14-28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 20 14 - 28 April 2014

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI M Danial Nafis Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhomy, Febriato Direktur majalah Wahyu Romadhony Direktur ONLINE Febrianto REDAKTUR Nebby Mahbubirrahman, Ari Purwanto, Tino Oktaviano (Foto), ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Staf redaksi Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

Ada Harapan Baru di Legislatif?

Q

uick count memang tidak bisa dijadikan dasar. Namun bisa jadi acuan. Setidaknya siapa lima besar partai yang akan menduduki kursi parlemen. Kalau melihat hasil quick count Pemilu2014, setidaknya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan Demokrat mendapat posisi cukup penting dalam pertarungan politik jelang pemilihan presiden. Akan terbaca kemungkoinan peta koalisi antara lima partai besar yang ada. Yang perlu dicatat adalah faktor Jokowi dalam mendongkrak elektabilitas PDIP ternyata tidak terlalu signifikan buat PDIP. Ini membuktikan bahwa Jokowi hanya besar di media. “Faktor Jokowi” tidak mampu mengalahkan “Faktor Megawati” yang mampu menembus angka 33 persen di Pemilu 1999 lalu. Setidaknya ini menjadi catatan penting PDIP untuk membuat skenario baru untuk mengusung calon presidennya. Laporan Utama kali ini tidak ingin menelusur “Faktor Jokowi” atau “Faktor Megawati”. Aktual akan meneropong tantangan negara bangsa ini pasca pasca Pemilu 2014 nanti. Untuk sementara, dari sisi geopolitik dan geoekonomi global, Aktual masih melihat ada tekanan yang sangat besar dihadapi pemimpin hasil Pemilu 2014 nanti. Krisis di Timur Tengah dan Krimea, krisis di Laut China Selatan, ‘Faktor AS’ dan ‘Faktor China’ menjadi catatan penting Aktual untuk melihat tantangan yang akan dihadapi calon pemimpin negara ini. Tampaknya, pemilu kali ini belum memberi bisa landasan kuat bagi kedaulatan negara bangsa ini untuk bisa menolak beberapa kepentingan global terhadap Indonesia. Calon pemimpin kita masih berharap dukungan China, AS atau Jepang untuk maju. Minimal ada supporting dana agar memenangi pemilihan

umum 2014 nanti. Di tingkat nasional, ada beberapa catatan soal legitimasi Pemilu 2014 nanti yang perlu disimak. Ini penting, karena krisis legitimasi akan membawa ke lemahnya legitimasi pemimpin terpilih di pemilu 2014 nanti. Jika legitimasi pemimpin lemah maka beberapa potensi krisis di daerah akan cepat terbakar. Ini harus menjadi concern pemerintah. Bicara soal legitimasi, tampaknya “Faktor Anas” menjadi sandungan besar Demokrat. Di rumah tahanan KPK, dia membuka lembaran-lembaran barunya. Aktual kali ini mencoba menyajikan datadata yang dimiliki Anas yang dulu masih malu-malu dirilis ke publik. Anas mulai membuka lembaran baru di kasus Century yang konon erat kaitannya dengan pemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2009. Terutama soal keabsahan dan legitimasi Presiden SBY sebagai Presiden terpilih di Pemilu 2004. Anas juga sedikit menyinggung kasus korupsi Videotron Kemenkop. Di kasus ini, Aktual tetap konsisten untuk memberitakan masalah ketidakadilan hukum yang diterima seorang office boy yang tidak lulus SD, Hendra Saputra. Kejaksaan yang menangani kasus ini harusnya tercoreng wibawanya, karena aktor dibalik kasus Videotron ini tidak pernah ditangkap atau dihukum. Entah kenapa, kasus ini berlarut dan tak kunjung selesai. Bahkan dua saksi dari tiga saksi yang ada meninggal dan satu lagi tak diketahui keberadaanya. Tinggal Hendra yang ketakutan karena dia merasa jiwanya terancam. Perlu diketahui, ada dugaan kuat, bahwa aktor penting dibalik kasus ini adalah putra Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan. Simak sajian Aktual kali ini... Redaksi 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

3

DAFTAR ISI investigasi

Catatan Si Office Boy

20

politik

Jokowi Effect Hanya Mitos

laporan utama

The Rival

24

hukum

Lembaran Kedua Anas untuk Cikeas

44

Jokowi Effect tak mempan di pemilu legislatif. Bagaimana di pemilu presiden? Akankah dia dievaluasi? Atau Prabowo yang akan melenggang ke istana? 26

Anatomi Kekuatan Besar di Balik Jokowi - Prabowo

34

Menguak Kepentingan China di Pemilu 2014

36

Pemilih dalam Pemilu 2014: Makin Rasional, tetapi Masih Terkungkung

40

Menyoal Legitimasi Pemilu

42

Anehnya Survey Pemilu

4


Tatap Redaksi Daftar Isi Infografis Surat Pembaca Jendela Maya Kaki Hari Kilas Nasional Kilas Energi Intermezo Intertaintment Kilas Daerah Oase

3 4 6 8 9 10 12 56 72 73 76 78

AKTUAL EDISI 20 | 14 - 28 April 2014

ekonomi

Kredit Macet Negara Buntung

tamu kita 48

Muhammad Jumhur Hidayat: PERJUNGAN BELUM BERAKHIR

64

energi

Pat-Gulipat Proyek CBM Pertamina-Sugico

52

olahraga

Selesai Tidak Selesai, Harus Diselesaikan

70

properti

Investasi menguntungkan di Tahun Politik

58

buku kita

Figur-figur ”Pancasilais” di Sekitar Kita

lensa aktual 74

Derita Tak Pernah Habis, Pantang Ngemis

14


5

internasional

Bukan Sekadar Kecelakaan

60

Peta Konsesi Tambang Dapil Aceh-I Catatan Krisis • ExxonMobile pelaku pelanggaran HAM oleh Putusan Pengadilan Federal dan Mahkamah Agung USA tetapi tetap beroperasi di Aceh Barat. • Tidak penindakan dari pemerintah atas pemecatan 224 karyawan oleh ExxonMobile yang terbukti bersalah di Pengadilan Negari Jakarta Pusat. • Kerusakan ekosistem Ulu Masen dan daerah tangkapan air oleh Operasional PT. SAI, kerusakan Sungai Krueng Mob yang mengairi persawahan warga Lhoong oleh PT Lhoong Setia Mining. • Pencemaran udara dan air di Kreung Raya 2009 disebabkan oleeh bocornya pipa PT. Pertamina • Ancaman keselamatan pesisir pantai kemungkinan Lampanah-Leungah, Aceh Besar oleh penambangan pasir besi PT. Bina Meukuta Alam. • Pencemaran Mercury di Sungai Kreung Sabee Gunung Ujeun dari penambangan emas. • Konflik antar warga yang terus berlangsung sejak hadirnya PT. Pinang Sejati Utama.

Peta Konsesi Tambang Dapil Aceh-II Catatan Krisis • Penggusuran 542 KK untuk pembangunan proyek LGN Arun yang tidak pernah tuntas • Kebocoran Gas H2S yang selalu berulang dari proyek LGN Arun, pada 2009 kasus kebocoran yang paling meluas. • PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Asean Aceh Fertilizer mengalami krisis pasokan gas akibatnya dua pabrik PT. PIM tutup • Minimnya pasokan listrik yang menyebabkan krisis listrik selama 10 tahun terakhir karena ketergantungan terhadap minyak untuk pembangkit listrik • Jumlah penduduk miskin Aceh per 2013 mencapai 17,72%.

Peta Konsesi Tambang Dapil Sumut II Catatan Krisis • Alih fungsi kawasan Hutan Lestari Batang Toru oleh PT. G Resources • Penutupan aliran sungai oleh PT. G Resoursces menyebabkan banjir dan merusak lahan pertanian. • Sekitar 248 spesies tanaman termasuk sungai batang gadis dan 200 aliran sungai lainnya terancam keberadaanya oleh PT. SMM.

Peta Konsesi Tambang Dapil Riau I Catatan Krisis • Semburan lumpur panas di sekirtar ladang minyak PT. Bumi Siak Pusako, Desa Bandar Sungai, Kabupaten Siak pada 20 Maret 2009. Semburan lumpur tersebut telah meresahkan warga karena terjadi di perkebunan karet dan sawit milik warga , hanya berjarak 500 meter dari sumur minyak PT. BSP. • Pada Oktober 2010 terjadi ledakan pipa minyak milik PT. Chevron Pacific Indonesia di tanah putih, Kabupaten Rokan Hilir. • Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (1993-2013) beroperasi, terdapat 8 kasus limbah Chevron yang hingga kini tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. • Aktivitas PT Chevron Pasific indonesia menyebabkan banjir lumpur yang melanda rumah warga di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako.

Akankah Pemilu 2014 Mengurangi Krisis Di Wilayah Anda? Peta Konsesi Tambang Dapil Jambi Catatan Krisis • Pembocoran pipa minyak Pertamina yang dikelola PT. Petragas terjadi berulang kali di Kabupaten Muaro Jambi. Pada 15-17 Juli 2013, setidaknya 17.563 barel minyak telah dicuri. • Hutan Harapan akan “dibelah” sepanjang 51,3 km dan lebar 3050 meter untuk pembukaan jalan perusahaan tambang batubara PT Musi Mitra Jaya (MMJ), anak usaha Atlas Resources Tbk.

Peta Konsesi Tambang Dapil Bengkulu Catatan Krisis • Tiga sungai besar di Bengkulu, yakni: sungai air Bengkulu, sungai air seblat, dan sungai air ketahun tercemar berat oleh aktifitas 8 perusahaan tambang batubara. • Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat terancam oleh operasi tambang batubara dan emas yang juga akan mengancam lokasi kawasan hutan latih bagi gajah sumatera. • Pembendungan Sungai Numan Kabupaten Kaur, oleh pertambangan pasir besi PT. Selomoro Banyu Arto (SBA). Selain merusak ekosistem sungai juga mengakibatkan banjir yang merendam areal pemukiman, persawahan dan tambak warga hingga memutus jalan lintas Bengkulu-Lampung (12 November 2009).

6

Peta Konsesi Tambang Dapil Jabar III Catatan Krisis • Pemerintah tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Cianjur sehingga masyarakat memilih menjadi TKI. • Lima petani tertembak saat melakukan aksi penolakan tambang pasir besi PT. Megatop Inti Selaras.

Peta Konsesi Tambang Dapil DKI-III Catatan Krisis • Pelaku pencemaran minyak di Kepulauan Seribu dari 20032011 hingga kini belum ada pelaku yang ditahan. • Sampah kota Jakarta mempengaruhi ekosistem pendukung Taman Nasional Kepulauan Seribu. • Limbah kapal solar mempengaruhi perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu.


Peta Konsesi Tambang Dapil Jabar XI Catatan Krisis • Kerusakan pesisir pantai dan cagar alam Sancang sepanjang +12 Km akibat penambangan pasir besi, salah satu perusahaan yang beroperasi yakni PT. Asgarindo Prima Utama. • Kerusakan jalan di Tasikmalaya mencapai 62% salah satu penyebabnya aktivitas pengakutan pasir besi. Terparah di Cipatujah sampai Karangtawulan.

Peta Konsesi Tambang Dapil DIY Catatan Krisis • Rencana operasi PT. Jogja Mangasa Iron tak hanya menimbulkan konflik dengan perusahaan juga antara warga dan pemerintah. • Sengketa lahan antara PT. Angkasa Pura dengan warga atas rencana pembangunan Bandara. Peta Konsesi Tambang Dapil Jateng VIII Catatan Krisis • Operasi PLTU Cilacap membuat produksi padi, gula merah, dan tangkapan ikan nelayan Cilacap menurun drastis. • Penambangan batu gamping oleh PT. Holcim mengancam ekosistem Pulau Nusakambangan. • Pencemaran minyak di perairan Cilacap terus terjadi sejak 1989, yang disebabkan oleh kecelakaan/ kebocoran kapal dan pipa bocor.

Peta Konsesi Tambang Dapil Babel Catatan Krisis • Setidaknya 15 sungai besar telah rusak dan tercemar akibat operasi PT. Timah dan PT. Koba Tin di pulau Bangka yang menyebabkan Flora dan Fauna di ambang kepunahan. • Pertambangan timah di Bangka-Belitung yang telah berlangsung tiga abad semakin memperburuk kualitas hidup warga di pulau tersebut. • Operasi pertambangan timah di areal Hutan Lindung yang dilakukan PT. Kranji Jaya Utama dengan luas konsesi 139 Hektare. Izin penambangan dikeluarkan oleh Bupati Bangka Selatan, H Jamro (2013). • Tambang timah darat menyisakan 6000 lobang tambang yang dibiarkan begitu saja. • Sekitar 50 kapal hisap tambang timah membuat sekitar 20 ribu-an nelayan di Bangka Belitung mengalami penurunan hasil tangkap.

Peta Konsesi Tambang Dapil Kalbar Catatan Krisis • Sumber mata air warga di Dusun Bonglitung, Kabupaten Bengkayang keruh akibat dari penambangan emas. • Penambangan Bauksit ilegal di Desa Labai Padang Tikar, Kubu Raya. Kawasan hutan lindung Kalbar Kapuas Hulu yang dibabat oleh PT Cosmos Inti Persada. • Kerusakan yang ditinggalkan PT. Karya Utama Tambang Jaya, Keamantan Simpang Hulu, Ketapang, tidak dengan baik di reklamasi bekas penambangan bauksit.

Peta Konsesi Tambang Dapil Kalteng Catatan Krisis • Pasca tambang PT. Indo Muro Kencana (IMK) masih meninggalkan masalah. Rencana operasi IMK di Kabupaten Murung Raya telah memicu konflik antara warga dan Brimob hingga jatuhnya korban. • Pemberian izin PT. Billy Indonesia (1.261 hektare) dan PT. Indonesia Bauskit Bajarau (4.826 hektare) oleh Bupati Kotawaringin Timur, mengancam keberadaan wilyah Parenggean seperti perkampungan penduduk, bangunan sekolah hingga kompleks makam. • Perijinan yang dimiliki PT Graha Surya Tambang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan penggalian biji besi sebelum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan serta tidak memiliki amdal. • Tambang PT Borneo Lumbung akan membongkar kawasan hutan di Murung Raya.

Peta Konsesi Tambang Dapil Sulsel III Catatan Krisis • Suku Karonsie yang tinggal ditengah-tengah PT. Valee Inco dikenal kampung Bumper tak juga mendapatkan haknya sebagai pemilik sah tanah. • Kasus pembukaan hutan lindung oleh Inco untuk pembangunan PLTA tak berujung, karena pelaku bebas begitu saja. Ini diulang kembali oleh PT. Valee Inco yang melakukan pembukaan jalan sepanjang 28 kilometer di kawasan Hutan Lindung tanpa memiliki izin .

Peta Konsesi Tambang Dapil Jatim I Catatan Krisis • 29 Mei 2014, tepat 8 tahun korban Lapindo dibiarkan menentukan nasibnya sendiri. • Rp 7,2 triliun uang negara dihabiskan untuk kejahatan Lapindo. • 300 meter jalan Malang-Surabaya putus. • Kerusakan pesisir dan laut Sidoarjo terus berlangsung • Sedikitnya 20.000 jiwa yang dipindahkan paksa dari tempat mereka hidup. Menyusul ratusan ribu jiwa lainnya yang langsung tergusur langsung sejak awal, ganti rugi seolah menyelesaikan seluruh persoalan. • Delapan tahun lalu Lapindo Brantas lalai memasang casing bor, terjadi luberan lumpur panas yang merendam 12 desa dan menggusr puluhan ribu orang.

Peta Konsesi Tambang Dapil NTB Catatan Krisis • Kehadiran PT. Valley Eksplorasi Indonesia ditolak oleh warga akan melakukan eksploitasi emas, akibatnya bentrokan antara warga dan aparat kepolisian tak terhindarkan (2011) • Tiga warga tertembak dan tujuh lainnya ditahan dalam aksi penolakan tambang pasir besi PT Anugerah Mitra Perkasa di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. • Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara telah mencaplok kawasan Hutan Lindung Dodo (5.100 Ha) dan Rinti (7.539 Ha). • Warga desa Ropang tidak bisa lagi mengakses hutan Elang Dodo sejak PT. Newmont Nusa Tenggara beroperasi.

Peta Konsesi Tambang Dapil KaLsel II Catatan Krisis • PT. Sebuku Iron Lateritic Ores di Kabupaten Kota Baru, memiliki konsensi seluas 8.000 Ha dan telah berulang kali konflik dengan masyarakat terkait pencemaran akibat jebolnya kolam penampung limbah. • Amdal 13 perusahaan batubara di kabupaten tanah bumbu tidak sesuai prosedur dan bodong.

Peta Konsesi Tambang Dapil Gorontalo Catatan Krisis • Alih fungsi 14 ribu hektar Taman Nasional Bogani Nani Watarbone (TNBNW) hanya untuk tambang PT Gorontalo Minerals, anak perusahaan PT. Bumi Resources. • Pencemaran logam merkuri di sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango, akibat pertambangan emas semakin parah. Sungai yang bermuara di Teluk Tomini tersebut merupakan salah satu sumber air minum bagi masyarakat di Bone Bolango dan Kota Gorontalo.

Peta Konsesi Tambang Dapil NTT I Catatan Krisis • Izin tambang di batu gosok (PT. Gran Nusantara) mengancam kelestarian kawasan penyangga Taman Nasional Komodo. • Semburan Lumpur di sumur eksplorasi PLTG Mataloka kabupaten Ngada. Lima ratus warga yang tinggal disekitar PLTG tersebut menderita ISPA dan penyakit kulit. • PT. Arumbai Mangan Bekti (AMB), masih jadi sumber masalah kemiskinan, kesehatan hingga kerusakan lingkungan warga di Sirise. • Pulau Lembata terus terancam oleh perusahaan tambang Merukh Enterprises. • Pertambangan bijih besi di kabupaten Ende dan Ngada mengancam taman laut 17 pulau, lahan produktif, perkampungan, cagar alam dan sumber air. Salah satunya PT. Lake Tangguh milik Setya Novanto di Cagar alam Wolotado.

Sumber: Jatamnas.org 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

7

SURAT PEMBACA

Survei siapa yang benar?

K

epada Majalah Aktual, saya ingin bertanya mana lembaga survei politik yang dapat dipercaya. Selama akhir bulan ini banyak sekali lembaga yang merilis hasil survei. Hasilnya berbeda-beda. Jadi saya bingun mana yang bisa menjadi rujukan. Saya juga tidak tahu oleh siapa lembaga survei dibayar? Sebagai media massa yang juga memantau hasil survei saya menginginkan jabawan? Rendi Alfian Kebagusan, Jakarta Selatan

Jakarta Makin Macet

H

i Majalah Aktual, saya salah satu warga DKI Jakarta yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Saya perhatikan semakin hari jalanan di Jakarta malah semakin macet. Jumlah kendaraan pribadi lebih banyak ketimbang umum. Saya termasuk orang yang lebih milih naik umum daripada bawa kendaraan pribadi. Harapan saya, semoga pemerintah bisa membatasi jumlah penjualan kendaraan pribadi dan perbanyak angkutan umum juga perbaiki kualitas kendaraan umum, supaya orang jadi nyaman dan mau naik umum. Terimakasih. Aryasatya Pejaten, Jakarta Selatan

Riba Berkedok Koperasi

M

ohon Aktual untuk mengecek praktik riba berkedok koperasi yang sudah menjamur saat ini. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam "Kosipa MAS", di jalan Pahlawan, Rempoa, Jaksel. Koperasi yang menempati ruko 3 lantai ini dalam prakteknya melakukan gadai/riba/renternir/lintah darat. Praktik ini menyalahi UU 17/2012 tentang perkoperasian. Terima kasih. Wassalam Herwin Nur [email protected] Jawaban: Terima kasih atas informasinya. Kami tidak berkompeten untuk melihat sejauh apa praktik rentenir yang sudah dilakukan koperasi simpan pinjam tersebut. Namun, pemerintah, dalam hal ini lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang punya tugas untuk membuktikan hal tersebut. 8


Jawaban: Kami tidak dalam kapasitas menilai kredibilas lembaga survei. Namun untuk menjawab pertanyaan saudara Redaksi Aktual menyajikan tulisan bertema politik survei pada edisi ini. Semoga memberikan gambaran baru kepada saudara.

Langganan di Australia

S

aya Sonny sedang menempuh pendidikan di Australia, selama ini saya membaca Majalah Aktual. Saat di Indonesia saya membeli di Gramedia, saya ingin bertanya bagaimana saya bisa mendapatkan majalah Aktual di Australia? Trims Jawaban: Terimakasih, untuk mendapatkan majalah Aktual anda dapat membeli versi digitalnya melalui Aktual.co atau di www.getscoop.com. Demikian penjelasan kami.

Adain Voice of Freedom di Majalah Aktual

S

aya pembaca baru Aktual.co dan Majalah Aktual. Kalau di Aktual.co ada rubrik Voice of Freedom, tapi kenapa di majalah Aktual gak ada rubrik yang sama ya? Siapa tau saja pembaca Majalah Aktual ada yang mau ngirim tulisannya tentang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya dan lainnya. Saya harap tim dari majalah Aktual bisa merealisasiin ide saya tersebut. Terimakasih banyak atas tanggapannya. Rangga Bandung, Jawa Barat

jendela maya

DERMAWANYA PERTAMINA S engkarut antara kerjasama antara PT Pertamina dan PT Sugico Graha menjadi fokus Aktual.co dua pekan terakhir. Sejumlah kejanggalan dalam kerjasama PT Sugico Graha, yang berniat menjadi operator dan melakukan pengalihan participating interest (PI) di Pertamina kepada Sugico Graha di lima blok Production Sharing Contract (PSC) Coal Bed Methane (CBM) mulai terungkap. Kelima blok CBM itu adalah Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, Air Benakat 2, dan Air Benakat 3. Semula, Sugico di kelima blok tersebut ‘hanya’ memiliki eksisting masing-masing 35 persen saham (Muara Enim 1), 27 persen (Muara Enim 3), 20,5 persen (Air Benakat 1), 30,3 persen (Air Benakat 2) dan 26,5 persen (Air Benakat 3). Dalam dokumen ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD-59/C00000/2013-SO tanggal 25 Maret 2013, mengungkapkan, usulan peningkatan PI yang diminta Sugico adalah meningkat menjadi masing-masing sebesar 49% di kelima blok CBM tersebut. Anehnya, meskipun di dalam kerja sama itu Sugico disetujui menambah saham namun di dalam asumsi keekonomian tertulis bagian kontraktor (contractor share) hanya sebesar 45%.“Sugico

akan meng-carry Firm Commitment selama tiga tahun di lima blok CBM yang diusulkan,” tulis dokumen tersebut. Sementara dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang diteken antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sugico Graha pada 10 Desember 2012, dengan pihak penandatangan adalah M Afdal Bahaudin (direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko PT Pertamina) dan Kokos Leo (direktur PT Sugico Graha), di pasal 4 soal pelaksanaan nota kesepahaman, ditulis masing-masing pihak berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya dalam nota kesepahaman ini kepada afiliasinya. Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa belanja modal (capital expenditure/capex) untuk mengelola keempat blok CBM tersebut mencapai USD 5.636.962.855, atau setara Rp 62,82 triliun (kurs Rp 11.145). Itu belum ditambah capex blok Air Benakat 3 sebesar USD 934.721.949, setara Rp 10,42 triliun, yang ‘belum ditambah capex blok Air Benakat 3 sebesar USD 934.721.949, setara Rp 10,42 triliun, yang ‘belum dioperatori’ Sugico. Apakah pemberian saham PT Pertamina itu legal? Betapa dermawanya perusahaan negara ini. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

9

Kaki Hari

P

erkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa demi kuasa; bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti ketakwaan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan mengalami kelumpuhan. Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses “demokratisasi” (perluasan dan pendalaman) korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah. Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin dari warta media menampakkan buruk rupa: kemiskinan keteladanan, kehilangan keadilan dan perlindungan hukum, kesenjangan sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusuhan di wilayah tambang dan perkebunan, kecelakaan transportasi dan kerawanan sarana publik. Pada titik genting krisis multidimensi ini, para penyelenggara negara justru seperti kehilangan rasa 10


krisis dan rasa tanggung jawab. Kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih mempedulikan “apa yang dapat diambil dari negara”, bukan “apa yang dapat diberikan pada negara”. Kepemimpinan negara hidup dalam penjara narsisme yang tercerabut dari suasana kebatinan rakyatnya. Perhatian elit politik lebih tertuju pada upaya memanipulasi pencitraan, bukan mengelola kenyataan; lebih mengutamakan kenyamanan diri ketimbang Prof. Soepomo kewajiban memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial. Situasi inilah yang melahirkan krisis kepemimpinan. Pemimpin ada kalau mereka hadir dalam alam kesadaran dan penderitaan rakyatnya. Bung Karno mengatakan, “Mereka seharusnya belajar, bahwa seorang tidak dapat memimpin massa rakyat jika tidak masuk ke dalam lingkungan mereka….Demi tercapainya cita-cita kita, para pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa mereka berasal dari rakyat, bukan berada di atas rakyat.” Untuk mengatasi krisis multidimensi tersebut, kita perlu kembali ke titik ”normal”

(berlakunya norm). Dengan bantuan perspektif sosiologi dalam menjelaskan krisis sosial, prioritas terpenting dalam usaha pemulihan normalitas (keteraturan) itu adalah peran kepemimpinan dalam mengaktualisasikan kapasitas transformatif dari kekuasaan. Kepemimpinan yang dapat mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Meskipun kepemimpinan merupakan faktor permanen yang selalu diperlukan oleh setiap

aktual/ istimewa

Perlu Visi Politik Baru Untuk Selesaikan Krisis Bangsa Ini

Yudi Latif

Penasehat AKTUAL Network

masyarakat dan segala zaman, masa krisis dan kekacauan memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar dibanding masa normal. Masa seperti ini, menurut Max Weber, membuka kesempatan bagi munculnya pemimpinpemimpin karismatik dengan pesan pembebasan dan pemulihan tertib sosial. Pemimpin karismatik dalam arti ini bukan sekadar pemimpin yang berwibawa, tetapi pemimpin yang dengan kewibawaannya mampu mengkompensasikan kelumpuhan hukum dan institusi sosial, sehingga situasi “anomali” (a-nomos, ketidateraturan) bisa ditransformasikan menjadi situasi “normal” (berlakunya norm, keteraturan) kembali. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam reformasi tata kelola negara. Berkaca dari keberhasilan reformasi birokrasi di negara-negara Korea Selatan, China dan Thailand ditemukan tiga faktor kunci (critical success factors) dalam reformasi tata kelola negara, yaitu: (1) adanya kepemimpinan yang kuat; (2) adanya komitmen dan kesepahaman bersama yang kuat; dan (3) adanya agenda reformasi yang jelas, bertahap dan terukur. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kepemimpinan merupakan kunci pembuka kotak pandora, bagi perbaikan faktor-faktor lainnya. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari benar pentingnya peran kepemimpinan dalam pengelolaan negara. Desain konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kepercayaan yang besar pada moral kenegarawanan penyelenggara negara, seperti tercermin dari pernyataan Prof. Soepomo.

Dengan segala kerendahan hati, beliau menyadari bahwa rancangan konstitusi itu “jauh dari sempurna”. Meski demikian, segera ia katakan. “Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undangundang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat.” Yang dimaksud dengan “semangat” dalam pernyataan Prof. Soepomo tersebut tak lain adalah “gairah penghayatan alam Pancasila” (Kartohadiprodjo, 2010). Bahwa semangat penyelenggara negara itu harus memancarkan nilai dan komitmen Pancasila berikut pencarannya dalam UUD 1945. Hal ini dipertegas oleh pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu undangundang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral

rakyat yang luhur.” Cita-cita moral rakyat yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin dan penyelenggara negara tersebut tak lain adalah moral “rakyat” secara keseluruhan yang terkristalisasi dalam Pancasila dan penjabarannya dalam konstitusi. Dengan dasar berfikir seperti itu dapat dikatakan bahwa krisis multidimensi yang melanda negara Indonesia saat ini merupakan cerminan dari krisis kepemimpinan. Sedangkan krisis kepemimpinan itu sendiri mencerminkan ketercerabutan para pemimpin dan penyeleggara negara dari semangat, moral dan karakter Pancasila. Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Usaha “penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

11

Kilas Nasional

Selamat untuk PDI-P kami siap oposisi

Hary Tanoe sudibyo tragedi untuk Hanura

M P

residen Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ucapan selamat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meraih kemenangan dalam Pemilu Legislatif (Pileg). Pengakuan kemenangan oleh Ketua Umum Partai Demokrat (PD) ini didasari hasil hitung cepat mayoritas lembaga yang menobatkan PDI-P sebagai pemenang. “Atas nama Partai Demokrat, kami juga ucapkan selamat kepada partai-partai yang memperoleh suara relatif lebih tinggi (dari Demokrat), khususnya PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra,” kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (9/4/2014) malam. SBY mengatakan, partainya akan mengevaluasi hasil perolehan suara sementara ini sebagai bahan pertimbangan pada masa depan. Ia juga menyampaikan terima kasih

12


kepada kader dan simpatisan partai yang telah berupaya mendukung perolehan suara partai nomor urut 7 tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Polri, TNI, dan masyarakat luas yang telah bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini. Dalam hitung cepat Indikator Politik Indonesia, suara Demokrat juga berada pada posisi keempat dengan 9,9 persen suara. Posisinya berada di bawah PDI-P yang meraih 18,94 persen suara, Golkar dengan 14,6 persen, dan Gerindra 12,23 persen. Dalam kesempatan ini SBY juga menyampaikan partainya siap untuk oposisi dalam pemerintahan berikutnya. “Kalau lebih baik PD berada di luar pemerintahan, kami siap untuk menjalankan tugas sebagai oposisi,” ujarnya. / Sukardjito

asuknya bos media Hary Tanoesudibyo ternyata tidak mampu mendongkrak perolehan suara Partai Hanura pada pemilu legislatif 9 April. Partai yang dinakodai mantan Panglima TNI Wiranto ini hanya mendapatkan suara 5 persen dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Hal ini diakui oleh ketua DPP Hanura Fuad Bawazier.”Dengan adanya HT, Hanura tidak mampu menambah suara,” tegasnya kepada Aktual.co, Rabu (9/4). Hanura, sambungnya, jadi tak dapat apa-apa. Ironisnya, status Wiranto adalah capres dan HT sudah dapat status cawapres Hanura. “Pengalaman tragis buat Hanura,” sesalnya. Dalam hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei, posisi Hanura berada di urutan 10 dengan perolehan suara 5 persen saja. Sangat jauh, dari target yakni menembus dua digit perolehan suara. Bakan suara Partai Hanura kalah dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dulu sempat disinggahi Hary. Partai yang dipimpin Surya Paloh mendapatkan suara 6,5 persen. Perolehan suara ini tentu memananskan internal Partai Hanura. / Hadi Jatmika

PARTAI ISLAM KALAHKAN HASIL SURVEI

P

artai Islam berhasil menjungkirbalikkan hasil survei yang digemborkan sebelum pemilu. Dari hasil hitung cepat partai Islam berhasil menduduki peringkat tengah dalam pemilu legislatif. Hal ini berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari hasil hitung cepat PKS diprediksi pada tahun 2014 ketiga partai ini telah lewat dari 22%. Tentunya dibanding di tahun 2009 partai-partai Islam yaitu PKS, PPP

dan PKB bila dijumlah memperoleh di angka 18%,”Hasil ini disambut gembira oleh PKS sebagai salah satu dari partai berazas Islam. Asumsi bahwa partaipartai Islam akan terlempar dari panggung politik, ternyata tidak benar,” demikian disampaikan Presiden PKS Anis Matta di hadapan wartawan di Pusat Tabulasi Suara Nasional PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/4). Seperti diketahui, Partai Islam memiliki potensi kekuatan bargaining politik di pemilu presiden 2014 bila mau bersatu. Demikian disampaikan oleh Karyono Wibowo, peneliti senior Indonesia Public Institute, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Sabtu (5/4).”Menanggapi hasil survei RRSF ,di 34 Provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95%, total responden 2200 dengan margin error ± 2,13% yang dirilis pada hari Jumat (4/04) yakni : 1. PKS 5,3% 2. PPP 4,9% 3. PKB 4,2% 4. PAN 3,5% 5. PBB 0,1% dimana perolehan suara partai-partai Islam bila digabungkan ada kurang lebih 18% suara, ini menunjukkan parpol Islam masih punya posisi tawar,” paparnya. / Ari Purwanto

Pembuktian Terbalik di Kasus Videotron K etua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto usul pembuktian terbalik di kasus Videotron yang diduga melibatkan putra Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan . “Saya percaya pada pembuktian terbalik dalam kasus korupsi. Kalau ada yang tidak wajar di gajinya, bisa diperiksa. Seperti itu, ada office boy yang disuruh ngaku-ngaku jadi direktur utama. Dia disuruh tanda tangan, ya tanda tangan saja. Akhirnya dia sekarang dipenjara,” ujarnya pekan lalu (2/4/). Dalam kasus dugaan korupsi proyek Videotron di Kemenkop, Kejati DKI sudah menahan Hendra Saputra yang disebut sebagai Direktur PT Imaje Media yang

memenangkan tender itu. PT Imaje Media diketahui merupakan perusahaan milik Riefan, anak Menkop Syarief Hasan yang juga Ketua Harian Partai Demokrat. Hendra ini adalah office boy di PT Refuel, perusahaan milik Riefan. / Fadlan Syiam Butho

60 Pati TNI Dirotasi B

erdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/207/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 60 perwira tinggi (Pati) TNI. Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut: Ada 29 orang di TNI Angkatan Darat yang dimutasi dan promosi. Diantara 29 orang itu adalah: Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., dari Rektor Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Mayjen TNI Stefanus Margono dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Mayjen TNI Mochamad Fuad Basya dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Kapuspen TNI. Mayjen TNI M. Nasir Majid dari TA dari pengkaji Bid. Ketahanan Nasional Lemhannas menjadi Staf Khusus Panglima TNI. Untuk TNI Angkatan Laut, ada 13 yang dimutasi dan promosi. Diantaranya adalah Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E. dari Kapuspen TNI menjadi Deputi Bid. Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Laksda TNI Amri Husaini dari Deputi Bid. Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menjadi Asintel Panglima TNI. Sementara itu, di TNI Angkatan Udara, ada 18 orang yang dipromosi dan mutasi. Diantaranya adalah Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, S.E. dari Kasum TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). Marsda TNI Drs. Sugijanto, M.M. dari Kepala Satuan Pengawas Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). Marsda TNI B. Edy Purwanto, S.E., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahrit Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). / Ari Purwanto


13

LENSA AKTUAL

Simulasi Bagi Pemilih Disabilitas Penyandang disabilitas mengikuti “Sosialisasi dan Simulasi untuk Pemilih Disabilitas Pemilu 2014” di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014). Acara yang digelar KPU bersama Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) itu bertujuan untuk memberi pemahaman lebih bagi pemilih yang menyandang disabilitas saat pencoblosan pada Pemilu mendatang. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

14



15

opini

PENTINGNYA KEAMANAN MARITIM T

ema bahasan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) tahun ini adalah mengenai “Membangun kerjasama maritim dalam aspek keamanan dan stabilitas”, yang merupakan masalah penting dan sensitif. Kata ‘maritim’ menggiring kita ke arah lautan luas atau ke laut yang dekat dengan pantai kita maka kita menjadikannya sebagai masalah ‘keamanan dan stabilitas’, disini kita membicarakan perbatasan bersama, ancaman bersama dan tantangan bersama. Dan ketika kita mendiskusikan semua masalah ini (perbatasan, ancaman, dan tantangan), kami berasumsi bahwa setiap orang diatur oleh hukum internasional yang dimana hubungan antara Negara dan Pemerintahan tidak dapat diusung dalam bingkai aturan tersebut karena sudah siap dan diterima oleh semua pihak. Aturan-aturan seperti inilah yang akan membentuk sikap politik kita sebagai syarat kerjasama. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut, yang kita semua tunduk kepadanya, dan bisa dikatakan kita bersumpah untuk menegakkannya, oleh karena itu membicarakan tentang keamanan dan stabilitas maritim adalah membicarakan masalah sensitif dan masalah kebijakan umum, sementara dilain pihak tema ini dihubungkan langsung dengan kepentingan pribadi masingmasing Negara dimana mereka berpikir atau menyatakan bahwa mereka menghadapi tantangan di area ini. Pada banyak kasus di Negara berbeda, sangat jelas terlihat ada kegiatan “standar ganda”, biasanya dilakukan oleh mereka yang punya niatan berpropaganda, dalam lingkup 16


keterasingan dan dalam mengejar kepentingannya yang melebihi hak-hak mereka dan melanggar kepentingan-kepentingan orang lain. Agaknya seringkali demagogy (penghasutan rakyat oleh seorang pemimpin) biasanya meliputi usahausaha melawan nilai-nilai dimana kita tunduk terhadap prinsip-prinsip yang ada. Sebaliknya, sejenak beralih dari tema keamanan maritim, kita kebingungan ketika kita mencari akar masalah dari banyaknya permasalahan dunia kita. Tahun 2000 ketika kami mengalami kesulitan besar dalam membangun sebuah Negara baru dari awal mula, satu hal yang kami dengar dan selalu kami ulangi pada diri kami adalah, dalam hubungannya dengan bantuan yang sangat kami butuhkan, adalah ungkapan retorika ‘apapun kecuali senjata’. Hari ini, ketika kami melihat konflik bersenjata di banyak Negara, pertanyaan yang hinggap di benak kami adalah “Darimana senjatasenjata itu berasal?”, ‘Negara siapa atau Negara manakah yang mengambil untung dari penjualan senjata-senjata tersebut?’ Kami memahami bahwa Negara berkekuatan besar berhubungan dengan senjata kimiawi atau senjata nuklir dan mereka sibuk mengancam Negara lain dengan memberikan sanksi, namun nampaknya kita telah melupakan kenyataan yang jelas bahwa masyarakat di penjuru dunia saling berbunuhan satu sama lain setiap harinya. Dan hasilnya kita bahkan menjadi senang ketika laporan berita menunjukkan jutaan manusia mengungsi dan mereka menantikan organisasi-organisasi internasional menyumbangkan miliaran dolar untuk bantuan

kemanusiaan. Jika saya ada kekeliruan mohon dimaafkan atas ketidaktahuan saya, karena saya tidak pernah mendengar perdebatan dengan tema darimana senjata-senjata tersebut berasal, kepada berbagai faksi-faksi bersenjata di Negara-negara berbeda sehingga dengan itu mereka saling tembak dan menyumpahi orang lain supaya menderita. Terdapat misi-misi khusus yang dibuat untuk memonitor HAM dan untuk menilai kekerasan di dalam negeri di seluruh dunia dan untuk menghitung banyaknya Negaranegara terbelakang dan Negaranegara berkembang di area tersebut. Pastilah ada pengadilan khusus atas perilaku genosida. Dan sejujurnya, tidak seorang pun mampu mengenali asal muasal senjata yang digunakan untuk melakukan pembantaian massal penduduk sipil! Saya yakin bahwa diantara kita disini tertarik oleh situasi yang selalu menjadi kenyataan di sejumlah tempat di seluruh dunia sehingga sulit bagi kita untuk meraih Millennium Development Goal’s MDG’s. Kembali kepada tema ‘Membangun kerjasama maritim di bidang keamanan dan stabilitas maritim’, seperti yang tadi saya katakan, hanya dengan menghormati hukum internasional sehingga dapat diatur hubungan yang kooperatif diantara Negara tetangga dan dalam konteks regional. Sebaliknya, akan selalu tercipta lingkungan ketidakpercayaan yang menyebabkan perselisihan yang mengarah kepada peringatan dan jawaban dari peringatan tersebut sehingga akan mengarah kepada pertikaian. Situasi ini menyebabkan

antara

Oleh: Kay Rala Xanana Gusmão* Perdana Menteri Timor Leste

kekhawatiran bagi mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa atas permasalahan demikian dikarenakan hal tersebut berimbas ke masalah politik, sosial dan ekonomi yang senantiasa menganggu Negaranegara, khususnya ketika mereka kesulitan dalam proses membangun negaranya. Sekarang, istilah keamanan maritim meliputi semua aktivitas skala kecil dan besar. Kami memahami bahwa tren di daerah regional kami yaitu melindungi kepentingan komersial maritim ditengah-tengah

meningkatnya tensi regional dan menurut para pengamat pertahanan bahwa pengawasan bidang maritim adalah kebutuhan yang paling mendesak di Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut pendapat kami, kerjasama maritim akan memiliki makna yang lebih dari sekedar pencegahan, jika kita ingin menjadikannya seperti itu. Timor Leste telah mengambil keuntungan dari adanya Negara-negara seperti Amerika Serikat dalam hal pelatihan seperti CARAT, bahkan kami pun

masih jauh dari kemampuan untuk ikut serta dengan kapasitas penuh kami. Timor-Leste adalah sebuah Negara pulau (sejatinya adalah Negara setengah pulau). Sebagaimana laut adalah satu hal yang sangat penting di saat membicarakan strategi keamanan negara. Timor-Leste kehilangan lebih dari USD50 juta per tahun dari penangkapan ikan ilegal. Pemerintah kami sangat perhatian dengan keamanan fasilitas eksplorasi minyak di lautan di masa depan. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

17

Begitupun juga, Timor-Leste ingin memperkuat komponen maritimnya untuk mengakhiri penangkapan ikan ilegal ini dan guna melindungi kepentingan-kepentingan serta investasi-investasi berharga kami. Penguatan polisi laut beserta komponen kelautannya dengan cara menyediakan sumber daya yang tepat dan layak tentunya akan meningkat secara meyakinkan dalam hubungannya dengan aspek keamanan maritim negara kami. Timor-Leste yang baru dua belas tahun menjadi Negara sendiri sangat memprioritaskan kebutuhannya sendiri mulai dari membangun kemampuan manusianya hingga pembangunan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan negara. Sebagai tambahan, jelas sekali dengan adanya zona eksklusif kami maka akan memungkinkan bagi kami untuk turut serta dalam memberantas penyelundupan senjata dan obat-obatan terlarang serta perdagangan ilegal. Timor-Leste saat ini sedang dalam proses bergabung dengan ASEAN. 18


Karena kecilnya Negara kami, kami tidak akan berkhayal banyak namun kami akan memberikan kontribusi besar terhadap keamanan pada lautan regional. Namun, kami menyadari perlunya kerjasama aktif dengan Negara-negara yang memiliki kedekatan perbatasan maritim dengan kami. Disini, saya katakan bahwa kami sedang membicarakan dengan pemerintah Indonesia dalam hubungan kedekatan pulau-pulaunya dengan kami dan dengan Australia dalam hubungannya dengan wilayah Utaranya agar tersusun sebuah perjanjian mengenai rencana pengembangan ke depan yang terpadu. Syukurnya, besarnya niatan baik yang datang dari semua pihak yang tergerak dari adanya luasnya sudut pandang dalam kerjasama perbatasan yang akan menghasilkan keuntungan nyata bagi semua orang. Kami meyakini bahwa perjanjian tiga Negara ini akan meliputi keseluruhan potensi perkembangan ekonomi dan

meningkatkan hubungan diantara masyarakat sehingga semua orang yang hidup di bumi ini akan senantiasa bahagia. Secara nyata, keamanan maritim sangatlah penting pada sebuah area lalu kita masukkan ke dalam sub wilayah ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, agar kerjasama ini menjadi jujur dan serius, sangatlah penting bila kita menentukan terlebih dahulu perbatasan maritim diantara beberapa Negara, tentunya di bawah hukum internasional, dengan pikiran jernih tanpa adanya dalih-dalih dalam bentuk apapun. Sangatlah tidak tepat bila menilai bagaimana beberapa Negara, yang dikarenakan mereka Negara luas, kaya dan memiliki persenjataan memadai, adalah Negara-negara yang tidak adil terhadap Negara tetangganya khususnya jika tetangganya Negara yang kecil dan miskin. Hukum Internasional selalu dipakai sebagai acuan hukum yang dibuat dalam hubungan antar banyak Negara. Tapi terkadang hukum internasional tidak diindahkan atau

antara

opini

tino oktaviano/ aktual

dilupakan disaat adanya keuntungan ekonomi besar dengan mengorbankan prinsip kebijakan yang adil dan terhadap nilai-nilai universal tentang persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat dan bangsa-bangsa. Sebagai sebuah Negara baru yang sedang menguatkan institusi-institusi Negara kami dan dimana kebanyakan orang masih belum sejahtera, kami hanya bisa mengangkat suara kami untuk memastikan harus adanya keadilan sebenarnya di atas dunia ini khususnya di era milennium ini. Disaat kami telah menjadi anggota penuh dari PBB pada tahun 2002, Negara-negara lain telah menandatangani Piagam PBB, ketika organisasi dunia ini baru dibentuk lalu seiring dengan waktu mereka diminta menduduki posisi yang relevan termasuk masuk ke dalam Dewan Keamanan. Namun demikian, kami belum paham dan kami tertegun memikirkan bagaimana hukum internasional dapat berlaku jika ada Negara yang tidak menghormatinya bahkan Negara tersebutlah yang membuat keputusan sepihak di tubuh badan dunia ini. Dengan adanya “perang dingin” telah menyebabkan banyaknya budaya manipulasi dan penipuan dengan mengincar Negara

negara yang tidak berdaya dan tidak mewaspadai diri. Saya harus mengatakatan, untuk selamanya, bahwa kami akan selalu dan akan tetap berdiri diatas kebenaran dengan semangat yang sama diantara kita, karena di masa lampau banyak Negara tidak meyakini ada Timor Leste. Kami akan membela hak-hak kami dengan keyakinan dan tekad kuat kami dalam rangka berperanserta dalam menegakkan keadilan diantara bangsa-bangsa dan saling memahami diantara masyarakat. Dan kami meyakini bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut sangat bermanfaat dalam memecahkan setiap perbedaanperbedaan. Karena kecilnya Negara kami dan kita sedang membicarakan keamanan maritim, apakah dalam bentuk pelatihan gabungan atau berbagi informasi, tidak akan pernah menyelesaikan dan bahkan secara permanen akan menghalangi isu penting delimitasi perbatasan maritim. Hal ini yang sangat mendasar bagi kita terlebih lagi ketika Negaranegara tetangga berencana membeli pesawat drone untuk mengamankan sumber daya kelautan dan untuk melindungi perbatasan mereka. Kami secara tegas meyakini slogan “waktu berubah dan kemauan

berubah”. Dengan adanya semangat milennium baru harus menjadikan para pemimpin dunia lebih memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik terhadap kemanusiaan. Masyarakat Internasional dari banyak Negara kini lebih terbuka kesadarannya, baik mereka masyarakat besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah terhadap hak dan kewajiban mereka, memberikan harapan kepada kita bahwa para pemimpin di era globalisasi ini mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang salah yang ada di masa lalu. Saya mengutip ucapan mantan menteri pertahanan USA, Robert Gates, yang telah menempatkan berbagai hal menjadi kecil, mengakui “kurangnya kerendahan hati untuk menerima ungkapan tidak ada ramalan terhadap akibat-akibat negatif”, yang keluar dari keputusankeputusan yang dibuat hanya untuk memperlihatkan kesombongan dan kekuasaannya. Globalisasi dan teknologi rumitnya adalah ibarat dua buah mata pedang. Mari kita jadikan keamanan maritim bukan menjadi bumerang buat kita. Mari kita jadikan usaha untuk memerangi kejahatan transnasional tidak menimbulkan kepentingankepentingan dibaliknya yaitu kepentingan mendominasi ekonomi, menghilangkan bayang-bayang gelap di sekitar hubungan antar Negara dan kerjasama yang harus tetap ada diantara Negara-negara. Setelah masa lalu yang kelam, Indonesia dan Timor Leste saat ini bersama, dan hampir pada saat yang sama, menjalani proses demokrasi. Pada tahun 1997-1998 Indonesia menikmati masa-masa “pesta demokrasi”. Kami selalu mendoakan yang terbaik bagi Negara Indonesia yang besar ini dan kepada masyarakat Indonesia dan menyatakan persahabatan kami kepada partaipartai politik dan penghormatan kami kepada para pemimpinnya. Terima kasih. Opini ini dikutip dari pidato dalam Jakarta International Defence Dialogue (JIDD). 19 Maret 2014 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

19

investigasi

20

seri korupsi


Catatan Si Office Boy Oleh: Sukardjito

R


umah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, hari itu Kamis (31/3) lebih ramai dari biasanya. Penghuninya bersiap menyambut tamu baru yang ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur sehari sebelumnya.”Kita akan kedatangan penghuni jabatannya Direktur Utama. Lumayan ini untuk sumbangan subsidi silang,” ujar salah satu penghuni rutan yang menyandang status tersangka kasus korupsi itu. Direktur Utama yang menjadi pembicaraan antarpesakitan sore itu bernama Hendra Saputra. Tersangka kasus korupsi tender pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UKM. Hendra disebut sebagai Direktur Utama PT Imaji Media pemenang tender bernilai Rp23,4 miliar. Namun harapan penghuni rutan buyar saat melihat sosok Hendra.”Kalau ini mah bukan direktur. Ini orang pasti dikorbankan oleh pelaku sebenarnya,” tutur penghuni rutan yang dekat dengan Hendra. Inilah pertama kalinya Hendra mendekam dalam jeruji besi. Semua penghuni kala itu menyangsikan jabatan direktur yang disandangnya. Meskipun ia menggunakan baju baru bermotif kotak-kotak merah hitam. Memakai celanan gelap dan sepatu

berbahan busa.”Ini baju diberikan jaksa setelah saya ditangkap di Balikpapan. Biar pantes katanya,” ujar Hendra seperti ditirukan rekannya. Dalam tahanan itu Hendra diberondong


21

pertanyaan oleh penghuni lama. Dari situlah Hendra memulai testimoninya. Ia mengaku seorang office boy di PT Rifuel perusahaam milik Riefan Avrian anak Menteri Koperasi, Syarifuddin Hasan. Empat tahun ia bekerja di perusahaan itu sebagai tukang bersih-bersih. Pria yang hanya menempuh pendidikan sampai kelas 4 Sekolah Dasar (SD) ini dicantumkan sebagai Direktur Utama. Pria kelahiran 3 Mei 1981 itu selalu menuruti perintah majikanya. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Hendra diminta datang ke kantor orang tua Riefan di Kementrian Koperasi dan UKM. Tujuanya untuk penandatangan kontrak. Tanpa banyak tanya bersama dengan Hasnawi Bachtiar selaku pejabat pembuat komitmen ia menyetujui kerjasama itu. Ini baru awal dari tumpukan dokumen yang kemudian menjeratnya sebagai tersangka. Misalnya ia menyebut pernah menandatangani surat kuasa untuk Riefan mencairkan anggaran proyek di Bank Rakyat Indonesai (BRI) Cabang Duta Mas, Fatmawati, Jakarta Selatan. Bukan hanya Hendra yang diminta tandatangan. Ahmad Kamaluddin petugas front office PT Rifuel juga diminta meneken. Jabatan Kamaluudin lebih bergengsi. Ia adalah komisaris utama PT Imaji Media. 22


Si office boy dan Kamaluddin diberikan imbalan oleh perusahaan atas kepatuhanya itu. Masing-masing menerima uang Rp19 juta. Uang itu disebut bonus perusahaan. Bukan hanya kedunya yang mendapat bonus. Ada sejumlah namanya yang bahkan mendapatkan uang lebih besar setelah dana proyek cair. Bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah pada bulan Agustus 2012. Sampai saat itu tak ada masalah menimpa Hendra. Baru pada tanggal 1 April 2013 Hendra dicekam rasa takut. Dua utusan Riefan datang ke rumahnya di rumah di Kampung Cukanggaleuh, Desa Cicalada, Cigombong, Kabupaten Bogor. Yakni Kristi dan supir pribadi Riefan, Ka’im. Tujuannya meminta Hendra untuk pergi ke Balikpapan, Kalimantan Barat. ”Waktu itu bilangnya oranganya pak Riefan, Bapak mau ditugaskan di Balikpapan. Tapi perasaan saya gak enak. Kok mendadak sekali dipindak ke sana. Saya juga diminta ikut,” kata istri Hendra, Dewi Nurafifah. Selain itu, utusan anak Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) itu meminta agar keluarga tutup mulut jika ada pihak yang menanyakan keberadaan Hendra. Agaknya sejak April ini pihak PT Imaji Media sudah mendapatkan bocoran “Direktur Utamannya” akan dijadikan tersangka. Sebab Surat Perintah Penyidikan dari Kerjaksaan Tinggi DKI Jakarta baru terbit tanggal 13 Juni 2013. Hendra yang tidak mengetahui adanya pengusutan proyek dugaan korupsi videotron kembali menuruti majikanya. Hari itu juga ia berangkat ke Balikpapan. Sampai di Bandara Sepinggan, Hendra disambut oleh adik pak Menteri yakni Ichlas Hasan. Pengusaha percetakan ini menampung Hendra di salah satu tempat produksi percetakannya di Balikpapan. Hendra ditampung di kamar kost yang ada di lantai atas kantor percetakan Ichlas Hasan. Ichlas tidak hanya menampung Hendra. Di tempat kost itu juga

ada Kamaluddin. Segala kebutuhan Hendra dan Kamaluddin ditanggung selama tinggal. Segala gerak-geriknya diatur oleh Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Dapil Kalimantan Timur itu. Ichlas juga memfasilitasi Dewi untuk menjenguk suaminya. Selama 7 bulan Hendra juga dipekerjakan oleh Ichlas. Ia diminta menjadi supir antar jemput sekolah anak Ichlas. Siang itu Rabu 30 Oktober 2013 selesai mengantar anak majikannya menggunakan sepeda motor Hendra mampir ke temannya yang berjualan buah. Saat sedang berbincang dua orang berbaju safari mendatanginya. Menanyakan identitas Hendra.”Kamu sekarang ditangkap jangan melawan. Ikut kami ke Samarinda, kamu buronan kasus korupsi,” ujar Ahmad Taufik, pengacara Hendra menirukan kejadian penangkapan itu. Namun anehnya jaksa yang menjemput Hendra tidak mengusut pemilik motor yang digunakan Hendra saat ditangkap. Saat itu Hendra tidak mengetahui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Hasnawi dan anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kasiyadi. Mereka dijerat Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Nilai kerugian proyek ini mencapai Rp 17 miliar. Esok harinya Hendra langsung diterbangkan ke Jakarta. Sebelum terbang jaksa membelikan baju untuk mempermak penampilan office boy yang lusuh. Meninggalnya Saksi Kunci Sejak ditahan pada tanggal 31 Oktober 2013 Hendra tampak depresi. Berulangkali ia harus diperiksa tanpa didampingi pengacara. Ia pun tidak pernah bertemu dengan tersangka lainya.


seri korupsi

Muchammad Nasrul Hamzah/ aktual

investigasi

Muchammad Nasrul Hamzah/ aktual

Sampai kemudian Hendra dijebloskan di rutan Cipinang. Disana Hendra bertemu Hasnawi usai sholat Ashar. Keduanya berpelukan sebentar. Hasnawi yang juga adik ipar Syarifuddin Hasan sempat berpesan.”Saya tahu kamu orang jujur. Kamu tidak telibat di kasus ini. Kamu bicara apa adanya jangan dilebih-lebihkan jangan dikurangi,” ujar Hasnawi kepada Hendra seperti yang dituturkan Ahmad Taufik. Setelah berpelukan Hasnawi memberikan uang Rp500 ribu.”Kamu kalau makan hati-hati. Dada saya

sakit,” ujar Taufik menerukan cerita Hendra. Itulah perkataan Hasnawi sesaat sebelum pergi. Esoknya ia meninggal dunia. Sempat muntah, Hasnawi dilarikan diri Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Ia kemudian dirujuk ke RS Kepolisian Pusat Sukanto, Kramajati, Jakarta Timur. Namun nyawanya tidak bisa tertolong. Berbeda dengan Hasnawi tersangka lainya yakni Kasiyadi malah tidak pernah bertemu Hendra sama sekali. “Kasiyadi sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu, kabar dari oknum jaksa Kejari Jaksel saya dapat

infonya. Infonya baru saja. Saya tadi sama anak buah saya ke Kejari untuk membuat laporan agar istri Hendra bisa membesuk (Rutan Cipinang),” kata Taufik. Sebelum kabar mencuat di media massa, Dewi bahkan sempat dihubungi seorang rekan Hendra dalam penjara mengabarkan meninggalnya Hasnawi. Sontak kabar itu membuat ibu satu anak itu gusar. Ditemani Taufik, Dewi mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta agara suaminya mendapat perlindungan.”Saya takut suami saya bernasib seperti pak Hasnawi. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuman lulusan SD, dia korban kejahatan koruptor,” ujar Dewi. LPSK berjanji akan memberikan perlindungan kepada Hendra. Namun dengan syarat. Ia harus berani mengungkap semua dalang dibalik kasus yang menjeratnya. Syarat itu disanggupi oleh Dewi. Mantan Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika menilai tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan keluarga Hendra. “Hendra adalah seorang OB sangat layak dan memenuhi syarat untuk ditangani LPSK sebelum nyawanya nanti menyusul dengan tersangka lainnya,” katanya Kepada Majalah Aktual. Pasek juga meminta polisi melekukan penyidikan atas meninggalnya Hasnawi. Ia menyebut kasus korupsi videotron adalah korupsi keluarga yang sangat terorganisir.”Karena oknumoknum yang berhubungan mudah diidentifikasi. Kalau semua aparat seperti polisi, jaksa dan Rutan diam, termasuk lembaga negara seperti Komnas HAM dan LPSK juga diam, maka sangat ironis nasib Hendra, sang OB yang dijadikan tumbal kejahatan tanpa ada yang mau menolongnya,” tegasnya. Menanggapi hal itu Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti siap melakukan penyelidikan. Pihaknya mengatakan kematian Hasnawi telah menjadi perhatian Polri.”Kita tinggal menunggu laporan,” ujarnya. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

23

jokowi effect hanya mitos Oleh: Wahyu Romadhony

K

emenangan akhirnya digenggam oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang 10 tahun memilih oposisi. Meskipun baru tanggal 7 Mei Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil pemilu legislatif. Namun tidak kurang dari 9 jam setelah melakukan pemungutan suara, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kemenangannya. “Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga PDIP menurut perhitungan sementara nomor satu,” ujarnya di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4). Didampingi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Puan Maharani, ekspresi kemenangan tak tampak di wajah Mega. Bahkan sumber Majalah Aktual diinternal PDI-P menyebut Mega marah besar dengan kemenangan tipis ini. Memang sejumlah hasil perhitungan cepat dari berbagai lembaga menobatkan PDI-P sebagai pemenang pemilu 2014. PDI-P dari 24


hasil hitung cepat Cyrus Network dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memperoleh 19,10 persen suara. Disusul Partai Golkar 14,50 persen dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 11,90 persen. Hasil serupa juga tampak dari hitung cepat Indikator Politik Indonesia. PDI-P mendapatkan suara 19 persen, Golkar 14,57 persen dan Gerindra 12,23 persen. Namun hasil ini menjadi antiklimaks Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya sebelum 9 April sejumlah lembaga survei mempercayai “Jokowi Effect” akan menyumbang suara signifikan mencapai 25-32 persen suara nasional untuk PDI-P. Artinya tanpa Jokowi suara PDI-P memang dapat lebih dari hasil 2009 yang mencapai 14 persen. Sejumlah faktor kenaikan diluar Jokowi jauh lebih besar. Misalnya berkurangnya peserta pemilu dari 34 parpol menjadi 12 parpol. Belum lagi terpuruknya Partai Demokrat (PD) akibat badai kasus

korupsi. Jika pada pemilu 2009 partai Pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini mampu mendulang 21 persen suara kali ini perolehan Partai Demokrat cuma di kisaran 9-10 persen. Selain itu dukungan PDI-P yang tidak solid terhadap Jokowi menjadi salah satu melempem-nya “Jokowi Effect”. “Gerakan setengah hati mencapreskan Jokowi, ini yang menyebabkan kenaikan elektoralnya tidak signifikan. Jadi Jokowi effect ini malah mengalami kendala di internalnya sendiri, dibatasi dalam kalangan internalnya sendiri, itu problem,” kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Saat ini PDIP menang dalam Pileg, lebih karena faktor utama loyalis kultural MarhaenisSoekarnois, struktur parpol solid dan tentunya sikap oposisi PDIP selama 10 tahun terakhir.”Pemaksaan” kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, hingga beliau mesti melakukan perenungan dalam di Tamling Lampung, cukup menjadi cerita dinamika partai banteng moncong putih ini. Tidak berdampaknya Jokowi tidak dibantah oleh Ketua DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin. Khususnya dari perolehan wilayah Jawa Barat. ”Jokowi Effect saya kira tidak terlalu besar dampaknya di Jabar, hal ini karena Jokowi juga saat kampanye hanya datang ke beberapa tempat

antara

politik

saja, seperti Cianjur, Karawang, Bogor dan Bandung,” ujarnya. Ia meyakini kemenangan ini adalah kerja keras mesin partai. ”Saya meyakini bahwa ini merupakan kerja mesin partai. Itu tidak lepas dari konsep Bu Mega tentang 10 tahun ini ‘puasa’ dalam posisi oposisi. Kami menggerakkan struktur partai secara baik. Mesin partai saling percaya, jajaran struktural berjalan baik, dan menjadi barometer Jabar itu,” tegasnya Beberapa bulan sebelum pencapresan Jokowi, ada curhatan serius Megawati yang disampaikan kepada redaksi Aktual yang cukup mengejutkan. Kerinduan dan keinginan Megawati bergandeng tangan dengan pilar politik dari unsur Islam, sayangnya keinginan beliau untuk mengumpulkan tokoh senior maupun parpol Islam tidak kesampaian, karena minimnya

Hasil hitung cepat Cyrus Network dan CSIS

antara

NasDem PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA Partai Demoktrat PAN PPP HANURA PBB PKPI

6,80% 9,30% 6,90% 19,10% 14,30% 11,80% 9,60% 7,40% 6,60% 5,40% 1,60% 1,10%

kemampuan komunikasi publik para elite PDIP yang sudah terburu ter”framing” Jokowi Effect. Jokowi memiliki jawaban sendiri atas perolehan hasil hitung cepat partainya. Menurutnya mesin partai ketat bersaing dengan partai lain. “Karena kita harus lihat, semua partai bergerak dengan gas yang mentok. (Parpol) Gas semua, calegcaleg semua bergerak, akar rumput gerak semua. Persaingan antar partai di akar rumput ketat sekali,” ujar Jokowi. Jika hasil hitung cepat ini tidak berbeda jauh dengan perhitungan KPU maka tidak ada satu partaipun yang mampu mengusung Capres pada 9 Juli mendatang. Sesuai syarat Undang-Undang Pilpres Parpol pengusung harus mengantongi 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi parleman. Artinya dimungkinkan akan munculnya 3-4 pasangan CapresCawapres dengan konfigurasi koalisi. “Mungkin nanti Pilpres akan ada 4 atau 3 pasangan karena suara mereka merata,” ujar ketua Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philip Vermonte. Kuda Hitam Partai Islam Hasil mengejutkan justru diperoleh Partai Islam dalam pemilu 9 April ini. Jika mengaku pada hasil hitung cepat, perolehan suara partai Islam justru berlawanan dengan trend survei. Rhoma Irama Effect misalnya mampu mendongkrak perolehan suara Partai Kebangkitan

Hasil hitung cepat INdikator politik indonesia PDIP GOLKAR GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI

18.94% 14.64% 12.22% 9.87% 8.92% 7.32% 6.91% 6.9% 6.39% 5.41% 1.53% 0.95%

Bangsa (PKB) dibanding pemilu sebelumnya. Kenaikannya mencapai 100 persen. Pada pemilu 2009 hanya 5 persen tahun ini mencapai 9-10 persen. Ini menunjukkan “Rhoma Effect” jauh lebih baik dibanding “Jokowi Effect”. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga didera badai kasus korupsi tak lama sebelum pemilu juga berhasil membalikkan hasil survei. PKS yang dipimpin Anis Matta sebelumnya diprediksi hanya mampu mendulang 4-5 persen ternyata mampu mendulang hingga 7 persen suara. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan juga ada pada papan tengah dengan perolehan 7 persen. Dari deretan partai Islam hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang terpuruk dengan hanya memperoleh suara kurang dari 2 persen. Hasil ini membuat Partai Islam juga akan menjadi penentu dalam koalisi Capres-Cawapres. Jika melihat komunikasi politik yang dibangun sebelum Pileg pola koalisi partai Nasionalis dan Islam sudah bisa diprediksi. PPP dan Gerindra misalnya sudah menyatakan saling dukung saat kampanye Nasional lalu. Bahkan Ketua Umum PPP Suryadarma Ali tidak segan mendampingi Ketua Dewan Pembinan Partai Gerindra Prabowo Subinto saat kampanye akbar. Namun koalisi kedunya belum cukup untuk mendapatkan tiket pencalonan. Koalisi Partai Golkar-PKS juga bisa terbentuk. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pernah dikunjungi oleh Presiden PKS Anis Matta. Pada pertemuan tertutup itu diyakini keduanya menjajaki kemungkinan berkoalisi. Sementara itu koalisi antara PD dan PAN juga sangat mungkin terbentuk mengingat hubungan keluarga antara pimpinan kedua partai ini. Sementara itu PDI-P kemungkinan akan menggandeng PKB untuk mendapat tiket pencapresan. Namun semuanya masih bisa berubah. Karena kita tahu politik adalah seni dari segala kemungkinan. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

25

laporan utama

Anat Keku Bes

dibalik j dan pra

26


tomi uatan sar kowi

jo abowo

Oleh: Hendrajit


27

A

ndai saja jalan yang ditempuh relatif landai-landai saja menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang maupun pemilu presiden, maka tak ayal lagi akan terjadi pertarungan head to head antara Prabowo Subianto versus Jokowi. Sekadar perbandingan, baik juga kalau menelisik ke belakang pada survei-survei yang sempat dilakukan oleh beberapa lembaga. Tentu saja tidak bisa jadi ukuran mutlak, tapi tetap saja cukup membantu. Salah satu yang menarik adalah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang didasari asumsi bahwa Jokowi tidak ikut serta sebagai calon presiden. Karena survei ini dilakukan ketika Jokowi masih sibuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012 lalu, maka survei elektabilitas SMRC hasilnya adalah sebagai berikut: Prabowo 19,1 %, Megawati 10,1 %, Aburizal Bakrie 10 %, Jusuf Kalla 6,5 %, Dahlan Iskan 5,6 %, Hidayat Nurwahid 5,2 %, Hatta Rajasa 3,7 %, Sutiyoso 3 %, Wiranto 1,9 %, Sri Mulyani 1,6 %, 28


Ansa Urbaningrum 1,5 %, Mahfud MD 1,4 %, Djoko Suyanto 1,1 %, Surya Paloh 1,1 %. Kita bisa abaikan nama-nama di luar tiga besar Prabowo, Megawati dan Aburizal Bakrie. Karena dengan ikut atau tidaknya Jokowi, maka urutan tiga besar hasil pemilu legislatif memang besar kemungkinan masih tetap berkisar pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar dan Gerindra. Hasil survei SMRC pada 2012 lalu tentu saja dengan asumsi dasar bahwa Partai Demokrat akan mengalami penurunan drastis pada pemilu legislatif April mendatang. Bahkan menurut analisis tim riset Aktual, jika Partai Demokrat bisa mencapai 7 persen suara saja, hal itu sudah lumayan. Mengingat hancurnya reputasi partai dengan ditetapkannya Ketua Umum Partai Demokrat dan beberapa pengurus terasnya seperti Nazaruddin sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Bahkan salah satu pengurus teras Demokrat Angelina Sondakh, sudah diputuskan bersalah dalam kasus korupsi Hambalang.

Lalu bagaimana dengan gambaran hasil pemilu presiden dengan keikutsertaan Jokowi sebagai calon presiden PDIP? Sekadar ilustrasi. Hasil survei Tim Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini menunjukkan Joko Widodo sebagai capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Sebanyak 21,2 persen responden memilih Jokowi disusul Prabowo dengan 17,1 persen. Untuk sekadar gambaran perbandingan jika proyeksi elektabilitas Capres ini kita sandingkan dengan hasil pemilu legislatif, maka ada baiknya kita rujuk hasil survei Charta Politika. Hasil survei Charta Politika Indonesia periode 1-8 Maret 2014, yang diumumkan kemarin, 26 Maret 2014, menunjukkan data sebagai berikut: PDIP 21,2% suara, Golkar 16,4% suara, Gerindra 12% suara, Demokrat 8% suara, PKB 7,2% suara, PPP 5,1% suara, Hanura 4,8% suara, PAN 4,5% suara, PKS 3,2% suara, Nasdem 2,6% suara, PBB 0,4% suara, PKPI 0,1% suara, dan tidak tahu/ tidak menjawab 14,5% suara.

antara

laporan utama


Center for Strategic and International Studies (CSIS) semakin memperkuat citra bahwa Jokowi punya elektabilitas yang cukup tinggi di mata masyarakat. Hasil survei terakhir yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengukuhkan fenomena itu. Jokowi (28,6 persen), Prabowo (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen). Tentu saja survei ini tidak bisa jadi patokan sepenuhnya karena CSIS di era Orde Baru, para pentolannya seperti Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi, merupakan orang dekat dan binaan Jenderal Ali Murtopo dan Benny Murdani. Yang kala itu sangat dekat dengan Suharto dan termasuk lingkar dalam kekuasaan istana. Dan ketika harus menyikapi kemungkinan pertarungan head to head antara Prabowo versus Jokowi, beberapa pentolan CSIS seperti Wanandi bersaudara, berpihak kepada Jokowi daripada Prabowo. Wanandi bersaudara termasuk yang memotori terbentuknya para pengusaha Cina “Jimbaran Grup”

melalui Yayasan Prasetya Mulya, yang di dalamnya termasuk beberapa pengusaha Cina yang dibesarkan oleh Suharto seperti Liem Soe Liong (Salim Grup), Eka Cipta Wijaya (Sinar Mas), Mochtar Riadi (Lippo Grup), Willem Suryajaya, Prayogo Pangestu dan sebagainya. Mereka yang tergabung dalam Jimbaran Grup itu, nampaknya satu aspirasi dengan beberapa Jenderal Purnawirawan AKABRI 1970-19681964 yang dulunya termasuk berada orbit pengaruh Benny Murdani. Motor penggerak para jenderal purnawirawan faksi TNI ini adalah Luhut Panjaitan, Akabri lulusan 1970. Selain Luhut deretan jenderal juga ikut serta dalam kelompok ini yakni, Jenderal (Purn) A M Hendropriyono Wismoyo Arismunandar, Jenderal TNI (Purn) Subagio HS, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Sumardi, Letjen TNI (Purn) Johny Lumintang, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Letjen (Purn) Abdul Muis, Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar, Mayjen TNI (Purn) Samsudin, Mayjen TNI (Purn)

Zainal Abidin, Mayjen TNI (Purn) Suadiatma, Mayjen TNI (Purn) Heriyono, Mayjen TNI (Purn) Zul Effendi Syarif, Laksamana Muda (Purn) Handoko, Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto, Mayjen TNI (Purn) Heriyadi, Marsekal muda (Purn) Sonny Rinjani, Brigjen TNI (Purn) Paulus Prananto, Brigjen TNI (Purn) Eddy Kustiwa, Letjen TNI (Purn) Sintong Pandjaitan. Namun yang menarik, Yunus Yosfiah (AKABRI 1965), yang semula termasuk dalam daftar para jenderal pendukung Jokowi, Kamis 27 Maret lalu, termasuk dalam jajaran para purnawirawan TNI yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres. Disamping itu Suryo Prabowo, mantan Wakasad juga tampil dibelakang Prabowo. Beberapa para purnawirawan lain juga tampil ke panggung mendeklarasikan dukungan, antara lain Mayjen (Purn) Bimo Prakoso, Letjen Marinir (Purn) Suharto, Laksdya (Purn) Moekhlas Sidik, Marsda (Purn) Eko Edi Santoso, Marsma (Purn) Istowo, Irjen Pol (Purn) Tommy Jacobus, dan Irjen Pol (Purn) Indradi Thanos. Lepas daripada itu, dari 21 purnawirawan yang mendukung Jokowi, praktis sebagian besar merupakan AKABRI 1970, maupun para seniornya AKABRI 1970 yang dua tahun di atasnya. Di jajaran AKABRI 1970 ada Luhut Panjaitan, Subagyo HS, Johny Lumintang, Agus Wijoyo dan Fahrul Razi. Sedangkan seniornya dua angkatan di atasnya terdapat Wismoyo Arismunandar dan Sintong Panjaitan (AKABRI 1964). Sedangkan Prabowo, sejak Kamis 27 Maret lalu, nampaknya telah mengisyaratkan bahwa dukungan strategis dari faksi TNI yang dimotori oleh AKABRI 1973, 1974, 1975, 1977 dan 1981, nampaknya tercermin dengan adanya deklrasi dukungan ratusan purnawirawan TNI/POLRI pada Kamis 27 Maret lalu. Maka tidak tepat ketika sebuah majalah mingguan nasional mengulas berita seputar dukungan purnawirawan TNI baik terhadap Jokowi maupun Prabowo sebagai 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

29

laporan utama

30


James Riady, Mochtar Riady, Theo L Sambuaga, pendiri dan pemimpin Lippo Group.

punya reputasi buruk di tanah air, dan bahkan di mancanegara. Tak terkecuali di Amerika Serikat sendiri. Sama seperti ayahnya, Mochtar Riady yang dibina oleh Liem Sioe Liong, James Riady dibina Antony Salim (anak tertua Liem Sioe Liong). James Riady kini mengelola kerajaan bisnisnya Lippo Grup yang diwariskan ayahnya. Terdiri berbagai jenis usaha: bank, properti, media dan lainnya. Lippo Grup didirikan Muctar Riady selepas muchtar berhenti sebagai Dirut Bank BCA. Lippo Grup kemudian tumbuh berkembang menjadi konglomerasi. Mengingat kedekatannya dengan Liem dan putranya Antony, James Riady dan Lippo Group, besar kemungkinan diduga termasuk para pihak yang ikut menciptakan aksi destabilisasi dengan terjadinya krisis moneter 1997, yang bermuara pada timbulnya kerusuhan Mei 1998 dan tumbangnya pemerintahan Suharto. Salah satu bukti pola atau bukti keadaan kemungkinan keterlibatan James Riady dan Lippo Group dalam menciptakan aksi destabilisasi moneter 1997-1998 bisa ditelisik melalui kejadian beberapa waktu yang lalu. Misalnya ketika James Riady dan Lippo Group memalsukan laporan keuangan Bank Lippo yang

menggoncang pasar modal RI dan timbulkan krisis kepercayaan investor asing. Bank Lippo terlibat penerbitan laporan keuangan ganda yang melanggar UU tentang Bank Indonesia Pasal 49 dan diancam 10 tahun penjara. BI dan Bapepam Depkeu menyelidiki kasus penggandaan lapkeu Depkeu tersebut untuk mengetahui pelanggaranpelanggaran UU dan kerugian keuangan negara. Sesuai Laporan Keuangan per 30 Sept 2002 yang disampaikan ke publik pada 28 Nov 2002 total aktiva Bank Lippo Rp 24 triliun. Laba bersih Rp 98 miliar. Namun dalam laporan ke BEJ pada 27 Des 2002 total aktiva berubah jadi Rp 22.8 triliun (turun Rp 1,2 triliun) dan rugi Rp1,3 triliun. Perbedaan Laporan keuangan Lippo Bank itu menimbulkan kegemparan. Ditemukan adanya penurunan aset yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,4 triliun. Penurunan aset yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Akibatnya Capital Adequacy Ratio (CAR) anjlok. CAR Bank Lippo anjlok dari 24.77% menjadi 4.23%. Lantas, apa yang mendasari ketidakberesan tersebut?


suatu hal yang tidak signifikan. Nilai strategis dukungan purnawiran bukan pada daya kekuatan mereka sebagai faksi TNI, melainkan jaringan yang bertautan dengan pribadi-pribadi para jenderal purnawirawan tersebut. Karena jaringan yang bertautan dengan para jenderal purnawirawan tersebut punya basis dukungan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat yang notabene merupakan warga masyarakat sipil. Luhut Panjaitan, misalnya, tidak bisa semata dibaca sebagai representasi faksi TNI yang kebetulan sejak dulu memang merupakan rival Prabowo di Kopassus, seperti juga Sintong Panjaitan. Karena keduanya waktu itu dekat dengan Benny Murdani, yang merupakan lawan politik utama Prabowo sejak putra Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu masih berpangkat kapten. Melainkan Luhut juga punya jaringan basis pendukung di kalangna sipil, mengingat fakta bahwa Luhut merupakan kakak ipar dari ekonom UI berhaluan Neolib alm Dr Sjahrir. Dengan demikian, jaringan Neolib Fakultasn Ekonomi UI setidaknya merupakan basis dukungan strategis faksi TNI Luhut Panjaitan yang saat ini menyatakan dukungan terbuka terhadap Jokowi. Luhut, seperti tulisan Aktual sebelumnya, merupakan andalan kubu Jimbaran ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI keempat pada 1999-2001. Ketika Luhut menjadi Menteri Perdagangan, praktis Luhut menjadi tumpuan kelompok Jimbaran yang ketika itu beroperasi dari Singapura untuk melaksanakan agenda-agenda strategisnya melalui pemerintahan Gus Dur. Sisi rawan dari Jokowi adalah kedekatannya dengan Mochtar dan James Riady, karena dengan begitu Jokowi sangat rentan berada dalam kendali skema Amerika Serikat dan Cina sekaligus. Bukan itu saja. James Riady, anak Muchtar Riady, ex Dirut Bank BCA milik Liem Sioe Liong (Sudono Salim, orang terkaya di Indonesia),

bloomberg

Antony Salim, anak tertua Liem Sioe Liong.

Ternyata penyebabnya adalah manipulasi oleh manajemen Bank Lippo. CAR anjlok disebabkan karena agunan yang dijadikan aset berasal dari kelompok Lippo: PT Bukit Sentul Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Securities Tbk, PT Hotel Prapatan Tbk, dan PT Panin Insurance Tbk, dan seterusnya. Audit BI terhadap Bank Lippo juga melanggar di

pasar modal berupa perdagangan memanfaatkan informasi dari orang dalam (insider trading). Bank Lippo juga melanggar peraturan/ UU terkait penunjukan komisaris Independen yang tidak sesuai keputusan BEJ (Bursa Efek Jakarta). Bank Lippo juga dinyatakan melanggar AD/RT Perseroaan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Bank Lippo dirampok

pemiliknya sendiri. Perilaku merampok bank sendiri itu bukan yang pertama dilakukan James Riady. Sebelumnya, pada 1990 terjadi di Little Rock, Arkansas, AS. Pihak Pemeriksa Bank AS menemukan 900 transaksi wire transfer mencurigakan oleh Lippo Bank, Little Rock, Arkansas. Auditor menemukan lebih 900 wire transfer senilai USD 7 juta ke rekening di Bank Cina Hong Kong, yang dimiliki oleh Lippo & China Resources. Semua transfer dipesan atas nama palsu dan disetujui oleh hanya seorang supervisor. Tidak ada pejabat bank berwenang yang mengaku mengetahui. Pihak regulator perbankan AS sudah memberi saran agar bank tersebut ditutup, namun James Riady tetap bertahan dengan menambah modal USD 26 juta. Roy Tirtadji, managing director grup Lippo mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Lippo Bank merugi karena mengabaikan banyak prinsip. Belakangan penyidik kongres mengetahui bahwa Bank Lippo (d/h California Bank) tersebut tetap dipertahankan karena ada tujuan tersembunyi. Pendirian Bank tersebut hanya strategi James Riady untuk bermain di panggung politik AS. Menempel Clinton yang terpilih jadi presiden pada 1992. Nah, ini dia sisi krusial dari dukungan The Riady Connection terhadap Jokowi. Adanya dukungan jaringan Partai Demokrat Amerika dalam mendukung Jokowi lewat James Riady dan Lippo Group. Apalagi sejak era bapaknya, Mochtar Riady, sepertinya memang sudah ada gerakan terencana untuk menjalin aliansi strategis dengan para pemain kunci di Washington. Jauh sebelumnya, Mochtar Riady memutuskan untuk beli Bank Stephen Inc. pada 1970-an, perbankan perumahan yang berbasis di Little Rock, Arkansas. Lalu Mochtar juga membeli kepemilikan Worthen Bank dan menjadikan James Riady (28 tahun) sebagai Worthen’s Co-President. James Riady punya ketertarikan 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

31

khusus pada orang-orang penting di kalangan politisi. James selalu cari kesempatan bertemu Gubernur Clinton. Bahkan Ketika Clinton bepergian ke Hong Kong (1985) James Riady mengatur pelayaran dari Hong Kong, dinner, shopping dan pesta koktail. Ketika Bill Clinton terpilih menjadi Presiden pada tahun 1992, ayah James, Mochtar Riady terbang ke Little Rock, Arkansas, AS. Mochtar datang khusus beri selamat kepada Hillary Clinton yang menerima penghargaan “Arkansan of the Year”. Dia sumbangkan USD 50.000 untuk Hilary. Pada awal 1993 James Riady menempel ketat Grobmyer, teman karib Clinton. James juga ikut menemani Grobmyer beberapa kali ke Gedung Putih. Pejabat lain yang ditempel ketat James Riady adalah Pembantu Presiden, Middleton yang selalu mengajaknya ketemu Presiden Clinton. Dalam mendekati dan melobi Clinton dan pejabat-pejabat tinggi AS, James Riady dibantu John Huang, eksekutif Lippo Bank. Kemudian Huang berhasil ditempatkan James Riady sebagai pejabat tinggi/Deputy Menteri Perdagangan AS. Pada Sept 1995, seusai pertemuan khusus James Riady dengan Clinton dan James Riady di Oval Office, White House, Huang pindah ke DNC. Di DNC atau Komite Nasional Partai Demokrat, Huang punya tugas khusus sebagai Fund Raiser alias pengumpul uang sumbangan Partai Demokrat. Dalam menanam pengaruhnya ke Clinton dan Gedung Putih, James juga menggandeng mantan asisten Presiden Jimmy Carter, Vernon Weaver. Sedangkan John Huang mantan eksekutif Lippo Grup tetap berperan sebagai tangan kanan James Riady dan disusupkan ke Gedung Putih. Sementara itu, ketika Senator Al Gore kunjungi Asia 1989, sudah selalu disertai John Huang yang dibayar organisasi Buddha, Fo Kwang Shan. Dan pada tahun 1991, sebuah entitas yang dikenal CIA sebagai samaran intelejen militer Cina 32


membeli saham di Bank Cina Lippo di HongKong. Badan-badan intelijen AS (NSA, CIA dll) sejak awal mengenali China Resources Co adalah sebuah entitas samaran intelijen militer Cina. Pada Agustus 1992, James Riady terbang dari Indonesia ke Los Angeles untuk ambil bagian dalam acara penggalangan dana untuk Clinton. Penyidik FBI membuktikan bahwa James Riady sewa limosin berdua dengan Clinton, menyerahkan USD 100.000 dan menjanjikan tambahan USD 1 juta. Namun, penyidik FBI hanya bisa membuktikan sumbangan gelap/ilegal Riady dan Huang ke

Clinton sebesar USD 700.000 untuk kampanye Clinton. Sumbangan ilegal James Riady dan John Huang ke Clinton itu diberikan melalui para karyawan Grup Lippo dan anak perusahaannya”. Para penyumbang ilegal itu mayoritas tidak tinggal di AS. Kasus ini pun meledak. Rakyat dan Pemerintah AS bertanya-tanya. Melalui sekelumit kisah tersebut di atas, nampaknya James Riady dan Lippo Group bukan sekadar agen ganda Amerika dan Cina sekaligus, apalagi kalau sekadar agen spionase Cina yang ditugaskan Beijing untuk menyuap Clinton, sebagaimana

antara

laporan utama

Sosialisasi Program Gerindra: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bersama Mas Garuda (maskot Parta Gerindra) membagikan susu saat car freeday di kawasan Bundaran HI, Jakarta Minggu (9/3).


dugaan dan analisis oleh tim penyidik Kongres Amerika. Cerita seputar James Riady dan Lippo Group ini, sepertinya klop dengan pola dan modus operandi sebuah jaringan kapitalis global lintas negara dalam skema New World Order. Dan Jokowi sepertinya sangat pas sebagai “dalang” untuk memagelarkan hajatan kekuatan korporasi global tersebut. Dibalik Prabowo Prabowo memang tidak bersinggungan secara langsung dengan jaringan Jimbaran. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Pertama, orang penting dibelakang Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo adalah salah satu pengusaha pribumi yang pernah berada dalam proteksi pemerintahan Suharto lewat kebijakan Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita (Keppres 10/1980) untuk mengimbangi kekuatan konglomerat China (jaringan Jimbaran) Kedua, dalam kaitan dengan faksi kemiliteran, seperti sudah diuraikan pada bagian pertama artikel ini, secara faksional (peer group) faksi militer SBY dan Prabowo sejatinya berada dalam

satu kelompok yang solid. Yaitu sama-sama alumni AKABRI 1973. Meski Prabowo termasuk alumni 1974 karena tidak naik kelas setahun. Jadi, kalau berbicara skenario pencalonan presiden 2014, meskipun Partai Gerindra dan Partai Demokrat berseberangan, namun sebagai nukleus politik, SBY dan Prabowo nantinya sangat berpotensi untuk menjalin aliansi strategis namun secara tersamar dan bersifat tidak langsung. Meskipun beberapa waktu lalu harian terkemuka New York Times melansir berita yang bisa dipandang menyudutkan Prabowo terkait penculikan para aktivis dan rusuh Mei 1998 melalui isu pelanggaran hak-hak asasi manusia, namun hal ini tidak bisa dipandang bahwa Amerika tidak mendukung pencalonan Prabowo. Coba baca tulisan Hashim Djojohadikusumo di Huffingtonpost. com pada 15 Maret 2014 lalu. Judulnya cukup menarik “Indonesia Elections: A Chance for America to Re-Engage in Asia”. Seminggu kemudian (26 Maret 2014), Hashim juga menulis lagi di media tersebut. Kali ini tulisannya menyoal hak asasi manusia, “Human Rights in Indonesia: The Foundation

of Our Future.” Dua tulisan itu adalah “klarifikasi” bahwa Prabowo sebenarnya tidak anti Amerika. Bahkan membuka peluang AS untuk mendukung Gerindra lebih jauh lagi. Jadi Prabowo sebenarnya sudah membuka ruang untuk mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dan Jepang untuk masuk ke Indonesia kalau dia menjadi Presiden. Sedangkan Jepang hingga kini, masih terikat dalam aliansi strategis dengan Amerika khususnya persekutuan pertahanan kedua Negara (Security Arrangement). Di tengah semakin menajamnya konflik terbuka antara AS versus Cina di wilayah Laut Cina Selatan, maka aliansi strategis AS-Jepang diprediksi para ahli akan semakin erat pula. Apalagi ada rencana bahwa pemerintah Jepang dengan dukungan parlemen Jepang (Diet), untuk melakukan penafsiran makna pasal 9 Konstitusi Jepang, sehingga melalui tafsir baru pasal 9 Konstitusi Jepang, maka angkatan bersenjata Jepang boleh diaktifkan kembali melalui payung hukum tersebut. Menghadapi skenario perang Asia Timur Raya Jilid II, yang akan memperhadapkan antara Jepang versus Cina di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara, maka dengan diaktifkannya kembali tentara Jepang, maka dalam bentrok militer CinaJepang akibat konflik perbatasan di Pulau Senkaku misalnya, bisa berpotensi menjadi casus belly atau faktor pemicu meluasnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan Asia Tenggara. Yang kemudian memberi alasan pembenaran bagi peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Laut Cina Selatan. Sebab selain AS, Cina pun punya desain tersendiri dalam membangun lingkup pengaruhnya di Asia Tenggara, dan Laut Cina Selatan pada khususnya. Di ruang lingkup ini, AS dan Jepang berpeluang besar menjadi kekuatan penting dibalik Prabowo dan Gerindra. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

33

laporan utama

China membuat beberapa langkah strategis di Laut China Selatan lewat Konsepsi String of Pearl. Oleh: Hendrajit

M

engapa sentral geopolitik internasional akan bergeser ke Laut China Selatan? Amerika dan China sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut China Selatan. Selat Malaka memang selat paling sibuk setelah Selat Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia. Simak tulisan Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China‘s Institute of Contemporary International Relation: “Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China‘s oil supply route.” 34


Masuk akal jika Presiden China Hu Jiantao menegaskan, “MalaccaDilemma” merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak China

melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di “selat basah” ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao. Maka China pun menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu strategi China dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut China Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (Pearls). Inilah yang diprediksikan akan semakin menajamnya konflik terbuka AS versus China di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena Amerika pun sudah merekomendasikan hal ini lewat

americanactionreport.blogspot.com (peta)

Menguak Kepentingan China di Pemilu 2014

presiden.go

Council of Foreign Relations (CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think thank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Preisden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century (PNAC). Pihak perancang kebijakan stretegis Keamanan Nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearls tersebut. Betapa tidak. Implementasi String of Pearls ini memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar 300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar

di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, ia memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar China. Sehubungan dengan tarikmenarik pengaruh antara AS dan China ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi Jean Paul Rodrigue. Menurut Rodrigue, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya China dan Jepang. Isyarat Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda. Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut China Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan. China sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapalkapal perang AS dan sekutu di

Singapura. Dari sudut pandang strategis kepentingan nasional China di Laut China Selatan, implementasi string of pearls bakal terkendala bila kelak memuncak friksi antara AS dan China karena penerapan strategi di atas mutlak harus melalui rute Selat Malaka. Singapura yang dalam orbit AS niscaya menghambat gerak laju (pelayaran) China via selat tersebut. Oleh karena itu rute alternatif seperti Selat Sunda, Selat Lombok dan berbagai ALKI lain di Indonesia merupakan kebutuhan bagi China guna mempertahankan skema “energy security” selama ini. Jadi, jangan salah kalau pembangunan dan pengembangan Jembatan Selat Sunda akan jadi isu strategis di perang geopolitik dan geoekonomi antara China dan AS plus Jepang. Minimal, presiden pengganti SBY harus bisa mengamankan kepentingan China dan AS ketika Jembatan Selat Sunda dibangun. Alhasil, ditengah perang besar AS versus China di kawasan Asia Tenggara, tak pelak lagi kedua negara adidaya tersebut, sangat berkepentingan untuk menjadikan para calon presiden Indonesia nanti sebagai sasaran proxy war kedua negara adidaya tersebut. Kita lihat nanti... 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

35

laporan utama

Pemilih dalam Pemilu 2014: Makin Rasional, tetapi Masih Terkungkung Masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas para pemilih dalam pemilu 2014. Mereka sudah banyak belajar dari hasil tiga pemilu sebelumnya di era reformasi, namun masih mungkin akan salah pilih pada pemilu 2014. Suara pemilih pemula dan kaum muda akan berperan cukup menentukan. Oleh: Satrio Arismunandar

M

enjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif, 9 April 2014, banyak orang sibuk membahas peluang kemenangan partai politik tertentu. Bahkan banyak yang sudah berspekulasi tentang peluang tokohtokoh yang dianggap layak menjadi Presiden baru Indonesia, mulai dari Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, dan lain-lain. Padahal pemilihan presiden baru akan berlangsung pada Juli 2014. Namun, yang kurang banyak dibahas justru tentang pemilih, yang akan menentukan pemenang pemilu legislatif dan pilpres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilu 2014. Jumlah total pemilih itu mencapai 186,6 juta orang, dengan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki kurang lebih sama, 93 jutaan. KPU juga menetapkan Pendatang Pemilih Luar Negeri sebanyak sekitar 2 juta orang. Dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota, 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan 545.778 tempat 36


pemungutan suara (TPS). Sejumlah 186,6 juta pemilih inilah yang akan ikut menentukan arah perjalanan bangsa ke depan lewat hak suaranya. Dari jumlah total pemilih terdaftar, 20-30 persennya adalah pemilih pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu disebut dengan pemilih pemula. Mereka terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA, yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali pada 2014. Pada pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada pemilu 2009, sekitar 36 juta dari 171 juta pemilih. Menurut data Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk usia 15-19 tahun ada 20,87 juta; dan usia 20-24 tahun ada 19,88 juta. Maka jumlah total pemilih muda sebanyak 40,75 juta. Dalam pemilu kali ini, jumlah itu sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu, yang berkompetisi dalam pemilu. Selain kaum muda, yang juga menjadi pemilih pemula adalah kaum difabel, masyarakat marginal, dan pensiunan TNI/Polri.

Adanya pemilu yang bebas dan adil adalah salah satu indikator demokrasi. Setiap lima tahun, secara rutin Indonesia mengadakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Di setiap provinsi juga berlangsung pemilihan kepala daerah. Indonesia juga memiliki berbagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lengkap, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, seberapa jauh semua ritual demokratis dan kelengkapan kelembagaan itu benarbenar mewujudkan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, masih patut dipertanyakan. Maka banyak kalangan mengatakan, demokrasi kita pada dasarnya masih sekadar bersifat prosedural, belum substansial. Nah, konsolidasi demokrasi atau upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia tidaklah mungkin terjadi tanpa disertai peningkatan kualitas rakyat, yang saat ini akan menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu. Tokoh pembaruan Islam di Indonesia, almarhum Nurcholish Madjid, pernah menyatakan

tino oktaviano / aktual

pandangan yang kira-kira isinya demikian: Untuk mengembangkan kualitas demokrasi Indonesia, maka kualitas manusia Indonesia sendiri juga harus ditingkatkan. Demokrasi Indonesia akan kuat jika manusiamanusia Indonesianya, yang akan menjalankan demokrasi itu, juga kuat. Faktor ideologi tidak lagi dominan Dalam konteks peningkatan kualitas manusia Indonesia itulah, preferensi pemilih dalam menggunakan hak suaranya di pemilu legislatif dan pilpres mungkin bisa menjadi salah satu ukuran kualitas. Preferensi yang buruk mengindikasikan kualitas pemilih yang masih rendah pula. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya preferensi pemilih pada pemilu 2014? Menurut Ignas Kleden (2005), ketertarikan seorang calon pemilih terhadap sebuah partai politik biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor baku. Pertama, identifikasi

psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan si pemilih dengan partai yang hendak dipilihnya. Misalnya, seorang pedagang asongan yang mengidentifikasikan dirinya dengan PDI Perjuangan, partai yang menampilkan diri sebagai partainya wong cilik (orang kecil). Kedua, identifikasi kelas sosial, yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih terdapat antara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai. Misalnya, kelas buruh pabrik atau petani gurem yang mengidentifikasikan dirinya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pernah sangat berpengaruh di masa lampau. Ketiga, alasan pilihan rasional, berupa perhitungan tentang untungrugi secara pribadi ketika seseorang memilih sebuah partai. Pertimbangan rasional ini dapat menjelaskan mudahnya perpindahan seseorang dari memilih satu parpol ke parpol yang lain. Di sini pertimbangan tentang latar belakang ideologis

parpol ternyata tidak dianggap terlalu penting bagi pemilih. Keempat, alasan ideologi dominan, yang di Indonesia lebih tepat dirumuskan sebagai isu dominan. Yakni, sebuah isu yang secara sukses diajukan oleh sebuah parpol sebagai ciri dirinya, dan isu itu kemudian menimbulkan daya tarik yang luas. Misalnya, isu profesionalisme, kesederhanaan, dan kecendekiaan, yang pernah ditawarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dulu dan sempat menarik banyak orang kampus. Citra PKS dulu juga sempat sangat kuat sebagai “partai yang bersih,” lewat sloganslogan antikorupsi. Affan Gaffar (1994) dalam bukunya Javanese Voters melihat ada dua hal penting dalam pembentukan preferensi politik pemilih ketika pemilu. Pertama, kecenderungan munculnya pemilih patronase. Mereka adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya pada ketokohan dan figur tertentu, yang dianggap dapat mencitrakan dirinya sebagai pemimpin. Dalam konteks pemilu 2014, masih banyak parpol yang mengandalkan pada ketokohan semacam ini. Partai Demokrat, misalnya, yang terseok-seok karena kasus korupsi yang banyak menimpa para petingginya, toh akhirnya masih mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ikut terjun berkampanye pada pemilu ini. Partai Gerindra masih mengandalkan figur Prabowo Subianto. Bahkan, PDI Perjuangan –yang saat ini tidak mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai figur utama untuk kandidat calon presiden—toh jatuh ke penokohan figur lain, Jokowi, yang sering unggul dalam berbagai survei popularitas. Kedua, Gaffar mengungkapkan munculnya fenomena ABS (Asal Bapak Senang), yakni pemilih yang tidak memiliki rasionalitas dan hanya menjadi pemilih follower (pengikut), yang mengikuti suara mayoritas. Pengamatan Gaffar ini dibuat berdasarkan sampel pemilu di era sebelum reformasi. Namun apakah 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

37

laporan utama

Rakyat belajar dari pengalaman Dalam konteks pemilu 2014, rakyat tampaknya sudah cukup banyak belajar dari pengalaman pemilu 1999, 2004, dan 2009 di era reformasi. Sehingga jika dikatakan bahwa banyak pemilih pada pemilu 2014 hanya sekadar jadi pengikut dan tidak sanggup bersikap rasional, rasanya kurang tepat. Pernyataan Gaffar itu bisa diterima dalam konteks terbatas, karena memang akan selalu ada jenis pemilih yang tidak rasional. Namun, jika hasil pengamatan itu coba diterapkan secara meluas pada konteks pemilu 2014, mungkin terasa kurang pas. Menurut peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Wasisto Raharjo Jati, preferensi pemilih di Indonesia selalu menampilkan wajah berbeda dalam setiap periode. Dalam Pemilu 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik dengan berbagai latar belakang aspirasi dan ideologi, preferensi pemilih sangat dipengaruhi konteks neo-politik. Sedangkan dalam pemilu 2004, preferensi pemilih berdasarkan basis neo-politik agak tereduksi, tetapi justru media massa yang berperan besar dalam mengonstruksi dan mengkreasi preferensi politik publik. Preferensi politik pemilih pada 2004 digerakkan lewat isu dan desain yang begitu kuat. Juga terjadi proses deideologisasi, ketika simbolsimbol tidak lagi menjadi acuan dalam memilih. Lemahnya basis ideologis membuat pemilih Indonesia labil secara politik, sehingga emosi dan kondisi psikologisnya mudah dimanipulasi secara instan dan artifisial. Akibatnya, pada pemilu 2009, preferensi politik publik sangat bercorak rasionalitas terkungkung (bounded rationality). Pada 2009, ketika Partai Demokrat menang besar-besaran dan SBY dengan suara telak terpilih kembali sebagai Presiden RI, pemilih menjadi rasional dan cerdas dalam memahami kondisi politik kontemporer, namun 38


tidak cukup cerdas dalam memilih. Mereka terperangkap dalam konstruksi status quo dan logika investasi ekonomi. Pemilih mulai menyadari bahwa suaranya bisa dimanfaatkan menjadi komoditi, untuk jual-beli suara dengan partai atau kandidat tertentu. Pemilih juga terjebak dalam zona nyaman dengan rezim yang sudah ada, sehingga tidak menginginkan perubahan radikal. Dalam, pemilu 2014, kategori pemilih yang kurang rasional akan tetap ada. Pemilih yang mengandalkan pilihannya pada figur ketokohan juga masih banyak. Harapan perubahan sebenarnya ada pada pemilih muda, yang tidak terikat dengan ideologi kepartaian dan tokoh-tokoh lama. Mereka gandrung pada halhal yang segar, yang dianggap nyambung dengan semangat kemudaan mereka. Dalam setiap pemilu, pemilih pemula selalu menjadi “rebutan” berbagai kekuatan politik. Menjelang pemilu, parpol atau peserta pemilu lain biasanya membuat iklan atau propaganda politik, yang berusaha menarik para pemilih pemula. Mereka juga membentuk komunitas kalangan muda, dengan aneka kegiatan yang menarik anak-anak muda, khususnya pemilih pemula. Secara psikologis, pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang- orang tua pada umumnya. Pemilih muda cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, properubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu, yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya, karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, rekam jejaknya, atau program kerja yang

ditawarkan. Di kota-kota, bahkan desadesa pinggiran yang sudah banyak dipengaruhi “budaya kota,” pemilih muda ini adalah generasi gadget, generasi Facebook, atau generasi Twitter. Pemilih muda adalah pemilih yang akrab dengan media, khususnya media sosial. Oleh karena itu, berbagai isu politik yang dimainkan lewat media sosial tampaknya cukup berpengaruh pada kalangan pemilih muda ini. Namun, tak bisa disangkal bahwa media elektronik seperti televisi tetap punya peran signifikan, karena televisi bisa masuk ke rumah tangga hampir semua kalangan, dari berbagai kelas sosial, lintas usia, dan lintas pendidikan. Antusiasme masyarakat yang tinggi Sosialisasi pemilu lewat media televisi ikut andil bagi antusiasme masyarakat yang relatif tinggi dalam pemilu. Lembaga Survei Cirus

antara

pengamatan itu masih pas untuk menyorot para pemilih di pemilu 2014?


Surveyors Group memprediksi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 bisa sesuai target KPU, yaitu 70-75 persen. Bahkan Direktur Eksekutif Cirus, Andrinof Chaniago, menegaskan, “Antusiasme publik terhadap pemilu sebenarnya cukup tinggi, bisa mencapai 90 persen.” Dari angka tersebut, sekitar 10 persen terindikasi golput (golongan putih, alias tidak akan memberikan suara dalam pemilu). Dari yang tidak akan memberikan suara ini, separuh di antaranya mengaku tidak akan datang ke TPS dengan alasan keinginan pribadi. Sementara separuh lainnya menyatakan golput karena banyaknya kesalahan administrasi. Aspek lain dari para pemilih yang menarik dikaji adalah soal peluang atau prospek mereka memilih partaipartai Islam. Berbagai lembaga survei, sayangnya, memperkirakan peluang partai-partai Islam untuk mendulang suara pemilih pada pemilu 2014 relatif tipis. Sebaliknya, partai nasionalis dan sekuler diprediksi justru mendulang suara cukup besar. Hal ini terlihat dari hasil survei tiga lembaga: Cyrus Network, Charta Politika, dan Indikator Politik Indonesia. Gabungan parpol nasionalis (PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura, Demokrat, Nasdem, dan PKPI) menurut Cyrus Network akan

meraih 71,7 persen suara pemilih. Sedangkan gabungan parpol Islam (PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB) hanya akan meraih 12,3 persen. Menurut versi Charta Politika, perbandingan perolehan suara kubu nasionalis vs kubu Islam adalah 65,1 persen vs 20,4 persen. Sedangkan menurut versi Indikator Politik Indonesia, perbandingannya adalah 65,3 persen vs 14,4 persen. Mengapa antusiasme untuk memilih partai Islam sangat rendah? Diduga, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, partai-partai Islam tidak mampu menampilkan calon-calon atau kandidat yang kuat, yang akan diapresiasi oleh pemilih. Dalam “bursa” calon presiden, misalnya, dari sekian nama yang muncul dalam urutan teratas popularitas di media, mayoritas kandidat adalah dari parpol-parpol nasionalis. Kedua, setelah menyimak pengalaman dalam beberapa pemilu terakhir dan kiprah para politisi Islam di koalisi pemerintahan, pada akhirnya publik tidak melihat adanya perbedaan signifikan antara partai-partai yang berlabel nasionalis ataupun Islam. “Ke-Islam-an” tidak lagi layak dijual sebagai komoditi yang bernilai dalam pemilu, karena partai-partai nasionalis pun mengklaim membawa aspirasi Islam, dengan menyebut diri “nasionalis

religius.” Dalam praksis perpolitikan yang mengedepankan kepentingan jangka pendek dan pragmatisme, partai-partai Islam memilih ikut arus dan merapat pada partai-partai nasionalis yang sedang berkuasa. Itulah yang dilakukan PKB, PAN, PPP, dan PKS, yang dengan enteng merapat ke Partai Demokrat di masa pemerintahan SBY. Jika PDIP menjadi partai pemenang pemilu 2014 dan Jokowi menjadi Presiden RI, sangat besar kemungkinan partaipartai Islam juga akan melakukan langkah pragmatis yang sama: ikut dengan pihak pemenang agar bisa ikut menikmati kue kekuasaan. Di Cilegon, Banten, bakal capres yang didukung PDIP, Jokowi, bulan Maret 2014 mengaku sudah bertemu dengan sejumlah petinggi partai Islam, sebagai bagian dari upaya penjajakan kemungkinan koalisi dengan partai-partai Islam. Sekadar ikut menikmati kekuasaan sebenarnya tidaklah terlalu bermasalah, namun ternyata juga membawa implikasi lain yang negatif. Ketika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti terlihat pada kasus-kasus korupsi, misalnya, perilaku politisi partai Islam ataupun nasionalis terbukti sama saja di mata publik. Mereka semua terlibat dalam perilaku korupsi. Kasus korupsi kuota impor daging sapi yang membelit petinggi PKS kemungkinan berperan besar bagi kemerosotan dukungan terhadap PKS, yang diprediksi akan terjadi pada pemilu 2014. Barangkali situasi yang dihadapi partai-partai Islam bisa membaik jika mereka mau berkoalisi dan bekerjasama, sehingga bisa menampilkan figur-figur alternatif yang lebih diapresiasi publik. Namun, seperti dikatakan pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, partaipartai Islam memang memiliki platform dan ideologi yang sama, namun ego sektoral di masingmasing partai Islam masih sangat tinggi. Maka sangat sulit diharapkan koalisi partai Islam bisa terjadi. (Dari berbagai sumber)


39

laporan utama

Menyoal Legitimasi Pemilu Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Fadlan Syiam Butho

D

ari hari ke hari, polemik hukum di seputar Pemilu semakin mengkhawatirkan. Mungkin ada benarnya pernyataan beberapa pengamat politik, setahun lalu. Ada beberapa skenario yang sangat terukur untuk memanfaatkan beberapa kelemahan undang-undang seputar Pemilu, agar pelaksanaan Pemilu 2014 kali ini tidak legitimate. Skenario pertama, ini yang sering diungkap media, soal keabsahan hukum Pemilu 2014. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pemilu yang tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dengan alasan, kalau diberlakukan pada Pemilu 2014 akan rentan terjadi konflik politik dan 40


hukum, MK memutuskan bahwa Pemilu serentak akan dilakukan pada 2019. “Putusan MK itu sulit untuk saya pahami,” kata pakar hukum tata negara yang juga tokoh Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bulan lalu. Yusril paham, putusan MK ini akan dimanfaatkan sekelompok kepentingan untuk membentuk opini politik dan hukum bahwa Pemilu 2014 adalah inkonstitusional. Lalu akan muncul sebuah gerakan bahwa hasil Pemilu 2014 tidak sah secara hukum. Ketika isu ini kemudian didorong dengan beberapa isu sosial lain, gerakan tersebut akan mendapat tempatnya. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman dalam rapat kerja BIN dengan Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu mengatakan, ada empat potensi ancaman yang mengganggu pelaksanaan Pemilu 2014. Pertama, soal konflik yang muncul dari peserta pemilu (salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap). Kedua,

ancaman dari kelompok yang tidak ingin pemilu terselenggara. Ketiga, ancaman bencana alam. Keempat, intimidasi oleh kelompok radikal, teroris, atau separatis. Tekanan terhadap nilai rupiah Namun, ada potensi masalah lain yang belum diungkap Norman. Soal kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Krisis di Timur Tengah, terakhir krisis di Ukraina, sudah mengguncang perekonomian negara AS, China, Rusia dan kelompok negara Uni Eropa. Implikasinya adalah tekanan yang sangat besar terhadap nilai tukar dollar AS. Langsung atau tak langsung hal ini akan berpengaruh pada nilai rupiah. Jika pemerintah tak mampu mengendalikan, inflasi akan tidak terkendali. Ancaman yang cukup serius juga. Jadi, apapun hasil Pemilu 2014, justru akan jadi pemicu chaos sistem pemerintahan. Ini adalah skenario terburuk. Skenario kedua adalah Pemilu 2014 tetap berjalan aman dan


Potensi tidak diakuinya legitimasi Pemilu 2014, bisa berujung pada tidak diakuinya legitimasi pemerintah dan parlemen hasil pemilu nanti.


lancar, namun menyisakan masalah laten: krisis legitimasi. Gelombang protes keabsahan hasil Pemilu 2014 memang tidak bisa menghentikan jalannya proses pemungutan suara, tapi menyisakan masalah ketidakpercayaan di masyarakat. “Siapapun yang terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden rawan menghadapi krisis legitimasi. Ada yang membantah saya dengan mengatakan, tidak akan ada krisis legitimasi, karena Presiden/Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat dan sah. Saya katakan bahwa legitimasi itu bukan semata urusan politik, tetapi juga sosiologis dan normatif atau hukum,” tulis Yusril di laman web Partai Bulan Bintang. Kalau itu yang terjadi, di negara ini berpeluang terjadi krisis seperti di Timur Tengah atau Ukraina, misalnya. Gelombang ketidakpercayaan akan memicu demonstrasi, pemberontakan, dan berujung ke penggulingan kekuasaan pemerintahan yang dianggap sah oleh hasil Pemilu 2014. Akibatnya, terjadi

instabilitas. Skenario ketiga, adalah yang diharapkan terjadi. Semua partai akhirnya sadar dan paham bahwa implikasi akibat krisis legitimasi atau krisis kepercayaan yang akut akan menghancurkan negara bangsa ini. Semua partai dan pemerintah saling menjaga, agar setiap konflik yang terjadi tidak berakibat panjang. Rakyat sudah cuek Skenario terakhir, ini yang sangat memilukan jika benar-benar terjadi. Pemilu 2014 tidak sah atau sah, masyarakat tidak peduli. Mau ada demo, mau ada terorisme, mau ada separatisme, masyarakat tidak peduli. Mau Pemilu 2014 legitimate atau tidak legitimate, masyarakat juga tidak ada urusan. Golput tambah banyak atau menurun, apa urusannya? Mau Jokowi, Prabowo, atau Pramono Edhi Wibowo yang jadi Presiden, rakyat cuek saja. Mereka menganggap Pemilu 2014 bukan jawaban atas masalah

sehari-hari yang dihadapinya. Biaya sekolah anak tambah mahal. Kebutuhan hidup lain juga semakin mahal. Untuk sekadar mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja harus berjuang sangat keras. Beban lilitan utang rumah tangga terus membengkak dan menumpuk. Kalau ini memang terjadi, memang legitimasi sistem pemerintahan di negara ini sudah hancur lebur. Pemilu 2014 hanya sebuah nama dan kejadian tanpa memiliki ruh. Pemilu 2014 hanya dianggap transaksi bisnis semata. Sebagian besar caleg dan capres mengandalkan uang sebagai senjata pamungkas, untuk membeli suara pada Pemilu 2014 agar menang. Soal legitimasi ini sangat penting buat negara bangsa ini pasca pemilu. Taruhannya bukan sekadar kondisi internal negara. Lemahnya negara akibat minimnya legitimasi pemerintahan akan mempermudah pihak asing untuk mencaplok kedaulatan dan kemandirian negara bangsa ini lebih besar lagi... 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

41

laporan utama

ANEHNYA SURVEI PEMILU Oleh: Wahyu Romadhony

Survei Charta Politika dirilis pada tanggal 26 Maret 2014. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang diwawancara tatap muka dengan metode acak bertingkat pada 1 sampai 8 Maret 2014. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 %.

42


survei. Pasalnya dalam survei oleh mayoritas lembaga lain, kedua sosok selalu memiliki elektabilitas yang tinggi. “Saya pernah sampaikan kepad KPU, kita perlu membuat lembata etik seperti Dewan Pers yang dipayungi oleh negara,” ujarnya. Menurut Adrinof lembaga etik ini dapat memjembatani hasil survei yang dinilai publik tidak sesuai dengan persepsi masyarakat umum.”Sehingga ada penyelesaikan bila ada yang tidak menyetujui dengan survei tertentu,” ujarnya. Bukan cuman survei LSI saja yang menampilkan perbedaan signifikan. Sejumlah survei juga disinyalir memiliki kepentian politis untuk menggiring persepsi pemilu. Padahal sejatinya survei adalah rujukan untuk pemilih. Tidak hanya itu survei juga disebut-sebut dijadikan alat ukur besarnya sumbangan pengusaha untuk Capres potensial. Majalah Aktual akan memaparkan hasil sejumlah survei yang dirilis menjelang Pemilu April.

Survei terbaru CSIS bertajuk "Menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014: Pemilih yang Bimbang dan Pertarungan yang Belum Selesai" ini dilakukan di 33 provinsi pada 7 sampai 17 Maret 2014. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Margin of error 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.


D

ua tahun terakhir pemberiatan politik nasional ramai dengan pemaparan hasil survei. Mulai dari survei elektabilitas partai politik sampai kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 pada pemilu periode ini lembaga survei yang merilis hasilnya jauh lebih banyak. Tidak jarang menimpulkan kontroversi.

Contohnya saat saat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mempublikasikan hasil survei pada bulan Okrober lalu. Saat itu dua nama yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak masuk radar survei LSI. Keduanya hanya disebut sebagai “Capres Wacana”. Alasanya Jokowi belum mendapatkan mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sementara Prabowo dinilai belum tentu bisa mencaloankan diri karena suara Partai Gerindra tidak terlalu signifikan untuk mengusung mantan Danjen Kopassu itu. Menurut Pendiri Cirus Surveyor Group, Adrinof Chainago disinilah perlunya sebuah lembaga kode etik

Dalam survei PDB yang dilakukan pada tanggal 21-24 Sptember 2013, Jokowi tetap menjadi capres favorit terlihat dari peroleh suara yang diperolehnya sebanyak 325,2%. Sedangkan posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Prabowo Subianto dan Dahlan Iskan.

Survei Indiktor Politik dilakukan pada tanggal 18 Januari-2 Februari 2014.

Survei LSN yang dilakukan pada 5 - 15 Maret 2014

Hasil Survei Roy Morgan yang dirilis pada tanggal 20 Maret 2014.

Survei yang dirilis Indo Barometer pada tanggal 13 Maret 2014, menunjukan elektibillitas Gubernur DKI Jokowi berada di nomor urut satu dengan raihan 34,8%. Disusul di nomor dua Prabowo Subianto (17,4%) dan Aburizal Bakrie (12,5).

Pol Treking 3 Februari-10 Maret


43

hukum century gate

lembaran kedua anas untuk cikeas Oleh: Wahyu Romadhony

44


kaitannya dengan kasus Bank Century atau tidak,” ujar Anas usai diperiksa KPK. Anas mengaku telah menyerahkan data penyumbang dana kampanye Capres dan Cawapres SBY-Boediono ke KPK. Total dana yang dihimpun saat itu mencapai Rp232 miliar. Anas menyebut banyak penyumbang yang namanya fiktif di daftar itu.”Ada sebagian data penyumbang yang sesungguhnya enggak menyumbang. Hanya dipakai namanya saja,” tuturnya. Tidak hanya

Century, Anas melalui pengacaranya Firman Wijaya juga menyerang SBY dengan menyebut uang muka pembelian mobil Toyota Harrier

tino oktaviano oktaviano//aktual aktual

B

om dan pemantik seperti itulah kirakira Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) dan Ketua Umum PD ini bergantian mengguncang Indonesia dengan peryataannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak memiliki status sebagai tersangka kasus korupsi Anas dan Nazaruddin bergantian membongkar bobrok partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat (21/3) lalu misalnya Anas melontarkan pernyataan yang menyerang bekas partainya. Kali ini mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mempersoalkan dana kampanye pemilu Presiden SBY-Boediono tahun 2009. Anas menduga dana pemenangan itu ada sebagaian berasal dari Bank Century. Bank milik Robert Tantular yang di bailout oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas rekomendasi Bank Indonesia (BI) era Boediono.” Makanya, saya sampaikan data awalnya kepada KPK. Apa ada


berasal dari SBY. ”Uang muka beli Harrier itu dari Pak SBY,” kata Firman yang mendampingi Anas. Seperti diketahui lewat mobil inilah KPK menjerat Anas dengan sangkaan menerima gratifikasi di proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Sontak pengakuan Anas mengagetkan penyidik lembaga pimpinan Abraham Samad itu.”Penyidik kelihatan bingung waktu Anas kasih keterangan itu. Saya sampaikan ke penyidik, ini persoalan keadilan, ini sebuah konsekuensi dari pemeriksaan Anas. Jadi, harus diteruskan (ditindaklanjuti),” ujarnya. Ini kali pertama Anas langsung menyebut keterlibatan SBY dalam kasus yang membelitnya. Firman berharap klienya bisa dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Kami sedang memperjuangkan justice collaborator untuk Anas agar dia bisa memperjelas semua yang dia tahu. Tapi itu bukan tanpa risiko. Kami kalkulasi betul karena ini sangat berisiko,” tegasnya. Upaya perlindungan ini bukan tanpa alasan. Masih basah diingatan publik bagaimana mantan Bendahara Umum PD, Zainal Abidin meregang nyawa. Saat itu 8 Juni 2009, tepat satu bulan sebelum pemungutan suara Pilpres, Zainal meninggal. Katanya serangan jantung merenggut

nyawa Pria kelahiran Pandeglang pada 13 Oktober 1954. Zainal bukan orang biasa saat itu di

tim pemenangan SBY-Boediono. Ia adalah penyumbang dana kampanye terbesar. Lewat PT Shohibul Barokah (SB) Zainal diketahui menggelontorkan uang sebesar Rp9,5 miliar lewat sejumlah anak perusahaanya, yang terdiri dari PT Shohibul Barokah Rp5 miliar, PT Anugerah Selat Karimun Rp 2,5 miliar, sedang PT Shohibul Inspeksindo Internasional (Sospek) Rp 2 miliar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai sumbangan yang diberikan Zainal sebagai Direktur Utama PT SB tidak wajar. Pada tanggal 4 Juni Bawaslu hendak memanggilnya untuk mengklarifikasi asal dana tersebut. Pasangan ini diduga melanggar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 96 menyebut dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar dan yang berasal dari kelompok perusahaan atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 5 miliar. Namun Tuhan lebih dulu memanggil Zainal sebelum dipanggil Bawaslu. Penasehat Hukum Anas lainya yakni Handika Honggo Wongso tidak menampik adanya hubungan kematian itu dengan terbongkarnya aliran dana Pilpres.


45

“Akibat kejadian itulah, pak Bendum dapat tekanan dari berbagai pihak. Sehingga, menurut keluarganya saat hal itu mencuat, beliau tertekan dan mendapat serangan jantung,” katanya saat berbincang dengan Majalah Aktual Majalah Aktual mendapatkan salinan audit laporan dana kampanye pasangan SBYBoediono pekan lalu. Audit inilah yang serahkan Anas kepada KPK pekan lalu. Dana terbesar dikumpulkan dari sumbangan perusahaan yang mencapai Rp162.365.000.000. Sisanya disumbang oleh perorangan. Total dana terkumpul klop dengan pengakuan Anas yakni Rp232 miliar. Firman saat dikonfirmasi menyebut perusahaan milik Zainal lah yang diduga digunakan sebagai penampung dana Bank Century. “Ada kesana arahnya. Akuratlah,” ujarnya. Ada keanehan dalam laporan tersebut di sejumlah sisi. Misalnya alamat kantor di deretan penyumbang yang dibuat satu tempat. Yakni di World Trade Centre, Lt 13 Jl Jend Sudirman, Kav 29-31, Jakarta, kode pos 12920 dan Gedung Graha Kirana Lt 9, R 903, Jl. Yos Sudarso Kav 88, Sunter, Jakarta Utara. Perusahaan yang berkantor di World Trade Center, total menyumbang dana kampanye senilai Rp5,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut: PT. Binamitra Sumberarta senilai Rp2,3 miliar, PT. Jasa Tambang Indonesia Rp1,5 miliar, PT. Trikarya Intidrill Persada Rp200 juta, dan PT. Terminal Batubara Indah Rp1,5 miliar. Untuk perusahaan yang berkantor di Gedung Graha Kirana, total menyumbang Rp15 Miliar. Mereka yakni: PT. Shohibul Barokah Rp 5 miliar, PT. Shohibul Inspektindo Internasional Rp3,5 miliar, PT. Tri 46


Manunggal Cipta Abadi Rp3,5 miliar, dan PT. Anugrah Selat Karimun Rp3 miliar Selain Zainal ada sejumlah nama mentereng dalam daftar penyumbang. Nazaruddin misalnya menyumbang Rp 700 juta. Nazaruddin mencantumkan alat rumahnya yang berada di Apartemen Taman Rasuna Tower 9-8f RT 9/10 Setia Budi yang saat ini sudah disita KPK. Kakak Nazaruddin yang juga anggota DPR RI Dapil Riau, M. Nasir menyumbang Rp 66 juta. Selain itu juga ada nama terpidana kasus suap Bupati Buol, Arman Batalipu, yakni Hartati Murdaya. Lewat PT Hardaya Inti Plantation ia menyumbang dana sebesar Rp 1,65 miliar. Tidak hanya itu, Hartati yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat juga menyumbang dana kampanye sebesar Rp 750 juta. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng yang saat ini mendekam dalam penjara KPK juga memberikan sumbangsihnya Rp 25 juta. Sumbangan sebesar Rp 50 juta juga diberikan Anas yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik era kepemimpinan Hadi Utomo. Jajaran miliuner muda juga ikut Andi menyumbang. Sebut saja jajaran komisaris PT Adaro Energy. Sandiaga Salahuddin Uno, Boy Garibaldi Thohir kakak pemilik Club Sepakbola Inter Milan menyumbang dengan besaran beragam. Sekretaris Perusahaan PT Adaro Energy Tbk, almarhum Andre J Mamuaya misalnya menyumbang Rp 1 miliar. Sandiaga yang juga mantan komisari PT Duta Graha Indah (DGI) perusahaan yang terjerat kasus korupsi proyek Wisma Atlet mengerahkan juga perusahaanya untuk menyumbang kampanye SBYBoediono. Jika ditilik dengan menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2010

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa jadi akan bermasalah. Pasalnya siapapun pihak yang menerima dana dari korporasi maupun perorangan yang terkait dengan tindak pidana bisa diusut. Terlebih Muhammad Nazaruddin misalnya mengaku melakukan tindak pidana korupsi sejak tahun 2006 dengan total hampir mencapai Rp 7 triliun. Tumpukan transaksi empat tahun lalu ini kembali diungkit Anas. Ia pun menantang KPK memeriksa SBY. “Tadi Anas bilang, ‘Berani enggak KPK panggil SBY untuk diperiksa dan ditanya sebagai saksi soal itu. Kalau KPK enggak mau atau enggak berani memanggil SBY, bagaimana bisa mengukur kebenaran dan mengungkap kebenaran dan faktafakta tersebut,” kata Handika. Tudingan Anas langsung ditanggapi oleh Juru bicara Presiden, Julian Pasha. “Saya yakin, tidak pernah Presiden SBY memberikan uang kemudian uang itu untuk memberi mobil yang mahal, itu tidak pernah. SBY bukan tipe seperti itu, tidak pernah memberikan apresiasi orang dengan beri uang,” Katanya. Ketua KPK Abraham Samad malah mencibir Anas. Menurutnya tersangka kasus korupsi Hambalang ini tidak pernah menyampaikan keteranganya kepada penyidik KPK. “Karena ada beberapa keterangan, omongannya terlalu besar ketika di luar gedung. Ini terlibat, ini terlibat. Namun, ketika di dalam gedung KPK (pemeriksaan, red.), kami tanya, dia ‘nggak’ bersuara,” kata Samad. Selain itu anehnya Samad memasukkan unsur politik dalam mendalami keterangan Anas. “Kesaksian Anas atau pengacara Anas itu baru berdiri sendiri. Masih harus dilakukan validasi, pendalaman yang lebih jauh karena kami khawatir di tahuntahun pemilu ini orang saling menjatuhkan,” tegas Samad. Pertanyaanya, berani atau tidak Mr. Samad?

bloomberg

hukum century gate

PASOKAN DANA SBY-BOEDIONO PT. Northstar Pasific Investasi 1M

PT. Bindatara Internasional 700 Juta PT. Muara Buana 3M PT. SNP Indonesia 1M

PT. Wahana Mitra Abadi 1,3 M

PT. Permata Niaga Prima 1,14 M

PT. Persada Capital Investama 1,5 M

PT. Northstar Pasific Capital 1M

PT. Derio Kindo 2,9 M

PT. Northstar Pasific Investasi 1M

PT. Tunas Muda Jaya 860 juta

PT. Saratoga Investama Sedaya 4,17 M PT. Rahman Abdijaya 5M

PT. Great Giant Livestock 1,25 M

PT. Persada Capital Investama 5M

PT. Sarana Daya Mandiri 5M PT. Northstar Pasific Capital 1M

PT. Gapura Mina 600 Juta

PT. Binamitra Sumberarta 2,3 M

PT. Terminal Batubara Indah 1,5 M

Penyokong modal SBY-Boediono

PT. Barito Plaza Utama 2,5 M

Max Sopacua 500 juta PT. Hasan Sinar Lestari 600 juta

PT. Hasan Sinar Lestari 600 Juta PT. Karya Tangguh Perkasa 1M

PT. Trikarya Intidrill Persada 200 juta

PT. Jasa Tambang Indonesia 1,5 M

PT. Mitrausaha Suma Perdana 1M

PT. Besari Wahana Raya 1,3 M

PT. Bogacitra Nusapratama 1,5 M

PT. Astros Indonesia 300 juta

PT. Nusaplaza Indah 4,95 M

PT. Tunas Muda Jaya 860 juta PT. Golden Dragon Indonesia 300 juta

PT. Hardaya Inti Plantations 1,65 M

PT. Anugrah Selat Karimun 3M PT. Istana Bandung Raya Motor 1,4 M

PT. Shohibul Barokah 5M

PT. Gapura Mina 600 juta PT. Gatra Cipta Tama 2,5 M

PT. Tri Manunggal Cipta Abadi 3,5 M

PT. Shohibul Insoektindo Internasional 3,5 M


47

kredit Macet negara Buntung 48


getty image

ekonomi

Awal 2014, bencana alam masih belum bosan untuk berada di tanah air. Sejumlah daerah di nusantara dilanda erupsi gunung sampai banjir bandang pada awal tahun ini. Memang sungguh miris dan mengenaskan, sebab banyak saudara-saudara sebangsa kita yang harus menderita akibat dari bencana tersebut. Oleh: Arnold Sirait

A

wal 2014, bencana alam masih belum bosan untuk berada di tanah air. Sejumlah daerah di nusantara dilanda erupsi gunung sampai banjir bandang pada awal tahun ini. Memang sungguh miris dan mengenaskan, sebab banyak saudara-saudara sebangsa kita yang harus menderita akibat dari bencana tersebut. Beberapa pihak pun memberikan perhatian khusus kepada korban bencana alam di tanah air. Salah satunya yang menjadi perhatian publik yaitu saat Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyempatkan diri mengunjungi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhir Januari 2014 silam. Duka pun masih berlanjut di bumi pertiwi ini, yaitu saat banjir bandang menerjang wilayah Sulawesi Utara pada 15 Januari 2014. Banjir bandang tersebut merendam empat daerah di Sulawesi Utara yaitu, Manado, Tomohon, Minahasa, serta Minahasa Utara. Pihak Pemerintah Kota Manado menaksir kerugian yang disebabkan oleh banjir bandang, yaitu sekitar Rp1,8 triliun. Kerusakan meliputi semua infrastruktur di Manado, mulai dai rumah penduduk, jalan, jembatan, drainase, tanggul sungai, talud sungai, sarana publik seperti gedung sekolah, puskesmas, rumah ibadah hingga pasar tradisional. Sekitar satu bulan setelah banjir bandang di Manado, tepatnya Kamis 13 Februari 2014, sekitar pukul 22.50 WIB, warga Kediri, Jawa Timur, dikejutkan dengan erupsi Gunung Kelud. Abu vulkanik dari letusan gunung yang memiliki tinggi 1.731 meter atau 5,679 kaki, bahkan sampai mendarat ke wilayah Jawa Barat. Ketiga peristiwa alam tersebut tentu berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat di tanah air. Rusaknya infrastruktur, permukiman warga, aset usaha, pertokoan bahkan lahan pertanian jadi mengganggu


49

aktivitas mata pencaharian masyarakat. Masalah itu ternyata mempengaruhi pembayaran kredit masyarakat kepada pihak perbankan. Tersendatnya pembayaran kredit perbankan terbukti di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR, Senin (3/3/2014). Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo serta beberapa Direksi dari empat (4) bank BUMN. Dalam rapat tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI) melaporkan total kredit macet di tiga wilayah bencana tersebut mencapai 203 debitur BNI dengan kerugian baki debet keseluruhan Rp483 miliar. Selain itu, Bank Mandiri memperkirakan kerugian berdasarkan jumlah baki debet dari nasabah yang terkena bencana banjir bandang di Manado sebesar Rp106,38 miliar, letusan Gunung Sinabung sebesar Rp115,83 miliar serta letusan Gunung Kelud mencapai Rp68,30 miliar. Baki Debet adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur, atau dengan kata lain, angsuran dari debitur (peminjam) yang masih tersisa dan harus dibayarkan kepada 50


kreditur (pemberi pinjaman). Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyampaikan nilai kerugian akibat bencana di tiga daerah (Karo-Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kediri) sebesar Rp276 miliar dengan kredit bermasalah sebanyak 6.574 debitur. Pihak Bank Tabungan Negara (BTN) pun melansir kerugian dari ketiga bencana alam tersebut, yang diperkirakan mencapai Rp18,456 miliar. Angka ini berdasarkan dari outstanding kredit akibat bencana Gunung Sinabung sebesar Rp3,437 miliar, banjir bandang di Manado sebesar Rp14,651 miliar dan erupsi gunung Kelud sebesar Rp368 miliar. Dari data yang telah diungkapkan diatas terlihat jelas ada potensi kerugian dari kredit macet yang dialami oleh keempat Bank BUMN tersebut. Untuk itu, bank-bank ‘ber-pelat merah’ tersebut haruslah berhati-hati ke depannya, mengingat di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kerugian BUMN dapat dikategorikan juga sebagai kerugian negara. Jadi, kerugian keuangan negara seperti ini pun bisa diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana bunyinya: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun, mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Husein, tidak semua kredit macet di bank BUMN dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Husein yang juga sebagai staf pengajar bidang perbankan di fakultas hukum Universitas Indonesia melihat ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL), seperti kondisi debitur, internal perbankan, dan kondisi ekonomi makro. Dengan begitu, tambah Husein, kredit macet dapat dikategorikan korupsi jika kredit tersebut terbukti melanggar hukum. Sedangkan, jika hanya risiko bisnis bank BUMN, kredit macet tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Senada dengan Yunus Husein, Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar juga tidak ingin menggeneralisir kredit macet masuk sebagai kerugian negara yang berakhir pada tindak pidana korupsi. Kepada Aktual, Bahrullah mengungkapkan bahwa kredit bermasalah tersebut harus dilihat kasus per kasusnya. Bagaimanapun juga, Bahrullah menganggap kredit adalah bagian dari proses bisnis atau produk perbankan. Jangan sampai bisnis perbankan tersebut nantinya akan terganggu dengan adanya bayang-bayang kerugian negara. Bahrullah mengingatkan kepada perbankan bahwa Badan Pemeriksa

bloomberg

ekonomi

bloomberg

Keuangan (BPK) juga dapat melakukan audit investigasi terhadap kredit macet yang dialami Bank BUMN. Audit tersebut dilakukan jika memang diduga ada upaya pelanggaran hukum. “Misalnya dari konglomerat hitam yang bisa ditindak lanjuti menjadi investigasi audit,” terangnya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sofyan Basri mengakui adanya dilema mengenai masalah tersebut. Di satu sisi Bank ingin meringankan beban masyarakat yang sedang terkena musibah dengan menghapus tagih kredit, tapi di sisi lainnya ada potensi kerugian negara. Sofyan juga menganggap kerugian negara dalam kredit macet bank BUMN harus benar-benar dipilih. Dia

memandang, kredit bermasalah baru bisa dianggap merugikan Negara jika memang ada unsur kesengajaan untuk merugikan negara. Sebagai contoh, Sofyan menerangkan, sangat tidak adil jika pejabat bank ingin menghapus kredit rakyat miskin yang besarnya hanya tiga juta akibat kebakaran, dihitung sebagai kerugian negara. “Jadi itu kasuistis, harus dipilah dan dipilih,” ungkapnya kepada Aktual. Saat ditemui Aktual, Kepala Ekonom PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto pun tidak setuju jika kredit macet dimasukkan sebagai kerugian negara. Dia khawatir jika kredit macet dikategorikan sebagai kerugian negara maka tidak ada lagi orang yang mau menjadi bankir di

bank pemerintah. Menurutnya kredit adalah suatu tindakan korporasi. Dalam proses kredit, yang paling penting, menurut Ryan Kiryanto, adalah terpenuhinya segala prosedur yang ada, baik dalam memberikan kredit atau ketika kredit tersebut bermasalah. Jika prosedur tersebut terpenuhi semua maka dia yakin tidak akan terjadi masalah dalam kredit tersebut. Ia melanjutkan, kalaupun terjadi masalah, pihak perbankan pun akan langsung melakukan audit investigasi internal di setiap bank. Audit ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penyaluran kredit bank tersebut kurang berhati-hati, faktor bisnis atau ada faktor lingkungan dan sebagainya. Ryan Kiryanto menambahkan setiap kredit yang disalurkan oleh bank tentu memiliki jaminan. Jaminan itu pun nilainya lebih tinggi dari kredit yang disalurkan bank kepada debitur. Biasanya, nilai jaminan tersebut sekitar 130 sampai 150 persen dari nilai kredit. “Jadi kalau macet Rp10 miliar, jaminan dijual, lakunya misal Rp11 miliar, maka Rp10 miliar kembali ke bank, dan yang Rp1 miliar kembali ke debitur. Gak ada yang dirugikan,” rincinya. Sedangkan jika ada kredit macet akibat bencana, dia menyarankan agar perbankan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit Bank bagi daerahdaerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam sebagai acuan. Namun dia juga mengingatkan supaya bank harus benar-benar cermat sebelum mengambil sikap terhadap kredit tersebut. Perbankan menurutnya harus menginvestigasi dan memverifikasi betul apakah debitur tersebut benar merupakan korban bencana atau bukan. Jangan sampai nantinya ada debitur ‘nakal’ yang memanfaatkan bencana untuk meringankan kredit yang dia miliki. “Jangan sampai ada debitur yang nakal, kredit dia macet, lalu dia mengaku korban bencana. Misalkan Gunung Merapi meletus, tapi usahanya di Tasikmalaya kan gak mungkin,” pungkasnya. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

51

energi

Pat-Gulipat Proyek CBM Pertamina-Sugico Pemberian participating interest (PI) secara gratis dari Pertamina ke Sugico Graha menimbulkan banyak pertanyaan, seperti sanggupkah Sugico menyediakan firm commitment hampir senilai Rp 63 triliun. Padahal Pertamina beralasan sepakat bekerjasama dengan Sugico karena kekurangan dana. Oleh: Arbie Marwan

S

Risiko, dengan Kokos Leo selaku Direktur PT Sugico Graha. Sugico berniat menjadi operator dan meminta pengalihan participating interest (PI) Pertamina kepada Sugico di 5 blok PSC CBM. Awalnya PI Sugico di kelima blok tersebut masing-masing 35% di Muara Enim 1, 27% di Muara Enim 3, 20,5% di Air Benakat 1, 30,3% di Air Benakat 2, dan 26,5% di Air Benakat 3. Adapun usulan peningkatan PI yang diminta Sugico adalah menjadi masing-masing sebesar 49% di kelima blok CBM tersebut. Anehnya, meskipun di dalam kerjasama itu Sugico disetujui mendapatkan penambahan saham (PI), di dalam asumsi keekonomian tertulis bagian kontraktor (contractor share) hanya sebesar 45%.


eumpama pasangan kekasih, hubungan perusahaan minyak negara Pertamina dengan perusahaan swasta Sugico Graha ternyata sangat mesra, namun terkesan tidak seimbang. Dalam hubungan “cinta,” terkadang ada pasangan yang harus selalu

berkorban, bahkan mungkin dengan sadar rela diperdayai dan dieksploitasi oleh kekasihnya. Melihat kronologinya, pada 25 Maret 2013 tercatat dalam Risalah Rapat Direksi Nomor: RRD-59/ C00000/2013-SO, bahwa Direksi Pertamina menyetujui kerjasama percepatan pengembangan dengan Sugico Graha, pada 4 aset wilayah kerja (WK) Coal Bed Methane (CBM) di Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, Air Benakat 2, Air Benakat 3, serta menyetujui untuk lanjut ke tahap negosiasi dengan Sugico Graha. Sebelum persetujuan Rapat Direksi ini, telah terjadi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara Pertamina yang diwakili M Afdal Bahaudin sebagai Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen

52


“Sugico akan meng-carry Firm Commitment selama tiga tahun di 5 blok PSC CBM yang diusulkan. Sugico Graha akan melakukan percepatan pengembangan lapangan CBM dari fase eksplorasi menjadi fase produksi,” bunyi dokumen tersebut. Namun, Direksi Pertamina hanya menyetujui penambahan PI kepada Sugico di 4 WK, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Sugico tidak mengeluarkan uang sepeser pun (gratis) untuk menambah PI tersebut. Mereka hanya menanggung pengeluaran carry firm selama proses eksplorasi. Selain itu, ada MoU antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sugico Graha tertanggal 10 Desember 2012. Pertamina diwakili M Afdal Bahaudin selaku Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, dan Kokos Leo selaku Direktur PT Sugico Graha. Pasal 4 dalam MoU itu menyebutkan, masing-masing pihak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya kepada afiliasinya. Pertamina dan Sugico juga telah membahas Farm-out Agreement (FAO) pada 22 April 2013, tentang program akselerasi yang diusulkan Sugico. Yaitu, penyelesaian firm commitment Muara Enim 1 & 3 pada akhir 2013, Air Benakat 1 & 2 pada April 2014, dan komersialisasi gas pada 2015. Sebagian PI Pertamina yang akan dialihkan ke Sugico akan ditempatkan di escrow account sampai terpenuhinya kewajiban firm commitment oleh Sugico. Atas pengalihan PI kepada Sugico, Pertamina akan menerima kompensasi pada saat cost recovery.

“Sugico Graha harus mendapatkan persetujuan pengalihan operatorship dan PI dari Pemerintah dalam kurun waktu 90 hari setelah FAO ditandatangani. Bila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kontrak FAO tidak berlaku,” tertuang dalam Risalah Rapat Direksi No. RRD-93/ C00000/2013-SO, 7 Mei 2013. Kesepakatan Pertamina-Sugico Menurut Kokos, semua pengembangan blok CBM yang ada di Indonesia saat ini masih dalam tahap awal, tahap eksplorasi, tahap pencarian data, dan penaksiran potensi kandungan gas batubara. “Perusahaan yang memperoleh kontrak saat ini juga baru menentukan seberapa banyak gas tersebut dapat diekstrak ke permukaan melalui kegiatan pilot project,” ujarnya kepada Aktual. Pertamina dan Sugico terus mengkaji dan berusaha menentukan cara, agar dapat melakukan eksplorasi. “Tapi juga yang tidak kalah penting adalah fokus untuk menekan biaya, agar kegiatan eksplorasi dan pilot project yang

penuh risiko dapat membuahkan hasil yang baik. Sebagai perusahaan yang berkembang, Sugico selalu melakukan kegiatan yang efisien, efektif, dan fokus pada penekanan biaya,” jelas Kokos. Kokos menambahkan, untuk menjamin semua kegiatan di keempat blok tersebut berjalan seefisien mungkin, dan agar eksplorasi dan pilot project dapat dipercepat, sehingga keempat blok itu segera memasuki tahap produksi, ada kesepakatan antara Pertamina dan Sugico. Sebagai existing participating interest dalam keempat blok tersebut, keduanya telah menyepakati pokok-pokok kerjasama dan menandatangani Memorandum of Understanding pada 10 Desember 2012 dan Farm-out Agreement pada 15 Juli 2013. Inti-inti kesepakatan tersebut adalah: Pertama, seluruh risiko yang mungkin timbul pada saat tahapan eksplorasi, sebagai tahapan yang paling berisiko tinggi, akan ditanggung sepenuhnya oleh Sugico. Kedua, hak operatorship akan diberikan kepada Sugico dengan prinsip Sugico akan melakukan kegiatannya sebagai “low cost” operator. Ketiga, Sugico akan membiayai seluruh firm commitment tahap eksplorasi. “Jika Sugico memenuhi pembiayaan tersebut, maka participating interest Pertamina akan di-share-down, di mana Pertamina tetap menjadi pemegang mayoritas participating interest di dalam keempat blok tersebut,” ujar Kokos. Keempat, semua kesepakatan ini adalah proses “business to business” dalam usaha meningkatkan kemungkinan menyukseskan usaha eksplorasi, murni sebagai optimisasi kegiatan operasi CBM. Kelima, semua rencana bisnis yang dibuat dan diajukan merupakan 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

53

energi

Melacak Sugico Graha Melihat sepak terjang PT Sugico Graha hingga bisa digandeng PT Pertamina Hulu Energi menimbulkan pertanyaan, terkait keunggulan yang ditawarkannya dalam mengerjakan Proyek Coal Bed Methane (CBM). Padahal biaya modal (capital expenditure/capex) atau Carry Firm Commitment untuk pengerjaan 5 blok CBM --yakni, Muara Enim 1, Muara Enim 2, Air Benakat 1, Air Benakat 2-hampir setara Rp 63 triliun. Aktual sempat menghadiri Forum IndoCBM 2014 beberapa saat lalu untuk mengetahui secara jelas bisnis Sugico. Dalam pertemuan tersebut, berkumpul perusahaan-perusahaan CBM besar, seperti Vico Indonesia, Medco, Schlumberger, dan lainnya. Namun, menurut Pertamina, perwakilan Sugico --yang diklaim sudah berpengalaman dalam proyek CBM-- tak kunjung hadir dalam forum yang berlangsung pada 25-26 Maret di Jakarta Convention Center. Saat Aktual menanyakan kepada panitia penyelenggara, Sugico ternyata tidak ikut serta dalam acara tersebut. Bahkan seorang karyawan Pertamina, yang mengerti kerjasama Pertamina-Sugico namun enggan disebut namanya, hanya melempar senyum saat ditanya, kenapa Sugico yang katanya bermodal besar tidak ikut hadir. Sebelumnya, Aktual pernah berkunjung ke kantor Sugico yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Aktual ingin menemui bagian humas perusahaan untuk berbincang seputar proyek CBM, namun ternyata tidak ada di 54


tempat. Sugico pun berjanji akan menghubungi Aktual di kemudian hari, namun sampai saat artikel ini ditulis, Aktual belum mendapat undangan dari pihak Sugico. Dalam hal surat menyurat pun Aktual juga melihat ada keanehan. Ada selembar surat dari Sugico yang ditandatangani Direktur Utama Kokos Leo, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero). Di situ tertuliskan, “Kepada Yth Ibu Karen”. Semestinya secara formal, berdasarkan aturan surat-menyurat yang benar adalah “Kepada Yth Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan”. Aksi Pertamina-Sugico Sarat Malaprosedural? Aksi korporasi yang dilakukan PT Pertamina (Persero), dengan perjanjian akan memberikan PI kepada PT Sugico, jika berhasil mempercepat produksi 4 blok CBM, secara kebijakan business to business bisa dibenarkan. Namun jika dalam melakukannya tidak dengan persetujuan Menteri BUMN, selaku kuasa negara yang memegang penuh seluruh saham Pertamina, bisa dikatakan Pertamina telah melakukan malaprosedural korporasi. Sesuai UU 19/2003 Pasal 1 ayat 5 tentang Badan Usaha Milik Negara, “Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.” Dalam penuturannya kepada Aktual.co, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku, ia belum mengetahui aksi korporasi Pertamina dalam kerjasamanya dengan Sugico. “Saya belum tahu adanya pengalihan PI,” jawab Dahlan saat dikonfirmasi Aktual dan ditemui di Jakarta Timur, Selasa (25/3). Bahkan saat ditanya tanggung jawab Menteri BUMN terkait aksi korporasi tersebut, Dahlan mengatakan, akan mempelajari kebijakan Pertamina tersebut. “Nanti saya akan pelajari,” ucap Dahlan. Selain terindikasi melanggar UU

BUMN, dalam telaah regulasi Aktual, ternyata Pertamina juga terindikasi melanggar PP Nomor 7 Tahun 2010. Sesuai Pasal 7 ayat 2, “Produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan.” Serta Pasal 8, “Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan lifting dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” Dalam Pasal 1 PP tersebut, Menteri yang dimaksud adalah Menteri ESDM, sehingga secara logika pendapatan minimum negara saat fase komersial ditentukan oleh Menteri ESDM. Namun saat dikonfirmasi kepada Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, ia mengaku tidak tahu adanya pengalihan PI dari Pertamina kepada Sugico. “Saya tidak tahu. Tanya sama Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/3). Dengan alasan apapun, tentang pemberian PI Pertamina kepada Sugico, maka Pertamina selaku perusahaan negara harus transparan kepada publik. Kalau alasannya adalah strategi bisnis, disebabkan tidak ada anggaran dan biaya produksi yang mahal, mengapa


skenario jika kegiatan eksplorasi itu sukses dan dapat melakukan ke tahap produksi. “Namun untuk mencapai ke skenario tersebut, diperlukan usaha keras dan biaya yang cukup besar dari operator dan partner di blok CBM tersebut,” jelas Kokos. Keenam, jika dalam tahap produksi keempat blok tersebut menghasilkan gas yang maksimal, hak operatorship keempat blok tersebut dapat dikembalikan lagi ke Pertamina.

Pertamina justru ingin membangun gedung baru dan melakukan ekspansi blok minyak ke luar negeri. “Pertamina sering banyak alasan karena gak ada uang. Harusnya pemerintah, dalam hal ini selaku regulator, harus mempertanyakan kenapa Pertamina mengurangi jumlah sahamnya terhadap ladang gas tersebut,” ujar mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu. Karena, kata Said, ini sangat rawan. Sugico yang mendapat keuntungan dari pemberian PI tersebut bisa saja kemudian menjual saham tersebut ke pihak lainnya lagi. “Oke saja, kalau logikanya strategi bisnis. Tapi jangan sampai ini menjadi modus untuk menekan Pertamina, karena sahamnya juga dimiliki pihak lain,” jelas Said. Menurut Said, pemegang saham dalam hal ini Pemerintah lewat Kementerian BUMN harus bertanggungjawab. “Jadi jangan sampai pemegang saham bisa menjual sahamnya dengan mudah.” Alasan Pertamina Gandeng Sugico Proyek CBM Wilayah Kerja Pertamina, selama ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Mereka memiliki mitra-mitra, salah satunya Sugico Graha. Menurut Commitment Contract & SA Process Non EP Assistant Manager PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), Dora Indah, biasanya PHE bekerjasama dengan PDSI. “Karena tidak mau pakai uang negara, makanya mereka gandeng mitra (termasuk Sugico),” terang Dora. Alasan PHE menggalakkan proyek CBM, karena gas konvensional kita ini semakin menipis. “Makanya kita siapkan cadangan gas untuk 10-20 tahun mendatang. PHE juga

menggalakkan pengeboran untuk 50100 sumur CBM.” Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, sempat membantah ikut serta dalam menandatangani persetujuan pengalihan PI, dari Direksi Pertamina ke PT Sugico Graha untuk pengerjaan 4 blok Gas Metan Batubara (CBM). Ia malah kemudian mempertanyakan bukti penandatanganan tersebut. Ketika ditanya soal kronologi pengalihan PI Pertamina ke Sugico menjadi 49 persen, Hari --saat ditemui di Ruang Rapat Gedung Pertamina Pusat, Rabu (5/3)-- malah menjawab, “Kok tanya saya?” “Kan Anda juga bagian dari Direksi yang ikut menandatangani risalah persetujuan?” tanya Aktual. Tapi Hari menjawab lagi, “Risalah yang mana?” Kemudian Aktual pun menunjukkan bukti penandatanganan risalah rapat langsung di hadapannya. Hari kemudian berkilah, “Oh yang itu. Minggu depan saja deh saya kirim jawabannya. Karena saya buru-buru mau rapat ke Kramat (salah satu kantor Pertamina yang ada di Jalan

Kramat Raya, Jakarta Pusat).” Tak puas atas jawaban tersebut, Aktual kemudian berusaha mendapatkan konfirmasi. Namun, Hari tampak buru-buru meninggalkan ruangan. Sebelumnya Hari sempat menuturkan, jika itu benar maka hal tersebut wajar, karena yang namanya logika bisnis haruslah saling menguntungkan. “Kita orientasinya bisnis, asal saling menguntungkan saja. Kita kombinasikan dengan portofolionya. Jadi tidak masalah mau dikerjakan siapa saja,” ungkapnya. Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen membenarkan telah terjadi penandatanganan kerjasama Pertamina dengan Sugico dalam pengerjaan 4 blok Gas Metan Batubara (CBM). Namun terkait klausul pengalihan PI kepada Sugico secara gratis, Husen mengaku tak begitu paham. Menurut dia, sejatinya kerjasama adalah untuk mencari keuntungan. “Saya tak begitu paham kalau ada perjanjian seperti itu,” katanya. Saat dikonfirmasi kembali, dia mengatakan, penjelasan atas proyek tersebut silahkan ditanyakan ke Direktorat Investasi. “Saya tidak langsung menangani soal ini. Silahkan ke Direktorat Investasi aja ya,” jawabnya lewat pesan singkat, Selasa (18/3). Aktual menanyakan kembali, apakah Direktur Hulu juga ikut menandatangani persetujuan tersebut. Namun tak ada jawaban yang diberikan Husen. Padahal dari informasi yang diterima Aktual dari internal Pertamina, Husen adalah salah satu yang mendorong seluruh direksi (BOD) untuk ikut setuju menandatangani kerjasama tersebut. Fakta dari dokumen yang ada, Husen ikut tanda tangan dalam risalah rapat. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

55

Kilas energi

Program Pengendalian BBM Subsidi Jalan di Tempat, Hatta: Menteri ESDM Omdo!

K

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak pernah merealisasikan program kerjanya. Di antaranya adalah pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lewat RFID (radio-frequency identification) dan BBM non-tunai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengaku kecewa dengan kinerja

Kementerian ESDM itu. Menurutnya, apa yang selama ini direncanakan oleh kementerian yang dipimpin oleh Jero Wacik, tidak pernah direalisasikan dengan baik. “RFID mana? Omong doang. Capek kalau omong doang. Pengendalian mana?” katanya di Jakarta, Rabu (19/3). Pemerintah sendiri, katanya, tengah mengendalikan volume BBM bersubsidi. Dia tidak ingin beban subsidi yang mencapai Rp 210,6 triliun di pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 membebani APBN, sehingga membuat defisit anggaran di atas tiga persen.”Kita manage yang berkaitan dengan subsidi dan defisit anggaran. Potensi yang bisa timbulkan defisit tiga persen lebih supaya dijaga dengan baik,” ucapnya.

Jero menolak anggapan Hatta tersebut. “Kita kerja kok, enak saja. Memang semuanya gampang apa?” ujar Jero Wacik di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/3). Dia menerangkan, salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah pemasangan RFID oleh Pertamina. Faktanya, pemasangan alat ini cukup sulit.”Jadi bukan omong doang, tapi belum sukses. Sudah masangnya lama, keburu naik lagi harganya. Sekarang lagi urusan tuh Pertamina dengan PT INTI,” tegas Wacik. Jero Wacik menjelaskan, cara lain mengendalikan tingginya konsumsi BBM bersubsidi adalah menangkap pelaku penyelundupan. Sebab, selama ini banyak terjadi penyelundupan BBM.”Ini penyelundupannya agak sedikit setelah harga BBM naik. Saya minta pada pihak-pihak berwajib untuk tangkapi terus, karena ituakan mengurangi pemborosan subsidi,” ucap dia. / Arbie Marwan Putra

ESDM Menyerah, DEN Minta Roadmap Energi Pemerintah Harus Revisi Batasi Ekspor

W

akil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengungkapkan, sangat berat untuk mencapai target 23 persen pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), sekalipun Indonesia sudah memiliki roadmap kebijakan energi nasional. “Target 23 persen, menurut saya berat sekali itu,” ujar Susilo, saat memberi sambutan di Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2014 di

56


Jakarta, Kamis (20/3). Memang target 23 persen ini ada hitung-hitungannya. Namun, kata Susilo, ini sangat tidak mungkin dan harus cepat-cepat diubah, supaya pemerintah tidak dikatakan hanya bisa bicara. “Saya yakin 2025 tidak tercapai. Kalau tidak tercapai cepat-cepat kita ubah. Masa gak sesuai. Sehingga tidak hanya omdo (omong doang). Jangan sampai target kita tidak tercapai garagara regulasi,” jelas Susilo. Pengembangan EBT itu harus massif. Sudah ada peraturan menteri, karena itu harus dilaksanakan. “Harus ada kolaborasi pemerintah dan swasta, sehingga nanti seberapa besar akan dikembangkan dalam regulasi. Tetapi, betul-betul regulasi yang bisa dikerjakan di lapangan,” ungkap Susilo. / Arbie Marwan Putra

Batubara

K

ebutuhan batubara pada 2050 adalah sekitar 700 juta sampai 1 miliar ton. Oleh karenanya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor batubara. Demikian ditegaskan anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, usai diskusi ketenagalistrikan di Jakarta, Jumat (21/3). “Jadi kita harus sayang-sayang batubara. Biarkan di dalam perut bumi dan jangan diekspor, kalau diekspor terus nanti pas 2050 batubara habis, kita gak bisa apa-apa lagi,” ujarnya. Menurutnya, yang harus didorong saat ini adalah dukungan kelistrikan untuk smelter, yakni dengan listrik dari pembangkit batubara. “Karena yang murah

PLN Akui Tak Mampu Penuhi Target Listrik Nasional

P

T Perusahaan Listrik Negara (Persero) bukanlah satu-satunya badan usaha yang memasok aliran listrik di seluruh Wilayah Indonesia. Ini sudah termaktub dalam UU No.30/2009 tentang ketenagalistrikan. Meskipun demikian, uniknya karena PLN sudah berjalan begitu ekspansif, akhirnya pemerintah menyerahkan seluruh wilayahnya untuk dialiri listrik oleh PLN. Walaupun kemudian nanti PLN mengalihkannya ke yang lain. Demikian disampaikan Murtaqi Syamsudin, Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PLN dalam acara Coffee Morning, “Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2013-2022’ di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (21/3). “Namun PLN masih banyak keterbatasan. Sebenarnya kapasitas PLN berapa sih sehingga diberi tugas kelistrikan. PLN kemampuan

finansial terbatas, kalau untuk memenuhi 5.700 MW per tahun, kami tidak sanggup,” papar Murtaqi. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan sebesar itu, plus transmisi dan distribusinya, diperkirakan butuh belanja modal USD 12,5 miliar. “Ratarata kami hanya mampu maksimal USD 5 miliar per tahun,” tuturnya. Sehingga ini sebetulnya sudah memberikan sinyal bahwa negara ini tidak bisa tumbuh hanya dengan mengandalkan PLN. “Harus bisa mengembangkan bisnis baru untuk mencapai target yang diharapkan,” tambahnya. / Arbie Marwan Putra

itu dari batubara, supaya produk dari smelter bisa maksimal,” ujar Rinaldy. Negara lain seperti China dan India yang kaya batubara sudah menghentikan ekspornya. Jadi Indonesia harus akselerasi dengan pasar di dalam negeri. Maka

infrastruktur harus didorong, dan masalah pembebasan lahan harus dipercepat. “Karena rata-rata saat ini masalahnya lahan. Pembangunan PLTU, masalahnya lahan. Transmisi, (juga) lahan. Itu hambatan luar biasa,” kata Rinaldy. Ia menambahkan, tidak bisa masalah tersebut diselesaikan oleh PLN, dan Direktorat Jenderal Kelistrikan. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, sampai bupati, harus berpikir demi kepentingan daerah masing-masing. “Jangan diekspor jor-joran. Mineral saja bisa kita stop, tapi infrastruktur dalam negeri harus ditingkatkan, jangan mematikan pengusaha batubara juga. Pasar dalam negeri harus kita tingkatkan,” pungkasnya. / Arbie Marwan Putra

Negosiasi Gas Tangguh Lambat, China Remehkan Indonesia

P

emerintah Indonesia tampak masih belum bisa diperhitungkan dalam mengembalikan kedaulatan harga gas Blok Tangguh. Pasalnya hampir 1 tahun sejak Keppres pembentukan Tim Negosiasi, sampai saat ini belum ada hasil positif. “Progress negosiasi harga dengan Fujian masih diproses. Akhir tahun ini kita harapkan selesai,” ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat (14/3). Susilo menambahkan, negosiasi pasti tidak bisa cepat karena prosesnya yang sangat alot. “Namanya juga negosiasi, ya begitulah.” Sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan beberapa opsi untuk memperbaiki kontrak harga gas LNG Tangguh ke Fujian. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengubah batas atas harga minyak yang dipatok sebesar USD 35 per barrel. “Apakah capping-nya yang USD 35 (per barel) kita buka. Itu salah satu alternatif usulan yang kita buka. Dinaikkan sedikit (batasnya),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro di Kementerian ESDM, Jumat (28/2). Pihak pemerintah China, lanjut Edy, berjanji akan mempelajari usulan yang disampaikan Indonesia. LNG yang berasal dari Indonesia tersebut, digunakan untuk pembangkit listrik. Edy menegaskan, China sebaiknya mau meninjau ulang kontrak harga gas tersebut, mengingat harga jual gas di dalam negeri juga sudah tinggi, yaitu berkisar antara USD 9,5 sampai USD 13 per MMBTU. Padahal, harga kontrak gas Tangguh ke Fujian hanya USD 3,5 per MMBTU. / Arbie Marwan Putra


57

Investasi menguntungkan di Tahun Politik Meski dinamika politik meningkat di tahun pemilu, investasi di sektor properti tetap menjanjikan. Pemilu bukan ancaman untuk sektor properti. Investasi dipandang aman karena berjangka panjang. Oleh: Ismed Eka Kusuma

M

enghadapi situasi politik tahun 2014 dianggap oleh sebagian orang sebagai masa “abu-abu”. Segala sesuatu bisa saja terjadi, perubahan kebijakan, dinamika politik, ekonomi bahkan menyangkut keamanan bangsa dan negara. Situasi seperti ini memaksa investor untuk bersikap wait and see 58


terkait kondisi bangsa terkini. Analis Samuel Sekuritas, Adrianus Bias, mengatakan, investor cenderung bersikap wait and see, meskipun sentimen global dan pengaruh eksternal ikut mempengaruhi iklim investasi. Pantauan Aktual.co, pada Maret 2014 perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat mengalami penguatan 0,36% ke 4.893,51. Sebanyak 29 saham menguat, 7 saham melemah, dan 454 saham stagnan. Dari sembilan sektor, penguatan dipimpin sektor properti sebesar 1,19%. Hal ini menunjukkan, di tengah faktor politik yang tak menentu, sektor properti masih menjadi investasi yang menjanjikan.

“Pada tahun politik, investasi properti dipandang investasi yang aman karena sifatnya jangka panjang,” ujar Direktur Indonesia Properti Watch, Ali Tranghada di Jakarta. Properti dipandang sebagai investasi jangka panjang dan termasuk investasi kelas menengah dalam hal keuntungan dan resiko. Artinya, kecepatan mendapatkan keuntungan tidak akan secepat saham di bursa, namun juga tidak ada risiko kerugian yang tinggi akibat krisis ekonomi. Ketika Indonesia sedang memasuki tahun politik, tren pertumbuhan properti memang melambat, namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk meluncurkan produk baru. Terbukti beberapa pengembang memasarkan produk terbarunya, seperti Hotel Aston Karawaci City oleh PT Mahakarya Agung Putera. “Kami memandang bahwa pemilu hanyalah sebuah momentum, bukan ancaman atau tantangan terhadap properti,” ujar GM Marketing PT Mahakarya Agung Putera, Iwan Kumara di Jakarta.


properti


hotel. Investor akan mendapatkan nilai sewa dari kondominium yang disewakan, menggandeng operator hotel tertentu. Kelebihan dari kondotel adalah investor memiliki masa tinggal hingga beberapa hari, selain keuntungan yang diberikan setiap bulannya. “Salah satu keunggulan rumah tapak dan apartemen, selain mempunyai nilai investasi juga dapat dihuni. Sedangkan kondotel murni investasi,” ujar Ali Tranghada.

Prioritas utama investasi Hal senada juga diungkapkan Managing Director Corporate Strategy & Services Sinar Mas Land, Ishak Chandra. Meskipun memasuki tahun politik, Indonesia masih menjadi prioritas tujuan investasi sektor properti, dibandingkan negara lain di kawasan Asia. “Berdasarkan data dan analisis, Indonesia masih menjadi prioritas utama investasi di Asia,” ujar Ishak. Pengembang Sinar Mas Land bahkan pada 2014 secara khusus memperhatikan pembangunan proyek perkantoran, kondominium, industrial, ritel, dan perumahan di Jakarta. Menurut Ishak, pembangunan sektor properti masih akan terus tumbuh pada 2014, meski prosesnya bakal melambat bila dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Mencermati sektor properti tersebut ada beberapa investasi yang patut dipertimbangkan, seperti perumahan, apartemen, dan kondotel. Ketiga investasi memiliki kelebihan masing-masing. Seperti halnya perumahan tapak atau apartemen, investasi ini dapat digunakan sendiri, disewakan, atau dijual kembali jika harganya naik. Berbeda dengan kondotel, produk ini lebih condong ke investasi murni. Kondotel merupakan kondominium

Mempertimbangkan faktor lokasi Namun terkait keuntungan yang dihasilkan, lokasi masih menjadi faktor penentu return of investment (ROI) yang ditawarkan. Investasi properti yang menguntungkan masih mempertimbangkan lokasi bagus. Dengan asumsi lokasi yang bagus, investasi kondotel lebih menguntungkan dibandingkan investasi lainnya. Menurut Tonny Eddy, selaku Project Marketing dan Investment Consultant properti, keberhasilan penjualan kondotel terletak pada penyusunan strategi dan pemasaran yang ditawarkan. Salah satunya dengan jaminan kembalinya modal (BEP, break event point) setelah enam tahun. ROI ditawarkan 8 persen per tahun, atau 24 persen pada tiga tahun pertama. Menurutnya, perhelatan pemilu 2014 tidak akan berpengaruh pada iklim investasi, namun orang akan pergi ke Bali untuk menghindari gonjangganjing politik. “Justru orang Jakarta akan pergi ke Bali untuk mencari suasana yang nyaman dan tenang dari hiruk-pikuk pemilu. Peristiwa Bom Bali yang pernah ada, tidak menurunkan harga investasi. Harga tetap bertahan dan akhirnya terus menanjak naik hingga sekarang,” ujarnya. Terkait lokasi investasi kondotel yang bagus, Ali menyarankan investor untuk berhati-hati menanamkan modalnya. Di beberapa kota besar seperti Bandung dan Bali, pasar hotel sudah mulai melambat. “Hati-hati pasar hotel di Bali dan Bandung sudah mulai melambat. Persaingan kondotel sudah semakin ketat,” pungkasnya.

Tips Memilih Investasi Properti Kondotel •

Pilihlah pengembang yang memiliki kredibilitas baik. Pengembang yang memiliki kredibilitas baik memperhatikan kualitas produknya, termasuk mengembangkan daerah sekitar, seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Beberapa pengembang yang patut diperhatikan, seperti Sinarmas Land, Metland, Ciputra, Summarecon, dan sebagainya.

•

Tentukan lokasi. Pemilihan lokasi investasi akan menentukan naiknya nilai jual produk properti. Lokasi yang strategis, bebas banjir, dan memiliki beberapa akses transportasi, seperti jalan tol, feeder bus dan kereta api, ikut meningkatkan nilai jual dalam beberapa tahun ke depan.

•

Pilihlah operator yang memiliki jaringan yang luas. Pengalaman dalam menangani hotel akan meningkatkan keuntungan dan pengelolaan aset. Beberapa pengelola seperti Swiss Bell Hotel, Aston, dsb.

•

Cermati keuntungan yang ditawarkan. Beberapa pengembang menawarkan sejumlah keuntungan, seperti BEP dalam enam tahun. Artinya, dalam jangka waktu enam tahun, investasi plus modal diprediksi akan kembali diterima investor. ROI yang ditawarkan berapa persen, hingga poin fasilitas huni, yang diberikan dalam satu tahun.


59

Bukan Sekadar Kecelakaan Oleh: Ari Purwanto, Zaenal Arifin “Bohong! Bohong! Bohong! Pemerintah Malaysia tahu apa yang terjadi, Pemerintah AS juga tahu. Mereka semua tahu. Dan media melakukan propaganda kepada kita dengan mengatakan semua kebohongan”. Itu protes salah satu keluarga korban pesawat Boeing 777-200ER Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370. Jangan disalahkan protes itu karena memang ada kesan pemerintah Malaysia menutupi apa yang terjadi. Akibatnya, muncul banyak versi berita yang spekulatif bahkan konspiratif di sekitar kasus itu. Ada yang memberitakan ulah teroris, pembajakan, soal mesin Boeing 777-200ER yang bermasalah, balas dendam Israel ke Malaysia sampai soal pertarungan intelejen China lawan AS. Hasil investigasi yang dilakukan AS, Australia, Malaysia, China, Philipina, Singapura Jepang, Selandia Baru dan Korea ternyata tak membuahkan hasil. Laporan terakhir, mengatakan bahwa MH370 jatuh di Laut Hindia yang sangat 60


dalam itu. Hasil ini pun tak memuaskan beberapa keluarga korban karena beberapa diantara mereka mengatakan bahwa mereka masih bisa mengontak HP korban pascahilangnya MH370. “This morning, around 11:40 (am), I called my older brother’s number twice, and I got the ringing tone,” kata Bian Liangwei, saudara perempuan salah satu penumpang MH370 sehari setelah pesawat diumumkan hilang. Bahkan pada 2:00 (pm), Bian sempat telepon lagi dan tersambung tapi tetap tak diangkat. January Siregar, saudara dari penumpang asal Indonesia, Firman Siregar juga mengatakan bahwa dia menerima missed call pada 11 dan 13 Maret via Skype di iPad miliknya. Padahal MH370 dinyatakan hilang pada 8 Maret 2014. Laman China. org.cn juga melaporkan bahwa ada 19 keluarga penumpang MH370 yang tersambung ke telepon genggam milik penumpang korban HM370.

Dari beberapa versi berita media dalam kasus ini, Aktual melihat ada beberapa laporan yang harus diberi atensi khusus. Adalah John R. Schindler. Dia adalah seorang professor dari National Security Affairs at the U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island, yang khusus mengkaji soal intelijen, terorisme dan isu di seputar European security. Dia meyakini, hilangnya MH370 akibat pembajakan. Yang membajak bisa AS atau China. “Some hijacking-type scenario is the only thing that might possibly explain the weird aspects here,” katanya. Apa alasan Schindler? Sederhana alasannya. Dalam perkembangnnya, penyelidikan kasus ini ternyata melibatkan militer dan teknologi intelejen paling mutakhir yang dimiliki AS dan China. Itu belum beberapa support intelijen dari beberapa negara penting seperti AS, Australia, Inggris, Jepang dan Israel. Schindler yang sangat paham teknologi intelijen tidak yakin kalau AS dan China tidak tahu apa yang terjadi dengan MH370. Sekadar diketahui, pada 6 April 2012 lalu, secara rahasia AS meluncurkan satelit mata-mata “NROL-25” dari Vandenberg Air Force Base yang ada di California. NROL-25 ini adalah satelit yang mempunyai kemampuan untuk memindai obyek sangat akurat meski itu letaknya ada di bawah tanah atau air. Bahkan satelit ini mampu melakukan pembesaran image obyek yang sangat kecil sehingga dapat dilihat mirip seperti aslinya. Dengan kemampuan seperti ini, dimanapun MH370 berada pasti akan ditemukan dengan mudah. China pun ternyata punya kemampuan yang hampir

reuters - aktual/ istiewa (John Schindler)

internasional

sama dengan AS. Anehnya, kedua negara itu tidak secuilpun mengeluarkan pernyataan tentang keberadaan MH370. Ada alasan yang sangat rahasia untuk mengeluarkan informasi itu. Mengapa mereka merahasiakannya? Apa motifnya? Setidaknya, ada dua dugaan motif besar yang bisa dilihat dalam kasus ini berdasarkan fakta yang ada. Pertama soal psy war AS terhadap China dan Rusia. Sebelumnya, Rusia melakukan uji coba rudal nuklir terbarunya “Topol Missile System”. Pemerintah Rusia mengatakan sampai saat ini, tidak ada teknologi rudal yang bisa mengalahkan kedigdayaan Topol. Bahkan Putin sesumbar, sampai saat ini belum ada sistem pertahanan yang mampu menahan gempuran misil berhululedak nuklir ini. Ini adalah bagian dari peringatan Putin ke Nato, AS dan UE di krisis Ukraina. Seorang pakar yang menekuni teknologi radiasi

ion, DR Leuren Moret mengatakan bahwa AS membalas sinyal dari Putin itu dengan “menembak” MH370 dengan senjata energi laser terbarunya “LaWS System”. Sebenarnya, dua hari sebelum kejadian, Angkatan Laut AS sudah mengeluarkan rilis soal kemampauan dan daya serang LaWS. Namun tidak ada uji cobanya. Dua hari kemudian, Angkatan laut AS mengujinya ke pesawat Malaysian Airlines MH370. Intinya, AS ingin memperlihatkan bahwa Topol System sudah bisa ditaklukan AS dengan LaWS System. Lalu kenapa memilih Malaysia Airlines MH370?, bukan obyek lainnya? Ternyata ini motif kedua dari uji coba itu. Motif kedua ini terkuak ketika melihat daftar penumpang pesawat flight manifest list Malaysia Airlines MH370. Awalnya tidak pernah ada yang menduga. Empat hari setelah MH370 hilang, pada 12 Maret 2014 lalu sebuah berita paten baru muncul di AS. Kantor Paten AS mengumumkan sebuah paten baru untuk Freesacle Semiconductor Inc,. Empat orang dari lima pemegang paten tersebut berasal dari China. Paten tersebut dibagi sama rata 20 persen dengan susunan sebagai berikut: Peidong Wang, Suzhou, China, (20%); Zhijun Chen, Suzhou, China, (20%); Zhihong Cheng, Suzhou, China, (20%); Li Ying, Suzhou, China, (20%) dan Freescale Semiconductor (20%). Yang menarik, empat orang China pemegang paten tersebut dikabarkan sebagai penumpang MH370. Mereka tercatat sebagai karyawan di Freescale Semiconductor of Austin Texas. Hukum paten di AS mengatakan, jika pemegang

paten meninggal, maka deviden sebesar 20 persen itu akan dibagikan ke pemegang paten yang lain secara merata. Jadi, ketika empat pemegang paten itu meninggal maka hak paten akan dimiliki sepenuhnya oleh Freescale Semiconductor secara penuh. Lalu siapa pemilik Freescale Semiconductor sebenarnya? Freescale Semiconductor sebenarnya adalah perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh 152 lembaga, institusi atau individual. Saham terbesar dimiliki The Blackstone Group, Carlyle Group dan TPG Group Holdings. Blackstone Group saham terbesarnya (sekitar 196 juta share) dimiliki oleh Jacob Rothschild. Dengan kepemilikan saham terbesar di Freescale, Jacob Rothschild didapuk menjadi International Advisory Board di Freescale. Mengapa paten itu penting dan sangat berharga? Paten itu adalah bentuk temuan teknologi silikon terbaru yang mampu mempercepat proses manufaktur. Sampai sejauh apa implikasi paten tersebut, Aktual masih belum mendapat data tersebut. Yang jelas, paten itu sangat erat kaitannya dengan revolusi baru teknologi informasi. Namun, ketika beberapa versi flight menifest MH370 beredar, membuat isu ini menjadi dipertanyakan. Benar atau tidak keempat warga negara China itu ada dalam pesawat? Dengan dua motif tadi, layak jika pemerintah Malaysia tak mampu memberikan jawaban pasti ke keluarga korban MH370. Matthias Chang, pengacara, dosen dan sekaligus penasihat politik mantan Perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan seharusnya media lebih kritis dan memfokuskan pertanyaan soal kasus ini ke AS dan beberapa badan intelijen yang menyelidiki kasus ini. Karena, menurut Chang, sebenarnya posisi Malaysia tidak pada tempatnya untuk memberikan jawaban yang benar seputar kasus yang melibatkan kekuatan militer global dan regional ini. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

61

TERBANG 1994 Penerbangan Perdana

MH 370 Selain Malaysia, Boing 777-200 produksi Boeing Commercial Airplanes Amerika ini juga dibeli oleh Indonesia, Canada, Jepang, Singapura, Korea, dan Qatar.

HARGA USA $213 juta KAPASITAS 305 - 550 Penumpang

penumpang pesawat Malaysia Airlines menurut identitas kewarganegaraan China: 152 penumpang, ditambah 1 bayi Malaysia: 38 penumpang Indonesia: 12 penumpang Australia: 6 penumpang Prancis, AS: 3 penumpang, ditambah 1 bayi (AS) Selandia Baru, Ukraina, Kanada: 3 penumpang Rusia, Italia, Taiwan, Belanda, Austria: 1 penumpang 62


KEJADIAN KECELAKAAN & Pembajakan Selama kurun waktu 2004-2014, sudah terjadi 10 kecelakaan 3 pembajakan di pesawat jenis ini.

5 September 2001 17 Januari 2008 British Airways di Bandara Internasional Denver.

29 Juli 2011 Egypt Air

British Airways Flight 38 di London, 48 terluka.

1 Juni 2009

AirFrance jatuh di Samudra Atlantis, 228 meninggal.

6 Juli 2013

Asiana Airlines Flight 214, mengalami kecelakaan di Bandara Internasional San Francisco

MISI PENCARIAN MH 370

25 NEGARA

yang ikut dalam misi pencarian Malaysia Airlines

43 KAPAL LAUT yang ikut dalam misi pencarian Malaysia Airlines

58 PESAWAT

yang ikut dalam misi pencarian Malaysia Airlines 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

63

Muhammad Jumhur Hidayat

PERJUNGAN

BELUM BERAKHIR

R

abu, 19 Maret 2014 karir Muhammad Jumhur Hidayat sebagai ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus berakhir setelah dirinya menduduki jabatan tersebut selama tujuh tahun lamanya. Posisi Jumhur Hidayat, begitu nama populernya, digantikan oleh Abdulah Mansyur. Lengsernya Jumhur Hidayat 64


tidak lepas dari sikapnya yang mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bersama dengan Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Jumhur Hidayat menyatakan dukungannya kepada partai yang digawangi oleh Megawati Sukarnoputri. Beberapa waktu yang lalu tim dari Majalah Aktual berbincang hangat dengan Jumhur Hidayat. Dalam perbincangan panjang tersebut,

Jumhur Hidayat membeberkan sikap politiknya dan sejumlah alasan dirinya mendukung PDIP. Berikut ini cuplikan perbincangannya: Setelah Anda tidak lagi menjabat di BNP2TKI, kemana perjuangan Anda akan dilanjutkan? Seorang PNS pensiun ketika dia mendapat surat pensiun, seorang pengusaha berhenti bekerja ketika usahanya bisa dilanjutkan oleh anak tertuanya, seorang artis berhenti berkarya setelah popularitasnya menurun, tapi pejuang berhenti berjuang setelah diliang lahat. Nah saya ingin dikategorikan sebagai pejuang, saya tidak mengatakan kalau saya pejuang, tapi saya ingin dikategorikan seperti itu. Makanya saya menganggap kekuasaan atau

foto-foto: tino oktaviano/ aktual

tamu kita

jabatan itu adalah alat perjuangan, selain kekuasaan ada yang lain seperti organisasi, NGO, Gerakan save society dan itu juga alat perjuangan. Karena hal ini dikategorikan sebagai pejuang, itu alasannya Anda mendukung PDI Perjuangan ? Doa saya kepada Tuhan, “Ya Allah cabutlah nyawaku disaat aku sedang berjuang membela orang-orang tertindas.” Ini harapan saya dan belum tentu dipenuhi juga, barang kali saya khilaf, saya tidak berjuang, atau saya lupa, saya nggak tau kan besok jadi apa? Mungkin jadi kaum hedonis, jangan-jangan (guraunya sambil tertawa). Akhir perjuangan Anda d BNP2TKI inikan mesti dilepaskan dari apa yang kemarin anda lakukan bahwa anda berhubungan dengan PDI-P, apakah anda sudah berpikir akan mendapat phunisment? Saya harus menentukan sikap dan sikap saya kemudian bersama teman-teman bukan saya sendiri sebetulnya dan juga senior-seniornya, senior-senior yang saya kagumilah, yang bahkan ikut membesarkan saya sebetulnya, itu saya berdiskusi, bahwa kami yang berada di organisasi sekarang ini tidak mungkin kalau golput atau asal pilih karena kita tidak berpartai, tokoh-tokoh buruh, serikat-serikat kaki lima dan sebagainya. Dan akhirnya kita berdiskusi, mari kita inventarisir, partai mana yang sesuai dengan platform perjuangan kita. Nah, ketemulah PDIP, dan kita bersama-sama mendukung PDIP supaya menang dalam pemilu nanti dan menjalankan azas-azas atau ajaran-ajaran yang menurut saya bangsa ini belum pernah melaksanakan, misalnya Trisakti Bung Karno. Yang menjalankan Trisakti Bung Karno itu justru Korea, Jepang, Malaysia, dan di negaranegara Amerika Latin, tapi Indonesia malah tidak menjalankan.

mencalonkan diri sebagai presiden melalui Konvensi Capres Demokrat, kemudian publik menilai anda sebagai “kutu loncat” apa anda sepakat ? Lebih tepatnya seperti ini, saya di pemerintahan SBY itu bukan satu perahu politik, tapi saya satu perahu pemerintahan dan itu warna politiknya boleh apa saja. Karena saya orang merdeka atau bebas kemudian saya diangkat menjadi Kepala BNP2TKI oleh presiden, saya punya fatsun politik. Saya mencoba mengarahkan kekuatan yang saya punya dan keyakinan dan pikiran yang saya punya untuk saya curahkan ke partai Demokrat. Kebetulan ada jalurnya waktu itu yaitu Konvensi Partai Demokrat kemudian saya ikut saja. Nah, itu bukan notabene yang saya satu ideologi dengan Demokrat, jujur saja saya tidak, tapi saya beranggapan bahwa kalau saya menjadi pemenang Partai Demokrat saya akan banyak bisa mempengaruhi ideologi Partai Demokrat. Secara chemistry saya tidak pas dengan partai Demokrat, tapi karena fatsun dan kesempatannya pada Capres, kalau saya menang maka saya bisa mempengaruhi ideologi Partai Demokrat, bukan saya dipengaruhi Demokrat. Saya mencoba dan ternyata tidak bisa ikut, dan artinya saya kembali menjadi orang merdeka. Pilihannya saya mau menjadi orang yang tidak melakukan gerakan-

gerakan apapun atau saya memilih memperjuangkan keyakinankeyakinan terus menerus, sampailah pada kesimpulan tadi dengan tentunya resiko saya juga tahu. Dan saya memilih partai yang platformnya sama dengan ideologi kita yaitu PDIP, dengan teman-teman dan ternyata mendapat resiko, itu saya rasa tidak ada masalah Itu tentang kemerdekaan yang didapat oleh Anda dalam konteks PDIP bahwa dukungan kalau kita flashback ke belakang bahwa Anda bagian dari partai Merdeka (Partai Daulat Rakyat), itu posisi ideologisnya apa ? Sama sebetulnya dengan gagasangagasan kebangsaan, kerakyatan, kemandirian dan itu gagasan yang sebetulnya sudah ada ketika mendirikan bangsa ini, kebangsaan itu nasionalisme Indonesia, bermacam suku bangsa, kita harus eksis. Soal kerakyatan, bahwa setiap kemajuan, setiap peningkatan kesejahteraan harus dirasakan oleh tiap-tiap orang Indonesia tanpa terkecuali. Bangsa ini harus bisa menjadi produsen dan konsumen, jangan hanya menjadi bangsa konsumen, dan kita sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi produsen meskipun dari sisi tradisional dari zaman Majapahit, Sriwijaya, dan Padjajaran kita sudah bisa eksis, bahkan dari kelebihan uang itu dapat

Sebelum Anda memilih sikap politik seperti ini, Anda sempat ingin


65

tamu kita


membuat kapal dan berkunjung ke mancanegara itu namanya jalan bidang Pertanian. Masak kita menjadi pengimpor makanan terbesar di dunia, misalnya? Itu kan tidak masuk akal, pasti ada yang salah dalam kebijakan pembangunan, dan ini bukan salah sarjana-sarjananya atau pun para petani, tapi ada salah satu kebijakan yang menyebabkan mereka semua tidak bisa bekerja dalam kebijakan kapasitasnya karena diserbu oleh produk impor dan dari sisi situ saja kita sudah tidak mandiri. Setelah menjalani 7 tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apa kritik Anda ? Jauh sebelum saya berhenti, saya selalu berpidato, “Jangan merasa bangga karena naiknya jumlah TKI, bahkan harusnya kita malu, apalagi TKI dalam sektor perempuan (PRT) itu bukti bahwa pemerintah tidak bekerja.” Itu pidato saya, kalau Anda cek semua pidato saya di depan ribuan banyak orang sambil memberikan input kepada Gubernur atau para Bupati. Jadi harusnya mereka bekerja dan memastikan adanya lapangan kerja, kegiatan ekonomi, sehingga rakyatnya tidak berangkat ke luar negeri. Tapi secara nasional itu masalah pemerintah Republik Indonesia. Kalau untuk TKI ada kaitannya dengan kemandirian dan kerakyatan, kalau soal kebangsaan mungkin lebih umum, kalau kita mandiri dalam bidang pangan saya pernah menghitung. Kalau kita tidak mengimpor 1 hingga 2 juta ton kedelai, kita bisa menyerap 300 sampai 400 ribu tenaga kerja. Kalau kita tidak mengimpor 3,5 ton jagung, kita bisa menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja. Kalau kita tidak mengimpor 100 ribu ton daging sapi kita bisa menyerap 100 – 200 ribu orang peternak. Itu baru 3 komoditas belum lagi gula, garam dan masih ada 29 jenis komoditas pertanian yang 66


kita impor itu. Belum lagi kalau kita mau masuk ke dalam substitusi impor (manufacturing substitusi impor). Seperti adanya produk-produk manufacturing yang sebetulnya kita bisa membuat dan tidak perlu sedikitsedikit impor. Kalau kita masuk dan terjun ke dunia manufacturing itu lebih besar lagi dan mungkin akan ratusan bahkan jutaan orang yang akan bekerja di pabrik – pabrik. Apakah Anda merasakan dalam pemerintahan SBY ada kebijakan progresif ? Itu adalah dampak yang saya rasakan di TKI, karena tekanan di TKI itu bukanya semakin mengecil tapi semakin membesar, itu artinya sebagai indikator bahwa mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan dan dari angka-angka statistik pertanian itu juga kelihatan. Dan kita tidak mempunyai roadmap kapan kita akan berhenti impor daging, kedelai, gula dan lain-lain? Kalau kita melihat pabrik-pabrik gula, sebenarnya 10 tahun saja cukup, kalau Anda tahu pabrik gula kita itu didirikan tahun 1800-an, ketika perang Diponegoro. Sementara di Amerika Latin membangun di tahun 1990-an atau tahun-tahun sekarang ini, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dia memproduksi gula pasti gulanya lebih canggih dan kita pasti rendah. Artinya ada sebuah pola kebijakan untuk membangun ketergantungan? Paling tidak dampaknya seperti itu, karena kita tidak

serius membangun pondasi ini dan ujung-ujungnya tidak bisa menyerap lapangan kerja kan? Apakah Anda yakin kalau bergabung dengan PDIP (yang dengan slogan Trisakti Bung Karno) bisa bersinergi dan bisa melakukan perubahan signifikan ? Saya tidak tahu dalam pemerintahannya seperti apa, tapi kalau ajarannya (Trisakti Bung Karno) itu sangat dahsyat dan menurut saya bangsa Indonesia ini belum menjalankan. Yang menjalankan Tri Sakti Bung Karno itu justru Korea, Jepang, Malaysia, dan di negara-negara Amerika Latin, dan yang negara-negara sedang tumbuh atau membangun kemandirian. Bahkan lebih dahsyat lagi setelah mandiri, mereka ekspor budaya juga, bukan hanya digandrungi budaya di negaranya akan tetapi digandrungi oleh dunia. Apakah Anda di dalam mendukung PDIP itu dalam pemikiran ideologis ataukah cuman pragmatis ? Saya ketika di penjara, saya melawan orde baru karena saya yakin orde baru menggusur tanah-tanah rakyat dengan konglomerasinya dan kemudian merugikan rakyat di bawah, itu yang mengakibatkan saya ditahan. Kemudian jam 2 malam setelah 2 bulan ditahan, dikurung 24 jam, saya dipanggil oleh pemeriksa Kolonel, kemudian saya disuruh meminta maaf dan saya pun menolak dan tidak pernah menyesal karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Kompensasinya penjara 3 tahun hanya untuk 1 kata saja, yaitu “Menyesal” dan belum tentu berita ini

Kalau kritikan semua orang boleh. Hari ini ARM masih sebatas deklarasi ? Tidak, semua sudah bekerja dimana-mana, seperti pedagangpedagang kaki lima sudah memasang spanduk dimana-mana. Tapi, dihubungan partai secara resmi belum ada ? Kita hanya menyuruh menyoblos PDIP. Tapi, tidak ada makan siang yang gratis ? Untuk ideologi ada makan siang gratis.

dipublikasikan. Jadi saya memilih sesuatu dengan memilih sebuah keyakinan, jadi saya mendukung PDIP agar menang dan menjalankan ajarannya yang selama ini digemborgemborkan. Bagaimana komunikasi Anda dengan para petinggi di partai PDIP ? Kalau dari sisi chemistry, saya juga banyak teman di PDIP dan itu problem juga, jadi disamping platform-nya sama, menganggap itu sama-sama bisa mendorong. Bagaimana respon bu Mega terhadap kedatangan Anda di PDIP ? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ketemu, jadi silakan saja ditanyakan langsung. Kalau respon dari ketua MPR, apakah sempat bertemu ? Saya sempat diundang untuk acara diskusi soal tenaga kerja dan dia menyambut baik, ada yang mendukung PDIP. Di statement lain Anda mengatakan tentang Jokowi, menurut Anda apakah Jokowi sudah melaksanakan Trisakti Kemerdekaan ? Saya jujur saja harus mengatakan bahwa siapapun yang menjadi Presiden dari PDIP dia harus menjalankan serius Ideologi PDIP. Terkait dengan Joko Widodo

(Jokowi) dia bukanlah seorang orator, bukanlah seorang yang suka teori tapi dia seorang pekerja atau pelaksana, yang kalau dia mempunyai teori itu tidak diungkapkan. Bisa dijelaskan tentang Aliansi Rakyat Merdeka (ARM)? Apa target politik dari ARM selain dari PDIP dan Jokowi ? Kalau organisasi yang sifatnya bukan organisasi politik, targetnya tidak ada target politik. Langkahlangkah ARM itu adalah langkah politik karena mendorong sebuah partai politik yang asumsinya partai politik itu akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ARM butuhkan, seperti kemandirian, kerakyatan. Deal politik itu hanya terjadi pada orang yang punya perkakas politik (partai), kalau orang tidak mempunyai perkakas politik, deal politik sebenarnya tidak pernah terjadi dalam satu sistem yang normal. Artinya, ARM akan siap menjadi garda terdepan sebagai kritikus terbesar, misalnya ketika PDIP kemudian tidak melaksanakan langkah-langkah politiknya yang sesuai dengan amanah ARM itu ? Itu sangat terbuka, kita bisa ikut mengawal dan memberikan masukan.

Didalam politik praktis tidak ada makan siang gratis, itu perlu dijelaskan? Kita harus mengembalikan bahwa perjuangan politik itu harusnya perjuangan ideologi, di Indonesia kebanyakan orang mempunyai keterampilan politik tapi tidak punya substansi ideologi, ini yang berbahaya buat bangsa ini. Boleh mempunyai keterampilan tapi berbasis ideologi jadi ada siasat dan ada statis, di sini kebanyakan yang di ujungnya sekedar pragmatisme tetapi tidak ada basis ideologis. Politik ideologi versus ideologi transaksional, bagaimana menurut Anda ? Transaksional lebih parah, transaksional lebih jelek (ultimate dirty), tapi kalau sudah transaksional dengan unsur uang atau sebagainya, itu sudah tidak benar. Kalau dalam pengertian di parlemen berapa itu tidak masalah, itu biasa. Karena semua orang ingin punya pengaruh terhadap pemerintahan. Tapi kalau transaksional (bukan jabatan) yang mengandung unsur ekonomi didalamnya seperti ekonomi interest itu sudah menjadi kejahatan. Saya ingin kembali lagi pada posisi, bagaimana Anda melihat jika Indonesia dikatakan “sakit” pada posisi yang kronik, khususnya dalam 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

67

tamu kita


kurun waktu 10 tahun ini. Apa kira-kira yang Anda lihat dan solusi apa yang Anda tawarkan bersama ARM serta dukungan kepada PDIP tadi, akhirnya bisa menyehatkan Indonesia kembali ? Perlu diketahui Indonesia penduduknya 250 juta bukan 50 juta dan ini penting untuk diketahui. Kita harus melihat kira-kira sekitar 25 penduduk Indonesia dinyatakan sangat sehat, sangat berkemampuan berlebihlebihan dan kebijakan kita harus menyentuh ke-250 juta penduduk ini. Kalau kita berbicara soal kebangsaan dan kebudayaan misalnya, saya melihat bahwa kita tidak sangat serius untuk mengembangkan kebudayaan-kebudayaan adil kita di berbagai suku bangsa yang sebetulnya bisa menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Kita banyak yang melihat kalau bhineka itu sebagai museum dan saya tidak setuju. Ke-Bhinekaan bagi saya bukan realitas saja tapi harus menjadi aktualitas. Bagaimana dengan negosiasinegosiasi pertambangan terhadap asing ? Itu termasuk dan sudah pasti. Sebenarnya kegiatan-kegiatan SBY mempunyai roadmap. Anda pernah di lingkaran kekuasaan, kemudian apa yang menyebabkan ide dan gagasan Anda tidak bisa tersampaikan sehingga cita-cita politik yang berdasarkan ideologis tadi mentok, sebenarnya apa kendalanya ? Di pemerintahan itu mempunyai 68


fatsun atau etika, kalau Anda bekerja di subsektor tertentu Anda harus menuntaskan di subsektor tertentu dan tidak boleh main-main ke subsektor orang lain. Yang sampai saat ini saya sedih adalah, saya sudah menstop penempatan TKI ke Arab Saudi dan ke beberapa negara tapi tidak dilanjutkan oleh sebuah roadmap agar orang-orang yang biasanya berangkat menjadi tidak berangkat. Menurut saya, saya tidak berada dalam posisi untuk memberikan input bahkan ada organisasi kami yang terganggu di BNP2TKI dan waktu itu semua pada diam. Padahal itu melanggar undang-undang dan ada peraturan dari menteri yang melanggar undang-undang yang kemudian organisasi kami itu dekerdilkan. Sampai akhirnya karena gerakan civil society, Mahkamah Agung mengajukan review dan kemudian Mahkamah Agung menggagalkan hukuman itu. Kembali lagi, bahwa memang problem di birokrat itu sangat luar biasa dan kronik, saya ingin mencoba menggambarkan Anda mempunyai power yang cukup tinggi nanti ketika bersama pemerintah ke depan, posisi strategis apa yang kira-kira bisa mengakselerasi indonesia menjadi indonesia yang bisa indonesia yang lebih pagit, sektor apa yang paling penting menurut anda, kalau pilihanya hanya tiga sektor, sektor apa saja yang paling penting menurut anda untuk lakukan perubahan ? Kalau memang problem di birokrat itu kronik, saya coba membayangkan Anda memiliki power yang cukup

tinggi di pemerintahan nanti. Kalau pilihannya hanya tiga sektor, sektor apa saja yang paling penting menurut Anda untuk dilakukan perubahan ? Saya berterima kasih kepada SBY karena apapun itu suatu penghargaan yang luar biasa dan penghormatan, dan menurut saya sudah membalas penghormatan itu dengan bekerja keras. Selama memimpin saya juga kerap menjdi target kemarahan banyak pihak. Kalau ada 100 persen permasalahan yang terkait dengan TKI, mungkin BNP2TKI hanya 30 persen dari sumbangan untuk perbaikan. Menurut kami BNP2TKI ini sudah bekerja di kapasitas ini dan bahkan sudah full kapasitas. Kita berdiskusi dengan orang Sekneg (sekretaris negara, red), kalau ini tidak ada aturan apakah boleh dibuat aturan oleh kepala BNP2TKI ? Dan dia bilang boleh, karena memang kosong. Akhirnya saya memberikan dengan jembatan peraturan yang saya buat dan itu mendapat sambutan-sambutan yang luar biasa dari KBRI seluruh dunia, karena dalam peraturan itu saya membuat salah satu persyaratan merekrut TKI itu harus mendapat endorsement legalisasi dari KBRI perusahaan itu dan kalau tidak, kami tidak mengizinkan mereka berangkat. Tapi pada fungsi kebangsaan, apa yang kira-kira ingin Anda lakukan ? Untuk ke depan yang menjadi kuncinya itu adalah komitmen kita untuk mandiri, karena dari komitmen mandiri atau berdikari itu bisa menyebar ke semuanya. Antara sistem dengan aktor, mana menurut Anda yang didahulukan ? Untuk saya itu akan terjadi bermacam-macam karena transformasi bisa terjadi keduaduanya. Untuk indonesia adalah aktor, dan untuk negara negara berkembang atau baru merdeka itu adalah aktor. Kalau negara yang sudah mapan itu sistem. Tugas aktor itu sebenarnya adalah memapankan sistem yang sempurna, dan saya menganggap negara kita ini belum selesai sistemnya, jadi aktor menjadi penting. Kalau istilahnya Plato itu adalah Raja

yang bijak atau Raja yang arif. Anda terus-terusan mengatakan bahwa ruang lingkup di BNP2TKI itu terlalu kecil, seperti ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dan kewenangan yang lebih dari itu, sebenarnya apa maksud Anda ? Saya tidak mengatakan bahwa saya berambisi seperti itu, tapi saya mengatakan bahwa ketika saya di BNP2TKI memang lingkupnya itu adalah terbatas dan saya lahir dari kalangan pergerakan yang berfikir bebas, berbicara bebas. Saya berbicara mulai hubungan luar negeri, ideologi, kebangsaan, pendidikan, kita bebas pada waktu itu membicarakannya, dan ketika kita berada di birokrasi kita harus berani menyatakan bahwa sekarang stop dulu bicara itu, dan setelah saya keluar saya bebas berbicara lagi dan tidak dibatasi oleh fatsun lagi. Tapi mungkin ada heavy atau penguatan lagi karena saya suka di bidang buruh dan di bidang ketenagakerjaan. Kalau di bidang ekonomi pun mungkin gagasanya saya Employment Best Economy, ekonomi yang berbasis produktifitas dan ketenaga kerjaan, dan menurut saya itu adalah suatu sistem ketenaga kerjaan yang belum dikembangkan. Sebagai aktivis buruh dan kemudian masuk ke birokrat dan sekarang tetap mengorganisir beberapa serikat buruh, problem ketenaga kerjaan menjadi konsen yang cukup tinggi bagi Anda, apa yang menjadi masalah utama di tingkatan para pekerja atau ketenagakerjaan Indonesia ? Kalau saya lebih suka terjun di dunia mikro, seperti berapa lama cuti haid, cuti hamil, berapa upahnya, berapa lama bekerja lembur. Dan ini yang saya kerjakan dengan temanteman di serikat buruh. Kalau saya tarik ideologi yang lebih tinggi sebenarnya salah satu

implementasi kebijakan untuk hadirnya sebuah ekonomi domestik atau domestik ekonomi yang dinamis itu sebetulnya membicarakan soal kesejahteraan buruh. Bangsa yang ideal adalah bangsa yang memakan hasil produksinya sendiri, dan ini yang disebut domestik ekonomi. Ekspor itu kita lakukan setelah kebutuhan rakyat kita sudah terpenuhi semuanya, Impor pun demikian, kita mengimpor kalau barang itu memang tidak mungkin ada di negara kita. Domestik ekonomi

akan tertarik untuk menanam padi. Artinya, Anda mengatakan bahwa bukan eranya buruh murah di Indonesia, apa Anda tidak khawatir banyak buruh yang lari ke Vietnam, Thailand dan negara-negara lainya ? Tidak, karena meraka tidak lebih rendah daripada kita. Orang ekspor di negara kita menunggu 8 – 10 hari, tapi negara yang efisien karena infrastrukturnya bagus, kontainer datang sore bisa langsung berangkat, dia tidak perlu bayar gudang, bayar biaya macet dan itu semua biaya logistik jadi tinggi dan tidak effisien kan? Kalau kita mengerjakan dengan efisien dan bagus, upah buruh akan naik dan pengusaha pasti juga senang. Bagaimana menurut Anda tentang sosok bu Mega ? Saya melihat sosok bu Mega adalah seseorang yang kokoh mempertahankan ideologi, yang menggulingkan Bung Karno adalah gerakan komunis, yang terbukti dari sejarah revolusi di dunia ini dia selalu mendompleng gerakan nasionalis.

ini akan bagus kalau ada daya beli, daya beli itu ditentukan oleh seberapa besar upah buruh itu terjadi. Kalau upah buruh itu bisa mengangkat daya beli maka ada usaha kecil menengah karena ada yang membeli. Yang berbahaya itu ada kegiatan ekonomi, tapi di sentra-sentra industri kemudian miliaran dolar di ekspor digunakan oleh negara asing. Bahkan negara kita sendiri tidak tahu produk apa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu. Yang artinya tidak memanfaatkan industrialisasi. Kalau upah buruh tinggi maka harga beras juga bisa dikatakan tinggi, kalau harga tinggi maka petani

Dan Anda meyakini, bahwa bu Mega adalah sebagai seorang Queen Maker ? Saya meyakini bahwa ideologinya itu ingin dijalankan, mungkin dengan segala kekuasaan yang dia punya dia akan mengarah kepada ajaran ideologinya itu. Kalau sebagai Queen Maker ? Ya, itu termasuk bagian dari kekuasaan. Pandangan Anda, tentang sosok SBY yang akan mengakhiri pemerintahan ini ? Apapun SBY itu kan sudah memimpin selama 10 tahun dan kita ambil semua hal yang baik, dan yang kurang sempurna harus disempurnakan oleh pemerintahan ke depan. Yang buruknya kita pendam dan yang baiknya kita explore. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

69

olahraga

Selesai Tidak Selesai, Harus Diselesaikan Oleh: Zaenal Arifin

S

ergio Almaida tak pernah menyangka tower crene berbahan baja itu akan runtuh. Saat itu ia sedang makan siang bersama ratusan pekerja renovasi stadion Itaquerao, Sao Paolo Brazil. “Kami mendengar bunyi yang sangat keras, setelah itu kita lari keluar ternyata crene itu sudah ambruk,” ucapnya. Tiga pekerja meninggal dunia dan beberapa lain luka-luka dalam kejadian, Rabu 27 September 2013 itu. Insiden ini adalah salah satu catatan hitam Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia yang digelar mulai 12 Juni mendatang. Bulan ini FIFA sudah melakukan hitung mundur 100 menjelang perhelatan pesepakbola sejagad itu. Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke awal pekan lalu tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya terhadap panitia penyelenggara. Ia pesimis. “Saya bukan ahli yang mengurusi ketersediaan sarana-sarana Piala Dunia. Saya dapat mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak mudah juga,” ujarnya. Hingga kini setidaknya ada 4 stadion yang belum rampung dari 12 yang disiapkan. Belum lagi aksi protes rakyat Brazil yang menentang pelaksanaan piala dunia sejak Juni tahun lalu. Namun Presiden Brazil Dilma Rousseff mengulang kembali janjinya bahwa “Piala Dunia tahun ini akan berakhir seperti perhelatan Piala-piala Dunia sebelumnya”. Slogan ini dikatakan berulangkali juga oleh bos FIFA, Sepp Blatter, meski banyak pihak menyebut sikap skeptis dari publik dapat dipahami. Tentu pecinta si kulit bundar tidak ingin kecewa. Di Sao Paolo kita semua ingin berpesta. Menyambut gol-gol yang bersejarah. Pastinya kita juga menunggu menjadi saksi sejarah negara yang mengakat trofi piala dunia. Bukan menonton pekerja yang sibuk mengangkat puing reruntuhan stadion. Bukan itu...

Berikut 12 stadion yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2014:

Stadion: Maracana Kota: Rio de Janeiro Kapasitas: 73. 531 Markas klub: Fluminese FC dan CR Flamengo Laga: 15 Juni 2014 Argentina v Bosnia-Herzegovina - Grup F 18 Juni 2014, Spanyol v Chile - Grup B 22 Juni 2014, Belgia v Rusia - Grup H 25 Juni 2014, Ekuador v Prancis - Grup E 28 Juni 2014, Juara Grup C v Runner-up Grup D 4 Juli 2014, Perempat final 13 Juli 2014, Final

70


Stadion: Arena Corinthians Kota: Sao Paolo Markas klub: Corinthians Kapasitas: 65.000 Laga: 12 Juni 2014, Brasil v Kroasia - Grup A 19 Juni 2014, Uruguay v Inggris - Grup D 23 Juni 2014, Belanda v Chile - Grup B 26 Juni 2014, Korea Selatan v Belgia - Grup H 1 Juli 2014, Juara Grup F v Runner-up Grup E 9 Juli 2014, Semifnal

Stadion: Estadio Nacional Mane Garrincha Kota: Brasilia Kapasitas: 68.009 Markas klub: Brasilia FC Laga: 15 Juni 2014, Swiss v Ekuador - Grup E 19 Juni 2014, Kolombia v Pantai Gading - Grup C 23 Juni 2014, Kamerun v Brasil - Grup A 26 Juni 2014, Portugal v Ghana - Grup G 30 Juni 2014, Juara Grup E v Runner-up Grup F 5 Juli 2014, Perempat final 12 Juli 2014, Perebutan peringkat tiga

Stadion: Estadio Castelao Kota: Fortaleza Kapasitas: 58.704 Markas klub: Ceara SC dan Ferroviario AC Laga: 14 Juni 2014, Uruguay v Kosta Rika - Grup D 17 Juni 2014, Brasil v Meksiko - Grup A 23 Juni 2014, Jerman v Ghana - Grup G 24 Juni 2014, Yunani v Pantai Gading - Grup C 29 Juni 2014, Juara Grup B v Runner-up Grup A 4 Juli 2014, Perempat final

Stadion: Estadio Mineirao Kota: Belo Horizonte Kapasitas: 57.483 Markas klub: Cruzerio EC Laga: 14 Juni 2014, Kolombia v Yunani - Grup C 17 Juni 2014, Belgia v Algeria - Grup H 21 Juni 2014, Argentina v Iran - Grup F 24 Juni 2014, Kosta Rika v Inggris - Grup D 28 Juni 2014, Juara Grup A v Runner-up Grup B 8 Juli 2014, Semi final

Stadion: Stadion Estadio Beira-Rio Kota: Porto Alegre Kapasitas: 48.849 Markas klub: Sport Club Internacional Laga: 15 Juni 2014, Prancis v Honduras - Grup E 18 Juni 2014, Australia v Belanda - Grup B 22 Juni 2014, Korea Selatan v Algeria - Grup H 25 Juni 2014, Nigeria v Argentina - Grup F 30 Juni 2014, Juara Grup G v Runner-up Grup H

Stadion: Arena Pernambuco Kota: Recife Kapasitas: 44.248 Markas klub: Nautico Laga: 14 Juni 2014, Pantai Gading v Jepang - Grup C 20 juni 2014, Italia v Kosta Rika - Grup D 23 Juni 2014, Kroatia v Meksiko - Grup A 26 Juni 2014, USA v Jerman - Grup G 29 Juni 2014, Juara Grup D v Runner-up Grup C

Stadion: Arena Fonte Nova Kota: Salvador Kapasitas: 52.048 Markas klub EC Bahia dan EC Vitoria Laga: 13 Juni 2014, Spanyol v Belanda - Grup B 16 Juni 2014, Jerman v Portugal - Grup G 20 Juni 2014, Swiss v Prancis - Grup E 25 Juni 2014, Bosnia-Herzegovina v Iran - Grup F 1 Juli 2014, Juara Grup H v Runner-up Grup G 5 Juli 2014, Perempat final

Stadion: Arena Pantanal Kota: Cuiaba Kapasitas: 42.968 Markas klub: Cuiaba EC dan Mixto EC Laga: 13 Juni 2014, Chile v Australia - Grup B 17 Juni 2014, Rusia v Korea Selatan - Grup H 21 Juni 2014, Nigeria v Bosnia-Herzegovina - Grup F 24 Juni 2014, Jepang v Kolombia - Grup C

Stadion: Arena Amazonia Kota: Manaus Kapasitas: 42.374 Markas Klub: Nacional FC, Fast Club dan Rio Negro Laga: 14 Juni 2014, Inggris v Italia - Grup D 18 Juni 2014, Kamerun v Kroasia - Grup A 22 Juni 2014, USA v Portugal - Grup G 25 Juni 2014, Honduras v Swiss - Grup E

Stadion: Estadio das Dunas Kota: Natal Kapasitas: 42.086 Markas klub: America FC Laga: 13 Juni 2014, Meksiko v Kamerun - Grup A 16 Juni 2014, Ghana v USA - Grup G 19 Juni 2014, Jepang v Yunani - Grup C 24 Juni 2014, Italia v Uruguay - Grup D

Stadion: Arena da Baixada Kota: Curitiba Kapasitas: 41.456 Markas klub: Atletico Paranaense Laga: 16 Juni 2014, Iran v Nigeria - Grup F 20 Juni 2014, Honduras v Ekuador - Grup E 23 Juni 2014, Australia v Spain - Grup B 26 Juni 2014, Algeria v Russia - Grup H


71

intermezo

TWITT Porn J

angan salah sentuh. Itu pesan yang dikampanyekan Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, Selasa (18/3) lalu untuk memerangi pornografi. Loh apa pasalnya hingga Pak Menteri meminta untuk tidak asal sentuh? Apakah ada hubunganya dengan pornografi?. Seruan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini punya hubungan dengan “bencana” yang dialaminya di dunia maya. Akun jejaring sosial Twitternya @ tifsembiring tanpa diketahui Pak Menteri mengikuti sebuah akun porno @ToXXX Queen. Lini masa seketika itu ramai membincangkan tindakan Tifatul yang dikenal gencar berperang dengan akun berbau pornografi. Sebagai pepolor gerakan “internet sehat” tentu tindakan Tifatul dinilai janggal. Apalagi jika dikaitkan dengan jabatnya sebagai kementrian yang menjaga akhlak berinternet rakyat Indonesia. Pak Menteri berdalih teknologi layar sentuhlah biang keladinya. “Itu sering terjadi pada gadget touch screen, tombol follow-nya ada di kiri bawah. Jadi begitu tersentuh, maka dianggap follower,” ujarnya. Penjelasan Tifatul tidak membuatnya berhenti dibully di twitland (red- sebutan untuk komunitas Twitter). “Astagaa telat follow toxxxqueen..kalah apdet ma pak tif hahaha” ujar akun Intan Wijaya. Wennas75 juga memberikan komentar pedas. “Pak @ tifsembiring

72 72


follownya mantep pak.. ToXXXqueen ya. ohh partai sapi,” ujarnya. Tifatul menanggapi dengan santai kicauan yang menyudutkan dirinya di lini massa itu. Ia memberi penjelasan dan akan terus memblokir akun porno dimanapun itu berada.”Dibully...?!! Woles aja bro. Tapi kami tidak akan berhenti melaksanakan blokir pornografi, sesuai perintah UU 44/2008. Harus tetap jalan untuk menyelamatkan generasi muda,” katanya. Tentu Twitter bukan hanya masalah salah pencet bagi Tifatul. Sejak didirikan tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter langsung mencuri hati penggemar sosial media di Indonesia. Tercatat 1 miliar pengguna layanan yang berpusat di San Fransico, Amerika Serikat ini ada di Indonesia. Twitter mencatat Indonesia sebagai negara dengan pengguna terbanyak ketiga setelah Amerika dan Jepang. Sayangnya Indonesia juga tercatat sebagai negara yang memiliki kebiasaan terburuk dalam

penggunaanya. Ini lantaran pemilik akun Twitter di Indonesia banyak mengalihfungsikan kicauanya untuk porn marketing. Segala bentuk jasa layanan seks ditawarkan melalui twitter. Fenomena ini sudah terjadi 2 tahun terakhir. Tidak lama setelah Kemenkominfo menerapkan pemblokiran situs berbau pornografi melalui program Nawala. Ada jutaan akun asal Indonesia yang menjajakan layanan esek-esek via twitter. Jika anda tidak percaya, coba ketik #Realava di menu pencarian twitter. Seketika anda akan disuguhi jutaan akun bergambar seronok. Masing-masing akun menawarkan penawaran yang berbeda. Mulai dari layanan privat picture sampai tawaran kencan lengkap dengan harga dan cara transaksinya. Saat ini twitter sudah sejajar dengan Red Light District di Amsterdam, Belanda. Tempat prostitusi terbesar negara kuncir angin itu. Padahal Pemerintah memiliki perangkat yang kuat untuk membersihkan twitland dari pedagang esek-esek. UU 44/2008 Tentang pornogari mislanya, pada pasal 7 mengamanatkan Pemerintah dan Pemda wajib mencegah penyebaran pornografi di masyarakat. DPR juga sudah memberi kewenangan pemerintah untuk memblokir akun bermasalah yang diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11/2008. Namun nyatanya hingga kini kicauan si burung biru masih merdu dengan suara porno. Juga akun yang membuat Pak Menteri salah pencet belum juga di blokir. Meskipun kadang diselingi kicauan dari akun lain, misalnya @SBYudhoyono yang banyak berisi imbauan. Itulah sekilas tentang Twitland jadi jangan salah coblos.. eh salah, maksudnya pencet.


Oleh: Wahyu Romadhony

entertainment

Apa Kata Artis Soal Pemilu? Oleh: Nur Lail DAVE HENDRIK - Penyiar Radio & Presenter Sosok yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Dialah Dave Hendrik yang terkenal sebagai penyiar radio pada salah satu radio swasta terkenal di jakarta, serta presenter kondang tanah air. Saat ditemui di salah satu acara peluncuran produk perawatan rambut di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3) Dave (sapaan akrabnya), mengomentari soal pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Dave tidak akan melewatkan momen lima tahunan tersebut. Dirinya akan menggunakan hak suaranya pada Pileg nanti. “Milih. Karena gak pengen golput. Saya merasa sayang dengan suara saya apabila tidak dipakai. Ini memang klise, tapi ini salah satu bentuk tanggung jawab gue sebagai salah satu warga negara,” ungkap Dave, di Senayan City, Sabtu (29/3). Dave manambahkan, dalam pemilu ini dirinya ikut serta dalam project lagu dan video klip yang dibuat oleh Yosi Mokalu (Yosi project Pop), yang berjudul “PEMIYUK (Pemuli Yuk), yang mengajak masyarakat untuk anti golput. Dalam lagu tersebut ada sederet artis papan atas. Di pemilu tahun ini, Dave berusaha mencari tahu tentang partai politik dan calon legislatif yang akan dipilihnya nanti. Untuk caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif, Dave meminta mereka untuk tidak melupakan tim kampanye-nya yang telah memberikan seluruh tenaga dan pikiran serta dukungannya untuk membantu “memasarkan” para caleg tersebut. “Yang terpilih memang satu orang, tapi kerja bareng saat kampanye dan bikin program itu kan kerjanya masal. Inget baik-baik deh kerja keras tim suksesnya,” harap Dave. Untuk kriteria presiden Indonesia yang baru, Dave memiliki kriteria, yaitu harus memiliki tubuh yang sehat, pasti akan mempunyai pikiran yang sehat. “Gak mungkin kalau badannya gak sehat, pikirannya sehat, itu imposible,” tutur Dave.

BONA DEA KOMETA – Kontestan Asia’s Next Top Model Musim Kedua Bona yang merupakan kontestan perwakilan Indonesia di Asia’s Next Top Model musim kedua, memberikan sedikit komentarnya terkait dengan pemilihan legislatif 9 April 2014. Bona mengaku, pemilu kali ini menjadi obrolan hangat di keluarganya tentang partai dan caleg mana yang akan dipilihnya, termasuk calon presiden. Saat ditemui di acara peluncuran perawatan rambut di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3) Bona memberikan sedikit saran untuk para caleg yang nantinya terpilih, supaya mereka menjaga amanat yang sudah diberikan oleh rakyat. “Tolong dijaga aja seh amanat dari rakyat. Jangan hanya membual janji diawal. Let’s make a change for a better Indonesia,” harapnya. Wanita berparas cantik ini pun tak sungkan untuk membeberkan calon presiden jagoannya. Bona mengidolakan sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.

nurlail/ aktual

ESSY PRITA CINTA, Asisten Brand Manager TRESemme PT Unilever Indonesia, Tbk. Menurut wanita cantik yang biasa disapa Essy ini mengungkapkan, kalau menggunakan suara di pemilu adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena jika tidak menggunakan hak tersebut, dan di kemudian hari ada masalah dengan pemimpin yang tidak dipilih tersebut, itu adalah salah kita sendiri yang tidak menggunakan hak suara. “Jelas-jelas kita yang mempunyai hak dan kewajiban, tapi tidak digunakan juga,” ucap Essy, di acara peluncuran perawatan rambut di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3). Essy menegaskan kalau dirinya sangat anti golput, dan ia akan menggunakan hak suaranya di pemilu nanti. Menurut Essy, sebelum terpilih, para caleg harus menjelaskan visi dan misinya. Essy berharap banyak untuk para caleg yang terpilih supaya amanat dengan janjinya. Untuk presiden mendatang Essy mempunyai kriteria dari segi sikap yaitu, Harus Ikhlas, Harus Bertanggung Jawab. Sedangkan dari segi skill, menurutnya pemimpin ada dua jenis, pertama yang memiliki skill teknis dan orang yang mempunyai kemampuan untuk dicintai oleh banyak orang.


73

buku kita

Figur-figur ”Pancasilais” di Sekitar Kita Oleh: Satrio Arismunandar

B

anyak orang sudah bicara tentang Pancasila, nilainilai dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila selalu diasosiasikan dengan hal-hal positif, yang patut dipuji, diteladani, dibela, dan diperjuangkan. Namun itu saja ternyata belum cukup. Yang sering ditanyakan, adakah figurfigur konkret, orang yang bisa kita teladani sebagai “wujud hidup” yang memancarkan “ke-Pancasilaan?” Celakanya, justru dalam aspek semacam ini kita sering merasa kekurangan. Sama sulitnya menunjukkan contoh konkret “ekonomi Pancasila.” Orang bisa dengan mudah menunjukkan contoh praktik ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis. Namun, mereka agak tergagap jika diminta menunjukkan contoh konkret ekonomi Pancasila, di negara yang secara formal berideologi Pancasila! Buku karya Yudi Latif ini mengisi kekosongan dan kelangkaan semacam itu. Seperti dikatakan Yudi sendiri dalam pengantar bukunya, buku ini digagas “untuk merespons keluhan banyak orang tentang krisis keteladanan serta kesulitan untuk mengajarkan dan menyosialisasikan moral Pancasila bagi kalangan pelajar, penyelenggara negara, para politisi dan aktivis kemasyarakatan serta masyarakat umum.” Dalam bukunya, Yudi tidak bicara tentang hal-hal normatif atau ajaran-ajaran muluk yang mengawang-awang. Sebaiknya, Yudi berusaha memberi contohcontoh yang “membumi” tentang sikap, pandangan, perilaku, dan aspirasi dari orang-orang 74



Indonesia yang –menurut pandangan Yudi—mewakili teladan yang “Pancasilais.” Yang membuat kita tertegun, ternyata contoh-contoh yang dipaparkan Yudi dalam buku yang lumayan tebal ini cukup banyak. Bahkan ada sejumlah tokoh yang karena keteladanannya

Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan Penulis: Yudi Latif Penerbit: Mizan Tahun: 2014, Jakarta Tebal: xxii + 650 halaman

sebetulnya layak ditampilkan, tetapi sengaja tidak dimasukkan di buku ini. Pertimbangannya, karena representasi dari kategori (golongan) tertentu yang terkait dengan tokoh itu dianggap sudah terwakili. Dalam memilih tokoh, masalah keterwakilan ini memang diperhatikan oleh tim penulis. Kembali ke soal krisis keteladanan, jika kita menyimak tokoh-tokoh yang ditampilkan di buku ini, figur-figur “Pancasilais” itu sebenarnya tidaklah selangka yang dibayangkan orang. Boleh jadi figur-figur “Pancasilais” itu hadir dan berseliweran di sekitar kita, tetapi

entah mengapa kita gagal menyadari kehadiran mereka. Jika tim penulis memasukkan Soekarno dan Hatta, tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai tokoh teladan, tentunya tidak mengherankan. Namun banyak tokoh lain dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan sifat ketulusan, kejujuran, kesederhanaan, memegang amanah, dan karena itu layak dikategorikan sebagai Pancasilais. Hal yang patut dipuji dalam menuliskan keteladanan tokohtokoh yang ditampilkan di buku ini justru adalah kejujuran tim penulis, untuk mengakui ketidaksempurnaan tokoh-tokoh tersebut. Yudi mengakui, bahkan tokoh-tokoh yang berkategori “Pancasilais” ini juga bukan manusia sempurna. Karena kepedulian buku ini adalah soal keteladanan, maka tokoh-tokoh yang dimunculkan hanya dilihat sisi baiknya. Tentu, setiap orang memiliki sisi buruk. Maka buku ini tidak ingin mengajak pembaca untuk memuja secara berlebihan atau mengultuskan tokoh tertentu, namun cukuplah meneladani sisi baiknya, seraya menghindari sisi buruknya. Selain itu, arti penting kehadiran buku ini bukan sekadar memberi wacana, tetapi juga bisa memberi manfaat praktis bagi para motivator, pendidik, atau guru, dalam proses belajar-mengajar. Misalnya, kisah-kisah teladan dalam buku ini bisa dibacakan di dalam kelas dan kemudian pesanpesan moralnya dijadikan bahan diskusi. Peserta belajar bisa diminta mencari kisah-kisah sejenis, atau melakukan permainan peran (role play) dari kisah-kisah di buku ini. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman dan penghayatan keteladanan. Singkat kata, buku yang menggunakan gaya bahasa komunikatif dan sederhana ini sangat layak dibaca, khususnya bagi generasi muda yang haus keteladanan. 14 - 28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

75

Kilas daerah

Polisi Tahan Lima Panglima Perang Papua

U

paya Polisi mendamaikan dua kelompok massa di DjayantiMayon, Distrik Kuala Kencana yang dalam beberapa bulan terakhir ini bersitegang akhirnya gagal. Awalnya kedua kelompok bersihkeras untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan cara mereka sendiri. Akibatnya, jatuh sejumlah korban jiwa di antara kedua

belah pihak, ratusan orang terluka dan sejumlah rumah warga dibakar massa. Kepolisian Resor Mimika, Papua akhirnya menahan lima panglima perang (waemum) yang diduga memicu bentrok dua kelompok massa itu. Perwira Urusan Humas Polres Mimika Aipda Hempi Ona kepada wartawan di Timika, Rabu (26/3), mengatakan lima kepala perang dari dua kubu yang terlibat bentrok itu ditangkap di Djayanti beberapa hari lalu. Awalnya polisi menangkap tujuh orang. Namun setelah menjalani pemeriksaan, hanya lima orang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrok dua kelompok warga Djayanti. Ant/ Ari Purwanto

Dihajar Massa Akibat Jimat Tak Berfungsi Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Raya Jambangan, Agus purwanto dan Muji Hartono, warga Sidotopo, Surabaya babak belur setelah dihajar massa saat berusaha melarikan diri (02/4). Diketahui, pelaku sudah melakukan aksi di 15 lokasi. Lewat pengakuan Agus, saat siang hari mereka hanya memantau calon korban. Sementara, aksi maling dilakukan pada malam hari. Ini dilakukan karena jimat yang dipakai untuk mengamankan aksinya, hanya bisa dipakai pada malam hari. Nah, saat mencari calon korban, Muji melihat kendaraan yang dincarnya, kuncinya masih tertancap di lubang kunci motor. Muncul inisiatif untuk mencurinya sekaligus mengetes jimatnya pada siang hari. “Jimat ini cuma dipakai malam hari. Tapi sekalian nyoba pada siang hari. Ternyata nggak ampuh. 76


Ini jimat kuat pukul, yang ini jimat keberhasilan,” tegas Muji sambil menunjukkan beberapa jimatnya. Kini, kedua pelaku sudah diamankan ke Polsek Jambangan dengan barang bukti kendaraan milik pelaku, Honda Vario L 5702 BW. / Ahmad H. Budiawan

Massa Bakar Rumah dan Merusak Mapolsek

T

ak puas atas penanganan penegak hukum, massa membakar sebuah rumah dan sekitar 300 an orang merusak Mapolsek Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kejadian bermula dari kasus perkosaan terhadap seorang pelajar berinisial SDB (17) pada Minggu 16 Maret 2014 pukul 22.00 WIB di Dusun Sekembar, Desa Beteung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Pelaku perkosaan dilakukan oleh dua orang, SW (20) dan HJ (19) sudah ditangkap dan diamankan di Mapolsek. Massa marah, dan membakar rumah SW, Kemudian mereka ke Mapolsek dan meminta kedua orang itu dikeluarkan. Karena Polsi tak mengizinkan, massa merusak mapolsek. “Yang dibakar rumah pelaku berisnial SW oleh massa. Bukan Mapolsek Nanga Tayap. Ya memang ada pembakaran di samping ruang sel Mapolsek, tapi, berhasil dipadamkan. Api tidak menjalar,keburu dimatikan. Tapi, Mapolsek dirusak oleh massa itu. Kaca pecah.ruang sel rusak. Dinding sel jebol. Lalu kedua pelaku dipukuli massa,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar, (25/4). / Aceng Mukarram

PEMILU DI BALI DAN JAWA TIMUR DIULANG

P

Walikota Risma Mulai Membenahi KBS

Dana Hibah dan Bansos Melonjak Tajam

W

D

alikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengajak sejumlah pecinta binatang dari luar negeri untuk membahas tentang Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sedang mengalami keterpurukan dalam sebuah forum Seminar. Di acara tersebut hadir juga Reskrim Polrestabes Surabaya. Dalam pertemuan strategis itu, kepolisian diminta menyelesaikan kasus pertukaran satwa yang terjadi di KBS. Ada desakan juga untk menahan Ketum PKBSI Rahmat Shah dan Tonny Sumampau Sekjen PKBSI karena ada indikasi kuat aliran dana ke rekening PKBSI (Jerapah KBS) untuk kasus perdagangan satwa. Pihak Kemenhut (Kasubdit LK) yang hadir juga mengakui ada kesalahan dalam prosedur pelaksanaan pertukaran tersebut, karena satwa harus ditukar dengan satwa. / Ahmad H Budiawan

emilu Legislatif di Bali diulang pada tanggal 10 April 2014. Penyebanya terjadi kekeliruan surat suara tertukar di 23 TPS. “Jumlahnya sekitar 7.000 lebih warga yang bakal melakukan pencoblosan ulang,” Ujar Ketua KPUD Bali, Dewa Wiarsa Raka Sandhi. Ribuan warga yang bakal mencoblos ulang tersebar di empat kabupaten/kota di Bali yakni, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Gianyar.”Pencoblosan ulang di empat kabupaten hanya dilakukan pada lembaga yang surat suaranya bermasalah saja,” jelas Dewa. Selain itu di Jawa Timur, pemilihan ulang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi ada 3 TPS, Kabupaten Madiun 4 TPS, Kabupaten Gresik 3 TPS, dan Lumajang 3 TPS. Kemudian, Kota Surabaya 13 TPS dan Kabupaten Nganjuk 8 TPS. Pemungutan ulang digelar 10 hari setelah pelaksanaan pencoblosan.”Ini karena ada beberapa surat suara yang tertukar,” kata Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito. / Albertus Vincentius

ana bansos di Kabupaten Malang naik pesat dari Rp66 miliar di tahun 2013 menjadi sekitar Rp78 miliar pada tahun ini. Sedangkan belanja hibah Rp41,9 miliar pada 2013 dan meroket menjadi Rp55 miliar pada tahun ini. Untuk kotamadya Malang, dana bansos turun Rp3,5 miliar pada 2013 namun membengkak menjadi Rp8 miliar pada tahun 2014. Adapun dana Bansos di Kota Batu Rp 6,2 miliar pada 2013, kini menjadi Rp21 miliar pada 2014. Sedangkan dana hibah di Kota Batu cukup besar saat ini, yakni Rp39,6 miliar. “Dana hibah dan bantuan sosial sering dimanfaatkan kepentingan elit partai penguasa,” ujar Koordinator Badan Pekerja MCW, Zainuddin pekan lalu. Menurut MCW, karena besarnya dana bansos dan hibah ini, anggaran langsung untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tersedot. “Apalagi, bantuan itu kan tak bersifat tak wajib dan mengikat,” tambahnya. / Muchammad Nasrul Hamzah


77

oase

Ndaru

D

i buku “Wahyu Yang Hilang, Negeri Yang Guncang”, Ong Hok Ham menggambarkan sebuah proses pemilihan seorang lurah di Jawa saat Belanda masih menjajah negeri ini. Begini gambaran itu. Di sebuah lapangan. Bakal calon lurah didudukan dipinggir lapangan. Mereka duduk berdampingan. Di samping kiri dan kanan kursi mereka ditarik garis memanjang sampai ke ujung lain lapangan. Jadi, mereka duduk diantara dua garis memanjang yang melintasi lapangan. Seorang Lurah akan terpilih berdasarkan jumlah warga yang masuk dan berjejer ke dalam batas garis yang ada. Yang paling banyak jumlah warga yang berjejer di depannya, maka dia adalah Lurah terpilih. Saat itu, azas yang dipakai adalah jujur, adil dan terbuka. Namun, ada catatan penting sebelum proses pemilihan itu terjadi. Ong menggambarkan, untuk maju sebagai bakal calon lurah harus ada “restu”. Bakal calon harus melewati proses pengujian integritas yang cukup ketat. Mereka harus dapat izin dari tetua adat, ulama atau tokoh spiritual yang berpengaruh di daerah itu. Mengapa harus ada izin atau restu? Orang Jawa mengatakan, ini soal turunnya wahyu. Soal ndaru. Soal turunnya pulung. Integritas seorang Lurah ditentukan oleh sejauh apa kapasitas dan kemampuan batinnya menerima ndaru atau pulung. Kapasitas untuk menerima amanah sebagai seorang pemimpin yang adil buat desanya. Jadi setiap bakal calon yang maju, dipastikan sudah mendapat restu. Artinya, setiap bakal calon yang ada pasti punya kemampuan dan integritas untuk memikul amanah sebagai pemimpin yang adil buat desanya. Lalu, kepada siapa ndaru 78


atau pulung itu turun? Pemilihan di lapangan itu lah yang bisa menentukan ndaru itu jatuh ke bakal calon lurah yang ada. Di sebuah desa. Tiga atau empat abad kemudian... Bakal calon lurah tidak lagi duduk di tepi lapangan. Wajah mereka ada di setiap pohon, tiang listrik, dan baliho di ruang-ruang terbuka. Sebulan atau dua bulan sebelum hari pemilihan, desa itu dipenuhi dengan banyak acara dan hajatan. Seorang bakal calon ada yang membiayai jamaah tahlil sebuah dusun untuk ziarah Wali Songo. Yang lain membiaya sewa orkes dangdut buat setiap warga desa yang punya hajat menikahkan anggota keluarganya. Ada juga yang memilih membuat seragam buat ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok-kelompok tahlilan kampung. Itu belum iming-iming lainnya. Ada yang buat janji dimuka, bahwa satu hari sebelum hari H pemilihan, mereka akan dibagi uang Rp 100 ribu per kepala. Atau undian bea siswa sekolah buat anak SD selama 4 tahun jika calon tersebut terpilih jadi Lurah.

Lurah terpilih adalah berdasarkan jumlah warga yang menyoblos namanya di sebuah ruangan khusus yang disediakan panitia pemilihan. Hampir mirip yang lalu, azasnya jujur, adil tapi tertutup. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan di soal ndaru atau pulung dan integritas. Seorang Lurah tak perlu lagi dapat restu atau ndaru untuk maju sebagai bakal calon. Perkembangan teori demokrasi yang menitikberatkan pada ruang kebebasan individu membuat makna ndaru dan integritas bergeser. Dulu integritas lebih dimaknai sebagai kapasitas non visual atau batin untuk memikul amanah kepemimpinan. Kini integritas dimaknai sebagai kapasitas visual dan material. Gelar, sarjana S2 atau S3, jumlah kekayaan dan citra menjadi penting untuk menujukkan integritas dan kapasitas seorang calon. Dulu ndaru dimaknai sebagai suara Tuhan yang dititipkan ke setiap hati warga desa untuk menentukan pemimpinnya. Kini ndaru dimaknai sebagai suara calon pemimpin yang dititipkan ke warga desa. Dulu, dimensi spiritual masih mendapat porsi penting dalam menentukan seorang pemimpin di sebuah desa. Kini dimensi material lebih penting untuk menentukan seorang pemimpin sebuah desa. Sejarah kepemimpinan negara bangsa ini sebenarnya sarat dengan dimensi spiritual dan keluhuran budi. Namun sejarah juga yang menggesernya ke arah yang cenderung materialistik dan menghalakan segala cara untuk meraihnya. Mari kita menengok kembali ke belakang dan memperbaiki lagi proses kepemimpinan di negara bangsa ini. Bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas dan integritas untuk memikul amanah keadilan ketika dia memimpin sebuah bangsa.

klikmakassar.com

Oleh Faizal Rizki Arief


79

80


14-28 April 2014 Edisi 20 AKTUAL

Recommend Documents