu sisi, Satya Yudha berkomentar, saat ini pembahasan revisi UU Migas yang tengah digodok Komisi VII DPR masih berkutat pada perdebatan siapa yang berwenang mengelola pertambangan. “Perdebatan saat ini, kepada siapa kuasa pertambangan diberikan,” ujar politisi Partai Golkar, ini. Satya mengatakan, ada beberapa lembaga yang bisa diberikan kuasa pertambangan. Pertama, kuasa bisa diberikan kepada SKK Migas namun lebih dikuatkan. Kedua, kuasa diserahkan kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) atau membentuk perusahaan BUMN baru. “Atau malah diberikan kepada perusahaan swasta nasional,” jelas dia. Satya mengungkapkan, yang menjadi permasalahan soal ‘badan/institusi’ yang diberikan wewenang soal kuasa pertambangan adalah terkait tingkat kerawanan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tersebut. “Diberikan kepada institusi rawan mark up, swasta nasional rawan broker, dan kembali ke Pertamina ketika kami (DPR) minta pertanggungjawaban, tidak diberikan. Jadi semua alternatif masih rawan kepentingan,” tegas dia.

Selain itu, lanjut Satya, Komisi VII juga memerlukan lembaga yang akan mengawasi bagaimana pemberian kontrak pertambangan sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. “Tanpa kekuatan seperti itu bisa membuat bingung, operator harus sebagai operator, tetapi kita juga harus memiliki strong government,” ujat dia. *** Sementara, Darmawan Prasodjo mengatakan, pengelolaan migas di Indonesia tidak perlu anti investasi asing. Akan tetapi bagaimana asing berperan bukan hanya sekedar untuk menguras, namun juga berinvestasi untuk membangun migas nasional dan transformasi teknologi. “Investasi dalam rangka membangun migas nasional, dan transformasi teknologi. Saat ini lifting minyak di Indonesia tinggal sekitar 800 ribu barel per hari, serta cekungan minyak terus menerus berkurang. Selama tiga hingga empat tahun ke belakang, dana yang hilang untuk meningkatkan produksi migas sekitar Rp 2 triliun,” ungkap dia. Menurut Darmawan, Indonesia harus belajar bagaimana Presiden Rusia Vladimir Hankock Vladimirovich Putin beberapa waktu lalu bisa memaksa investor asing

mengembangkan industri migas di negara tersebut. “Bukan memberikan ladang minyak dengan serta merta diserahkan langsung pengelolaannya menuruti kepentingan asing,” tegas dia. Dia menambahkan, Indonesia juga harus belajar dari negara tetangga terdekat, Malaysia, bagaimana saat itu ketika Mahathir Mohamad menjabat sebagai perdana menteri secara bijak bisa menyelamatkan Petronas. “Jika ingin tata kelola migas Indonesia lebih baik, maka pemimpin negara yang bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak, harus juga lebih baik. Tata kelola migas atau energi harus dipimpin langsung oleh pemimpin negara,” ujarnya.


43

energi

Kala Pejabat PetroChina Tersandung Kasus Korupsi

PetroChina dan perusahaan induknya, China National Petroleum Corp (CNPC), tengah menjadi sorotan lantaran diinvestigasi atas dugaan korupsi terbesar di perusahaan milik negara (Cina) itu. Oleh: Epung Saepudin

P

emerintah Cina saat ini tengah menyelidiki mantan kepala operasional PetroChina di Indonesia, Wei Zhigang, dalam dugaan skandal korupsi. Wei Zhigang mulai diinvestigasi hanya beberapa minggu setelah pemerintah Cina mengumumkan penyelidikan korupsi ke mantan eksekutif senior lainnya. Informasi tersebut diperoleh dari beberapa sumber Reuters, Kamis (17/10). Tiga sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa mantan pejabat PetroChina di Indonesia, Wei Zhigang, dicopot dari posisinya dan dipanggil pulang untuk menjalani penyelidikan. 44

“Mantan general manager bisnis kami di Indonesia sedang diselidiki. Dia telah dicopot dan digantikan oleh orang lain yang sudah dikirim ke Indonesia,” kata sumber yang mengaku dekat dengan kasus ini. Pengganti Wei adalah Cue Liangqing, mantan kepala Geologi Eksplorasi Internasional dan Unit Produksi PetroChina. Saat dikonfirmasi, juru bicara Petrochina Mao Zefeng mengaku belum mengetahui kasus ini. Sementara Wei


tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Juru bicara SKK Migas Elan Biantoro kepada Reuters mengatakan, Wei harus pulang karena visanya terlalu sering diperpanjang untuk seseorang yang bekerja di sektor minyak. Sementara, manajemen PetroChina di Indonesia tidak bisa dimintai komentarnya. Seperti diketahui sebelumnya, PetroChina dan perusahaan induknya, China National Petroleum Corp (CNPC), tengah menjadi sorotan lantaran diinvestigasi atas dugaan korupsi terbesar di perusahaan milik negara itu. Awal September lalu, lima mantan petinggi perusahaan ini diumumkan tengah diselidiki atas dugaan ‘pelanggaran disiplin serius’—istilah

yang digunakan Partai Komunis Cina untuk kasus korupsi. Di antara mereka adalah Jiang Jiemin, mantan kepala Petrochina dan CNPC, dan Wang Yongchun, mantan presiden direktur CNPC untuk ladang minyak terbesar Cina di wilayah Daqing. Wilayah operasi PetroChina tersebar di seluruh dunia, mulai dari fasilitas produksi minyak dan pipa hingga kilang dan proyek petrokimia. Kapitalisasi pasarnya mencapai sekitar USD 236 miliar, menjadikannya salah satu perusahaan minyak paling berharga di dunia. Wei memimpin PetroChina dengan 3.500 pekerja di Indonesia sejak 2004. Produksi perusahaan ini di Indonesia mencapai 5,67 juta ton pada 2011. Jumlah ini tiga kali lipat lebih besar dibanding 2002, sebelum PetroChina membeli aset perusahaan minyak Amerika Serikat, Devon Energi, di Asia Tenggara. Di satu sisi, lamanya Wei Zhigang bermukim di Indonesia dinilai sangat janggal. Sebab, berdasarkan aturan BP Migas—sekarang SKK Migas—, jabatan seorang petinggi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hanya boleh paling lama enam tahun, tapi Wei Zigang bisa selama 11 tahun di Indonesia dan tidak pernah dipulangkan oleh BP Migas. Padahal BP Migas punya otoritas untuk memutus memulangkan Wei karena masa kerjanya sudah kadaluarsa. Beijing sejak Agustus sudah mengumumkan investigasi dan menyelidiki dugaan mega skandal korupsi sektor migas. Tercatat ada lima mantan eksekutif puncak di PetroChina dan CNPC sedang diselidiki untuk ‘pelanggaran disiplin yang serius’. Termasuk wakil chairman PetroChina, Li Longde yang baru bulan lalu menjabat sekretaris dewan menggantikan Li Hualin yang sedang menjalani pemeriksaan. Menurut berita di Yucai, harian di Cina, kelima orang eksekutif yang dibawa petugas untuk pemeriksaan adalah, wakil chairman PetroChina Company Ltd Sun Longde, Direktur PetroChina Wang Guoliang, Chief Accountant CNPC, General Manager

R&D CNPC, dan Wu Mei. Kedua eksekutif lainnya berasal dari Huayou, anak usaha CNPC, salah satu adalah GM-nya Wang Wencang. Belum diperoleh keterangan lebih lanjut, apakah mereka diperiksa sebagai saksi atau tertuduh. Sebelum kelima orang eksekutif dimintai keterangan, yang berwajib telah menahan dan memeriksa keempat eksekutif lainnya, yakni Wang Yongchun, Li Hualin, Ran Xinquan, dan Wang Daofu yang kesemuanya bertugas di perusahaan perminyakan Cina dalam berbagai jabatan penting. *** Di satu sisi, informasi yang dihimpun Aktual mengungkapkan, PetroChina di Indonesia selama ini kerap menggunakan ‘jasa’ PT Huabei Petroleum Service, perusahaan milik taipan Chandra Eka Jaya, untuk melakukan pemboran (drilling). “Huabei menangani hampir 20 pemboran di seluruh wilayah operasi PetroChina yang ada di Indonesia,” ujar sumber. Sementara, sebelumnya, pada 9 Desember 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda ke PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum Ltd masingmasing sebesar Rp 2,5 miliar. Huabei Petroleum dianggap memiliki hubungan kepemilikan dengan China National Petroleum Corporation (CNPC). CNPC merupakan induk usaha PetroChina International Co Ltd, pengelola Blok Madura. Sedangkan PetroChina adalah induk perusahaan SPE Petroleum. Majelis komisi melihat SPE Petroleum selaku pelaksana tender tidak bertindak secara mandiri dalam melakukan pengadaan integreted drilling services for exploration wells di Blok Madura pada 2009 dalam tender Nomor SPM -002-CA. Menurut komisi, terdapat

kepentingan untuk perusahaan terafiliasi, yakni Huabei Petroleum Service selaku pemenang tender itu. Atas putusan tersebut, Huabei dan SPE Petroleum mengajukan keberan ke pengadilan negeri yang membatalkan putusan KPPU. Pada Oktober 2011, PN Jakarta Pusat menyatakan kedua perusahaan minyak tersebut tidak terbukti melakukan persengkongkolan dalam tender jasa pengeboran integrasi di Blok Madura. Tak puas dengan putusan pengadilan, KPPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Perkaranya tercatat masuk MA pada 14 Januari 2013. MA kemudia menolak permohonan kasasi yang diajukan KPPU atas putusan pengadilan yang memenangkan PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum Ltd. Putusan MA No.3 K/PDT.SUS/2013 itu menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang membebaskan dua perusahaan asal Cina itu dari hukuman akibat persekongkolan tender. “Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi tersebut,” bunyi amar putusan MA , 29 Maret 2013. Majelis hakim agung yang terdiri atas Nurul Elmiyah sebagai ketua, serta Mahdi Soroinda Nasution dan Syamsul Ma’arif sebagai hakim anggota, membacakan putusan pada 7 Maret 2013.


45

internasional Indonesia - australia

Sahabat yang Butuh Selalu Diyakinkan Oleh: Satrio Arismunandar

I

ni bukan serangan teroris, tetapi cukup mengejutkan petugas Konsulat Australia di Bali. Tiga pemuda asal Papua memanjat pagar tembok, lalu menduduki gedung konsulat itu pada Minggu (6/10) pagi. Saat itu di Pulau Dewata sedang akan berlangsung hajatan besar, yaitu pertemuan puncak pemimpin APEC (Kerjasama Ekonomi AsiaPasifik). Banyak wartawan media asing datang, sehingga aksi Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22), dan Rofinus Yanggam (30) ini memang sengaja untuk mencari perhatian internasional. Dalam surat yang diserahkan kepada staf konsulat, tiga anggota Aliansi Mahasiswa Papua ini tidak terang-terangan menuntut kemerdekaan Papua, tapi cuma meminta pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott, untuk menekan Indonesia agar membebaskan semua tahanan politik Papua. Juga, menuntut dibukanya akses kepada wartawan asing, diplomat, dan wisatawan, untuk bebas memasuki provinsi Papua Barat tanpa perlu izin khusus. Seruan untuk ‘membujuk’ Indonesia itu juga ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Awalnya, tiga aktivis yang ingin mengangkat kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu bilang, mereka ingin ‘mencari perlindungan’ di konsulat. Namun, selesai menyerahkan surat, menurut versi

46

pejabat konsulat, ketiganya akhirnya mau meninggalkan konsulat dengan sukarela. Sedangkan menurut versi aktivis, mereka ‘diusir secara kasar’ dengan ancaman, pihak konsulat akan memanggil polisi Indonesia masuk ke konsulat. Insiden konsulat ini adalah rangkaian terakhir dari sejumlah peristiwa sebelumnya, yang erat menyangkut hubungan kedua negara. Kasus sebelumnya adalah tenggelamnya kapal yang mengangkut manusia perahu di perairan selatan Jawa, Indonesia, yang berbatasan dengan perairan Australia. Pada 27 September 2013, sekitar 36 warga asal Timur Tengah termasuk anak-anak—yang mencoba


mencari suaka ke Australia—tewas tenggelam dalam kecelakaan kapal. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, membantah pernyataan dari korban yang selamat, bahwa saat itu operasi pertolongan ditunda 24 jam oleh pihak Australia, sehingga banyak manusia perahu tidak tertolong. Kasus pencari suaka ini adalah isu domestik yang peka bagi Australia. Canberra bertekad menyetop arus pencari suaka, yang masuk secara sembunyi-sembunyi lewat perairan selatan Jawa. Namun, Australia juga tak mau dianggap melanggar HAM para pencari suaka ini. Australia ingin Indonesia lebih memprioritaskan masalah pencari suaka ini. Dalam konteks politik domestik Australia, masalah pencari suaka ini memang menjadi isu hangat dalam pemilu, yang dipertarungkan antara Partai Liberal dan Buruh. Namun, momen mungkin belum berpihak ke pemerintah Australia, karena Indonesia saat ini lebih dipusingkan oleh berbagai kasus

antara

Meski cukup dekat, hubungan Indonesia dan Australia masih mengalami beberapa ganjalan. Rencana Australia mengusir para pencari suaka dengan cara ‘keras’ di perairan perbatasan, serta isu separatisme Papua, telah memicu sentimen kedaulatan nasional Indonesia.

tempur Australia, di perairan dekat perbatasan kedua negara. Menghadapi reaksi keras itu, Abbott dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 2013, berusaha meyakinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Australia akan menghormati kedaulatan Indonesia. Australia juga menyatakan akan selalu berkoordinasi dengan Jakarta, dalam penerapan kebijakan anti-pengungsi. Artinya, Australia berjanji tidak akan membuat langkah sepihak.

antara

***

korupsi tingkat tinggi, gejolak politik menjelang pemilu dan pilpres 2014, serta kondisi ekonomi nasional yang memburuk. Isu manusia perahu dengan demikian bukanlah prioritas puncak bagi elite politik di Jakarta. Lewat kebijakannya yang berorientasi ke Asia, PM Abbott ingin memperkuat hubungan perdagangan dan komersial antara Jakarta dan Canberra. Abbott juga berusaha membujuk Indonesia agar mendukung kebijakan ‘perlindungan perbatasan’ dari pemerintahan Liberal terhadap para pencari suaka. Australia ingin menggunakan kapalkapal perangnya, untuk mengusir pulang perahu-perahu pengungsi kembali ke wilayah Indonesia. Rancangan Australia ini sempat memancing kegeraman Menlu RI Marty Natalegawa. Dalam bahasa yang tidak lagi terlalu diplomatis, Marty menegaskan, langkah Australia itu bisa melanggar kedaulatan nasional Indonesia. Ini bisa berarti berhentinya kerja sama kedua negara. Hal yang tidak terang-terangan disebutkan Marty adalah: Indonesia memang merasa tidak nyaman dengan makin maraknya kehadiran kapal-kapal perang dan pesawat

Isu yang peka bagi pemerintah Indonesia adalah yang hal menyangkut integritas teritorial dan kedaulatan wilayah, khususnya saat ini kedaulatan atas Papua. Pemerintahan Partai Liberal di bawah Abbott, seperti pemerintahan Partai Buruh sebelumnya, tetap berkomitmen pada kebijakan poros Amerika-Australia terhadap kawasan Asia. Keduanya ingin menghadang dominasi ekonomi dan posisi strategis Cina terhadap kawasan Asia. Indonesia sendiri tidak mau dianggap masuk ke kubu manapun, dan ingin memposisikan hubungannya dengan Washington dan Beijing secara berimbang. Maka Indonesia merasa was-was terhadap potensi ancaman dari pembangunan kekuatan militer Amerika-Australia, yang dilakukan melalui pangkalan militer, yang lokasinya berdekatan dengan jalur-jalur laut dan perairan kunci Indonesia. AS telah menempatkan ribuan marinirnya di pangkalan militer Australia di Darwin, yang secara geografis relatif dekat dengan Papua. Selain itu, Indonesia di bawah Presiden BJ Habibie pernah punya pengalaman pahit berupa referendum 1999, yang penuh rekayasa dan berujung pada lepasnya provinsi

ke-27 Timor Timur. Saat itu sedikitbanyak ada peran dari Australia, yang dipimpin PM John Howard. Howard menggunakan alasan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dilakukan milisi pro-Indonesia terhadap warga pro-kemerdekaan, sebagai pintu masuk untuk mengirim pasukan Australia di bawah bendera PBB ke Timor Timur. ‘Jasa baik’ Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste (Timor Timur) ini kemudian berguna, untuk memudahkan perusahaan Australia mendapat lisensi dalam mengeksploitasi sumber minyak dan gas yang kaya di Laut Timor. ‘Trauma’ masa lalu ini termasuk yang membuat sejumlah kalangan di Indonesia meragukan sikap Canberra dalam isu separatisme Papua. Di luar sikap resmi pemerintah, memang ada unsur-unsur dari masyarakat Australia yang giat mengangkat isu kemerdekaan Papua ke forum internasional. Abbot, yang mengubah arah kebijakan luar negeri Australia agar lebih berorientasi ke Asia-Pasifik, kini mulai belajar memahami kepekaan Indonesia. Sejak terpilih menjadi Perdana Menteri, Abbot menjadikan Indonesia sebagai negara luar pertama yang ia kunjungi, untuk menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan. Menyangkut isu Papua, September lalu, Abbot menyatakan, ia percaya warga Papua Barat dapat memiliki ‘kehidupan terbaik yang dimungkinkan, sebagai bagian dari Indonesia yang (statusnya) tidak bisa dibatalkan (indissoluble)’. Sesudah insiden pendudukan konsulat Australia di Bali, Abbot kembali menegaskan: “Kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Indonesia dan kami tidak akan memberi panggung bagi upaya melawan Indonesia. Tolong jangan lakukan di Australia. Anda tidak akan disambut baik.” Ucapan Abbot menunjukkan, ia siap melakukan langkah apapun yang dianggap perlu, untuk melindungi hubungan Canberra dengan Jakarta. Secara tak langsung, ini juga demi kebaikan masa depan politik Abbott sendiri.


47

opini

Menimbang Uji Materi UU B

adan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Dahlan Iskan kembali mendapat sorotan. Kali ini terkait uji materi Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimohonkan Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Para pemohon menggugat ruang lingkup keuangan negara sepanjang frasa ‘termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah (Pasal 2 huruf g)’ dan ‘Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (Pasal 2 huruf i)’. Pasal tersebut dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena BUMN sebagai entitas bisnis diperlakukan berbeda dengan sektor swasta. Sebagaimana diketahui, keberadaan BUMN memang diatur oleh regulasi yang cukup ketat. Dibandingkan dengan pelaku ekonomi nasional lainnya, BUMN dipayungi oleh 38 macam ketentuan perundangan. Sektor swasta sendiri hanya terikat oleh sekitar sembilan peraturan perundangan. Dalam praktiknya, regulasi ketat tersebut dinilai membelenggu BUMN sehingga tidak memiliki level of playing field yang sama dengan sektor swasta. Sementara di sisi lain BUMN juga dituntut menghasilkan laba yang besar. Di sinilah titik persoalan yang saat ini dihadapi oleh BUMN. 48

Dua Tafsir Di Indonesia, perdebatan tafsir atas keuangan negara sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Para akademisi dan praktisi sejak 1980-an saling beradu argumentasi dalam mendefinisikan keuangan negara. Perbedaan pendapat tersebut mengerucut menjadi dua kutub yaitu


kelompok yang menafsirkan keuangan negara secara sempit dan kelompok yang menafsirkan keuangan negara secara luas. Dalam konteks kekinian, tafsir keuangan negara secara sempit diwakili oleh akademisi beken seperti JB Sumarlin, Hikmahanto Juwana, Erman Rajagukguk, dan juga Arifin P Soeria Atmadja. Mereka mempertahankan argumentasi bahwa kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN sepenuhnya menjadi kekayaan BUMN, karena sudah menjadi suatu badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Modal negara dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut telah mewujud menjadi saham negara di BUMN, yang dalam praktiknya disetorkan kepada negara berupa deviden. Selain itu, meminjam Hikmahanto Juwana (2013) secara alamiah pola pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan pada BUMN. Negara bukanlah entitas yang mencari untung dan bisa menderita kerugian akibat suatu keputusan bisnis. Beda halnya dengan BUMN di mana keuntungan dan kerugian merupakan hal lazim yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Intinya, pendukung madzab ini berpandangan bahwa ruang lingkup keuangan negara hanya mencakup keuangan yang diatur dalam APBN seperti tertuang dalam Pasal 23 UUD 1945. Karena itulah dalam tataran

UU Keuangan Negara Oleh: Adi Prasetyo

Penulis adalah Peneliti Pusaka Negara (Pusat Kajian Keuangan Negara)

teknis BUMN seharusnya tidak tunduk pada UU Keuangan Negara, melainkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Sementara itu, pendapat kedua menafsirkan ruang lingkup keuangan negara secara luas yang meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU). Akademisi Siswo Sujanto, M Hadi, M Subagyo (1987) yang kemudian diikuti oleh pemerintah, BPK dan sebagian besar kalangan akademisi, menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh negara merupakan suatu sistem keuangan negara. Makna inilah yang kemudian termaktub dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaraan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara: “Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Titik Temu Perbedaan pendapat merupakan hal wajar, selama perbedaan tersebut memiliki muatan positif bagi perbaikan bangsa. Dalam konteks uji materi ini, ada beberapa hal yang menurut penulis patut menjadi refleksi bersama. Pertama, uji materi ini dimohonkan oleh Forum Hukum

BUMN yang notabene merupakan lembaga taktis yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Rasanya tidak etis bila Kementerian BUMN sebagai bagian dari pemerintahan melakukan gugatan terhadap UU yang dibentuk bersama DPR. Ini akan menjadi preseden kurang baik di masa depan. Kedua, uji materi ini merupakan langkah yang terlalu berlebihan. Jika selama ini UU Keuangan Negara dirasa memberatkan para pengurus BUMN, semestinya mereka— melalui Kementerian BUMN—dapat bermusyawarah dengan lembagalembaga negara seperti DPR, DPD dan BPK untuk mencari titik solusi. Argumentasi bahwa selama ini kerugian BUMN sama dengan kerugian negara merupakan argumentasi yang berdiri di atas pijakan rapuh. Sebab, tidak mungkin semua kerugian BUMN akibat keputusan bisnis yang dimaksud digebyah-uyah (disamaratakan) dengan kerugian negara. BPK RI, yang dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang berhak menentukan mana kerugian perseroan dan kerugian negara, tidak mungkin bertindak gegabah. Jika BPK RI berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sebatas diperlukan tindakan administratif (administrative measures), penyidik dan penuntut tidak memiliki wewenang lebih jauh memasuki wilayah keuangan negara yang secara administratif merupakan wilayah pengawasan BPK RI. Ketiga, penulis curiga ada muatan politis dan agenda tersembunyi di

balik uji materi ini. Jika uji materi ini dikabulkan, maka negara tidak lagi dapat turut campur (intervensi) dalam sistem pengelolaan BUMN. Hal ini sama saja menyerahkan tata ekonomi kepada mekanisme pasar, sebagaimana ajaran dan anjuran sistem ekonomi neoliberal. Patut diingat bahwa di negaranegara lain state corporation (BUMN) merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengurus perekonomian. Di Indonesia sendiri, eksistensi BUMN adalah manifestasi penguasaan negara atas sumber daya ekonomi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Seperti dikatakan Paul Krugman (2010), intervensi negara dalam aktifitas perekonomian masih sangat penting untuk pemicu atau merangsang timbulnya aktifitas ekonomi. Fachry Ali (2013) menyebut peran negara pada BUMN harus bersifat embedded (melekat) mengingat sejarah panjang kegagalan neoliberalisme hanya membuahkan kepahitan ekonomi negara-negara berkembang. Sebab itulah, meminggirkan negara dalam sistem ekonomi dapat disebut sebagai langkah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan hakim konstitusi. Apapun keputusannya, satu hal yang patut kita ingat adalah bahwa BUMN tidak hanya semata-mata bertujuan mengejar keuntungan, tetapi juga mengemban amanat untuk menopang perekonomian negara demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semoga.


49

opini

PERANG INTELIJEN METAFISIK Oleh: Hendrajit

S

eorang kawan, memberitahukan bahwa SBY akan bertahan seiring perkembangan waktu hingga 2014. Karena, kata dia, ini sudah diprediksi para dukun-dukunnya. Saya jadi terusik mendengarnya. Jangan-jangan kita mencampuraduk prediksi dukun dan visi kyai khos. Padahal setahu saya, mereka menganut dua Pengetahuan Tingkat Tinggi yang berbeda, jika tidak bisa dikatakan saling berseberangan. Sekadar contoh. Air putih lazim menjadi sanepan para Kyai. Malah segala macam penyakit yang ruwet baik fisik maupun rohani, tetap saja diberi solusi air. Sesederhana itu. Seorang hajjah di Warung Buncit yang terkenal ampuh mengobati berbagai penyakit seperti stroke, ginjal, turun berok, dan tulang nggeser, ambien sampai penyakit dalam dan yang berat-berat. Solusi semua penyakit ringan sampai yang rumit itu, selalu hanya satu: Setelah penderita ditransfer energi oleh bu Hajjah, lalu dibekali dua botol air putih. Satu untuk minum dan dioles pada tempat yang sakit, dan satu lagi untuk mandi dan kumur. Titik. Analisis saya, mungkin air merupakan Bahasa Sanepan bahwa kembali ke air berarti kembali ke jatidiri. Segala penyakit akan sembuh jika kita kembali ke kesejatian siapa diri kita. Begitulah salah satu bentuk nyata dari Ilmu Mukasyafah. Dukun penganut Ilmu kegelapan, justru jarang memberi solusi air. Umumnya harus pakai ini, pakai itu, beli ini, beli itu. Dalihnya, sebagai mahar. Sebaliknya para Kyai, dalam istilah Jawa menganut Ilmu Kawruh. Dan dalam Tasawuf bukan hal asing. Dua aliran ini dukun dan kyai secara metafisik ternyata tengah bertarung di tanah air. Termasuk di ranah politiik. Maka jangan pernah meremehkan

50

intelijen metafisik di Indonesia. Sehingga bila pandangan tentang bertahannya SBY sampai 2014 muncul dari visi seorang Kyai, maka dari sisi pandang Ilmu Mukasyafah, selaku aspek penting dari Tasawuf sebagai Ilmu Tauhid, maka pandangan itu tak lebih dari suatu visi penglihatan mengenai Jalan Takdir Indonesia ke depan. Tak berkaitan dengan Saran Tindak Seorang Dukun, sebagaimana digambarkan kawan saya. VIsi bahwa SBY akan bertahan sampai 2014 justru harus dibaca bukan sebagai sesuatu yang bersifat fatalis dan nrimo pada keadaan sekarang. Tapi justru sebagai cermin kewaskitaan dan ketajaman intusi insan insan yang memahami kearifan lokal, bahwa era SBY hanya salah satu fase perjalanan bangsa Indonesia yang memang serba kritis, penuh goncangan dan bahaya, namun tetap saja jalan takdir kita untuk maju ke depan, memang selalu harus begitu. Kearifan lokal ini sudah teruji berhasil membentengi negara nusantara sejak berabad silam. Negara yang tengah mati suri seiring arus deras pem’barat’an secara budaya di semua bidang kehidupan kita. Para Kyai Khos, para Spiritualis berbagai agama yang menguasai Ilmu Mukasyafah, Ilmu Kawruh, bersenyawa dengan para pemegang kendali kekuasaan dan pengelola tata negara. Masing masing bekerja dan menjalankan peran mereka, dengan saling menghargai dan menjadikan rujukan sebagai laku ketakziman penghormatan atas masing-masing otoritas mereka. Sesuatu yang kini memudar sirna terlintas waktu. Yang harus diwaspadai, kita kini acap merancukan etos Kya Khos dengan etos perdukunan, padahal secara intelijen metafisik mereka tengah perang senyap di tanah air yang kini merambah ke ranah politik. Perang senyap yang melibatkan dua


Pengetahuan Tingkat Tinggi. Yang satu berinduk pada Tasawuf sebagai bagian penting Ilmu Tauhid versus Ilmu Kegelapan yang berbasis pada Paganisme. Paganisme yang menjadi tumpuan Ilmu Kegelapan, memberi kesan

bahwa daya spiritual Ke-Ilahian sedang bekerja pada diri kita, padahal itu hanya ilusi yang ditanamkan pada diri kita sehingga kita malah kian menjauh dari visi Ketuhanan, Visi yang seharusnya diaktifkan dalam sanubari kita. Apa yang secara sinis dikatakan kawan saya ihwal pengaruh para Kyai untuk membujuk SBY menerapkan energi alternatif seperti Blue Energi, seolah rekomendasi dari para Kyai Khos, bisa jadi itu membuktikan ada strategi yang merancukan pola kerja spritual Ilmu Mukasyafah para Kyai Khos dan Ilmu Kegelapan para dukun. Maka, tak ada pilihan. kecuali kembali menghidupkan gagasan negara nusantara, agar kerancuan tadi bisa segera dijernihkan sekaligus difungsikan dalam rangka memulihkan gagasan negara Nusantara. Negara yang hidup dalam keseimbangan dan harmonisasi antara daya pikir,

daya nalar dan daya rasa. Salam, dan tetaplah berpikir merdeka. Perdukunan politik sejak Orde Baru memang melegenda. Kesaksian Kolonel (purn) Sudjai, mantan penerbang Angkatan Darat cukup menarik. Dalam buku memoir bertajuk Misi Spiritual Orde Baru (belum sempat diterbitkan), Sudjai mengaku pernah ditugasi Sudjono Humardhani, dukun politik Pak Harto, menerbangkan pesawat TNI AD dan menyebarkan Bunga Wijayakusuma di 26 provinsi (dulu Timor Timor

belum masuk Indonesia), guna memagari pemerintahan Orde Baru Pak Harto agar bisa langgeng. Sebagai penerbang Kostrad, Sudjai juga ditugasi menjalankan Misi Topeng Gajah Mada. Simak penuturan Sudjai ini: Pada suatu hari di tengah hirukpikuknya pengganyangan G-30 S/ PKI kami mendapat perintah untuk menerbangkan rombongan Pak Sudjono Humardani ke Denpasar Bali (Ngurahrai). Salah satu pembantu utama pak Sudjono, namanya saya lupa, mengatakan, terbang ke Bali untuk tugas mulia, menyelamatkan benda keramat yang berada di Pura Besakih, dan harus dibawa ke Jakarta. “Tugas anda sebatas membawa pulang benda tersebut ke Jakarta dengan aman. Anda-anda tidak akan dilibatkan dalam operasi ini. Selama operasi penyelamatan

berjalan, crew menunggu di salah satu hotel di Denpassar, sampai ada penjemputan untuk terbang kembali ke Jakarta, sekitar jam 15.00 sore WIB.” Begitulah arahan seorang staf Pak Sudjono Humardhani. Singkat cerita, pukul 15 Sudjai diberitahu seorang perwira suruhan Sudjono bahwa operasi telah berhasil memboyong benda keramat dimaksud. Untuk itu crew harus menyiapkan pesawat ke Jakarta. “Kami langsung ke lapangan terbang dengan kendaraan Gaz dikawal prajurit bersenjata lengkap.” tukas Sudjai. Penerbangan Misi Topeng Gajah Mada, jelas merupakan operasi tersamar. “Mereka menyangka, kami sedang terbang rutin. Mereka mengira misi kami dalam rangka peningkatan operasi militer terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI di Bali. Tentang pesawat Hercules AU, mereka menginformasikan pesawat itu telah menurunkan peserta Konferensi Internasional Anti Pangkalan Asing berlibur di Bali dan sudah meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. “Setelah benda keramat dimasukkan ke pesawat, ada pembacaan mantra, percikan air bunga dan pidato kecil wejangan Pak Sudjono Humardani. Inti wejangannya agar kita mensucikan diri, menghilangkan pikiran-pikiran kotor, agar misi ini mendapat berkah Tuhan Yang Maha Esa. Benda yang kita bawa ini benda suci yang khasiatnya sangat besar bagi Orde Baru. Benda suci ini akan menjadikan Orde Baru kuat dan kokoh. Bila kelak Orde Baru benarbenar kuat, saudara-saudara adalah orang-orang yang ikut berjasa. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih, namun tidak menjelaskan benda sakral itu apa, dan dibawa ke mana sesampainya di Jakarta. Apakah ke rumah Pak Sudjono atau ke tempat lain. Kami tahu benda itu Topeng Gajah Mada setelah membaca pemberitaan Koran Jakarta pada hari-hari berikutnya, yang meributkan hilangnya Topeng Gajah Mada dari Pura Besakih. Ada Koran

mengabarkan Topeng itu dicuri pedagang besar Jakarta untuk dijual kepada pengoleksi benda-benda kuno dengan harga mahal. Koran lainnya menulis pencurinya diperkirakan suruhan elit politik dalam upaya memenangkan “perang mistik”, dalam rangka memenangkan perang kekuasaan. Dan banyak komentar lainnya namun tidak satupun yang mengarah kepada Pak Sudjono Humardani. Dari situ kami baru mengetahui benda yang kami bawa dari Bali adalah Topeng Gajah Mada. Informasi yang sebenarnya, kami simpan rapat-rapat. Bahkan pada zaman Kopkamtib Pak Mitro, seorang bernama Ramadi berani mengaku ia orang dekat Pak Sudjono Humardani dan menjadi pelaku pengambilan Topeng Gajahmada dari Pura Besakih. Ramadi melalui Dokumen Ramadi dituduh telah memperuncing rivalitas antar elit Orde Baru, antara PanggabeanSumitro-Ali Murtopo untuk suksesi kepemimpinan Pak Harto. “ Belakangan dalam otobiografinya, Pak Harto membantah Sudjono Humardhani merupakan guru spiritualnya. Pak Harto justru menegaskan dialah guru Sudjono. Saya amati, ini bukan sekadar perang ego Suharto dan Sudjono Humardhani. Tapi menggambarkan sejak awal Orde Baru, Perang Metafisik antara penganut Ilmu Mukasyafah dengan penganut Ilmu kegelapan, masih berlangsung hingga kini. Almarhum Ustad Mochtar Hussain mengatakan :”Pak Harto bukan penganut Ilmu Kejawen atau Klenik. Beliau hanya membuat perdamaian dengan aliran ilmu ini.” Merapatnya beberapa Kyai Nahdlatul Ulama (NU) maupun Abdurrahman Wahid, sejak fase NU kembali ke Khittah 1926 di Muktamar Situbondo, dan terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU 1984, hingga kejadian lengsernya Pak Harto, mungkin bisa terjelaskan melalui latarbelakang perang metafisik antar kedua aliran tersebut. Selanjutnya, terserah Anda.


51

nasional

Wangsit Kudeta Soeharto Kasus Sawito memicu berbagai polemik. Khalayak ramai mempertanyakan, bagaimana mungkin para tokoh nasional dan pemimpin agama kok bisa mendukung Sawito?

R

M Sawito Kartowibowo cuma pegawai tinggi Departemen Pertanian kelahiran Blitar, 6 Maret 1932. Tapi dia sempat menghebohkan Indonesia karena pada 1976 mengaku terima wangsit bahwa kehidupan politik negara perlu diperbaiki. Guna menyampaikan wangsit gaib yang diterimanya itu, Sawito lalu mendekati sejumlah tokoh penting politik maupun agama. Mereka itu Proklamator Mohammad Hatta, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamka, Ketua Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) Kardinal Yustinus Darmoyuwono, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) TB Simatupang, Ketua Umum Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan Indonesia RS Soekanto Tjokrodiatmodjo yang juga mantan Kapolri pertama dan kebetulan mertua Sawito. Sawito meminta dukungan mereka untuk menandatangani lima pernyataan yang telah dia persiapkan lebih dahulu. Luar biasa semua tokoh itu setuju menandatangani pernyataan tadi. Bahkan Bung Hatta malah menandatangani tiga di antaranya. Wangsit itu menurut Sawito diperoleh setelah dia bermeditasi di Gunung Muria. Konon, menurut wangsit ini, Sawito dimandati menyampaikan pesan kepada

52

Presiden Soeharto, agar menyerahkan kekuasaan secara damai kepada Bung Hatta demi menyelamatkan Indonesia. Karena pesan wangsit ini, Sawito lalu dituduh melakukan gerakan politik menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan, dia dituduh berupaya menggulingkan Soeharto dari kekuasaannya, sehingga dituduh subversif. Alhasil, Sawito diajukan ke pengadilan dan divonis penjara delapan tahun, meski kelak dikurangi jadi tujuuh tahun. Dalam kasus subversi gaya paranormal ini Sawito dibela pengacara terkenal Yap Thiam Hien, Abdul Rachman Saleh (kelak menjadi Jaksa Agung, semasa Presiden Gus Dur), dan beberapa pengacara lain. Kasus Sawito memicu berbagai polemik. Khalayak ramai mempertanyakan, bagaimana mungkin para tokoh nasional dan pemimpin agama kok bisa mendukung Sawito? Apa Mohammad Hatta, Buya Hamka, Kardinal Yustinus Darmoyuwono, Letjen (purn) TB Simatupang, Jendral Pol (purn) RS Soekanto Tjokrodiatmodjo begitu naif, hingga mudah terpedaya mempercayai pernyataan Sawito tentang wangsit pelimpahan kekuasan itu? Sejumlah orang yang dekat


dengan Bung Hatta, menyatakan Bapak Bangsa dan Proklamator itu konon merasa tertipu oleh Sawito. Juga para penandatangan yang lain sehingga mereka lalu mengeluarkan pernyataan yang berisi pencabutan tanda tangan mereka. Sebagian orang juga bertanyatanya, apa mungkin Sawito— orang yang tak pernah dikenal— bertindak sendiri dan mampu menghubungi tokoh tokoh penting tadi? Mungkinkah ada kekuatan besar yang begitu berwibawa di belakang ‘manuver Sawito’ itu? Semua pertanyaan tadi tidak pernah terungkap tuntas hingga hari ini. Misterinya, mirip Peristiwa Lubang Buaya, Kisah G30S versus Gestok . Yang pasti pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No 93/2000, telah memberi abolisi dan merehabilitasi hakhak Sawito sebagai warga negara Indonesia dan pegawai negeri sipil. Jika penasaran, kaji penelitian David Bourchier dalam Dynamics of Dissent in Indonesia: Sawito and the Phantom Coup, Cornell University,1984. Juga karya Edy Budiarsa dan Hermien Y Kleden,

tokobagus


Wawancara-Sawito Kartowibowo: “Saya Dituduh Mau Jadi Presiden karena Wangsit”, PT Grafiti Pers, 1999, Simak Pleidooi R Sawito Kartowibowo: “Hati Nurani Menuntut”, Book Edition1978, Indonesian, Kartowibowo R Sawito. *** Mengenai Kasus Sawito, Sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoinesia (LIPI) Asvi Warman Adam, membuat beberapa catatan. Pada 22 September 1976, tiga hari sebelum Lebaran, pemerintah mengeluarkan pengumuman sangat penting dalam siaran TVRI satusatunya siaran televisi saat itu. Tiga pejabat, Mensesneg Sudharmono, Jaksa Agung Ali Said dan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Yoga Sugama menyampaikan bahwa pemerintah telah membongkar upaya penggantian kepala negara secara inkonstitusional. Dua jam sebelumnya Presiden Soeharto telah mengundang seluruh pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara ke Bina Graha. Ini memperlihatkan bahwa kasus yang dihadapi sangat serius. Ditemukan dokumen ‘Jalan Keselamatan’ yang ditandatangani Sawito Kartowibowo, M Hatta (proklamator kemerdekaan RI), Justinus Darmojuwono (Kardinal,

Ketua Majelis Wali Gereja Indonesia), TB Simatupang (Dewan GerejaGereja Indonesia), Hamka (Ketua Majelis Ulama Indonesia), dan R Said Sukanto Tjokrodiatmojo (Ketua Umum Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan Indonesia). Dokumen itu menilai sangat negatif keadaan Indonesia saat itu dan menyerukan kepada masyarakat agar mengambil langkah penyelamatan. Dalam dokumen lain yang dirancang oleh Sawito terdapat ‘Surat Pelimpahan’ tugas dan wewenang Presiden Suharto kepada Dr Mohammad Hatta. Sawito Kartowibowo ialah pegawai tinggi Departemen Pertanian yang mengenal Bung Hatta sebagai peserta olahraga senam pernapasan ‘Orhiba (Olahraga Hidup Baru)’. Menurut SK Trimurti (hasil wawancara Rukardi, Gerakan Sawito, Perlawanan Mesianistik terhadap Rezim Orde Baru tahun 1972–1976, skripsi pada Jurusan Sejarah Undip Semarang, 2002) Sawito masih kerabat jauh Bung Karno. Nenek Sawito adalah kakak sulung dari kakek Bung Karno. Para tokoh masyarakat penandatangan dokumen ‘Jalan Keselamatan’ mengakui melakukan hal itu karena sudah ada sebelumnya tanda tangan Bung Hatta. Mengapa Hatta mau dibujuk oleh Sawito? Apa karena Hatta melihat ini sebagai

suatu peluang untuk menyelamatkan negara yang sudah mengalami krisis? Jelas Hatta bukanlah orang yang mau merebut kekuasaan secara tidak sah. Bahkan dalam sejarah dia tercatat sebagai tokoh yang menolak bergabung dengan PRRI meski dia berbeda pendapat dengan Sukarno. Dia mengkritik Bung Karno dengan menulis surat secara langsung, bukan dengan memberontak. Sawito dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, dia naik banding dan mengajukan kasasi, tapi tidak dikabulkan. Sawito dibebaskan 20 September 1983. Dalam peninjauan kembali yang dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrachman Wahid, melalui Keputusan Presiden No 93/2000, Sawito diberi abolisi dan rehabilitasi. Bagaimana dengan Hatta dan tokoh masyarakat lain? Mereka tak dikenai hukuman. Hatta menulis kepada Presiden Soeharto bahwa dia mau menandatangani Jalan Keselamatan itu karena ‘isinya mempertahankan Pancasila’ dan bukan untuk disiarkan kepada khalayak. Dokumen Sawito itu tidak berarti, tetapi malah diberi ‘bobot’ oleh pemerintah. Namun surat Hatta itu dianggap tidak cukup oleh penguasa. Emil Salim berusaha menjembatani antara Presiden Soeharto dengan Bung Hatta. Tapi rancangan yang dibawa Emil Salim yang memuji-muji Orde Baru, dicoret oleh Hatta. Namun Hatta bersedia menandatangani tiga pernyataan yang salah satunya berbunyi, “Saya menyesalkan perbuatan yang telah menyalahgunakan tanda tangan saya untuk maksud-maksud jahat yang tidak bertanggung jawab, yang akan menggunakan naskah yang saya tanda tangani itu untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusionil. Sebagai orang yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, saya tidak dapat membenarkan dan sebagaimana biasa menentang perbuatanperbuatan yang inkonstitusionil itu.” Hatta tetap konsisten sampai akhir hayatnya. Demikianlah catatan Asvi Warman Adam.


53

nasional

Media Perjuangan Sektor Informal Pendukung Jokowi Relawan pendukung Jokowi bekerja sama dengan Harian Umum Sentana, untuk menggalang suara dari kalangan menengah ke bawah. Penggalangan dukungan lewat media cetak, media online, dan media sosial diharapkan makin memantapkan posisi Jokowi, untuk diajukan sebagai calon presiden 2014. Oleh: Satrio Arismunandar

K

alau dalam ekonomi dikenal adanya sektor formal dan informal, dalam penggalangan dukungan untuk kandidat pemilihan presiden 2014 rupanya juga ada hal serupa. Penggalangan formal adalah yang dilakukan oleh partai politik beserta jajaran dan struktur kelembagaannya. Sedangkan penggalangan informal adalah yang dilakukan oleh rakyat, tanpa keterkaitan dengan struktur organisasi partai politik. Penggalangan dukungan resmi lewat partai politik mungkin makan waktu lama, karena harus melalui birokrasi internal. Ia juga butuh restu sana-sini dari jajaran elite partai untuk leluasa bergerak. Namun prakarsa rakyat bisa jalan sendiri secara otonom, dan bisa lebih sigap dari langkah partai. Itulah yang ditunjukkan Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014). Bara JP memang berkomitmen mendukung pencalonan Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini menjabat gubenur DKI Jakarta, untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2014. Bara JP ini tidak punya hubungan organisasional atau struktural dengan PDI Perjuangan, juga tidak mendapat bantuan dana apapun dari partai politik. Tapi tanpa banyak gembar-gembor, Oktober 2013 ini Bara JP menggandeng kerja sama dengan Harian Umum Sentana, sebuah harian di Jakarta, dengan

54

target pembaca kalangan menengah ke bawah atau kalangan wong cilik. Bentuk kerja samanya adalah pengadaan naskah tulisan dari para simpatisan pendukung Jokowi, untuk setiap hari dimuat di halaman satu Sentana. Inisiatif kerja sama ini justru berawal dari pihak Sentana, yang selain merasa seaspirasi dengan gagasan-gagasan Jokowi, tampaknya pengelola Sentana melihat nama Jokowi bisa mengundang pembaca. Menurut salah satu tokoh aktivis Bara JP, Sihol Manullang, akan ada ‘Rubrik Jokowi’ di Sentana yang memuat berbagai tulisan tentang Jokowi. “Jika tulisan itu muncul tiap hari, berarti tiap bulan dibutuhkan minimal 25 tulisan,” tutur mantan wartawan Suara Pembaruan ini. Penulisnya nanti bukan cuma relawan yang tergabung di kepengurusan Bara JP, tetapi rubrik ini akan membuka diri untuk seluruh simpatisan dari seantero Tanah Air. Jumlahnya secara potensial pasti sangat banyak, mengingat keanggotaan grup Relawan Jokowi Presiden di media sosial Facebook saja sudah lebih dari 300 ribu anggota. Karena berangkat dari solidaritas sesama pendukung Jokowi, tidak ada honor besar yang bisa dijanjikan buat para penulis. Jadi semangatnya memang ‘menulis sebagai wujud dukungan’. Kriteria tulisan sangat luwes. Konten tulisan sepanjang 4.000-


5.000 karakter itu bisa apa saja, asalkan menyangkut Jokowi sebagai kandidat Presiden 2014. Isinya bisa berupa kesan, harapan, analisis, atau apa pun yang berkaitan dengan upaya agar Jokowi diajukan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Batasannya, tulisan tidak boleh menyinggung masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Selain dimuat di Sentana, tulisan juga akan dimuat di portal berita baranews.co, yang direncanakan sudah eksis pada Oktober 2013. Sentana adalah koran kecil dengan segmen pembaca berdaya beli rendah. Tentu seperti bumi dan langit jika dibandingkan dengan koran sekaliber Kompas. Namun, kerja sama Bara JP dengan Sentana ini punya makna tersendiri, justru karena segmen pembacanya yang sangat spesifik, yakni kalangan bawah. Selama ini, Bara JP merasa sulit menjangkau kalangan wong cilik ini. Penyebabnya, berbeda dengan kalangan menengah ke atas, yang akrab dengan beragam bentuk media kontemporer, masyarakat kalangan bawah tidak terlalu melek media sosial. Akses internet juga bisa

dibilang tidak sampai ke mereka. Lantas, bagaimana ideologi atau kebijakan redaksional baranews. co? Berbeda dengan ‘jurnalisme konvensional yang netral’ yang sering diajarkan dalam kursus atau pendidikan jurnalistik, jurnalisme yang diusung baranews.co— sebagaimana diungkapkan Sihol— adalah jurnalisme yang memihak. Jurnalisme ini tidak puas dengan sekadar meliput peristiwa kebakaran, tapi ia juga ingin mengungkap realitas yang bisa menyebabkan kebakaran. Bukan hanya meliput aksi amukan rakyat, tapi juga mengungkap realitas yang menyebabkan amukan rakyat itu.

aktual/ istimewa

*** Dalam pemikiran semacam itu, jelas pengelola baranews.co tidak percaya adanya ‘bebas nilai’ dalam kerja jurnalistik. “Wartawan memang harus memihak kepentingan rakyat mayoritas, dan senantiasa mendorong perubahan. Hanya perubahan yang bisa menunjukkan keberhasilan partisipasi politik rakyat,” tutur Sihol. “Jika para politisi

membuat inflasi janji, jurnalisme kami menghindari inflasi kata-kata. Kesamaan kata dengan tindakan, menjadi dambaan baranews.co.” Ketika menjelaskan ‘ideologi jurnalistik’ media para aktivis pendukung Jokowi ini, Sihol mengutip ucapan Leonardo da Vinci, “Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup, kita harus menerapkan. Berharap tidaklah cukup, kita harus mewujudkan.” Sihol bahkan fasih mengutip Wiji Thukul, penyair yang ‘dilenyapkan’ oleh rezim Orde Baru karena perlawanannya yang tegas terhadap rezim. “Bila baranews.co harus meringkas identitas dirinya menjadi dua baris puisi, maka yang pas adalah sajak Wiji Thukul: Aku bermimpi tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin kalau diam?” ucapnya. Berjuang melalui media adalah salah satu kegiatan Bara JP, yang lahir melalui Kongres Pendukung Jokowi Sedunia, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, 15 Juni 2013. Di gedung itulah, proklamator kemerdekaan RI Soekarno membacakan pledoi Indonesia Menggugat pada 1930.

Pengurus Bara JP mengklaim, sudah mendirikan Dewan Pengurus Wilayah di 34 provinsi, dan kini sudah terbentuk pengurus daerah di seluruh kabupaten/kota, juga di 41 negara. Bara JP, yang kini sudah membuka sekretariat sederhana di kawasan Cawang, Jakarta Timur, bukan cuma berkiprah di media sosial, media online, dan media cetak. Aktivis Bara JP sering hadir di berbagai kegiatan Jokowi, seperti saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, September 2013. Bara JP juga sempat membuka lapak untuk menjual kaos Jokowi di beberapa kesempatan. Lucunya, pernah Jokowi di suatu acara melewati lapak tempat penjualan kaos ‘Jokowi Presiden 2014’. Mantan Walikota Surakarta itu heran, kok di tempat yang tidak terduga itu ada orang yang berjualan kaos Jokowi. Jokowi pun menyapa lebih dulu dan menyalami aktivis Bara JP yang menjaga lapak. Walaupun aktivis Bara JP merupakan relawan pendukung Jokowi, mereka dan gubernur DKI itu rupanya tidak saling mengenal. Bahkan, Bara JP bisa dibilang tidak pernah berkomunikasi dengan Jokowi, juga tidak dengan PDI Perjuangan. Inilah uniknya posisi para pendukung Jokowi dari ‘sektor informal’, yang pastinya berbeda dengan mereka yang resmi berada di dalam struktur organisasi PDI Perjuangan. Sihol dan para relawan di Bara JP sering menyebut diri sebagai ‘nasionalis yang berserakan’ di seantero negeri. Mereka juga adalah sekelompok warga yang mendambakan perubahan. Dalam semangat perubahan, mereka mencari pemimpin yang layak didukung rakyat, dan pilihan mereka adalah Jokowi. Kerja berat yang dilakukan aktivis Bara JP sekarang adalah mengumpulkan sedikitnya 15 juta tanda tangan, disertai fotocopy KTP, sebagai basis usulan kepada PDI Perjuangan agar menjagokan Jokowi sebagai calon presiden 2014. Jutaan tanda tangan itu direncanakan akan diserahkan pada Desember 2013.


55

nasional

cina

AKAN HADIR DI ACEH

H

asil KTT Apec di Bali setidaknya memberikan beberapa informasi penting tentang arah hubungan Internasional RI saat ini. Melihat arah rencana investasi yang ada, tersirat bahwa dominasi AS dan sekutunya mulai berkurang. Indonesia sudah memberi tempat khusus bagi Investasi China dan Rusia untuk masuk. Menjelang pertemuan Puncak KTT APEC Bali, pada 3 Oktober kemarin, Presiden Xi Jinping membawa ratusan pebisnis

56

dan pejabat China untuk bertemu dengan ratusan pebisnis dan pejabat Indonesia dalam sebuah acara Business Luncheon. “Akan banyak nanti yang ditandatangani (perjanjian),” kata Menteri MS Hidayat beberapa waktu. Menurut Hidayat, investasi China kali ini sudah bergeser dari yang awalnya hanya sebatas investasi perdagangan ke investasi bidang manufaktur dan infrastruktur. Investasi China ini kebanyakan masuk lewat sektor


BUMN. “Pertama dan yang terpenting, kita semua perlu melaksanakan peran masing-masing guna mencegah kebijakan proteksionis, dan melanjutkan liberalisasi perdagangan di mana cara tersebut akan meningkatkan kesejahteraan semua warga. Kita juga harus memastikan hubungan perdagangan tidak hanya kuat namun juga seimbang,” kata SBY saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi para CEO APEC 2013 (APEC

antara

Oleh: Zaenal Arifin, Ismed Eka Kusuma

CEO Summit) beberapa saat lalu. Untuk langkah penyeimbangan itu, SBY dan Xi Jinping menyepakati beberapa kerjasama awal untuk beberapa kerjasama dikemudian hari. Rencananya, China akan mendapat tempat penting untuk beberapa proyek besar setelah Papua yakni di Aceh. Ada apa di Aceh? Ingat kasus Exxon yang “gerah” operasi bisnis LNG-nya di Arun

terganggu oleh GAM? Atau tekanan demi tekanan yang terjadi terus sehingga Exxon ingin menjual sebagian sahammnya di LNG Arun pada 2011 lalu. Saat Exxon bahkan ingin melepas 100 persen sahammnya di Blok B Arun dan Lapangan gas North Sumatera Offshore. Lalu, di PT Arun NGL, rencananya yang dilepas adalah sebesar 30 persen. Meski saat ini masih belum jelas apakah benar Exxon ingin melepas saham itu toh isu yang beredar bahwa keberadaan Exxon di Aceh terus digoyang memang terjadi. Apa pasalnya? Ternyata pada 2014 nanti kontrak Exxon Mobil di Arun selesai. Sekadar informasi, eksploitasi besar-besaran atas pabrik LNG Arun dan pupuk Iskandar Muda di Arun Indonesia mampu menjadi eksportir LNG terbesar dunia dan 90% hasil pupuk yang dihasilkannya mampu digunakan sebagai komoditas ekspor penghasil devisa negara. Namun eksploitasi yang mampu menyumbang pendapatan sekitar Rp 6.700 triliun rupiah pada 1990an ke pemerintah pusat tapi yang diterima Aceh hanya sekitar Rp450 miliar saja. Saat itu, berdasar survei BPS 1993, ada sekitar 2275 desa miskin di Aceh. Itu jumlah terbesar di Indonesia. Lalu muncul fakta lain. Pada 2010 lalu Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Badan Geologi dan Sumber Daya Alam) Jerman bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengumumkan bahwa ada potensi hidrokarbon berupa minyak dan gas (migas) di cekungan perairan Simeulue cukup besar di Aceh. Kedua lembaga itu memperkirakan ada potensi 320 miliar barel migas di cekungan pulau tersebut. Kalau penelitian lebih lanjut membenarkan potensi deposit migas itu ada di sana maka Aceh akan mengalahkan rekor deposit yang dimiliki Arab Saudi saat ini, yakni sekitar 264,21 miliar barel migas. Bayangkan jika Indonesia mampu menyalip Arab Saudi dalam produksi migas.

Fakta menarik lainnya adalah soal emas. Lewat USAID, AS mengucurkan sekitar USD 409 juta untuk membantu rehabilitasi dan rekontruksi Aceh. Yang menarik sebagian program bantuan tersebut sebagian besar dipusatkan di kawasan pantai barat Aceh. Salah satunya adalah pembangunan jalan Banda Aceh – Calang, sepanjang 115 km dengan lebar 30 meter. Proyek yang menelan biaya sekitar USD 108 juta (atau sekitar Rp900 milliar) rupiah itu ternyata berhubungan langsung dengan potensi emas, batubara, timah hitam dan beberapa mineral lainnya yang ada di kawasan pantai barat Aceh itu. Ternyata benar, potensi tambang itu tersebar di kabupaten Nagan Raya (34%), Aceh Barat (22%), Aceh Jaya (12%) dan daerah lainnya (15%). Itu belum terhitung migas di sepanjang cekungan pantai barat Aceh. Soal potensi emas, ada kasus lain yang menarik. Adalah sebuah dokumen bertahun 2011 setebal 107 halaman. Isi dokumen itu adalah hasil survei potensi emas di Gunung Miwah, Geumpang, Kabupaten Pidie. Survei itu dilakukan oleh East Asia Minerals, perusahaan emas asal Kanada. Yang menarik, hasil survei itu dijadikan modal oleh East Asia Minerals Corporation untuk jualan di bursa saham di Toronto, Kanada. Gunung Miwah disebut salah satu potensi tambang emas terbesar di dunia setelah beberapa tambang emas besar lain seperti Freeport di Papua. Sontak bisnis global emas terguncang. Dan market capitalisation East Asia Minerals di bursa Toronto ikut terdongkrak akibat survei itu. Beberapa lembaga financial besar mulai melirik. Salah satunya adalah Aberdeen Internationl Inc. Perusahaan investasi dan perbankan internasional itu akhirnya bergabung dengan East Asia Minerals. Dalam sebuah rilis pada 2012, Presiden dan CEO Aberdeen, David Stein mengatakan Gunung Miwah memiliki peluang menjadi proyek tambang emas besar di dunia.


57

nasional

58

Aceh sangat memikat bagi negara-negara besar saat ini. Bisa dipahami mengapa Indonesia dengan militernya berupaya untuk melindungi salah satu aset terbesarnya. Dan bisa dipahami juga, untuk menyingkirkan dominasi militer Indonesia di Aceh saat rezim Orba sampai Megawati maka perlu sebuah proyek bernama Tsunami. Perlu dicatat, dalam beberapa analisis non mainstream, Tsunami di Aceh pada 2014 lalu bukan akibat gejala alam semata. Memang pasca Tsunami, Aceh ‘terlepas” dari genggaman militer. “Tsunami Aceh pada akhir 2004 diciptakan oleh Amerika.... Pada saat tsunami terjadi

beberapa akuisisi beberapa tambang lain di masa depan. Namun anehnya, di atjehpost.com pada 24 September 2014 lalu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pidie, Mukhtar Usman mengatakan “Kami tidak pernah berhubungan dengan East Asia Minerals. Lagi pula kita tidak bisa memberi izin pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung”. Bahkan, tambah Mukhtar, di 14 perusahaan tambang emas yang beroperasi di Geumpang, Pidie, tidak ada nama East Asia Minerals di sana. Padahal, pada Desember 2012, East Asia mengaku telah memperoleh perpanjangan izin atas 4 IUP di Miwah. Izin itu berlaku hingga 30 November 2014. Lalu, patgulipat apa yang terjadi sehingga ada nama East Asia Minerals di Gunung Miwah? “Kemungkinan mereka bekerjasama dengan perusahaan lokal yang kita beri izin. Kalau kejadiannya seperti itu, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa... Bisa jadi mereka mengajak East Asia untuk mendapat dukungan modal. Namun, saya pastikan pemerintah daerah tidak punya hubungan dengan East Asia Minerals,” kata Muhktar kepada Atjehpost.com. Setidaknya, beberapa gambaran tadi bisa menjelaskan mengapa


kapal perang Amerika tiba di Aceh untuk menyelamatkan warga Aceh, nyatanya kehadiran kapal tersebut hanya untuk meletakkan bom di laut Aceh”,” kata Misbahul Munir, calon Wagub di Pilkada Aceh 2012 beberapa saat lalu. Ada skenario besar untuk me-Timor Leste-kan Aceh.

aktual/ istimewa

Namun, upaya membongkar perut Gunung Miwah tidak semulus menggoreng pasar di bursa Toronto. Perusahaan terganjal oleh status Gunung Miwah yang masih berstatus hutan Lindung. Untuk bisa bebas beroperasi maka perusahaan harus mendapat hak mengeksploitasi gunung itu. Upaya politik yang dilakukan perusahaan untuk itu adalah dengan menggandeng salah satu tokoh senior partai Golkar. Tokoh ini diharapkan mampu memuluskan izin konsesi tambang. CEO East Asia Minerals Rochette mengatakan, “In his advisory role Bapak Dr. Fadel (Fadel Muhammad red.) will provide invaluable assistance to enable the projects in Indonesia to move forward in a timely and sustainable manner. We are very pleased to have Bapak Fadel advising the Company and look forward to working with him in this new role.” Dalam sebuah pers rilisnya pada 2011 perusahaan juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman untuk membeli 50% saham dari Carbon Conservation Pty Ltd. Sesuai dengan Nota Kesepahaman itu, East Asia Minerals akan membayar USD500.000 dan menerbitkan 2,5 juta saham untuk Carbon Conservation. Sebagai imbalannya, East Asia Minerals mengharapkan satu hal: klaim bahwa perusahaan itu ‘hijau’. “Perusahaan akan berpartisipasi dalam mengembangkan kesan ‘hijau’ bagi proyek Miwah yang akan berpotensi untuk menjadikan produknya unggul dalam pasar dan juga berpotensi untuk memfasilitasi proses yang lebih mulus bagi persetujuan dan dukungan bagi perijinan pertambangan,” dalam pernyataan itu. kata CEO East Asia Minerals Rochette Sekadar diketahui, Carbon Conservation dikenal karena mendirikan proyek REDD Ulu Masen di provinsi Aceh. Perusahaan mengandalkan lobi Fadel untuk memuluskan bisnis tambang emas perusahaan di Gunung Miwah dan beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Sangihe dan

aktual/ istimewa

Dalam sebuah laporan di Executive Intelligence Review (EIR) pada 2000, Michael O. Billington yang juga sebagai Editor untuk wilayah Asia di EIR menulis bahwa upaya pemisahan Aceh dari Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1950-an oleh AS. Tahun 1953-an, CIA memakai Hasan Tiro untuk menggolkan agenda itu. Hasan Tiro adalah orang yang dikirim Indonesia ke PBB untuk menyelesaikan masalah pemberontakan Darul Islam. Hasan Tiro adalah lulusan Columbia University di New York. Kemudian dia melanjutkan ke Plano University di Texas untuk jenjang S2 di bidang

memerdekakan Aceh. Termasuk menciptakan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Sudah banyak operasi yang dilakukan Hasan Tiro dan AS di Aceh, apalagi sejak ditemukan dioperasikan LNG Arun pada 1971 di Aceh. Namun langkah-langkahnya gagal. Itu sebabnya kekuatan TNI selalu hadir dalam waktu cukup panjang di Aceh. Akibatnya, kasus HAM bermunculan di Aceh. Perjanjian Helsinki ternyata tidak menyelesaikan masalah. Masih ada semangat untuk ‘merdeka’ dari beberapa tokoh GAM kader Hasan Tiro di provinsi Aceh. Sebut saja mantan gubernur Irwandi Yusuf

hukum. Diketahui, dia keluar dari tugasnya di PBB dan justru memroklamasikan dirinya sebagai sebagai duta Darul Islam Indonesia di PBB. “Di Tiro began collaborating with U.S. intelligence on a plot to balkanize Indonesia,” tulis Michael. Sejak saat itu, dia aktif dalam upaya

yang mengaku dia adalah orang yang masih menjalankan keinginan Hasan Tiro di Aceh. Saat Irwandi masih pejabat gubernur, beberapa kepentingan politikus di Jakarta merasa terancam. Saat pilkada pada 2012 lalu, beberapa skenario politik akhirnya mampu menyingkirkan Irwandi yang

didukung oleh PKS itu. Gubernur terpilih Zaini Abdullah dari Partai Aceh yang dibackup langsung oleh militer dan Jakarta akhirnya memenangkan pilkada itu. Terpilihnya Zaini Abdullah seperti membuka lembaran-lembaran lain untuk Aceh. Terakhir, ketika beberapa saat lalu SBY mengunjungi Aceh setidaknya memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan besar di Aceh sebelum 2014 ini. Bahkan TNI sudah mulai unjuk gigi kembali di Aceh. Beberapa BUMN dibawah Dahlan Iskan juga berencana membuka lahan sawit besar-besaran. Bahkan dia berencana membangkitkan lagi PT Arun LNG, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Asian Aceh Fertilizer (AAF). “Kami akan hidupkan kembali,” katanya beberapa saat lalu. PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang kembang kempis akibat pasokan kayu yang terbatas sudah dijanjikan akan mendapat pasokan bahan baku kembali. “Saya mendapatkan laporan, Pak Prabowo, demi Aceh dia merelakan melepaskan haknya di HTI untuk diberikan kepada Inhutani IV,” kata Dahlan pada September 2012 lalu. Link dan jaringan Dahlan yang kuat dengan Cina jadi catatan tersendiri soal investasi Cina di Aceh. Namun, yang tak kalah menarik juga peristiwa beberapa petinggi GAM yang ada di Partai Aceh yang merapat ke kubu Gerindra. “Kehadiran tokoh-tokoh GAM ini merupakan kekuatan baru yang akan mampu memenangkan Partai Gerindra, khususnya di NAD, sekaligus memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2014-2019,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dalam rilisnya, Maret lalu. Mungkin Cina akan memberi warna baru di Aceh, namun tetap harus dipahami, secara geopolitik dan geoekonomi, AS masih menganggap penting Aceh. Dan Indonesia memang harus bersiap, ketegangan antara Cina dan AS di Aceh bisa saja menggangu Aceh dan Indonesia.


59

nasional

Indische Weigeraars,

Kendala Belanda Akui De Jure Proklamasi 17 Agustus 1945

Perjalanan sejarah ternyata kemudian membenarkan sikap para Indische Wigeraars. Upaya Belanda meredam kemerdekaan Indonesia dengan aksi militer terbukti gagal.

M

asalah penolakan pemerintah Belanda mengakui secara de jure bahwa Republik Indonesia telah merdeka sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ternyata memicu kontroversi. Isu sensitif bagi Belanda ini mencuat lagi sejak kunjungan empat hari Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara Hutagalung, ke Belanda pada 10 hingga 13 Oktober 2013. Batara mengungkit isu ini saat bertemu Pimpinan The Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV - Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Leiden, Prof Dr Henk Schulte Nodholt. Juga saat Batara berbincang dengan Harry Van Bommel anggota Tweede Kamer (Parlemen) dari Partai Sosialis (SP) dan Angeline Eisjink dari Partai 60

Buruh, PvDA di Den Haag. Dalam berbagai pertemuan dengan sejumlah kalangan masyarakat Indonesia di Belanda, Batara Hutagalung juga menjelaskan soal ini. Termasuk melontarkan gagasan untuk menggelar seminar di Belanda pada 2014 bertema pengakuan de jure Belanda atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tanggapan ramai muncul, sejak Ibrahim Isa kolumnis Indonesia yang tinggal di Belanda melansir isu ini pada 12 Oktober 2013. Antara lain dari Prof Dr Said Salim mantan Dubes RI di Praha, Yanti Mirdayanti dosen di Universitas Hamburg, Jerman, sejumlah mahasiswa pascasarjana Indonesia yang tengah studi di Belanda, dan pelbagai kalangan di Indonesia. Ibrahim Isa mengutarakan ada kendala lain pengakuan de jure Belanda. Yaitu masalah Indische Weigeraars. Itulah peristiwa ketika ratusan anggota Koninklijke Leger (KL–Tentara Kerajaan Belanda) yang atas dasar politik atau keyakinan agama menolak dikirim ke Hindia Belanda guna melikuidasi Republik Indonesia. Para prajurit KL yang menolak diberangkatkan untuk bertempur itu lalu dipecat, ditangkapi, divonis desertir, dan dipenjarakan. Mereka ini yang


disebut sebagai Indische Weigeraars. Perjalanan sejarah ternyata kemudian membenarkan sikap para Indische Wigeraars. Upaya Belanda meredam kemerdekaan Indonesia dengan aksi militer terbukti gagal. Belanda malah dikecam keras dunia internasional. Belanda terpaksa mengajak Indonesia berunding lewat serangkaian pertemuan diplomasi, dari Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roemvan Roijen sampai Konferensi Meja Bundar (KMB). Melalui hasil KMB di Den Haag, Belanda terbukti harus

batarahutagalung.blogspot.com


worldwartwozone.com

hengkang sendiri dari Indonesia. KMB yang merupakan konferensi dari tiga pihak, Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia, dan Negara-negara federal Indonesia atau Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO- Majelis Negara-negara Federal), dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 baru bisa digelar setelah Indonesia menyelesaikan masalah internal dalam konferensi Inter-Indonesia Agustus 1949. Dan setelah Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda memerintahkan

pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera. Delegasi KMB Republik Indonesia disusun pada 4 Agustus 1949 dan diketuai Drs Moh Hatta dengan anggota Mr Moh Roem, Prof Dr. Soepomo, dr J Leimena, Mr Ali Sastroamidjoyo, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, dan Mr Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi BFO dipimpin Ketua Majelis Negaranegara Federal Sultan Hamid II dari Pontianak, dan delegasi Belanda dipimpin Mr JH Van Maarseveen. Hadir pula delegasi PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) yang dipimpin oleh Crittchlay. Pada tanggal 2 November 1949 perundingan diakhiri dengan menghasilkan luma keputusan. Pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Ketiga, RIS sebagai negara berdaulat penuh, berkerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang kepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS. Sesuai hasil KMB pada 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dilantik. Sukarno menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet RIS. RIS dibentuk sebagai republik federasi berdaulat terdiri atas 16 negara (RI plus 15 negara gederal anggota BFO) yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Hasil akhir KMB itu membuat para Indische Wegeraars juga beroleh momentum balik menuntut keadilan, agar pemerintah Belanda

mencabut vonis desertir dan merehabilitasi status dan nama baik mereka. Kasus Indische Weigreraars sempat diulas kolumnis Ibrahim di dalam kolom bertajuk Dua Indie Weigeraars Gugat Vonis Pengadilan Militer Belanda 60 Tahun Lalu pada Minggu, 16 Desember 2012 yang dia lukiskan sebagai peristiwa unik yang relevan dengan situasi Indonesia. Terutama agar para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan khalayak belajar dari keuletan perjuangan dua manula (manusia usia lanjut) mantan KL dalam berupaya merehabilitasi nama baik dan integritas sikap mereka. Jan van Luyn (83) dan Jan van Maassen (86) menggugat vonis yang 60 tahun yang lalu dijatuhkan terhadap mereka. Karena menolak dikirim ke eks wilayah Hindia Belanda yang melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 telah menyatakan memerdekakan diri sebagai negara Republik Indonesia, mereka berdua dituduh desersi. Padahal Kerajaan Belanda tidak rela bekas koloninya itu merdeka. Lalu sebagai negara induk, Belanda spontan segera melancarkan perang terhadap kaum republiken, yaitu para nasionalis Hindia Belanda yang dicap sebagai ektremis pemberontak. Kedua anggota KL ini menolak berperang melawan Republik Indonesia. Mereka membangkang penugasan atas nama Kerajaan Belanda untuk ‘memulihkan ketertiban’ di ‘Hindia Belanda’, yang mereka yakini notabene berhakikat melikuidasi Republik Indonesia yang baru merdeka. Karena, mereka telah belajar merasakan betapa menderita di bawah pendudukan Jerman Hitler pada 1940 hingga 1945. Mereka juga bersyukur bahwa Belanda akhirnya berhasil dibebaskan pasukan Sekutu dalam hal ini Kanada. Atas dasar itu mereka merasa Belanda yang baru dibebaskan, tak berhak dan tak layak mengirimkan tentara ekspedisi guna menindas bangsa Indonesia yang sudah memerdekakan dirinya dari pendudukan Jepang. Mereka menolak membunuhi rakyat Indonesia yang telah memilih


61

merdeka lepas dari Nederland. Mereka tidak mau disuruh ‘memberantas’ pemuda-pemuda ekstremis Indonesia di bawah pimpinan Sukarno, yang diisukan membunuhi orang-orang Belanda pada periode ‘Bersiap’. Anggota KL yang bersikap begitu, ternyata bukan hanya mereka berdua. Ratusan anggota KL lain juga menolak dikirim ke Indonesia. Sehingga mereka kemudian malah dicap sebagai desertir dan dihukum secara sewenang-wenang. Padahal mereka yakin penolakan itu didasari dan didorong rasa kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Sikap yang mereka perjuangkan 60 tahun lebih, kini secara resmi diajukan ke lembaga peradilan Belanda agar ditinjau kembali untuk dibatalkan. Jan van Luyn dan Jan van Maasen divonis Pengadilan Tinggi Militer Belanda (Hoog Militair Gerechtshof) pada 1950 dan 1951 karena dienstweigering atau menolak dinas militer. Jan van Luyn diganjar tiga tahun penjara. Menteri Kehakiman Belanda juga mencabut hak-pilihnya untuk waktu lima tahun. Van Luyn dipenjarakan dua tahun. Kedua mantan KL dalam naik banding ke Pengadilan Tinggi (Hoge Raad) menggugat vonis itu, mereka dibela Mr Liesbeth Zegveld advokat yang sukses membela para janda korban pembantaian penduduk Rawagede, Bekasi oleh tentara Belanda pada 1947. Gugatan para janda korban pembantaian KL kepada pemerintah Belanda pada 2011 ini berhasil dimenangkan Zegveld di Pengadilan Den Haag. Kini Zegveld mengajukan tuntutan kepada Hoge Raad Belanda untuk meninjau ulang vonis atas Luyn dan Maasen. Zegveld mendasarkan gugatan itu atas kenyataan bahwa 20 tahun setelah agresi pertama dan kedua Belanda terhadap Republik Indonesia, yang diklaim Kerajaan Belanda sebagai Politionele Akties (Aksi Pemulihan Ketertiban), setelah dibongkar ternyata terbukti bahwa dalam kedua aksi itu tentara Belanda telah melakukan kejahatan perang. 62

Yaitu sesuai isi dari ‘De Excessennota’ yang dikeluarkan Belanda sendiri, yang disiarkan oleh de Volkskrant edisi 15 Desember 2012. Diangkatnya suatu gugatan terhadap vonis Mahkamah Militer Belanda terhadap dua mantan KL yang 60 tahun lalu membangkang bertempur ke Indonesia, oleh media Belanda, menunjukkan masyarakat Belanda cukup peka atas isu hubungan Indonesia-Belanda. Terutama yang berkenaan dengan tindak kekerasan, pembunuhaan ekstra judisial yang dilakukan tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia. Contoh, kasus pembantaian di Rawagede dan di Sulawesi Selatan. Nederland-2, sebuah stasiun TV Belanda, Sabtu malam, 15 Desember 2012 pukul 20.15 mengangkat lagi kasus tersebut. Juga dalam suatu acara DEBAT op 2, Diskusi NCRV, pemandu diskusi mengkonfrontasikan dua pendapat antara yang setuju


dengan yang tidak setuju dibukanya kembali masalah peranan tentara Belanda di Indonesia ketika itu. Hadir dalam debat itu anggota KL yang ‘membangkang’ dan anggota KL yang ngotot ‘tidak membuka kembali’ masalah itu. Kasus ini pada hakekatnya bukan hanya gugatan terhadap kebijakan pemerintah Belanda yang melakukan dua kali agresi atas Republik Indonesia, tapi juga merupakan kasus HAM, serta menyangkut hak untuk menentang politik kolonial yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Belum lama ini, tiga lembaga studi sejarah di Belanda bersamasama menyarankan agar Pemerintah Belanda mau melakukan studi dan riset bersama dengan sejarahwan Indonesia tentang sejarah hubungan Indonesia-Belanda. Khususnya tentang isu pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda atas Indonesia. Seperti yang terjadi selama perang kemerdekaan.

aktual/ istimewa

nasional

Beberapa Tanggapan Santy My Dosen Universitas Hamburg, Jerman 13 okt 2013

S

ampai saat ini Belanda masih ‘keukeuh’ menyebutkan bahwa Indonesia baru Merdeka sejak 1949. Mengapa? Karena, bila Belanda mengakui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai hari berdirinya Republik Indonesia, maka pengakuan ini akan menempatkan Belanda harus mempertanggungjawabkan dua kali agresi militer yang selama ini ditutuptutupi dengan istilah ‘aksi polisionil’ terhadap negara Republik Indonesia. Agresi militer pertama 21 Juli 1947 dan agresi militer kedua 19 Desember 1948. Konsekuensi dari pengakuan itu, mau tak mau Belanda harus membayar pampasan perang terhadap Republik Indonesia yang menjadi korban agresi. Bahkan Belanda juga harus mengembalikan ‘rampasan perang’ yang pernah terpaksa dibayarkan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai tindak lanjut Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 1949.

Prof Salim Said,

Jakarta, 13 Oktober 2013.

D.s. Dhani

K

S

aktual/ istimewa

arena Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, maka hingga pengakuan kedaulatan, Desember 1949, orang Indonesia di mata Belanda adalah masih warga/ kaula Belanda. Maka pada saat beberapa janda tua menerima uang kompensasi/santunan atas kematian keluarga mereka oleh aksi teror Westerling tahun 1946 di Sulawesi Selatan, status para janda tua di mata Belanda adalah kawula Belanda. Santunan ini harus dilihat sebagai santunan dari pemerintah Belanda kepada warga negaranya sendiri. Sehingga Tafsir Politik yang tepat adalah Belanda merasa bersalah karena tentaranya (Westerling) membantai/mengorbankan warga negaranya sendiri. Dengan kata lain, tak ada dampak politik bagi Belanda atas pemberian kompensasi kepada para janda tua itu. Permintaan maaf Dubes Belanda lebih merupakan pernyataan menyesal pemerintah Belanda atas kebrutalan tentaranya kepada warga negara mereka sendiri. Sehingga, niscaya bukan permintaan maaf kepada Indonesia.

udah tentu, Belanda enggan mengembalikan ‘rampasan perang’ itu. Jika dibayar juga membawa konsekuensi berat. Bukan hanya dalam arti uang maupun gengsi sebagai negara maju, tetapi juga berkenaan langsung dengan revaluasi kedudukan orang-orang Indonesia—terutama yang ‘membela’ Belanda dalam KMB—di dalam sejarah Belanda (dan sudah tentu juga dalam sejarah versi Indonesia). Padahal mereka sekarang ini hidup beranak-pinak di Belanda. Mereka saat ini sudah hidup mapan di Belanda baik secara ekonomi maupun posisi sosial. Mohamad Agar Kalipke

B

Suryadi Sunuri, Leiden

G

enerasi muda politikus Belanda harus berani ‘memotong’ kanker sejarah yang memalukan negerinya ini. Jika tidak, pencerahan dan kemajuan baru dalam hubungan diplomatik Indonesia–Belanda sulit dicapai. Generasi Rutte harus tegar dan mengakui bahwa para pendahulu mereka dulu tak luput dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi hakikat kemanusiaan.

elanda harus bertanggung jawab seperti Jerman. Pemerintah Jerman sampai kini ‘berutang moral’ dan ‘bungkam’ terhadap kaum Yahudi. Meski masa kejahatan Jerman terhadap Yahudi itu telah silam, tapi tindakan Hitler terhadap bangsa Yahudi, resmi diakui bangsa Jerman sebagai perbuatan laknat. Karena itu kami himbau bangsa Belanda bersikap jantan seperti Jerman, Kelaknatan kolonialisme itu memang bukan perbuatan kalian zaman ini, tetapi perbuatan nenek moyang kalian dulu. Meski kita kini bersahabat, tapi kita tetap wajib bersikap adil, semisal membantu bangsa Indonesia di segala bidang dengan segala kekurangannya. Catatan: himbauan ini ini disampaikan mengingat tidak semua orang Belanda menyukai kononialisme.


63

nasional

Pembantaian Rawagede,

Kejahatan Perang Belanda

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda dipimpin seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah tiap rumah.

P

erjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani 17 Januari 1948 di geladak USS Renville, kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan dimulai pada 8 Desember 1947 dengan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia (ditunjuk Indonesia), dan Belgia (ditunjuk Belanda). Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin Kolonel Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNILTentara Kerajaan Hindia Belanda) Abdulkadir Widjojoatmodjo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Sebelum itu, Pemerintah RI dan Belanda pada 17 Agustus 1947 telah sepakat melakukan gencatan senjata hingga penandatanganan Persetujuan Renville. Tapi pertempuran masih terus terjadi antara serdadu Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang belum tergabung dalam TNI. Dan sesekali unit prajurit TNI juga terlibat baku tembak dengan serdadu Belanda, seperti terjadi di antara Karawang dan Bekasi. Hasil Persetujuan Renville tercapai dengan isi yang banyak merugikan Republik Indonesia. Pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.

64

Kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur, ke wilayah Indonesia di Yogyakarta. Alhasil Republik harus mengosongkan wilayah kantong yang dikuasai TNI. Pada Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Namun sejumlah pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, menolak Persetujuan Renville itu. Mereka terus melancarkan perlawanan bersenjata atas Belanda. Sehingga begitu Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, ‘menganggap Negara Indonesia telah kalah dan bubar, karena itulah dia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo pun menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, serdadu Divisi 1 Belanda yang dikenal sebagai Divisi 7 Desember mengadakan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia di Karwang yang masih melancarkan perlawanan di Jawa Barat.


Pasukan Belanda yang ambil bagian dalam operasi di Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen). Sekitar 130 ribu serdadu Belanda dikirim ke bekas koloni Hindia Belanda, yang memerdekan diri jadi Republik Indonesia. Dalam operasi di Karawang, Belanda memburu Kapten Lukas Kustaryo, komandan kompi Siliwangi yang kelak jadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi, yang berkali-kali sukses menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia, namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda dipimpin seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah tiap rumah. Tapi mereka tak menemukan sepucuk senjata pun. Akhirnya Belanda memaksa seluruh penduduk ke luar rumah dan mengumpulkan di tempat

sihol sitanggang


lapang. Semua laki-laki diperintahkan berdiri berjejer, ditanyai tentang keberadaan para pejuang Republik. Tidak satu pun rakyat mau mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Saking frustasi komandan tentara Belanda lalu memerintahkan menembak mati semua laki-laki, termasuk remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walau terluka kena tembakan. Saih, kini berusia 83 tahun, menuturkan dia bersama ayah dan sekitar 20 orang tetangganya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin—istilah penduduk setempat: ‘didrèdèt’—ayahnya tewas tertembak. Saih di sampingnya juga tertembak jatuh di tangan. Namun dia pura-pura mati. Begitu ada kesempatan, dia lalu segera melarikan diri. Hari itu serdadu Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan atau pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede

juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties) sebuah tindakan yang merupakan kejahatan perang. Jumlah korban pembantaian ditaksir melebihi 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir akibat hujan deras. Seorang veteran Belanda yang menolak disebut jatidirinya dari Desa Wamel, di Propinsi Gerderland, Belanda Timur mengirim surat kepada korban perang sebagai berikut: ‘Dari arah Rawa Gedeh tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskan untuk menghajar desa ini guna dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain. Saat malam tiba Rawa Gedeh dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi (diserang, dibenam ke dalam air; kepala mereka dihantam popor senjata dll). Jam setengah enam pagi hingga menjelang mulai siang, desa ditembaki mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan laik dibunuh: semua ditembak mati. Setelah desa dibakar, serdadu Belanda pun menduduki desa. Penduduk yang tersisa dikumpulkan, disuruh jongkok dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawa Gede telah menerima pelajaran. Semua lelaki ditembak mati pasukan KL yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati, padahal Belanda negara demokratis. Semua anak ditembak mati. Sang Serdadu penulis surat itu, lalu menuturkan juga kisah tragis Desa Wamel, tempat asalnya pada 20 September 1944 saat diserbu tentara Jerman. Sebanyak 14 warga sipil tewas dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Jelas trauma dari peristiwa Wamel ini, yang mendorong veteran Belanda ini menulis surat penyesalan tersebut. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Esok hari begitu serdadu Belanda meninggalkan desa, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan

peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang anaknya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm. Untuk pemakaman secara Islami, jenazah ditutup dengan potongan kayu, dan terpaksa menggunakan daun pintu, yang lalu diurug tanah seadanya. Sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. *** Pimpinan Republik mengadukan pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan komisi ini hanya sebatas mengkritik aksi militer itu yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless. Tak ada sanksi tegas atas pelanggaran HAM. Apalagi mengutuk pembantaian rakyat tak bedosa itu sebagai kejahatan perang (war crimes). Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim meneliti kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan serdadu kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke NederlandsIndische Leger) antara tahun 1945 – 1950. Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950” atau dikenal sebagai De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan Perdana Menteri de Jong 2 Juni 1969. Pada Januari 1995 laporan diterbitkan jadi buku format besar (A-3) 282 halaman yang berisi sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan serdadu Belanda. Dalam De Excessen Nota yang diteliti sekitar 50 tahun setelah agresi militer, dilaporkan bahwa yang dibantai serdadu Belanda di Rawagede cuma 150 jiwa. Dilaporkan juga mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian itu, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.


65

nasional

soal Bunda Putri

Cucu Ajengan Haji Abdul Ghafor Mutawalli ini, sangat dikenal dan dihormati di lingkungan Kasunanan, Kasepuhan, dan Kanoman Cirebon. Oleh: Arbie Marwan, Arnold Sirait

S

osok wanita paruh baya yang disapa Bunda Putri belakangan menjadi perhatian publik. Ketenaran Bunda Putri semakin menjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setibanya dari Brunei Darussalam, Kamis (10/10), menggelar konferensi pers di Base Ops TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, terkait Bunda Putri. SBY memberikan klarifikasi tentang sosok Bunda Putri yang disebut kenal dekat dengan SBY di persidangan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Tidak ada kaitannya dengan saya,” katanya dengan nada meninggi. Menurut SBY, kalau ada orang yang ingin berhubungan dengannya baik bertemu, mengirimkan surat, ataupun menelpon, pasti melewati perangkat kepresidenan seperti Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, hingga Sekretaris Pribadi. Artinya, ujar SBY, ada sistem yang harus dilewati sebelum bisa bersentuhan langsung dengan presiden. “Kalau berhubungan dengan saya atau ingin bertemu saya atau menelepon saya, pasti melewati sistem. Sudah saya cek semua, tidak ada satu pun yang tahu,” ujar ketua umum Partai Demokrat, ini. Presiden SBY mengaku tak hanya mengecek perangkat kepresidenan terkait Bunda Putri tetapi juga ke keluarga termasuk Ibu Ani Yudhoyono. Keluarga, lanjutnya, sama tidak tahunya dengan sosok tersebut.

66


presidenri.go.id

Ketika Istana galau

“100 persen tidak ada. Oleh karena itu, saya cari tahu siapa sebenarnya Bunda Putri. Saya mencari sumber-sumber dari lembaga yang sah yang bisa memberikan keterangan kepada saya. Tidak ada yang kenal dengan yang disebut bunda putri,” tegas dia. Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle kabinet dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah. Luthfi pun mengaku pernah bertemu dengan sosok Bunda Putri. Malah dia mengaitkan sosok Bunda Putri itu dengan presiden. Luthfi mengaku mengenal Bunda Putri dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Saat itu, Luthfi masih menjabat sebagai presiden partai PKS. “Setahu saya, sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Luthfi, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/10) dalam persidangan dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

dok. aktual

*** Bunda Putri disebut-sebut sebagai istri salah seorang pejabat di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Suswono mengaku mengenal sosok Bunda Putri. Ia bahkan pernah menyambangi kediaman Bunda Putri di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Kalau (Bunda Putri) itu yang dimaksud, pernah ketemu (sebelumnya) di Kalimantan Barat,” kata Suswono, saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (3/10). Suswono mengatakan mengenal Bunda Putri sebagai pelaku usaha.

Suswono mengenal Bunda Putri berasal dari Desa Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun, dia mengaku tidak begitu mengenal lebih rinci mengenai sosok Bunda Putri. “Kemudian saya tidak terlalu banyak berinteraksi,” ujar menteri yang berasal dari PKS, ini. Info yang dihimpun Aktual, Bunda Putri alias Non Saputri disebut-sebut putri seorang jenderal TNI AD bernama (Alm) Mayjen Ahmadi, salah seorang petinggi Golkar di era Orde Baru. Dia kolega dekat Ali Moertopo dan senioren Jenderal LB Moerdhani. Lahir dan masa kecil Non Saputri dilalui di Jambi hingga usia 11 tahun, ketika Ahmadi masih menjabat sebagai Dandim di sana. Adapun tempat tinggal Non Saputri di Cilimus, Kuningan, merupakan rumah peninggalan dan warisan Ahmadi. Dari garis Ibu, Non Saputri memiliki korelasi kuat dengan beberapa taipan besar pada zamannya. Cucu Ajengan Haji Abdul Ghafor Mutawalli ini, sangat dikenal dan dihormati di lingkungan Kasunanan, Kasepuhan, dan Kanoman Cirebon. Hal ini bisa dibuktikan, kemampuan Bunda Putri “mengeluarkan” Kereta Kencana Kesultanan Cirebon untuk mengiringi kunjungan Ahmad Heryawan di Cirebon pada akhir 2012, tutur sumber Aktual. Adapaun informasi tentang putri petinggi Golkar, pertama kali diungkap Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/10). Luthfi juga menyebut ada foto Mayjen Ahmadi di ruang tamu Bunda Putri. Mayjen Ahmadi pernah menjabat Ketua DPD Golkar DKI tahun 1970an. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung

mengaku tidak mengenal sosok Bunda Putri. Namun Akbar tahu bahwa Mayjen Ahmadi adalah ketua DPD Golkar DKI Jakarta tahun 1970an. *** Foto Bunda Putri bersama jajaran menteri kabinet di era SBY terus bermunculan ke publik. Sebut saja foto Bunda Putri bersama Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Foto Bunda Putri bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Agum Gumelar, dan Tuti Iswari yang merupakan adik Wakil Presiden Budiono. Tuti kemudian mengakui kenal dan dekat dengan Bunda Putri meski mengaku tidak ikut dalam bisnisnya. Sebelumnya, Gita Wirjawan membantah mengenal sosok Bunda Putri. “Semua rakyat saya salami,” katanya. Namun, difoto terlihat jelas bahwa Gita tidak sedang bersalaman dengan Bunda Putri melainkan Bunda Putri terlihat sedang menyematkan pin pada bajunya. Selang berapa hari kemudian, Gita Wirjawan mengakui dirinya pernah berfoto dengan Bunda Puteri yang sedang ramai diberitakan. Dia juga mengakui foto tersebut diambil ketika acara pelantikan dirinya menjadi Ketua Umum Barindo (Barisan Indonesia) pada 2013. “Iya dan itu di depan banyak rakyat,” katanya ditemui Aktual, di Jakarta, Rabu (16/10). Gita resmi menjabat sebagai Ketua Umum Barindo periode 2013-2018. Dirinya menggantikan ketua umum Barindo sebelumnya, Muhayat. Namun, Gita enggan untuk menjawab pertanyaan apakah dirinya mengenal sosok Bunda Puteri secara dekat.


67

Gita Wiryawan memilih menjawab seadanya sambil meninggalkan wartawan. “Saya salaman dengan setiap orang kok,” jawabnya. Sementara Dipo Alam mengakui pernah foto bersama Bunda Putri. “Saya baru pertama kali lihat foto itu. Bisa saja. Itu foto beberapa tahun lalu dan dia pernah ketemu saya. Saya tidak tahu, baik dia nama palsu atau nama asli,” kata Dipo, Sabtu (12/10). Meski mengakui foto tersebut merupakan dirinya dengan orang yang diduga Bunda Putri, Dipo tetap menampik dirinya kenal atau bahkan 68

dekat dengan Bunda Putri. “Saya tidak tahu itu perempuan siapa. Dan siapa itu Bunda Putri, saya tidak tahu,” bantah Dipo. Sementara Purnomo Yusgiantoro membantah memiliki kedekatan dengan sosok Bunda Putri, meski foto dirinya dengan bunda putri beredar. Ia enggan membenarkan soal foto tersebut. “Itu mesti dicek, tolong di cek fotonya itu kayak apa, apa saya kenal atau tidak,” kata Purnomo, Selasa (15/10). Purnomo menyebut, foto dengan Bunda Putri merupakan foto lama. Dia pun meminta media


lebih proporsional memberitakan. “Di dalam fotonya itu saya tidak berdampingan dengan beliau. Saya itu mendapatkannya sudah berapa puluh tahun yang lalu, tolong media kalau mau bergosip tapi ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya,” ujar dia. Soal kabar bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Bunda Putri, Purnomo juga enggan menjelaskan lebih rinci. “Itu kirakira tujuh atau delapan tahun yang lalu, jadi jangan dibilang saya ini berdekatan, janganlah nanti beritanya diplintir.” Dia menambahkan, “Coba foto saya lagi apa dengan dia (Bunda Putri) dan ini ada dirut (direktur utama) Petronas, ada saya terus ada ibu juga di sini. Saya cuma ingat dia memperkenalkan diri namanya Son Son apa gitu dan itu berlangsung waktu saya menjadi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu saja penjelasannya mau apa lagi. Orang bodoh pun lihat foto itu bisa tahu,” katanya. Begitu juga dengan Dino Patti Djalal tak bisa menutupi perubahan ekspresi muka, ketika disodori pertanyaan soal Bunda Putri. Dia yang semula bersemangat bertutur tentang pertemuan dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Minggu (13/10), sontak terdiam. “Saya no comment soal itu,” jawab Dino, setelah sesaat terdiam. “Saya tidak kenal Bunda Putri. Yang saya tahu Putri ini,” kata Dino sambil menunjuk ke arah istrinya, Rosa Rai Djalal. “Tapi Bapak pernah mendengar nama Bunda Putri?” timpal wartawan lagi. “Saya tidak mau komentar soal itu. Saya ini bukan mantan jubir, tapi Dubes RI. Nice try!” ujar Dino. Maraknya pemberitaan mengenai Bunda Putri pasca kemarahan Presiden SBY pekan lalu, ada beberapa hal yang menarik. Berdasarkan sumber Aktual yang dekat dengan Ustadz Hilmi Aminuddin, beliau mengenal Bunda Putri karena cucu dari Ajengan Abdul Ghafur, dan sudah dianggap sebagai kerabat sendiri.

dok. aktual

nasional

dok. aktual

Sementara itu, Karyono Wibowo, direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), berpendapat, berdasarkan analisis media, IPI menyimpulkan akar persoalan yang membuat bias kasus ‘perdagingan’ ini dikarenakan kurang fokusnya penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim persidangan dalam menangani perkara ini. Malah justru cenderung melebar ke ranah politis. “Hal ini bermula dari jawaban Ridwan Hakim, Suswono hingga Lutfhi, pada saat hakim mengkofirmasi hasil rekaman pembicaraan yang dimiliki KPK terkait nama Sengman dan Bunda Putri dan Presiden. Dari sinilah saya melihat substansi kasus impor daging sapi bergeser ke ranah politis. Saya menduga ada upaya pengaburan kasus impor daging sapi ini ditarik ke ranah politis,” tegas Karyono. Terlepas benar atau tidak keterangan Lutfhi soal kedekatan Bunda Putri dengan Presiden SBY dan orang-orang dekat istana, lanjut Karyono, hal ini dapat mengaburkan

kasus impor daging. Upaya ini bisa dilihat dari pergeseran isu yang melebar kemana-mana hingga ke masalah peran Bunda Putri dalam reshuffle kabinet. “Ini sudah keluar dari konteks persoalan. “Semestinya, masalah inilah yang harus dipertanyakan pihak Istana, siapa yg menggeser isu ini, bukan malah menanggapinya secara reaktif,” ujar Karyono. Di sisi lain, imbuh Karyono, aktor seperti Elda Devianni yang juga satu alumni dengan Hatta Rajasa di ITB, malah tidak didalami. Begitu juga kasus Sengman, yang menurut berbagai sumber adalah orang dekat SBY. Mengenai Bunda Putri, Karyono lebih mengamini beberapa pendapat, bahwa Bunda Putri tidak terkait kasus impor daging. Lebih dari itu, peran Bunda Putri ini lebih sebagai penghubung penguasa, bukan broker atau trader seperti Sengman, “masa advisor perusahaan minyak seperti Petronas ngurusin yang remehtemeh,” tutur Karyono. Di sisi lain, nama Bunda Putri

dinilai tidak ada hubungannya dengan terdakwa suap impor daging, Ahmad Fathanah. Pernyataan itu dilontarkan Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (16/10). “Konteks mendakwa AF dalam perkara impor sapi, sosok itu (Bunda Putri.red) tidak ada kaitannya. Karena itu, jaksa penuntut umum menganggap belum diperlukan menghadirkan Bunda Putri dalam persidangan,” kata dia. Menurut Johan, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta berwewenang memerintahkan untuk menghadirkan Bunda Putri di persidangan. “Namun, nyatanya hakim tidak memerintahkan,” jelas dia. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa KPK tidak akan menindak lanjuti pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq yang menyebut Bunda Putri dekat dengan SBY. Dia memberikan alasan kenapa pernyataan bekas Luthfi tersebut tidak ditindak lanjuti. “Jadi begini keterangan yang disampaikan di pengadilan dan sifatnya berdiri sendiri, itu kami menganggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri. Tidak punya nilai pembuktian, karena dia berdiri sendiri. Tidak didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti lain,” jelas Abraham Samad, Jumat (11/10. Dia menambahkan, dengan kesaksian yang berdiri sendiri ini dan tidak ada keterangan penguatnya, sehingga tidak bisa dijadikan bukti. “Bukan tidak benar, dia sifatnya masih berdiri sendiri. Kecuali kalau misalnya keterangan itu didukung oleh keterangan lain. Tapikan ini keterangan yang sifatnya berdiri sendiri,” jelas Abraham. Jadi, kenapa SBY mesti galau soal Bunda Putri tapi tidak galau soal Sengman? Di sisi lain melalui juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengomentari keberadaan Bunda Putri, kalapun SBY mengumpulkan


69

informasi, tidak akan disampaikan ke publik karena hanya untuk kepentingan istana. “Kalau pun memang kami punya informasi yang cukup lebih dari dua hari yang lalu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan (informasi itu ke publik),” kata Julian, Sabtu (12/10). Informasi menarik terucap dari adik kandung Andi Alfian Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng mengaku jika keluarga besarnya mengenal sosok seorang Non Saputri atau yang akrab terdengar dengan panggilan Bunda Putri. Namun, dirinya mengklaim hanya sekedar tahu dengan orang yang disebut Bunda Putri itu, tidak lebih. Hal itu diungkapnya, usai menjalani pemeriksaan oleh tim 70

penyidik KPK selama lima jam sebagai saksi terkait kasus gratifikasi Pusdiklat Hambalang, di Pelataran Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). “Iya tahu (Keluarga Besar dengan Bunda Putri), betul,” kata pria yang akrab disapa Choel ini. Hanya saja, sepengetahuan Choel, Bunda Putri merupakan orang Petronas, yakni sebuah perusahaan penjualan minyak asal Malaysia. “Orang Petronas atau apa gitu yah,” ujarnya. Pendapat lain dari Prof Yusril Ihza Mahendra mengenai Bunda Putri, “Ini agak aneh. Belum selesai dan jelas betul siapa Sengman, sudah muncul Bunda Putri. Tapi ujungujungnya tidak jelas siapa dia dan apa peranannya,” ujar Yusril saat hendak memasuki Ruang Diskusi di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (14/10).


Di lain pihak, guru besar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana menilai, reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Bunda Putri merupakan kerisauan presiden. Ada sesuatu yang menyebabkan SBY begitu sewot. “Dia (SBY) gusar. Tata bahasanya jelek. Dia ngomong apa adanya. Secara komunikasi apa? Itu adalah meta-meaning, ada makna di balik makna. Ada something di sini, kenapa SBY begitu sewot,” ujar Tjipta, Rabu (16/10). Selama ini, kata Tjipta, SBY selalu menunjukkan gaya komunikasi yang berkonteks tinggi. Tapi dalam kasus Bunda Putri, ia memakai bahasa tingkat rendah dan langsung. “Komunikasi SBY hampir selalu high context, muter-muter. Kemarin pada 10 Oktober 2013, SBY berkomunikasi dengan very low context, sangat rendah sekali,” ujarnya. Namun, ia enggan memberi penilaian soal kedekatan SBY dan Bunda Putri. “Saya hanya mengatakan, ada something di sini. Sesuatu ini hanya Tuhan dan SBY yang tahu,” lanjutnya. “Presiden panik, ini terlihat dari langkahnya yang meminta polisi dan intelijen untuk menelusuri Bunda Putri. Ini sesuatu yang berlebihan,” kata pengamat politik UI Hamdi Muluk ketika dihubungi, Senin (14/10). Hamdi yang juga pakar psikologi politik ini memaparkan, SBY nampaknya tidak bisa memisahkan urusan antara pribadi dan sebagai kepala negara. Langkah yang dilakukan SBY dengan menginstruksikan polisi dan intelijen untuk menelusuri Bunda Putri itulah yang menguatkan dugaan Hamdi bahwa SBY sudah panik. Menurut sumber Aktual, Bunda Putri dan Ustadz Hilmi tahu benar siapa pemain di impor daging dan beberapa proyek lainya di Kementan, seperti Sengman, Elda, dan lainya. Apakah ini akan menjadi babak baru?

dok. aktual

nasional

Adik Wapres Boediono Pun Berpose Bareng Dengan Bunda Putri

dok. aktual

S

eperti sebuah mitos, sosok Bunda Putri terus mendapat sorotan publik sepekan terakhir. Perempuan yang sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meradang, hanya muncul dalam foto-fota bersama pejabat negara. Tidak sekalipun Bunda Putri menampakkan dirinya sekedar memberikan pertanyataan kepada media. Kemuculan foto Bunda Putri bahkan semakin sering setelah SBY membantah tidak kenal dengan perempuan yang disebut mantan Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI) sangat berpengaruh di kabinet. Kali ini kembali beredar foto Bunda Putri bersama dengan adik kandung Wakil Presiden Boediono yakni Tuti Iswari. Dalam foto itu Tuti menggunakan kerudung warna merah marun berdampingan dengan Bunda Putri. Tuti pertama kali disebut oleh Menteri Pertanian Suswono. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Suswono yang hadir sebagai saksi mengatakan Tuti sempat berkunjung ke kantornya. ”Namanya Ibu Tuti. Kebetulan memang pernah diperkenalkan di Pontianak. Itulah kenapa saya mau konfirmasi apakah itu benar. Bisa saja orang mengaku-ngaku,” kata Suswono. Wanita itu, lanjut Suswono, datang menemui Dirjen Peternakan, Syukur Iwantoro, dalam rangka memperkenalkan perusahaan yang ingin terlibat dalam importasi daging. ”Dia (Tuti) bukan sebagai pelaku usaha, tapi dia mengantarkan dan mengenalkan ada perusahaan yang ingin terlibat di persoalan itu,” ujarnya. “Saat ditanya mengenai identitas perusahaan yang dibawa Tuti, Suswono mengaku tidak tahu. Begitu juga saat dikonfirmasi ke Bunda Putri, wanita asal Kuningan, Jawa Barat itu juga mengaku tidak tahu,” terang Suswono. Namun belakangan Tuti yang tidak membantah kedekatanya dengan Bunda Putri. “Saya memang adik kandung Wapres Boediono dan saya memang mengenal Bunda Putri yang namanya sering disebut soal impor daging sapi,” ucap Tuti di Jakarta, Jumat (4/10). Ia mengaku mengenal Bunda Putri yang disebut para saksi dalam sidang dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi pada 2008 melalui Marzuki Usman.

Marzuki pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Menurut dia, Marzuki Usman memperkenalkannya dengan Bunda Putri karena kesukaannya akan kegiatan sosial. Saya sama-sama aktif di Bulaksumur Senior Economist Foundation. “Saya dengan Marzuki Usman berteman baik dan dari pertemanan tersebut saya dikenalkan dengan Putri,” katanya. Pada 2008, sambungnya, Bunda Putri mengajak dia ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk menghadiri perkawinan saudara Putri dan kerja sosial di Sambas. Sementara tentang perkenalannya dengan Dirjen Perternakan Kementerian Pertanian Syukur Iwantono, Tuti menjelaskan, pada 15 Oktober 2012 kawan lamanya, Johny Hermanto mengajak dia menemui sang Dirjen. Tuti, pensiunan Kepala Seksi Kepegawaian dan Administrasi Bagian Perpustakaan Riset dan Administrasi Bank Indonesia, mengaku diajak Johny bertemu Dirjen Peternakan untuk mengantar surat. Namun dia mengaku tidak mengetahui isi surat itu. Walaupun pernah mendapat cerita tentang pengurusan kuota impor daging sapi. “Saya katakan ke Dirjen bahwa kedatangan saya tidak ada hubungannya dengan posisi saya sebagai adik Wapres. Tapi kedatangannya hanya untuk menolong teman,” ungkap Tuti. Tuti juga mengaku pernah berbicara dengan Menteri Pertanian Suswono tapi hanya melalui telepon setelah disambungkan oleh Bunda Putri. Kepada Suswono dia mengatakan, pertemuan dengan Dirjen Peternakan hanya untuk membantu teman menyampaikan surat. “Saya katakan juga kepada Pak Menteri bahwa hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Wapres Boediono,” katanya. Tuti Iswari mengaku sama sekali tidak menyangka niatnya baik menolong teman membuat namanya disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga menyatakan bersedia memenuhi panggilan penegak hukum untuk memberikan keterangan dan klarifikasi tentang kasus itu. Tapi Bunda Putri tetap memilih diam. Rumahnya di Pondok Indah dan di Cilimus masih berselimut misteri. / Nur Lail


71

religi

Mengapa Berakhir di

Sunni Versus Syiah?

Oleh: Ari Purwanto, Zaenal Arifin

72

Sunni versus Syiah. Dan yang mencengangkan, kasus itu dengan sangat cepat dibawa ke ranah Internasional dengan tema yang cukup panas: konflik Sunni dan Syiah di Indonesia memanas! Bahkan di sebuah sidang PBB di Geneva, Indonesia dituduh sudah tidak intoleran dalam menjalani kehidupan beragama. Presiden WCRP ((World Conference on Religions for Peace) dan juga Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars), Hasyim Muzadi berang soal tuduhan tersebut. “Saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti karena laporan dari dalam negeri Indonesia. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara (yang banyak penganutnya.red) muslim mana pun


yang setoleran Indonesia,” katanya dalam sebuah email yang diterima Aktual beberapa saat lalu. Mantan Ketua PBNU itu bahkan mempertanyakan kenapa beberapa gesekan yang terjadi selalu ingin diteruskan ke ranah internasional. Dia juga mencoba menjelaskan kasus intoleransi itu pada kasus lain seperti kasus GKI Yasmin Bogor beberapa saat lalu. “Saya berkali-kali kesana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional & dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai,” katanya. Lalu, pertanyaannya, mengapa konflik agama dijadikan agenda penting dibalik konflik ekonomi dan politik yang terjadi dibanyak negara, terutama Timur Tengah, saat ini? Untuk sedikit gambaran

aktual/ istimewa

I

ni hal yang paling mengkhawatirkan di konflik di Suriah. Isu utamanya sudah bergeser dari konflik kepentingan ekonomi antara kubu AS versus kubu Rusia-China ke konflik Sunni versus Syiah. Terakhir, konflik Sunni-Syiah di Suriah sudah mulai menjalar ke Lebanon bahkan ke Mesir. Kubu oposisi yang mewakili Sunni jadi proxy-nya Amerika Serikat, beberapa negara pro AS, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab. Lalu kubu Presiden Assad yang mewakili Syiah adalah proxy-nya kubu Russia, China, Iran dan beberapa negara dibelakangnya. Padahal sejarah bercerita, Suriah dan Mesir adalah sahabat paling karib ketika menghadapi isu politik diseputar isu Israel dan Palestina. Kala itu, isu Sunni versus Syiah tidak sampai meledak seperti ini karena memang kedua negara tidak sampai jauh mempermasalahkan soal perbedaan fiqh antara keduanya. Duta besar Iran untuk Indonesia Mahmud Farazandeh mengatakan kaum Syiah juga bersyahadat seperti kaum muslimin lain. “Itulah dasar Islam. Jadi apa yang perlu diributkan?” ujar Farazandeh kepada media beberapa saat lalu. Farazandeh menganggap perlu untuk menjelaskan akar masalah konflik-konflik global di timur tengah yang selalu bergeser ke konflik Sunni dan Syiah. Dia melihat, memang strategi itu yang sangat mudah digunakan untuk memecah belah Timur Tengah. Dan cara ini juga digunakan di Asia bahkan di Indonesia. Terakhir, kasus Sunni versus Syiah di Sampang misalnya. Soal “rebutan” santriwati antara dua bersaudara itu terus digesek dan diarahkan ke konflik horizontal

aktual/ istimewa

menjawab pertanyaan itu, ada baiknya melihat beberapa hasil riset yang dilakukan Rand Corporation. Lembaga ini adalah lembaga thinkthank penting di AS untuk memasok rekomendasi untuk kebijakan strategis AS.

Berdasarkan laporan tahunan lembaga ini pada 2005, sekitar 50% risetnya berhubungan langsung dengan kepentingan national security AS. Dan sekadar catatan, sekitar 32 orang penerima hadiah Nobel dibidang Ekonomi dan Fisika pernah terlibat langsung dan tidak langsung di riset-riset Rand Corporation. Khusus untuk riset tentang Islam dan Muslim, ada beberapa riset penting yang sudah dilakukan. Catat saja Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies (2004), US Strategy in the Muslim World After 9/11 (2004), Muslim World After 9/11 (2004) dan Building Moderate Muslim Networks (2007). Ketiga buku itu cukup untuk menggambarkan bagaimana strategi AS menghadapi Islam setelah keberhasilannya menekuk komunis. Kalau mencermati hasil riset di Muslim World After 9/11, arah kebijakannya AS harus mampu mengekploitasi dan mengambil kuntungan atas ruang perbedaan di

Islam Sunni, Islam Syiah dan Arab serta Islam non Arab. Bahkan secara tegas, laporan itu membagi Islam atas empat kelompok: Fundamentalis, Tradisionalis, Modernis dan Sekularis. Contohnya, Saudi Salafi-jihadist dikatagorikan sebagai kelompok Fundamentalis; Jama’a al-Tabligh Tabliqhi sebagai Scriptural Fundamentalists; Syiah sebagai kelompok Traditionalis; Muhammadiyah di Indonesia sebagai Modernis; Partai sekuler di Turki dan Indonesia sebagai Liberal Secularists atau Bath di Iraq dan Syria sebagai Authoritarian Secularists. Menurut Executive Editor of American Muslim Perspective, Abdus Shattar Ghazali, itu adalah salah satu strategi AS dalam kebijakan Divide and Rule yang saat ini jadi kebijakan penting AS terhadap dunia Islam. “In the final analysis, the Rand reports try to create a fictitious vision of Muslims and of Islam, where it is antihuman, uncreative, authoritarian, and intrinsically against Western societies. It is an ethnocentric view of Islam that dominates current representations of Islam that are reductive, predominantly negative, and encouraging a culture of Islamophobia,” kata Ghazali. Berdasarkan rekomendasi riset Rand Corporation, terutama berdasarkan di riset Building Moderate Muslim Networks, akhirnya CIA mengubah beberapa strateginya. CIA menjalankan starategi barunya yakni moderate islam. Target operasi baru ini adalah menciptakan media islam, pemimpin agama, and partai politik yang mampu membawa

konsep islam moderat. Untuk itu, perlu guyuran dana bantuan agar tercipta komunitas-komunitas islam moderat. Setidaknya, menurut laporan tahunan Rand Coorporation tahun 2005, lebih dari 20 negara sudah mendapat bantuan AS untuk program islam moderat ini. Di Indonesia, menurut laporan itu, USAID sudah membina sekitar 30 organisasi Islam: “Among the programs: media production, workshops for Islamic preachers, and curriculum reform for schools from rural academies to Islamic universities. One talk show on Islam and tolerance is relayed to radio stations in 40 cities and sends a weekly column to over a hundred newspapers. Also on the grants list: Islamic think tanks that are fostering a body of scholarly research showing liberal Islam’s compatibility with democracy and human rights,” tulis laporan itu. Namun, disisi lain, AS juga menampilkan wajah lain dengan “membina” juga Islam jalur keras. Dan ada upaya besar pembenturan dan gesekan untuk terus dilakukan: Sunni vs Syiah, Salafi vs Sunni, Salafi vs Syiah, Sunni vs Ahmadiya; Salafi vs Ahmadiyah, Islam vs Agama lain atau bentuk-bentuk gesekan lain. ““Islam tidak sadar tengah dipecah,” tambah Farazandeh. Dengan berlindung di kata Hak Asasi Manusia gesekan-gesekan itu terus memuncak, bahkan terkadang hukumpun tidak mampu menyelesaikan gesekan-gesekan tersebut. “Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar (humanisme) dan mana yang sekadar Westernisme,” kata Hasyim Muzadi. Jadi, sebelum konflik Sunni-Syiah di Suriah menjalar ke Indonesia, harusnya negara dan rakyat Indonesia sudah harus sadar dengan gerakan global ini. Kalau gerakan global ini berhasil maka negara bangsa ini akan jadi negara yang terpecahbelah.


73

intermezo

Membaca Al Quran

Kurangi Rasa Nyeri Pasca Melahirkan

M

embaca Al Quran secara tartil dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan skala nyeri pada ibu pascamelahirkan secara caesar. Cara itu ditemukan oleh peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Hasto Andi Irawan. “Penelitian yang saya lakukan menunjukkan setelah membaca Al Quran selama 10 menit, sebanyak 16 dari 31 pasien yang dijadikan sampel di Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta mengalami penurunan dari berbagai skala nyeri setelah menjalani operasi caesar,” kata Hasto di Yogyakarta, belum lama ini. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) angkatan 2009 itu menemukan bahwa rasa nyeri itu dapat dihambat oleh adanya rangsangan saraf lain yang lebih kuat. “Ketika membaca Al-Quran, tubuh melibatkan tiga jenis saraf yakni saraf untuk membaca ayat, menyuarakan, dan mendengarkan, sehingga rasa nyeri yang diterima otak berkurang,” jelas dia. Hasto menerangkan, hasil penelitian itu telah direprentasikan pada ‘International Conference on Cross Cultural Collaboration in Nursing for Sustainable Development’ di Bangkok, Thailand, 9-10 September 2013. “Penelitian itu mendapatkan reaksi positif dari para peserta konferensi yang mayoritas non-muslim. Mereka tertarik. Antusiasme mereka sangat tinggi karena mereka baru pertama mengetahui penelitian seperti itu,” ujar dia. Konferensi itu diselenggarakan Christian University of Thailand didukung oleh Azusa Pacific University of California dan Kimyung University. / Dhia Prekasha Yoedha

74

S

ebagian besar generasi muda yang tumbuh pada era millennium seperti saat ini memiliki kecenderungan gaya hidup yang praktis dan berorientasi pada perkembangan teknologi dan informasi pada segala aspek kehidupan mereka. Berdasarkan data yang dihimpun Millenial Branding dan Desk, hampir 60% dari responden generasi millennium yang disurvey menyatakan bahwa mereka lebih mempertimbangkan diri mereka sebagai entrepreneur dengan ide, modal dan rencana yang dipersiapkan untuk masa depan. Lebih spesifik lagi dalam survey tersebut, satu dari tiga orang atau sekitar 38% responden merasa lebih nyaman untuk merintis sebuah usaha baru daripada menyelesaikan pendidikan mereka, walaupun sebanyak 62% sisanya menyatakan masih menempatkan pendidikan mereka sebagai prioritas utama. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sebanyak 71% kaum muda yang saat ini memiliki pekerjaan ‘mapan’ merasa ingin keluar dari pekerjaan mereka saat ini untuk memulai bekerja untuk diri mereka sendiri sebagai wiraswastawan, dan 60% dari jumlah ini menyatakan ingin mundur dari pekerjaan mereka saat ini dalam dua tahun ke depan. / Ismed Eka Kusuma


aktual/ istimewa

Anak Muda Pilih Jadi Usahawan

Jalan Kaki Kurangi Risiko Terkena Kanker Payudara B

erjalan kaki satu jam sehari sepanjang pekan ternyata dapat menurunkan risiko kanker payudara secara signifikan bagi perempuan pascamenopause. Bukti kaitan berjalan kaki dengan risiko kanker itu ditemukan oleh Komunitas Kanker Amerika berdasarkan penelitian mereka atas 73 ribu perempuan selama 17 tahun. Riset yang dipublikasikan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ini mengamati perkembangan penyakit kanker pada 73 ribu perempuan

berusia lanjut. Mereka diminta untuk mengisi kuisioner tentang kesehatan mereka dan seberapa banyak mereka melakukan aktivitas seperti berjalan, berenang, dan aerobik. Mereka juga ditanya seberapa lama mereka menghabiskan waktu untuk duduk, menonton televisi atau membaca. Mereka mengisi kuisioner yang sama dalam interval dua tahun pada periode 1997 dan 2009. Dari seluruh perempuan yang diteliti, 47% dari mereka mengatakan kegiatan rekreasional mereka hanyalah berjalan kaki. Mereka yang berjalan kaki setidaknya tujuh jam sepekan memiliki risiko 14% lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang berjalan kaki di bawah tiga jam sepekan. Dr Alpa Patel, ahli epidemiologi di Komunitas Kanker Amerika di Atlanta Georgia, AS, yang memimpin penelitian, mengatakan, mempromosikan berjalan kaki sebagai kegiatan waktu luang yang sehat bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan aktivitas fisik perempuan pasca-menopause. Kepala Eksekutif Kampanye Kanker Payudara di Inggris, Baroness Delyth Morgan, menjelaskan, riset ini menambah bukti baru bahwa pilihan gaya hidup dapat berperan dalam menurunkan risiko kanker, bahkan perubahan kecil dalam keseharian dapat membuat perbedaan. / Dhia Prekasha Yoedha

Sering Kirim SMS via Ponsel Bisa Ganggu Kesehatan

aktual/ istimewa - tino oktaviano/ aktual (sms)

B

agi Anda yang tidak dapat lepas dari ponsel dan sering sekali mengirimkan pesan (short message service/ SMS) melalui ponsel, mulai saat ini harus berhati-hati. Sebab hal itu akan berakibat kurang baik bagi kesehatan karena bisa mengalami masalah tidur. Para peneliti asal Amerika Serikat menemukan indikasi terbarunya, bahwa mengirimkan pesan melalui ponsel secara berlebihan adalah salah satu pemicu sulit tidur (alami masalah tidur). Menurut mereka, hal ini karena orang-orang tersebut merasakan dorongan kuat untuk membalas pesan dengan cepat yang membuat mereka sulit untuk tidur. Selain itu, orangorang itu juga cenderung meletakan ponsel di

sisi mereka saat tidur. Ini akhirnya membuat mereka terbangun saat ada peringatan pesan sepanjang malam. Karla Murdock, peneliti studi dari Washington Lee University menemukan, mahasiswa tingkat satu yang mengirimkan banyak pesan cenderung kekurangan tidur, terlepas dari kadar stres mereka. Murdock awalnya memberikan tes untuk menilai keadaan emosional dan masalah tidur peserta. Dia juga meminta mereka untuk memperkirakan berapa pesan rata-rata yang mereka kirim dan terima dalam satu hari. Kemudian, untuk mengetahui kualitas tidur peserta, Murdock menggunakan Indeks Kualitas Tidur Pittburgh. Indeks tersebut merupakan alat yang sering digunakan untuk mengukur kualitas tidur seperti durasi tidur, waktu yang butuhkan untuk mulai tertidur, waktu tidur sebenarnya di tempat tidur, gangguan tidur, dan kantuk di siang hari. Dalam penelitian tersebut Murdock menuturkan, kunci dari temuan ini adalah semakin banyak mengirimkan pesan, semakin banyak pula gangguan tidur yang dialami. / Nur Lail 24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

75

Kilas daerah

Rekening Siluman Diknas Malang,

Disinyalir Sarat Penyelewengan

T

emuan delapan rekening ‘siluman’ di Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis pada Mei 2012, disinyalir Komisi D DPRD Kota Malang, sarat dengan penyelewengan. Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiwiyarti mengatakan, penggunaan delapan rekening siluman penampung dana APBN untuk berbagai kegiatan Diknas, otomatis mempersulit fungsi kontrol DPRD. “Tentu kurang terkontrol, itu juga membuat BPK sulit mengaudit, (karena) kas daerah juga tidak terkontrol,” kata Fransiska kepada Aktual, Selasa (15/10). Pengawasan oleh DPRD, diakui Fransiska, belum bisa lebih rinci terhadap rekening tersebut. “Kami ada dokumen hasil Audit BPK itu di kantor, besok kami pelajari dan panggil Diknas jika memang bermasalah akan kami panggil Diknas untuk memberi penjelasan kepada kami,” urainya. Sebaliknya Sekretaris Diknas kota Malang Djupri mengaku tidak mengetahui ada delapan rekening siluman tadi. “Saya tidak tahu, karena saya menjabat sekretaris baru Januari 2013. Namun setahu saya segala permasalahan sudah diselesaikan,” jelas dia. Apalagi masalah audit pada 2012 setahu Djupri telah diselesaikan dengan mematuhi rekomendasi BPK. / Muchammad Nasrul Hamzah

Pelantikan Plt Bupati Klungkung

Telan Biaya Rp 287juta

P

elantikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klungkung Tjokorda Gde Agung di Semarapura, Bali, Rabu (16/10), diperkirakan menelan dana Rp 287 juta. “Pihak panitia sudah menyebar 900 surat undangan, 200 di antaranya undangan pribadi,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Klungkung, Wayan Parna, Selasa (15/10). Pelantikan itu akan dipimpin langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Gubernur akan melantik Gde Agung setelah sidang paripurna DPRD Klungkung secara sah memberhentikan Gde Agung sebagai Wakil Bupati Klungkung. Gde Agung menjadi Plt Bupati Klungkung setelah Wayan Candra mengundurkan diri sebagai Bupati periode 2008-2013 karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 76

Pemilu 2014. Di antara daftar undangan pelantikan terdapat mantan Sekda Klungkung I Gusti Ngurah Rai, mantan Ketua DPRD Klungkung Wayan Sutena. Sampai saat ini belum diperoleh kepastian mengenai kehadiran pasangan I Nyoman Suwirta-I Made Kasta sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klungkung terpilih periode 2013-2018. “Bisa saja keduanya diundang, tapi atas nama pribadi,” kata Wayan Parna. / ant


PDAM Sumut Gunakan Android Pembaca Meter Air

P

erusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumatera Utara diketahui telah menggunakan telepon selular jenis Android untuk melakukan pembacaan meteran air. “Uji coba baca meter ini kami mulai September 2013 untuk Cabang Tuasan dan Cabang Medan Kota. Setiap pembaca meter dilengkapi dengan hand phone (HP) berbasis Android sebagai alat pembaca meter pelanggan,” kata Kadiv Public Relations PDAM Tirtanadi Sumut Amrun kepada Aktual, Selasa (15/10). Penggunaan Android ini merupakan upaya PDAM Tirtanadi untuk memaksimalkan pelayanan bagi pelanggan. “Terutama guna memberi kepastian akuntabilitas hasil baca meter yang akurat terhadap pemakaian air pelanggan selama sebulan,” ujar Amrun. Selama ini petugas PDAM untuk menentukan kubikasi penggunaan air memakai sistem pencatatan dengan kartu biasa, berdasarkan angka yang tertera pada alat meter air yang dilihat petugas untuk kemudian dimasukan ke sistem program komputer secara manual. “Sistem cara baca meter lama seperti ini banyak kelemahannya, karena tidak ada bukti pendukung bahwa petugas pembaca sudah mendatangi rumah pelanggan. Belum lagi soal jumlah angka meter yang dilaporkan praktis sulit dianalisa maupun diverifikasi,” ujar Amrun. / Damai Oktafianus Mendrofa

Pansus DPRD Yogyakarta Bahas 20 Bus Bantuan

D

PRD Kota Yogyakarta akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Transjogja menjelang berakhirnya perjanjian masa pinjam pakai 20 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah DIY. “Sampai saat ini pansus belum terbentuk. Namun ada wacana membentuknya menjelang masa pinjam pakai berakhir pertengahan Desember 2013,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Ervian Parmunadi di Yogyakarta, Selasa (15/10). Pansus mungkin hanya akan fokus bertugas memperkuat wacana pengembalian bus bantuan Kemenhub itu kepada pemerintah pusat. Pilihan pengembalikan 20 unit bus bantuan itu ditempuh mengingat waktu pembahasan rencana hibah bus kepada Pemerintah DIY sudah tidak mungkin dilakukan. “Jika Pemkot Yogyakarta mau memanfaatkan bus itu, juga tak mungkin karena bus itu tetap harus dimanfaatkan untuk angkutan umum,” jelas Ervian. Untuk memanfaatkan bus sebagai angkutan umum, Pemkot Yogyakarta harus memiliki badan usaha di bidang transportasi. “Dihibahkan ke Pemerintah DIY yang sudah punya badan usaha milik daerah di bidang transportasi. Memang semula menjadi salah satu opsi kami. Tetapi waktu untuk pembahasannya, sepertinya sudah tidak memungkinkan,” ujar Ervian. / ant

Jokowi Prioritaskan Pembaruan Bus dan Rusun

M

emasuki setahun masa kepemimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui meski dia sering blusukan menata Jakarta, masalah yang dihadapi Ibukota memang masih bertumpuk. “Ya gimana masalahnya bergunung-gunung, masak baru setahun langsung rampung itu semua permasalahan tersebut,” ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (15/10). Program-program yang sudah berjalan sesuai target, menurut Jokowi, sebatas baru Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan pengerukan waduk maupun sungai. “Mau dinilai setahun silahkan, terserah masyarakat. Tanyakan kepada masyakarat, pelayanan di kelurahan dan kecamatan seperti apa? Apa sudah ada yang dirasakan atau belum, baik di Tanah Abang atau Pasar Minggu, Palmerah dan di tempat yang lain-lain,” ujar dia. Bagaimana pun pembangunan maupun pembenahan di Pemprov DKI Jakarta, menurut Jokowi, tetap ada tahapan tahapan yang juga harus dilihat setiap perkembangannya itu seperti apa. “Masih banyak sekali ‘PR’. Terutama macet dan banjir. Macet itu penyelesaiannya beratnya di transportasi massal yang baru kita mulai. Mestinya 20 tahun yang lalu sudah punya. Kita baru mulai sekarang. MRT nya. Tentu saja perlu waktu lima hingga enam tahun. Monorelnya dimulai lagi dan selesai kira-kira 3,5 tahun. Ya semuanya perlu waktu,” ujar dia. Untuk tahun 2014 mendatang, menurut Jokowi, Pemprov DKI akan memprioritaskan pengadaan angkutan umum dan pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta. “Kami prioritas membeli 4.000 bus terdiri atas 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta. Kami juga akan membangun 200 blok di sejumlah titik Jakarta. Tapi belum persetujuan dewan (DPRD) lho. Untuk 2014, ERP (jalan berbayar elektronik) mudah-mudahan jadi,” kata dia. / ant

JICA Danai Revitalisasi DAS Tondano

J

apan International Cooperation Agency (JICA) bersama Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, akan segera merevitalisasi tepi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano sepanjang 7,2 kilometer. “Revitalisasi DAS Tondano ini sudah dipastikan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemkot Manado awal Oktober ini senilai Rp130 miliar, lebih besar dari anggaran Rp 50 miliar yang kami ajukan,” kata Kepala Humas Pemerintah Kota Manado Novly Siwi di Manado, Selasa (15/10). Revitalisasi berupa pembangunan tanggul penahan banjir di sisi kiri dan kanan tepian Sungai Tondano, itu akan dibangun dari Jembatan Megawati ke arah timur sampai di Kairagi. Wali Kota Manado Vicky Lumentut yang tengah berada di Amerika, menurut Novly, lewat telekonferensi akhir pekan lalu, juga sudah membahas teknis revitalisasi ini bersama JICA, Kemen PU, Bappeda Manado, dan Balai Sungai Wilayah I Sulawesi Utara. / ant 24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

77

oase

Geng C

ukup mencengangkan pengakuan seorang mantan anggota geng kota Surakarta (Solo). Katanya, “Kesuksesan Pak Jokowi (memimpin kota Solo) itu karena dia mampu mengorganisir beberapa geng yang ada di Solo”. Apa pasalnya? Kata dia, Jokowi bisa membagi daerah kekuasaan mereka secara adil sehingga hampir sebagian besar agenda kebijakan Jokowi, terutama merevitalisasi pasar tradisional di Solo minim gesekan. Benar atau tidak pernyataan ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Namun, kalau melihat realitas di beberapa kota, hanya soal konsesi parkir di beberapa pasar saja beberapa Pemda angkat tangan. Lebih baik bekerjasama dengan geng pasar daripada melawannya. Sama-sama untung. Kalau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya ada geng yang jauh mengerikan lagi. Di buku Gangs of America, Ted Nace bercerita bahwa geng korporasi di AS sudah mampu menguasai negara. Sejarahnya, awalnya memang hanya sekadar keberpihakan beberapa petinggi negara terhadap bisnis sebuah perusahaan. Karena tak terkontrol, keberpihakan itu berubah jadi penguasaan. Kini geng korporasi yang mengatur negara bukan negara yang mengatur geng korporasi. Itu realitas yang terjadi di AS saat ini. Karena uang berlimpah dan kekuasaan yang sangat besar, geng itu berkembang menjadi geng internasional. Berangkat dari semangat geng, beberapa korporasi besar sepakat untuk membentuk kerjasama menguasai dunia juga. Logikanya sederhana: ”Negara adidaya seperti AS saja sudah bisa kita kuasai, kenapa negara lain tidak?” Gerakan geng ini tak lagi menggunakan pistol atau senjata tajam. Mereka sudah menggantinya dengan senjata yang jauh lebih canggih: Neoliberalisme. Dengan senjata itu, mereka membentuk geng global migas, geng global senjata, geng global narkoba sampai geng global sembako. Intinya, semua perdagangan global baik legal atau ilegal harus dikuasai. Kalau diperlukan, tak ada lagi negara, yang ada hanya uang, bisnis dan pasar karena negara bisanya cuma menghambat kerja. Waduh... Kalau (benar) skenario geng global sampai sejauh itu, itu adalah ancaman bagi peradaban di muka bumi ini. Menomorsatukan

78


pasar dengan menyingkirkan manusia dan kemanusian adalah hal keji. Sebenarnya, ini salah satu akar masalah ekonomi politik dunia saat ini. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi masalah peradaban dunia juga. Lalu, apa yang harus dilakukan negara? Ternyata, menghilangkan pengaruh geng global ternyata bukan sekadar membalik telapak tangan. Ingat, cara mantan presiden Mexico Filipe Calderon dengan menyebarkan 50 ribu tentara untuk membasmi geng narkoba lokal saja justru menjadi bumerang. Penangkapan 25 orang dari 37 petinggi geng narkoba yang ada ternyata memicu tingginya angka pembunuhan. Datanya, terjadi 24 pembunuhan per 100 ribu penduduk akibat kebijakan Calderon itu. Ini jadi salah satu catatan penting ketika ingin melenyapkan geng lokal. Apalagi kalau gengnya sudah mengglobal. Tapi sejarah juga pernah bercerita. Pengaruh geng akan hilang jika antar geng itu saling melenyapkan, artinya perang antar geng-lah yang akan melenyapkan pengaruh geng. Namun ada juga cacatan sejarah lain. Di film Gangs of New York, sutradaranya Martin Scorsese, pengaruh geng di kota New York pada era tahun 1800-an hancur ketika tentara memborbardir dengan mesiu geng yang ada saat terjadi perang besar antar geng saat itu. Scorsese mampu memperlihatkan secara apik ketika negara memanfaatkan perang antar geng saat itu untuk menghancurkan pengaruh geng yang ada. Namun catatan sejarah yang paling akurat melihat kehancuran geng global adalah resesi ekonomi pada 2008 lalu. Hampir semua pilarpilar bisnis gang korporasi global hancur akibat ulah dan strateginya sendiri. Resesi ini sepertinya mengingatkan pada sebuah perumpamaan: kelakuan seorang manusia yang berlebihan akan hancur oleh kelakuan yang berlebihan itu sendiri. Sama juga dengan kapitalisme yang berlebihan, dia akan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Harusnya, resesi saat itu jadi momentum penting bagi negara-negara yang ditindas geng global untuk menyerang balik untuk menghancurkan geng global ini. Bukan justru ketakutan dan berupaya melindungi dirinya sendiri dari resesi ekonomi yang terjadi. Mari kita ambil pelajaran dari catatan sejarah itu.

AKTUAL/ ISTIMEWA

Oleh Faizal Rizki


79

80


24 Oktober - 7 November 2013 Edisi 12 AKTUAL

Recommend Documents