30 November - 14 Desember 2013 Edisi 14 AKTUAL

30 November - 14 Desember 2013 Edisi 14 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 14 30 November - 14 Desember 2013

AKTUAL CHAIRman Yudi Latif Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki Arief, Epung Saepudin, Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar, Eko Maryadi REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano FOTOGRAFER Fajar TH Reporter Adi Adrian, Afditya Imam Fahlevi, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana, Rafkha, Wahyu Romadhony Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Iqbal Kukuh (Bandung). SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Corporation Muhammad Amry Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

Ledakan Penduduk dan Krisis Kepemimpinan

A

ncaman krisis pangan semakin nyata dalam satu dekade mendatang. Penduduk dunia akan terus meningkat, namun di sisi lain tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi pangan yang kencang. Indonesia harus mengantisipasi permasalahan pangan ini sejak dini agar tidak terjebak pada politik pangan yang mahal dari negara lain. Negeri ini pada 2030 diprediksi mengalami kendala serius soal pangan. Data 2011 menunjukkan, lahan baku pertanian periode ‘tersisa 6.758.840 hektare (ha), sedangkan jumlah penduduk meningkat hingga 1,4% dari kondisi saat ini sekitar 240 juta jiwa. Dibandingkan pada 2010, indeks luas panen per kapita pada 2011 menurun dari 552 m2 menjadi 544 m2 per kapita. Ledakan penduduk di Indonesia sudah terbilang mengkhawatirkan. Jika ini tak tertanggulangi, kurang dari 50 tahun mendatang, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 475 juta jiwa, bahkan bisa mencapai 500 juta jiwa. Dengan kondisi saat ini, setiap tahun pertambahan jumlah penduduk di Indonesia setara dengan penduduk Singapura. Dalam setiap empat tahun, penduduk Indonesia bertambah setara dengan jumlah penduduk Australia yang sekitar 17 juta. Tantangan utama dari ledakan penduduk adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Indonesia perlu lebih serius

membenahi industri pangan. Saat ini kebergantungan Indonesia terhadap produk pangan impor sangat tinggi. Impor gandum, kedelai, sayur, buah lebih dari Rp 200 triliun per tahun Sebenarnya, kondisi kekurangan pangan tidak hanya dialami Indonesia. Ini terlihat dari sejumlah pihak yang ‘ingin memperluas’ lahan pertaniannya di negara lain. Misalnya rencana Israel yang ingin berinvestasi di sektor pangan di Indonesia. Wacana itu tergambar berdasar komunikasi Aktual, antara "utusan" Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia dengan "utusan" PM Israel, Benjamin Netanyahu. Mereka berbincang serius ihwal krisis pangan dan energi yang akan meledak pada dasawarsa ini. Meski mereka berdua berbeda garis politik dan ideologi, mereka sangat memahami peta potensi dan sumber daya pangan, yang amat prospektif di Asia Tenggara, terutama Indonesia, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Israel menurut "utusan" Benjamin, siap menginvestasikan dana miliaran dolar AS. Namun pihak Mahatir mengingatkan pihak Benjamin agar bersabar dulu. Tak banyak manfaatnya menanamkan modal di Indonesia saat ini. Sekaya dan sepotensial apapun Indonesia, bangsa terbesar di Asia Tenggara ini tengah menderita krisis fatal. Sepeninggal Sukarno dan Soeharto, menurut Mahathir, Indonesia tak memiliki lagi strong leadership. Di tengah ancaman krisis pangan dan energi serta potensi krisis ledakan jumlah penduduk, Indonesia kini menghadapi krisis kepemimpinan. Baik dari kalangan militer maupun politisi sipil, Indonesia nyaris tidak memiliki lagi kader pemimpin yang kuat, berwawasan geopolitik visioner dengan jangkauan ke depan.


3

DAFTAR ISI HUKUM

12

AIR, MILIK SIAPA?

MENELISIK JEJAK BOEDIONO DI CENTURY 16

IBAS DI BISNIS MIGAS 20 LAPORAN UTAMA

30

ledakan penduduk Benarkah dunia lewat PBB tidak memiliki peran dalam upaya pengendalian jumlah populasi dan bagaimana potretnya di Indonesia?

Ketika Deviardi Mulai Berkicau 24

Kematian Hitam 30 Ledakan Penduduk 32 ‘Menekan’ Jumlah Penduduk 34 Tujuh Tahun Lagi “Kiamat Iklim” Melanda Indonesia 36 Mengenang Perlawanan Siti Fadilah Supari 38 Bibit Pemusnah Massal Gaya AS 42 Geopolitik dan Tataruang Soekarno Versus Soeharto 46 Politik Pangan Soekarno dan Soeharto 48 Penduduk Bertambah, Minyak Menipis 50 4


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Lensa Aktual Intermezo Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 10 82 84 86

AKTUAL

EDISI 14 | 30 November - 14 Desember 2013

BUKU KITA

52

GEOPOLITIK PANGAN

BUDAYA

54

KEDAULATAN PANGAN DALAM SEBUAH SINGKONG

POLITIK

MENANTI KOALISI PARTAI ISLAM 66

KALA YUSRIL BICARA POROS TENGAH 68

EKONOMI

PELEMAHAN RUPIAH JADI LAMPU KUNING KRISIS 58

INTERNASIONAL

76

YASSER ARAFAT MENGAPA HARUS DI BUNUH?

NASIONAL

78

PERANG HEGEMONI AS VERSUS CINA?

pukulan berat Properti

62


5

SURAT PEMBACA

Mohon Bijak Dokter Berdemo A

ksi demo solidaritas yang digelar sejumlah dokter IDI Cabang Tangerang di Tugu Adipura, Kota Tangerang, terkait sanksi pidana atas tuduhan malpraktik oleh tiga dokter di Manado, Sulawesi Utara, bisa kami fahami. Dokter juga manusia kok. Jangankan dokter, jika petugas pemadam kebakaran atau polisi mau berunjuk rasa atau aksi mogok, boleh juga lho. Tapi kalau para dokter seperti pernyataan Ketua IDI Cabang Tangerang Dr Jasarito SpOg di kantor Kejari Tangerang, Rabu (27/11) mengancam akan melakukan cuti bersama, wah itu kami rasa berlebihan. Dokter, pemadam kebakaran, polisi, wartawan, pekerja transportasi, dsb itu hanya profesi yang bertugas di ranah pelayanan umum yang vital. Jadi boleh mogok atau cuti bersama, asal jangan merugikan kepentingan umum. Maksud kami pelayanan minimum kepentingan umum tetap harus

dijamin tak akan terganggu, terutama berkenaan dengan nyawa kehidupan sesama manusia. Jadi lakukankah dengan sistem shift, yaitu bergiliran. Para dokter kan selalu mengklaim bahwa biaya kuliah mereka itu mahal, tetapi disamping honor dan gaji yang tinggi, mereka juga selalu mendapat fasilitas khusus dari masyarakat. Jadi mari kita sama-sama saling koreksi dan tahu diri deh. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa IDI selama ini terbilang kompak dalam menutupi kesalahan anggotanya yang melakukan malpraktik. Urusan bahwa IDI menduga ada sangkaan buruk dan pengkriminalisasian terhadap dokter, bisa ditempuh lewat jalur hukum dengan mempraperadilankan polisi atau jaksa yang diduga bertindak melampaui wewenang mereka. Jangan hanya demi meminta prosedur penangkapan dan pengadilan bagi para dokter harus diperlakukan secara tersendiri, lalu mengancam mau cuti bersama alias

mogok lokal. Lalu tanggungjawab profesi kepada pasien bagaimana? Lantas apa arti Sumpah Hippocrates para dokter? Karena itu kami prihatin dan protes keras, atas pernyataan Jarsito saat berorasi yang bilang, ”Jangan salahkan kami bila kami akan cuti bersama, karena kami sudah lelah diperlakukan seperti ini.” Ya, pasti salahlah IDI. Tidak memenuhi kode etik kedokteran sehingga berujung malpraktik saja sudah salah, Apalagi sengaja melanggar, menghindari pelayanan bagi pasien dengan modus cuti bersama. Jangan bijak sana, pijak sini dong. Dokter sekarang ratarata cenderung komersial, bukan lagi seperti Dokter Basri, Dokter Abdurahman Saleh, Dokter Tjipto dkk yang merupakan pejuang bangsa dan profesinya. Tony Vicu Jl Melinjo D8/13 BSD City Tangerang Selatan

Bravo Aktual S

aya sempat membaca dua tiga nomor majalah berita dwipekan Aktual di TB Gramedia dan kemudian mengikutinya juga melalui portal www.aktual.co. Wah rasanya, boleh juga majalah ini. Berani memasuki persaingan di pangsa majalah berita yang selama ini cuma diikuti oleh Tempo, Gatra, dan Forum. Secara konten isi majalah dan politik pemberitaannya, Aktual cukup punya prospek. Karena berani menyajikan menu berita yang agak berbeda dari mainstream majalah sejenis. Juga dari sisi perspektif pena keredaksiannya cukup menjanjikan. Saya tidak heran, karena begitu saya simak di boks redaksi, ada namanama besar seperti Yudi Latif, dan 6

sejumlah jurnalis senior eks Kompas, Detik, Investor Daily, Kontan, dsb. Dari sisi penggarapan tata letak, typografi,—meski kadang masih dijumpai berbagai salah ketik atau satu dua keliru data—secara umum sudah oke punya. Dalam arti mampu bersaing dengan Tempo atau Gatra yang punya jam terbang lebih tinggi dan dukungan SDM yang memadai. Paling tidak Aktual memang laik disejajarkan di deretan Tempo, di setiap news stand bergengsi bagi para pembaca serius. Cuma, bak kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak, Aktual sering kurang cerdas dalam soal cover. Yaitu dalam tata perwajahan, sering menampilkan


sampul berwarna buram atau gelap. Seharusnya Aktual berani main warna-warna cerah dalam menampilkan wajah sampulnya. Ayo tampil lebih keren seperti pada edisi Pancasila Ditekuk Neolib, edisi Siasat Bisnis Migas, edisi Polisi Trilyuner. Kejituan mendandani wajah sampul itu kunci pemasaran lho. Selamat ya. Yoyok Redaktur Warta Kota,Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat Redaksi Terima kasih atas kritik, saran, dan perhatiannya.

Kaki Hari

Yudi Latif

PAHLAWAN HIDUP

Chairman AKTUAL Network

P

eringatan Hari Pahlawan diwarnai keluhan panjang tentang raibnya kisah pemimpin pahlawan, yang membuat panggung politik menampilkan para badut. Penonton yang tak sabar menanti perubahan mendambakan pahlawan kembali tampil, agar kisah derita segera dituntasi oleh ujung bahagia. Faktanya, dalam situasi krisis nasional yang akut, ada jarak yang lebar antara harapan dan kenyataan; antara janji kampanye “pemimpin harapan” dengan realisasi kinerja perubahan. Kecepatan bertindak menjadi pertaruhan, seberapa lama pahlawan yang diharapkan tetap bertahta di hati rakyat. "Bangsa ini menuntut tindakan, maka bertindaklah sekarang…. Kita harus bertindak, dan bertindak secara cepat," ujar Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika di masa depresi besar 1930-an. "Hanya dalam beberapa pekan," ujar Walter Lippman, "bangsa yang telah kehilangan kepercayaan terhadap segala hal dan setiap orang menemukan kembali kepercayaannya kepada pemerintah dan dirinya sendiri." Prasyarat kecepatan itulah yang tidak dipenuhi oleh pemimpin bangsa ini, yang harus dibayar mahal oleh surutnya kepercayaan publik. Beruntung, publik Indonesia bukanlah pembayar pajak yang sadar akan hak-haknya, yang dapat segera “menghukum” pemimpin bila tidak merealisasikan janji-janjinya. Namun, kesabaran rakyat ada batasnya, bila pemimpin tak kunjung memperbaiki kinerjanya, mereka yang tampil sebagai pahlawan bisajadi berakhir sebagai pecundang. Harapan rakyat yang tak berbalas, melahirkan keluhan panjang tentang sebuah negeri murung dirundung malang yang tak kunjung menemukan pahlawan. Untuk mengobatinya, pesan dialog Andrea dan Galileo dalam drama Bertolt Brecht pantas dipertimbangkan. Andrea Berkata, “Negeri murung yang tak punya pahlawan.” Galileo menukas, “Bukan. Negeri murung yang perlu pahlawan.” Pahlawan itu selalu ada, namun kita tak menyadarinya. Ketika disebut nama pahlawan, yang biasa terbayang adalah kematian dan penantian. Padahal, makna dari suatu kematian adalah warisan kebaikan yang hidup hari ini. Makna dari suatu penantian, adalah kebaikan yang ditanamkan untuk mada depan. Makna

kemarin dan hari esok, yang berlalu dan berlaju, sangat ditentukan oleh tindakan kepahlawan yang hidup saat ini. Kepahlawan bukan untuk dikultuskan atau dinanti sebagai ratu adil, tetapi perlu dihidupkan dalam diri setiap orang; “the hero within”, menurut psikolog Carl S. Pearson. Kepahlawanan dalam diri inilah yang menggerakkan kepedulian rakyat untuk berbagi kasih dengan para korban bencana, mengatasi kelambanan pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Kepahlawanan dalam diri ini pula yang membuat rakyat kecil bermental besar, mengatasi kelemahan para pemimpin besar yang bermental kecil. Kepahlawanan dalam diri rakyat ini pula yang dapat menambal tenunan keindonesian yang robek oleh rebutan kepentingan perseorangan. Dengan mengikuti Pearson, usaha menghidupkan kepahlawanan dalam diri memerlukan transformasi hidup secara terus-menerus. Manusia harus beringsut dari fase penderitaan (orphan), pengembaraan (wanderer), kependekaran (warrior), komitmen pada kebaikan luhur (altruist), merayakan bersama kehidupan (innocent) dan akhirnya mampu menciptakan kehidupan seperti yang diinginkan (magician). Memerlukan perubahan paradigma mentalitas, ketika orang bertransformasi dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang membawa konsekuensi pada perubahan sikap dan tindakan. Menjadi masalah besar, ketika seorang pemimpin yang diharapkan sebagai magician, yang dapat mengubah keadaan, bahkan belum mencapai mentalitas altruist. Maka yang berkembang adalah para pemimpin wanderer, yang masih suka mengembara lewat studi banding dan pemimpin warrior, yang “berkelahi” untuk perbaikan fasilitas dan tunjangan bagi kepentingan perseorangan. Alhasil, kepemimpinan suatu bangsa mencerminkan kualitas rakyatnya. Pahlawan yang dinanti di ruang publik ditentukan oleh kesuburan tanah rakyat bagi persemaian para pahlawan. “What is our task? To make Britain a fit country for heroes to live in,” ujar David Lloyd George. Apa yang menjadi tugas rakyat Indonesia adalah membuat negara ini tempat yang cocok untuk menghidupkan para pahlawan, bukan tempat yang subur bagi para pengkhianat.


7

Kilas Nasional

Lutfi Hasan Dituntut 18 Tahun Penjara

Wakapolda Bali Meninggal Dunia

J

aksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) selama 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar subsider enam bulan penjara. “Terdakwa terbukti bersalah dan sah melakukan tipikor secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 12 huruf a UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan berkas tuntutan LHI, dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Jaksa kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 10 tahun dengan denda Rp 500 juta dengan subsider enam bulan penjara. Sementara dalam kasus pencucian uang, jaksa menyakini bahwa terdakwa melakukan pelanggaran sebagai pejabat negara dan pejabat publik

telah melakukan tindak pidana pencucian uang. “Terdakwa juga secara sah dan menyakinkan melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama delapan tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 1,4 bulan,” sambung Jaksa Rini. Selain itu, Jaksa juga mengenakan hukuman lain dalam kasus dugaan suap penanganan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dan memilih. “Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penjara. Dan mencabut hak-hak terdakwa untuk dipilih dan memilih,” tegas jaksa. / Novrizal Sikumbang

HIPMI Tolak Uji Materi UU Keuangan Negara

H

impunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menolak uji materi (judicial review) terkait UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK), “Jika uji materi dikabulkan MK, akan terjadi ketidakpastian hukum bagi pengusaha swasta. Sebab, BUMN dan anak usaha BUMN akan dibebaskan dari audit yang dilakukan oleh BPK. Ini berbahaya. Audit yang dilakukan BPK saat ini terhadap BUMN dan anak BUMN bisa melatih entitas bisnis yang dimiliki negara itu bebas dari praktik korupsi,” kata Iqbal Farabi, wakil sekretaris jenderal HIPMI dalam diskusi yang digelar

8

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) di, Jakarta, Selasa (26/11). Menurut Iqbal, biasanya begitu BPK selesai mengaudit akan langsung diumumkan ke publik. Ini menjadi bagian dari transparansi keuangan negara. Dia menambahkan, pengusaha swasta akan sangat dirugikan jika ternyata BUMN atau anak BUMN bebas dari audit BPK. “Dirugikan disini artinya, pengusaha swasta yang bersih akan dikalahkan oleh pengusaha kotor yang berkongsi dengan BUMN atau anak BUMN untuk mendapatkan sebuah proyek. Saya sangat berharap MK tidak mengabulkan uji materi tersebut. Kalau dikabulkan berarti MK ikut


W

akil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali Brigadir Jenderal Polisi Dewa Putu Anom meninggal dunia di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (26/11), sekitar pukul 14.20 WIB. “Almarhum meninggal dunia di kamar hotel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto. Rikwanto menjelaskan, awalnya sopir dinas menghubungi Brigjen Polisi Anom sebanyak dua kali sekitar pukul 11.10 WIB, namun tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya, sopir dinas bersama pihak hotel membuka pintu kamar sekitar pukul 14.20 WIB, menemukan pejabat kepolisian nomor dua di Bali itu sudah meninggal dunia. Anom ditemukan dalam kondisi terlentang di tempat tidur, selanjutnya sopir dinas melapor dan mendatangkan petugas dokter. Dugaan sementara, almarhum meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Menurut Rikwano, Anom tengah mengikuti acara dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. / Nur Lail menyuburkan praktik korupsi,” jelas dia. Seperti diketahui, Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia mengajukan uji materi UU No 17/2003 dan UU No 15/2006 dengan tujuan memisahkan aset BUMN dari keuangan negara dan agar BPK tidak bisa melakukan audit terhadap BUMN. / Heriyono

Muhammadiyah dan NU Akan Gugat UU Pilpres

Mahfud Hanya Dokter Mogok, Nyapres Lewat PKB Ibu Melahirkan

di Toilet

D

ua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dikabarkan melakukan koalisi. Dua ormas ini mengusung isu penyeimbang kekuatan partai politik dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Tahapan koalisi dua ormas ini kian santer, di mana dua tokoh ormas Islam ini yakni Dien Syamsudin dan KH Hasyim Muzadi telah melakukan komunikasi. “Koalisi dua ormas ini sudah didengungkan sejak dua tahun lalu, namun fakta politik mengatakan lain,” kata Din Syamsudin beberapa waktu lalu dalam sebuah forum di Jakarta. Hal konkret yang akan dilakukan dua ormas ini adalah melakukan uji materi UU No 48/2008 tentang Pemilihan Presiden. Muhammadiyah dan NU memberikan klausul tambahan syarat calon presiden dari unsur golongan. Artinya, tidak hanya calon dari partai politik saja yang bisa bertarung di 2014. / Ari Purwanto

S

M

antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD hanya mau maju menjadi calon presiden pada 2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, sebagai mantan ketua DPP PKB, sangat tidak elok jika dia malah maju nyapres dari partai lain. “Saya harus berjuang lewat PKB. Karena begini, orang mau jadi presiden, mau tidak mau berjuang harus lewat partai. Saya melihat semua partai namun lebih condong ke PKB, karena saya ini mantan ketua PKB,” kata dia, di Jakarta, Selasa (26/11). Menurut Mahfud, dirinya tidak mau dianggap ambisius jika maju nyapres lewat partai lain. Terkait peluang partainya bisa mencalonkan capres, Mahfud menegaskan masih akan lihat perkembangan. / Arbie Marwan

Pejabat OJK Dilarang Terima Uang Pijat

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan bersih - bersih di internalnya. Kali ini OJK membuat kebijakan melarang semua pejabatnya menerima imbalan dalam bentuk apapun juga ketika diundang menjadi narasumber. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, Selasa (26/11). Dalam kebijakan tersebut pejabat OJK tak berhak menerima uang transpor, uang lelah, uang pijat, atau uang apa karena ini dianggap gratifikasi. “Kami seperti KPK. Ini untuk menjaga OJK agar

menjadi lembaga yang kredibel,” kata dia. Rahmat mengatakan, meskipun tidak ada imbalan dalam menjalankan tugasnya jika diundang sebagai narasumber, namun pihaknya yakin tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja para otoritas. Nantinya, Rahmat menambahkan, jika terbukti ada yang melanggar, maka pihak OJK tidak segan-segan memberikan peringatan keras bahkan hingga sampai pemecatan. “Sanksi nanti akan diputuskan Dewan Kehormatan sesuai rekomendasi dari komite etik,” jelas dia. / Epung Saepudin

eorang ibu harus melahirkan anak di toilet Puskesmas Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/11), sekitar pukul 11.00 WITA. Ironisnya, ibu yang bernama Paji Djera (26), asal Dusun Kilimbatu itu proses persalinannya tak ditolong oleh dokter, karena para dokter melakukan aksi mogok. Hal itu, membuat Domu Hukapati (28), ayah sang bayi, sangat teriris hatinya, karena sang anak lahir di toilet. “Saya mau bagaimana lagi, tak bisa omong apa-apa. Saya tetap bersyukur pada Tuhan, bayi saya selamat. Kelaminnya perempuan dan itu anak kedua saya,” kata Domu. Sementara itu, Lapir (72), nenek sang bayi, tak bisa menerima dan menyesalkan kelahiran cucunya dengan cara yang memilukan. “Pemerintah wajibkan kalau melahirkan dibawa ke rumah sakit atau Puskesmas, tapi jadinya begini. Saya bawa anak mantu saya dengan truk yang muat kayu bakar hanya untuk ke Puskesmas. Sampai sini dokter dan bidan tidak ada. Apa karena kami miskin jadi dibuat begini? Tuhan kenapa saya punya cucu harus lahir di WC? Saya sakit hati dan kecewa,” kata sang nenek. Paji Djera dan bayinya walau harus melalui proses melahirkan dan dilahirkan dengan cara yang tragis, namun beruntung keduanya selamat. / Sukardjito


9

LENSA AKTUAL

Akibat Dokter Demo, Pasien Meninggal dan Melahirkan di WC Ribuan Dokter Indonesia Bersatu melakukan aksi solidaritasterhadap dokter Dewa Ayu yang divonis bersalah karena kelalaian yang berakibat meninggalnya pasien di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Rabu (27/11/2013). Aksi mogok dokter Indonesia ini banyak pelayanan pasien rawat jalan maupun poliklinik di Rumah Sakit ditutup. Hingga ada pasien di UGD RSUD Kudus meninggal dunia karena tidak adanya dokter dan Seorang ibu harus melahirkan anak di WC Puskesmas Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

10



11

hukum privatisasi air

Air, Milik Siapa?

D

i sebuah ruangan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar yang saat itu masih pejabat Ketua MK bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan beberapa orang yang menyertainya. Acara yang tampak sederhana itu ternyata langkah awal perlawanan secara hukum beberapa organisasi massa terhadap gerakan global korporasi besar untuk penguasaan sumber daya air yang dimiliki 12

Indonesia. Din Syamsuddin, wakil beberapa ormas itu menyerahkan salinan berkas pengajuan judicial review atas Undang-Undang terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang mereka nilai sudah membuka peluang bagi privatisasi dan komersialisasi air. "Air yang merupakan basic need dan public good seyogianya tidak boleh diprivatisasi dan dikomersialisasi yang akhirnya


berdampak pada harga tinggi dan merugikan rakyat," kata Din saat itu. Langkah ormas tersebut bukan tanpa alasan kuat. Sejarah penguasaan air oleh beberapa korporasi sebenarnya sudah mulai terjadi sejak era 90-an. Awalnya adalah ketika di era 1980-an beberapa negara industri seperti AS dan beberapa negara di Eropa mulai terjadi kelangkaan air. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Kelangkaan ini menyebabkan

tino oktaviano/ aktual

Oleh: Zaenal Arifin, Ismed Eka Kusuma

kebutuhan air bersih meningkat di negara tersebut. Kelangkaan tersebut akhirnya membuat air tidak lagi sebagai barang bebas. Namun bernilai ekonomi, ada harganya. Pergeseran ini mendapat tempat penting dalam pembicaraan di Konferensi Air dan Lingkungan Internasional di Dublin Irlandia 1992. Disana lahir rekomendasi: The Dublin Principles. Salah satu rekomendasinya adalah “Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good”. Rekomendasi jadi kontroversi besar sampai saat ini. Dan yang menarik, Dublin Principles itu dijadikan dasar bagi beberapa lembaga-lembaga internasional untuk membuat kebijakan-kebijakan

baru di sektor SDA, terutama air. Bahkan beberapa lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF misalnya sudah menempatkan reformasi sumberdaya air sebagai barang ekonomi dalam sebuah paket kebijakan dalam politik pinjamannya. Dalam banyak kasus, modus ini diberlakukan dalam bentuk structural adjustment program termasuk agenda privatisasi sumber daya air di dalamnya. Ketika World Bank dan IMF memaksakan agenda privatisasi air di beberapa negara maka terjadilah konflik. Di Bolivia misalnya, pada 1999 lalu World Bank merekomendasikan privatisasi Servicio Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SENIAPA), Perusahaan Air Minumnya kota Cochabamba, di Bolivia. Rekomendasi itu bentuk paksaan agar bantuan USD 600 juta untuk negara Bolivia segera cair. Lalu World Bank merekomendasikan Bechtel Corporation yang bermarkas di San Fransisco sebagai “pengelola” baru SENIAPA. Untuk merespon tekanan World bank itu, Bolivian Congress akhirnya mengeluarkan UU Drinking Water and Sanitation Law pada October 1999 yang mengizinkan privatisasi sekaligus menghentikan pemberian subsidi pemerintah ke perusahaan air minum milik negara yang ada. Lalu, apa yang terjadi? Privatisasi itu ternyata membuat harga air bersih di Cochabamba naik lebih dari 500%. Bayangkan, dari sekitar USD 100 per bulan gaji minimum penduduk kota itu, sekitar USD 20 atau 1/5 dari gaji hanya untuk membayar kebutuhan air bersih saja. Akibatnya, konflik dan protes terjadi di kalangan penduduk miskin. Demonstrasipun terjadi. Bahkan mobilisasi massa pada Januari 2000 sempat menghentikan seluruh proses pemerintahan di kota itu selama empat hari penuh. Gelombang protes terus berlanjut sampai tiga bulan penuh. Beberapa aktivis ditangkap, ada yang dibunuh. Yang menyedihkan, beberapa berita yang diliput media disensor habis oleh pemerintah. Namun, akhirnya rakyat Bolivia

menang. Bechtel Corp ditendang dari Bolivia. Pada 2001 lalu, Bechtel mengajukan gugatan ke International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) atas tindakan sepihak pemerintah Bolivia dan meminta ganti rugi sebesar USD25 juta atas kompensasi kerugian atas keuntungan yang didapat dimasa depan. DR Vandana Shiva, salah satu pimpinan di International Forum on Globalization (IFG), dalam bukunya Water Wars mencatat, “Bechtel is responsible for over 19,000 projects in 140 countries on all continents, and is involved in over 200 water and wastewater treatment plants around the world... In 2000, out of 40 IMF loans distributed through the International Finance Corporation, 12 had requirements of partial or full privatization of water supplies. They also insisted on the creation of policies to stimulate “full cost recovery” and the elimination of subsidies”.

UU Air di Indonesia Awal privatisasi air di Indonesia sudah terjadi sejak 1990 ketika Bank Dunia menyetujui untuk menyediakan pinjaman USD 92 juta untuk infrastruktur air. Ini adalah privatisasi gelombang pertama dimana dengan pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan pinjaman bilateral dari Jepang, dan perusahaan multinasional asal Inggris dan Perancis, yakni Suez dan Thames. Privatisasi ini melibatkan juga perusahaan konglomerat Indonesia atas nama PT Kekar Pola Airindo. Di belakang Kekar Pola Airindo, terdapat nama Salim Group, yakni Anthony Salim, dan Sigit Harjojudanto. Ketika terjadi krisis pada bulan April 1998, World Bank kembali menawarkan pinjaman untuk program restrukturisasi sektor sumber daya air Indonesia, yaitu WATSAL. Pinjaman program ini, menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk mereformasi kebijakan makro ekonomi Indonesia yang sifatnya “quick disburse” supaya dapat menutupi defisit neraca


13

pembayaran. Ini gelombang kedua privatisasi air di Indonesia Untuk merespon bantuan tersebut Bappenas membentuk sebuah tim khusus untuk menyusun sebuah matrik kebijakan bersama dengan tim dari World Bank. Tim ini akan menjadi Tim Pengarah Nasional Program Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (Task Force for Reform of Water Resources Sektor Policy), dibawah Bappenas dan Kementerian Infrastruktur dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Tim yang kemudian dikenal sebagai WATSAL Task Force ini kemudian bersama dengan Dirjen terkait dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air menandatangani Letter of Sector Policy berupa matrik kebijakan, yang berupa tahapan-tahapan proses dan time frame dari masing-masing rencana restrukturisasi. Rencana ini kemudian diserahkan ke Bank Dunia pada tanggal 29 Maret 1999 sebagai syarat agar Loan Agreement sebesar 14

USD 300 juta cair. Bantuan itu akhirnya dicairkan pada 28 Mei 1999 dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun dan grace period selama tiga tahun. Pencairan pinjaman dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dicairkan pada bulan Mei 1999 sebesar USD 50 juta. Tahap kedua sebesar USD 100 juta, yang semula direncanakan untuk dicairkan pada akhir 1999, ternyata baru bisa cair pada bulan Desember 2001, karena pada masa itu terjadi pergolakan politik dan pergantian pemerintahan Indonesia. Sedangkan agenda WATSAL tahap ketiga, akan dicairkan jika RUU Sumberdaya Air telah disahkan. Ya, memang akhirnya UU UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disahkan agar sisa uang sekitar USD 150 juta itu turun.

Privatisasi air di Indonesia Mungkin kasus model privatisasi PDAM di DKI Jakarta adalah yang paling menarik untuk dievaluasi.


Enam belas tahun sudah kontrak swastanisasi PAM Jaya ke PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (sekarang PT Aetra) berjalan. Berdasar data Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2008), berbagai target layanan yang tertuang di kontrak kerjasama tersebut banyak yang tidak berhasil dipenuhi. Terutama dalam hal volume air yang berhasil dijual, angka kebocoran dan cakupan layanan. Data Biro Pusat Statistik pada 2008 menyatakan bahwa layanan air perpipaan di Jakarta baru menyentuh 24,18% penduduk. Ini artinya ¾ penduduk Jakarta belum memperoleh layanan air bersih dari kedua perusahaan tersebut. Yang aneh, perusahaan selalu berhasil memperoleh dan bahkan terus meningkatkan laba dari tahun ke tahun. Palyja selama pada tahun 2006 berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 32,8% lalu pada tahun berikutnya naik lebih besar


hukum privatisasi air


yaitu 52,5% dan pada 2008 tetap berhasil menaikkan laba meskipun lebih kecil yaitu sebesar 15,85%. Pada 2009, Palyja diperkirakan akan membukukan kenaikan laba bersih sekitar 20%. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) mencatat “Agar dapat selalu membukukan keuntungan, tarif air yang berlaku di Jakarta harus selalu ditetapkan tinggi dan memiliki selisih yang besar dibanding biaya produksi yang dibutuhkan. Artinya laba perusahaan diperoleh dari pembayaran tarif pelanggan yang nilainya jauh melebihi biaya produksi untuk mengalirkan air kepada pelanggan”. KRUHA juga mencatat, tarif air bersih di Jakarta adalah yang tertinggi dibanding beberapa negara di Asia. Bahkan harga air di Indonesia lebih mahal dari Singapura. Padahal air di Singapura itu beli dan dikirim dari Malaysia. Di Singapura tarif air dengan kualitas air minum hanya USD 0,55 per m3, sementara di

Jakarta untuk mendapat air yang masih harus dimasak karena belum memenuhi kualitas air minum, pelanggan harus membayar USD 0,77 per m3. Tak salah kalau Jokowi berencana mengambil alih pelayanan air minum warga Jakarta dari tangan swasta itu. “Supaya Jakarta bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan,” kata Jokowi beberapa saat lalu. Mungkin Jokowi adalah orang yang mau lantang berbicara dihadapan khalayak tentang ketidakadilan yang terjadi jika swasta menguasasi air bersih. Padahal sampai saat ini sekitar 30 proyek swastanisasi air sudah berjalan di Indonesia. Meski ini jumlah yang masih sedikit jika dibanding dengan sekitar 300 PDAM yang ada di Indonesia namun harus dicatat bahwa 30 proyek swastanisasi air bersih tersebut terjadi hanya di kota-kota besar, daerah industri, yang melayani

pabrik dan permukiman mewah. PDAM di daerah atau kota terpencil masih belum terjadi. Mungkin, perusahaan swasta tidak melirik daerah dan kota kecil itu karena keuntungannya tidak besar. Saat ini mungkin, air masih melimpah di sebagian besar daerah. Namun ingat, iklim dan hancurnya sebagian besar hutan di Indonesia ternyata sudah membuat sebagian sumber air, sungai dan danau mengalami penyusutan. Artinya, kebutuhan akan air bersih di Indonesia juga akan semakin meningkat karena potensi sumberdaya air sudah mulai berkurang drastis. Namun, dengan cara menyepakati air sebagai komoditas ekonomi dan menyerahkan penyediaan layanan air kepada swasta justru akan menjadi masalah besar ke depan. Langkah berani Jokowi tadi harus mendapat apresiasi meski negara harus membayar kompensasi uang yang cukup besar untuk itu. Dan memutus kontrak privatisasi air ternyata sudah dilakukan di kota Cochabamba Bolivia, Kota Bamako di Mali, Kota Da Chang di China dan Buenos Aires – Argentina. Setidaknya, ini menjadi contoh Mahkamah Konstitusi dan beberapa gubernur, Wali Kota atau Bupati untuk bersikap. Din Syamsuddin dan beberapa ormas masih yakin, bahwa air milik semua, bukan milik perusahaan. Dan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” masih akan tetap menjadi pegangan negara bangsa ini untuk menatap masa depannya...


15

hukum kasus bank century

Boediono menjadi pihak yang paling ngotot membela status Bank Century dan jalan keluar yang dianggapnya perlu. Oleh: Ari Purwanto

K

asus Bank Century kembali menguak ke permukaan. Pasalnya, dua orang pejabat Bank Indonesia, ketika lembaga itu dipimpin Boediono, dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua orang itu adalah adalah Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. Budi adalah mantan Deputi Bidang Moneter, sementara Siti Fadjrijah adalah mantan Deputi Bidang Pengawasan. Dua orang itu dijerat dengan pasal memperkaya diri dan juga penyalahgunaan wewenang terkait fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century yang tengah sekarat. Budi sudah ditahan KPK di Rutan KPK sejak 15 November lalu. Sementara Siti belum ditahan dengan alasan sakit. Versi KPK, Siti adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus ini. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, supaya ada penegasan bahwa Siti benar-benar sakit, maka dilakukan pemeriksaan second opinion atas pemeriksaan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Siti Fadjrijah. Penyelidikan kasus Century didasari surat perintah penyidikan 16

pada 8 Desember 2009 untuk penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Bank Century, dan upaya penyelamatan bank tersebut. Sampai dengan 19 November 2012, telah dimintai keterangan kepada 153 orang. Ada dua hal yang menjadi delik kasus dalam kasus ini. Pertama penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP. Dan kedua dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Setelah keduanya menjadi tersangka, mungkinkah ada tersangka baru dalam kasus ini? KPK mengakui terus melakukan pendalaman dalam kasus ini. Bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Boediono sudah diperiksa KPK. Menurut kuasa hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bukan merupakan kewenangan Bank Indonesia. Melainkan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK kala itu diketuai Sri Mulyani yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Sementara Gubernur Bank Indonesia saat itu, yakni Boediono, duduk sebagai anggota KSSK. Sedangkan jabatan sekretaris KSSK dipegang Raden Pardede. Jadi, sangat wajar jika keduanya diperiksa oleh KPK, karena dianggap mengetahui duduk kasus pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Adapun, dalam rapat konsultasi yang digelar pada 20 November 2008


silam, KSSK meminta pandangan dari beberapa pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Mandiri, dan Ketua Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Usai rapat konsultasi pada 21 November 2008 dini hari, KSSK langsung menggelar rapat. Dasar hukum rapat yang digunakan KSSK ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam Rapat KSSK inilah kemudian diputuskan Bank Century sebagai 'Bank Gagal yang Berdampak Sistemik'. KSSK pun menyetujui untuk memberi dana talangan sebesar Rp 630 miliar. Total dana yang dikucurkan sebagai dana talangan untuk Bank Century dari November 2008 sampai Juli 2009 adalah Rp 6,7 triliun. Eks Wapres Jusuf Kalla, menyatakan, pengucuran dana talangan Bank Century sepenuhnya tanggung jawab Bank Indonesia, KSSK


Menelisik Jejak Boediono di Century


dan LPS. “Ya tentu yang mengambil keputusan dan yang membayarnya. KPK harus cari. Tentu dalam hal ini KSSK yang harus menjawabnya, harus BI yang menjawabnya, kenapa ini,” ujar Jusuf Kalla. Sementara itu, ketika ditanyakan lebih lanjut, siapa pihak Bank Indonesia yang harus mempertanggung jawabkan pemberian FPJP tersebut, apakah Boediono? JK terkesan malumalu mengatakannya. “Saya tidak mengatakan Pak Boediono, tapi instansi Bank Indonesia harus menjelaskan itu (dana talangan Century, red),” kata dia. Seperti diketahui, pada Senin, 24 November 2008 (tiga hari sesudah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik yakni pada 21 November 2008), dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS ke Bank Century melonjak menjadi Rp 1 triliun. Padahal, dalam rapat pada 21 November 2008, tidak ada pembahasan angka sebesar itu. Dalam rapat itu disebutkan, untuk membuat

rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Century menjadi 8% hanya diperlukan dana Rp 632 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dikabarkan sempat meradang karena merasa tak diberitahu soal pengucuran lonjakan dana sebesar itu. Dalam notulensi Rapat KSSK pada 24 November 2008, tergambarkan pula Sri Mulyani baru menyadari data Bank Indonesia di bawah kendali Boediono (saat itu Gubernur Bank Indonesia), tidak akurat. Tapi, setelah melihat semua kejanggalan itu, Sri Mulyani tidak melapor ke aparat hukum. Ia malah mengadu ke wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla. Sri Mulyani mengaku telah ditipu para pejabat Bank Indonesia. *** Berdasarkan audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009, Bank Century mengajukan FPJP sebesar Rp 1 triliun. Permintaan ini diulangi

Bank Century pada 3 November 2008. Namun, ketika itu, permintaan yang diajukan Bank Century itu ditolak. Menurut analisis Bank Indonesia, rasio kecukupan modal Bank Century hanya sebesar positif 2,35%. Masih jauh di bawah rasio kecukupan modal minimal untuk mendapatkan FPJP yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia 10/26/PBI/2008, yakni sebesar positif 8%. Dalam temuannya, BPK menyebutkan bahwa pada 14 November 2008, Bank Indonesia mengubah persyaratan rasio kecukupan modal untuk mendapatkan FPJP menjadi ‘positif’ saja. Adapun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi rasio kecukupan modal Bank Century pada 31 Oktober 2008 semakin jeblok ke angka negatif 3,53%. Sehingga, bahkan dengan bantuan perubahan syarat rasio kecukupan modal itu pun Bank Century masih tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa sebagian jaminan untuk mendapatkan FPJP yang disampaikan Bank Century senilai Rp 467,99 miliar nyata-nyata tidak aman. Namun demikian, Boediono tetap berbaik hati merestui FPJP untuk Bank Century. Pada episode berikutnya, malam hari 20 November 2008, Boediono menandatangani surat bernomor


17

10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk dan Penanganan Tindak Lanjutnya. Di dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa salah satu cara untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank Century dari negatif 3,53% (per 31 Oktober 2008) menjadi positif 8% adalah dengan menyuntikkan dana segar sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar. Surat itu kemudian dibahas dalam ‘rapat konsultasi’ yang digelar sebelum rapat KSSK pada malam hari itu juga. Setelah ‘rapat konsultasi’ yang diikuti sejumlah petinggi dan pengambil kebijakan sektor fiskal dan jasa keuangan itu, Boediono dan Sri Mulyani menggelar rapat KSSK hingga subuh keesokan harinya, 21 November 2008. Dalam ‘rapat konsultasi’ menjelang Rapat KSSK di gedung Djuanda, kompleks Kementerian Keuangan pada pergantian malam itu, Boediono menjadi pihak yang paling ngotot membela status Bank Century dan jalan keluar yang dianggapnya perlu. Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan ‘rapat konsultasi’ dan dokumen resmi notulensi ‘rapat konsultasi’ yang beredar luas di masyarakat pada akhir 2009 lalu. Dalam notulensi ‘rapat konsultasi’ setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam pada 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul Bank Indonesia agar Bank Century yang oleh Bank Indonesia diberi status ‘Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik’ dinaikkan statusnya menjadi ‘Bank Gagal yang Berdampak Sistemik’. Boediono mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi Bank Century. Sri Mulyani adalah pihak pertama yang mengomentari rekomendasi Boediono. Dia mengatakan bahwa 18

reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang tidak bagus. Lalu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), misalnya, menolak penilaian Bank Indonesia atas Bank Century. Menurut BKF, analisa risiko sistemik yang diberikan Bank Indonesia belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Juga menurut BKF, analisa Bank Indonesia lebih bersifat analisa ‘dampak psikologis’. Sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun hampir serupa. Dengan mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain. Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis. Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya. Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan dalam rapat tertutup KSSK. *** Sementara itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, kepada wartawan, Ahad (24/11) mengatakan, tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat pengambilan keputusan mem-bail out Bank Century menunjukkan


adanya niat menggunakan dana publik untuk kepentingan politik. Karena itu JK bisa menjadi pintu masuk bagi penuntasan skandal yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun ini. “Dalam sistem tata negara kita, jika Presiden di luar negeri maka Wakil Presiden otomatis mengambil alih. Tidak boleh ada keputusan penting di dalam negeri tanpa sepengetahuan Wapres. Namun ternyata Pak JK sama sekali tidak dilibatkan dalam bail out Bank Century. Ini sangat aneh dan menyalahi prosedur,” ujarnya. Keputusan penyelamatan Bank Century diambil oleh KKSK. Meski demikian, sebagai organisiasi tersendiri, KSSK juga harus melapor kepada Presiden. Jika Presiden tidak ada, maka laporan disampaikan kepada Wakil Presiden. Pada konteks ini menjadi aneh kalau Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak diberi laporan proses dan pengambilan keputusan menalangi Bank Century. “Dari penjelasan Pak Jusuf Kalla di KPK, sudah terang benderang siapa dalang dari skandal ini, yaitu Boediono yang menyuruh ini. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, dia bahkan dua kali mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang rasio kecukupan modal agar Bank Century bisa di-bail out,” ujar Rizal. Dia menegaskan, Boediono adalah orang yang paling bertanggung jawab. “Kasihan anak buah Boediono yang tidak mengerti apa-apa sudah jadi tersangka dan masuk penjara. Masa tidak ada rasa prihatin dan ksatria dari Boediono,” jelas Rizal. Menurut Inisiator Hak Angket Century, M. Misbakhun pernyataan Boediono bahwa kasus Bank Century adalah pengambilalihan Bank Century adalah kebohongan baru yang berusaha dikedepankan ke publik. Padahal, ada dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Robert Tantular pada 21 November 2008 (dokumen terlampir. red). secara jelas menyebut Robert Tantular selaku direktur utama PT. Century Mega Investindo bersedia


hukum kasus bank century

doc.aktual

untuk ikut serta dalam penanganan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas Bank Century Tbk, dalam rangka melaksanakan UU No.24 tahun 2004 tentang LPS. Untuk itu, pihak Robert Tantular bersedia menyetor tambahan modal sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang ditetapkan oleh LPS dalam jangka waktu 35 hari, sejak surat tanggal surat pernyataan ditanda tangani pada 21 November 2008. Perlu diketahui, PT. Century Mega

Investindo adalah pemegang saham PT. Bank Century Tbk. Oleh karena itu, keterangan pers yang disampaikan Boediono pada Sabtu (23/11) setelah diperiksa KPK soal dugaan keterlibatannya dalam proses bailout Bank Century, adalah bohong. Dijelaskan oleh Boediono, kalau bail out, pemegang saham lama akan dilibatkan. Sementara dalam

pengambilalihan pemegang saham tidak dilibatkan sama sekali dalam proses selanjutnya. Dan tindakan ini disebut oleh Boediono sebagai tindakan dan perbuatan yang mulia. "Jelas, bahwa wapres Boediono telah berbohong kepada KPK dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini karena fakta dan dokumen yang ada jelas menunjukkan bahwa pemegang saham lama dilibatkan dalam proses yang dikatakan sebagai 'penyelamatan' langkah bailout tersebut. Tapi kenapa kemudian diubah menjadi pengambilalihan," kata Misbakhun kepada Aktual.co. Dengan adanya dokumen tersebut, Misbhakun juga mempertanyakan motif kebohongan tersebut. "Apa motif kebohongan wapres tersebut? Menyelamatkan diri sendiri atau ada pihak yang ingin dilindungi oleh wapres dengan keterangan diluar fakta tersebut?," tanyanya Di sisi lain, Rizal Ramli menduga bisa jadi Boediono memang tidak menerima uang skandal tersebut. Tapi dia dianggap menerima gratifikasi lain, yaitu janji berupa jabatan wakil presiden. Boediono sebelumnya tidak termasuk dari sembilan calon wakil presiden yang diumumkan Presiden SBY. Begitu PBI tentang rasio kecukupan modal diturunkan supaya Bank Century bisa bailout, Boediono langsung muncul sebagai calon wakil presiden. Kasus serupa dulu juga terjadi pada Bank Bali. Selaku Gubernur Bank Indonesia, Sjahril Sabirin tidak menerima uang satu rupiah pun. Namun dia dijanjikan jika gol pengeluaran uang Bank Bali, Sjahril akan ditunjuk jadi Gubernur Bank Indonesia untuk lima tahun lagi. Jadi dalam kasus-kasus kerah putih, gratifikasinya tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan bisa juga berupa jabatan. Pelakunya

diminta melakukan sesuatu yang sangat merugikan negara. Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini sependapat dengan JK, bahwa tidak sulit menuntaskan skandal Century. Caranya, cukup dengan menelusuri atau follow the money. Langkah tersebut pernah dilakukan saat mengusut skandal Bank Bali, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit aliran dana sampai lima lapis. Dari situ bisa diketahui kemana aliran dananya dan siapa saja yang menerima. “Seharusnya BPK meminta Bank Indonesia melakukan audit aliran dana. Teman-teman saya di BI mengatakan, dalam waktu kurang dari satu bulan sudah bisa diketahui aliran uang itu kemana saja. Tapi hal itu sengaja tidak dilakukan untuk melindungi seseorang. Kalau benarbenar mau menuntaskan, minta saja audit. Bisa jadi beberapa account sudah ditutup karena sudah terlalu lama. Namun tetap bisa diketahui dengan melakukan audit investigasi,” kata Rizal. Dia menambahkan, banyak hal aneh pada proses bail out Century. Di seluruh dunia, operasi penyelamatan bank dilakukan melalui transfer dan dalam tempo hanya beberapa hari. Namun pada Century, bail out justru lebih banyak dilakukan dengan uang tunai dan prosesnya berlangsung berbulan-bulan. Meski begitu, KPK bisa menelusuri aliran dana tunai itu dengan cara menyita buku besar (log book) Bank Indonesia. Pada setiap pengeluaran uang dari Bank Indonesia tercatat dalam buku besar. Disana terdata dengan jelas siapa yang menerima, dalam pecahan berapa, bahkan nomor mobil yang mengirim pun ada. “Sayangnya skandal Century masih berkutat pada FPJP-nya. Sedangkan dana yang Rp 6,7 triliun justru belum disentuh KPK. Ini menunjukkan ada upaya intervensi kekuatan tertentu untuk melindungi orang tertentu. Rakyat harus bertanya ke KPK, ada apa? Siapa yang mengintervensi?” tegas dia.


19

hukum kasus skk Migas

Ibas di bisnis Migas Ada keterkaitan antara Deni Karmaina dengan Ibas. Deni yang merupakan dirut PT Rajawali Swiber Cakrawala dekat dengan Ibas. Oleh: Arie Purwanto, Rian Sartono Perdana

20

menangkap Komisaris PT Kernel Oil Pte Ltd yang disangka sebagai penyuap. Sedangkan Ardi dan Rudi disangka sebagai penerima suap. Dalam perkembangan lanjutan, Istana Negara pun terseret dalam kasus ini. Nama Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang juga putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebut dalam berkas perkara


dugaan suap SKK Migas. Dalam dokumen pemeriksaan tersangka Deviardi yang diperoleh Aktual, terkuak kedekatan petinggi Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong dengan Ibas dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. “Bahwa benar berhubungan dengan Widodo, cumlaude di Australia dan punya tujuh perusahaan minyak di luar negeri semuanya CNC, bahwa Widodo mempunyai jaringan ke Istana, Ibas,

doc. aktual

B

eberapa hari lalu, Imigrasi mencegah empat orang terkait suap SKK Migas. Keempatnya adalah seorang konsultan bernama Eka Putra, Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia Herman Afifi Kusumo, ajudan Menteri ESDM Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya dan Dirut PT Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry) Deni Karmaina. Keempatnya dicegah selama enam bulan dalam rangka kelancaran proses penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh SKK Migas, yang diduga dilakukan oleh tersangka Rudi Rubiandini pada 2012-2013. Ini adalah babak baru dalam kasus suap di SKK Migas. Setelah sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi ditangkap oleh KPK di rumahnya, Jalan Brawijaya, Jakarta pada Selasa ,13 Agustus 2013 pukul 22.30 WIB. Bersama Rudi, KPK juga


DPR, dan sampai kepada Dipo Alam,” begitu bunyi salah satu petikan rekaman pembicaraan Deviardi dengan Rudi Rubiandini seperti tertulis dalam dokumen. Masih dalam dokumen, Ardi membenarkan hal tersebut merupakan perbincangannya dengan Widodo. Dia akui itu saat diperiksa sebagai saksi pada akhir September 2013. Dalam dokumen juga tertulis bahwa penyidik yang memeriksa Ardi bernama Jimmy Christian Samma.

“Keterangan itu berasal dari Widodo Ratanachaitong sendiri. Informasi tersebut (ingin) saya sampaikan kepada Rudi Rubiandini,” jawab Ardi dalam dokumen tersebut. Meski begitu, Ardi mengaku tidak mengetahui tujuh perusahaan yang disampaikan Widodo. Dalam sadapan perbincangan itu, masih kata Ardi, Widodo bahkan menyampaikan bahwa sudah bermain sejak SKK Migas atau BP Migas dipimpin oleh Kardaya Warnika dan Raden Priyono.

“Maksud saya melaporkan kepada Rudi Rubiandini, apabila berhubungan dengan Widodo Ratanachaitong akan membuat Ibas dan Istana tenang. Saya hanya melaporkan informasi yang diberikan Widodo Ratanachaitong bahwa yang bersangkutan dekat dengan istana,” kata Ardi. Dugaan keterlibatan Widodo dalam suap SKK Migas disebutkan dalam dakwaan yang disusun Jaksa KPK untuk anak buahnya Simon


21

Gunawan Tanjaya. Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa Simon bersama-sama Widodo menyuap USD 900 ribu dan SGD 200 ribu kepada Rudi Rubiandini. Maksud penyuapan itu agar Rudi selaku Kepala SKK Migas dapat meloloskan perusahaan Widodo dalam lelang terbatas minyak mentah dan kondesat. Ibas sudah membantah kedekatannya dengan petinggi Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. Ia mengatakan tidak mengenal orang-orang yang mengaku dekat dengan dirinya terkait penyelidikan kasus suap SKK Migas. “Saya dikait-kaitkan dengan kasus yang sedang mengemuka. Saya tegaskan bahwa saya tidak kenal orang-orang yang mengaku dekat dengan saya dalam penyelidikan kasus tersebut,” terang Ibas. Ibas juga menyampaikan, dirinya tidak mengetahui sama sekali informasi perkembangan kasus yang diduga melibatkan Kernel Oil, 22

apalagi orang-orang yang diduga terlibat. “Saya tidak tahu sama sekali informasi terkait Kernel Oil apalagi orang-orangnya,” tegas Ibas. Anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap masyarakat bisa membedakan informasi yang berkembang terkait dirinya dalam kasus ini. “Siapa saja bisa menyebut nama saya. Namun dalam konteks hukum, seyogyanya dapat dipilah-pilah informasi mana yang mengandung fakta hukum, penggiringan opini, rumor politik atau yang mengarah ke fitnah,” terangnya. Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Ia membantah mengenal Direktur Utama PT Kernel Oil Pte Ltd Widodo Ratanachaitong. “Saya tidak kenal yang namanya Widodo Ratanachaitong,” tegas Dipo. Dipo pun mengaku tidak pernah berjumpa dengan Widodo di manapun dan kapanpun. Dipo juga


tidak mengerti mengapa namanya dikaitkan dalam kasus suap ke SKK Migas. Dia menegaskan, Tupoksi Seskab tidak ada kaitannya dengan tender-tender sektor apapun atau kementerian apapun, termasuk migas. “Saya tidak sekalipun bertemu dengan Widodo, dimanapun dan kapanpun,” jelas dia. Lalu, apa kaitan empat orang yang dicekal Imigrasi, atas permintaan KPK, dengan disebutnya nama Ibas dan Dipo dalam kasus ini? Penelusuran Aktual mengungkapkan, ada keterkaitan antara Deni Karmaina dengan Ibas. Deni yang merupakan dirut PT Rajawali Swiber Cakrawala dekat dengan Ibas. Buktinya, keduanya adalah anak buah Suryo Bambang Sulistio di Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ibas, adalah wakil ketua umum (WKU) Kadin Indonesia bidang promosi internasional, pariwisata, seni dan budaya. Sementara Deni Karmaina adalah anak buah Ibas



doc. aktual

di pos yang sama. Deni memegang bidang pengembangan eco-wisata. Selain itu, Deni dan Ibas sangat dekat, karena sama-sama alumni SMA 39 Cijantung. Sementara itu, konsultan bernama Eka Putra dikabarkan adalah utusan alias staf khusus dari Sartono Hutomo, sepupu SBY. Sartono adalah bekas wakil bendahara umum Partai Demokrat, yang sempat menggantikan Nazaruddin. Dalam Kongres Demokrat di Bali, beberapa waktu lalu, Sartono Hutomo dirotasi dari bendahara umum Partai Demokrat. Sementara itu, bendahara umum Partai Demokrat yang baru diproyeksikan untuk Handoyo Mulyadi. Sartono selanjutnya diproyeksikan untuk jabatan ketua divisi bidang Logistik. Sartono menggantikan Mulyadi, sementara posisi Mulyadi belum jelas. Sekarang, Sartono Hutomo maju menjadi calon legislatif Partai Demokrat dari Dapil Jatim VII. Politisi Partai Demokrat Achsanul Qosasi berpendapat, soal rekaman yang menyebut nama Ibas, hanya Widodo yang tahu kebenarannya, apakah itu kebohongan atau bukan. "Saya rasa itu yang tahu Widodo. Karena bisa saja kalau orang mengaku kenal Mas Ibas atau siapapun. Membawa-bawa nama Cikeas, untuk mengalihkan isu saja. Agar pemeriksaannya tidak fokus," kata Achsanul kepada Aktual, di Jakarta, Kamis (28/11). Achsanul juga tidak mengetahui dan tidak mengenal sosok Widodo yang mengaku kenal lingkar Istana. "Ya tidak (mengenal). Mas Ibas sendiri kan sudah membantah, jadi ya sudah jelas kalau Ibas memang tidak kenal. Paling dia (Widodo) menyebut nama agar merasa aman saja kan," jelas Achsanul. Di satu sisi, ketika ditanya hubungan antara Ibas dengan Deni Karmaina, dia menjawab, "Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Memang ada berita yang beredar seperti itu. Tapi saya rasa Mas Ibas tidak kenal."

Saat ditanya bahwa Ibas dan Deni memiliki keterkaitan karena keduanya merupakan pengurus Kadin Indonesia dan samasama alumni SMA 39 Cijantung, Achsanul kembali membantah. "Urusan di Kadin itu satu bagian yang lain. Bisa saja memang tak kenal. Karena kan di Kadin juga banyak kolega yang dibawa dari orang Kadin sendiri. Apalagi Kadin itu lembaganya terdiri dari banyak unsur. Walaupun Ibas dan Deni di wilayah yang sama, ya wajar saja tidak kenal," ujar dia. Begitu pula saat Achsanul ditanya soal Eka Putra, konsultan yang dicekal KPK merupakan utusan Sartono Hutomo. "Aduh, saya tidak begitu kenal dengan Pak Sartono. Jadi bukan kapasitas saya untuk mengomentari beliau," jelasnya. Di pihak lain, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo berkomentar, jika ada pengurus Kadin yang terseret masalah hukum, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang ada. Begitu pula dalam kasus Deni Karmaina dengan Ibas. "Sanksi paling berat pemberhentian. Namun, Kadin menganut azaz praduga tidak bersalah. Jangankan baru pencegahan, sudah duduk di kursi terdakwa pun kita masih anggap belum tentu bersalah. Karena itu harus diuji di pengadilan melalui keputusan hakim," kata pria yang biasa Bamsoet ini kepada Aktual. Bamsoet, mengaku kenal dengan Ibas. Apalagi, saat pengukuhan pengurus Kadin periode ini, Ia dan Ibas sama-sama datang. "Tapi, kalau Deni Karmaina saya tidak kenal. Saya tidak mengetahui kedekatan keduanya," ujarnya. Politisi Partai Demokrat lainnya, Gede Pasek Suardika, menambahkan, apa yang dilontarkan oleh Widodo merupakan pengakuan sepihak.

"Itu sifatnya bisa saja hanya mengklaim. Itu biasa kok dilakukan orang-orang yang sedang terjerat kasus. Ya mungkin itu hanya untuk melancarkan usaha lobi saja," kata Pasek kepada Aktual. Dikonfirmasi terpisah, eks pengurus Partai Demokrat era Anas Urbaningrum, Ma'mun Murod Albarbasy, mengaku tahu Sartono Hutomo, sepupu Presiden SBY. Ia pun mengaku bahwa Sartono memiliki staf bernama Eka Putra. Diduga, Eka juga kader partai berlambang bintang Mercy ini. "Betul. Eka Putra stafnya Sartono Hutomo." Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencegah staf ahli anggota DPR RI, Iryanto Muchyi dan seorang pegawai SKK Migas, Ayodhia Bellini Hendriono selama enam bulan. "KPK mengirimkan surat pencegahan ke Imigrasi untuk 6 bulan ke depan per tgl 28 November 2013," kata Jubir KPK Johan Budi. Untuk diketahui, Ayodya Bellini Hindriono merupakan salah satu saksi dalam kasus yang melibatkan Rudi Rubiandini. Ayodya sendiri dalam perusahaan yang menangani migas ini menjabat sebagai Kadin Penjual Persiapan Penjual Kondensat SKK Migas. Sementara Iryanto Muchyi diketahui merupakan staf ahli dari Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana.


23


Namun yang membuat panas dingin beberapa pejabat adalah pengakuannya soal keterlibatan beberapa petinggi negara dalam kasus korupsi SKK migas ini. Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Wahyu Romadhony dan Novrizal Sikumbang

D

ulu, banyak tidak paham dengan nama Deviardi, pelatih golf mantan ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Ketika dia ikut tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan Rudi oleh KPK beberapa saat lalu mulailah publik bertanya, sejauh apa hubungan dekat Deviardi dengan Rudi dan apa saja yang dia ketahui soal korupsi Rudi di SKK Migas? Dan dari mulut Deviardi inilah sedikit demi sedikit korupsi yang melibatkan Rudi dan SKK Migas terkuak. Salah satunya adalah ketika dia memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Operational Manager dan Komisaris PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL) Indonesia Simon 24

Gunawan Tandjaja. "Saya diajak Pak Rudi ke gunung Geulis, ada ibu Artha Meris dan selanjutnya saya janjian bertemu Bu Artha Meris disuruh Pak Rudi, pertama di Hotel Sari Pan Pacific 200 ribu dolar AS, kemudian di Nanini Cafe diberikan uang 22 ribu dolar AS, terakhir di McD Kemang sebanyak 50 ribu dolar AS," kata Deviardi dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/11/2013) pekan lalu. Artha Meris yang dimaksud adalah Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon yang bergerak dalam bidang minyak bumi. "Saya juga disuruh Pak Rudi bertemu dengan orang SKK Migas yang namanya Pak Gerhard dan Pak Widjonarko," tambahnya. "Setelah bertemu Pak Widjonarko saya mendapat uang 600 ribu dolar AS, Pak Rudi minta tolong supaya saya simpankan, ada di save deposit box, ada juga di tabungan," ungkap Deviardi. Uang itu diduga untuk memuluskan tender di SKK Migas.


"Saya terima dari Widjanarko 600 ribu dolar Singapura. Saya lapor ke Pak Rudi ini dikasih pak Wijo," ketika memberi kesaksian untuk terdakwa Simon G Tanjaya. Terdakwa Simon sendiri sudah didakwa menyuap Rudi SGD 200 ribu dan US$ 900 ribu. Duit ini berasal dari bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. Pemberian duit suap dimaksudkan agar Rudi sebagai Kepala SKK Migas memuluskan permintaan Widodo terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Di kesaksian itu juga Deviardi juga mengaku pernah menerima titipan duit dari Artha Meris Simbolon. "Yang pertama US$ 200 ribu, kedua US$ 22.500," paparnya. Lalu, kemana aliran uang itu berjalan? Menurtu pengakuannya, uang tersebut untuk membayar uang pelatihan golf, makan, biaya operasional dan memenuhi permintaan Rudi bila meminta transfer untuk beberapa


Ketika Deviardi Mulai Berkicau


keperluannya. "Ada untuk beli mobil Camry, Volvo, untuk bayar tanah, bayar DP pernikahan anak Pak Rudi, dan ada juga yang saya berikan tunai ke anak Pak Rudi dan karena ini uang orang lain saya catat di agenda saya," jelas Deviardi. Namun yang membuat panas dingin beberapa pejabat adalah pengakuannya soal keterlibatan beberapa petinggi negara dalam kasus korupsi SKK migas ini. Keterlibatan ini terkuak ketika dia mengatakan bahwa Direktur Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong mengaku punya jaringan hingga ke Istana. Pengakuan itu, disampaikan Widodo kepada Deviardi ketika menjalin pertemuan di Singapura medio Maret 2013. "Dari keterangan yang disampaikan Widodo ke saya, dia main di SKK Migas. Ada tujuh perusahaan, ada jaringan ke Istana, DPR, dan Dipo Alam," ujarnya bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Simon G Tanjaya, di Pengadilan Tipikor. Mendapat pernyataan tersebut, majelis hakim kemudian menanyakan peran Rudi Rubiandini kepada Deviardi. "Kalau Rudi berhubungan dengan Widodo buat Ibas dan Istana tenang," ucap Deviardi. Bukan hanya Edhie Baskoro

Yudhoyono saja yang disebut dalam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga disebut dalam berkas pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka, sebagaimana yang didapatkan oleh Aktual.co. Berdasarkan rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi, terhadap Deviardi dengan Widodo Ratanachaitong pada tanggal 10 Juli 2013, disebutkan bahwa ada rencana keikutsertaan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, Tri Yulianto dalam bisnis di SKK Migas. "Bahwa saudara Widodo menyampaikan kepada saya bahwa Tri Yulianto mau main di bisnis minyak dan ada perusahaan yang akan dibawahnya dan perusahaan yang akan dibawa oleh Pak Tri Yulianto akan tergabung dengan saudara Widodo," ujar Deviardi menjelaskan hasil sadapan KPK, dengan kode Anggur Merah itu. Kemudian Widodo menjelaskan bahwa Tri adalah orang yang dekat dengan RI I atau Presiden."Saudara Widodo juga menjelaskan ke saya bahwa Pak Tri Yulianto adalah Partai Demokrat yang dekat dengan RI 1, dan terkait hal ini saya tidak mengetahuinya karena saudara Widodo yang menceritakan kepada saya bahwa yang bersangkutan dekat dengan RI 1," kata dia.

Seperti diketahui, Tri Yulianto juga disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jakarta oleh tersangka Rudi Rubiandini. Ia diduga menerima uang dari Rudi sebesar 200 ribu USD untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Anggota Komisi VII. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini KPK akan memeriksa sejumlah anggota Komisi VII DPR selaku mitra kerja SKK Migas. "KPK akan memeriksa siapapun yang keterangannya diperlukan, terkait proses penyidikan SKK Migas. Apakah ada pihak-pihak lain yang memberi atau menerima? Itu yang saat ini sedang didalami " ujar Johan. Namun kicauan Deviardi itu sebagian dibantah oleh Presiden Direktur PT Zerotech, Febri Prasetiadi Soeparta. Soalnya, dalam sidang itu Deviardi juga mengaku uang 700 ribu dolar Amerika yang diamankan oleh KPK ketika penangkapan Rudi Rubiandini, berasal dari Febri Prasetiadi Soeparta bukan Bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. "(Pemberian uang tersebut) tidak benar yang mulia," ujar Febri saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Simon G Tanjaya, di Pengadilan Tipikor. Menurut Deviardi, sebelum pertemuan antara dirinya dengan Febri di Singapura, sempat terjadi pertemuan antara dirinya, Febri dan Rudi Rubiandini di lapangan golf. "Sebelum di Citos, terlebih dahulu ketemu dilapangan golf. Lalu Febri mengatakan untuk datang ke Singapura untuk memberikan sesuatu untuk pak Rudi," ucap Deviardi. Namun, Febri tidak membantah, bila di negeri singa itu, dirinya bertemu dengan Deviardi dan sempat melakukan santap sahur bersama disana. Akan tetapi, Febri bersikukuh tetap membantah telah memberikan uang sebesar 700 ribu dollar Amerika Serikat kepada Deviardi. Waduh... Kasus Rudi mulai masuk ke ruang-ruang lain. Apalagi yang akan dikicaukan Deviardi?


25

INFO KEMNAKERTRANS

Kiprah Transmigrasi Menjaga Perbatasan Indonesia

U

ntuk menjaga wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. “Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalammenjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan 26

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulaupulau terluar ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan


kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Muhaimin. Dijelaskan Muhaimin, sudah sejak lama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat dan perbatasan laut yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan hingga kini Kemenakertrans terus membangun 44 Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi yang 9 KTM diantaranya berada di wilayah

perbatasan dan pulau-pulau terluar. “Program transmigrasi khusus ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara rakyat Indonesia dengan warga negara lain di wilayah sekitar perbatasan. Untuk kedepannya, kata Muhaimin pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI. Program transmigrasi yang telah berlangsung selama 63 tahun itu telah menempatkan 2,2 juta keluarga di berbagai lokasi di Indonesia. Sementara dari 3.053 pemukiman transmigrasi yang dibangun, sebanyak 1.183 pemukiman diantaranya berkembang menjadi

desa definitif dan sisanya menjadi bagian dari desa-desa setempat. Selain itu, sebanyak 382 pemukiman transmigrasi juga berkembang menjadi ibukota kecamatan dan 103 pemukiman lain menjadi ibukota kabupaten/kota serta ada satu pemukiman yang berkembang menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kota Mamuju. Sementara itu Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans, Jamaluddien Malikmenambahkan diperlukan adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. “Kita terus mendorong peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian hukum pertanahan, dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi, kata Jamaluddien Malik. Selain itu, kata Jamaluddien Malik diperlukan juga adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif dalam pengembangan usaha dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan. Jamaluddien Malik menambahkan salah satu contoh kawasan transmigrasi yang berada relatif cukup dekat dengan perbatasan negara lain adalah Salor, sebuah KTM di berada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Penempatan transmigrasi di Kab. Merauke sebelum pelaksanaan reformasi memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan di Kab. Merauke saat ini Kawasan KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan

dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha. Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam pelaksanaan pembangunannya kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State) yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional. Menurutnya, permukiman transmigrasi yang sebagian besar di tempatkan di distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke sejumlah 246.852 jiwa atau 60.406 KK, kontribusi jumlah penduduk melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK (43,79%). Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Papua telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah diantaranya, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan maupun ekonomi seperti Arso, Jagebob. “Bahkan hasil-hasil pertanian maupun jasa para transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sebagai contoh transmigran Timika telah mampu memasok kebutuhan pangan, sayur mayor, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaanperusahaan besar, kata Jamaluddien Malik Jamaluddien Malik menambahkan selama ini terjadinya alih teknologi tepat guna diantara para transmigran dengan penduduk setempat. Keempat, mendorong terbukanya jalur transportasi dan komunikasi dalam rangka membuka isolasi wilayah. Kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat dan perekat kesatuan dan persatuan bangsa.


27

INFO KEMNAKERTRANS

REVITALISASI TRANSMIGRASI DUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

M

enteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan program transmigrasi merupakan program strategis yang tidak saja hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografis, namun juga mempercepat pembangunan nasional, mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menekan angka pengangguran. “Pembangunan di bidang transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek sumberdaya manusia yang pada gilirannya harus mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam pembangunan perdesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta beberapa waktu lalu. Muhaimin mengatakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di lokasi-lokasi transmigrasi, pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menggulirkan revitalisasi dan refocussing program transmigrasi secara bertahap dan menyeluruh. Keberhasilan revitalisasi dan refocussing program transmigrasi, dikatakan Muhaimin ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu aspek penyiapan permukiman, aspek penyiapan SDM calon transmigran serta aspek pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat dan daerah. “Program Revitalisasi refocussing transmigran diwujudkan melalui peningkatan kualitas permukiman yang dititikberatkan 28

pada peningkatan sarana prasarana transportasi, penerangan dan peningkatan perekonomian masyarakat, “kata Muhaimin. Untuk mendukung hal tersebut, Kemnakertrans memperketat seleksi calon transmigrasi yang hendak diberangkatkan ke kawasan transmigrasi. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas calon transmigran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program transmigrasi di daerah. “Aspek penyiapan calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sangat penting untuk menciptakan calon transmigran yang berkualitas, tangguh, tidak mudah menyerah, dan mempunyai semangat berjuang untuk maju mengembangkan kawasan transmigrasi di daerah-daerah,” ungkap Muhaimin.


“Seleksi dan pelatihan dibutuhkan untuk memberikan gambaran umum kondisi lokasi yang akan dituju, hak dan kewajiban sebagai transmigran, materi peningkatan motivasi dan sikap mental untuk maju, di samping bekal pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan lokasi yang dituju,” lanjut Muhaimin. Kemnakertrans menargetkan rencana penempatan transmigran sebanyak 6.672 KK. Target tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan jumlah penempatan transmigran tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 9.064 KK karena Kemnakertrans lebih menekankan aspek kualitas ketimbang target kuantitas jumlah transmigran semata untuk mendukung pengembangan program transmigrasi diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah

daerah, dukungan instansi lintas sektor terkait dan pastisipasi masyarakat dan swasta. Utamanya dukungan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN, dll.

mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah hak milik transmigran di kawasankawasan transmigrasi. Diperkirakan ada 360 ribu bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikat karena masih berstatus lahan hutan. "Kita akan koordinasikan dengan

Sertifikasi Tanah Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan KawasanTransmigrasi (P2Ktrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddien Malik

Badan Pertanahan (BPN) dan Menteri Kehutanan serta DPR untuk menuntaskan ini. Kita akan minta lokasi-lokasi itu dikeluarkan dari kawasan hutan hingga bisa dibuatkan sertifikat," kata Jamaluddien.

Jamaluddien memperkirakan ada 360 ribu bidang tanah transmigran di seluruh daerah di Indonesia belum mendapatkan sertifikat karena statusnya yang masih belum jelas. Paratransmigran belum mendapatkan sertifikat karena masih berstatus lahan hutan tersebut namun atas instruksi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut harus segera dituntaskan. Satu kepala keluarga transmigran berhak atas tiga bidang seluas paling sedikit 2 (dua) hektar yang terdiri dari lahan pekarangan rumah , lahan usaha satu dan lahan usaha dua sehingga dari perhitungan tersebut, ada sekitar 130 KK yang belum menerima sertifikat mereka. "Masyarakat transmigran sudah 10-15 tahun hidup disitu, tapi di Kehutanan masih masuk kawasan hutan. Itu kita minta putusan agar lokasi-lokasi itu dikeluarkan dari kawasan hutan hingga bisa dibuatkan sertifikat," kata Jamaluddien menjelaskan. Pemberian sertifikat tanah hak milik kepada para transmigran ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan asset tanah secara sah dan diakui negara,” Jamaluddien. Jamaluddien mengatakan dengan diserahkannya sertifikat kepada transmigran maka diharapkan transmigran dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan aman di lahanlahantransmigran yang selama ini ditempatinya. “Dengan ada kepastian atas tanah yang dimilikinya, maka para transmigran pasti lebih bersemangat dan produktif dalam mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Secara otomatis kesejahteraan transmigran pun akan lebih meningkat, kata Jamaluddien. Untuk meminimalisai konflik di kawasan transmigrasi, Kemnakertrans mewajibkan kepada pemerintah daerah agar menyediakan lahan-lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak huni, layak, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan).


29

LAPORAN UTAMA LEDAKAN PENDUDUK

Kematian Hitam Oleh: Wahyu Romadhony

T

ahun ini tujuh abad sudah sejak Eropa dirundung duka. Luka akibat ‘Kematian Hitam’ atau Black Death terus menjadi misteri di Benua Putih. Abad ke 14 menjadi sejarah hitam bagi Eropa. Maret lalu misalnya, sejumlah ilmuan di Inggris menemukan 12 tengkorak di Stasiun Farringdon dan Stasiun Barbican Tube. Tumpukan kerangka manusia tersebut seperti dilaporakan oleh Dailymail diduga kuat merupakan korban dari wabah Black Death yang menyerang Eropa pada 1348. Ini adalah penemuan yang sangat penting. “Kami akan melakukan tes ilmiah untuk mengungkap penyebab Black Death. Apakah mereka korban dari wabah pada abad ke-14 atau yang lain,” kata arkeolog Jay Carver. Tragedi Black Death memang 30

luka bagi wajah kesehatan dunia. Berdasarkan catatan sejarah wabah penyakit menular ini membunuh hampir dua pertiga populasi Eropa. Korbannya tercatat mencapai 75 juta jiwa. Wabahnya bahkan sampai ke Asia dan Timur Tengah. Wabah yang disebabkan oleh bakteri yersinia pestis semacam kutu di hewan pengerat tersebut merenggut 20% warga London. Di Spanyol dan Prancis, sebanyak 80% populasi terjangkit virus yang kemudian dikenal dengan istilah penyakit pes atau sampar. Penyakit ini menular pada manusia yang disebabkan oleh enterobakteria yersinia pestis. Penyakit pes disebarkan oleh hewan pengerat (terutama tikus). Sementara itu di Mesir, sebanyak 40% penduduknya abad itu tercatat meninggal akibat bakteri serupa. Tokoh di masa Renaisans Niccolò Machiavelli menyebut sejarah muram itu sebagai tindakan bumi mengendalikan pertumbuhan manusia atau baby bomming. “When every province of the world so teems with inhabitants that they can neither subsist where they are nor remove themselves elsewhere… the world will purge itself” ujar Machiavelli. Tragedi itu disebutnya sebagai cara bumi untuk membersihkan dirinya sendiri. Apa yang ingin dibersihkan tak lain adalah manusia itu sendiri. Singkatnya wabah kematian hitam adalah peristiwa pertama dalam sejarah modern manusia tentang cara bumi mengatasi overpopulasi permasalahan yang saat ini terus menjadi hantu masyarakat modern. Isu tentang pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk kembali mengemuka setelah terbitnya novel


karangan penulis kontroversial Dan Brown yang berjudul Inferno. Di novel terbarunya Brown berhasil memaparkan sejumlah fakta tentang bahaya ledakan penduduk dunia. Penulis novel Davinci Code itu menggunakan data World Health Organization (WHO) untuk mendramatisasi karyanya. Berdasarkan data WHO, laju pertumbuhan jumlah manusia di dunia memang sangat mencengangkan. Terhitung mulai 1800-an jumlah penduduk dunia mencapai satu miliar. Hanya butuh 100 tahun manusia melipat gandakan jumlahnya menjadi dua miliar pada 1920. Lebih mencengangkan lagi pada 1970-an jumlah manusia melonjak menjadi empat miliar dalam waktu lima puluh tahun. Saat ini, jumlah manusia di dunia mencapai tujuh miliar yang diperkirakan akan mencapai sembilan miliar pada 2015. Pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dunialah yang kemudian memicu sejumlah permasalahan. Meningkatnya harga kebutuhan pokok, krisis energi dan gejolak sosial dan perubahan iklim dunia secara signifikan disebutkan sebagai akibat dari permasalahan yang sering dianggap remeh ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah dunia lewat PBB tidak memiliki peran dalam upaya pengendalian jumlah populasi dan bagaimana potretnya di Indonesia? Pada edisi kali ini tim Majalah Aktual akan menyajikan data dan prediksi terkini tentang Baby Booming serta kesiapan Indonesai mengahadapi perang bioterorisme yang konon tujuannya untuk mengendalikan jumlah penduduk dunia.

PA

Tragedi ‘Kematian Hitam’ disebut sebagai cara bumi untuk membersihkan dirinya sendiri. Apa yang ingin dibersihkan tak lain adalah manusia itu sendiri.


31


Ledakan Penduduk

Kontrol atas pertumbuhan penduduk di Indonesia memang tidak efektif dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Oleh: Arbie Marwan, Arnold Sirait, Novrizal Sikumbang, Wahyu Romadhony

C

amille Dalura Ibu dari Filipina, Manila tak pernah menyangka anak perempuanya Danica May Camacho akan menjadi sorotan dunia. Danica yang lahir pada 31 Oktober 2011 di Rumah Sakit Jose Fabella mendapatkan gelar dari PBB sebagai manusia ketujuh miliar. “Ia begitu cantik. Saya tidak percaya ia menjadi penduduk bumi yang ketujuh miliar,” kata Camille, seperti dikutip the Daily Mail. Kue kecil dihadiahkan utusan PBB yang menemui Camille dan suaminya Florente usai persalinan, Senin itu. Di samping ranjang Camille, PBB juga menempelkan spanduk ucapan selamat atas kelahiran manusia ketujuh miliar. Bukan hanya kue yang didapatkan pasangan itu. Utusan PBB juga menjanjikan beasiswa kepada sang bayi hingga lulus kuliah. Sedikit uang juga diberikan untuk Florente

32

membuka usaha toko kelontong. Danica memang luar biasa. Di peristiwa spesial itu PBB juga mengajak serta Lorizze Mae Guevarra, manusia yang mendapat predikat PBB sebagai keturunan Adam yang keenam miliar pada 1999. Tapi agaknya PBB tidak hanya memberikan anugerah istimewa itu untuk Danica. Pada jam dan hari yang sama, PBB juga memberikan gelar manusia ketujuh miliar di sejumlah belahan dunia. Seperti dilansir Time, sejumlah kelahiran bayi dipantau oleh PBB di Amerika Serikat. Rumah Sakit Advent Avista di Louisville, Colorado, dekat Denver, Amerika Serikat pada pukul 02.41 waktu setempat, PBB memberikan gelar pada bayi yang dilahirkan oleh Miran. Linda Abigail, di Tegucigalpa, Honduras. Bayi Oishee, di Kolombo, Sri Langka. Ada juga bayi Nargis, di Moscow, Rusia, serta Yusuf Efe, dari Turki. Mereka hari itu oleh PBB mendapat gelar manusia ketujuh miliar. Peristiwa di Manila dan sejumlah penjuru dunia tersebut tentu bukan hanya seremonial. Kehadiran Lorizze Mae Guevarra, di Manila pasti terasa istimewa. Manusia keenam miliar itu bertemu dengan sesamanya yang


ketujuh miliar pada rentang waktu kurang dari 12 tahun. Utusan PBB itu menunjukkan selama 11 tahun itu jumlah manusia bertambah sebanyak satu miliar. Lantas, bagaimana sumbangan Indonesia pada peristiwa itu? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,4% pertahun. Persentase itu setara dengan tiga hingga empat juta kelahiran pertahun. Angka pertambahan jumlah penduduk pada kurun 1999-2000 misalnya, penduduk Indonesai bertambah sebanyak 27 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan total penduduk Malaysia saat ini, atau hanya selisih lima juta jiwa dengan total penduduk di Kanada. Penambahan penduduk yang setara dengan total jumlah manusia di Kanada itu menunjukkan gagalnya program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan populasi. Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti tidak membantah kegagalan tersebut. Kementerian yang dipimpin oleh Nafsiah Mboi ini menargetkan jumlah angkat fertilitas total atau angka kelahiran sebesar 2,1% pertahun. Namun kenyataanya saat ini mencapai 2,6%. "Istilahnya bisa dikatakan program Keluarga Berencana (KB) tidak sukses," ujar

pria asal Blitar, Jawa Timur, ini. Namun, Ali tidak ingin kementeriannya disalahkan sendiri. Kegagalan pengendalian angka kelahiran juga harus menjadi beban tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fokus kerja sama keduanya lebih pada memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Cara ini dipandang penting dapat mengendalikan terjadinya baby boming. ***

aktual/ istimewa

Sementara, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan, Ribka Tjiptaning mengatakan, kontrol atas pertumbuhan penduduk di Indonesia memang tidak efektif dilakukan pemerintah pusat dan daerah. "Kesalahannya bukan saja tingkat pusat, kadang pemerintah daerah jauh lebih payah melakukan program KB. Tapi apapun alasannya, menteri Kesehatan tidak bisa lepas tangan, karena pemerintah pusat itu yang menjalankan sistem," ujarnya kepada Aktual. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut masih tidak sepakat dengan anggapan Indonesia telah mengalami kelebihan populasi atau baby booming. “Kita ini pemerataan penduduk saja tidak merata. Jawa saja yang padat, di Kalimantan tanah masih luas,"

jelasnya. Meskipun demikian, ramalan akan terjadinya ledakan penduduk yang berujung pada kelebihan populasi sebenarnya sudah sangat lama diperdebatkan oleh sejumlah ilmuan dunia. Sebut saja pakar demografi asal Inggris Thomas Robert Malthus. Ia membuat teori yang menilai penduduk senantiasa bertambah sedangkan pertumbuhan produksi pangan tidak terus bertambah. Maka perlu ada pengendalian atau pembatasan jumlah penduduk pada satu wilayah. Kelebihan populasi akan membuat manusia mengalami epidemi, kelaparan, atau perang. Sebab, laju pertumbuhan produksi pangan dan peningkatan fertilitas tidak sebanding. Pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, red) sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya red). Bila dibaca pada pertumbuhan penduduk 1, pertumbuhan pangan tetap 1, pada pertumbuhan penduduk 2, pertumbuhan pangan masih sama yakni 2 akan tetapi ketika pertumbuhan penduduk 4, pertumbuhan pangan 3, lantas ketika pertumbuhan penduduk 8, pertumbuhan pangan masih 4 dan ketika pertumbuhan penduduk 16, pertumbuhan pangan 5 serta

ketika pertumbuhan penduduk 32, pertumbuhan pangan telah jauh tertinggal baru 6 dan begitu seterusnya. Teori Malthus inilah yang terus menghantui masyarakat modern. Tidak terkecuali Menteri Pertanian Suswono. Bertambahnya jumlah penduduk memiliki korelasi dengan berkurangnya lahan pertanian, karena berubah menjadi lahan permukiman. “Betul, dengan jumlah penduduk bertambah otomatis kebutuhan pangan meningkat. Di sisi lain, kita dihadapkan pada perubahan iklim, dan juga lahan yang makin menyempit. Tentu ini ancaman," ujarnya saat berbincang dengan Aktual. Menghadapi ancaman menyempitnya lahan produksi pertanian, Suswono berharap peran pemerintah daerah. “Oleh karena itu yang pertama tentu kesadaran dari pimpinan daerah untuk melestarikan lahan pertanian yang berkelanjutan itu. Paling tidak mempertahankan lahan produktif, apalagi yang irigasi teknis. Itu wajib,” tuturnya. Perubahan lahan pertanian menjadi tempat pemukiman penduduk seiring pertambahan jumlah manusia diakui Suswono sangat tinggi. Hal itu menurutnya sangat mengancam kelangsungan produksi pangan. "Kalau kesadaran para pimpinan daerah tidak ada, memang ini ancaman bahaya," ujar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu. Jika menilik data Badan pusat Statistik (BPS) selama 10 tahun terakhir, luas lahan produksi pertanian kita berkurang 10 juta hektare (ha). Sebagian besar beralih ke lahan pemukiman dan industri. Namun, saat ini Kementerian Pertanian terus mencari inovasi dan optimalisasi lahan pekarangan yang luasnya mencapai 10 juta ha. "Kalau ini dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada konversi lahan-lahan pertanian produktif untuk nonpertanian, saya yakin masih aman kita," jelasnya. Di sisi lain, bukan hanya pangan yang terancam, energi dan pandemi pun menghantui masyarakat modern saat ini.


33


Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia, praktis perlu penanganan khusus. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

J

umlah penduduk Indonesia tahun ini diperkirakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal akan bertambah jadi 250 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,49% per tahun. “Ini akibat tingkat fertilitas masih tinggi,” kata Fasli. BKKBN mencatat, dari sensus 2010, pertumbuhan penduduk ternyata melampaui proyeksi nasional menjadi 237,6 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan 1,49% per tahun itu, maka tiap tahun akan terjadi penambahan jumlah penduduk 3,5 juta lebih. Data sensus 2010 menemukan jumlah penduduk Indonesia 237.556.363 jiwa, dengan komposisi 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah anak usia di bawah lima tahun mencapai 22.678.702 34

jiwa. Angka yang yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia usia dini. Sehingga, menurut Fasli, tentu menuntut perhatian besar guna memenuhi kebutuhan anak agar pertambahan jumlah penduduk ini juga mampu dibarengi dengan peningkatan kualitas generasi baru bangsa. “Anak itu awal mata rantai manusia yang menentukan kondisi masa depan bangsa,” ujar Fasli. Ini tentu problem tersendiri bagi pemerintah. Jumlah pertumbuhan penduduk yang amat tinggi tentu membutuhkan lapangan pekerjan yang lebih banyak. Padahal angka penggangguran di Indonesia juga masih sangat tinggi. Praktis struktur penduduk Indonesia saat ini dipengaruhi triple burden, berupa 28,87% besaran usia sekolah dan balita, 63,54% angkatan kerja, dan 7,59% lansia. Apalagi persebaran penduduk juga belum merata, karena masih terpusat di Pulau Jawa. Jadi perlu langkah konkrit dalam mengatasi masalah demografi ini. Antara lain lewat intensifikasi program KB dan kerja sama lintas sektor. “Dua anak cukup,” tandas Fasli. Komposisi distribusi penduduk


Indonesia masih tidak seimbang. Mayoritas penduduk terkonsentrasi di wilayah Barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa 58% dan Sumatera 21%. Padahal, proporsi penduduk di wilayah timur Indonesia masih sangat sedikit. Contoh Papua baru ditempati 3% penduduk Indonesia. Belum lagi urbanisasi yang membuat penduduk di perkotaan melonjak pesat. Pada 1990, penduduk perkotaan baru 31% dari seluruh penduduk Indonesia. Namun pada 2000 melonjak jadi 42%. Tahun 2025 diperkirakan komposisi akan berbalik dimana penduduk urban menjadi 57% menyisakan penduduk pedesaan tinggal 43%. Sentralisasi pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, krisis pangan, pengurangan lahan pertanian, pencemaran, permasalahan sosial dan lingkungan lain. Jika populasi bisa bertahan di taraf ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Populasi dunia diprediksi PBB mencapai 9,3 miliar pada 2050 dan 10,1 miliar pada 2100. Dampak laju pertumbuhan penduduk yang tinggi niscaya mempersulit penyediaan pangan, lahan pertanian, perumahan dan barang konsumsi lain. Sehingga meski jumlah penduduk merupakan modalitas pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Meskipun demikian, populasi penduduk yang tidak terkendali juga merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia saat ini. Guna mengendalikan laju pertumbuhan dan pemerataan penyebaran penduduk, Pemerintah telah memberlakukan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian,


‘Menekan’ Jumlah Penduduk

keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia, praktis perlu penanganan khusus. Populasi yang terkendali memudahkan Indonesia mengatasi masalah demografi di ranah kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, demi program peningkatan kesejahteraan. Dengan kondisi mayoritas populasi merupakan penduduk usia produktif, ada tiga strategi yang mesti dilakukan. Pertama, pengendalian jumlah dan pertumbuhan, dengan cara menekan laju kelahiran lewat pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan. Kedua, pemerataan persebaran penduduk. Caranya dengan transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah minim penduduk, agar sekaligus mengurangi migrasi penduduk ke kota. Juga lewat berbagai program pemerataan pembangunan ke pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Ketiga, mempercepat penyusunan grand design kependudukan, agar dapat dijadikan pedoman penyelesaian masalah demografi di pusat maupun daerah.

Peringkat Negara di Dunia Berdasarkan Jumlah Penduduk (2005): RRC (1.306.313.812 jiwa) India (1.103.600.000 jiwa) Amerika Serikat (298.186.698 jiwa) Indonesia (241.973.879 jiwa) Brasil (186.112.794 jiwa) Pakistan (162.419.946 jiwa) Bangladesh (144.319.628 jiwa) Rusia (143.420.309 jiwa) Nigeria (128.771.988 jiwa) Jepang (127.417.244 jiwa)

TAHUKAH ANDA? T

anggal 19 Oktober 2012 pukul 03.36 WIB, jumlah penduduk dunia telah mencapai tujuh miliar jiwa. Badan Kependudukan PBB 12 tahun yang lalu, tepatnya 12 Oktober 1999 mencatat jumlah penduduk dunia mencapai lima miliar jiwa. • Populasi penduduk dunia pada 31 Oktober 2011 sudah menembus angka tujuh miliar. • Dari total populasi dunia, sebanyak 1,2 miliar orang hidup di garis kemiskinan. • Indonesia berkontribusi terhadap 3,43% populasi dunia. • Pertambahan penduduk Indonesia yang sebesar 3,5-4 juta per tahun adalah kelima terbesar di dunia. • Ledakan penduduk Indonesia terbanyak di Jawa Barat. • Sebanyak 58% kepadatan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. • Provinsi berkepadatan penduduk paling tinggi adalah DKI Jakarta, yaitu 14.440 orang/km2. • Provinsi ber kepadatan penduduk paling rendah adalah Papua Barat, hanya 8 orang/km2. Dengan tujuh miliar penduduk bumi yang terus bertambah, pilihan agar dapat hidup bersama secara adil di planet yang harus tetap sehat ini, ternyata tergantung pada pilihan dan keputusan yang kita buat hari ini. Laju pertumbuhan pendiduk sesuai dengan proyeksi populasi itu cenderung terus bertambah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Sehingga, diperkirakan seperlima dari total manusia yang pernah hidup pada enam ribu tahun terakhir ini, justru hidup pada saat ini.

Wilayah Terpadat di Indonesia

D

aftar ini merupakan urutan kota-kota di Indonesia yang berpenduduk di atas 100 ribu jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2010. Dalam daftar ini, Jakarta yang terdiri atas lima kota administratif dan satu kabupaten administratif, dijadikan sebagai satu kota. Dari 79 kota tersebut, satu merupakan wilayah megapolitan, yakni Jakarta (Jadebotabek 28.019.545 jiwa), dan tiga wilayah metropolitan, yakni Surabaya (9.115.485), Bandung (7.622.905 jiwa), dan Medan (4.144.583).

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOTA Jakarta Surabaya Bandung Bekasi Medan Tangerang Depok Semarang Palembang Makassar Tangerang Selatan Bogor

PROVINSI DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Barat Sumatera Utara Banten Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Banten Jawa Barat

POPULASI 9.607.787 2.765.487 2.394.873 2.334.871 2.097.610 1.798.601 1.738.570 1.555.984 1.455.284 1.338.663 1.290.322 950.334


35


Tujuh Tahun Lagi

“Kiamat Iklim” Melanda Indonesia

Oleh: Satrio Arismunandar

W

alaupun sudah diperingatkan dengan serius, manusia sering menganggap remeh ancaman bencana. Hal ini karena mereka memang tidak bisa melihatnya secara langsung, ketika itu belum terjadi. Sampai akhirnya, semua persiapan sudah terlambat dan bencana hadir di depan mata. Itulah yang menimpa umat Nabi Nuh, dan juga bisa menimpa warga Indonesia jika berleha-leha. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal ilmiah terhormat Nature, Oktober 2013, menyatakan, dunia umumnya akan mengalami perubahan iklim yang radikal sekitar 2047. Dampak kerusakan dan penderitaan manusia akibat perubahan iklim itu belum terbayangkan. Menurut studi Mora—dinamai berdasarkan nama peneliti pertamanya, Dr Camilwo Mora— 36

wilayah Indonesia tidak akan lolos dari dampak perubahan dahsyat tersebut. Dampaknya dimulai dari Manokwari, Papua pada 2020, dan berlanjut sampai ke Jakarta pada 2029. Studi Mora yang cukup menghebohkan, namun justru kurang bergema di Indonesia, ini merinci metode baru, dalam memprediksi tanggal spesifik terjadinya perubahan iklim, untuk berbagai kota dan wilayah di planet ini. Implikasi studi ini bagi Indonesia terasa nyata dan sangat dekat waktunya. Tinggal tersisa tujuh tahun lagi bagi Indonesia untuk bersiap menyambutnya. Perubahan iklim radikal itu akan berupa peristiwa-peristiwa acak, seperti banjir yang meningkat dan kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Perubahan iklim seperti ini dari waktu ke waktu telah menimbulkan kerusakan ekonomi


dan lingkungan di wilayah Indonesia, serta menimbulkan derita bagi rakyatnya. Karena sudah beberapa kali terjadi, ketidaknormalan itu kini seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang normal’. Dampak yang parah dan harus dicermati adalah rusaknya sektor pertanian. Produksi beras akan turun 10%, untuk setiap kenaikan satu derajat Celcius pada suhu minimum rata-rata. Dengan kata lain, Indonesia akan segera mengalami perubahan kondisi iklim. Yakni, dari gangguan iklim periodik menjadi perubahan iklim yang permanen dan tak bisa diubah lagi. *** Studi Mora bagaimanapun hanya menyebut satu indikator: suhu yang meningkat. Studi ini mengakui, faktor-faktor sosial dan ekonomi tambahan dapat menghasilkan tekanan-tekanan lebih jauh yang tak terduga. Hasil studi ini praktis telah mengangkat situasi Indonesia ke tingkat kedaruratan yang lebih tinggi, dalam kaitan persiapan menghadapi perubahan iklim drastis. Meskipun secara umum dibingkai sebagai isu lingkungan, ancaman

aktual/ istimewa - hawai.edu (mora)

Perubahan iklim radikal akan melanda dunia dengan dampak kerusakan yang meluas. Bagi wilayah Indonesia, menurut hasil studi ilmiah, perubahan malah akan terjadi lebih cepat dibandingkan di negara lain, untuk Jakarta pada 2029 dan Manokwari, Papua, pada 2020.

hawai.edu

perubahan iklim bagi Indonesia harus dipandang sebagai tantangan multidimensi. Hal ini karena ia memberi dampak ekonomi, sosial, dan strategis, yang bersifat segera dan berjangka panjang. Dalam bidang ekonomi, misalnya, akan ada dampak serius di tingkat lokal, rumah tangga, dan individu. Menurut angka Bank Dunia, pada 2011 ada 43% penduduk Indonesia— atau lebih dari 100 juta orang—yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 2 atau Rp 20.000 per hari. Mereka akan menjadi kelompok rentan, yang paling menderita akibat perubahan iklim drastis. Riset empiris berbasis model menunjukkan, perubahan iklim sudah mempengaruhi pola turunnya hujan di Indonesia, mengurangi lamanya musim hujan di berbagai tempat, dan mengkonsentrasikan curah hujan pada periode waktu yang lebih singkat. Hal ini memberi dampak berlipat ganda, berupa meningkatnya ketidakpastian dalam penentuan musim tanam dan panen. Pada saat yang sama, ia meningkatkan risiko banjir dan gangguan-gangguan terkait cuaca lainnya. Perubahan iklim juga akan menghantam sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia. Perikanan di Indonesia akan menjadi salah satu yang paling menderita. Sebuah studi lain pada 2010 memperkirakan, hasil tangkapan ikan dapat berkurang sebesar 40% di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Walau bisnis yang berskala besar pasti akan merugi, perubahan iklim ini akan membebankan penderitaan tertinggi pada rakyat yang paling lemah kapasitasnya dalam menghadapi bencana. Mereka adalah puluhan juta warga, yang mengandalkan nafkah hidupnya dari laut dan darat. Bukan hanya kapasitas produktif mereka berada dalam bahaya, namun daya beli mereka juga merosot akibat harga-harga yang melonjak. Penurunan daya beli ini mengancam membatalkan langkahlangkah mengesankan, yang telah

Dr Camilwo Mora

diambil Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan. *** Di tingkat nasional, ekonomi akan sangat menderita, sebagai akibat dinamika berbagai hal yang sudah disebutkan tadi, Ditambah lagi, ekonomi Indonesia masih mengandalkan pada aktivitasaktivitas sektor primer. Produk domestik bruto (PDB) akan menurun sedikit akibat kemerosotan sektor pertanian. Ketidakpastian yang terkait perubahan iklim juga akan mengganggu komoditi primer seperti minyak sawit. Ini justru terjadi ketika Indonesia ingin mendorong pertumbuhan produksinya. Penilaian dampak secara lebih akurat masih sulit dilakukan, karena produksi pertanian adalah hasil interaksi yang rumit dari sistem biologi, fisika, dan kimia. Sistem-sistem ini bereaksi terhadap perubahan iklim dengan cara yang berbeda-beda. Meningkatnya permukaan air laut adalah hal penting lain yang harus diperhitungkan. Diperkirakan, sampai 25% dari PDB kita berasal dari aktivitas-aktivitas yang berlokasi pada atau di dekat garis pantai Indonesia, yang panjangnya mencapai 81.000 km. Perembesan air asin, aktivitas badai yang lebih banyak, dan dampak-dampak lain,

akan mengganggu banyak aktivitas dekat pantai. Yang memprihatinkan, menurut hasil studi tersebut, Indonesia akan mengalami dampak merugikan itu jauh lebih dahulu dibandingkan negara-negara lain, termasuk negaranegara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai contoh, studi Mora memperkirakan, ibukota Thailand, Bangkok, baru akan mengalami perubahan iklim pada 2046. Padahal Jakarta sudah mengalaminya pada 2029, atau 17 tahun lebih cepat. Artinya, negara-negara tetangga dan para pesaing regional akan memiliki ‘kemewahan’ yang tidak akan dinikmati Indonesia. Yaitu, mereka punya cadangan waktu untuk merumuskan strategi, penyesuaian diri, dan langkah tindakan, dalam menghadapi perubahan iklim drastis. Dengan kata lain, seluruh isu ekonomi yang sudah diuraikan tersebut akan memiliki arti penting strategis, apabila dipertimbangkan dalam konteks geopolitik regional dan global yang lebih luas. Para perencana militer dan intelijen di seluruh dunia sudah lama mengantisipasi bahwa perubahan iklim mungkin akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas. Tampaknya semua mereka sepakat bahwa perubahan iklim akan meningkatkan kemungkinan ketidakstabilan di dalam negeri, dengan terjadinya perubahan akses terhadap berbagai sumber nafkah penghidupan dan sumberdaya ekonomi vital. Ini bisa memicu dan memperburuk ketegangan sosial. Hal inilah yang menjadi keprihatinan kunci bagi Indonesia, mengingat sebagian wilayahnya akan menjadi yang pertama mengalami perubahan iklim permanen. Itu pun masih ditambah dengan indikator pengembangan ekonomi dan sumberdaya manusia, yang masih tertinggal. Cepatnya kedatangan perubahan iklim ini juga mengancam sumberdaya keanekaragaman hayati, yang secara potensial sebetulnya bisa menjadi aset ekonomi signifikan bagi Indonesia di masa depan.


37


Mengenang Perlawanan WHO selama hampir 50 tahun, memberlakukan ketentuan apabila ada penduduk yang menderita penyakit influenza, lalu kemudian meninggal, maka virus dari penderita tersebut sampelnya diambil dan dikirim ke WHO CC. Oleh: Hendrajit 38

P

ada 2005, dunia kesehatan Indonesia gempar, karena muncul penyakit baru, flu burung namanya. Siti Fadilah Supari, baru sekitar setahun menjabat Menteri Kesehatan, tentu saja merasa terpukul. Namun jiwa hasrat dan passionnya yang sejatinya merupakan seorang peneliti, rasa penasaran untuk mengungkap apa yang


sesungguhnya terjadi di balik penyebaran flu burung, jauh lebih kuat daripada rasa gusarnya. Apalagi sebelumnya pada 2004, flu burung juga menerjang Vietnam, Thailand dan Cina. Namun bagi Supari, munculnya flu burung, telah menyadarkan dirinya, ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola kesehatan yang ditangani oleh WHO. Bermula di saat

sudutpandang.com

Siti Fadilah Supari

balipost.com

Supari galau bagaimana mengatasi penyebaran virus flu burung yang begitu cepat, tiba-tiba berdatanganlah para pedagang farmasi menawarkan apa yang dinamakan rapid diagnostic test yang sumbernya berdasarkan virus strain Vietnam. Dan ini yang kemudian memancing kecurigaan Supari. Para pedagang tersebut juga menawarkan vaksin untuk menyembuhkan flu burung. Yang tentunya sumbernya juga berasal dari virus strain Vietnam. Buat Supari ini hanya berarti satu hal, adanya ketidakadilan dalam penanganan masalah kesehatan di dunia internasional. Dan biang keroknya adalah World Health Organization alias WHO. Betapa tidak. WHO selama hampir 50 tahun, memberlakukan ketentuan apabila ada penduduk yang menderita penyakit influenza, lalu kemudian meninggal, maka virus dari penderita tersebut sampelnya diambil dan dikirim ke WHO CC (WHO Collaborating Center), untuk dibuat seed virus. Dari seed virus inilah kemudian digunakan untuk membuat vaksin. Dan ironisnya, pembuat vaksin adalah perusahaan yang ada di negara-negara industri maju, negara-negara kaya yang tidak punya

kasus flu burung pada manusia. Tragisnya lagi, vaksin itu kemudian dijual ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Maka melalui tragedi flu burung ini, kesadaran baru muncul pada benak Supari. Dalam kapasitasnya sebagai menteri Kesehatan, Supari mulai mengambil kebijakan melarang pengiriman virus influenza kepada WHO. Karena Supari menaruh kecurigaan terhadap skema GISN (Global Influenza Surveilance Network) yang dijadikan dalih WHO untuk memaksa semua negara anggota WHO untuk mengirim viru influenza kepada organisasi kesehatan dunia tersebut. Masak iya, 110 negara di dunia yang mempunyai kasus influenza biasa (seasonal flu) harus mengirimkan spesimen virus secara sukarela, tanpa protes sama sekali. Betapa tidak, virus yang diterima GISN sebagai wild virus menjadi milik GISN. Kemudian diproses untuk risk assessment dan riset para pakar. Di samping itu juga diproses menjadi seed virus. Dan dari seed virus dapat dibuat suatu vaksin, dimana setelah menjadi vaksin, didistribusikan ke seluruh dunia secara komersial. Alangkah tidak adilnya, begitu menurut pikiran wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah

tersebut. Selain gusar mengapa tak ada satupun negara, termasuk Indonesia, yang berani protes atas aturan yang tidak adil tersebut. Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tersebut juga mulai mencurigai adanya konspirasi internasional di balik flu burung tersebut. Siapakah sesungguhnya yang memperdagangkan virus seasonal flu? Negara-negara penderita mengirimkan virus dengan sukarela ke GISN-nya WHO, tetapi mengapa kemudian tiba-tiba perusahaan pembuat virus memproduksinya ? Dimana mulai diperdagangkan. Dan ini yang paling penting, ada hubungan apa antara WHO, GISN dan perusahaan pembuat vaksin? Pokoknya ada yang tidak beres lah. Karena belakangan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini tahu, bahwa flu burung yang berasal dari virus jenis H5N1, WHO juga menerapkan peraturan yang sama. Artinya, negara-negara yang diterjang penyakit flu burung, maka harus menyerahkan virus H5N1 ke WHO CC. Tapi setelah itu? Negara pengirim tidak pernah tahu, untuk apa dan diapakah virus tersebut. Dan dikirim kemana virus tersebut? “Apakah akan dibuat vaksin atau bahkan jangan-jangan akan diproses menjadi senjata biologis? Kepada siapa saya harus bertanya? Apa hak dari si pengirim virus yang biasanya adalah negara yang sedang berkembang dan negara miskin.” Begitulah kegusaran Supari sebagaiman terdokumentasi dalam buku karyanya bertajuk Saatnya Dunia Berubah. Sederet pertanyaan yang berada di benaknya, mendorong Supari meminta pendapat Sangkot Marzuki, memang ahlinya untuk menjawab soal ini. Menurut Marzuki, ternyata para ilmuwan di dunia tidak semuanya bisa mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC, yang entah bagaimana ceritanya, kok bisabisanya disimpan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico. Terungkap bahwa selama ini data


39

sequencing H5N1 yang kita kirim ke WHO hanya dikuasai oleh ilmuwanilmuwan di Los Alamos National Laboratory, yang jumlahnya hanya sedikit, barangkali hanya sekitar 15 grup peneliti. Yang menariknya lagi, empat dari 15 berasal dari WHO CC, dan sisanya entah berasal dari mana. Barang tentu, fakta ini bikin Supari shock. Karena laboratorium Los Alamos ini berada dalam kendali Kementerian Energi, Amerika Serikat (AS). Dan di Los Alamos inilah, dulu pada saat Perang Dunia II sedang panas-panasnya, di laboratorium inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Tentu saja ketertutupan informasi dan ketidakmampuan pihak luar untuk mengakses apa yang terjadi di Alamos, bisa berbahaya sekali. Karena masyarakat tidak tahu apakah virus H5N1 itu akan dibuat vaksin, atau jangan-jangan malah dibuat senjata kimia. Sepenuhnya tergantung mereka-mereka yang berwenang mengendalikan Los Alamos seperti Kementerian Energi dan Kementerian Pertahanan (Pentagon). Setelah memahami sepenuhnya konteks sesungguhnya dari apa yang mencuat di balik penyebaran flu burung tersebut, Supari sejak itu bertekad untuk membebaskan ketertutupan infomasi ilmiah tersebut. Maka dengan bantuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia(AIPI), Supari dengan didampingi oleh Sangkot Marzuki, kemudian memutuskan untuk menransparankan data sequencing DNA virus H5N1 untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak dimonopoli oleh sekelompok ilmuwan saja. Langkah berikutnya, Supari melayangkan surat kepada WHO agar Indonesia, tentunya melalui Kementerian Kesehatan, agar dapat diberikan data sequencing virus yang sempat menerjang Tanah Karo, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Dan rupanya WHO untuk soal ini menangapi positif. Tak lama kemudian, WHO mengirim data 40

sequencing virus Tanah Karo. “Maka sejak saat itu, 8 Agustus 2006, sejarah dunia mencatat bahwa Indonesia mengawali ketransparanan data sequencing DNA virus H5N1 yang sedang melanda dunia. Yakni dengan cara mengirim data yang tadinya disimpan di WHO, dikirim pula ke Gene Bank,” begitu penegasan penuh semangat dari Supari lewat bukunya. *** Kembali ke soal Alamos, ada yang aneh dan misterius. Tak lama setelah Supari menuntut data virus Tanah Karo, laboratorium Los Alamos sudah ditutup dan tidak ada lagi. Menurut kabar yang santer terdengar,


penyimpanan data sequencing-nya dipindahkan ke dua tempat, yaitu GISAID dan sebagian ke BHS atau Bio Health Security, suatu lembaga penelitian senjata biologi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Amerika di Pentagon. Mengerikan bukan? Karena itu berarti 58 virus H5N1 Indonesia juga tersimpan di sana. Bagaimana WHO CC mengirimkan data sequencing DNA ke Los Alamos? Inilah yang mendasari kebijakan Menteri Kesehatan Supari untuk menolak mengirim virus influenza, dan khususnya H5N1 kepada WHO. Dan sini pula keanehan baru segera terungkap. “Mengapa yang saya tuntut WHO, kok kemudian yang berhadapan



dengan kita adalah negara adidaya Amerika Serikat? Tadinya saya heran. Tapi sekarang tidak heran lagi,” tutur Supari. Dalam analisis Supari, skenarionya kemungkinannya seperti ini: virus dari affected countries

(negara yang tertular) dikirim ke WHO CC melalui mekanisme GISN. Tetapi keluarnya dari WHO CC ke Los Alamos melalui mekanisme yang semua orang tidak tahu. Dan di WHO CC, virus diproses untuk dijadikan seed virus dan kemudian diberikan ke perusahaan vaksin untuk dibuat vaksin. Namun ada kemungkinan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Karena bisa jadi virus tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata kimia/ senjata biologis. Atas dasar fakta-fakta tersebut, Supari dalam kapasitas sebagai menteri Kesehatan, sejak 20 Desember 2006, memutuskan untuk menghentikan pengiriman spesimen virus flu burung dari Indonesia ke WHO CC, selama mekanismenya masih mengikuti GISN. Menurut Supari, mekanisme GISN yang imperialistik tersebut harus diubah menjadi mekanisme yang adil dan transparan, sehingga negara-negara penderita yang notabene negara berkembang dan miskin, tidak dirugikan seperti sekarang ini. Maka sejak saat itu pula, gerakan Supari tidak sebatas menyatakan sikap dan pendirian pemerintah terhadap WHO, melainkan melangkah lebih jauh lagi, menggalang dukungan internasional untuk memperjuangkan agendanya tersebut. Berjuang melawan ketidakadilan WHO. Perlawanan Supari terhadap WHO, rupanya benar-benar menggetarkan pusat urat syaraf (nerve center) WHO dan berbagai komponen strategis AS yang berada di belakang WHO. Sehingga WHO kemudian menurunkan David Heymann, asisten Direktur Jenderal WHO yang menangani flu burung, untuk mendesak agar Indonesia tetap mengirimkan seasonal vaccine, yang menurut Heymannn, Indonesia tidak butuh-butuh amat. Selanjutnya, Heymann juga mendesak menteri Kesehatan agar Indonesia patuh dengan menyetujui dan mengikuti mekanisme GISN dalam mengumpulkan virus H5N1.

Dia menjanjikan akan membantu kebutuhan dana dan bantuan teknis kepada Indonesia, asalkan tunduk dan patuh pada mekanisme GISN WHO. Singkat cerita, Supari dengan tegas menolak, dengan alasan Indonesia sekarang punya agenda sendiri yang berada di luar skema WHO, apalagi yang mengacu pada mekanisme GISN. Karena WHO dalam pandangannya ada kepentingan terselubung di dalamnya. Maka, pada Sidang World Health Assembly (WHA) Mei 2007, Supari mulai meluaskan gerakannya melawan WHO secara internasional. Dalam Sidang WHA-60 di Komisi A, delegasi Indonesia mengajukan draf resolusi berjudul Responsible Practices for Sharing Avian Inflluenza Viruses and Resulting Benefits. Dan hasilnya cukup menakjubkan. Resolusi Indonesia didukung 23 negara co sponsor, yaitu Iran, Korea Utara, Vietnam, Irak, Kuba, Palestina, Saudi Arabia, Malaysia, Kamboja, Timor-Leste, Sudan, Myanmar, Maldives, Peru, Brunei Darussalam, Algeria, Qatar, Laos, Solomon Islands, Bhutan, Kuwait, Bolivia, dan Pakistan. Amerika Serikat, melalui draf resolusinya mengajukan judul Mechanisme to Promote Access to Influenza Pandemic Vacvine Production, kemudian berbenturan head to head dengan Indonesia. Namun akhirnya Indonesia menang, berkat dukungan 24 negara-negara anggota WHO, mekanisme virus sharing menurut GISN WHO dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka, dengan dukungan 24 negara, Indonesia tercatat sejarah akhirnya mampu mengajukan perubahan mekanisme atau aturan dari organisasi global sekelas WHO. Aturan GISN-WHO yang sudah mapan selama 50 tahun dan mengandung aroma ketidakadilan, dan merugikan negara-negara berkembang, akhirnya berhasil direformasi berkat kepeloporan Indonesia.


41


Bibit Pemusnah Massal Gaya AS Amerika Serikat nampaknya harus diwaspadai jika muncul informasi berkaitan dengan fenomena penyakit menular.

K

alau kita menelisik kebijakan depopulasi, atau strategi untuk mengurangi jumlah penduduk di dunia, sepertinya memang nyata dan bukan omong kosong belaka. Ada sebuah desain besar untuk mengurangi jumlah penduduk. Bukan melalui Program Keluarga Berencana dengan motto: Cukup Dua Anak Saja. Atau program menganjurkan aborsi 42

seperti yang diserukan oleh Nelson Rockefeller. Melainkan melalui pemusnahan masal penduduk secara terencana melalui perang, kelaparan akibat kelangkaan pangan, dan penyebaran penyakit. Namun, masa iya sih ada orang atau sekelompok orang yang begitu teganya melakukan kebiadaban semacam itu?


Mungkinkah virus flu babi atau flu burung bisa sedemikian rupa berbahayanya, sebagai bagian dari skenario besar memusnahkan jumlah penduduk? Menurut penuturan Jerry D Gray, nampaknya hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan ketimbang sekadar sebuah kemungkinan. Gray, melalui bukunya yang memikat

indiancountrytodaymedianetwork.com

Oleh: Hendrajit

bloomberg

bertajuk Deadly Mist, cukup membantu untuk melacak lebih jauh fenomena flu babi dan bahkan flu burung, yang sempat menjadi berita besar beberapa tahun yang lalu. Catatan Gray, dengan merangkum beberapa sumber, Amerika Serikat (AS) nampaknya harus diwaspadai jika muncul informasi berkaitan dengan fenomena penyakit menular. Dia menambahkan, AS perlu dicurigai dalam menyebarnya ruparupa penyakit menular seperti flu burung, AIDS, dan lain sebagainya. Dalam paparannya, Gray sempat mengungkap sebuah informasi yang mengejutkan. Bahwa pada 1738, ketika pihak tentara Amerika sedang gencar-gencarnya menaklukkan suku asli Amerika Cherokee (Indian), beredar kabar Amerika melakukan tindakan biadab dengan menjangkiti suku Cherokee melalui benda-benda yang telah terinfeksi atau infected goods. Alhasil, suku Cherokee yang sedang menjadi target operasi militer Amerika untuk dibasmi tersebut, mengalami guncangan pengurangan penduduk secara besar-besaran. Karena melalui penyebaran bendabenda yang telah terinfeksi tersebut, banyak warga Cherokee yang terkena penyakit campak. Sehingga praktis jumlah penduduk Cherokee berkurang hampir setengahnya dalam kurun waktu hampir setahun. Melalui berbagai dokumen yang dihimpun Gray, terungkap bahwa salah satu benda yang telah terinfeksi yang kemudian disebar ke kalangan penduduk Cherokee adalah yang kemudian dikenal ‘Selimut Campak’. Jadi, kalau sekarang warga dunia menghujat AS karena telah menggunakan senjata kuman atau biological weapon, nampaknya di abad ke-16 AS telah merintis penyebaran ‘Selimut Campak’ sebagai sebuah proyek perintis (pilot project) penggunaan senjata kuman. Caranya? Dengan mengirimkan selimut-selimut dan handuk-handuk yang telah terinfeksi kepada IndianIndian yang mengepung benteng, sehingga menimbulkan epidemik di antara mereka. Kalau informasi Gray

ini benar, tak pelak lagi inilah kali pertama AS meluncurkan sebuah fase awal perang biologi. Seperti yang AS lakukan di Irak dan Afghanistan. Mau bukti yang lebih otentik? Gray melalui bukunya yang sama, mengutip sebuah dokumen sejarah maha penting. Dalam suratnya kepada Kolonel Henry Bouqeuet, komandan Angkatan Bersenjata Inggris, seorang komandan tempur tentara AS bernama Jenderal Amherst bertanya, ”Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak kepada suku-suku Indian yang tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat mengurangi jumlah mereka.“ Tentu saja ini membuktikan dengan jelas dan gamblang bahwa penyebaran berbagai kuman maupun penyakit menular sudah dijadikan modus operandi yang diandalkan Amerika untuk membasmi musuh-musuhnya secara tidak berprikemanusiaan. *** Selama ini, berbagai kalangan mengecam keputusan Presiden George W Bush menginvasi Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003. Dan, beberapa pakar militer dan pertahanan menuding AS telah

menggunakan senjata biologis untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi tahukah anda bahwa AS sudah menerapkan kebijakan penggunaan senjata biologis dalam peperangan sejak abad ke16? Jenderal Armherst, dalam suratnya kepada Kolonel Henry Bouquet tertanggal 16 Juli 1763, telah mengesahkan perang biologi sebagai kebijakan resmi Amerika, dan karenanya, telah memerintahkan penyebaran selimut-selimut yang telah terinfeksi penyakit campak untuk memusnahkan para Indian. Dan menyarankan kolonel Inggris tersebut, untuk mengusulkan metode-metode lain yang dapat memusnahkan ras-ras dianggap layak untuk dibasmi seperti suku Cherokee. Bukti lain pun tak kalah mengagetkan. Pada 1990, angkatan bersenjata AS mulai bereksperimen dengan berbagai macam senjata biologi, sebagian diantaranya digunakan terhadap tahanan perang baik warga negara AS maupun asing. Para korban termasuk lima orang tahanan warga Filipina yang tercemar berbagai penyakit, dan 29 tahanan yang secara sengaja ditularkan penyakit beri-beri. Singkat cerita, berbagai pengembangan dan percobaan yang intensif atas senjata kimia dan biologi, telah dilakukan secara rutin di AS, Inggris, dan


43


***

Jerman. Pada 1916, ketika terjadi perang dunia pertama, kekuatan sekutu, yang berarti dimotori oleh AS dan Inggris, menggunakan kombinasi gas phosgene dan khlor sepanjang 17 mil (273 kilometer) di depan, yang kemudian menyebar sepanjang 19,3 kilometer di belakang garis pertahanan Jerman, sehingga membunuh semua orang dan segalanya. Pada 1920-an dan 1930an, angkatan bersenjata AS menggunakan gas mustard terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak di Filipina dan Puerto Rico yang menentang pendudukan AS di kedua negara tersebut. *** Lalu bagaimana halnya dengan penyebaran flu burung dan flu babi yang sekarang ramai jadi pemberitaan berbagai media? Lagilagi menurut studi yang disusun Gray, motif AS mudah ditebak. Rezim George W Bush misalnya, dan tentunya para kroninya seperti Wakil Presiden Dick Cheney, mantan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, ternyata menguasai beberapa perusahaan farmasi. Setiap tahun pemerintah AS menakut-nakuti atau meneror 44

setengah dari penduduk AS dengan adanya wabah flu dan penyakitpenyakit lainnya. Sehingga warga AS dengan ketakutan mereka membeli tumpukan obat-obatan dan vitamin dari perusahaan-perusahaan yang mana para kroni Bush duduk sebagai komisaris dan CEO beberapa perusahaan farmasi tersebut. Ini memang bermotivasi ekonomi-bisnis. Terbukti ketika AS dilanda kepanikan akibat serangan anthrax melalui surat-surat berisi spora anthrax, menyusul terjadinya serangan teroris 11 September 2001, warga AS beramai-ramai mulai memborong obat-obat antibiotik untuk melindungi diri. Menurut sebuah data, penjualan antibiotik Cipro produksi Bayer sempat meningkat drastis hingga 1.000%. Setiap orangnya membelanjajkan dananya sebesar USD 700 per orang untuk persediaan dua bulan. Bayer, menurut sejarahnya, ternyata punya tali-temali dengan George H W Bush, ayah kandung Presiden George W Bush. Dialah rekanan bisnis Bayer, investor utama di Carlyle Group, sebuah korporasi yang melibatkan para petinggi Partai Republik mulai dari Ronald Reagan, HW Bush hingga Bush junior yang menjadin presiden AS antara 20002008. Bayer sebelumnya merupakan


Orang biasanya kalau dengar AIDS, adalah penyakit kelamin yang tertular melalui hubungan seksual dengan sesama jenis, atau hubungan seksual dengan wanita pekerja seks. Tapi tahukah anda bahwa pada 1960-an, ilmuwan-ilmuwan di bawah

georgewbushlibrary.smu.edu

sebuah perusahaan kimia bernama IG Farben, yang ternyata sebuah perusahaan milik NAZI semasa Jerman di bawah rezim fasis Adolf Hitler. Masuk akal jika banyak yang curiga bahwa Bayer secara diam-diam telah mendukung terjadinya aksiaksi terorisme berskala besar demi untuk meraup keuntungan ekonomi dan bisnis. Sehingga seorang pakar terkemuka Dr Howard Horowitz dengan tanpa ragu memberi label bagi Bayer dan perusahaanperusahaan farmasi lain sebagai White Collar Terrorists.

aktual/ istimewa

pengawasan CIA, di divisi Operasi Khusus Fort Detrick, mengembangkan penyakit-penyakit yang menyerang sistem imum tubuh manusia. Pada 1969, DR Robert MacMahan dari Departemen Pertahanan AS meminta dan menerima dana USD 10 juta dari Kongres AS untuk mengembangkan agen biologi buatan yang tidak ada imunitas alami yang dapat menahannya. Ternyata, inilah agen biologi yang kelak terkenal dengan adanya epidemi dunia yang disebut AIDS (Aquired Imune Deficiency Syndrome). Tujuan dari penelitian ini sangat jelas. Melalui penyebaran virus HIV ini dapat mengurangi penduduk suatu wilayah besar dengan cara membunuh ratusan juta orang. Marilah kita renungkan pernyataan mantan Gubernur Bank Dunia Robert McNamara. Bahwa untuk menekan laju pertambahan penduduk dunia hanya ada dua cara.

Menurunkan tingkat kelahiran dengan sangat cepat atau tingkat kematian meningkat. Tidak ada cara lain. Apakah ini yang mendasari AS menciptakan berbagai virus dan wabah penyakit ke seluruh dunia? Menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yang pasti, saat ini di Afrika terdapat 12 Juta anak yatim yang terkena AIDS. Sebanyak 50% wanita juga mengidap AIDS. Lebih dari 25 juta orang telah terbunuh karena AIDS sejak 1981. Bagaimana dengan Flu Babi. Menarik bahwa seorang ilmuwan Islam kelahiran India, Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, telah mengingatkan warga AS mengenai bahaya dari daging babi. Namun media massa AS tidak menganggap penting peringatan Rizvi. Padahal menurut Rizvi, satu dari enam orang AS mempunyai cacing dalam ototnya karena mengonsumsi daging babi yang terinfeksi Trichina.

Mengapa media AS tidak perduli? Mudah saja jawabnya. Pemerintah AS yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan berbagai perusahaan farmasi seperti Cipro, ingin warganya sakit, dan kemudian membeli banyak sekali obat dari perusahaan farmasi monopoli milik keluarga Bush dan para kroninya dari Partai Republik. *** Apa iya segitu teganya para pengusaha farmasi dan pejabat tinggi Gedung Putih menerapkan strategi merusak kesehatan masyarakat dunia untuk mengurangi jumlah penduduk? Percaya atau tidak, kenyataannya rakyat AS sendiri juga jadi sasaran program anti kemanusiaan tersebut? Berbagai fakta yang berhasil dihimpun tim riset Aktual terungkap bahwa di AS sendiri sekarang terdapat 50 juta orang yang minum— yang diizinkan oleh pemerintah AS— yang dengan sengaja dikontaminasi oleh fluoride. Padahal kita tahu fluoride merupakan zat beracun dan bahkan berbahaya dalam jangka panjang karena efek sampingnya, sehingga berbahaya bagi kondisi kesehatan tubuh manusia. Bukan itu saja. Ada banyak air minum di AS yang diberi label ‘aman untuk diminum’, ternyata juga dikontaminasi oleh klorida yang masuk kategori zat beracun juga. Bahkan dikhawatirkan juga mengandung sejumlah kecil arseni yang tentunya sudah pasti beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bagi Jerry D Gray, semua cerita tersebut merupakan bagian integral dari program mengurangi jumlah penduduk. Karena itu penyebaran berbagai jenis penyakit seperti flu burung, flu babi, AIDS, virus ebola, dan sebagainya, harus dibaca sebagai desain dan rekayasa yang terencana dan sistematis, untuk mengurangi penduduk. Maka bisa disimpulkan bahwa AS saat sedang dalam proses menginfeksi sebagian besar penduduk dunia melalui penyebaran penyakit maupun bahan-bahan kimia yang berbahaya.


45


Sukarno kemudian merintis pembangunan kota-kota baru dengan pilot project Palangkaraya dan Sampit. Seluruh jalan Palangkaraya dibuat lurus-lurus dan menuju satu bundaran besar. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

M

engenai urusan demografi, Soeharto sangat berbeda jauh dengan Sukarno. Dalam otobiografinya, Soeharto terbukti lebih mengutamakan keseimbangan penduduk dengan wilayah dan pembangunan. Program Keluarga Berencana adalah salah satu bukti kongkret dari strategi pemikirannya. Soeharto meski telah menaklukan Sukarno, namun masih risau dengan segala bentuk persebaran kekuatan wilayah. Soeharto yang berasal dari Kemusuk, Yogyakarta bertindak seperti Amangkurat I yang paranoid terhadap pertkembangan kekuatan pesisir. Sehingga, Soeharto selalu berupaya menarik seluruh kekuatan 46

modal dan manusia ke satu pusat, yaitu Pulau Jawa. Padahal Jawa sejak lama disiapkan Sukarno sebagai pulau khusus lumbung pangan dan pariwisata. Pulau peristirahatan. Namun akibat politik Soeharto sekarang Jawa malah jadi pusat segala-galanya. Bahkan jadi pulau terpadat sedunia yang tidak lagi memiliki kenyamanan sebuah 'surga khatulistiwa'. Sementara Kalimantan dibiarkan kosong melompong. Sulawesi terbengkalai, Maluku dan Irian terabaikan. Banyak orang yang tak tahu bahwa Sukarno itu presiden yang amat mengerti tata ruang kota dan tata ruang wilayah geopolitik. Sukarno pernah mendesain seluruh wilayah Indonesia dengan bagianbagian pembangunan, dalam satu bagian dari dokumen Deklarasi Ekonomi Djuanda 1960. Sukarno sebagai pemikir besar, bukan hanya mendesain patungpatung seperti di Eropa Timur. Sukarno juga mendesain kota-kota besar masa depan Indonesia. Pada 1958, setelah pengusiran warga


Belanda dan pengambilalihan perusahaan modal Belanda, sebagai bagian pernyataan Indonesia siap perang merebut kembali Irian Barat, Sukarno telah merancang Jakarta menjadi kota tempur. Yaitu seperti Singapura, di mana seluruh bujur jalannya lurus-lurus dan lebar sekali, sebagaimana dulu dipersiapkan Inggris sebagai markas untuk penguasaan wilayah Asia Tenggara. Bagi Sukarno, stabilitas Asia Tenggara amat mutlak demi melepaskan Indonesia dari politik ketergantungan modal dan politik invasi wilayah-wilayah produk. Perspektif geopolitik dan tata ruang Sukarno ini pernah disampaikan kepada Djuanda. "Amerika sekarang tak lebih dengan Belanda, mereka tak berminat terhadap kesatuan wilayah, Mereka hanya berminat wilayah-wilayah kaya modal, wilayah produktie. Inilah yang menyamakan mereka dengan Belanda di tahun 1947 di mana agresi militer mereka dinamakan dengan sandi "Operatie Produkt." Wilayah-wilayah yang jadi prioritas Sukarno setelah siap

penasoekarno.wordpress.com

Geopolitik dan Tata Ruang Sukarno Versus Soeharto

hollywoodtop99.blogspot.com

perang dengan Belanda adalah Irian Barat. Mengembalikan Irian menjadi satu bagian utuh Negara Kesatuan RI adalah syarat mutlak agar bangsa Indonesia menjadi paling kuat di Asia. Kalimantan juga menjadi perhatian penting Sukarno. Awalnya Semaun yang menyarankan tentang perpindahan ibukota. Saran dari tokoh PKI yang dikenal juga sebagai konseptor utama atas tatanan ruang kota-kota satelit Sovjet Uni di wilayah Asia Tengah, ini disambut antusias Sukarno. Kemudian selama setahun penuh Sukarno mempelajari soal Kalimantan itu, sehingga Sukarno berkesimpulan, “masa depan dunia adalah pangan, sumber minyak dan air. Pertahanan militer bertumpu pada kekuatan Angkatan Udara.” Sukarno pun lalu membagi kekuatan besar pertahanan nasional dalam dua garis pokok. Pertahanan Laut di kawasan Timur Indonesia dengan pusat armada di Biak (mirip dengan garis geopolitik Douglas Mac Arthur). Pertahanan Udara di Kalimantan. Kemudian Sukarno mencari kota yang tepat untuk menjadi 'Pusat Kalimantan'. Sukarno pun menunjuk satu titik di tepi Sungai Kahayan sebuah pasar bernama Pasar Pahandut, “Ibukota RI dimulai dari sini”. Apa yang dilakukan Sukarno ini mirip ucapan Herman Willem Daendels di depan Asisten Bupati

Sumedang saat membangun jalan darat Pos Selatan untuk gudang arsenal Hindia-Prancis. Daendels yang ketika itu ia menunjuk satu tempat yang kini dikenal sebagai Bandung. Bandung jadi titik nol wilayah pertahanan Jawa. Untuk itu Sukarno kemudian merintis pembangunan kotakota baru dengan pilot project Palangkaraya dan Sampit. Seluruh jalan Palangkaraya dibuat lurus-lurus dan menuju satu bundaran besar. Sehingga, bila perang melawan Inggris benar terjadi maka jalan-jalan itu diperlebar sampai empat belas jalur guna pendaratan pesawat Mig21 yang diborong dari Sovjet Uni. Rencana tata kota itu telah dirancang sampai dengan 1975. Presiden Sukarno juga menyusun dasar-dasar kota administrasi provinsi dibantu eks Gubernur Jawa Timur RTA Milono. Pembangunan tata ruang Kota Palangkaraya diatur amat teliti, sampai sekarang tata ruang kota Palangkaraya paling rapi di Indonesia. Begitu pula Jakarta juga akan tetap dibangun untuk display ruang atau model kota modern. Jakarta akan dijadikan pusat kota jasa internasional. Sementara Palangkaraya menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan militer udara. Biak di Irian Barat jadi pertahanan militer laut, dan Bandung jadi pusat pertahanan militer darat. Sehingga dalam Visi Sukarno,

pada 1975 Indonesia akan jadi bangsa terkuat di Asia dan menjadi salah satu negara adikuasa dunia dalam konteks the big five, Amerika Serikat, Inggris, Sovjet Uni dan Jepang. Jepang dan Cina menurut Sukarno, masih bisa di bawah Indonesia. Dan Indonesia jadi negara terkuat di Asia memimpin tiga zona wilayah. (Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur) Saat penyusunan tata ruang itu Sukarno juga menyiapkan cetak biru besar rancangan tata ruang negara dari Sabang sampai Merauke. Antara Pulau Sumatera-Jawa dan Bali akan dibangun terowongan bawah tanah. Rencana membuat channel seperti di Selat Inggris itu tetap diprioritaskan Sukarno bahkan hingga menjelang kejatuhannya pada tahun 1966. Sementara untuk pusat pelabuhan dagang, oleh Sukarno bukan diposisikan di Jawa. Tetapi nun di sepanjang pesisir Sumatera UtaraKalimantan-Sulawesi, Untuk itu Sukarno mempersiapkan rangkaian pelabuhan yang disebut sebagai ‘Zona Tapal Kuda’. Wilayah Jawa dan Bali dijadikan pusat lumbung pangan. Namun Jawa kini pusat segala-galanya. Bahkan jadi pulau kota terpadat sedunia yang tak senyaman 'surga khatulistiwa'. Kalimantan hanya digunduli dibiarkan kosong melompong. Semua akibat ketakutan Soeharto atas segala bentuk desentralisasi dan persebaran kekuatan wilayah. Soeharto yang jenderal TNI AD ini sangat didominasi oleh matra benua, yang merasa takut pada kekuatan maritim dan dirgantara. Alhasil rancangan tinggal rancangan. Sang penata ruang, Sukarno pada 1967 jatuh dari tampuk kepresidenan. Tanggal 21 Juni 1970, pemimpin besar revolusi ini menghembuskan nafas terakhir, setelah tiga tahun menjadi tahanan rumah dalam kondisi sakit parah tanpa perwatan medis yang selayaknya. Meski telah meninggal, namun kharisma dan prinsip berdikari Sukarno tetap ditakuti Orde Baru. Karena itu Soeharto menolak Sukarno berkubur di Bogor. Makam Sukarno diasingkan ke Blitar.


47


Politik Pangan Sukarno Dan Soeharto Alhasil, meski Orde Baru Soeharto dikecam karena penuh korupsi dan pelanggaran berat hak asasi manusia, namun perkembangan ekonomi di bawah kendali Soeharto banyak dipuji para ekonom Barat.

B

eda kepemimpinan semasa era kepresidenan Sukarno dengan Soeharto, ternyata bukan sekedar pada gaya dan arah tujuan kepentingan politik masingmasing. Cara pandang mereka berdua berbeda kontras dalam ihwal kependudukan dan pangan. Kontradiksi politik pangan dan kependudukan itu oleh sejarahwan Amerika, Theodore Friend dalam Indonesian Destinies terbitan The Belknap Press of Harvard University Press (2003) dilukiskan secara gamblang sebagai “alih-alih mengisi perut (orang Indonesia), (Soekarno) mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh (namun) semangat kosong”. Meski menghadapi sejumlah masalah perekonomian sejak awal 1960-an, namun di bawah komando Pemimpin Besar Revolusi Sukarno, bangsa Indonesia justru penuh gelora nasionalisme dan retorika revolusi. Bahkan meski kondisi pangan nasional sempat kritis, Sukarno masih bersikap tegas menolak bantuan pangan dari USAID dengan kalimat lantang: “Go to hell with your aid”. Mayoritas rakyat masih tetap bersemangat guna mewujudkan prinsip Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dalam ekonomi. Dalam kaitan sumber daya manusia, Sukarno meyakini bahwa dengan memiliki banyak penduduk justru Indonesia bisa meningkatkan 48

peran di kancah internasional sebagai pemimpin dunia ke tiga. Bagi Pemimpin Besar Revolusi ini banyak penduduk itu merupakan sumber proses pembangunan. Sehingga Sukarno setuju dengan kebijakan beranak banyak. Bahkan pada 1963, ketika perekonomian nasional Indonesia tengah menghadapi kritis, Sukarno masih terus berpidato: “jika bangsa yang hidup di gurun pasir dapat menyelesaikan masalah ekonominya, kenapa kita tidak. Kekayaan alam kita cukup, malah banyak yang belum diolah. Kita memiliki buruh yang berlimpah dengan 100 juta penduduk..” (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, an autobiografie as told as to Cindy Adam, 2009:159) Masa kepresidenan yang dijalani Sukarno memang resmi 22 tahun. Tapi wewenang Sukarno sebagai Kepala Pemerintahan tak sampai delapan tahun. Selama 14 tahun sebelumnya, Sukarno praktis hanya ‘Presiden Pajangan’ dengan kewenangan terbatas selaku Kepala Negara. Karena sejak 14 November 1945 kekuasaan eksekutif diambil alih Perdana Menteri Sutan Sjahrir, lalu Amir Sjarifoedin Harahap, kemudian Mohamad Hatta, hingga seterusnya sampai masa Perdana Menteri ke 11, Djuanda Kartawidjaya. Sukarno baru menjadi presiden penuh lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945.


Proklamator Kemerdekaan ini kembali memegang tampuk pimpinan eksekutif setelah memulihkan sistem presidensil sebagaimana amanat yang termaktub dalam UUD 1945. Itu pun tidak genap delapan tahun, karena sejak 25 Juli 1966 kekuasaan eksekutif Sukarno mulai digerogoti Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera I yang secara de facto bertindak selaku Perdana Menteri. Berbeda dari Sukarno, Soeharto setelah berhasil mengkondisikan MPRS agar melantiknya jadi Pejabat Presiden sekaligus menggusur Sukarno pada 22 Februari 1967 dengan dalih menghilangkan dualisme kepemimpinan, maka pemerintahan orde baru yang dipimpinnya pun bersikap pragmatis. Jenderal proBarat ini berkukuh menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Terlihat perbedaan mencolok cara pandang Sukarno dengan Soeharto. Sang proklamator kemerdekaan yang berkuasa semasa Perang Dingin antara Blok Barat Amerika dkk versus Blok Timur Soviet dkk ini, lebih mengutamakan pembangunan watak

aktual/ istimewa

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

dan mentalitas bangsa (nation and character building) melalui Politik Trisakti. Yaitu mencakup program Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Sebaliknya Soeharto yang didukung penuh Blok Barat justru menekankan state building atau pembangunan negara dengan Trilogi pembangunan. Yaitu Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan Pembangunan. Perbedaan ini terutama akibat kontradiksi pemahaman ideologis atas Pancasila. Bagi Sukarno selaku penggali dasar negara, Pancasila adalah jalan penggalangan massa aksi menuju sosialisme Indonesia. Sebaliknya Soeharto menjadikan Pancasila sebagai justifikasi kewenangan guna mengendalikan rakyat agar mau bersikap toleran dengan menjadikan dasar negara ini sebagai pedoman perilaku moral individual sehari hari. Jika Sukarno lebih menonjolkan Pancasila dari perspektif Marhaenisme, Soeharto menafsir Pancasila sebagai bentuk perwujudan dari falsafah Nusantara (baca Jawa) yang menghendaki harmoni dalam mencapai revolusi hijau. (Cindy Adam,2009: 160-161) Soeharto, yang dijuluki media barat yang hingga kini tak mampu menafsirkan secara pas apa makna senyum dia sebagai the smiling general melalui Politik Pintu Terbuka, membuka luas Indonesia bagi kepentingan modal asing dengan menawarkan berbagai fasilitas kemudahan, mulai dari masa tenggang bebas pajak, meski dengan dibarengi menekan kebebasan dan hak-hak buruh. Beranjak dari produk hukum pertama UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Soeharto banting setir meninggalkan politik ekonomi Berdikari. Dengan mengundang modal asing, Soeharto lalu mulai menggenjot program swasembada pangan yang dibarengi penggalakan keluarga berencana secara masif guna pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Yang penting

asal banyak investor asing masuk membuka industri substitusi impor. Proyek PMA pertama yang masuk pada tahun 1967 itu adalah perusahaan Australia yang bergerak di bidang pangan guna memproduksi susu Indomilk. Sang jenderal ini kemudian di Bandung juga berhasil membangun pabrik kondom terbesar di dunia. Jika Sukarno mengandalkan kesatuan front nasional yang berunsurkan elemen Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis – baca Sosialis), maka Soeharto bertumpu pada asas monoloyalitas yang terdiri dari tiga andalan utama, yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar. Bila Sukarno bermain trapeze dalam akrobat politik antar TNI-AD versus PKI, maka Soeharto bermain di antara tarik menarik kepentingan para teknokrat dukungan Barat dengan tuntutan para pengusaha lokal, baik yang pribumi maupun keturunan Tionghoa. Alhasil, meski Orde Baru Soeharto dikecam karena penuh korupsi dan pelanggaran berat hak asasi manusia, namun perkembangan ekonomi di bawah kendali Soeharto banyak dipuji para ekonom Barat. Soeharto yang berhasil mengkonsolidasi faksi kelompok militer sayap kanan TNI, memahami benar bagaimana keampuhan pengalaman selama mengadopsi struktur komando regional dalam operasi tertutup di dalam menyelundupkan bahan pangan guna memenangkan loyalitas penduduk pedesaan. Terutama ketika Indonesia dilanda krisis kelangkaan bahan pangan. Untuk itu guna menjamin ketersediaan pangan minimum, Soeharto dalam memperjuangkan program swasembada beras sejak awal berani menentang saran Bank Dunia dan IMF yang disuarakan oleh para teknokrat, agar Indonesia tidak usah melanjutkan agenda program Sukarno dalam membangun sejumlah pabrik pupuk. “Itu sikap nasionalistik Presiden Soeharto,” kata Ketua Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Ruslan

Abdulgani, suatu kali kepada Aktual. Namun Ruslan, juru bicara ideologis Soeharto, tidak bisa membantah pendapat sanggahan, bahwa sikap Soeharto sebenarnya lebih didorong oleh motif mengamankan kelanggengan kekuasaan Orde Baru. Keberatan lembaga keuangan internasional Blok Barat membiayai pembangunan pabrik-pabrik pupuk (yang semula dirancang Sukarno) dengan menyarankan lebih baik Indonesia mengimpor pupuk asal Filipina atau Thailand, dinilai Soeharto malah bisa membahayakan posisi dia. Sehingga dengan dalih guna memastikan jaminan keamanan kepentingan modal asing, tuntutan Soeharto melanjutkan pembangunan pabrik pupuk lokal demi menjamin mewujudkan program swasembada pangan, akhirnya dituruti Widjojo Nitisastro dkk. Ruslan yang juga mantan “Jubir Usman” atau Usdek Manipol semasa Sukarno, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian dalam Kebudayaan dan Manifesto Politik itu, mengakui bahwa Soeharto memang mahir dalam meyakinkan kalangan donatur dari negara-negara Blok Barat. Kemudian terbukti, berkat pabrik pupuk dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, itu Soeharto mampu membentuk pola keseimbangan antara masyarakat desa selaku produsen dengan masyarakat kota selaku konsumen, melalui peran BULOG (Badan Urusan Logistik), KUD dsb. Sehingga tidak muncul bahaya kelaparan massal yang bisa memicu pembrontakan, dan juga tidak akan tersedia waktu cukup yang bisa menciptakan sikap kritis akibat menikmati rasa kenyang. Dengan politik animalisasi rakyat dari sisi pencatuan sistemik pola konsumsi pokok rakyat itu, Soeharto berkat kombinasi program swasembada pangan dan poengendalian laju pertumbuhan penduduk, mampu bertahan selama tiga dasawarsa.


49


Penduduk Bertambah,

Minyak Menipis

Cadangan minyak terbukti di Indonesia menurun lebih dari 1,9 miliar barel sejak 1992, yang merupakan penurunan paling tajam di Asia.

P

ertumbuhan jumlah penduduk Indonesia setiap tahun terus meningkat. Begitu pula dengan dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berkepentingan untuk mengelola dan menggunakan energi seefektif dan seefisien mungkin. Jika diasumsikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 7% per tahun selama kurun waktu 30 tahun, maka konsumsi listrik akan meningkat dengan tajam. Contohnya pada sektor rumah tangga, konsumsi akan meningkat dari 21,52 Gwh pada 2000 menjadi sekitar 444,53 Gwh pada 2030. Terdapat empat sektor utama pengguna energi, yaitu sektor rumah tangga, komersial, industri dan transportasi. Saat ini pengguna energi terbesar adalah sektor industri dengan pangsa 44,2%. Konsumsi terbesar berikutnya adalah sektor transportasi dengan pangsa 40,6%, diikuti dengan sektor rumah tangga sebesar 11,4% dan sektor komersial sebesar 3,7%. Sampai saat ini, sumber energi yang digunakan sebagian besar masih berasal dari fosil, yaitu minyak bumi sebesar 46,9%, batubara 26,4%, dan gas alam 21,9%. Sementara tenaga air (hidro) dan energi terbarukan lainnya hanya sekitar 4,8% dari total sumber daya energi yang termanfaatkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan, kebutuhan energi akan meningkat tajam pada 2025. Hal tersebut seiring dengan peningkatan populasi penduduk serta pertumbuhan ekonomi global. “Pertumbuhan energi di 50

Indonesia baru sebesar 7-8%. Untuk listrik saja, kita butuh membangun 5000 MW setiap tahun dan itupun masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi," ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, Wiratmaja Puja, dalam diskusi Menguak Masalah dan Solusi Industri Hulu Migas Indonesia, di Jakarta, Rabu (20/11). Menurut Wiratmaja, permasalahan yang menghambat seperti adanya tumpang tindih lahan, terbitnya berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat daerah, capping cost recovery, azas cabbotage, masalah perizinan, terbitnya UU lingkungan No.32/2009 dan lainnya. "Adanya hambatan itu hingga kita tidak optimal dalam pengelolahan energi apalagi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Padahal sumbersumber energi kita itu paling banyak adalah migas,” jelas Wiratmaja. *** Ekspor batubara dan gas alam dari Asia Tenggara dalam dua puluh tahun ke depan, seiring bakal meningkatnya impor minyak mentah oleh negara di kawasan itu. Prediksi ini disampaikan oleh International Energy Agency (IEA), organisasi kerja sama energi 28 negara, seperti dilansir Wall Street Journal. Sepanjang periode 2011-2035, kebutuhan energi 10 negara di kawasan ini bakal naik 83%, setara dengan konsumsi energi Jepang saat ini. Pertumbuhan enonomi dan penduduk diperkirakan mencapai 25%.


Selain itu, yang jadi pemicu peningkatan kebutuhan energi adalah urbanisasi. Dalam laporannya bertajuk Sotheast Asia Energy Outlook, lembaga tersebut menyarankan negara di Asia Tenggara harus menjaga efisiensi. Tekanan terbesar akan dialami oleh Indonesia. Impor minyak mentahnya akan melonjak tajam. Bersamaan dengan itu, subsidi bahan bakar minyak bakal bertambah besar. Kebutuhan gas dan batu bara domestik juga meningkat, yang berarti mengurangi ekspor. Sementara, Menteri ESDM Jero Wacik mengimbau seluruh negara melakukan perbaikan kebijakan energi. Hal ini mengingat naiknya permintaan masyarakat dunia akan kebutuhan energi. Ada empat cara yang ditawarkan Wacik dalam mengatasi persoalan energi saat ini. Dia menyebutnya dengan istilah ‘Catur Dharma Energi’. "Para menteri di kawasan Timur Tengah tetap mendorong bahwa migas adalah kuncinya. Jadi dunia harus mendorong migas, harus ditambah. Namun masalahnya lagi, para menteri yang kebetulan negaranya bukan penghasil migas tentu tidak setuju dan


Oleh: Arbie Marwan, Heriyono


***

mereka mendorong mencari energi alternatif,” kata Wacik di Jakarta, Senin (21/10). Wacik mengatakan, sama halnya dengan negara lain, Indonesia juga memiliki kendala karena produksi minyak dan gas di dalam negeri tidak kunjung naik drastis. Padahal, kebutuhan tak kunjung berkurang. Dia mengingatkan, Indonesia bukan termasuk anggota OPEC, sehingga paradigma minyak harus ditinggalkan. Sekarang bagaimana mendorong sumber energi yang belum dikembangkan bisa muncul ke permukaan. “Masyarakat Indonesia masih memiliki paradigma minyak, tapi pada kenyataannya Indonesia bukan lagi negara yang memiliki sumber daya minyak melimpah sehingga mampu mengekspor,” katanya. Lantaran paradigma yang menganggap produksi minyak besar, maka menurut Wacik masyarakat hingga kini menginginkan energi murah. Untuk itu, ia menilai Indonesia membutuhkan pengembangan energi alternatif. Ia terus mengajak para investor dan penanam modal untuk mengembangkan energi baru terbarukan.

Karen Agustiawan, direktur utama PT Pertamina (Persero), dalam pidatonya di The Center For Strategic And International Studies (CSIS), Washington DC, Amerika Serikat beberapa waktu lalu mengatakan, dunia khususnya Indonesia, perlu memahami risiko nyata yang mengancam ketahanan energi. Karen menjelaskan, kita perlu mengerti apa yang membentuk ketahanan energi. Ketahanan energi, paling sederhananya, berhubungan dengan mengamankan energi masa depan suatu bangsa dengan cara mendapatkan sumber daya energi yang stabil dan berkecukupan dengan harga terjangkau. “Terdengar cukup sederhana namun di bawah permukaan definisi simpel ini terselubung gunung persoalan yang kompleks yang harus kita pecahkan. Kegagalan untuk melakukannya berisiko membahayakan masa depan energi kita untuk jangka waktu yang lama,” jelas dia. Dia menambahkan, berfokus pada Indonesia, dengan kekayaan sumber daya energi alami, masih jauh dari mengamankan ketahanan energi masa depannya. Karen memaparkan, konsumsi energi primer Indonesia telah meningkat lebih dari 50% sejak 2000 hingga 2010.

Namun, produksi minyak, yang masih mendukung sebagian besar kebutuhan energi Indonesia, telah turun dari puncak produksi sejumlah 1,6 juta barel per hari menjadi hanya 861 ribu barel per hari pada 2012. “Pada saat bersamaan, cadangan minyak terbukti menurun lebih dari 1,9 miliar barel sejak 1992, yang merupakan penurunan paling tajam di Asia,” ungkap dia. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kondisi energi kita? Karen menyajikan tiga area aksi utama yang dapat membantu Indonesia mengamankan masa depan energi. Pertama, mengurangi ketergantungan pada minyak. Kedua, menciptakan energy mix yang terdiversifikasi melalui energi terbarukan. Ketiga, beban subsidi bahan bakar harus dikurangi untuk membebaskan pendanaan penting. Banyak pengamat selama beberapa tahun terakhir telah menyuarakan bahwa Indonesia tengah bermain api dengan program subsidi bahan bakarnya. “Subsidi bahan bakar telah meningkat sejak diperkenalkan pada era 1960an. Tak hanya semakin sulit untuk mempertahankan level yang diinginkan masyarakat Indonesia, subsidi ini telah menjadi penghalang terbesar bagi efisiensi di pasar energi. Pada akhirnya, subsidi ini menghalangi inisiatif-inisiatif penting,” jelasnya.


51

buku kita

Geopolitik Pangan S

atu dekade belakangan ini dunia dikejutkan oleh beberapa riset dan publikasi yang menyimpulkan bahwa sangat berbahaya jika tubuh mengkonsumsi makanan yang berasal dari produk rekayasa genetika secara kontinyu. Namun, dalam buku ini, Engdahl memberi warna lain. Dia membuka perspektif dan dimensi baru dalam revolusi rekayasa genetika ini. Soal dimensi geopolitik. Dia memulai dengan menempatkan revolusi ini dalam catatan – catatan sejarah kepentingan ekonomi, politik dan internasional yang sangat kotor. Hal menarik yang disajikan Engdahl dalam buku ini adalah ketika dia berusaha menjabarkan beberapa fakta yang diturunkan berdasarkan pernyataan Henry Kissinger pada 1970 lalu: “Control oil, you control nations. Control food and you control the people".

52

Catatan sejarah penting kisah revolusi genetika yang dicatat dalam buku ini adalah saat keluarga Rockefeller dan beberapa elite mengucurkan dana cukup besar untuk sebuah proyek riset guna menyokong proyek pemusnahan etnis Yahudi oleh tentara Nazi Jerman. Engdahl menyebutnya proyek riset itu sebagai Eugenics Research. Ide riset ini mencapai klimaks ketika Rockfeller menggandeng Henry Kissinger untuk mengembangkan hasil riset ini ke arah yang tidak pernah diduga oleh kebanyakan orang, politikus dan intelektual saat itu: bisnis dan penguasaaan sumber daya alam global. Bisnis mineral (termasuk minyak dan gas) yang saat itu masih menjadi tulang punggung keluarga Rockefeller sedang mengalami kehancuran ketika AS menjadi negara net importer minyak terbesar di dunia saat itu. Apalagi ketika tahun 70-an harga minyak melambung tinggi. Ditengah kehancuran itu, Kissinger menjadi ujung tombak penyelamatan AS (sekaligus bisnis keluarga Rockefeller). Lewat tangan dinginnya, Kissinger (saat itu sebagai pejabat Secretary of State dan sekaligus The President's National Security Adviser) mengeluarkan kebijakan National Security Study Memo 200 (NSSM200) pada 1972. NSSM200 yang saat itu masih bersifat top secret agenda itu adalah tonggak penting


sejarah perekonomian AS yang mulai memfokuskan agribisnis sebagai tulang punggung ekonominya. Kissinger bahkan menekankan bahwa usaha-usaha pertanian yang dilakukan oleh banyak keluarga petani kecil di AS yang sifatnya masih berfokus pada agriculture harus berubah menjadi agribusiness (baca: agrochemical business.red). Kissinger menargetkan bahwa 10-20 tahun ke depan AS akan menguasai bisnis pertanian global dengan cara “menguasai” 13 negara yang saat itu mempunyai potensi cadangan pangan dan mineral sangat besar dan melimpah yakni Indonesia, Banglades, Brasil, Kolombia, Mesir, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Turki, Thailand, dan Phillipina. Untuk itu agenda NSSM200 itu, dia menggandeng beberapa perusahaan seperti Cargill, Bunge, Archer Daniels dan lainnya untuk membentuk secara rahasia sebuah kartel agribisnis. Tak salah kalau saat itu, ruang-ruang perdebatan di sekitar kebijakan internasional di AS saat itu dipenuhi dengan kata “Food is Weapon” meski saat itu Kissinger lebih sering mengatakan sebagai “Food for Peace”. Pada 1974, di saat krisis minyak dan pangan melanda dunia, Kissinger menggunakan PBB sebagai alat untuk melanjutkan agendanya. Sebuah konferensi global (World Food Conference) terjadi di Roma. Saat itu, AS menekankan dua agenda penting yakni soal isu pertumbuhan penduduk dunia ditengah krisis pangan dunia dan bagaimana menyikapi meningkatnya harga pangan dan minyak dunia saat itu dan kedepan. Akhirnya terjadi apa yang disebut

aktual/ istimewa

Oleh: Wahyu Romadhony

aktual/ istimewa

Judul: Seeds of Destruction. The Hidden Agenda of Genetic Manipulation Pengarang: F. William Engdahl Penerbit: Global Research, Centre for Research on Globalization Edisi pertama, 2007 ISBN 978-0-9737147-2-2

Green Revolution. Dan benar, NSSM200 dan Green Revolution dijadikan alasan penting PBB, World Bank dan IMF untuk untuk mengucurkan pinjaman atas nama pengurangan populasi dan penyelamatan pangan. Green Revolution di Indonesia adalah pintu masuknya program KB dan munculnya banyak riset rekayasa genetika di sektor pertanian dan kesehatan. Green Revolution juga yang menandai hilangnya tanaman pangan asli Indonesia (padi dan jagung misalnya). Lewat skema-skema bantuan pinjaman atas nama pengendalian populasi, kesehatan, pangan dan lainnya itu juga, AS juga mulai membuka peluang penguasaan sumberdaya mineral yang ada di Indonesia. Dan itu berlanjut sampai saat ini dengan model dan modus yang sudah banyak berubah. Buku ini juga menyajikan fakta bahwa kartel agrichemical industry milik perusahaan-perusahaan multinasional yang saat ini ada di Indonesia ternyata justru menghancurkan petani dan industri pertanian di Indonesia ketika mereka memakai WTO sebagai senjata mutakhirnya. Petani harus membeli bibit-bibit pangan dari perusahaanperusahaan itu. Petani juga harus membeli pupuk kimia. Petani dengan sangat mudah dihancurkan dengan mempermainkan harga bibit dan pupuk. Dititik ini, skenario awal Rockefeller dan Kissinger untuk menguasai industri makanan global sudah berhasil. Membaca buku ini sebenarnya adalah sebuah peringatan keras bagi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang sudah di-control oil, you control nations. control food and you control the people-kan oleh Kissinger. Implikasinya, Indonesia akan mudah sekali digoyang oleh kekuatan lain yang mampu memainkan harga minyak dan pangan global. Membaca buku ini sebenarnya juga membaca pesan penting bahwa negara bangsa ini harus lebih fokus lagi mengembalikan kedaulatan energi dan pangannya.


53

budaya

Kedaulatan Dalam Sebuah Singkong Oleh: Nur Lail

54

salah satu petinggi adat Cirendeu, Haji Ali memutuskan untuk mengganti tanaman sawah dengan singkong. Cukup berat memang membuat keputusan saat itu. Namun


warga desa Cirendeu sesuai dengan ajaran Pangeran Madras, harus taat dengan keputusan petinggi adat saat itu yang memang dianggap sebagai penerus dan pemegang warisan

warisanindonesia.com

A

dalah seorang pangeran dari Cirebon. Namanya Madrais. Pangeran Madrais, begitu sebutannya. Dulu sekitar abad 19an, pangeran ini dikenal dengan ajarannya yakni Sunda Wiwitan, sebuah ajaran lokal yang sangat menekankan pada spirit identitas dan nasionalisme kesundaan dalam menjalani hidup. Ajaran ini mendapat tempat pada beberapa daerah Sunda. Pengikut ajaran ini mengalami penurunan drastis setelah UU pembatasan agama dikeluarkan pada tahun 1965 lalu (UU 1/PNPS/1965) yang didorong oleh sekelompok parpol yang berupaya untuk membatasi kedekatan PKI dengan beberapa aliran atau ajaran lokal yang ada saat itu. Namun, di beberapa daerah di Jawa Barat, ajaran ini masih ada. Dan masih dijadikan sebagai tuntutan bagi orang Sunda untuk hidup. Salah satunya adalah di kampung Cirendeu, Cimahi Jawa Barat. Yang menarik, warisan ajaran Pangeran Madrais di daerah ini lebih terlihat dalam tradisi lokal untuk tetap mempertahankan singkong sebagai bahan pokok pangannya dibandingkan nasi atau beras. Sejarahnya, warga Cirendeu seperti kebanyakan warga lain yang ada di Sunda juga mengonsumsi beras. Namun, sejak terjadi krisis pangan pada sekitar 1924 hampir di sebagian daerah di Jawa masyarakat Cirendeu memilih singkong untuk mengganti beras. Apalagi, Belanda saat itu tidak peduli dengan nasib warga Cirendeu yang sebagian besar mengalami kelaparan. Ketika warga Cirendeu diancam kelaparan dan tak ingin lagi Belanda merampas hasil panen berasnya,


tertinggi adat ajaran Sunda Wiwitan di daerah itu. ”Para pendahulu kami tahu bahwa di masa depan manusia akan semakin banyak, sedangkan lahan untuk sawah akan semakin sedikit,” ujar Ketua Forum Cirendeu Pojok, Asep Abbas, beberapa saat lalu kepada media. Yang menarik, keputusan Haji Ali saat itu sampai saat ini tetap dipertahankan. Warga Cirendeu tidak makan beras tanakan. Mereka memilih memakan rasi atau Sangeun yang berbahan singkong untuk pengganti nasi. Rasi adalah perasan hasil parutan singkong yang kemudian ampasnya dijemur. Setelah kering, ampas singkong itu ditumbuk sehingga menjadi tepung Rasi. Dalam kondisi seperti ini, rasi bisa disimpan sampai berbulan lamanya. Saat hendak dihidangkan, tinggal dicampur air dingin sehingga membentuk gumpalan-gumpalan mirip butiran beras, lalu dikukus sekitar 15 menit hingga siap saja sebagai pengganti beras. Puluhan tahun, warga Cirendeu bertahan hidup dengan mengandalkan rasi dan tidak menggantungkan diri lagi dengan politik dan perpolitikan beras yang sempat menghebat dijaman Soeharto. Warga Cirendeu juga tidak tergantung lagi dengan bibit-bibit beras yang dihasilkan perusahanperusahaan multinasional. Warga

Cierendeu juga tidak lagi pusingpusing mikir harga beras yang terus menerus naik itu. Karena mereka punya rasi atau beras singkong. Soal kandungan gizinya, rasi juga tak kalah dengan beras. Laboratorium Institut Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor bahkan pernha mempublikasikan bahwa setiap 100 gram rasi, kandungan energinya sebesar 359 kkal, protein 1,4 gram, lemak 0,9 gram, dan karbohidrat 86,5 gram. Sedangkan di dalam 100 gram beras, energinya 360 kkal, protein 6,8 gram, lemak 0,7 gram, dan karbohidrat 78,9 gram. Tidak jauh berbeda. Selain itu, singkong yang menjadi bahan baku rasi itu mengandung berbagai zat penting lain untuk tubuh seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, serta amilum. Soal harga, rasi ternyata jauh lebih murah daripada beras. Satu kilogram rasi diperkirakan hanya hanya Rp 3.000/kg. Bandingkan dengan harga beras yang terus naik hingga mampu mencapai lebih dari Rp5000/kg. Apalagi hanya cukup dengan sedikit takaran rasi, perut sudah cepat kenyang jika dibandingkan dengan beras. Model kearifan lokal desa Cirendeu itu menjadi buah bibir dalam konteks ketahanan pangan lokal. Guru Besar Departemen

Gizi Masyarakat Fema IPB , Ali Khomsan yang pernah meneliti fenomena warga Cirendeu tersebut menyimpulkan bahwa peran budaya dalam mewujudkan ketahanan sangat penting. Penelitian yang dibiayai oleh Neys-van Hoogstraten Foundation itu juga menyimpulkan “diversifikasi pangan yang sebenarnya adalah gerakan yang terus-menerus disuarakan dan dipraktikkan dalam pola makan bangsa,” tulisnya dalam sebuah media nasional beberapa saat lalu. Khomsan menilai upaya diversifikasi pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah soal kesadaran budaya yang dodorong oleh kesejahteraan dan keteladanan. Meski salah, keberhasilan program berasisasi yang didorong terus oleh Soeharto lewat upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dengan membagi beras jatah gratis per bulan perlu dicontoh. Setidaknya, orang melihat bahwa ada tekad, konsistensi dan keteladanan dalam program berasisasi itu. Bukan seperti yang dilakukan beberapa presiden dan petinggi negara saat ini. Sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dalam upaya kedaulatan pangan hanya terjadi saat Hari Pangan atau Hari Gizi Nasional misalnya. Itupun terkadang hanya dalam bentuk lomba, pameran dan bazaar diversifikasi pangan. Negara ini lupa, ketika Haji Ali memutuskan warga desa Cirendeu untuk makan singkong atau ubi, dia juga ikut makan singkong dan ubi. Ketika seorang pemimpin negara meminta warganya untuk mengganti pola makannya dari beras ke yang lainnya ternyata pemimpin itu masih tetap makan nasi. Pemimpin negara ini lupa kedaulatan pangan bukan melulu soal kebijakan. Budaya pola makan baru yang didorong terus oleh keteladanan adalah faktor penting dibalik kesuksesan program kedaulatan pangan. Whuihhh...Negara ini memang harus melirik sebentar ke desa Cirendeu untuk soal ini.


55

INFORIAL

Menggapai Asa dengan

MOBIL Listrik

K

emajuan Indonesia di bidang teknologi kini sedang bergairah. Salah satunya, fokus pemerintah dalam mengembangkan kendaraan atau mobil listrik karya anak bangsa. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) sebagai salah satu kementerian yang menginisiasi produksi kendaraan listrik, optimistis pada 2016 Indonesia sudah bisa memproduksi 100 unit mobil listrik. “Sesuai arahan Bapak Presiden mengenai produksi kendaraan listrik massal ini bahwa target kita di 2016 mendatang sudah bisa produksi 100 unit mobil listrik, lalu diikuti dengan penambahan berikutnya di tahun 2018 sebanyak 10.000 unit,” kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta MS, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Gusti, perkembangan produksi mobil listrik, kini memasuki

56

tahap uji coba lapangan prototipe riset. Kualitas mobil listrik akan terus diuji sembari memperbaiki kekurangan agar nantinya tampil memuaskan. “Ini masih dalam tahap uji coba lapangan untuk prototipe riset, lalu selanjutnya ada uji coba lapangan yang diproduksi dalam jumlah banyak, namun masih dalam produksi non-komersial. Kalau tahap ini bisa lulus maka bisa beranjak ke semi komersial baru ke tahap puncak yakni diproduksi secara massal dan komersil," imbuh Menristek. Gusti menjelaskan, dengan upaya sosialisasian mobil listrik sebagai kendaraan massal, nantinya bisa mengurangi ketergantungan masyarakat akan BBM. "Inilah tujuannya kita targetkan produksi kendaraan listrik massal dalam


negeri cepat terealisasi. Tentunya impor BBM kita akan menurun. Mobil listrik ini bisa menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin, panas matahari, dan lainnya. Intinya No BBM," tegasnya. Melihat kondisi demikian, Gusti optimistis produksi massal mobil listrik dalam negeri bisa cepat terlaksana dan mampu bersaing dengan produksi negara maju. Kementerian Riset dan Teknologi yang menggandeng beberapa lembaga seperti LIPI dan BPPT juga sedang menggodok rencana penyediaan infrastruktur pendukung, salah satunya charger station. Gusti menerangkan, pengembangan kendaraan hemat energi ini akan sangat membantu, terutama sebagai solusi terhadap krisis energi di Indonesia. Selain itu,

dengan kebutuhan masyarakat," terang Gusti. Bila kendaraan listrik yang diproduksi sudah siap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jelas Gusti, pemerintah akan memproduksi

kendaraan jenis ini bila diproduksi massal tak hanya mampu menekan subsidi BBM, tetapi juga ramah lingkungan. “Mobil listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain hemat energi juga ramah lingkungan, serta lebih efisien,” ujar dia. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, saat ini sudah ada lima perguruan tinggi negeri yang sedang mengembangkan jenis kendaraan berbasis listrik. Lima perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). “Ini merupakan bukti bahwa pemerintah sangat mendukung pengembangan kendaraan berbasis listrik produksi dalam negeri. Pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik. Saya minta agar produk tersebut sesuai

jenis kendaraan tersebut secara massal. Pendapat serupa dikemukakan Ketua Tim Peneliti Mobil Listrik LIPI Abdul Hapid. Dia mengatakan, kendaraan listrik bila diproduksi massal tak hanya mampu menekan subsidi BBM, tetapi juga harganya bisa lebih terjangkau. “Seandainya mobil listrik bisa diproduksi dengan kapasitas produksi yang sama dengan mobil konvensional, maka pasti (harganya) bisa bekompetisi,” ujar Hapid. Tak hanya memiliki target untuk memproduksi kendaraan listrik secara massal, pemerintah juga akan memikirkan bagaimana menyediakan berbagai sarana pendukung seperti infrastruktur pengisian listrik yang dikenal dengan sebutan Stasiun Pengisian Listrik Ulang (SPLU). Menuju Teknologi TRL-9 Dalam kesempatan yang berbeda, Zulkifli Halim, Staf Khusus Menteri Riset dan Teknologi dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mengatakan, kendaraan berbasis

listrik yaitu mobil sedan listrik dan bis listrik Hevina yang diluncurkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sudah berada pada tingkat kesiapan teknologi TRL-7 (demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya). Ia menambahkan, saat ini Kemenristek sedang melakukan langkah-langkah untuk membawa prototipe mobil listrik tersebut menuju TRL-9 (benar-benar teruji) untuk siap diproduksi, walaupun baru secara non komersial. “Dan diharapkan digunakan secara terbatas untuk lembagalembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta BUMN. Kegiatan terpenting yang dilakukan sekarang adalah masih terus melanjutkan uji coba pada kondisi yang sebenarnya sebagai syarat menjadi prototipe produksi industri,” jelasnya saat ditemui di Komplek LIPI Jalan Sangkuriang, Bandung, Jawa Barat. Seiring dengan pelaksanaan uji coba yang sebenarnya merupakan pengujian kelayakan teknologis, lanjut Zulkifli, dilakukan pula serangkaian persiapan sosial-institusional untuk mengantarkan mobil listrik ini ke tahap produksi dan pascaproduksi. Kegiatan yang dilakukan antara lain formulasi regulasi yang diperlukan mobil listrik untuk siap diproduksi. Regulasi itu seperti kelembagaan yang akan memproduksi mobil listrik ini, standarisasi izin kelayakan jalan, standarisasi komponen, pengaturan mengenai infrastruktur sumberdaya mobil listrik seperti stasiun pengisian listrik, serta pihak-pihak yang dapat berpartisipasi untuk memproduksi suku cadang. “Regulasi tertentu nantinya juga untuk diberlakukan pada prototipe riset mobil listrik yang dihasilkan pihak lain yang akan menjadi prototipe industri,” imbuhnya. Selain itu, Kemenristek juga melakukan kegiatan edukasi dan pelatihan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk operator dan perawatan pascaproduksi kendaraan listrik.


57

ekonomi

Pelemahan Rupiah Jadi Lampu Kuning Krisis Posisi perekonomian Indonesia selama setahun terakhir sudah memasuki lampu kuning dan harus diantisipasi pemerintah agar jangan sampai terjadi krisis moneter.

M

ata uang rupiah kian tak bertenaga. Rupiah terpuruk di atas psikologis Rp 11.800 per dolar AS pada Rabu (27/11), posisi terendah sejak Maret 2009. Bank Indonesia (BI) dalam kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang jadi patokan pedagang valas juga mematok kurs di Rp 11.813. Dari luar, rupiah ‘digebuk’ kekhawatiran bahwa Bank Sentral AS (The Fed) bakal mengurangi program stimulus lebih awal dibandingkan ekspektasi. Faktor luar ini kemudian diperburuk kegagalan pemerintah 58

dalam lelang obligasi negara yang hanya berhasil menjual USD 190 juta surat utang negara, jauh di bawah target sebesar USD 450 juta. Defisit transaksi berjalan juga membikin otot rupiah kian kendur. Tentu saja pelemahan rupiah bikin jiper pengusaha. Ekonom Rizal Ramli mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi krisis moneter pada 2014. Dia mengatakan, posisi perekonomian Indonesia


selama setahun terakhir sudah memasuki lampu kuning dan harus diantisipasi pemerintah agar jangan sampai terjadi krisis moneter. Saat ini, empat indikator utama perekonomian dalam posisi lampu kuning yakni defisit neraca perdagangan, neraca berjalan, neraca pembayaran, dan defisit anggaran. Pada 2008 silam, ketika badai krisis global melanda, perdagangan Indonesia kala itu masih surplus


Oleh: Epung Saepudin


hingga USD20 miliar sementara saat ini justru minus USD 8 miliar. Selanjutnya, transaksi berjalan, kata dia, saat ini defisit hingga USD 9,8 miliar, neraca pembayaran defisit hingga USD 4 miliar, serta anggaran dalam asumsi APBN 2013 maksimal minus 1,5%. Faktor lain yang bikin rupiah keok yakni beban utang yang menggunung, mencapai USD 47 triliun. Jika tidak dikendalikan, maka secara psikologis bakal membikin rupiah makin lemah dihadapan mata uang lain, terutama dolar AS. Jika pemerintah

lamban mengantisipasi, bisa tembus Rp 12.000 per dolar AS. Kalau hal ini sampai terjadi, maka Indonesia akan kembali memasuki krisis moneter,” kata Rizal. “Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, harus segera mengantisipasi jangan sampai nilai tukar rupiah terus merosot.” Jika Rizal pesimis, tidak demikian dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara. Ia yakin, pelemahan rupiah saat ini sudah sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia. “Itu sudah level yang cocok untuk situasi saat ini,” ujar Mirza. Level nilai tukar Rp 11.500 per dolar AS dinilai Mirza sudah cukup baik untuk mengatasi neraca transaksi berjalan yang sudah delapan kuartal berturut-turut mengalami defisit. “Jadi di level sekarang para eksportir itu sudah bisa menjual hasil ekspornya,” jelas Mirza. Ia menuturkan, Bank Indonesia pernah menahan pelemahan rupiah di level Rp 9.500-Rp 10.000 per dolar AS, namun kemudian cadangan devisa terkuras. Sementara itu, dari sisi pembayaran utang, Mirza menjelaskan bahwa jumlahnya cukup besar, namun sebagian utang yang jatuh tempo sudah diperpanjang dan untuk yang tidak diperpanjang

sudah ada sumber pembiayaannya. “Sehingga swasta tidak perlu beli dolar di pasar,” kata Mirza. Dari sisi inflasi, Bank Indonesia berharap bisa di bawah 9%, sehingga tidak diperlukan lagi kebijakan baru. Jika tren inflasi bisa terus dijaga, maka, tak perlu ada kebijakan moneter baru lagi. “Akan tetapi, ini semua tergantung data,” ujarnya. Adapun tahun depan, BI berharap tren ditargetkan di kisaran 3,5-5,5% serta defisit transaksi berjalan dapat di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). “Defisit current account pada Kuartal II 2013 kurang baik, yakni sebesar 4,4%, kuartal III sebesar 3,8%, diharapkan pada 2014 bisa di bawah 3% dari PDB,” jelas Mirza. Untuk menekan defisit traksaksi berjalan, diperlukan dua kebijakan yang beriringan. Gabungan kebijakan moneter dan sektor rill. Misal, dari sektor rill menggenjot turis asing supaya makin rajin datang ke Indonesia. Alhasil, devisa negara juga meningkat. Sementara BI, juga tidak hanya merujuk pada kebijakan suku bunga acuan (BI rate), tetapi bauran kebijakan yang salah satunya dari penerbitan aturan loan to value (LTV), serta memperketat loan to deposit ratio (LDR). Toh, Mirza mengingatkan kalangan bankir supaya juga mengendalikan


59

kredit agar tidak melebihi besaran pendanaannya sehingga tidak menjadi kredit macet. “Tidak mungkin BI sebagai otoritas moneter akan membuat kebijakan yang merugikan perbankan dan ekonomi makro,” katanya, menegaskan. *** Pelemahan rupiah akibat isu pemangkasan stimulus dari Bank Sentral Amerika Serikat, dinilai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani tidak berdampak pada aliran dana asing ke negara berkembang termasuk ke Indonesia. “Dana asing akan tetap ke negara emerging (berkembang),” katanya. Kata dia, saat ini telah terjadi perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan perekonomian di negara-negara maju yang stagnan dengan pertumbuhan di negaranegara berkembang yang melesat. Ia menyebut, meski rupiah keok dalam 60

beberapa minggu terakhir, aliran dana asing yang keluar tidak sederas pada 2008 silam. Aviliani memperkirakan rentang rupiah akan berkisar antara Rp 10.500-12.000 per dolar AS dan diperkirakan tetap demikian sampai adanya tapering atau tidak. Diprediksi bakal ada kepastian mengenai hal tersebut pada 2014. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara memang bakal terdampak tapering atau penundaan pemberian stimulus Fed (Bank Sentral AS, khususnya negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia). Senada dengan Rizal Ramli, Jim juga menyebut keluarnya arus modal dari negara-negara berkembang lantaran permasalahan defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal yang relatif tinggi. Alhasil, untuk menekan defisit, diambil kebijakan menaikkan suku bunga di negaranegara itu dalam merespon dampak


dari pengumuman tapering. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporan obligasi terbaru mengingatkan negara berkembang Asia untuk memanfaatkan penundaan dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, untuk memperkuat sistem finansial dan ekonomi. “Penundaan tapering off dari Amerika Serikat memberikan ruang bagi kawasan untuk menguatkan sistem keuangan dan ekonomi dalam menghadapi potensi volatilitas pasar ke depan,” kata Kepala Kantor ADB untuk Integrasi Ekonomi Regional, Iwan Jaya Azis . Mantan Gubernur BI, Darmin Nasution menegaskan pembenahan defisit transaksi berjalan tidak bisa berlangsung cepat. Darmin menyebut, defisit terjadi karena tak ada tak ada rencana industrialiasi yang jelas. Tak heran, ketika pertumbuhan ekonomi dan industri nasional baik, tidak bisa dihasilkan barang


ekonomi


baku dan modal yang memadai. Ini mengakibatkan besarnya impor untuk kebutuhan barang tersebut. Di sektor pangan nasional juga tidak ada kebijakan yang memadai sehingga Indonesia tergantung pada impor. Turunnya harga sejumlah komoditas di tingkat internasional serta kurang tegasnya pemerintah dalam kebijakan di sektor bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi penyumbang defisit. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai perekonomian Indonesia harus lebih siap pada 2014 dalam menghadapi gejolak (shock)

ekonomi global, terutama rencana pengurangan stimulus moneter oleh Bank Sentral AS The Fed. Agus mengatakan, upaya untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan saat ini masih terus berlangsung demi menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat dari kuartal dua rasionya (defisit) 4,4% terus kemudian bisa membaik ke 3,8%,” kata Agus. Selain itu, dengan tingkat inflasi yang diperkirakan di bawah 9% pada akhir 2013 serta nilai tukar yang sedikit melemah merupakan langkah-

langkah antisipasi perkembangan ekonomi pada tahun 2014. Dari sisi tingkat suku bunga, BI juga telah menaikkan BI rate 175 basis poin dalam enam bulan terakhir. Menjelang akhir tahun, menurut Agus, akan banyak investor yang masuk ke dalam negeri. “Mereka mungkin menghitung real interest rate 2014 bahwa tingkat inflasi 3,5-5,5%. Dengan tingkat bunga yang ada di Indonesia berarti sudah positif. Dalam arti real interest rate positif, investor lihat hal baik dengan Indonesia,” kata Agus. Ekonom INDEF Enny Sri Hartati menilai, otoritas fiskal dan moneter perlu memfokuskan kebijakan yang dapat membidik faktor-faktor fundamental penyebab pelemahan nilai tukar untuk mencegah pelemahan rupiah ke arah lebih dalam. Langkah fundamental mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor migas maupun non migas. Di sektor migas, target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten. Sementara itu, di sektor non migas terutama pangan, respon atas naiknya inflasi tidak selalu dapat diselesaikan dengan kebijakan impor. “Harus ada upaya riil dari pemerintah untuk menertibkan tata niaga komoditas pangan dan memperbaiki jalur distribusi barang dan jasa,” kata Enny. Di luar itu, pemanfaatan pasar domestik secara lebih optimal dengan memberi insentif bagi produk dalam negeri agar tidak semakin terdesak oleh produk-produk impor juga sangat diperlukan, ujarnya. “Dengan meminimasi ruang gerak penetrasi produk impor di pasar dalam negeri, defisit neraca perdagangan akan lebih mudah diatasi dan stabilisasi rupiah dapat terealisasi,” ujar Enny. Enny menambahkan, diversifikasi mata uang dalam pembayaran internasional perlu digalakkan. Dalam kontrak dagang dengan Cina dan Jepang misalnya, tidak harus pembayaran dalam dolar AS, mengingat mata uang negara-negara mitra dagang tersebut tidak dalam dolar AS. “Sehingga nilai tukar rupiah akan lebih stabil,” tegas dia.


61

ekonomi

P

62

Pukulan Berat Properti Dalam dua atau tiga tahun belakangan, kenaikan harga properti sangat tinggi. Hal itu dikarenakan mekanisme yang terjadi di pasar. Oleh: Ismed Eka Kusuma salah satu pengembang rumah tapak meluncurkan proyek terbaru dengan kisaran harga mencapai Rp 10 miliar. Mereka berangggapan, minat pasar terhadap rumah tapak masih tinggi. Rupanya hal inilah yang membuat BI khawatir akan potensi kredit macet dan memilih untuk memperketat aturan LTV dan BI rate. *** Dalam dua atau tiga tahun belakangan, kenaikan harga properti sangat tinggi. Hal itu dikarenakan mekanisme yang terjadi di pasar, permintaan perumahan sedang tinggi yang mengakibatkan tingginya harga. “Setiap tahunnya hanya tersedia 120 ribu rumah untuk rakyat padahal kebutuhan masyarakat hampir mencapai satu juta unit,” ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arief di Jakarta, belum lama ini. Kebutuhan akan rumah


yang tinggi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan perumahan mengakibatkan backlog (kekurangan rumah, red) semakin tinggi. Artinya, spekulan akan terus tumbuh untuk mencari keuntungan. Pemilik utama (end user) mau tidak mau harus terdampak dari lingkaran ekonomi, harga rumah dan tanah bakal terus menanjak. Efek yang dikhawatirkan adalah terjadinya bubble property yang diketahui menjadi salah satu penyebab jatuhnya ekonomi di Eropa. Bubble property terjadi jika harga yang ada dipasar melampui harga sewajarnya, atau terjadi penggelembungan (bubble) harga. Indonesia Property Watch (IPW) meyakinkan Indonesia tidak terjadi fenomena bubble di sektor properti serta diperkirakan tidak terjadi dalam beberapa tahun mendatang. “IPW selalu memberikan analisisnya bahwa di Indonesia tidak


ukulan dunia properti sepertinya tidak kunjung selesai. Pascakenaikan harga BBM mencapai 50%, pemerintah kembali memberlakukan kenaikan loan to value ratio (LVR)— rasio dalam analisis kredit yang mengukur cakupan jaminan—dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dua kali dalam setahun. Aturan kenaikan LTV kredit pemilikan rumah (KPR) ataupun kredit pemilikan apartemen (KPA) sebetulnya bukanlah hal yang baru. LTV merupakan pembiayaan atau kredit yang dapat diberikan bank kepada nasabah KPR atau KPA. Setahun yang lalu, pemerintah pernah memberikan aturan LTV bagi kepemilikan rumah tipe 70 meter persegi, yaitu jumlah pinjaman yang dapat diberikan bank terhadap nasabah KPR maksimal 70%. Artinya apabila konsumen yang ingin membeli rumah dengan fasilitas KPR harus menyediakan uang muka (down payment/DP) sedikitnya 30% dari harga rumah. Sedangkan pihak bank akan memberikan fasilitas kredit maksimal 70% dari nilai jual KPR atapun KPA. Mulai 30 September 2013, BI memberlakukan ketentuan baru tentang LTV/ Financing To Value (FTV)—adalah rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan— untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti. Ketentuan itu berlaku untuk kepemilikan rumah kedua dengan batas pembiayaan maksimal 60%, sedangkan untuk rumah ketiga maksimal 50%. Pemberlakuan pengetatan aturan LTV dilakukan BI untuk menekan laju penyaluran kredit bank kepada nasabahnya. Namun sepertinya aturan tersebut tidak mampu meredam lajunya kredit KPR atau KPA. Proyek pembangunan rumah tapak (landed house), peluncuran kondotel dan tooping off apartemen masih saja dipenuhi pembeli. Bahkan pada November 2013,

bumntrak

akan terjadi bubble properti dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda di Jakarta. Tingginya harga perumahan di Indonesia terjadi karena mekanisme pasar. Ini dinilai sebagai over value bukan bubble property. Sebuah lokasi yang sudah over value ditandai dengan adanya spread harga yang terlalu lebar antara harga yang terjadi di pasar primer dan pasar sekunder. Akibatnya, pengembang tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi, dengan salah satunya ditandai jenuhnya konsumen membeli rumah di lokasi tertentu. Pada tataran pembeli, menyikapi aturan LTV bagi kepemilikan rumah kedua dan seterusnya, Tony Eddy, presiden Keller Wiliams Realty, mengungkapkan, pembeli dalam berinvestasi melakukan tunai (cash) keras ataupun cash bertahap. Meskipun harga properti yang ditawarkan menyentuh Rp 6 miliar, mereka (konsumen) tak terdampak dari pengetatan BI rate maupun LTV.

Pasalnya mereka tak menggunakan fasilitas KPR ataupun KPA. “Investor tak terdampak dengan pengetatan LTV dan kenaikan BI rate karena sebagian besar mereka tidak menggunakan fasilitas kredit dalam pembiyaaan. Mereka menggunakan cash keras dan cash bertahap,” ujarnya menegaskan. *** Suku bunga acuan BI rate sedikit banyak memukul pertumbuhan properti, terutama konsumen yang menggunakan KPR atau KPA untuk pembiayaan rumah mereka. Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, suku bunga acuan Bank Indonesia/BI rate masih bisa mengalami kenaikkan apabila sektor riil belum beres. Kenaikkan BI rate dipengaruhi beberapa data atau indikator ekonomi seperti, inflasi, neraca pembayaran Indonesia, kemudian neraca berjalan atau current account defisit. Dalam satu tahun terakhir, BI telah menaikkan dua kali BI rate. Saat ini, BI rate berada di posisi 7,5%, naik 0,25% dari posisi sebelumnya. Menteri Keuangan Chatib Basri mengklaim kenaikan ini dapat menyehatkan bank serta memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. BI rate pun digunakan sebagai acuan bank dalam memberikan kredit terhadap nasabahnya. Dalam tataran mikro, kenaikan BI rate terlihat pada pemberian KPR, KPA, kredit motor ataupun kredit investasi. Kenaikan BI rate ini berakibat cicilan yang harus dibayarkan akan semakin naik. Bagi pengusaha real estate, kenaikan

suku bunga acuan BI merupakan momok menakutkan karena diyakini berdampak langsung bagi sektor usaha. “Bagi para pelaku usaha real estate, kenaikan suku bunga suatu hal yang kami takuti,” kata Setyo Maharso, ketua umum DPP Real Estate Indonesia (DPP REI) periode 2010-2013. Bukan hanya pengusaha saja yang terdampak kenaikan BI rate. Sebenarnya konsumenlah yang paling terpukul. Cicilan yang mereka bayarkan akan semakin tinggi tiap bulannya. “Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, mimpinya untuk bisa memiliki rumah dengan meminjam ke perbankan semakin jauh. Sedangkan, bagi masyarakat yang sudah bisa beli rumah dengan cicil, KPR masih dibayangi kenaikan bunga kredit,” ujar Setyo. Salah satu pengembang rumah tapak yang mayoritas konsumennya menggunakan KPR yaitu Metropolitan Land atau disingkat menjadi Metland. Menyikapi kenaikan BI rate yang kedua kalinya dalam setahun, Metland lebih bersikap hati-hati. Metland beranggapan kebijakan BI sedikit berpengaruh, karena mayoritas pembeli merupakan end user atau pembeli pertama. “Kami masih mengamati dampak dari kenaikan BI rate terhadap penjualan produk Metland. Yang perlu diwaspadai justru kurangnya likuiditas bank dalam penyaluran KPR. Efeknya masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan KPR,” kata Wahyu Sulistio, vice director Corporate Communications PT Metropolitan Land Tbk. Lain halnya dengan pengembang Sinar Mas Land. Kebijakan yang dikeluarkan BI sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap penjualan perumahan. Namun tren penjualan tetap mengalami pertumbuhan. “Minat masyarakat membeli rumah di BSD masih besar. Kami luncurkan 240 unit diperebutkan 7.000 orang,” ujar Ishak Candra, managing director Corporate Strategy & Service Sinarmas Land.


63

INFOrial

Menjaga Rupiah, Menjaga Kedaulatan “Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita”. Wakil Presiden RI Mohammad Hatta

P

etikan pengumuman Bung Hatta melalui Radio Republik Indonesia pada Selasa malam, 29 Oktober1946 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mungkin terlupa oleh generasi penerus. Sebuah keputusan penting diambil oleh Founding Fathers untuk melahirkan mata uang kita sendiri, Oeang Republik Indonesia (ORI) yang mulai berlaku pada 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Bertepatan dengan kelahiran tersebut, Pemerintah RI menyatakan uang bekas penjajah Jepang dan Javasche Bank,

64

tidak berlaku lagi. Kisah ini mungkin kalah pamor dibandingkan berbagai peristiwa penting pasca kemerdekaan. Bila tidak percaya cobalah tanya kawan dekat anda, apakah mereka tahu kapan ORI yang jadi cikal bakal Rupiah dilahirkan? Setelah 67 tahun Rupiah berperan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, mata uang kebanggaaan Indonesia masih memegang posisi penting dalam perekonomian, baik sebagai alat tukar maupun instrumen moneter. Bank Indonesia terus memastikan distribusi uang hingga ke pelosok


pedesaan, dataran tinggi, bahkan daerah perbatasan, untuk memastikan tidak ada mata uang lain yang beredar, selain Rupiah. Bukan perkara mudah untuk mengedarkan Rupiah, karena penduduk Indonesia tersebar di sekitar 6.000 pulau. Tersebar dari wilayah paling Timur sampai ujung Barat yang jaraknya bisa mencapai puluhan ribu kilometer dari pusat ekonomi dan pemerintahan di Jakarta. Berbagai moda transportasi, baik darat, laut maupun udara digunakan untuk mengantar uang yang kualitasnya layak edar. Tentunya dengan dukungan pengawalan ketat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Khusus untuk pulau terluar di wilayah Indonesia serta daerah perbatasan, Bank Indonesia rutin menggelar operasi Kas Keliling untuk memastikan Rupiah yang digunakan masyarakat setempat tergolong layak edar. Misalnya, Pulau Miangas yang

berbatasan dengan Filipina, Natuna yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste serta Nunukan-Sebatik dan Entikong yang berbatasan dengan Malaysia. Masuknya uang palsu maupun uang negara lain menjadi kekhawatiran apabila pasokan uang layak edar tidak lancar. Sebaliknya, bank sentral juga menarik uang yang tergolong rusak, baik yang sudah lusuh maupun telah robek. Penarikan uang tidak layak edar (UTLE) juga dilakukan secara rutin melalui Kas Keliling dengan memberikan layanan penukaran uang Rupiah diberbagai daerah maupun sentral perdagangan dengan jadwal rutin. Tentunya, upaya ini telah mempertimbangkan jumlah dan waktu yang tepat untuk melakukan penarikan atas uang lusuh di daerah tersebut. Langkah lain Bank Indonesia terkait dengan menjaga kualitas uang adalah melalui program Kas Titipan pada perbankan di daerah tertentu. Kas Titipan diperlukan karena daerah tersebut dianggap memiliki

skalaekonomi yang cukup besar namun tidak cukup dekat dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah. Payung kebijakan atas operasi Kas Keliling dan Kas Titipan ini bernama Clean Money Policy (CMP), yakni kebijakan Bank Sentral yang mengedepankan kualitas uang yang beredar di masyarakat melalui kegiatan penarikan UTLE. Dalam hal penarikan UTLE, Bank Indonesiamenetapkan batas kelusuhan tertentu (soil level). Standar kelusuhan uang tertentu menyasar keinginan Bank Indonesia agar uang yang berada ditangan masyarakat tetap dalam kondisi yang prima. Sementara, uang lusuh akan dimusnahkan secara berkala. Bank Indonesia juga memberikan layanan kas dalam kantor di 41 Kantor Perwakilan yang tersebar dari Banda Aceh sampai Jayapura. Layanan ini diperuntukan bagi penyetoran dan penarikan uang untuk perbankan setempat serta penukaran uang untuk masyarakat. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untukmerawat uang serta mencegah beredarnya uang palsu, Bank Indonesia juga aktif melakukan sosialiasi dalam berbagai kegiatan, termasuk kesenian tradisional setempat. Misalnya, pagelaran Wayang

Kulit untuk wilayah Jawa Tengah, maupun Wayang Golek di wilayah Jawa Barat. Sosialiasi juga gencar dilakukan melalui pameran yang digelar di berbagai kota. Pameran tersebut bekerjasama dengan stake holder setempat guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi generasi muda yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas atau sederajat, juga mendapatkan program edukasi mengenai uang yang tercakup dalam Kurikulum Nasional 2013. Melalui edukasi formal ini, diharapkan generasi penerus dapat memahami makna uang dan manfaatnya, pengenalan jenis mata uang, identifikasi keaslian mata uang,

dan berbagai alat pembayaran. Kelayakan uang yang beredar tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat yang menggunakannya sehari-hari. Untuk itu, masyarakat juga dihimbau agar merawat setiap rupiah yang dimiliki agar tak mudah lusuh dan rusak. Sebab, kalau sampai banyak uang lusuh beredar maka kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi akan terganggu. Uang yang lusuh akan menghambat publik untuk mengenali keaslian uang Rupiah yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Marilah, kita rawat setiap lembar uang Rupiah yang kita miliki. Karena didalamnya terdapat simbol kedaulatan negara yang dipertahankan dengan pengorbanan para pendiri dan penerus bangsa.


65

Menanti Koalisi Partai Islam Koalisi partai Islam diyakini akan mampu memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa ke depan. Oleh: Adi Adrian, Iqbal Kukuh Saokani, Novrizal Sikumbang, Rian Sartono Perdana

P

oros Tengah Jilid II. Kalimat itu yang kini mengemuka ketika wacana koaliasi partaipartai Islam terlontar. Wacana itu pertama kali terlontar saat pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengungkapkan bahwa saat ini merupakan peluang terbaik bagi partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusung seorang calon presiden. “Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi, luar biasa sekali,” kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat. 66

Namun, pemberian label ‘Poros Tengah Jilid II’ bukan terlontar dari mulut Siti Zuhro. Adalah media yang kemudian memberi label ‘Poros Tengah Jilid II’ dari pernyataan Siti Zuhro itu. Salah satu nama yang dimunculkan berpotensi sebagai kandidat calon presiden (capres) yang diusung koalisi partai-partai Islam adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Bachtiar Ali, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, berkomentar, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai


Demokrat semestinya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi capres. Menurutnya, hal ini bisa menguntungkan keduanya, baik koalisi partai maupun Mahfud. Hal itu pun diamini oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/11). “Sangat masuk akal bila Mahfud MD mempersatukan pemilih Islam dan partai-partai Islam,” kata Malik. Abdul Malik menilai bahwa Mahfud adalah sosok yang tegas, bersih dan tidak terkontaminasi dengan primordial. “Mahfud diyakini bisa meraup massa di luar fanatik Islam," jelas dia. Oleh karena itu, dirinya mengaku tak ragu mencalonkan Mahfud sebagai calon presiden, terutama dari PKB. “Saya lihat potensi yang dimilki Mahfud itu alami, karena beliau adalah sosok yang kuat, bersih, belum cacat, berani. Modal itu yang jadi potensi besar bagi Mahfud," katanya. Di sisi lain, Umar S Bakrey, direktur eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), mengatakan, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebakan partai-partai Islam sulit


politik


untuk berkoalisi. Pertama, karena perbedaan sudut pandang terhadap aliran agama yang ada disejumlah partai Islam tersebut. “Meski banyak tokoh Islam yang mengatakan bahwa sudah tidak masalah, tetapi di akar rumput itu masih identik, seperti PKB itu NU, PAN itu mengatakan partai nasional. Di lapangan perbedaan aliran ini masih jadi kendala yang cukup nyata untuk menyatukan mereka,” kata Umar di Jakarta, Minggu (24/11). Umar menambahkan, sulitnya membentuk koalisi di partai-partai Islam dikarenakan setiap partai Islam cenderung sudah berfikir pragmatis (kesempatan) dalam mendapatkan jabatan di pemerintahan, seperti menteri. "Koalisi ini sulit dibentuk karena pandangan yang lebih pragmatis. Kalau mereka koalisi secara partai nasional, sehingga mereka akan lebih suka dengan berkoalisi dengan partai nasionalis, tentu mendahulukan kepentingan pragmatis. Ini juga menjadi kendala selanjutanya,” jelas dia. Padahal, berdasarkan survei LSN soal wacana koalisi partai Islam, jelang Pemilu 2014, mayoritas publik setuju bila partai politik berbasis Islam berkoalisi. “Berdasarkan temuan LSN, sebanyak 45,6% publik mengaku setuju dengan wacana koalisi partai Islam, hanya 23,7% yang tidak setuju, dan 30,7% menyatakan tidak tahu,” kata Peneliti LSN Dipa Pradipta. Dikatakan Dipa, setidaknya ada dua alasan mengapa publik itu sangat mengharapkan dilakukan koalisi partai Islam. Pertama, koalisi parpol Islam diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Kedua, dengan berkoalisi partai-partai Islam diharapkan dapat memenangkan pilpres 2014, atau minimal tidak sekadar menjadi pengekor apalagi penonton saja. Survei LSN dilaksanakan pada 20-30 Oktober. Survei ini dilakukan di 34 propinsi diseluruh Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.240 responden yang diperoleh melalui

teknik pengambilan sampel secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Margin error sebesar 2,8% dan pada level confidence 95%. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan berpedoman kuesioner. Survei ini juga dilengkapi dengan analis media terhadap 10 media massa nasional. *** Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menyambut baik gagasan pembentukan koalisi partai Islam. Alasannya, persoalan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu partai politik saja, meskipun itu partai besar. "Kami menyambut baik ide ini, karena persoalan bangsa ke depan semakin berat," kata Ketua Dewan Pembina IPHI Jenderal TNI (Purn) H Djoko Santoso di Jakarta, Minggu (17/11). Djoko menilai, koalisi partai Islam perlu memunculkan calon presiden berideologi nasionalisreligius agar diterima semua pihak. Menurut dia, capres berideologi nasionalis-religius itu perlu proses seleksi ketat dengan mengacu kepada kompetensi, kapabilitas, integritas, dan rekam jejak capres yang bersangkutan. "Pemimpin nasionalisreligius itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan, karena tantangan yang dihadapi bangsa akan sangat berat. Tahun pertama saja sudah harus menghadapi Komunitas

ASEAN 2015,” kata mantan Panglima TNI, ini. Sementara, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali di Bandung, menyambut baik wacana pembentukan koalisi parpol Islam. Karena koalisi ini diyakini akan mampu memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa ke depan. “Untuk menandingi eksistensi partai-partai politik besar yang bertarung di pemilu 2014, partai berbasis agama khususnya Islam perlu berbenah. Pembenahan itu adalah dengan membentuk suatu koalisi poros tengah,” jelas Suryadharma. Suryadharma pun menilai penting terbentuknya koalisi itu. Koalisi tersebut diyakini mampu memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa ke depan. Terlebih, banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa mengharuskan partai politik bersatu menyelesaikannya. Menurut Direktur Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman, hal tersebut (koalisi partai Islam) sangatlah dimungkinkan. “Ya itu perlu. Tapi harus mengingat, partai-partai Islam juga memiliki beda pandangan politik,” ujar Usman.


67

politik

Kala Yusril Bicara Poros Tengah Yusril mengaku heran dan kaget dengan munculnya nama Megawati dan Gus Dur. Padahal, dia sendiri yang menunggu hingga batas akhir pengajuan capres di MPR, tidak ada berkas dari Gus Dur dan Megawati. Oleh: Arbie Marwan

P

ublik mungkin agak sedikit lupa dengan kiprah sosok Yusril Ihza Mahendra pada pemilihan presiden di sidang MPR pada 20 Oktober 1999. Ya, Yusril mundur di detik-detik terakhir pemilihan presiden kala itu. Mundurnya Yusril menyisakan dua kandidat lainnya, yakni Megawati Soekarno Putri dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Wacana publik yang berkembang kala itu, mundurnya Yusril merupakan skenario Poros Tengah yang digagas Amien Rais untuk menghadang Megawati. Namun, ternyata ada kisah lain yang diceritakan Yusril. Inilah cerita Yusril. Pada 1999, Yusril menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB). Dia mengungkapkan, PBB pada 1999 tidak tergabung dalam Poros Tengah, bahkan hingga Poros Tengah ‘bubar’. Amien Rais pada 7 Oktober 1999 mengumumkan bahwa Poros Tengah mendukung Gus Dur. Cerita berlanjut ketika pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie. Lalu, sehari kemudian, yakni pada 20 Oktober 1999, dilakukan pemilihan presiden melalui sidang MPR. Saat itu pemilihan presiden belum secara langsung. Yusril bercerita, pada dini hari 20 Oktober 1999, sekitar pukul 00.30 WIB, sejumlah tokoh berkumpul di rumah BJ Habibie, seperti Marwah 68



Daud, Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum PPP Hamzah Haz, Ginanjar Kartasasmita, dan dirinya. Kala itu, Habibie berdebat hebat dengan Marwah Daud. Marwah tetap meminta Habibie jadi presiden. Habibie dengan tegas tidak mau apalagi pertanggungjawabannya ditolak. Akbar Tanjung dan Ginanjar pun menolak dicalonkan menjadi presiden. Sementara Hamzah Haz mengaku tidak enak dengan Gus Dur. Praktis, hanya Yusril yang bersedia dan sudah melengkapi persyaratan calon presiden seperti tertara dalam TAP MPR. “Ketika Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya, saya sudah siapkan berkas-berkas pencalonan presiden. Saya lengkapi, komplit semuanya. Peta politik tiba-tiba berubah drastis malam itu. Saya mengatakan bersedia dan sudah melengkapi persyaratannya,” kenang Yusril, dalam sebuah acara diskusi bertajuk PBB dan Masa Depan Politik Neo-Masyumi di Jakarta, Minggu (24/11). Setelah itu, Ketua MPR Amien Rais dihubungi dan diminta datang. Amien datang sekitar pukul 04.00 WIB. Amien menolak menjadi presiden karena sudah menjagokan Gus Dur. Tapi Amien meminta waktu untuk bertemu Gus Dur dan kembali pukul 05.30 WIB. Hingga pukul 06.00 WIB, Amien tidak datang. Lalu Yusril memilih menuju gedung MPR/ DPR. Batas pendaftaran

sesuai TAP MPR adalah jam 07.00 WIB. Yusril menyerahkan berkas pencalonannya sekitar pukul 06.30 WIB atau 30 menit sebelum batas akhir pendaftaran ditutup. Berkasberkas itu sudah dimasukkan. Habibie juga sudah yakin Yusril yang maju. Sambil memeluk Yusril, Habibie menyatakan siap mendukung Yusril dan mengarahkan kekuatannya di Golkar dan Fraksi TNI serta utusan daerah untuk mendukung Yusril. “Waktu itu dia (BJ Habibie) bilang, kalau kau maju saya akan perintahkan TNI, perintahkan Golkar, alihkan dukungan pada saya. Tapi saudara akan mengalami problema. Saudara harus terima Wiranto sebagai wakil anda (wakil presiden). Itu omongannya Habibie,” ungkap Yusril. Secara otomatis, pemahaman Yusril saat itu adalah hanya ada satu calon atau calon tunggal yaitu dia. Karena, batas akhir pendaftaran sudah ditetapkan di TAP MPR. “Tibatiba waktu sidang di buka sudah lebih, ada tiga calon. Dari mana tiga calon itu,” Tanya Yusril. Yusril mengaku heran dan kaget dengan munculnya nama Megawati dan Gus Dur. Padahal, dia sendiri yang menunggu hingga batas akhir pengajuan capres di MPR, tidak ada berkas dari Gus Dur dan Megawati. Tapi, dalam pembukaan yang dipimpin langsung oleh Amien Rais, disebutkan ada tiga calon yaitu Gus Dur, Megawati dan dirinya. “Itu TAP MPR, jam 07.00 WIB. Kemudian syarat-syarat itu di TAP MPR, dan tidak dipenuhi baik oleh Megawati maupun Gus Dur. Boleh dicek sekarang di gedung MPR, arsip sidang MPR tahun 1999,” kata Yusril. Beberapa saat sebelum sidang paripurna MPR, Yusril di desak untuk mundur. Dirinya bahkan sampai terpojok ke dinding, termasuk oleh sejumlah politisi PBB. “Waktu itu ada Fuad Bawazir (PAN, sekarang di Hanura), AM Fatwa (PAN sekarang anggota DPD). Termasuk dalam partai saya sendiri, Hartono Marjono. Hartono bahkan mengatakan, kalau saya

tidak mundur dia akan umumkan PBB pecah. Hartono dan Sumargono serta lainnya akan menarik dukungan PBB,” jelas Yusril. “Saya hanya punya beberapa menit waktu untuk berpikir. Sebab, sidang paripurna akan segera dibuka. Saya dihadapkan pada keputusan sulit apakah memilih tetap maju dan yakin menang atau PBB terpecah. Saya pun kembali memikirkan pernyataan Habibie. Saya kalkulasi dukungan, saya yakin menang untuk maju ke putaran kedua.” Perhitungan Yusril, suara yang akan diperolehnya cukup besar, yakni sekitar 232 suara. Sementara Gus Dur mendapat 185 suara dan Megawati 306 suara. “Jadi kalau babak pertama, Gus Dur pasti out. Kalau saya berdua dengan Mega (maju putaran kedua, red), terserah bagaimana,” katanya. Yusril lantas menafikkan hitunghitungan itu. Yusril sempat merasa heran. Karena semestinya calon tunggal, sebab tidak ada berkas Megawati dan Gus Dur dalam pencalonan. Namun, Amien Rais menyebut dalam sidang MPR itu ada tiga calon. "Saya sudah buka di MPR. Pagi itu kan jam 09.00 WIB ada tiga calon presiden. Saya buka file, Gus Dur sama Mega enggak ada syarat-syarat menjadi presiden. Itu TAP MPR. Saya komplit semua, sementara yang dua (Gus Dur dan Megawati) tidak ada. Sebenarnya kalau jujur, saat itu calonnya hanya satu. Dan, menurut TAP MPR waktu itu harus disahkan dan dianggap aklamasi. Nanti dibukalah file-file (itu). Bisa ditanya pada Amien Rais mengapa anda bisa berdusta,” ujar Yusril. Sebelum Amien Rais membuka sidang, Amien mempersilahkan Yusril berbicara. Saat itu juga, Yusril mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan suaranya untuk Gus Dur. “Sebenarnya kalau jujur, saat itu calonnya cuma satu. Dan menurut TAP MPR waktu itu harus disahkan dan dianggap aklamasi. Nanti di tanya pada Amien Rais mengapa anda bisa berdusta,” ujar Yusril.


69

INFORIAL

BNP2TKI Peduli Nasib Pelaut Indonesia

T

idak satupun warga terdidik di Indonesia yang tak mengenal lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, lagu gagah yang sama lantangnya dengan nyanyian Am Popeye a Sailorman gubahan Sammy Lerner untuk tokoh komik Popeye milik Elzie Crisler Segar. Sayangnya, kondisi pelaut Indonesia tak segagah Popeye yang gemar makan bayam saat melabrak Bruto, pelaut bengal berbadan besar yang kerap melecehkan istrinya, si ceking Olive Oyl. Pelaut adalah seseorang yang 70

pekerjaannya berlayar di laut, atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyebutkan bahwa jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, terbesar ketiga di dunia setelah Filipina dan India.


“Pelaut Indonesia memiliki potensi untuk mengungguli para pelaut dari Filipina dan India Apalagi nenek moyang kita dikenal sebagai pelaut ulung. Pelaut yang menemukan benua Australia bukan James Cook tetapi pelaut-pelaut dari Indonesia yang telah ratusan tahun sebelumnya telah menjelajahi ke benua itu, termasuk ke tempattempat lain,” kata Jumhur Hidayat. Jumhur menjelaskan, saat ini ada sekitar 250 ribu pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai kapal berbendera asing dan sekitar 35 ribu merupakan anggota Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).

Presiden KPI Hanafi Rustandi mengatakan, BNP2TKI yang kini dinahkodai Jumhur telah menerobos kebuntuan pengaturan para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dan mengubah nasib pelaut Indonesia menjadi lebih baik. “Kepala BNP2TKI telah mengeluarkan peraturan yang dapat menjawab keinginan dunia internasional dalam memberlakukan peraturan bagi para pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing,” kata Hanafi. Ada tiga peraturan yang telah dikeluarkan oleh BNP2TKI terkait pelaut. Pertama, Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.13/KA/VII/2009 tentang Pendataan Pelaksana Penempatan Pelaut Indonesia di Luar Negeri. Kedua, Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Ketiga, Peraturan BNP2TKI Nomor: PER.12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. “Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat merupakan sosok tokoh nasional yang berani menerobos tembok regulasi pelaut berskala internasional sehingga memberikan solusi penyelamatan nasib pelaut Indonesia,” jelas Hanafi. Sementara, Jumhur juga memastikan gaji TKI pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing harus lebih baik. Menurut Jumhur, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melindungi para TKI yang bekerja sebagai nelayan di kapal berbendera asing di luar negeri Dijelaskannya, peraturan bagi TKI Pelaut yang bekerja pada kapal-kapal berbendera asing tersebut, BNP2TKI sudah

menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.03/ KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Kemudian diterbitkan pula Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. Salah satu butir aturannya yaitu menyangkut gaji minimal yang harus dibayarkan kepada para TKI minimal USD 350-400 per bulan. “Gaji TKI Pelaut harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah setempat,” katanya. Jumhur sempat terperangah dengan gaji para suami keluarga TKI di Tanjung Priok yang dibayar per bulan hanya USD 200. “Gaji pelaut minimal harus USD 300 dolar di luar tambahan lembur dan tidak boleh dipotong-potong pembayarannya,” tegas Jumhur.


71

INFORIAL

Sinkronisasi Regulasi

B

alai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar memastikan perlunya sinkronisasi mengenai Peraturan TKI Pelaut, terkait terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 84 Tahun 2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

secara paksa Maritim Labour Convention (MLC) 2006 terhadap para tenaga kerja pelaut.

“Jangan sampai adanya Permenhub 84/2013 itu terjadi tumpang-tindih dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-12/KA/IV/2013 yang diterbitkan pada 10 April 2013 tentang Tata Cara Perekrutan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing, karena adanya peraturan Kepala BNP2TKI telah dijadikan pegangan para pelaku penempatan (manning agent) TKI Pelaut kita,” kata Kepala BP3TKI Depasar I Wayan Pageh.

Sampai diberlakukannya MLC 2006 pada 20 Agustus 2013, Indonesia belum melakukan ratifikasi. Tetapi untungnya Indonesia sudah mengantisipasi dengan terbitnya Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013, sehingga ILO menilai adanya upaya kesungguhan dari pemerintah Indonesia tehadap nasib TKI Peluat yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. Adanya Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 menyebabkan tidak sampai hilangnya pekerjaan ratusan ribu TKI Pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendara asing.

Wayan Pageh mengatakan, Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 itu telah diakui International Labour Organisation (ILO) mengenai kesungguhan dari upaya pemerintah Indonesia terhadap keberadaan TKI Pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. Karena, pada 20 Agustus 2013 mulai diberlakukannya

Wayan menjelaskan, di dalam catatan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) disebutkan, saat ini terdapat sekitar 400 ribu TKI Pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. Sekitar 40 ribu di antaranya yang sudah teregister, kemudian 13 ribu di antaranya TKI Pelaut dari Bali.

72


Dikenakan Sanksi Bila PPTKIS Tidak Ikuti MLC 2006

P

elaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau manning agent yang tidak mengikuti (menaati) Maritim Labour Convention (MLC) tahun 2006 di dalam prosedur penempatan tenaga kerja kepelautan—termasuk didalamnya TKI Pelaut— akan terancam sanksi. Kru (pelaut) yang diberangkatkan besar kemungkinan akan dipulangkan pengguna (users) atau pemilik kapal. MLC 2006 sudah mengatur secara tegas mengenai biaya yang tidak boleh dipungut kepada tenaga kerja kepelautan (termasuk tenaga kerja di kapal pesiar). Bagi pencari kerja (kepelautan termasuk di dalamnya tenaga kerja di kapal pesiar) tidak dibenarkan dipungut biaya. Terkecuali yang terkait dengan identitas diri (KTP dan paspor), pendidikan pelatihan, cek kesehatan, dan asuransi. Hal itu mengutip Konvensi ILO 88/1948

yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2002. Sedangkan biaya pengurusan visa, tiket pergi pulang (PP), fee rekrut untuk agensi, fee untuk perpanjangan untuk agensi ditanggung pengguna (users). MLC 2006 mulai diterapkan secara internasional pada 20 Agustus 2013 lalu. Sudah 49 negara (lebih dari separuh negara anggota ILO) yang telah meratifikasi MLC 2006. Sementara Indonesia belum meratifikasi. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER-12/KA/ IV/2013 tentang Tatacara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing sudah mengadopsi MLC 2006. Berikut Peraturan Kepala BNP2TKI tersebut telah disalin ke dalam bahasa Inggris dan kemudian ditembuskan kepada seluruh pemilik kapal serta manajemen kapal pesiar di seluruh dunia.


73

INFORIAL

Terus B Melakukan Sosialisasi

NP2TKI terus melakukan langkah proaktif mengedukasi para Pelaksana Penempatan TKI Pelaut, yakni manning agent, dan Pendaftaran Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P5) yang menempatan TKI pelaut niaga maupun perikanan di kapal-kapal berbendera asing agar taat aturan. Sehingga TKI yang ditempatkannya prosedural. Terkait penempatan TKI Pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing, BNP2TKI telah menerbitkan dua peraturan Kepala BNP2TKI. Yakni Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.03/KA/I/2013 tanggal 28 Januari

74


2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing, dan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.12/KA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Tata Cara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. Kedua Peraturan Kepala BNP2TKI tersebut disosialisasikan kepada para manning agent dan P5. Dalam catatan BNP2TKI terdapat 124 perusahaan jasa Pelaksana Penempatan Pelaut, 10 perusahaan di antaranya yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses penempatan. Kemudian enam perusahaan jasa lainnya ditolak Perwakilan RI karena mitra usahanya di luar negeri—tepatnya setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei—diketahui tidak memiliki perizinan dari instansi berwenang di negara bersangkutan. Sedangkan perusahaan jasa sisanya masih dalam proses. Sosialisasi terus dilakukan karena sebagian

besar belum mengetahui secara teknis untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, khususnya Pelaksana Penempatan Pelaut di kapal niaga karena Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.12/KA/IV/2013 masih baru diterbitkan. Di satu sisi, BNP2TKI meminta pelaksana penempatan TKI pelaut yakni manning agent maupun Pendaftaran Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) mengawal secara teliti, jeli, dan cermat terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL), khususnya bagi TKI pelaut di kapal perikanan dan kapal niaga berbendera asing. Sebagian besar TKI pelaut, kaya pengalaman tetapi rendah dalam pendidikan formal. Sebagai rujukannya adalah Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing, dan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. 30 November - 14 Desember 2013 Edisi 14 AKTUAL

75

Yasser Arafat Mengapa Harus Dibunuh? Pemimpin Palestina Yasser Arafat kini terbukti meninggal bukan karena sebab alamiah, tetapi karena diracun. Meninggalnya Arafat menyebabkan ambruknya gerakan nasional Palestina, pecahnya konflik terbuka Fatah-Hamas, dan makin melestarikan penjajahan oleh rezim Zionis Israel. Oleh: Satrio Arismunandar

K

ecurigaan lama itu akhirnya terbukti. Para ilmuwan Swiss, November 2013 ini menemukan bukti konkret dari sisa jenazah pemimpin besar Palestina, Yasser Arafat, bahwa mantan pemimpin PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) itu meninggal bukan karena sebabsebab alamiah. Dalam tubuhnya ditemukan isotop radioaktif, polonium-210, yang bersifat racun, dalam kadar yang jauh di atas normal.

76


Ketika kini terbukti bahwa pejuang nasionalis Palestina itu tewas akibat racun, banyak kalangan sudah menyimpulkan sendiri, siapa pelaku di balik pembunuhan itu. Pihak yang paling berkepentingan untuk melenyapkan Arafat adalah Israel. Tudingan ini bukan cuma muncul dari kalangan Palestina, tetapi juga dari kalangan Israel sendiri, tentunya yang non-pemerintah. Penulis dan aktivis Israel, Uri Avnery, adalah salah satunya. “Sejak momen pertama, saya tak pernah punya keraguan sedikit pun bahwa Yasser Arafat dibunuh. Itu adalah soal logika yang sederhana,” ujar Avnery. Hanya Israel yang memiliki sarana, rekam jejak, niat dan motif yang dinyatakan secara jelas, untuk menghabisi nyawa Arafat. Pembunuhan Arafat dikemas secara rapi dan ‘bersih’ tanpa bukti hitam di atas putih yang bisa dilacak ke otoritas Israel. Ini khas operasi intelijen Israel. Tanpa bukti nyata, dengan cuma berbekal kecurigaan, memang sulit membuktikan kejahatan Israel di pengadilan hukum. Namun, Israel masih bisa dihukum di pengadilan opini dunia. Fakta yang pasti, Israel memiliki akses terhadap polonium karena negara Zionis itu punya reaktor nuklir di Dimona. Israel juga diketahui sudah punya senjata nuklir, meski Israel tak pernah mau mengakui. Ditambah lagi, Israel punya rekam jejak berkali-kali melakukan pembunuhan politik, baik dilakukan secara cukup terbuka ataupun rahasia. Operasi pembunuhan itu sering menggunakan bahan-bahan kimia yang sulit dilacak. Juga banyak bukti bahwa Israel sejak lama memang ingin menghabisi Arafat. Pada Januari 2002, seperti dilaporkan oleh wartawan Inggris Jonathan Cook, panglima militer Israel Shaul Mofaz pernah ketahuan membisikkan sesuatu di mikropon kepada

bloomberg

internasional TIMUR TENGAH

Perdana Menteri Ariel Sharon. Mofaz saat itu berkata tentang Arafat, “Kita harus melenyapkan dia.” Arafat selama lebih dari dua tahun pernah terkurung di kompleks tempat tinggalnya di Ramallah, daerah Tepi Barat, dalam kepungan tank-tank Israel. Pada waktu itu, di kalangan pemerintah Israel ada perdebatan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Arafat. Cuma ada dua opsi, yakni apakah Arafat harus diasingkan ke luar Palestina atau dibunuh. Pada September 2003, kabinet Israel bahkan mengeluarkan peringatan bahwa Israel harus ‘menghilangkan hambatan ini dengan cara dan waktu yang dipilih sendiri’. Wakil Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Ehud Olmert, mengklarifikasi bahwa pembunuhan Arafat adalah ‘salah satu opsi’. Lantas mengapa Arafat tidak dibunuh saja terang-terangan pada 2003? Secara teknis, bagi Israel sangat mudah melakukannya. Namun, saat itu Israel belum bisa menghabisi Arafat karena ada penolakan kukuh dari Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu, Colin Powell, khawatir bahwa pembunuhan Arafat akan memancing kemarahan di seluruh dunia Arab dan Timur Tengah, yang ujung-ujungnya akan mengarah ke Amerika sebagai sasaran. Namun pada April 2004, Sharon mengumumkan bahwa ia tidak lagi terikat oleh komitmen sebelumnya pada Presiden AS George W Bush, untuk tidak ‘menyakiti Arafat secara fisik’. “Saya sudah bebas dari janji itu,” ujarnya. Gedung Putih juga telah mengisyaratkan melemahnya penolakan Washington terhadap rencana Israel membunuh Arafat. Jadi, apa sebenarnya motif pembunuhan Arafat? Keuntungan apa yang diperoleh Israel jika Arafat dienyahkan? Untuk memahami motif Israel, kita harus melihat situasi, kondisi, dan perdebatan di kalangan Palestina pada tahun-tahun tersebut. Waktu itu kepemimpinan Palestina pecah menjadi dua kubu, dalam hal strategi perjuangan untuk

kemerdekaan dan dalam berurusan dengan Israel. Dua kubu itu adalah kubu Arafat dan kubu Mahmoud Abbas. Abbas saat itu sudah dipandang sebagai ‘calon pewaris’ kepemimpinan Arafat. Kubu Arafat saat itu berpendapat, Israel telah banyak mengingkari kesepakatan perdamaian Oslo. Karena itu, Arafat merasa enggan terlalu terlibat pada proses perundingan perdamaian sematamata. Toh pihak Israel sendiri juga tampaknya tidak serius mau berdamai. Dalam situasi buntu itu, Arafat ingin menjalankan strategi ganda. Di satu sisi, ia membuka saluran perundingan, namun sekaligus ia juga tetap bersiap dengan opsi perlawanan bersenjata melawan penjajahan Israel. Itulah sebabnya, Arafat secara pribadi tetap menguasai secara ketat pasukan keamanan Palestina. Berbeda kontras dengan sikap Arafat, Abbas percaya bahwa perlawanan bersenjata justru akan menjadi ‘hadiah’ bagi Israel dan merusak legitimasi perjuangan Palestina. Abbas ingin fokus pada perundingan dan pembangunannegara. Ia berharap, dengan mengerahkan tekanan tak langsung pada Israel, akan memberi bukti pada dunia internasional bahwa Palestina bisa dipercaya jika memiliki negara sendiri. Prioritas Abbas adalah bekerjasama erat dengan Amerika dan Israel dalam masalah-masalah keamanan. *** Amerika dan Israel dengan kuat jelas lebih suka pada cara pendekatan Abbas. Mereka bahkan memaksa Arafat agar untuk sementara mengurangi pengaruhnya dalam kepemimpinan Palestina. Cara melemahkan Arafat, dengan menunjuk Abbas menjadi Perdana Menteri, sebuah jabatan yang baru dibentuk saat itu. Keprihatinan Israel adalah walaupun Arafat praktis sudah diperlakukan seperti tahanan rumah, ia tetap menjadi figur pemersatu

rakyat Palestina. Dengan menolak melepaskan opsi perjuangan bersenjata, Arafat tetap mampu menangkal ketegangan yang makin memuncak antara dua faksi utama Palestina. Yakni, faksi gerakan Fatah yang berhaluan nasionalis di bawah Arafat, dan pesaing utamanya yang berideologi Islam, Hamas. Dengan lenyapnya Arafat dan hadirnya kepemimpinan Abbas yang ‘lebih lunak’ terhadap Israel, ketegangan antara Fatah dan Hamas—yang bisa diredam di bawah Arafat—kini pecah jadi konflik terbuka. Israel jelas sudah membaca jauh-jauh hari akan terjadi konflik berdarah antara Fatah dan Hamas ini, bahkan mungkin mendorong agar hal itu segera terjadi. Konflik militer Fatah melawan Hamas memuncak menjadi terkoyaknya gerakan nasional Palestina. Perpecahan itu bukan cuma soal perbedaan ideologi dan strategi perjuangan, tetapi sudah menjurus ke pemisahan wilayah antara Tepi Barat yang dikontrol Fatah dan Gaza yang dikuasai Hamas. Kepentingan Israel untuk membunuh Arafat kini terbukti sesudah kematian pahlawan Palestina itu. Bukan hanya gerakan nasional Palestina jadi tercerai berai, namun kepemimpinan Palestina di bawah Abbas juga terseret mundur ke serangkaian perundingan perdamaian dengan Israel, yang rapuh, lemah, dan tidak memberi arah nyata menuju kemerdekaan Palestina. Perundingan perdamaian yang bertele-tele ini malah memberi kesempatan pada Israel untuk terus merebut tanah Palestina dan membangun permukimanpermukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Satu hal yang patut dicatat adalah, Israel berani berperang, tapi sejatinya takut pada perdamaian. Hal ini karena untuk berdamai, dia harus mengembalikan wilayah Palestina yang ia duduki. Itu justru yang tidak dikehendaki oleh rezim Israel sekarang di bawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.


77

nasional PENYADAPAN AUSTRALIA-INDONESIA

Perang Hegemoni AS Versus Cina? Penyadapan yang dilakukan Australia kemungkinan dilandasi kekhawatiran bahwa Indonesia lebih mempercayai Cina sehingga berpaling dari China Containment Policy. Oleh: Ari Purwanto

A

ksi sadap menyadap yang melibatkan Australia dan Indonesia Indonesia semakin serius. Saling tuduh antara dua negara semakin meruncing. Perang pernyataan terbuka pun semakin intens. Setelah Indonesia menuduh Australia menyadap Presiden SBY dan petinggi negara lain, kini negara kanguru itu yang menuduh Indonesia menyadap warganya. Situs berita News.com.au mengabarkan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) dituding menyadap telepon seluler warga Australia. Selanjutnya, hasil sadapan ini diberikan ke Cina. Berita ini berdasarkan sebuah sumber intelijen 78

yang tidak disebutkan namanya. Kerja sama mata-mata Indonesia dan Cina disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik. “Cina tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya dan aktivitas militer," kata ujar sumber intelijen kepada News Corp. Sikap Australia yang membawabawa Cina dalam pusaran masalah seakan memberi pesan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam kisruh ini. Mungkinkah itu Cina dan Amerika Serikat (AS)?


*** Terlepas dari masalah sadapmenyadap, Cina adalah kekuatan baru ekonomi dunia. Cina pun berubah menjadi raksasa di sektor lain, seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Cina melaju kian pesat di kuartal ketiga 2013. Pencapaian ini meredam kecemasan banyak pihak, yang khawatir pasar ekonomi dunia bakal goyah, jika negara penggerak pertumbuhan global ini melambat. Dalam beberapa kuartal berikutnya, semua mata akan memperhatikan apakah negara dengan ekonomi terbesar dunia itu

mampu mempertahankan laju yang pesat ini. Produk domestik bruto Cina tumbuh 7,8% dibanding setahun sebelumnya, berdasarkan data Biro Statistik Nasional Cina. Pada kuartal pertama, angkanya 7,7% sedangkan kuartal kedua tercatat 7,5%. Laju pertumbuhan triwulan ketiga ini sesuai dengan median proyeksi 18 ekonom yang disurvei The Wall Street Journal. Jika dibandingkan per kuartal, pertumbuhan Cina tercatat 2,2%, sehingga menyiratkan laju pertumbuhan tahunan 9,1%. Salah satu faktor di baliknya adalah sedikit stimulus pemerintah di sektor infrastruktur urban. Faktor lain mencakup sisa dampak lonjakan

kredit pada awal tahun serta sedikit kenaikan permintaan luar negeri, seiring dengan ekonomi global yang semakin sehat. Untuk tiga kuartal 2013 sejauh ini, pertumbuhan Cina tercatat 7,7% on year. Dengan demikian, target resmi pertumbuhan tahunan 7,5% yang ditetapkan pemerintah bisa jadi akan terlampaui. Hal ini dapat menyelamatkan muka Presiden Cina Xi Jinping, yang akan memimpin konferensi Partai Komunis pada November untuk menentukan strategi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahunan. Cina tidak pernah gagal melampaui target pertumbuhannya sejak krisis 1998. Namun, kata para ekonom, pemerintah pusat memang mematok target yang rendah. Beijing tahu bahwa aparat daerah akan selalu berusaha menyalip target resmi pemerintah pusat. Untuk kuartal keempat, belum jelas apakah Cina bisa mempertahankan laju pertumbuhan seperti sekarang. Data ekspor September secara mengejutkan menunjukkan penurunan permintaan barang buatan Cina dari luar negeri. Fenomena ini menyiratkan ada hambatan di sektor manufaktur, meski beberapa ekonom melihat ada faktor lain yang memicu penurunan itu. Pemimpin Cina pun harus menghadapi tekanan untuk meredam laju kredit, yang memacu pertumbuhan di tengah kecemasan soal utang. Bagaimanapun, data September menunjukkan sektor lain di ekonomi Cina masih stabil. Produksi industri bulanan naik 10,2% on year, sementara penjualan ritel tumbuh 13,3%. Kedua angka ini sejalan dengan prediksi analis. *** Lalu bagaimana dengan Australia dan AS? Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA) menurunkan proyeksi pertumbuhan dalam negeri untuk tahun depan. Pelemahan dipicu kejatuhan investasi pertambangan yang tampaknya

lebih dalam dari perkiraan. Selain itu, penguatan dolar Australia juga berpeluang melemahkan penjualan produk manufaktur. RBA menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi untuk tahun kalender mendatang menjadi 2-3% dari prediksi Agustus sebesar 2,53,5%. RBA mempertahankan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini pada level 2,25%. Prediksi pertumbuhan ekonomi untuk 2015 sebesar 2,75 -4,25%. RBA telah memangkas suku bunga sebanyak delapan kali dalam dua tahun terakhir. Pemangkasan dilakukan guna mendorong belanja warga, sehingga mampu membantu Australia lepas dari ketergantungan atas sektor pertambangan. Pada Agustus, RBA memangkas proyeksi pertumbuhan 2013 menjadi 2,25% dari estimasi tahun lalu sebesar 2,50%, juga akibat sektor pertambangan. “Investasi pertambangan tampaknya melemah lebih dalam ketimbang yang sebelumnya diantisipasi,” kata RBA dalam pernyataan kebijakan moneter kuartalan. Selain itu, apresiasi nilai tukar dolar Australia artinya sektor barang dagangan lebih tertekan ketimbang perkiraan. AS lebih parah lagi. Dalam tahun ini saja, terjadi goverment shutdown di negeri Paman Sam itu. Pemerintah AS akhirnya menutup sementara (shutdown) layanan pemerintah. Langkah itu menyusul serangkaian perdebatan panjang dan manuver politik dari Parlemen, Senat, dan Gedung Putih yang akhirnya gagal mencapai kata sepakat atas persoalan kebuntuan anggaran negara itu. Kongres AS gagal mencapai kata sepakat atas kelanjutan anggaran rutin pemerintah Obama. Shutdown ini merupakan yang pertama kalinya selama hampir dua dekade. Seperti dilansir New York Times, dampak dari shutdown ini adalah sebanyak 800 ribu pegawai negara federal dirumahkan untuk sementara dan jutaan orang lainnya akan diminta bekerja tanpa dibayar. Kantor Pengelolaan Anggaran


79

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala BIN Marciano Norman, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berbincang sebelum mengikuti Rapat Gabungan dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

AS pun meminta agar lembagalembaga pemerintah harus mulai merencanakan shutdown sekarang karena tidak ada alokasi anggarannya. “Karena kongres gagal mencapai kesepakatan,” ujar Kantor Pengelolaan Anggaran. *** Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno menilai penyadapan yang dilakukan Australia dilandasi kekhawatiran bahwa Indonesia lebih mempercayai Cina sehingga berpaling dari China Containment Policy. “Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia,” kata Guspiabri di Jakarta. 80

China Containment Policy merupakan cara yang dilakukan AS untuk membendung meningkatnya pengaruh Cina sebagai negara adidaya baru. Menurut Guspiabri, skandal penyadapan yang terungkap ini pasti merusak kebijakan yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh Cina yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik, dan militer. Ia mengungkapkan, komitmen Indonesia terhadap kebijakan tersebut cukup terlihat karena Indonesia seolah tidak menganggap intervensi politik dan militer Australia dalam kampanye pelepasan Timor-Timur dari Indonesia sebagai tamparan yang harusnya membekas dalam. Dikatakannya, tekanan politik dan


invasi militer oleh International Force for East Timor (Interfet) ke wilayah Timor-Timur yang dimotori Australia dan sukses melahirkan negara Timor Leste pada 1999 tidak dianggap hambatan psikologis yang berarti oleh Indonesia. Lebih lanjut ia menjelaskan, situasi hubungan yang memburuk karena krisis Timor-Timur segera berakhir sejak 2001 dengan diselenggarakannya berbagai kerja sama, yang kebanyakan hanya menguntungkan Australia, seperti dalam soal penanganan imigran gelap melalui laut (manusia perahu). Indonesia tetap menjalin hubungan mesra nyaris dalam derajat seperti sekutu dengan Australia, meskipun dalam kacamata politik internasional telah diperlakukan dengan keji oleh Australia dalam persoalan Timor-Timur. Indonesia tidak mendapatkan imbalan yang sepadan untuk jasanya mencegah jatuhnya wilayah Timor Portugis ke tangan kelompok kiri atau komunis


nasional

tino oktaviano/ aktual - antara (wanted abbot)

Indonesia mesra dengan Cina. Makanya, Australia menyadap Presiden SBY cs. Ini dilakukan agar setiap gerak Indonesia bisa diketahui oleh Australia "Iya betul. Bisa dibayangkan bila Indonesia bergabung dengan Cina dan India. Itu kan negara-negara yang berpotensi sangat mempengaruhi kebijakan politik dunia," ujar Ray saat berbincang dengan Aktual di Cikini, Jum'at (22/11). Dia menjelaskan, kecurigaan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi, cara Australia melakukan kecurigaan itu sangat berlebihan bahkan sampai mengotori mekanisme hubungan internasional. yang meresahkan Australia sebelum runtuhnya tembok Berlin. Dalam perspektif Beijing, lanjut Guspiabri, sikap ini adalah konfirmasi bahwa Indonesia memang ikut menjadi pilar dari China Containment Policy. Cina dianggap lebih sebagai ancaman yang riil ketimbang AS dan sekutu-sekutu Barat-nya, termasuk Australia. Ia mengutarakan, kepanikan Australia saat ini juga karena Timor Leste kemudian ternyata juga bukan anak manis bagi Australia dan berkali kali nampak menggunakan kartu Cina untuk untuk menekan balik Australia yang berlaku jauh dari kata adil dalam pengelolaan minyak di Celah Timor. Guspiabri menjelaskan, wacana pembukaan pangkalan militer Cina di Timor Leste amat menggetarkan Australia. Salah satu faktor yang menghalangi terwujudnya hal tersebut adalah karena Indonesia tidak merestuinya dan Cina masih menimbang perasaaan Indonesia bila membuka pangkalan militer di dalam wilayah gugusan kepulauan Nusantara. “Trust Indonesia yang menipis pada Australia bisa membuat Indonesia mengambil sikap berbeda terhadap wacana tersebut untuk membuat perhitungan," ujarnya. Senada dengan Guspiabri, pengamat politik Ray Rangkuti pun menilai Australia kelihatan takut


81

intermezo

5

Persiapan Sesi Bercinta yang Lebih ‘Hot’ Sesi pemanasan merupakan hal penting untuk menciptakan kenikmatan bercinta..

S

Pilih ‘Seragam Bercinta’ dengan Warna Memikat dan Menggairahkan ‘Seragam Bercinta’ anda selain seksi, ada baiknya pilih warna yang bisa memikat dan menggairahkan hasrat seksual suami. Pilihlah warna merah, kenapa? Percaya atau tidak, pakaian warna merah bisa memikat pria serta membangkitkan hasrat bercintanya. Tidak percaya? silahkan mencobanya! Minum Multivitamin Pembangkit Gairah Kalau anda memiliki stamina yang kurang bagus, pastikan anda minum multivitamin pembangkit gairah. Hal ini untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba stamina anda drop sedangkan pasangan lagi hot. Dengan minum multivitamin, anda akan memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat, sehingga bisa melakukan aktivitas bercinta lebih lama. Proses bercinta dalam jangka waktu panjang adalah hal yang harus anda lakukan, karena ini menunjukan bahwa Anda bisa melayani suami dengan baik di atas ranjang. Pastikan Suasana Sekitar Anda Dalam Keadaan Nyaman Sebelum bercinta, coba pastikan suasana sekitar anda cukup nyaman dan tanpa gangguan, sehingga sesi bercinta anda dan suami bisa lebih bergelora dan nikmat. Tak ada salahnya kamar anda berdua dilengkapi dengan kasur yang empuk dan ada fasilitas AC. Tapi, jika anda tidak memilikinya, anda bisa mencoba untuk berekreasi ke sebuah tempat yang menyediakan hotel dengan hawa dingin pada saat malam hari seperti wisata bukit, pegunungan dan lain sebagainya. Pastikan Tubuh Anda Wangi Mandilah sebelum anda bercinta, dan taburkan wangi-wangian atau parfum, sehingga tampilan anda lebih memukau di depan pasangan. Selamat mencoba tips-tips di atas, dan selamat menikmati hubungan seks yang begitu dalam. / Nur Lail

corbis

etiap pasangan suami istri tentunya ingin mendapatkan sensasi bercinta yang lebih dalam. Ini dimaksudkan untuk menjaga keintiman dan keharmonisan dalam berumah tangga. Supaya momen bercinta anda berdua terasa nikmat, anda perlu benarbenar menjaga tubuh dan pikiran anda saat bercinta. Tak ada salahnya untuk melepaskan sejenak urusan pekerjaan anda, dan bercintalah dengan sepenuh hati serta sungguhsungguh bersama pasangan. Sesi bercinta biasanya dimulai dengan foreplay (pemanasan) yang dilakukan lebih lama sampai akhirnya anda dan pasangan melakukan hubungan seks. Sesi pemanasan merupakan hal penting untuk menciptakan kenikmatan bercinta. Jika anda melakukan foreplay yang berkualitas, maka bisa dijamin gairah bercinta anda bisa lebih dalam. Namun, tak sedikit pasangan yang kesulitan menemukan cara foreplay yang cocok dilakukan. Padahal, foreplay bisa dilakukan dengan cara sederhana. Ini lima tips melakukan foreplay yang berkualitas. Kenakan Pakaian Seksi Tidak ada salahnya wanita mengenakan pakaian seksi, sehingga sesi bercinta bisa dilakukan dengan leluasa. Manfaat lainnya, yaitu untuk memudahkan suami anda ketika bercinta. Dengan begitu, aktivitas bercinta bisa anda berdua nikmati dengan nyaman. Selain itu, anda juga bisa mensiasatinya dengan mengenakan pakaian setransparan mungkin, dijamin suami anda akan langsung terangsang dan ‘menerkam’ anda.

82


5 Tahapan Pernikahan yang Perlu Diketahui

corbis

M

enjalani pernikahan memang tidaklah semudah yang diucapkan. Pada awal-awal pernikahan romantisme pasangan suami istri masih membara dan menggelora. Namun seiring berjalannya waktu cinta dan romantisme dengan pasangan sudah mulai pudar, dan kalau sudah begitu apakah itu berarti komitmen pernikahan perlu dipertanyakan? Dawn J Lipthrott, seorang psikoterapis dan juga marriage and relationship educator and coach, mengungkapkan, ada lima tahap perkembangan dalam kehidupan berumah tangga. Berikut ini adalah kelima tahapannya: Romantic Love Saat ini adalah saat anda dan pasangan merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu. Ini terjadi di saat bulan madu pernikahan. Anda dan pasangan pada tahap ini selalu melakukan kegiatan bersama-sama dalam situasi romantis dan penuh cinta. Dissapointment or Distress Pada tahap ini, menurut Dawn, pasangan suami istri kerap saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Terkadang salah satu dari pasangan yang mengalami hal ini berusaha untuk mengalihkan perasaan stres yang memuncak dengan menjalin hubungan dengan orang lain, mencurahkan perhatian ke pekerjaan, anak atau hal lain sepanjang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Menurut Dawn, tahapan ini bisa membawa pasangan suami-istri ke situasi yang tak tertahankan lagi terhadap hubungan dengan pasangannya. Banyak pasangan di tahap ini memilih berpisah dengan pasangannya atau bercerai. Knowledge and Awareness Dawn mengungkapkan bahwa pasangan suami istri yang sampai pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Dawn menambahkan, pasangan yang sampai di tahap ini biasanya senang untuk meminta

kiat-kiat kebahagiaan rumah tangga kepada pasangan lain yang lebih tua atau mengikuti seminar-seminar dan konsultasi perkawinan. Transformation Suami istri di tahap ini akan mencoba tingkah laku yang berkenan di hati pasangannya. Anda akan membuktikan untuk menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan anda. Dalam tahap ini sudah berkembang sebuah pemahaman yang menyeluruh antara anda dan pasangan dalam menyikapi perbedaan yang terjadi. Saat itu, anda dan pasangan akan saling menunjukkan penghargaan, empati dan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang nyaman dan tentram. Real Love “Anda berdua akan kembali dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, dan kebersamaan dengan pasangan,” ujar Dawn. Psikoterapis ini menjelaskan pula bahwa waktu yang dimiliki oleh pasangan suami istri seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian satu sama lain. Suami dan istri semakin menghayati cinta kasih pasangannya sebagai realitas yang menetap. “Real love sangatlah mungkin untuk anda dan pasangan jika anda berdua memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Real love tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha Anda berdua,” ungkap Dawn. Dawn memberikan saran untuk pasutri, yaitu, “Jangan hancurkan hubungan pernikahan anda dan pasangan hanya karena merasa tak sesuai atau sulit memahami pasangan. Anda hanya perlu sabar menjalani dan mengulang tahap perkembangan dalam pernikahan ini. Jadikanlah kelanggengan pernikahan anda berdua sebagai suatu hadiah berharga bagi diri sendiri, pasangan, dan juga anak." Memang sulit untuk menjalankan dan mempertahankan pernikahan. Namun, alangkah bijaknya kalau pernikahan memang dilakukan sekali dalam seumur hidup. / Nur Lail 30 November - 14 Desember 2013 Edisi 14 AKTUAL

83

Kilas daerah

Pengamat: Gugatan Sumut Merdeka Hanya Wacana

P

engamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan menilai, wacana Sumatera Utara merdeka tak relevan dengan gejolak yang saat ini terjadi di tengah masyarakat Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Dadang kepada Aktual, di Medan, Selasa (26/11), saat diminta komentarnya terkait mencuatnya wacana Sumatera Utara merdeka oleh sejumlah akademisi di Sumatera Utara. Dadang menilai, ide Sumatera Utara merdeka hanyalah wacana saja. “Itu kan wacana akademisi. Kita tidak tahu apakah akademisi mewakili entitas kampus atau entitas politik yang lebih besar. Saya kira sebagai wacana akademik yang digagas akademisi sah-sah saja kalau ada kerisauan di tingkat teman-teman akademisi,” kata dia. Wacana Sumatera Utara merdeka, menurut Dadang, tak berkorelasi dengan kelompok atau entitas-entitas lain di Sumatera Utara. “Partai politik

sibuk mengurus pemilu, pemerintah daerah sibuk urusan sendiri, masyarakat sibuk dengan problema sendiri, akhirnya akademisi berkutat dengan pola pikirnya sendiri. Artinya tidak ada relevansinya dengan kelompok massa lain. Saya tidak melihat merepresentasi apa atau siapa yang terwakili dengan wacana itu,” jelasnya. Sebelumnya, sejumlah akademisi yang didominasi dari jebolan USU, dalam waktu dekat akan mengajukan materi gugatan Sumatera Utara merdeka ke Mahkamah Internasional. Salah satu pentolan penggagas, M Arif Nasution, menegaskan, pihaknya tidak mainmain dalam rencana itu. Ketua Program Pascasarjana Studi Pembangunan USU itu mengatakan, saat ini beberapa tim penggagas sudah berada di Belanda mengumpulkan bahan maupun bukti untuk dijadikan materi gugatan. / Damai Oktafianus Mendrofa

Pemkot Bandung Siap Rekrut Satpol PP Perempuan

P

emerintahan Kota Bandung berencana merekrut Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) perempuan untuk membantu menjalankan tugas di lapangan. Kasatpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, nantinya tugas Satpol PP perempuan akan di kedepankan sebagai negosiator dan penggeledahan kepada perempuan. “Nantinya mereka (Satpol PP) perempuan akan memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran secara halus,” kata Ferdi di Bandung, Selasa (26/11).

84

Rencananya hal ini akan terealisasi pada 2014, dengan merekrut sekitar 30 orang personel Satpol PP perempuan. Hal itu berkaca kepada kesuksesan Surabaya yang terlebih dahulu merekrut Satpol PP perempuan. "Proses perekrutan yang penting harus memiliki keahlian bela diri, bukan hanya cantik secara fisik juga yang penting hatinya. Selain itu kemampuan berkomunikasi harus bagus," jelas Ferdi. / Iqbal Kukuh Saokani


NTB Sudah TerbiTKan Ratusan Izin Tambang

K

epala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan 241 izin usaha pertambangan. Namun sebagian besar penerima izin tersebut baru sampai tahap eksplorasi atau penjelajahan/pencarian kandungan material tambang. “Hanya sebagian kecil yang memasuki tahapan eksploitasi, umumnya baru tahapan eksplorasi,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamebn) Provinsi NTB M Husni di Mataram, Minggu (23/11). Ia mengatakan, sejauh ini bupati/ wali kota di wilayah NTB sudah menerbitkan 241 izin pertambangan, terbanyak di Pulau Sumbawa. Selain itu, pemerintah pusat menerbitkan dua izin pertambangan berbentuk kontrak karya (KK) yang diberikan kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk wilayah penambangan emas dan mineral ikutannya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa, serta PT Sumbawa Timur Mining di Kabupaten Dompu dan Bima. Dari 241 izin pertambangan yang diterbitkan di daerah, sebanyak 64 izin berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam, 19 IUP bukan logam, dan 158 IUP untuk pasir dan batu. Jenis komoditas pertambangan logam yaitu emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), mangan (Mn), pasir besi dan bijih besi (Fe), timah hitam (Pb). Dari semua izin pertambangan baik KK maupun IUP itu, sebanyak 18 izin diantaranya beroperasi di Pulau Lombok, selebihnya di Pulau Sumbawa bagian barat dan timur. / Faizal Rizki

Abdul Fattah Divonis 1,2 Tahun

B

upati nonaktif Batanghari, Abdul Fattah, divonis hukuman satu tahun dua bulan penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Eliwati, dalam sidang yang digelar Selasa (26/11). Abdul Fattah yang juga merupakan kader Partai Demokrat ini dinyatakan tidak terbukti melakukan dakwaan primer. Namun terbukti memenuhi dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primer, Fattah dijerat Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Fattah dikenai Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Abdul Fattah terlibat kasus pengadaan armada pemadam kebakaran (damkar) pada 2004. Saat persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) di Jambi, Selasa (22/10), Abdul Fattah yang dituntut dengan hukuman 1,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. / Arbie Marwan

Ratusan Ribu DPT di NTT

Tidak Miliki NIK

P

emerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif 2014. Karena sebanyak 185.455 pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Fransiskus Salem, kepada wartawan di Kupang, Senin (25/11), menyampaikan, jumlah pemilih bermasalah karena tidak miliki NIK tersebut berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT. Menurutnya, saat penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah disertai NIK. Namun karena ada kesalahan sistim sehingga NIK tidak terbaca.

“Kami segera memperbaiki DPT pemilu legislatif 2014 yang telah ditetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kami akan lakukan cross check lagi data-data pemilih yang tidak miliki NIK,” katanya. Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu yang dihubungi menjelaskan, jumlah pemilih untuk pemilu legislatif yang terdaftar dalam DPT di NTT sebanyak 3.114.672 pemilih. Dari jumlah tersebut, katanya, sebanyak 373.952 pemilih yang masih bermasalah. Untuk hal ini, pihaknya telah meminta KPU untuk memperbaikinya. / Albertus Vincentius

terdakwa terbukti secara tanpa hak membawa psikotropika serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu. “Kami minta pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 5 juta,” katanya, Senin (25/11). Jaksa menjerat terdakwa dengan UU No 35/2009 tentang narkotika. Robinson ditangkap polisi pada 3 Juli 2013 ketika sedang menggelar pesta narkoba di rumah dinasnya di Jalan Srondol Bumi Indah Gang III/ 14 Semarang. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan satu paket sabu serta beberapa pil ekstasi. Menurut pengakuan terdakwa, obat-obatan berbahaya tersebut diperoleh dari sesorang di Jakarta. / Ismed Eka Kusuma

Pejabat Pertamina Gunakan Narkoba

A

sisten Manajer Pemasaran PT Pertamina Regional JatengDIY, Robinson Manangar Widjaya, dituntut hukuman satu tahun penjara dalam perkara kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Jaksa Penuntut Umum Kurnia, dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Semarang menyatakan,


85

oase

Pemimpin Oleh Faizal Rizki

D

i sebuah angkutan umum. Seorang teman dalam obrolan tak serius berkata begini, “Apakah benar kita butuh seorang pemimpin yang baik? Atau, kita sebenarnya saat ini yang kita butuhkan adalah sebuah kepemimpinan yang baik dan amanah untuk menjawab kerusakan yang teramat parah ini?” Teman itu, tidak ingin mendapat jawaban dari pertanyaan tak berawal dan berujung itu. Dia hanya bertanya dalam konteks canda. Tidak lebih. Namun, pertanyaan itu selalu mengusik dan mengusik dari waktu ke waktu. Memang benar, negara bangsa ini memang butuh seorang pemimpin yang mampu membawa keluar negara bangsa ini dari kerusakan ekonomi, politik dan moral. Namun, setelah perjalanan lima presiden sampai saat ini peradaban dan keadaban ekonomi dan politik negara bangsa ini justru merosot di titik yang sangat mengkawatirkan. Dari sisi ini, pertanyaan teman itu benar, pemimpin yang baik belum tentu mampu membawa negara ini baik. Memang benar juga, negara bangsa ini memang butuh model kepemimpinan baru yang bisa memimpin negara bangsa ini ke sebuah bentuk peradaban baru yang jauh lebih mulia dan mampu memuliakan manusia dan alam yang ada dalam batas-batas sebuah negara. Namun realitas kemudian membuktikan lagi, manusia-manusia unggul yang dipilih bangsa ini untuk menjadi presiden ternyata masih tidak mampu membuat perubahan yang cukup berarti. Korupsi politik, korupsi ekonomi, korupsi budaya sampai korupsi moral semakin menggila. Dari sisi ini pertanyaan teman itu benar juga. Seorang pemimpin yang baik tanpa didorong oleh sebuah kepemimpinan yang baik juga maka dia hanya akan jadi pemimpin boneka yang gampang dilempar dan digiring oleh ketakutan dan tekanan. Lalu, mari kita lihat apa yang terjadi pada pilpres 2014 nanti. Beberapa capres yang maju hampir sebagian besar punya track record politik yang cacat adab. Cacat moral. Mereka atas nama negara dan bangsa ini berani berjanji akan memimpin bangsa ini untuk menjadi bangsa yang 86


besar dan beradab meski sebagian besar rakyat sudah melihat bahwa nun jauh sebelumnya, baju dan kehormatan mereka pernah jatuh dan berlumur darah rakyatnya. Sebagian lagi, ada yang namanya terbungkus warna hitam korupsi meski tidak pernah dibuktikan oleh sebuah proses hukum. Kalau mereka ini maju, bangsa ini hampir dipastikan bahwa tidak punya pilihan lain selain memilih mereka. Apalagi, memilih presiden saat ini bisa dipastikan tidak akan keluar dari kepentingan kekuatan global yang saat ini sedang mencengkeram negara ini dengan kekuatan uangnya. Katanya, untuk jadi presiden, harus dapat restu dari negara ini, negara itu, kekuatan asing ini kekuatan asing itu atau ini-itu lainnya. Bangsa ini, setiap pesta pemilu lima tahunan selalu ditempatkan pada posisi serba salah untuk menentukan siapa pemimpin dan kepemimpinan seperti apa yang mampu membawa negara ini ke arah perubahan yang benar-benar bermanfaat bagi negara bangsa ini. Mungkin, ada benarnya teman itu. Sudah saatnya bangsa ini keluar dari posisi serba salah itu ke sebuah posisi dengan serba tawar yang sangat tinggi. Mungkin juga ada benarnya Karl Popper mengatakan ini, "The question is not how to get good people to rule; the question is how to stop the powerful from doing as much damage as they can to us". Mungkin ada benarnya, jika pernyataan Popper itu diejawantahkan dalam konteks Pemilu: seharusnya Pemilu setiap lima tahunan itu bukan lagi memilih presiden baru tapi memilih kepemimpinan baru. Sebuah arah kepemimpinan yang benar-benar dikehendaki rakyat banyak. Visi dan model kepemimpinan hasil yang dikehendaki rakyat banyak itulah yang (disadari atau tidak disadari) akan memunculkan seorang atau beberapa pemimpin yang mampu menjawab tantangan kepemimpinan yang sudah memang dikehendaki rakyat. Ada benarnya juga sentilan teman itu. Tapi mungkinkah?


87

88


30 November - 14 Desember 2013 Edisi 14 AKTUAL

Recommend Documents