20 Maret - 3 April 2014 Edisi 19 AKTUAL

20 Maret - 3 April 2014 Edisi 19 AKTUAL

1

2

AKTUAL Edisi 19 20 Maret - 3 April 2014

AKTUAL pendiri M Danial Nafis Penasehat Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI M Danial Nafis Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhomy, Febriato Direktur majalah Wahyu Romadhony Direktur ONLINE Febrianto REDAKTUR Nebby Mahbubirrahman, Ari Purwanto, Tino Oktaviano (Foto), ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail, Zaenal Arifin, Sukardjito Staf redaksi Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Fadlan Syam Butho, Novrizal Sikumbang, Rafkha, Bagas Triputro (foto), Warnoto (TV) kepala it Gilang Damargalih Desain Grafis Shofrul Hadi WEB DESAIN Jeffry Sandi Kesuma reporter daerah Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung) pemimpin PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin Legal Advisor Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D relasi dan komunikasi Tsurayya Zahra Staf Admin Aulia Kumala Putri manager sirkulasi Widhi Maulana Alamat Redaksi PT Cahaya Profetis Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

TATAP REDAKSI

Pemilu 2014, Ajang Pertarungan Kaum Pemodal

A

da pertanyaan yang cukup kontroversial diajukan dari seorang teman. Benarkah Pemilu 2014 nanti menjadi ajang negara bangsa ini untuk menentukan masa depannya? Ataukah Pemilu 2014 ini hanya ajang pertarungan kekuatan pemodal untuk menentukan masa depannya? Ini pertanyaan yang hendak dijawab Aktual kali ini. Laporan utama kali ini Aktual berusaha menjawabnya dengan menganalisis beberapa skenario PDIP dibalik manuver-manuver politiknya. Pun setelah Megawati Soekarnoputri memutus Jokowi sebagai capresnya. Pembaca akan bisa menguak lebih jauh bahwa memang dari pemilu ke pemilu, ternyata memang jadi pertarungan adu kuat antara kelompok konglomerat dengan kelompok konglomerat lainnya. Melihat fenomena Jokowi di PDIP tak boleh dilepas juga analisis pertarungan kepentingan kapital dibelakangnya. Begitu pula cara melihat dan menganalisis setiap calon Presiden yang dicalonkan oleh partaipartai lainnya. Kesimpulan sementara Aktual, dalam Pemilu 2014 ini, rakyat jangan banyak berharap banyak akan melihat tontonan pertarungan pemilu seperti yang terjadi di Venezuela saat Hugo Chavez terpilih Presiden misalnya. Saat Chavez yang sangat nasionalis dan menyerukan kedaulatan total atas kepemilikan

sumberdaya alamnya bertarung melawan calon presiden boneka AS dan sekutu-sekutunya yang ingin melanggengkan gurita bisnis di sana. Pergolakan geopolitik kawasan juga sangat berpengaruh terhadap pemilu kali ini. Krisis di Ukraina sampai krisis Laut China Selatan menjadi hal penting untuk melihat sejauh apa kepentingan raksasaraksasa pemodal ke Indonesia. Alhasil, masih kuat dugaan bahwa kepemimpinan Indonesia saat ini masih didominasi oleh sejauh apa kekuatan modal mampu membeli suara rakyat. Dalam skala kecil, model kepemimpinan seperti itu akhirnya dicontoh oleh sebagian kepala daerah. Dalam laporan investigasi seri korupsi daerah, Aktual kali ini mengangkat model kepemimpinan di Kabupaten Probolinggo. Hasil investigasi sementara, Aktual memang akhirnya membenarkan tesis tadi bahwa untuk menjadi Bupati atau Wali Kota pun harus diukur sampai sejauh apa modalnya. Ketika seorang kepala pemerintahan tidak punya bisnis, maka dia menghalalkan korupsi untuk menambah modal untuk melanggengkan kekuasannya. Kalau ini terjadi, betapa mirisnya. Lalu bagaimana Pemilu bisa dijadikan momentum penting sebuah negara bangsa untuk menunjukkan kemandiran dan kedaulatannya? Simak sajian Aktual kali ini...


3

DAFTAR ISI laporan khusus

Borok dari Probolinggo

12

politik

Ketika Mega - Prabowo Berbalas Surat

24

laporan utama

Siapa penghuni istana negara?

hukum

Ramai-ramai Mendesak Kembali ke UUD 45 Asli

Sejak 1964, dari Jenewa sang penghuni dipilih. Amerika, Rusia dan China peran utamanya. 26

Bermula dari Jenewa 1967

38

Baju Partai di Ruang Redaksi

40

Kaukus Penyadapan

4


Tatap Redaksi Daftar Isi Surat Pembaca Kaki Hari Kilas Nasional Properti Kesehatan Intertaintment Kilas Daerah Oase

3 4 6 7 8 70 72 74 76 78

44

AKTUAL EDISI 19 | 20 Maret - 3 April 2014

energi

ekonomi

Borok dari Probolinggo

52

Ketika KPK Masuk Tambang

olahraga 66

Sayonara Puyol

73

nasional

Megatrends 2030: Indonesia akan Jadi Pemain Penting di Asia

56

internasional

Arah Krisis Ukraina

68

tambang

JFK, Soekarno, Freeport dan Nasionalisasi Tambang

60

lensa aktual

Derita Tak Pernah Habis, Pantang Ngemis

10

intermezo

Cap Basah Amerika di Jalur Puncak Soekarno

64


5

SURAT PEMBACA

Rubrik Surat Pembaca M

ohon perhatian buat para wartawan Aktual. Kenapa di online Aktual.co tidak ada kolom surat pembacanya ya? Apakah memang Aktual.co memang tidak memberikan porsi bagi pembacanya untuk menulis keluhan atau apapun di surat pembaca? Terus terang, saya adalah penikmat surat pembaca disamping juga membaca tulisan-tulisan yang disajikan media. Thanks atas perhatiannya. M Kurniasari Zam-Zam E-19, Srengseng, Kebon Jeruk Jakbar

Terima kasih atas kritiknya. Aktual.co sebenarnya sudah menyiapkan kolom khusus bagi pembaca atau penulism yang ingin menuliskan opini, keluhan atau yang lainnya dalam rubrik Voice of Freedoom. Silakan klik rubrik tersebut. Dan tulis apa yang ada dalam pikiran Anda dengan bertanggungjawab dan menyertakan identitas Anda dengan lengkap. Kalau tulisan Anda layak muat, pasti akan kami sajikan baik di Aktual.co atau Majalah Aktual.

Salut buat Aktual S

udah beberapa edisi ini saya membeli Aktual di Gramedia. Nggak tahu ya, ada beberapa tulisan yang sebenarnya tidak pernah terpikir oleh saya ternyata ditulis oleh Aktual dengan cukup bagus dan make sense. Di edisi cover Hariman Siregar. Ada beberapa penyegaran ditulis Aktual soal sejarah Malari. Saya kebetulan mantan aktivis 70-an. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa ada skenario geopolitik yang sangat kental di balik demo mahasiswa saat Malari. Saya berharap, Aktual bisa menyajikan lagi analisisanalisis yang aktual pada tulisan-tulisan di majalah Aktual yang lain. Judiandratedjowardojo ([email protected]) 6


Kaki Hari

Indonesia, Sebuah Proyek Yang Belum Tuntas Yudi Latif

Penasehat AKTUAL Network

D

i pleidoi ”Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno bertutur: ”Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa... Juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya walau seribu tahun pun, tidaklah bisa menghilangkan hak negeri Indonesia dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan itu”. Dengan pernyataan itu, Soekarno menambatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dalam jangkar “kebangsaan”. Suatu bangsa, menurut Ernest Renan, terbentuk karena dua hal: bersama-sama menjalani suatu riwayat dan mempunyai keinginan hidup menjadi satu. Jika penjajahan telah memberi kesamaan riwayat bagi mayoritas penduduk Indonesia, atas dasar imajinasi apakah keinginan hidup untuk bersatu bisa dirajut? Suatu bangsa, kata Ben Anderson, adalah ”suatu komunitas politik terbayangkan”; terbayangkan dalam arti selalu menyiratkan ”batas” dan ”daulat”. Dalam sejarah Indonesia, berbagai eksperimen pergerakan bergulat dan acapkali bergesekan dalam menentukan batas dan daulat ini. Budi Utomo membatasi imajinasi persatuan kebangsaan itu pada “kejawaan”, Indische Partij pada ”kependudukan”, Sarekat Islam pada “keislaman” dan Komunisme Indonesia pada ”solidaritas kelas”. Tetapi semua eksperimen itu gagal, hingga semua gerakan terpaksa (oleh tekanan sejarah) menyadari perlunya mempertautkan diri ke dalam suatu historical bloc; suatu kompleks “kehendak kolektif” yang dihasilkan oleh pertautan ide dan nilai dari berbagai kekuatan sejarah yang tersebar dan terpecah. Memasuki 1920-an/1930-an, di bawah tekanan malaise ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi dunia, negara kolonial semakin menunjukkan watak paranoidnya dengan mengaktifkan rezim ”rust en orde” (ketentraman dan ketertiban). Di bawah rezim drakonian ini, media massa dan rapat umum dikontrol ketat, tokoh-tokoh politik terkemuka ditangkap dan diasingkan. Saat yang sama, kelesuan ekonomi membiakkan kemiskinan dan proletariat intelektual yang menyulut radikalisme. Secara perlahan, semua elemen pergerakan mulai dipersatukan ke dalam blok historis untuk memerdekakan diri dari musuh bersama: negara kolonial. Dari Belanda, Bung Hatta dan

koleganya di Perhimpunan Indonesia mengajukan konsepsi kemerdekaan dengan empat pilar: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian. Tak lain adalah sintesis dari platform politik gerakan-gerakan perjuangan terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema Indische Partij, non-kooperasi tema kaum komunis, dan kemandirian tema Sarekat Islam. Sedangkan solidaritas hanyalah simpul yang menyatukan ketiga tema tersebut. Dari dalam negeri, Soekarno dan sejawatnya datang dengan proposal serupa. Pada 1926, ia menulis di Suluh Indonesia Muda, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, yang memimpikan sintesis antara ketiga ideologi tersebut sebagai fondasi persatuan nasional dan kemerdekaan. Semuanya tiba pada kalimatun sawa, perlunya mengutamakan kemerdekaan politik. Tidak berarti meremehkan persoalan sosio-ekonomi dan tidak pula melupakan sifat multikultur keindonesian. Mereka menyadari bahwa perjuangan nasionalisme Indonesia tidaklah berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi harus berlanjut dengan apa yang disebut Sukarno sebagai ”sosionasionalisme” dan ”sosio-demokrasi”; yakni ”nasionalisme dan demokrasi yang mencari selamatnya perikemanusian dengan mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki”. Kebanyakan mereka juga menyadari perlunya menyelamatkan kemajemukan Indonesia dari sangkar besi sentralisme negara kolonial. Namun, bagi mereka, kemerdekaan harus diraih terlebih dahulu, dan hanya Indonesia bersatu, yang bersedia menyingkirkan perbedaan-perbedaan sempitlah, yang bisa meruntuhkan negara kolonial. Di sini terlihat keunikan formasi negara-bangsa Indonesia. Dalam trayek Eropa Barat, perkembangan kesadaran nasional berjalan paralel dengan formasi negara-(bangsa), sedang di Eropa Tengah/Timur terbentuknya negarabangsa itu merupakan perpanjangan dari kesadaran etno-kultural. Adapun di Indonesia, negara (baca: negara kolonial) ada terlebih dahulu, kemudian muncul kesadaran dan persatuan nasional sebagai reaksi terhadap negara kolonial. Dalam literatur sosiologi politik, Indonesia lebih tepat disebut ”state-nation”, ketimbang ”nation-state”. Konsekuensinya, negara merupakan alasan pokok bagi konstruksi maupun destruksi rasa kebangsaan.

Dengan konsentrasi pada penempaan ”nation building” sebagai karsa menggulingkan “negara kolonial”, perhatian terhadap “state building” nyaris tak terpikiran. Padahal dengan berlalunya kolonial, berbagai warisan penjajahan dalam tata-kelola kenegaraan menyusup lewat pintu belakang republik, melanggengkan struktur-struktur ketidakadilan yang menyulitkan perwujudan sosionasionalisme dan sosio-demokrasi. Keberhasilan para perintis kemerdekaan membentuk kesadaran nasionalisme baru, tidak diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan kenegaraan. Konstruksi blok historis warisan pra-kemerdekaan tidak bisa dipertahankan karena ketidakmampuan pemimpin pascakolonial untuk mendefisikan dan menghadapi musuh baru yang lebih sublim: tirani, korupsi, kemiskinan dan kesenjangan. Akibatnya, untuk masa yang panjang terjadi ketidakselarasan antara watak kenegaraan dan kebangsaan. Masyarakat lebih banyak terkungkung dalam kepompong komunalisme. Pengikatan rasa kebangsaan dari ensemble komunalisme ini sekadar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa dan budaya-keagamaan. Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, fantasi kebertautan kebangsaan itu mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan. Akibatnya, kekecewaan sosialekonomi muncul dan sering disublimasikan ke dalam sentimen etnoreligius. Dengabn buruknya menajemen kenegaraan, maka melemahkan horizontal comradeship antar gugus kebangsaan. Civic nationalism sebagai watak kebangsaan Indonesia terusmenerus terancam oleh etno-nationalism. Seperti menjadi suratan tangan, Indonesia dipersatukan oleh negara dan diceraiberaikan oleh negara. Enam puluh satu tahun setelah Negara ini diproklamirkan, Indonesia masih tetap sebuah proyek yang belum tuntas. Tutur Bung Karno kembali mencuat dari alam kuburnya: ”Ya, belum ada ’journey’s end’ bagi kita,--perjuangan kita jauh belum selesai, pembangunan pun menunggu bertimbun-timbun,--hai bangkitlah kembali bangsaku, nyalakanlah kembali dalam jiwamu apa yang kita namakan ’semangat proklamasi’.


7

Kilas Nasional

KPK Tak Takut Tangani Kasus Videotron T

ersangka kasus korupsi Pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM Hasnawi Bachtiar meninggal dunia di Rumah Sakit Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (18/3) sekitar pukul 09.30 WIB. Sebelumnya, media mengabarkan Hasnawi meninggal di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berita itu dibantah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo. “Beliau meninggal di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” kata Waluyo di Jakarta, Rabu (19/3). Menurut Waluyo, Hasnawi meninggal karena sakit yang dideritanya. Namun dia enggan merinci penyakitnya. “Diagnosis keluarganya yang lebih tahu. Yang pasti dia sakit,” tambah Waluyo. Mendengar berita itu, pengacara keluarga tersangka lain, Hendra 8

Saputra mempertanyakan hal tersebut. Perlu diketahui ada tiga tersangka di korupsi proyek Pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM yakni Hasnawi Bachtiar, Kasiyadi dan Hendra Saputra. “Karena aneh, kok tiba-tiba Hasnawi Bachtiar meninggal. Kami (sebelumnya) mendapat kabar Kasiyadi juga meninggal,” kata pengacara keluarga Hendra, Taufik. Menurut Taufik, sejauh ini memang dia belum mengetahui secara jelas. Namun dia menduga ada ketidakwajaran dalam kematian Hasnawi. Jenazah Hasnawi saat ini masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. “Tapi memang harus ada proses otopsi untuk mengetahuinya,” tambah Taufik. Kasus kematian dua saksi penting di kasus korupsi Videotron ini tinggal menyisakan satu saksi terakhir, Hendra Saputra. “Kami khawatir, ada penghilangan orang-orang yang seharusnya menjadi saksi bagi


tersangka yang sebenarnya,” tegas Taufik kepada Aktual di Jakarta, Rabu (19/3). Hendra saat ini sedang dititipkan Kejati DKI Jakarta di lembaga pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Taufik, Hendra tak boleh dijenguk oleh siapapun, termasuk keluarganya. “Itu kabar dari Dewi, istri tersangka Hendra kepada saya,” ungkapnya. Sekadar informasi, Hasnawi adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek Pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM bernilai Rp23 miliar. Hasnawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama dua tersangka lainnya yakni Kasiyadi selaku Panitia Penerima Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UKM dan Hendra Saputra selaku Direktur PT Imaji Media selaku rekanan pelaksana proyek. Akibat perbuatannya, kerugian keuangan negara sebesar Rp17,1 miliar. Kasus ini tengah diselidiki di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka yakni pejabat pembuat komitmen di Kemenkop dan UKM Hasnawi Bachtiar, Office Boy yang namanya dijadikan direktur PT Imaji Media yakni Hendra Saputra, anggota panitia lelang Sera Kasiyadi. PT Imaji Media adalah perusahaan milik Riefan Avrian. Dia tak dijadikan tersangka kendati melakukan penipuan dengan menempatkan Hendra sebagai Direktur. Ketua KPK Abraham Samad ketika dihubungi mengaku tidak takut dengan dugaan keterlibatan Riefan, anak Menkop dan UKM sekaligus Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan dalam kasus itu, jika kasus itu dilimpahkan ke KPK. “Kita nggak takut sama anak menteri,” ujar Abraham kepada awak media, di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3). / Butho/ Sukardijito/ Nebby

tribunnews.com

Hendra Saputra (kemeja kotak), ditangkap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Samarinda saat tiba di halaman Kejaksaan Tinggi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2013).

aksi Koboi polisi

Deddy Kusdinar Divonis 6 tahun, Andi Mallaranggeng Jalani Sidang Perdana

S

P

aktual/ istimewa

elasa malam, 21.30 WIB (18/3) di ruang piket Pelayanan Masyarakat Polda Metro jaya. Perwira menengah polisi, AKBP Pamudji Kepala Detasemen Markas Polda Metro Jaya bersimbah darah tertembus timah putih. Dia ditembak anak buahnya sendiri, Brigadir Susanto. Sebelumnya terjadi cekcok antara keduanya. Kemudian Brigadir Susanto keluar dari ruang piket seraya mengatakan Kayanma (Pamudji) bunuh diri. Susanto diamankan oleh piket Provost Iptu Amrizal. Namun korban tak tertolong. “Korban dalam keadaan sudah meninggal, dan akan dilakukan visum ke RS Kramat Jati,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Rikwanto. “Ditemukan 1 pucuk Revolver milik Brigadir Susanto, 2 buah selongsong peluru, 1 buah proyektil yang ditemukan di dinding sekitar 3 meter TKP. Ada tiga buah peluru kaliber 38 SPC,” tambah Rikwanto. Beberapa saksi penting diperiksa yakni Brigadir P, Brigadir MC, Aiptu DM dan Brigadir AI. “Rencana tindak lanjut akan melakukan tes lie detector terhadap para saksi... Para saksi juga melakukan tes darah dan urine,” tambah Rikwanto. / Sukardjito

engadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar. Majelis Hakim menilai Deddy terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.”Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua,” ujar Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/3). Deddy menjadi terdakwa pertama yang dihukum dalam kasus korupsi di Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selain dihukum kurungan penjara ia juga didenda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Deddy dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan Deddy telah meyalahgunakan jabatanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 463,668 miliar. Selain itu Deddy juga terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain. “Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi,” ujar Hakim Anwar. Pihak–pihak yang disebut diperkaya dalam amar putusan tersebut yakni Andi Alifian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud

Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Imanulah Aziz, serta korporasi. Korporasi yang diuntungkan, yaitu PT Yodya Karya, PT Metaphora Sulosi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, PT Dusari Citra Laras, Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya (Adhi-Wika), dan 32 perusahaan atau perorangan sub kontrak KSO Adhi-Wika. Usai mendengarkan putusan Deddy mengaku terkejut. “Saya masih shock karena di luar nalar pengetahuan saya tentang hukum. Saya sangat tidak mengerti,” ujarnya. Dalam kasus Hambalang ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menetapkan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Tanggal 10 Maret lalu Andi menjalani sidang perdananya. KPK juga menjerat Direktur Utama BUMN PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor dan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso sebagai tersangka. Kasus ini diungkap berawal dari pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. / Novrizal Sikumbang


9

LENSA AKTUAL

Derita Tak Pernah Habis, Pantang Ngemis Seorang anak “manusia gerobak” saat akan digendong ibunya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat pada tahun 2010 jumlah pemulung di DKI Jakarta mencapai 1.031 orang yang tersebar lima wilayah. Manusia Gerobak adalah masalah sosial yang harus diatasi pemerintah. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

10



11

investigasi

seri korupsi daerah

proyek “membusuk“ kota mangga Membangun Dinasti Dengan Korupsi

T

erungkapnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyisakan kisah politik dinasti di negeri para jawara. Tidak hanya di Banten, politik yang kental dengan nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ini ternyata masih banyak dipraktikkan di banyak daerah di Indonesia. Kabupaten Probolinggo memang kota kecil. Namun, geliat politik daerah kota yang memiliki ikon buah mangga ini cukup kental. Bahkan cukup dikenal di Jawa Timur. Hasan Aminudin pun bukan eks Bupati yang sempurna. Caleg Partai Nasional Demokrat ini pun memiliki beberapa catatan kasus korupsi kasusnya masih mengambang di penegak hukum seperti di kepolisian. Seperti apa langkah politis dan pendanaan Hasan Aminudin guna membuat suatu dinasti. Silakan sidang pembaca Aktual yang terhormat mengkaji sendiri. Oleh: Tim Aktual 12

Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin setelah menjabat Bupati dua periode penuh, tahtanya diwariskan ke istrinya, Puput Tantriana Sari yang acap disebut Tantri Hasan Aminuddin. Dinasti Hasan Aminuddin rupanya telah dirancang jauh sebelumnya. Berbagai cara dilakukan Caleg DPR RI dari Partai Nasional Demokrat ini dengan melibatkan kerabat atau saudara dekatnya. Cara yang dilakukan Hasan membangun dinasti yakni dengan melakukan ancaman, premanisme, pengerahan PNS, pendekatan politis hingga merajut kekuatan baru dengan mendirikan ponpes guna mengimbangi pengaruh dua Ponpes besar di Probolinggo. Beberapa kepala desa yang ditemui Aktual mengaku telah diintimidasi karena enggan mendukung Hasan Aminuddin (tahun 2009 sebagai petahana) dan diteruskan kepada istrinya saat pemilihan Bupati 2013. Politik birokrasi yang dilakukan oleh Hasan ini juga terjadi pada para pegawai negeri sipil dan tataran pejabat eselon. Sekitar 138 PNS yang tak mau mendukung kemauan Hasan menjadi sasaran tembak mutasi ke daerah terpencil atau bakal turun jabatan tak mendasar. Pada level kepala dinas, mantan Kadispenda Probolinggo pada era kepimimpinan Hasan pada tahun 2005 lalu juga dilempar dari jabatannya karena alasan senada, tak tanggung-tanggung level jabatannya pun terjun bebas dari kepala dinas menjadi staf kecamatan.


Beberapa saat sebelum Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2013 lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Kusnadi juga menjadi korban politik birokrasi ini. Kusnadi yang kala itu diusung sebagai bakal calon oleh Partai Demokrat yang akan bertarung melawan istrinya merebut kursi Bupati langsung dimutasi menjadi staf kecamatan di desa Dringu. Ketika ditemui oleh Aktual di Probolinggo, Kusnadi membenarkan bahwa ia diturunkan menjadi staf kecamatan, namun ketika ditanya apa penyebabnya, Kusnadi enggan menjawab dengan menyatakan “Sudahlah mas itu sudah masa lalu, sekarang kita lagi fokus untuk Pileg,” tegasnya. Tak sampai disitu ketika Aktual mencoba bertanya mengenai bagaimana skema politik Hasan Aminuddin pada saat mencalonkan istrinya yang kala itu bertarung dengan dirinya di ajang Pilkada, Kusnadi juga enggan berbicara lebih jauh “Cari saja sendiri, jangan ke saya, sudah masa lalu itu,” paparnya. Efek intimidasi ala Hasan Aminuddin sangat mujarab, selain Kusnadi, beberapa lawan politik Hasan juga enggan berbicara jauh mengenai sepak terjang Hasan. Salah satunya Habib Agil Bafaqih, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini hanya mengamini ketika ditanya perihal dinasti politik Hasan, “Dinasti politik sudah dipersiapkan sejak dulu”. Ditanya lebih lanjut, Habib Agil Bafaqih enggan menjawab dengan alasan saat ini ia sedang maju dalam kontestasi Pileg 2014 . Sulaiman Dada, Mantan Anggota

Muchammad Nasrul Hamzah/ aktual

DPRD yang sempat menjadi rival politik Hasan Aminuddin juga enggan berkomentar ketika dihubungi oleh Aktual. Setali tiga uang Sulaiman menyatakan bahwa kegagalannya di Pilgub lalu sudah menjadi masa lalu “Itu sudah masa lalu, saya tidak berpolitik lagi, saya gak mau komentar soal itu,” tegasnya. Hasan Aminuddin merupakan politisi kutu loncat partai politik. Dari penelusuran Aktual dari beberapa sumber saat ditemui di Probolinggo, karir politik Hasan memang dibangun secara sistematis dengan praktek yang dianggap culas guna menguasai suatu daerah. Dari penelusuran itu tercatat, karir politik Hasan berawal saat bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada era orde baru. Saat reformasi, Hasan berlabuh di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2002 dengan mengambil alih kepemimpinan PKB pro Gus Dur

di Probolinggo yang menyebabkan terjadi perbedaan cukup signifikan dengan PKB pro Muhaimin Iskandar. Tahun 2004 Hasan loncat ke partai PPNUI. Tak lama, demi kepentingan politik, Hasan balik kucing ke PKB pada 2009. Sekarang dia bergabung ke Nasional Demokrat (Nasdem). Mantan angota DPRD Probolinggo, Djumanto ketika dihubungi Aktual, mengatakan sebenarnya Hasan Aminuddin di kepartaian dan di struktur organisasi Nahdlatul Ulama hanya menumpang saja, karena permainan yang ia lakukan hanyalah berupa transaksional semata demi kepentingan politiknya. Bahkan, saat Hasan menjabat sebagai ketua DPC PKB partai ini tidak mempunyai kantor, padahal jumlah anggota dewan yang berangkat dari partai ini cukup banyak.

Pada tataran organisasi NU, lanjut Djumanto, saat menjadi Bupati, Hasan Aminuddin mengontrol ketat organisasi ini hingga level paling terkecil. Hasan ditengarai memasukkan orang terdekatnya untuk mengamankan reputasinya di NU. Hal ini wajar mengingat corak masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sangat kental dengan paham Nahdliyin. Politik ala Hasan Aminuddin juga dijalankan melalui pendekatan keagamaan dengan merangsek masuk ke Pondok Pesantren dengan mengumpulkan beberapa kyai yang mempunyai pondok ke dalam kelompoknya. Pondok pesantren Syekh Abdul Qadir al Jailani (Saqo) yang dipimpin oleh kakak Hasan Aminuddin yakni Hafidz Aminuddin konon merupakan tempat dimana segala skema politik melalui pesantren di jalankan.


13

investigasi

seri korupsi daerah

Binhud (kiri) Lukman Hakim (kanan)

14

akhirnya membuahkan hasil, terbukti beberapa saat sebelum penetapan calon bupati pihak DPP PKB akhirnya merekomendasikan istri Hasan sebagai calon yang maju dari partai binaan Muhaimin Iskandar ini. Strategi humanis pun dijalankan, dengan dipangkasnya Hafidz sebagai calon Bupati otomatis suara yang selama ini dirintis bakal sepenuhnya masuk ke kantong suara Tantri dan itupun terbukti dengan kemenangan istri Bupati.

namanya jangan disebutkan ini. Menanggapi hal itu, Binhud mengatakan Hasan Aminudin telah melakukan pembodohan politik khususnya melakukan tekanan pada PNS. Bentuk tekanannya seperi merupaka cacat demokrasi yang dilakukan oleh Hasan.

(Patuhnya) Birokrasi Probolinggo kepada Hasan

***

Selain itu, salah satu Ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem ini juga menggunakan instrumen birokrasinya untuk melakukan kegiatan politiknya. Dalam penelusuran Aktual di Probolinggo, Hasan memanfaatkan para Camat dan kepala Dinas untuk melakukan sosialiasi pencalegan dirinya dan juga Partai NasDem. Tak hanya itu, Tantriana Hasan Aminudin (Bupati Probolinggo sekarang) mendukung langkah sang suami. Banyak baliho dan spanduk NasDem dan pencalegan Hasan dengan jargon “Satu Hati” di beberapa kantor kecamatan hingga gapura desa yang bercat warna biru kuning. Ketika Aktual mengkonfirmasi kepala beberapa Camat, program “pelabelan” dan pemasangan baliho di kantor Kecamatan mengaku ditekan dan diancam oleh Hasan Aminudin. “Daripada saya dipindah mas,” ucap salah satu camat yang mewanti-wanti

Nama kabupaten berpenduduk 1,2 juta ini menjadi terdengar keras ketika sekitar 100-an orang yang mengatasnamakan Fosil Maharana mengunjungi kantor KPK di kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada pertengahan April 2008 lalu. Dipimpin oleh mantan ketua Komisi A DPRD Probolinggo, Djumanto, organisasi itu menyampaikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Mereka membawa sejumlah bukti dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Probolinggo saat itu, Hasan Aminuddin di proyek pembangunan Islamic Center, proyek Pantai Bentar, dan proyek Cempoko yang ditaksir sekitar Rp 32 miliar. Lama tidak ada kabar dari KPK, kembali ratusan warga Probolinggo mengunjungi KPK pada Oktober 2012 lalu. Kali ini ratusan warga tersebut menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Probolinggo. Dipimpin



Ponpes Saqo merupakan bukti kelihaian Hasan dalam mengontrol kepentingan bersama keluarganya untuk membangun suatu dinasti dan demi kepentingan politik. Hasan Aminuddin juga sangat lihai untuk mnyeimbangkan kekuatan pengaruh dua pondok besar di Kabupaten Probolinggo yakni Pondok Pesatren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Alasannya, jikalau dua pondok ini bersatu maka di khawatirkan akan berpengaruh langsung terhadap masyarakat. “Kalau dua pondok ini bersatu melawan Hasan Aminuddin habis sudah dia,” ujar Aktifis pegiat anti korupsi Probolinggo, Binhud. Nah, bagaimana dengan skema politik yang dilakukan Hasan Aminuddin dalam melanggengkan dinastinya saat Pilkada yang dimenangkan istrinya satu tahun yang lalu? Bangunan pondasi yang kuat membuat Hasan Aminuddin mudah menjalankan politiknya. Awalnya Hasan Aminuddin melempar isu rivalitas dengan kakaknya Hafidz Aminuddin yang saat itu di calonkan maju sebagai calon Bupati Probolinggo, hal tersebut sangat logis karena Tantri Hasan juga maju diusung oleh partai non parlementer. Isu ini dijalankan lantaran Habib Salim, wakil Bupati Probolinggo dan juga Kusnadi selaku Sekda juga bakal maju melawan Tantri Hasan. Dua jagoan yang sudah disiapkan dari awal oleh Hasan ini rupaya bukan saling memecah seperti yang ada dipikiran publik kala itu, bahkan saling menguatkan atau melemahkan calon Bupati lain di luar koridor dinasti yang akan maju. Kecerdikan Hasan sebagai politisi ini-pun

Gedung Islamic Center Kraksaan (atas), Pantai Bentar. Objek korupsi mantan bupati Probolinggo.

laporan dugaan kasus korupsi di Pemda Probolinggi ditindaklanjuti. "Tahun 2012 lalu kita sudah laporkan ke KPK dan saat ini masih belum ada tindak lanjut, oleh karenanya kami tagih pernyataan Abraham Samad yang ingin menangkap koruptor kelas kakap," kata Binhud saat itu. Bahkan MCW meminta KPK untuk serius menangani kasus korupsi ini, “KPK turun ke Probolinggo, kami mendesak agar kasus ini segera ditangani,” ujar Wakil Koordinator MCW, M Hayyik kepada Aktual. Lalu, mengapa KPK lamban menindaklanjuti hal itu dan apa yang terjadi sebenarnya di Probolinggo?


Dugaan Korupsi Mantan Bupati

oleh Koordinator Aksi Lukman Hakim, mereka berunjuk rasa di depan KPK. Mereka meminta laporan korupsi yang sudah dilaporkan sebelumnya ditindaklanjuti. Bahkan mereka menambah beberapa kasus dugaan korupsi lain yang dilakukan Bupati Hasan. Salah satunya adalah dugaan penyelewengan dalam program pemberdayaan air minum mineral dengan total anggaran Rp 14 miliar

untuk tahun anggaran 2009 di wilayah Kabupaten Probolinggo. “Diduga 70 persen fiktif. Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp10 miliar,” kata Lukman. Tak kunjung dapat jawaban juga dari KPK, akhirnya beberapa warga mengunjungi kantor Malang Corruption Watch (MCW) pada Desember 2013 lalu. Dipimpin oleh Binhud, warga meminta bantuan MCW untuk mendesak KPK agar

Menurut data yang diterima Aktual, ada dua mega proyek yang memang kuat diduga beraroma busuk korupsi yakni pembangunan Gedung Islamic Center dan rehabilitasi Pantai Bentar. Hasil pemeriksaan atas belanja (audit dengan tujuan tertentu) tahun anggaran 2004 dan 2005 pada Kabupaten Probolinggo oleh badan pemeriksa keuanga (BPK) menyebutkan bahwa perhitungan cost of money terhadap dua mega proyek tersebut berpotensi merugikan daerah sebesar Rp 2,1 milyar. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari program pengembangan kepariwisataan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Pada 2004, Bupati Hasan membentuk dan mengangkat panitia dan penguji potensi pariwisata dan investasi sesuai dengan keputusan bernomor 602.1/103a/426.12/2004. Panitia yang diketuai oleh Sekertaris Daerah tersebut memiliki tugas meneliti dan menguji kelayakan pihak yang akan melakukan inestasi di GIC dan pantai Bentar. DPRD Kabupaten Probolinggo pun menyetujui kegiatan pembangunan dua objek wisata tersebut dengan surat keputusan bernomor 17 tahun 2004. Akhirnya


15

investigasi

seri korupsi daerah

Surat laporan polisi yang dibuat Jumanto.

ditetapkan, GIC dibangun oleh PT Widya Satria asal Surabaya dengan nilai perjanjian kontrak sebesar Rp 15,6 miliar sesuai dengan surat perjanjian kerjasama pelaksanaan bernomor 602.1/12/426.12/2004 tertanggal 27 Agustus. Pekerjaan fisik sesuai kontrak dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai dengan akhir 2005, pembayaran proyek ini dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2007 dengan tujuh kali pembayaran dimana pemerintah Kabupaten Probolinggo telah merealisasi pembayaran mulai uang muka hingga pembayaran ketiga sejumlah 5,4 milyar. Hasil evaluasi terhadap kewajaran kerjasama yang dilakukan oleh BPK dalam pembangunan GIC menunjukkan penggunaan sistem 16

voor financing yakni ada tawaran investor lalu disusun MoU antar kedua belah pihak tidak dibenarkan, pasalnya BPK menilai kegiatan seperti ini akan membebankan APBD jika dana pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Disamping itu, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK menyebut masih ada beberapa perhatian terhadap banguna GIC diantaranya yaitu pasangan kusen alumunium serta pasangan paving yang masih tidak sesuai. Namun, ada data lain yang diperoleh Aktual di soal pembangunan GIC yang cukup mencengangkan yakni berupa kuitansi fee dari PT Widya Satria kepada Bupati Hasan Aminuddin


senilai Rp 1 miliar yang dibayarkan dalam dua termin yakni pada tanggal 27 Desember 2005 dan 18 Maret 2007 dengan nilai masing-masing Rp 500 juta. Kuitansi transaksi tersebut tertulis uang digunakan untuk pembayaran fee proyek pembangunan Gedung Islamic Centre yang ditandatangani oleh Hasan Aminuddin di atas materai enam ribu rupiah. Mantan ketua Komisi A DPRD Probolinggo, Jumanto sebenarnya sudah melaporkan hal itu ke Polda Jawa Timur dengan bukti nomor laporan No-Pol LP/174/III/2007/ Biro Ops tanggal 1 Maret 2007. Polisi sudah mengantongi alat bukti kuitansi yang disahkan oleh pihak pengadilan sebagai satu alat bukti yang sah serta audit BPK Tahun 2004 dan 2005. Data lain yang juga dilaporkan Jumanto adalah laporan keuangan Islamic Centre Probolinggo. Di sana ada beberapa fakta pungli yang yang dirinci dalam pos “Pengeluaran Lain-Lain”. Tertulis di sana, pada tanggal 27 Desember 2005 Pemkab Probolinggo menerima fee sebesar Rp 500 juta. Disambung tanggal 30 Maret 2006 sebesar Rp 2 milyar serta pada tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp 1,5 miliar ditambah pada tanggal 18 Maret 2007 senilai Rp 500 juta. Tak hanya ke Pemkab, aliran fee ini juga mengalir kepada semua pihak, termasuk ke Polda Jatim yang rupanya juga kecipratan uang dari pengembang sebagai uang keamanan. Tercatat pada tanggal 20 Desember 2006, 2 Mei 2007, 10 Oktober 2007 dan 30 Desember 2007 Polda Jatim menerima aliran dana secara urut masing-masing sebesar Rp 50 juta, 100 juta, 400 juta dan 100 juta. Totalnya Rp 650 juta. Pihak konsultan juga menerima dana sebesar Rp 150 Juta yang dibayarkan melalui tiga tahap yakni pada tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp 25 juta, 10 Oktober 2007 senilai

Rp 50 juta dan pada tanggal 30 Desember 2007 senilai Rp 75 juta. Di mega proyek Pantai Bentar, Gending Probolinggo, Aktual mendapat data penting. Kakak Bupati Hasan, Sholeh Aminuddin ditunjuk sebagai pelaksananya. Sholeh Aminuddin adalah pemilik PT Maroko Abadi, yang diberi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bernomor 602.V15/426.15/2004 oleh Bupati hasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan obyek wisata pantai Bentar dengan nilai kontrak Rp 10,9 milyar dengan waktu pelaksanaan mulai 30 Agustus sampai akhir Desemeber 2004.

Hasil audit BPK terhadap kewajaran proyek ditandai dengan beberapa ketidakwajaran. Dibebankannya bunga sebesar Rp 1.3 milyar yang berada dalam kontrak awal perjanjian sangat memberatkan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2005. Alasannya karena Kabupaten belum mendapatkan manfaat dari bangunan tersebut karena masih dilakukan pembangunan. Selain masalah bunga dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2005 menunjukkan bahwa hasilnya masih ditemui beberapa kekurangan diantaranya yakni adanya kemiringan paving sehingga

menyebabkan timbulnya genangan air, beberapa titik seperti gazebo, lampu taman, pintu BRC dan juga pekerjaan rel diketahui belum selesai pengerjaannya. Aktual sempat melihat kondisi wisata Pantai Bentar. Memang cukup memprihatinkan, anjungan pantai hanya terbuat dari kayu, beberapa mainan untuk anak-anak juga sudah usang, pavingisasi lahan parkir dan juga pemagaran saja yang terlihat mencolok dari depan. Aktual sempat berbincang dengan beberapa pegawai di sana. Ternyata sejak 2005 hingga sekarang tidak pernah ada rehabilitasi proyek besar, pagar, anjungan pantai dan lahan parkir. Kasus ini juga telah dilaporkan secara terbuka oleh Jumanto kepada Polda Jawa Timur bersamaan dengan laporan dugaan korupsi GIC. Hasilnya sama, hingga saat ini kasus ini masih dipetieskan kepolisian. Ada data lain. Di program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Kabupaten Probolinggo dengan membangun Saluran Pembangunan Air Minum (SPAM) tahun 2009 ternyata diduga menyimpan ledakan masalah. Pembangunan SPAM yang dilakukan di 26 desa dengan anggaran sekitar Rp 15 milyar diduga fiktif. Dari data yang ada, pembangunan SPAM pada sembilan desa diketahui fiktif atau tidak pernah ada bukti fisik. Sedangkan di beberapa desa lain seperti di desa Rejing, Kecamatan Tiris, Desa Klenang Kidul, Kecamatan Tiris dan lainnya, masih dilakukan pemasangan SPAM. Penelusuran Aktual kali ini diperkuat oleh pernyataan Lukman Hakim, aktivis anti korupsi Probolinggo. Menurut Lukman, ada 26 titik fiktif, kecuali yang ada Desa Gili Ketapang dimana pembangunan SPAM dianggarkan sebanyak Rp4 miliar. Proyek SPAM di Gili Ketapang ini juga tak lepas dari masalah, selain volume dan spesifikasi pipa yang tidak sesuai masyarakat masih Kwitansi pembayaran fee proyek pembangunan Gedung Islamic Centre, Kabupaten Probolinggo.


17

investigasi

seri korupsi daerah

ditarik dana senilai Rp 250 ribu per kepala keluarga. Ada bukti beberapa dokumen kuitansi pembayaran oleh warga di proyek itu. Sebut saja nama warga, Mahali, Saliyono dan Emos Faidah yang ‘dipaksa’ membayar uang sebesar Rp 250 ribu dengan bukti kuitansi berstempel resmi dari Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo. “Sebenarnya uang 4 milyar itu sangat cukup untuk membangun SPAM tanpa meminta uang dari warga. Lha ini warga masih diminta. Itu sarat korupsi,” kata Lukman kepada Aktual saat ditemui di Probolinggo beberapa saat lalu. Di kasus pembenihan kentang di desa Cempoko Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, nama Bupati Hasan terseret lagi. Diduga negara dirugikan Rp 2 miliar rupiah. Modusnya, mark up saat di pembebasan lahan. Menurut Binhud, tanah di daerah tersebut sesuai pasaran seharga Rp50-60 juta per hektar. Namun, pemerintah Kabupaten

Probolinggo menganggarkan dana sebesar Rp 180 juta per hektar. Dari hasil audit BPK, ada hal yang janggal pula ketika melihat pos “Bantuan Untuk Instansi Lain” dengan anggaran Rp 110 juta. Pemeriksaan BPK terhadap SPM dan SPJ menunjukkan bahwa sebagian bantuan tersebut diberikan kepada instansi vertikal seperti bantuan untuk kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Komandan Kodim 0820 dan juga Kapolres Probolinggo yang diterima oleh secara pribadi. BPK menyebut bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pengamanan walau tidak ada bukti nyata pengamanan yang telah dilakukan. Data lain kerugian keuangan daerah yang disebut oleh BPK yakni pada dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya terdapat pekerjaan tak sesuai kontrak dengan nilai Rp 117 juta, pengadaan obat dan alat kesehatan senilai Rp 15 juta serta pemborosan biaya transportasi dan akomodasi Pemkab pada dinas pendapat daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo dengan anggaran Rp 900 juta. Borongan kasus ini tak berhenti sampai di situ. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sapi di Dinas Sosial serta Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) pada tahun anggaran 2006 juga syarat koupsi. P2FM sendiri merupakan Tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindakan korupsi dari KPK.

18


program pemberdayaan fakir miskin dengan anggaran Rp 2,5 milyar dari dana APBN ditambah dana pembanding dari APBD sebesar Rp 466 juta sehingga total anggaran Rp 3 milyar. Realisasinya, dana tersebut ternyata tidak turun kepada fakir miskin seperti yang diharapkan, malah beberapa digunakan untuk program pengadaan sapi dengan penyedia Hafidz Aminuddin, kakak kandung Bupati Hasan.

Tidak pernah ada SP3 Beberapa kasus korupsi itu sudah dilaporkan semuanya ke Polda Jatim. Namun, hingga saat ini kasus ini tak kunjung ditangani. Kalaupun dihentikan pemeriksanaanya ternyata belum ada bukti salinan SP3-nya. Bahkan pada tanggal 29 Mei 2009 lalu, Binhud sudah melaporkan juga ke KPK dengan laporan bernomor 200905-000582 atas nama Drs Jumanto. Isi permohonan tersebut yakni ‘Permintaan pengambilalihan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek GIC dan Pantai Bentar yang diduga melibatkan Bupati Probolinggo yang sudah ditangani oleh Polda Jatim tetapi tidak jelas penangannya’. “Sudah lapor ke KPK namun hingga saat ini belum juga di tangani,” keluh Binhud. Aktual sempat melakukan konfirmasi ke Polda Jatim soal mengapa kasus koruspi Bupati Hasan ini mengambang dan dibiarkan menahun. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Awi Setyono mengatakan bahwa Polda Jatim akan melakukan telaah kembali kasus itu. “Kasus korupsi merupakan prioritas kami,” ungkapnya. Dia berjanji, khusus untuk kasus Mantan Bupati Probolinggo ini, Polda jatim akan melihat kembali kasus hukum itu. Akan halnya, Hasan Aminudin. Aktual berusaha menghubungi Hasan baik lewat pesan BBM ataupun telepon selulernya untuk mengonfirmasi masalah di seputar dugaan kasus korupsi yang dituduhkan beberapa pihak itu. Pesan BBM Aktual ke Hasan hanya dibaca saja dan tidak dibalas.

“dinasti” probolinggo ala hasan aminuddin Proyek Pembangunan Gedung Islamic Center

Hafidz Aminuddin (Pondok Pesantren Saqo)

Rehabilitasi Pantai Bentar

Sholeh Aminuddin (PT. Maroko Abadi)

Proyek Cempoko

10 Diduga total korupsi

32 Diduga total korupsi

SPAM (proyek fiktif)

Tantriana Hasan Aminudin (Bupati Probolinggo)

miliar

miliar


19

investigasi

seri korupsi daerah

Premanisme dan Teror

proyek “mengelola” kemiskinan

Lukman Hakim menunjukkan jendela rumahnya yang pecah akibat letusan bom ‘bondet’ (kiri). Retakan kaca depan rumah Lukman akibat peluru (kanan).

P

egiat anti korupsi Kabupaten Probolinggo yang melaporkan kasus korupsi mantan Bupatinya rupanya harus berjibaku menghadapi terror baik secara mental maupun secara fisik. Mereka menjadi sasaran terror dari para preman yang diduga dikerahkan oleh Bupati Hasan agar tutup mulut. Lukman salah seorang korban teror dan kekerasan itu. Kepada Aktual, dia mengaku bahwa rumah kediamannya dan keluarga sempat di bom ‘bondet’ serta di tembak peluru di bagian kaca sebagai bentuk teror. Ketika Aktual mengunjungi rumahnya, Lukman menunjukkan beberapa bagian rumahnya seperti kaca depan rumah, kaca jendela sebelah kiri terdapat lubang bekas peluru yang dilakukan sebelum kedatangan Aktual ke Probolinggo. Lukman mengaku bahwa ia dan keluarganya sering mendapat ancaman dari orang yang tidak dikenal agar tidak membuka berbagai kasus korupsi. Pemilik pondok pesantren ini 20

menegaskan tidak pernah takut terhadap ancaman sehingga ia dan beberapa rekannya tetap istiqomah di jalur perjuangan melawan kebatilan Hasan Aminuddin. “Banyak itu LSM yang banci yang tidak mau meneruskan karena takut atau dibayar si Hasan, namun saya tetap dengan pendirian, agar masyarakat tahu siapa dia sebenarnya,” katanya. Selain rumah, satu buah mobil Lukman juga menjadi sasaran perusakan, mobil itu juga terkena bom ‘bondet’ sehingga kondisinya terbakar dan hancur total. Kini mobil tersebut dipindahkan dari kediamannya. Kekerasan juga terjadi pada salah seorang aktivis lain bernama Adenk. Ia harus merasakan peluru tajam menembus wajahnya saat siang hari. Beruntung Adenk tidak meninggal dunia. Adeng adalah suami Yuyun mantan isteri Hasan Aminuddin. Adenk dan beberapa kawannya tetap aktif mengungkap kasus korupsi di Probolinggo.


/ Sukardjito

ercatat, dalam laporan BPS Jawa Timur, Probolinggo adalah daerah penduduk termiskin ketiga di Jawa Timur (data BPS 2013). Ada kesan kemiskinan di Probolinggo ini diduga sengaja dipelihara dan diciptakan. “Orang miskin (Probolinggo) sepertinya memang dikelola,” kata Lukman yang juga seorang Kepala Desa di sebuah desa di Probolinggo ini. Besar dugaan bahwa beberapa proyek penanggulangan kemiskinan justru dipakai untuk memunculkan dan mengelola orang miskin. “Contoh riil adalah proyek P2FM dan bantuan sapi di Probolinggo,” ungkap Lukman. Kemiskinan sengaja diciptakan untuk menarik dana untuk memunculkan proyek-proyek baru yang bisa dikorupsi. Dulu memang banyak di proyek infrastruktur, namun saat ini proyek yang masuk lebih pada pemberdayaan masyarakat. “Kalau ada pejabat baru, angka kemiskinan biasanya dibuat banyak dan relatif menurun setelah penguasa itu berkuasa. Ada indikasi angka kemiskinan disusun untuk keperluan tertentu. Dan siapa kategori miskin selalu berbedabeda, tergantung siapa yang menilai dan berkuasa,” urainya. Lukman menduga, ini alasan mengapa angka kemiskinan di Probolinggo terpelihara dan bertambah dari generasi ke generasi. Menurut dia, rakyat harus ikut mengawasi penyaluran anggaran demi memberantas kemiskinan. Dengan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan menangkap pihak-pihak yang berusaha memiskinkan rakyat, maka kemiskinan struktural akan hilang. “Selama ini pejabat yang terindikasi korupsi masih berkuasa sehingga kemiskinan susah ditanggulangi,” tutupnya. / Sukardjito


T

INFO KEMENTAN

PEMERINTAH TERUS DORONG CPO RAMAH LINGKUNGAN

S

ebagai produsen terbesar crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah Pemerintah terus mendorong terciptanya produksi CPO ramah lingkungan. Upaya tersebut dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya dengan melakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) bagi perusahaan sawit di Indonesia. “Sertifikasi ISPO merupakan bukti nyata bahwa pengembangan kelapa sawit telah mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka sebuah perusahaan sawit telah menjalankan proses produksi dengan tidak hanya memperhatikan faktor ekonomi, tetapi juga faktor ekologi dan sosial,” kata Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono, MMA. Suswono menargetkan seluruh perusahaan

di Indonesia dapat segera melakukan sertifikasi. Pada tahun 2013 setidaknya 200 perusahaan telah melakukan sertifikasi yang bersifat wajib ini. “Sertifikat ISPO ini bersifat mandatory atau wajib bagi setiap perusahaan sawit di Indonesia. Hal ini berbeda dengan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang sifatnya untuk memenuhi permintaan pasar dan bersifat voluntary,” kata Suswono. Pembangunan sistem CPO ramah lingkungan merupakan upaya pemerintah agar produk andalan Indonesia bisa bersaing di pasar global. Berdasarkan catatan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Produksi sawit Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 28 juta ton (lihat tabel). Dimana 9,2 juta ton diantaranya digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan sisanya sebanyak 19 juta ton akan diekspor ke berbagai negara terutama 20 Maret - 3 April 2014 Edisi 19 AKTUAL

21

INFO KEMENTAN

India, China, dan Uni Eropa. Pada KTT Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu, usulan Indonesia memasukkan CPO sebagai bagian dari Environmental Goods (EG) diterima. Meskipun anggota APEC belum mambahas detail usulan tersebut. “Jadi bukan gagal ditolak, proposal ini diterima tetapi tidak dibahas sekarang. Pertemuan yang akan datang akan menjadi masukan dan akan dibahas,” ujarnya. Pemerintah gigih mendorong CPO ramah lingkungan sebagai bagian dari EG dalam APEC. Salah satu strateginya dengan mengusulkan daftar baru dengan syarat tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga terbarukan, mendorong pembangunan perdesaan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan strategi itu Indonesia berharap CPO masuk EG List mengikuti 54 produk yang telah masuk sebelumnya. Keuntungan jika CPO masuk dalam EG List, maka hanya akan mendapat tarif bea masuk maksimal 5% di seluruh negara anggota APEC. 22


Empat negara mendukung upaya Indonesia ini yakni China, Papua Nugini, Peru dan Malaysia dalam pelaksanaan KTT APEC mendatang. Produk CPO Indonesia saat ini tengah merambah pasar Asia. Mentan menargetkan pada tahun 2015 CPO Indonesia dapat menembus pasar Eropa dan Amerika. Produk unggulan ini dinilai sangat potensial menambah devisa negara. Selain itu upaya pemerintah juga dilakukan dengan menerapkan bea keluar progresif untuk CPO. Sejak diberlakukan tahun 2012 kapasitas pengilangan (refinery) terus meningkat. semula 21 juta ton pada 2011 menjadi sekitar 30 juta ton hingga akhir 2012. Diproyeksikan meningkat sampai 45 juta ton pada awal 2014. Dampak positif lainnya adalah kapasitas terpasang untuk industri oleochemical dari kelapa sawit naik dari 1.400 ribu ton pada 2011 menjadi 2.200 ribu ton pada 2014. Dan, jumlah investasi di industri hilir kelapa mencapai sekitar USD 860 juta.

Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2013 No.

Provinsi/Province

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

Tahun/Year 2009

2010

2011

Pertumbuhan/

2012*’

2013e)

Growth 2011 over 2010 (%)

482.895

662.201

585.744

616.306

638.032

-11,55

3.158.144

3.113.006

4.071.143

4.142.085

4.268.982

30,78

833.476

962.782

937.715

953.937

993.585

-2,60

5.932.310

6.358.703

5.736.722

5.840.880

6.044.462

-9,78

5

Kepulauan Riau

187

13.367

14.501

14.733

15.492

8,48

6

Jambi

1.265.788

1.509.560

1.684.174

1.714.684

1.775.704

11,57

7

Sumatera Selatan

2.036.553

2.227.963

2.203.275

2.242.649

2.327.781

-1,11

8

Kepulauan Bangka Belitung

482.206

511.330

504.268

512.195

539.819

-1,38

9

Bengkulu

602.735

689.643

862.450

877.874

909.840

25,06

10

Lampung

364.862

396.587

394.813

401.952

417.041

-0,45

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

24.957

23.787

16.793

17.170

17.590

-29,40

13

Banten

24.674

25.972

25.956

26.561

26.941

-0,06

14

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

15

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

16

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

862.515

1.102.860

1.434.171

1.459.835

1.519.143

30,04

21

Kalimantan Tengah

1.677.976

2.251.077

2.146.160

2.179.572

2.299.893

-4,66

22

Kalimantan Selatan

424.309

698.702

1.044.492

1.060.919

1.118.779

49,49

553.834

800.362

805.587

819.881

855.190

0,65

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

25

Gorontalo

26

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

-

154.638

157.257

197.057

200.518

208.301

25,31

27

Sulawesi Selatan

30.949

32.849

33.456

34.126

34.915

1,85

28

Sulawesi Barat

314.520

285.157

244.446

248.668

258.832

-14,28

29

Sulawesi Tenggara

-

-

15.113

15.368

15.404

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

32

Papua

33.533

84.349

73.865

75.305

77.908

-12,43

33

Papua Barat

63.233

50.606

64.641

65.853

68.005

27,73

19.324.294

21.958.120

23.096.541

23.521.071

24.431.640

5,18

Indonesia

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan Source : Directorate General of Estate Crops

Keterangan : * Angka Sementara e) Angka Estimasi -) * Preliminary Figure e Estimation Figure -)


23

politik

Oleh: Wahyu Romadhoni

S

imbol perlawanan dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai tempat deklarasi kesiapan dirinya mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 9 Juli mendatang. Perlawanan adalah alasan Jokowi meneriman tugas dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Jumat (14/3). “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan,” ujar Jokowi, di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara. Saat mendeklarasikan diri di rumah jagoan asal Betawi itu, PDI-P padahal belum resmi mengumumkan mandat yang dibuat Megawati. Namun Jokowi menilai Rumah Si Pitung tempat yang tepat untuk menyatakan kesiapannya.”Kerena ini simbol perlawanan,” tegasnya. Jokowi tidak menyebut apa yang 24

sedang ia hendak lawan. Sebelum mendeklarasikan diri memang ada yang berbeda dengan kegitan blusukan Jokowi hari Jumat itu. Wartawan yang mengikuti kegiatan Pak Gubernur lebih ramai dari biasanya. Hal itu tampak dari kumpulan wartawan dari media asing yang meliput. “Ya aneh, perasaan saya banyak media yang ngikutin saya. Ada bule segala lagi,” candanya. Tak berselang lama suara Jokowi di Marunda langsung direspon oleh pengurus DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Secarik kertas dibacakan oleh Ketua DPP Puan Maharani. “Saya akan membacakan lagi perintah harian yang ditulis tangan ibu Ketua Umum,” kata Puan. Surat yang ditulis tangan ini sekilas mirip naskah Proklamasi Soekarno. Si empunya surat, Megawati sendiri tidak hadir saat naskah itu dibacakan. Ia langsung pulang saat Puan


membacakan surat. Berikut isinya: “Merdeka. Perintah Harian saya, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kepada seluruh rakyat Indonesia, yang punya mata hati keadilan dan kejujuran, di manapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai capres PDI Perjuangan. 2. Jaga dan amankan pemilu legislatif 2014, terutama di TPS dan proses perhitungan, dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi. 3. Teguh dan tegarkan hati dalam mengawasi demokrasi tercinta di Republik Indonesia. Megawati baru membuka mulut saat menjadi juru kampanye nasional di Lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/3). Ia meminta seluruh kader PDI-P mendukung pencalonan Jokowi. “Yang kalian minta sudah saya kasih. Saya kasih si kerempeng ini (Jokowi). Biar kerempeng dia adalah banteng,” ujarnya disambut sorak sorai peserta kampenya. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk memenangkan mantan Walikota Solo ini. Ia tidak mau disalahkan kalau Jokowi kalah. “Kalau

tino oktaviano/ aktual

KETIKA MEGA-PRABOWO BErbalas Surat

Ketua Bapilu DPP PDI P Puan Maharani bersama pengurus DPP PDIP saat mendeklarasikan pencapreskan Joko Widodo, sebagai Capres PDIP, Jumat (14 Maret 2014) di DPP PDIP di Jakarta.

jpnn (jokowi)

Joko Widodo mencium bendera merah putih disela mendeklarasikan diri siap menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara Jumat 14 Maret 2014.

(Jokowi) enggak jadi bagaimana? Itu bukan salah saya, tapi salah kalian semua. Sekarang semuanya harus siap membantu dia,”tegasnya. Pro dan kontra pencapresan Jokowi langsung menyeruak seketika. Surat lama yang tertanggal 16 Mei 2009 bertandatangan Megawati diatas materai beredar di dunia maya. Berisi perjanjian antara

dirinya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, ada 7 butir yang disepakati dalam dokumen Batutulis itu. Jelas surat ini disebar oleh kubu Prabowo. Pasalnya tandatangan dalam dokumen itu ada di sisi Megawati, yang menjadi pegangan kesepakatan untuk Prabowo di pojok kanan bawahnya. Inti dari kesepakatan itu adalah Mega berjanji akan mendukung Prabowo pada Pemilu 2014. Prabowo pun tidak membantah. Saat hendak memulai kampenye legislatif, Prabowo tidak bisa menutupi kekecewaanya. “Kalau anda manusia dan di pihak saya, anda kecewa nggak (perjanjian itu batal)?,” ujarnya. Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi menyebut Mega tidak beretika.” Itu kan perjanjian tertulis yang masalah penyelesaiannya di etika. Tapi dengan dinamika politik berjalan seperti ini, kita lihat saja perkembangannya,” kata Suhardi. Sementara itu pihak PDI-P menyebut tidak ada yang dilanggar dalam penjanjian Batutulis. “Perjanjian dengan asumsi menang. Faktanya kalah. Sama-sama oposisi dan PDI-P lebih banyak kok ngalah ke partai kecil,” ujar politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari.

Isi Perjanjian Batu Tulis 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009. 2. Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden, jika terpilih mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai perundangundangan yang berlaku. 3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah: Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan. 4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto. 6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat. 7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014. Jakarta 16 Mei 2009


25

Bermula di Jenewa 1967 Oleh: Hendrajit

S

etiap kali pemilu diulas, geopolitik selalu diabaikan. Padahal di balik sasaran negara-negara adidaya seperti Amerika maupun Uni Eropa untuk menguasai wilayah geopolitik suatu negara, ada banyak konglomerasi atau korporasi-korporasi global yang ikut mengatur permainan dari belakang layar. Masih ingat apa yang terjadi pada 1967 tak lama setelah Bung Karno dilengserkan dari kursi kepresidenan menyusul dilegalisasikannya Surat Perintah 11 Maret 1966, yang kemudian memunculkan Jenderal Suharto,

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik sebagai triumvirat kepemimpinan nasional baru Indonesia? Sebuah hajatan besar para konglomerat Amerika digelar di kota Jenewa, Swiss pada November 1967, untuk menyusun skenario penjajahan Indonesia di ranah ekonomi. Konferensi Jenewa ini resminya disponsori oleh The Time-Life Corporation. Namun seseorang yang berada di belakang The Time Life Corporation adalah David Rockefeller. Putra bungsu dari dinasti John D Rockefeller yang ditugasi khusus untuk bermain di ranah

politik. Konferensi Jenewa yang berlangsung tiga hari tersebut bisalah disebut sebagai pertemuan merancang pengambilalihan Indonesia ke tangan beberapa pengusaha asing yang berada dalam kendali Dinasti Rockefeller baik yang berada di Amerika Serikat maupun Inggris. Simak saja Raksasa-raksasa korporasi yang hadir pada konferensi tersebut seperti: General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, dan US Steel. Dari serentetan perusahaan raksasa yang hadir dalam Konferensi Jenewa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertemuan ini memang tidak main-main, dan tidak berlebihan jika dipandang sebagai pertemuan untuk “mengambil-alih Indonesia”. Bayangkan saja. General Motors menurut majalah Fortune terbitan 1974, merupakan perusahaan industri otomotif terbesar Amerika selama 40 tahun. Sementara itu dengan keterlibatan David Rockefeller sebagai sponsor dan sutradara Konferensi Jenewa, harus dibaca sebagai wakil kepentingan strategis perusahaan minyak Exxon Corporation yang berada dalam kepemilikan dinasti Rockefeller di Texas. Untuk mengetahui kendali keluarga Rockefeller yang sebenarnya terhadap Exxon dan cabang lainnya dari Standard Oil Trust yang asli David Rockefeller, 1962

26


aktual/ istimewa

laporan utama

(Mobil, Standard of Indiana, Standard of California, Chevron, Sohio, Phillips 66, Marathon, dan sebagainya), menarik menyimak fakta berikut ini. Saat itu keluarga Rockefeller memiliki persediaan minyak yang nilainya USD 324.600.000. Angka ini praktis mewakili rata-rata sekitar 2% saham di empat perusahaan minyak raksasa. Menariknya lagi, berdasarkan beberapa informasi, sembilan yayasan keluarga Rockefeller juga mengendalikan ratarata 3% saham di semua perusahaan cabang Standard Oil Trust. Saham keseluruhan sebesar 5% ini memberi keluarga Rockefeller kendali yang besar terhadap keempat perusahan raksasa tersebut. Namun, minyak bukan satusatunya aset bisnis keluarga Rockefeller. Beberapa bank terkemuka juga berada dalam kepemilikan Rockefeller. Seperti First National City Bank dan Chase Manhattan Bank. Chase Manhattan merupakan lembaga perbankan terbesar ketiga di dunia, dan termasuk yang paling berpengaruh. Nah, Chase Manhattan, bank ini kebetulan big boss-nya langsung dipegang oleh David Rockefeller. Yang mengatur Konferensi Jenewa untuk merebut kekuasaan ekonomi Indonesia. Salah satu sukses besar para konglomerat global Amerika-Inggris untuk menjajah perekonomian Indonesia adalah: Merancang

infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Maka keluarlah Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sehingga Indonesia sejak saat itu membuka pintunya lebar-lebar buat investor asing untuk berinvestasi dengan motif memperoleh laba dalam bidang infrastruktur dan barang-barang publik lainnya. Kepada masyarakat bisnis dan korporasi diberitahukan bahwa tidak ada cabang produksi yang biasanya disebut public goods yang tertutup bagi investor swasta, termasuk investor asing. Singkat cerita, UU No 1 1967 tentang penanaman modal asing, yang disusul dengan serangkaian perundang-undangan dan peraturan kebijakan-kebijakan pemerintah, sangat jelas menjurus pada liberalisasi. Melalui infrastruktur hukum tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, sehingga akhirnya praktis sama kedudukannya dengan warga Indonesia. Namun ini baru sebagian dari cerita. Sisi lain dari hasil pertemuan Jenewa 1967 ternyata jauh lebih dramatis. Freeport yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia di Papua, kemudian berhasil menguasai bukit dan tembaga di Papua Barat. Dan Henry Kissinger yang kala itu mulai merintis karir di bidang politik luar negeri Amerika, didudukkan sebaga anggota Dewan Komisaris. Sebuah korporat raksasa AS Alcoa mendapat bagian terbesar

dari bauksit Indonesia. Adapun sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Sekelompok perusahaanperusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hak penguasaan hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Maka sejak saat itu, pemerintahan Suharto, kendali ekonomi Indonesia berada di tangan Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggotaanggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan yang terpenting, IMF dan Bank Dunia.

Mafia Berkeley Menjelma Jadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) Bagaimana sebuah pertemuan strategis untuk menginvasi perekonomian Indonesia bisa begitu mudahnya diatur dari luar negeri? Di sinilah peran dari Berkeley Mafia. Sekelompok ekonom lulusan Universitas Berkeley, yang komitmennya dari awal bukan membela rakyat, melainkan membela kepentingan-kepentingan dari 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) yang juga sudah diketahui oleh masyarakat luas. Terbentuknya kelompok ini sudah dimulai sejak sebelum Konferensi Jenewa November 1967. Ideologinya adalah menabukan campur-tangan pemerintah kehidupan ekonomi. Persekongkolannya yang begitu erat dan terorganisir dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, pada perkembangannya seringkali menguntungkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Lambat-laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Meskipun tidak belajar di Universitas Berkeley, maupun di Fakultas Ekonomi UI. Sebagai kelompok dan jaringan, mafia Berkeley ini pada perkembagannya menjelma menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Karena mereka ini kemudian membentuk keturunanketurunannya.


27

laporan utama

28

Sri Mulyani Indrawati, co-managing director World Bank (kiri), berbicara dengan Dominique Strauss-Kahn, managing director IMF (tengah), di Development Committee meeting sebelum acara tahunan IMF- World Bank Group di Washington, D.C., U.S., 9 Oktober 2010.

Meski menang di pemilu legislatif, namun karena saat itu masih merujuk pada UUD 1945 pra amandemen, maka Mega terjegal dalam pemilihan Presiden. Dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang justru secara tak terduga terpilih melalui voting di Sidang Umum MPR 1999. Ketika Suharto lengser pada Mei 1998, Mafia Berkeley memang tidak lagi menguasai sepenuhnya seperti di era Orde Baru, namun pos-pos ekonomi masih dikuasai oleh jaringan ini melalui Ginandjar Kartasasmita yang ketika mundur dari kabinet Suharto, kemudian bergabung bersama Wakil Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Suharto. Dan di bawah kepresidenan Habibie, Ginandjar menguasai pos yang sama yaitu Menko Ekonomi. Pada masa pemerintahan Gus Dur, menurut Kwik Kian Gie, tak ada satupun menteri dari kubu OTB itu. Menko Ekuin dipegang Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan Jusuf Kalla. Ketiga orang ini jelas tidak ada sangkut-pautnya dengan kubu OTB. Namun, benarkah mereka kemudian diam-diam saja terima pasrah pada nasib politik? Ternyata tidak. Mereka tetap kasak-kusuk. Ketika IMF dan Bank Dunia mulai gerah dengan kebijakankebijakan perekonomian Kwik Kian Gie, Gus Dur kemudian didesak


untuk membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya. Meski di dalam DEN ada beberapa ekonom lainnya, nanum hanya sebagai embel-embel belaka. Yang aktif hanya Emil Salim dan Sri Mulyani. Sasaran jangka pendek dengan dibentuknya DEN, agar Emil Salim dan Sri Mulyani bisa diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Dengan begitu, tujuan DEN dibentuk adalah untuk mengawasi dan memata-matai Kwin Kian Gie yang waktu itu kebetulan menjabat Menko EKUIN. Sebuah pos strategis dalam kabinet yang selama ini dikuasai oleh Mafia Berkeley. Bahkan dalam sebuah konferensi internasional yang selama ini dikenal sebagai Paris Club, Presiden Gus Dur atas desakan dari IMF dan Bank Dunia, kemudian membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang tujuannya adalah mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Bukan main. Yang dilibatkan dalam tim asistensi Menko EKUIN pun tidak tanggung-tanggung. Prof Dr Wijoyo Nitisastro, Mantan Menko EKUIN era Suharto dan sekretarisnya, lagi-lagi adalah Sri Mulyani Indrawati. Dan benar. Selama pertemuan Paris Club tersebut, Wijoyo Nitisastro dan Sri

bloomberg

Salah satu keturunan dari Mafia Berkeley yang sudah bermetamorfose menjadi OTB ini adalah, Dr. Sri Mulyani Indrawati yang kelak kita kenal sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden SBY, sebelum mengundurkan diri dari kabinet gara-gara Skandal Bank Century, meskipun dia mundur dengan dalih karena Bank Dunia meminta dirinya menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia. Bagaimana menggambarkan gurita Mafia Berkeley yang sudah jadi OTB ini pada era pemerintahan pasca Suharto? Sekelumit kisah yang dikisahkan oleh Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinasi Ekonomi pada era Presiden Gus Dur menarik untuk disimak. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kader penerus yang jadi andalan untuk mengawal kebijakan strategis Konsensus Jenewa 1967 adalah Sri Mulyani Indrawati. Ketika itu, jelas sudah pasti PDIP bakal menang dalam pemilu 1999 dan Megawati sebagai Ketua Umum Partai diyakini bakal menjadi Presiden, maka Kongres PDIP di Bali menjadi pusat sorotan dunia. Menariknya, Sri Mulyani dan almarhum Dr Sjahrir yang notabene termasuk teknokrat Berkeley Mafia sempat-sempatnya ikut hadir dan duduk di kursi bawah panggung. Buat Kwik Kian Gie yang memang kader tulen PDIP dan loyalis Mega sejak rejim Suharto masih kuatkuatnya jadi berpikir, kok bisabisanya mereka dengan mudah hadir di acara kongres PDIP tersebut. Rupanya ada sebuah jaringan siluman yang akan mengatur mereka untuk kelak diproyeksikan sebagai calon-calon menteri dalam kabinet Megawati. Sekali lagi terbukti, bahwa jaringan OTB tersebut memang benar-benar ada dan melakukan kerja-kerja politik. Yang agenda strategisnya adalah tetap memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa presidennya dan tanpa peduli apa ideologi presidennya. Celakanya, mereka salah hitung.

Mulyani mengapit Kwik Kian Gie dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, agar Kwik Kian Gie menyetujui pasal demi pasal yang merujuk pada skema para anggota Paris Club. Sewaktu SBY jadi Presiden pada 2004, SBY didatangi oleh Duta Besar AS Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Andrew Steer. Mereka intinya mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada Sri Mulyani, Budiono dan Mari Pangestu. Sejarah kemudian membuktikan, meski tidak secara serentak dan bersamaan, namun ketiganya kemudian menduduki pos-pos strategis perekonomian nasional pada pemerintahan SBY baik di periode 2004-2009 maupun 2009-2014. Maka itu, pemilu selalu jadi arena pertarungan antar konglomerasi baik asing maupun pribumi menyusul kejatuhan Presiden Suharto dan kemunculan reformasi pasca pemilu Juni 1999.

The Matzuzaki Club Perekat Formasi Politik Pasca Suharto

aktual/ istimewa

Matzuzaki

Tahukah anda kalau ikatan politik Indonesia sejak reformasi 1998 dibangun atas dasar nasab ketimbang mahzab (ideologi)? Mari kita bongkar

kembali tumpukan berita lama pada 24 Maret 2012. Ketika itu, Matzuzaki Hio, seorang suhu karate Jepang berkunjung ke Indonesia. Resminya, untuk menghadiri hari ulang tahunnya, tapi agenda sesungguhnya sangatlah politis. Mengapa? Sebab dia lah suhu karate yang melatih Sarwo Edhi Wibowo, SBY, Arifin Panigoro, Fahmi Idris, Osman Sapta, Marzuki Darusman, dan Aburizal Bakrie. Ihwal cerita seputar peran Matzuzaki Hio sebagai mentor Sarwo Edhi Wibowo beserta enam anak muda tersebut, sudah lama penulis ketahui melalui informasi mantan staf diplomatik Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ketika itu. Namun informasi kedatangan Matzuzaki pada Maret 2012 penulis peroleh secara tidak sengaja. Ketika itu ada seorang kawan dekat, Dokter Zulkifli yang kebetulan diajak makan siang di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru. Kalau tidak salah namanya Merah Delima. Dokter Zul, begitu sapaan akrab teman-teman dekatnya, kemudian duduk dan memesan makanan, tiba tiba ada serombongan orang Jepang yang juga makan di resto tersebut. “Siapa orang Jepang itu, anda kenal?” tanya Zul kepada rekannya yang menraktir makan. “Oh itu Mr. Matzuzaki. Dia orang dekat SBY sejak Presiden kita ini masih perwira muda”. Informasi ini sesuatu banget. Berarti kalau sang suhu sudah datang ke Indonesia, berarti ada sesuatu yang gawat di barisan para konglomerat Kartel Politik Indonesia, yang notabene merupakan mantan murid-muridnya yang dulu dia bina. Yang mengherankan, tak satupun media massa, termasuk yang katanya oposisi, mengungkap agenda di balik kunjungan Matzuzaki ini. Padahal ini sebuah berita yang amat penting. Betapa tidak. Keenam anggota klub Matzuzaki tersebut, pada perkembangannya telah menguasai dan mendominasi pengaruh politik Indonesia. Marzuki Darusman dan Fahmi Idris, bermain di Partai Golkar. Arifin

Panigoro sempat bergabung sebagai pemain kunci di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada fase-fase awal reformasi pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pun ketika akhirnya harus hengkang dari PDIP karena perseteruannya dengan suami Mega almarhum Taufiq Kiemas, setidaknya punya dua satelit politiknya melalui Hatta Rajasa di Partai Amanat Nasional, dan Pramono Anung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Osman Sapta, lain lagi corak peran dan sepakterjangnya. Yaitu bermain di ranah premanisme politik dan utusan daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie, bermain di jaringan pebisnis lokal melalui KADIN dan HIPMI. Dan sekarang menjadi pemain sentral dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana dengan SBY sendiri? Sejak 1980-an semakin mendapat posisi yang bagus dan strategis di jajaran Angkatan Darat dan TNI pada umumnya. Apa agenda sesungguhnya di balik kedatangan Matzuzaki tahun lalu yang berkedok untuk menghadiri acara hari ulang tahunnya, memang tidak sempat terdeteksi. Tapi nampaknya the Matzuzaki Club sudah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politiknya menjelang Pemilu 2014. Bukan satu hal yang kebetulan jika tiga partai politik yang terkait langsung dengan the Matzuzaki Connection ini, berhasil memegang tampuk kekuasaan tertinggi di partainya masing-masing. SBY April lalu mengambil-alih langsung posisi Ketua Umum Partai Demokrat menyusul kasus suap korupsi Proyek Hambalang yang melibatkan incumben Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sedangkan Aburizal Bakrie yang sejak saat itu bergelut di dunia usaha sebagai pebinis pribumi di bidang tambang dan Migas, saat ini juga sudah mengonsolidasikan kekuatannya dengan memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.


29

Pengusaha minyak Arifin Panigoro, meski sejak Munas PDIP di Bali pasca pemilu 2004 tidak lagi bergabung di partai berlambang banteng sehingga mundur dari kegiatan politik, tetap memasang satelit politiknya melalui Pramono Anung yang seusai Munas PDIP di Bali, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal mendampingi Megawati. Melalui Partai Amanat Nasional (PAN), Arifin juga mempunyai jangkauan pengaruh yang cukup kuat melalui kerjasama strategis dengan Amien Rais yang dirajut melalui pertemuan di Hotel Rodison Yogyakarta sebelum berlangsungnya Sidang Umum MPR pada 1998. Benih-benih persekutuan strategis Arifin Panigoro-Amien Rais tersebut baru berbuah menjelma sebagai formasi kekuatan politik ketika PAN dideklarasikan pada 23 Agustus 1998. Di sinilah skenario tersembunyi Arifin Panigoro berhasil dimainkan dengan amat cantik. Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto; PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya. Namun dari perjalanan waktu jelas lah sudah. Bahwa Amien Rais dan Arifin Panigoro sedang menyiapkan seorang “Satrio Piningit” di dalam tubuh PAN yaitu dengan menyelipkan Hatta Rajasa, seorang kader muda dan mantan CEO Medco pada 1980, di jajaran 50 deklarator PAN. Buktinya, sejak bergabung di staf kepengurusan PAN sejak menjadi salah seorang Ketua Departemen, kemudian melesat menjadi Sekjen lantas kemudian Ketua Umum hingga sekarang. Sedangkan Osman Sapta, lepas aktifitasnya di dunia bisnis, saat ini mengawal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 30

(HKTI), yang sepertinya sedang ditugasi menjalankan misi khusus melumpuhkan kekuatan dan pengaruh Prabowo Subianto di organ yang sejak zaman Orde Baru mempunyai jaringan yang mengakar di kalangan kaum tani. Lantas apa kabar dengan Fahmi Idris dan Marzuki Darusman? Fahmi, yang dikenal memiliki grup bisnis Kodel Grup, sejak tidak lagi menjabat Menteri Perindustrian, kemudian aktif kembali di ranah bisnis, termasuk sektor Migas. Marzuki Darusman meski tidak aktif secara langsung di dunia politik, namun tetap berkiprah di lingkar dalam kekuasaan pemerintahan SBY. Bahkan sempat terungkap jika Marzuki ternyata tercatat sebagai salah seorang anggota komisaris PT Freeport Indonesia bersama Amien Rais. Dengan demikian, sejak pemilu 2004 yang kemudian dikembangkan pada pemilu 2009, kartel politik ini menjelma dalam setidaknya koalisi 5 Partai yaitu: Golkar, PDIP, PAN, Partai Demokrat dan PKS. Menyimak sekelumit kisah tadi, bisa lah kita simpulkan the Matzuzaki Club telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Benarkah Matzuzaki satusatunya faktor perajut dan pemersatu mantan murid-muridnya ini sehingga menjadi sebuah kartel politik Indonesia pasca reformasi? Pada tataran ini, kita tidak lagi berbicara tentang The Matzuzaki Club, melainkan sudah meluas dan mengembang menjadi The Matzuzaki Connection. Di sinilah peran dua orang dekat mantan Presiden Suharto: Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita.

Jaringan Politik Ginandjar Kartasasmita Pengaruh Sudharmono dan Ginandjar ketika keduanya menguasai jaringan birokrasi di kantor sekretariat negara sejak fase awal pemerintahan Suharto, pada perkembangannya kemudian atas prakarsa mereka berdua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah


yang dikenal sebagai Kepres 10 tahun 1980 untuk memberi proteksi dan lisensi kepada beberapa pengusaha nasional pribumi. Ginandjar pada fase-fase menjelang keluarnya PP 10, antara 1968-1972 pernah menjadi Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet. Pada 1971-1972, Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinete. Pada 1972-1976, Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet. Dan pada 1976-1978, sisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan. Skema dari Kepres 10 tahun 1980 sejatinya merupakan gagasan Ginandjar untuk membesarkan pengusaha pribumi, untuk menandingi pengusaha-pengusaha Cina yang kelak populer dengan sebutan Kelompok Jimbaran seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Mochtar Riyadi, Ciputra, dan William Suryajaya. Kebijakan pemerintahan Suharto untuk membina pengusaha lokal pribumi tersebut berada dalam naungan Tim Pengendalian Lintas Departemen yang diketuai

presiden.go

laporan utama


oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, orang dekat Suharto sejak masa-masa awal pemerintahan Orde Baru. Tim Pengendalian Lintas Departemen ini terdiri dari: Menteri/ Sekretaris Negara (Ketua), Menteri

Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas (Wakil Ketua), Gubernur Bank Indonesia, Dirjen Anggaran, Dirjen Industri Logam Dasar, Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Deputi Ketua Bappenas bidang ekonomi. Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara duduk sebagai ketuanya. Ginandjar, kala itu menjadi asisten Sudharmono untuk urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Ginandjar Pemerintahan NonKartasasmita, berbicara departemen (1978di Kantor 1983). Itu berarti, Presiden. segala macam urusan teknis kelayakan Prabowo administratif siapa Subianto saja pengusaha pribumi yang layak masuk daftar pembinaan ada di tangan Ginandjar. Begitulah. Meski hanya sebagai anggota tim, Ginandjar tergolong paling aktif memasukan pengusaha pribumi ke dalam proyekproyek yang dikerjakan pemerintah, atau proyek yang dibiayai asing. Tiga tahun berselang, tugas tim pengendali bertambah. Presiden Soeharto menugaskan tim ini juga turut mengendalikan aneka proyek BUMN dan Pertamina, sejalan dengan oil boom masa itu. Sekretariat Negara berinisiatif membangun kilang minyak—dan itu otomatis ada tambahan anggaran. Maka, bermunculanlah sederet pengusaha pribumi yang kemudian bukan saja merupakan para pemain kunci dari kalangan konglomerasi pribumi Indonesia, namun pada perkembangannya juga menjadi para pemain politik kunci sejak pasca

kejatuhan Suharto pada 1998. Seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Sugeng Sarjadi, dan Fadel Muhammad. Melalui penguasaannya terhadap jaringan birokrasi dan jantung pengambilan keputusan-keputusan strategis di Kantor Sekretariat Negara inilah, Ginandjar dengan dukungan dari Sudharmono, mulai membangun nukleus politik (kelompok inti politik) berbasis pelaku usaha untuk mengimbangi pengaruh yang semakin menguat dari para konglomerat Cina seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Mochtar dan James Riyadi, Bob Hassan, Prayogo Pangestu dan sebagainya. Melalui Kepres 10 tahun 1980 inilah, Sudharmono dan Ginanjar kemudian memberi fasilitas dan perlindungan bisnis kepada Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Fadel Muhammad, Imam Taufik, dan lainlain. Singkat cerita, karena hutang budi para pengusaha inilah, sehingga kemudian mereka memandang Sudharmono dan Ginnandjar sebagai Patron Politik mereka. Khususnya Ginandjar Kartasasmita, malah kemudian dipandang oleh mereka sebagai Soko Guru politik juga. Bukan sekadar Soko Guru para pengusaha besar lokal tersebut di atas. Ginandjar, yang pernah berkesempatan mengenyam pendidikan tingkat lanjutan pada Universitas Tokyo bidang studi Pertanian dan Teknologi pada 19601965, nampaknya sangat terisnpirasi oleh formasi politik di Jepang yang berbasis pada aliansi strategis antara Politisi Partai, Pengusaha (Zaibatsu) dan aparat birokrasi. Bukan satu hal yang kebetulan, jika mentor ke enam tokoh tadi selain Matzuzaki yang memang asli orang Jepang, juga Ginandjar yang sangat mendalami dan menjiwai falasafah dan budaya politik Jepang. Inilah kartel politik yang semula dirajut oleh enam anak muda rekrutan Sarwo Edhi yang kemudian menjelma sebagai sebuah nukleus politik dan menemukan formatnya ketika reformasi politik pasca Suharto


31

kemudian menghasilkan sebuah formasi politik hasil Pemilu Juni 1999. Yang kemudian semakin dimantapkan pada Pemilu 2004 dan 2009.

Dimana Posisi Prabowo dalam Pandangan The Matzuzaki Club?

Di sinilah salah satu kerumitan terkait dukungan kalangan perwira tinggi TNI terkait pencalonan Prabowo sebagai presiden. Meskipun Prabowo tidak bersinggungan secara langsung dengan jaringan the Matzuzaki Club secara aspirasi politik dan ekonomi, namun ada dua hal yang menyatukan Prabowo dengan skema politik-ekonomi The Matzuzaki Club. Pertama, kenyataan bahwa beberapa anggota Matzuzaki Club yang kemudian berkiprah di dunia bisnis seperti Arifin Panigoro dan Aburizal Bakrie merupakan hasil pembinaan Ginanjar berdasarkan Keppres 10/1980 yang didasari gagasan untuk mengimbangi pengaruh dan kekuatan jaringan konglomerasi Cina (Jimbaran Group), setidaknya di agenda strategis ekonomi Prabowo bisa sehaluan dan ada titik temu dengan kubu Matzuzaki Club. Apalagi adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo juga termasuk dalam jajaran pengusaha pribumi yang juga berada dalam proteksi dan fasilitas pemerintahan Suharto melalui Sudharmono dan Ginandjar. Kedua, dalam kaitan dengan faksi kemiliteran, seperti sudah saya uraikan pada bagian pertama artikel ini, secara faksional (peer group) faksi militer SBY dan Prabowo sejatinya berada dalam satu kelompok yang solid. Yaitu samasama alumni AKABRI 1973. Meski Prabowo termasuk alumni 1974 karena tidak naik kelas setahun. Jadi, kalau berbicara skenario pencalonan presiden 2014, meskipun Partai Gerindra dan Partai Demokrat berseberangan, namun sebagai nukleus politik SBY dan Prabowo nantinya sangat berpotensi untuk menjalin aliansi strategis namun secara tersamar dan bersifat tidak 32

langsung. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dengan konvensi Partai Demokrat yang saat ini masih berlangsung. Siapapun yang nantinya akan muncul sebagai calon presiden partai Demokrat, gagasannya adalah bahwa partai Demokrat akan memunculkan calonnya sendiri baik calon presiden atau calon wakil presiden. Tergantung dinamika maupun peluang yang ada. Namun sampai sejauh ini, Partai Demokrat sama sekali belum punya gambaran siapa sosok yang cukup kuat untuk diusung sebagai calon presiden andalan. Pertanyaannya adalah, apakah partai Demokrat memang sedang krisis sosok pemimpin atau memang dengan sengaja direkayasa seperti itu? Satu fakta penting adalah bahwa SBY saat ini pegang kendali penuh sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Andaikata Demokrat memang direkayasa untuk tidak memunculkan sosok calon presiden yang handal untuk dimajukan pada pemilihan presiden 2014, maka di sinilah skenario tersembunyi SBY sebagai mata-rantai penting dari Matzuzaki Club kiranya layak untuk kita cermati bersama-sama. Skenario tersamar dari aliansi strategis Prabowo-SBY kemungkinan besar akan diwujudkan dalam bentuk duet Prabowo-Hatta. Tidak dalam kerangka koalisi partai antara Gerindra dan Demokrat, melainkan antara Gerindra dan PAN. Mengapa aliansi strategis Prabowo-Hatta dijabarkan dalam koalisi Gerindra-PAN dan bukannya Gerindra-Demokrat? Pada fase ini, kita harus cerita sedikit siapa Hatta Rajasa. Seperti dalam uraian terdahulu, Hatta sejatinya merupakan kader binaan Arifin Panigoro sejak Hatta jadi senior CEO di Medco pada 1980-an. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PAN harus kita pandang sebagai bagian integral dari penguatan mata-rantai jaringan The Matzuzaki Club yang saat ini tercermin melalui koalisi lintas partai-partai besar di DPR. Setidaknya tiga partai besar pucuk pimpinannya langsung dipegang oleh


alumni Matzuzaki Club. Aburizal Bakrie pegang Ketua Umum Golkar, SBY pegang Ketua Umum Demokrat, dan Hatta Rajasa (satelit politiknya Arifin Panigoro) pegang PAN. Adapun PDIP memang hingga kini masih dipegang oleh Megawati Sukarnoputri. Namun, contact person jaringan Matzuzaki Club di PDIP saat ini adalah Pramono Anung. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP yang saat ini memegang jabatan Wakil Ketua DPR dari PDIP. Jadi, saat nantinya terjadi situasi politik yang cukup krusial jelang pemilihan presiden, Pramono merupakan contact person Megawati untuk menjalin komunikasi politik dengan jaringan the Matzuzaki Club meskipun di permukaan seakan-akan merupakan komunikasi politik lintas partai untuk berbagi porsi kekuasaan (Power Sharing). Pada tataran inilah, Pramono akan memainkan peran penting dalam skenario menduetkan Prabowo-Hatta dengan dirajut melalui kesepakatan strategis antara Megawati dan the

aktual/ istimewa

laporan utama

Liem Soe Liong Bersama mantan presiden Soeharto.

Matzuzaki Club. Apalagi kalau merujuk kembali pada kesepakatan batu tulis antara Mega dan Prabowo sewaktu mereka bersepakat berduet pada pemilihan presiden 2009 lalu, pada 2014 Mega menjamin bahwa Prabowo akan diusung oleh PDIP dalam pencalonan presiden. Namun, mungkinkah hal tersebut bisa berjalan secara mulus? Lagi lagi, dinamika politik di internal TNI baik di Mabes TNI Cilangkap maupun sayap militer SBY di Cikeas akan ikut mewarnai proses politik yang berlangsung.

Konglomerasi Cina Jimbaran Group Di PDIP, Megawati sebagai pemutus kata akhir di PDIP untuk pencalonan presiden, belum memberikan sinyal dukungan terhadap Prabowo, Jokowi maupun dirinya sendiri. Apalagi memberi isyarat dukungan pada calon presiden yang didukung oleh partaipartai lain di luar PDIP. Dinamika politik internal di TNI memang

salah satu faktor yang mendasari keputusan Mega untuk wait and see. Namun yang membuat krusial pencalonan presiden melalui PDIP dan sikap politik Mega yang sepertinya menunggu arah angin bukan semata-mata karena dinamika internal di TNI antara kubu Cilangkap dan Cikeas. Masalahnya karena di tengah dinamika internal antara Cilangkap versus Cikeas tersebut, telah melibatkan perseteruan lama antara dua kubu konglomerasi yang samasama dibesarkan oleh pemerintahan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Suharto. Yaitu antara konglomerasi bisnis binaan Ginandjar Kartasasmita buah dari Keppres no 10 tahun 1980 versus kubu konglomerasi Cina yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Kelompok Jimbaran. Termasuk di dalamnya Liem Soe Liong (SALIM GROUP), Eka Cipta (SINAR MAS), Prayogo Pangestu, Mochtar dan James Riyadi (LIPPO GROUP), William Soeryajaya dan Ciputra. Jaringan konglomerasi Cina Jimbaran Group ini dirajut melalui Yayasan Prasetya Mulya yang pada perkembangannya secara politis sangat dekat dengan CSIS (Center Strategic for International Studies), sebuah think-thank binaan Jenderal Ali Murtopo, yang kelak diteruskan oleh Benny Moerdani, di era pemerintahan Suharto. Setelah rejim Suharto jatuh pada Mei 1998, dan munculnya Wakil Presiden BJ Habibie sebagai presiden transisi menuju pemilu Juni 1999, maka inisiatif politik berada di tangan Ginandjar Kartasasmita yang dengan dukungan 14 menteri yang mundur dari pemerintahan Suharto, kemudian menjalin aliansi politik baru bersama Habibie. Sedangkan faksi militer Benny Moerdani yang sebenarnya juga ikut terlibat dalam mematangkan situasi untuk menjatuhkan Suharto, pada perkembangannya kalah dalam power game melawan kubu Ginandjar. Sehingga membawa konsekwensi, melemahnya Jimbaran Group yang sejak orde baru bersekutu dengan CSIS

dan faksi militer Benny Moerdani. Patahnya kekuatan dan pengaruh Jimbaran Group, ditandai dengan bermigrasinya Liem Soe Liong ke Singapore, sebagai basis operasinya yang baru dalam mengendalikan bisnisnya yang sudah berskala global. Dan Liem praktis bermukim terus di Singapore hingga akhir hayatnya.

Jimbaran Group di era Pasca Suharto Tak heran jika dalam mengatur konstalasi politik di Indonesia, termasuk terkait pemilu 2014 mendatang, agenda-agenda strategis para konglomerat Cina yang dulunya tergabung dalam Jimbaran Group maupun sekutu-sekutu bisnisnya yang muncul belakangan, praktis diatur dan dikendalikan dari Singapore. Markas operasi gabungan antara kepentingan konglomerasi AS-Uni Eropa maupun Chinese Overseas yang dalam hal ini adalah Jimbaran Group. Menurut sumber terpercaya Aktual, di Singapore ada uang berjumlah Rp 400 triliun yang masih “diparkir” di Singapore hingga sekarang, dan besar kemungkinan akibat bungaberbunga, jumlah tersebut sudah meningkat beberapa kali lipat sejak pemilu 2009 lalu. Berkembang informasi bahwa uang berjumlah Rp 400 triliun yang berada dalam kendali para konglomerat Cina yang berbasis di Singapore tersebut baru akan dikembalikan ke Indonesia jika presiden Indonesia mendatang sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Dengan kata lain, para konglomerat Cina eksponen Jimbaran Group yang sekarang berbasis di Singapore, nampaknya akan ikut mewarnai pencalonan Presiden melalui partai-partai politik yang bertarung pada Pemilu 2014 mendatang. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mereka jagokan? Di sinilah pangkal kerumitan yang mereka hadapi. Ketika faksi militer Benny Moerdani kalah dalam power game pasca kejatuhan Suharto pada Mei 1998, salah satu harapan mereka tumpukan pada Megawati Sukarnoputri. Selain karena tercatat sebagai lawan politik utama mantan


33

laporan utama Presiden Suharto, semasa Mega masih dalam penindasan rejim Suharto, beberapa jenderal yang dekat dengan Moerdani memberi dukungan pada Mega baik secara terbuka maupun diam-diam. Seperti Agum Gumelar, Hendropriyono, Theo Syafei, Tyasno Sudarto, Dadang Ruchiatna, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Mega menang pemilu 1999 yang untuk pertama kalinya dilakukan secara demokratis di era pasca Suharto, tak heran jika seluruh elemen masyarakat pendukung Jaringan Jimbaran Group, termasuk harian Kompas, menyatakan dukungan terbuka terhadap Mega untuk menduduki jabatan presiden menggantikan BJ Habibie. Namun sayangnya, meski Mega menang pemilu produk pemilu 1999, namun keputusan untuk menetapkan seseorang jadi presiden tetap melalui mekanisme Sidang Umum MPR karena masih merujuk pada UUD 1945 versi pra amandemen. Alhasil, dalam Sidang Umum MPR 1999 tersebut, Abdurrahman Wahid lah yang justru menjadi presiden RI ke-4 berdasarkan hasil voting di Sidang Umum MPR. Meskipun dalam voting Sidang Umum MPR keesokan harinya, Mega berhasil menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur. Kunci kemenangan Gus Dur maupun Mega sebagai Wakil Presiden, berkat suara dukungan Golkar yang hakekatnya berada sepenuhnya dalam kendali Ginandjar Kartasasmita, sang patron politik paling berpengaruh di Golkar. Meskipun pada voting pemilihan presiden, Golkar sempat terpecah antara faksi Akbar Tanjung yang memberi suara dukungan kepada Gus Dur, dan kubu Ginandjar yang memberi dukungan suara kepada Mega. Namun karena faksi Golkar Akbar Tanjung mendapat dukungan solid dari beberapa partai Islam yang berada dalam payung Poros Tengah yang dimotori oleh Amien Rais, Gus Dur akhirnya menang. Namun dalam voting memilih Wapres pada keesokan harinya, Mega berhasil memenangkan pencalonan jadi wakil presiden berkat dukungan solid seluruh faksi di Golkar maupun 34

Poros Tengah. Hasil Sidang Umum MPR yang sebenarnya tidak memuaskan Mega karena bagaimanapun dia lah pemenang pemilu, namun peta politik nasional membawa implikasi lumpuhnya kekuatan politik Jimbaran Group dan Faksi militer Moerdani yang dari awal merapat ke kubu Megawati.

Dari Gus Dur beralih ke Mega Dengan terpilihnya Gus Dur secara mengejutkan dari hasil Sidang Umum MPR 1999 tersebut, bagi Jimbaran Group, tidak ada pilihan lain saat itu kecuali bergabung ke kubu Gus Dur dan mendukung pemerintahan yang dibentuknya. Salah satu sosok yang menjadi tumpuan aspirasi kubu Jimbaran di kabinet pemerintahan Gus Dur adalah Letnan Jenderal (purn) Luhut Panjaitan dan Agum Gumelar. Itulah sebabnya mengapa Luhut Panjaitan didudukkan di pos Kementerian Perdagangan. Lalu kemudian Agum Gumelar sempat dipasang Gus Dur sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Luhut selain punya jalinan kontak dengan Singapore, dia juga cukup dekat dengan jaringan Jimbaran Group. Maka kepadanyalah para konglomerasi Cina yang bermarkas di Singapore ini menitipkan agenda-agenda strategisnya. Namun karena watak Gus Dur yang sering berobah-robah arah dan sulit diprediksi langkah-langkah politiknya, manuver Konglomerasi Cina melalui Luhut Panjaitan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Apalagi ketika kemudian Gus Dur sendiri sering melakukan blunderblunder politik yang pada akhirnya bermuara pada kejatuhan dirinya dari kursi kepresidenan, berkat koalisi lintas partai yang sejatinya dimotori oleh kubu Ginandjar yang mana melalui rajutan dari Jaringan Matzuzaki Club, mulai menancapkan pengaruh politiknya di partai-partai lima besar seperti PDIP (Arifin Panigoro), Marzuki Darusman dan Fahmi Idris (Golkar), Hatta Rajasa dan Amien Rais (PAN) dan Hamzah Haz (PPP). Maka ketika Gus Dur jatuh,


dan Mega sebagai Wakil Presiden mengambil-alih kekuasaan, maka kubu Ginandjar inilah yang memegang kendali politik dari belakang layar. Lagi-lagi, kubu Jimbaran Group kalah bermain. Sehingga dalam formasi politik di kabinet Mega, aspirasi Jimbaran secara terbatas hanya diwakili oleh Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara BUMN. Sedangkan di Kementerian Perdagangan, Mega memilih Rini Suwandi yang meskipun sangat dekat dengan kalangan pebisnis Cina, namun karena secara historis kedekatan Bung Karno dan mantan Gubernur DKI Jakarta Soemarno di masa lalu, Mega mempunyai trust yang tinggi terhadap Rini. Sehingga dalam melayani aspirasi kubu Jimbaran, Rini hanya difungsikan Mega sebatas sebagai contact person atau arranger politik semata. Namun

Megawati Soekarnoputri sebelum konferensi pers di Jepang Press Club di Tokyo Senin, Juni 23, 2003.

elemen angkatan darat khususnya dari faksi AKABRI 1970 yang di dalamnya Luhut Panjaitan dan mantan KSAD Soebagyo HS masih dihormati sebagai sesepuh TNI di markas besar Cilangkap. Namun itupun hanya sebatas mencoba merebut Sphere of influence, yang tentunya termasuk juga mencoba membangun opini terkait calon presiden yang kiranya diterima oleh Jimbaran Group.

Di Balik Gerakan Mendukung Jokowi Sebagai Calon Presiden

para konglomerat Cina tidak bisa mengendalikan Skema Ekonomi-Bisnis Rini Suwandi. Lepasnya mayoritas saham Indosat ke tangan Temasek HoldingSingapore melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi, boleh jadi merupakan kerusakan terbatas yang terjadi di pemerintahan Mega, sebagai konsekwensi didudukkannya Laksamana Sukardi yang di era Suharto pernah menjadi Managing Director LIPPO Bank.

bloomberg

SBY dan Menguatnya Formasi Politik Matzuzaki Club Seiring dengan kemenangan SBY sebagai presiden pada pemilu 2004 yang semakin diperkuat melalui pemilu 2009 pada periode pemerintahannya yang kedua, maka formasi politik Matzuzaki Club dengan disutradarai oleh Ginandjar Kartasasmita semakin

menguat, karena SBY merupakan mata-rantai penting dari jaringan politik ini yang kebetulan pula berasal dari sayap militer. Maka dengan kemunculan SBY, Jimbaran Group praktis dipatahkan dari dua fron sekaligus. Fron ekonomi-bisnis, berhadapan dengan konglomerasi pribumi yang sebagian besar kroni-kroni politik Ginandjar di Golkar maupun yang bergabung dengan partai-partai lainnya, sedangkan di fron militer seiring dengan tampilnya SBY, maka faksi militer di angkatan darat praktis dikusai oleh faksi militer Akabri 1973, 1975 dan 1977, melalui Pramono Edhi Wibowo dan Erwin Sujono yang segera melakukan pembersihan di jajaran Kopassus dan Kostrad. Dalam situasi yang demikian, jaringan Jimbaran Group kemudian secara taktis mempengaruhi beberapa

Idealnya, Jimbaran Group coba mengandalkan harapan dan dukungannya pada pasangan Wiranto (mantan Panglima TNI) dan pengusaha Cina Hari Tanusudibyo yang kebetulan diduetkan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Selain itu, Wiranto juga merupakan perwira tinggi TNI yang sempat terlibat persaingan politik sewaktu Suharto masih berkuasa, hingga mencapai puncaknya pada kejatuhan Suharto pada Mei 1998. Sehingga ketika Wiranto diperhadapkan dengan Prabowo pada pemilihan presiden mendatang, sebenarnya cukup pas dari segi aspirasi kubu Jimbaran. Namun Wiranto sebagai alumni AKABRI 1968 yang sebenarnya sehaluan dengan para alumni AKABRI 1970 dan 1972, bukan merupakan sosok yang cukup populer dan punya elektabilitas tinggi di mata calon pemilih pada pemilu 2014 mendatang. Sehingga Jimbaran Group meskipun memandang Wiranto sebagai sekutu, namun tidak terlalu berharap pada Wiranto karena dinilai sudah jadi “Kartu Mati.” Dengan demikian, konglomerasi Cina Jimbaran Group sejauh ini bersekutu dengan beberapa perwira tinggi TNI AKABRI 1970 yang masih punya pengaruh, sejauh ini baru sebatas menyatakan keberatan terhadap kemungkinan Prabowo menjadi presiden. Namun mereka belum punya preferensi politik yang


35

laporan utama

jelas untuk mendukung seorang figur sebagai calon presiden. Pada tataran ini, karena tidak ada figur militer yang ideal menurut pandangan Jimbaran Group, maka Jokowi yang kebetulan juga merupakan kader PDIP Megawati, masuk dalam pertimbangan mereka untuk didukung kemunculannya melalui PDIP. Yang itu artinya, mendorong Mega baik secara persuasif maupun melalui tekanan politik, untuk didukung sebagai calon presiden oleh PDIP. Nah di sinilah masalah krusial yang dihadapi Mega. Selain harus mengantisipasi kemungkinan jaringan Matzuzaki Club meminta dukungan Mega terhadap calon presiden yang kelak mereka jagokan, pada sisi lain Mega harus menghadapi tekanan dan desakan Kubu Jimbaran untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden lewat PDIP. Atau mungkin juga nantinya lewat partai-partai lain. Dalam situasi yang krusial seperti ini, Megawati dan SBY nampaknya akan menunda dulu keputusan untuk memunculkan calon presidennya lewat partai mereka masing-masing, karena menunggu konstalasi politik yang berkembang sesudah hasil pemilu legislatif April mendatang diumumkan secara final. Andaikata PDIP, Golkar dan Gerindra nantinya akan muncul sebagai pemenang tiga besar pemilu 36

legislatif, maka bagi Mega maupun SBY akan lebih mudah menetapkan formasi politiknya, termasuk siapa yang paling tepat dimunculkan sebagai calon presiden. Jika PDIP, Golkar dan Gerindra muncul dengan perolehan suara yang signifikan pada pemilu legislatif, maka Mega besar kemungkinan akan membuat keputusan strategisnya di PDIP dengan dasar untuk mendukung skema politik Matzuzaki Club. Sehingga Pramono Anung, sebagai mata-rantai dari jaringan Ginandjar Kartasasmita ini, dipersilahkan untuk memainkan perannya sebagai arranger politik. Dalam skenario seperti ini, ada beberapa kombinasi dengan berbagai kemungkinan: 1. Mendukung Pencalonan Prabowo dengan dasar pertimbangan untuk menaati komitmen Batu Tulis-Bogor pada 2009 lalu, dengan konsesi Mega mengajukan calon wakil presiden pendamping. 2. Dengan didahului oleh kemungkinan rujuk politik Mega-SBY, maka skenario ini akan bermuara pada dukungan Prabowo-Hatta Rajasa. Yang berarti akan tercipta aliansi strategis antara PDIP-GerindraDemokrat dan PAN. 3. Jika resistensi kubu Jimbaran semakin kuat agar PDIP mencalonkan sosok yang mereka bisa terima, maka Mega akan mengambil opsi yang pastinya tidak populer, yaitu dengan mencalonkan dirinya sebagai presiden. Yang secara de facto akan menguntungkan Prabowo, namun pada saat yang sama Mega akan membendung para pendukung tradisional PDIP yang berkisar 15 persen suara itu agar tidak menjadi swing voters untuk calon presiden yang akan membahayakan kemenangan Prabowo. Skenario lain yang patut dicermati adalah ketika perolehan suara PDIP,


Golkar dan Gerindra kemudian tidak terlalu signifikan karena diimbangi dengan perolehan suara oleh Partai Nasdem (Surya Paloh) dan Hanura (Wiranto) yang notabene sebenarnya sehaluan dalam skema politiknya, di sini Mega kemungkinan akan mengambil keputusan yang berbeda, dengan kemungkinan membuka komunikasi politik dengan jaringan Jimbaran Group. Yang itu artinya Rini Suwandi, Hendropriyono maupun Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo yang sejak era Orde Baru merupakan dekat dengan faksi TNI di Cilangkap, akan diberi peranperan penting sebagai arranger politik untuk membuka komunikasi politik dengan Jimbaran Group maupun faksi TNI Cilangkap yang bertumpu pada beberapa perwira tinggi angkatan darat AKABRI 1968, 1970 dan beberapa dari 1972. Dari sini, berbagai formasi politik yang dimunculkan bisa melalui beberapa kemungkinan: 1. Mega akan memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden dengan didampingi oleh calon wakil presiden yang dia dukung. 2. Mencalonkan Jokowi dengan memunculkan figur pendamping Jokowi dari baik dari keluarga besar Bung Karno maupun figur dari luar PDIP yang kiranya disukai atau populer di mata masyarakat. 3. Atau bisa juga Mega memunculkan calon presiden yang selama ini di luar dugaan masyarakat, dengan dasar untuk menciptakan sebuah formasi politik baru yang di luar pengaruh orbit Matzuzaki Club maupun Jimbaran Group. Ketika Mega mengumumkan Jokowi sebagai Capres kemarin, kalau mengikuti skenario di atas maka perlu dikaji lebih-hati-hati lagi apa motivasi dan skenario dibalik kebijakan Megawati tersebut. Ingat, ada Rapimnas PDIP yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014 mendatang. Banyak kemungkinan terjadi disana. Karena tidak ada yang pasti dalam politik.


Seorang anak memegang poster dukungan kepada Joko Widodo untuk menjadi capres ketika deklarasi yang dilakukan Barisan Relawan Jokowi Presiden di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu 16 Februari 2014.


37

BAJU PARTAI DI RUANG REDAKSI Oleh: Wahyu Romadhony

S

embilan poin penting pembatasan iklan politik disepakati kurang dari sebulan menjelang pemilu 9 April. Jumat 28 Februari lalu di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sepakat meneken surat keputusan bersama (SKB) penetapan moratorium iklan politik dan kampanye sebelum 16 Maret 2014. SKB ini adalah hasil kerja Komisi I DPR RI Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Legislatif. Belum genap satu minggu disepakat pelanggaran sudah dilakukan oleh peserta pemilu. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) WirantoHary Tanoesudibyo misalnya masih sering muncul di televisi grup Media Nusantara Citra (MNC). SKB sepertinya hanya macan kertas bagi elit partai. Ketua Dewan Majelis Tinggi Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, misalnya masih sering tampil di Metro TV miliknya dalam bentuk berita

38

dan pariwara. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga melakukan hal yang sama. Lewat lembaga penyiaran miliknya yakni TV One, Ical terus menayangkan pariwara partai dan dirinya. Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya berdalih partainya belum mendapatkan salinan SKB. ”SKB belum sampai ke partai-partai politik. Kami kan tahunya dari pemberitaan dari media yang merujuk pada keputusan rapat Komisi I,” ujarnya. Ketidakpatuhan parpol terhadap SKB sebenarnya sudah diperkirakan oleh sejumlah pihak. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyebut aturan ini terlambat digagas dan diberlakukan. ”Saya kira bagus. Bisa dibuat penertiban media, tapi terlambat ya,” tegasnya. Respon senada juga diutarakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. Namun berbeda dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Menyandang predikat sebagai partai dengan dana kampanye terbesar, Prabowo malah menilai pemberlakukan SKB telah membodohi masyarakat. ”Moratorium iklan itu saya


menganggapnya aneh,” tegasnya. Mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Koppasus) ini berpendapat dengan tidak bolehnya parpol memasang iklan sebelum massa kampanye resmi merupakan bukti tidak adanya keseriusan parpol melakukan pendidikan politik.” Kampanye dua minggu ini tidak cukup, minimal itu 1 tahun. Obama saja dua tahun sehingga masyarakatnya tidak membeli kucing dalam karung. Rakyat kita butuh pendidikan politik dan mengenali calon-calonnya secara baik,” ujarnya. Maklum Prabowo memang pimpinan partai yang paling banyak menggelontorkan anggaran iklan di televisi nasional swasta 2 tahun terakhir. Sementara bagi partai yang tidak memiliki dana besar SKB bisa jadi sedikit menolong.”Bisa dibayangkan, sekali tayang saja kan mahal. Cukup berat. Kalau dilihat dari sini, memang tidak adil,” ujar Suryadharma. Dia mengatakan, PPP juga sudah menyiapkan iklan politik, tetapi baru akan tayang pada masa kampanye terbuka yang dimulai pada 16 Maret 2014. Pembatasan iklan politik tidak lepas dari masuknya pengusaha media ke partai politik atau sebaliknya. Hary Tanoesudibyo yang lama berkibar dengan group media MNC terjun ke Partai Nasdem sebelum hijrah ke Partai Hanura. Setidaknya ada tiga group media massa yang terafiliasi dengan Partai Politik secara langsung. Selain MNC milik Hary Tanoesudibyo. Masih ada Vivanews Group milik Aburizal yang juga Ketum Golkar. Serta Media Group, milik Surya


laporan utama

Paloh yang memimpin Partai Nasdem. Frekuensi publik sebagai menyalur siaran televisi di Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan politik. Celakanya hanyak 13 pengusaha yang menguasai langit nusantara dengan siaran televisi dan radio mereka. Memang satu tahun terakhir peta politik media massa menunjukkan belangnya. Meskipun tidak secara langsung memiliki afiliasi politik kecenderungan pemilik media memberikan porsi terhadap parpol tertentu sangat terlihat. Seperti diamati oleh mantan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat. Media dinilai telah kehilangan netralitasnya.”Pemilu 2014 tidak akan berkualitas, karena tidak sesuai dengan fungsi Media,” ujarnya Bahkan infromasi yang dihimpun Majalah Aktual menyebutkan adanya intervensi langsung pemilik media terhadap rungan redaksi oleh pemilik media yang tergabung dengan Parpol.”Ada pengurus partai yang masuk ke ruangan redaksi

dengan menawarkan karyawan untuk gabungdengan partainya bos,” ujar Sumber Aktual yang enggan disebut namanya. Maka tidak salah jika publik ragu SKB akan dapat membendung intervensi politik di ruang redaksi. ”Yang dibutuhkan dan diperlukan bukan moratorium tapi penegakan hukum atas mereka yang melanggar. Mereka mengikat objek lain dengan larangan yang memang dasarnya sudah dilarang,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.

KEMBALINYA TUTUT DI TAMAN MINI Dua perusahan milik Hary Tanoesudibyo harus menerima kenyataan pahit 10 Oktober lalu di lantai Bursa Efek Indonesia. Saham PT Media Citra Nusantara Tbk (MNCN) dan induknya, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) ditutup anjlok sore itu. Saham berkode MNCN berakhir anjlok Rp300 (10,34 persen) ke level Rp2.600. Sementara itu, saham Global

1. MNC Group dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo mempunyai 20 stasiun televisi, 22 stasiun radio, 7 media cetak dan 1 media online (Waketum Hanura) 2. Kompas Gramedia Group milik Jacob Oetomo memiliki 10 stasiun televisi, 12 stasiun radio, 89 media cetak dan 2 media online 3. Elang Mahkota Teknologi milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja mempunyai 3 stasiun televisi dan 1 media online 4. Mahaka Media dipunyai oleh Abdul Gani dan Erick Tohir mempunyai 2 stasiun televisi, 19 stasiun radio, dan 5 media cetak (Kakak Erick yakni Boy Thohir mantan Bendum Capres SBY-Boediono) 5. CT Group dipunyai Chairul Tanjung memiliki jaringan 2 stasiun televisi, 1 media online. 6. Beritasatu Media Holdings/Lippo Group yang dimiliki James Riady mempunyai 2 stasiun televisi, 10 media cetak dan 1 media online 7. Group milik Surya Paloh memiliki 1 stasiun televisi dan 3 media cetak (Surya Paloh, Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem) 8. Visi Media Asia (Bakrie & Brothers) Vivanews Group milik Anindya Bakrie mempunyai 2 stasiun televisi dan 1 media online ; (Ketua Umum Partai Golkar) 9. Jawa Pos Group milik Dahlan Iskan dan Azrul Ananda mempunyai 20 stasiun televisi, 171 media cetak dan 1 media online; (Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat) 10. MRA Media milik Adiguna Soetowo dan Soetikno Soedarjo memiliki 11 stasiun radio, 16 media cetak; 11. Femina Group milik Pia Alisyahbana dan Mirta Kartohadiprodjo mempunyai 2 stasiun radio dan 14 media cetak; 12. Tempo Inti Media milik Yayasan Tempo memiliki 1 stasiun televisi, 1 stasiun radio, 3 media cetak dan 1 media online; 13. Media Bali Post Group (KMB) milik Satria Narada mempunyai 9 stasiun televisi, 8 stasiun radio, 8 media cetak dan 2 media online (Nugroho, Yanuar. dkk. 2012 dan Lim, M. 2012).

Mediacom ditutup jatuh Rp205 (9,42 persen) di posisi Rp1.970 per unit. Penyebabnya tidak lain adalah sentimen negatif atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto dalam sengketa kepemilikan stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (kini berganti nama menjadi MNC TV). Dalam putusan Nomor 862 K/ Pdt/2013, MA tersebut Tutut kembali menguasai aset PT Citra Pendidikan Indonesia (PT CTPI) dari Hary Tanoesudibyo. Esoknya 30 karyawan PT TPI versi Tutun langsung mendatangi kantor TPI di Taman Mini, Jakarta. ”Ya intinya kami ingin mulai kerja lagi, kami akan di sini sampai jam kerja kami selesai. Nggak ada upaya pendudukan atau memaksa masuk, orang kenal semua, nggak boleh masuk ya kami duduk saja,” ujar Direktur TPI Muhammad Jamman. Namun eksekusi putusan MA itu tidak semudah yang dibayangkan anak pertama Soeharto tersebut.”Ini yang dimenangkan pepesan kosong,” ujar Pengacara Harry, Andi Simangunsong. Pasalnya pihak tergugat yakni PT Berkah Karya Bersama (BKB) tidak lagi memiliki saham di PT CTPI. Saham itu telah dijual kepada PT Media Nusantara Citra (MNC).”Faktanya grup Mbak Tutut tidak pernah menggugat PT MNC Tbk di sidang ini. Akibatnya, secara hukum apa pun keputusan sidang antara grup Mbak Tutut melawan PT Berkah ini, tidak berpengaruh apa pun terhadap kepemilikan MNC TBK atas PT CTPI (MNCTV),” teagasnya. Sengketa kepemilikan yang dimulai sejak tahun 2002 ini pun masih belum tuntas. Namun geliat perebutan lembaga penyiaran yang didirikan oleh mendingan Ibu Negara Tien Soeharto ini juga mewarnai persiapan kekuatan media di pemilu 2014. Hary yang menguasai pasar media di Indonesia saat ini di backup langsung oleh kekuatan politik Partai Hanura. Mengantisipasi gejolak pasar Hary pun langsung mengeluarkan pernyataan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. “Dari sisi hukum, kasus ini tak ada kaitannya dengan MNC. Ini murni urusan PT Berkah dan Tutut ( Siti Hardiyanti Rukmana ),” tulisnya.


39

laporan utama

KAUKUS PENYADAPAN Oleh: Arnold Sirait, Fadlan Syiam Butho

M

emang agak sulit menjelaskan secara teknis bagaimana kecanggihan teknologi penyadapan paling mutakhir dewasa ini. Namun kita harus berterimakasih pada dua film ini: The Enemy of The States (1998) dan Echelon Conspiracy (2009). Kedua film ini (meski agak berlebihan) memudahkan kita untuk memahami bagaimana jika seorang warga negara disadap negara atau atas nama negara. Kedua film ini layak ditonton ulang lagi untuk mempermudah dan memahami lebih dalam tulisan Aktual kali ini. Riwayat kaukus penyadapan sebenarnya mulai terkuak pada 1970-an ketika seorang analis NSA menyebut ada sebuah perjanjian antara AS dan Inggris yang disebut UKUSA (United Kingdom and United States of America) Agreement. Perjanjian ini adalah buah dari kerjasama antara Inggris dan Amerika sejak tahun 1960-an ketika menghadapi perang dingin dengan Uni Soviet dan sekutunya. AS dan Inggris saat itu menggunakan kode “Echelon” untuk strategi spionase mengumpulkan informasi diplomatik dan militer lawan. Terakhir, UKUSA Agreement ini berkembang menjadi kaukus baru di ranah spionase global ketika Australia, Canada dan Selandia Baru bergabung. Kaukus itu sering disebut Auscannzukus. Ada juga yang menyebut kaukus Five Eye. Namun media sering menyebutnya sebagai Echelon Network. Meski kerjasama ini sangat tertutup dan rahasia, namun beberapa jurnalis investigatif mampu menguak keberadaaanya. Pada 1996 lalu misalnya, jurnalis Selandia baru Nicky Hager 40

merangkum hasil investigasinya dalam sebuah buku berjudul “Secret Power, New Zealand’s Role in the International Spy Network”. Tulisan Hager ini memicu beberapa jurnalis lain untuk menginvestigasi keberadaan Echelon Network ini. Hanya dalam kurun dua tahun, media mulai ramai membicarakan soal sadap menyadap global ini. Beberapa kesaksian muncul. Karena beberapa data menyebut bahwa sebagian besar negara Eropa menjadi sasaran sadapan maka Parlemen Eropa (European Parliament) pada 2001 melakukan serangkaian pertemuan untuk membahasnya. Beberapa laporan muncul dari pertemuan itu. Intinya, Echelon Network memang ada, meski lima negara itu tidak mengakuinya. Namun, akhirnya, Australia mengakui bahwa kaukus itu ada. Namun, laporan Parlemen Eropa itu masih belum bisa menguak lebih dalam bagaimana kedalaman proses penyadapan oleh negara-negara yang tergabung dalam kaukus tersebut. Baru pada 2013 lalu ketika Edward Snowden mengeluarkan beberapa data rahasia yang dicurinya dari kantor NSA (National Security Agency) Amerika Serikat cara kerja kaukus tersebut jadi terang benderang. Snowden mulai membeberkan temuannya ke media pada June 2013 lalu di The Washington Post dan The Guardian. Lalu beberapa media seperti The New York Times, Canadian Broadcasting Corporation, Australian Broadcasting Corporation, Der Spiegel (Jerman), O Globo (Brasil), Le Monde (Prancis), L’espresso (Italia), NRC Handelsblad (Belanda), Dagbladet (Norwegia),


Poster Edward Snowden di Hongkong.

El País (Spanyol), dan Sveriges Television (Swedia) mulai merilis data-data rahasia NSA-nya Snowden. Agustus 2013, Presiden Obama dalam sebuah pernyataan resminya mengatakan “We don’t have a domestic spying program... There is no spying on Americans”. Menyusul pada bulan Oktober 2013, Perdana Menteri Inggris David Cameron ‘mengancam’ The Guardian untuk tidak lagi memublikasikan file curian Snowden itu. Salah satu editor The Guardian saat itu, Alan Rusbridger mengaku bahwa dia hanya memublikasikan 26 file curian itu padahal The Guardian memiliki sekitar 58 ribu file yang diperolehnya

abc.net.au

dari Snowden. Prakarsa Snowden itu ternyata membuat sebuah gelombang protes global anti penyadapan. Apalagi ketika beberapa file Snowdwen itu ternyata membuka fakta bahwa kaukus penyadapan global tersebut sangat canggih. Sekelas presiden saja tak luput dari penyadapan, apalagi warga biasa. Kanselir Jerman Angela Merkel sempat protes ke AS atas penyadapan yang dilakukan oleh NSA. Bahkan, file Snowden membuktikan bahwa Presiden SBY dan istrinya tersadap oleh Australia. Lalu, seperti apa bentuk kerjasama kaukus penyadapan global itu? Dan sampai sejauh apa penyadapan itu terjadi? Ada hal menarik yang dilaporkan

Parlemen Eropa saat sidang di Brussels pada 22-23 Januari 2001 lalu. Salah satu report-nya yang bertajuk “COMINT Impact On International Trade” menjelaskan penyadapan itu ternyata mampu memenangkan perusahan AS atas lawan-lawannya di dua proyek besar Indonesia, Satelit Ruang Angkasa dan PLTU Paiton1. Dibawah kebijakan Presiden Clinton pada 1991 (President’s National Export Strategy), penyadapan mulai ditingkatkan ke level perdagangan internasional. Clinton bahkan membuat Advocacy Center yang khusus melindungi beberapa perusahaan AS yang bergerak di bidang aerospace, infrastruktur, energi, dan lingkungan

untuk memenangi beberapa tender proyek besar di luar AS. Untuk kebijakan itu, Clinton meminta NSA dan CIA untuk membuat kantor khusus di gedung kantor pusat Department of Commerce. Di poin 45 dalam report Parlemen Eropa itu tertulis, “Declassified U.S. government documents show that the role of the intelligence agencies in the work of the Department of Commerce has been more extensive than is officially admitted by the U.S. government”. Kemudian, Secretary of Commerce for International Trade AS saat itu, Jeffrey Garten mengatakan bahwa pemerintah AS saat itu sedang melakukan operasi khusus di negara Big Emerging


41

laporan utama

Markets. “We have been surpassed by both Japan and the European Union as Indonesia’s major trading partners,” kata Garten. Untuk memuluskan operasi itu departemen perdagangan AS membentuk Interagency Working Group on Indonesia untuk menyusun strategi memenangi pasar Indonesia. “Once the country strategy is finalised through the TPCC (Trade Promotion Coordinating Committee) process the Indonesia Working Group will turn to developing ways to ensure the effectiveness of the strategy,” katanya. Berkat kerjasamanya dengan NSA dan CIA, hanya dalam waktu 18 bulan saja Departemen Perdagangan AS mampu memenangi beberapa kontrak besar di proyek power plants, rumah sakit, pesawat terbang dan satelit di negara yang dogolongkan sebagai negara Big Emerging Markets saat itu. Pada December 1996, perusahaan AS Enron, General Electric dan Bechtel mampu memenangi kontrak sekitar USD 2.5 miliar untuk proyek besar power station di Dabhol, India. Berkat sadapan NSA dan CIA, perusahaan asal Inggris dan beberapa perusahaan negara lain yang bersaing mampu dikalahkan. Hal yang sama dilakukan juga ketika AS dan Perancis perang untuk memenangkan proyek satelit di Indonesia senilai USD 300 juta dan Power Plant Paiton 1 senilai USD 2,6 miliar. 42

Namun, ada hal menarik yang disampaikan report itu, ternyata fungsi NSA dan CIA saat itu justru fokus pada lobi dan pembicaraan antara Indonesia dan beberapa negara yang ingin masuk dalam proyek tersebut. Dan yang paling dicari adalah berapa deal kesepakatan jumlah uang suap/korupsi (bribery) untuk memenangi tendernya. Bukan soal spesifikasi, teknik atau yang lainnya. Itu alasan kenapa AS menang di tender Satelit Indonesia dan Power Plant Paiton 1. Amerika tahu, berapa uang suap yang harus diberi ke pemerintah atau orang tertentu agar menang. “...the subject of American intelligence collection was bribery. That’s correct. Not technological capabilities, not how to design wing struts, but bribery,” tulis report itu. Bisa dibayangkan, dari sisi bisnis saja teknologi sadap AS sudah mampu menunjukkan kecanggihannya. Ini juga yang menjelaskan bagaimana teknologi sadap AS mampu memantau kondisi politik dan ekonomi Indonesia ketika terjadi krisis moneter dan kemudian berlanjut ke kejatuhan rezim Orde Baru. Itu salah satu proyek penyadapan yang terjadi di Indonesia di era 90-an. Ketika teknologi jauh lebih berkembang lagi, maka penyadapan lebih canggih lagi. Data curian Snowden membuka fakta baru bahwa kerjasama pertukaran data sadapan saat ini ternyata dilakukan oleh kaukus negara AS, Australia, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis,


Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Switzerland dan Israel. Setiap negara mengirimkan data yang sudah dikumpulkan kemudian dikirim ke NSA. Di NSA data itu diolah dan dibagikan kembali ke negara-negara tersebut. Soal kecanggihan teknologi penyadapan, NSA memang bisa dikatakan sangat mumpuni. Saat ini, NSA mengembangkan sebuah quantum computer yang mampu membuka semua bentuk file yang terenkripsi. Dengan dana sekitar USD 80 juta, NSA membuat sebuah program yang dinamakan “Penetrating Hard Targets”. Program ini diperkirakan akan mampu membuka kunci rahasia data yang dimiliki oleh semua bank termasuk bank sentral, perusahaan kartu kredit, supermarket, perusahaan finansial, perusahaan asuransi, data pemerintah pusat sampai daerah bahkan sampai data pasien rumah sakit. Bisa jadi juga data di KPU. Ini sangat berbahaya. Itu belum kemampuan teknologinya untuk menyadap telepon rumah, telepon selular, email, jaringan internet, semua record chatting sampai isi sebuah USB yang dimiliki setiap individu. Ini karena ‘kerjasama’ yang dibangun NSA dengan Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Apple, Skype dan perusahaan telekomunikasi yang ada. Data curian Snowden ternyata juga membuka mata banyak kalangan bahwa, kaukus global penyadapan ini ternyata tidak hanya mampu menyadap warga AS saja tapi seluruh penduduk yang ada dunia. Isunya sudah melebar, bukan hanya sekadar politik dan ekonomi tapi ke level yang jauh lebih besar lagi yakni politik, narkotika, terorisme, agama, budaya sampai ke ilmu pengetahuan. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika, pada suatu titik, kaukus penyadapan global ini akan mampu melihat hampir semua data yang ada di semua negara, termasuk Indonesia. Termasuk juga data dengan siapa dan di mana Anda makan pagi hari ini. Dan itu hanya membutuhkan waktu tak kurang dari 5 menit saja...

aktual/ istimewa

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton I, di Paiton, Jawa Timur.


43

hukum

Ramai-ramai Mendesak Kembali ke UUD 45 Asli

B

erkembanganya wacana kembali ke Undang-undang Dasar (UUD 1945) asli atau naskah UUD sebelum amandemen akhir-akhir ini menjadi topik hangat diperbincangkan sejumlah kalangan. Mulai dari pengamat, politisi, akademisi dan kalangan lain. Pengamat politik Muradi Clark mengatakan, empat kali amandemen UUD malah membuat Indonesia

44

jauh dari kedaulatan. Bahkan, telah melahirkan produk hukum turunan yang telah menyimpang jauh dari tujuan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Padahal, dalam preambule UUD 45 dijelaskan, tujuan kemerdekaan adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,


memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Muradi menuturkan, hasil produk amandemen, terdapat sejumlah pasalpasal yang lebih dominan kepentingsan asing ketimbang kepentingan nasional. Muradi mencontohkan Pasal 33 UUD RI ayat (4).


Oleh: Fadlan Syam Butho, Ari Purwanto

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa; ‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’. Menurutnya, pasal ini

menjadi pintu masuk kepentingan internasional untuk mengekspolitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33. Masalahnya ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan ke sektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini. Sedangkan pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti ini akan digunakan untuk sebasar-besar kemakmuran rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumberdaya alam tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka ada erosi makna pasal 33 yang seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang banyak. Contoh nyata dalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan dan dari generasi ke generasi telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli kegiatan pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang Hak Pemilikan Hutan (HPH) ini. Monopoli kegiatan pemanfaatan ini malah disahkan melalui seperangkat peraturan, mulai dari UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1957 sampai peraturan pelaksanaannya yang membekukan hak rakyat untuk turut mengelola hutan. Seperti pembekuan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) bagi masyarakat lokal hanya melalui teleks Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Begitu pula dalam bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas, tetapi kontrak bagi hasil dari eksploitasi sampai pemasarannya diberikan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan dibidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan


45

Tengah dan Barat misalnya (Pemerintah mengistilahkan mereka sebagai PETI, Pengusaha Tambang Tanpa Ijin), harus tergusur untuk memberikan tempat bagi penambang besar. Dengan logika yang sama seperti di sektor kehutanan, penambang emas rakyat dianggap tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik, sehingga ‘layak’ digusur hanya dengan dalih tidak mempunyai izin. Sedangkan penambang emas besar dianggap akan memberikan manfaat besar karena kemampuan teknologi dan manajemen mereka. Rakyat pendulang emas tidak mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia, dan kehidupan mereka semakin buruk. Praktek monopoli sumberdaya alam ternyata telah merambah ke sektor pariwisata. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata tidak bebas lagi menuju ke pantai. Praktik ini banyak terlihat di tempat-tempat wisata baru di Indonesia, seperti di Anyer-Jawa Barat dan Senggigi-NTB. Sementara penghasilan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya alam ini tidaklah langsung ‘menetes’ pada masyarakat lokal di sekitar 46

sumberdaya alam itu sendiri (trickle down effect), melainkan lebih banyak ke kantong para pengusahanya dan ke pusat pemerintahannya. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah menyebabkan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari sektor pengelolaan sumberdaya alam menjadi kabur dalam praktiknya. Ternyata kita menerapkan pasal 33 dengan “malu-malu kucing”. Jiwa sosialisme ini yang memberikan hak monopoli kepada Negara, dilaksanakan melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaannya. Ini adalah sistem ekonomi pasar tetapi dengan mendelegasikan hak monopoli negara ke swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia mengambil jiwa sosialisme yang paling jelek yaitu penguasaan dan monopoli negara, serta menerapkan dengan cara otoritarian. Serta mengambil sistem ekonomi pasar bebas yang paling jelek, yaitu memberikan keleluasaan sebesarbesarnya kepada pemilik modal, tanpa


perlindungan apapun kepada rakyat kecil. Sedangkan di pihak lain, tantangan-tantangan baru di tingkat global bermunculan, seperti adanya GATT (General Agreement on Trade and tariff), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), AFTA (Asean Free Trade Agreement) dan NAFTA (North american Free Trade Agreement). Era perdagangan bebas akan menyusutkan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sektor swasta akan menjadi semakin menonjol, dimana perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat akan memonopoli kegiatan perekonomian dunia. Sedangkan pasal 33 secara “kagok”, kita harus mengkaji posisi negara dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam era perdagangan bebas yang akan melanda dunia. Karena itu mengkaji secara mendalam dan hatihati akan makna dan mandat pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat penting agar bangsa ini bisa terus ada dalam kancah pergaulan internasional tanpa harus meninggalkan jiwa kerakyatan yang terkandung dalam konstitusinya. Amandemen pasal 33 ayat 4 ini seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya diman perekonomian

bloomberg

hukum

bloomberg

disusun secara prinsip demokrasi. Jadi siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. Hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 5 dimana ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya. “Jadi, yang harus menghapus pasal-pasal liberalis, amandemen telah menghilangkan identitas kita sebagai bangsa yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya kepada Aktual. Ia melanjutkan, pasca amendemen telah terjadi perubahan dimana tidak ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berfungsi sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Dia juga menerangkan bahwa setelah amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tak lagi mempunyai peran sebagai lembaga untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kemudian sambung dia, hilangnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada

presiden sudah tak ada. “Amandemen harus dikoreksi, jadi pada dasarnya sepakat untuk mengembalikan UUD 45 ke yang asli, tapi negara harus konsisten menjalankanya. Untuk mengembalikan UUD 45 asli prosesnya tidak cepat, jadi tidak sekedar mengubah tapi harus konsisten dalam pelaksanaannya,” tuntasnya. Terpisah, Guru Besar Universitas Indonesia Budiatna berpandangan, perubahan UUD 1945 harus sesuai dengan kebutuhannya. Amerika juga melakukan amandemen konstitusinya berkalikali. Contoh di Negeri Paman Sam, perubahan pertama yang menjadi kebutuhannya pada saat itu, adalah menerbitkan UU tentang kebebasan pers. “Kebutuhan UU pers pada saat itu harus dilengkapi, makanya diubah,” ujarnya. Di Indonesia, dia melanjutkan, seharusnya setiap ada perubahan dalam konstitusi harus dilihat apa yang menjadi kebutuhan negara, maka disitulah yang harus dibenahi. “Nanti kira-kira apa yang kurang, kalau ada yang kurang baru dilengkapi, jadi hanya sesuai perkembangan dan kebutuhan”, imbuhnya. Dia bercerita, pada saat reformasi 98, amandemen yang dilakukan sudah benar yaitu membatasi jabatan presiden maksimal sepuluh tahun untuk mencegah adanya kekuasaan yang otoriter. “Kalau jaman Soeharto, itu bisa seumur hidup menjabat sebagai presiden, kan akhirnya di ubah”, ucapnya. Kesalahan amandemen UUD 45 adalah menghilangkan pasal-pasal yang asli, padahal, sambung dia, seharusnya tidak perlu dihilangkan tapi ditambahkan. “Bikin rumusan baru, yang aslinya tidak usah dibuang terus diubah, kalau dalam UU itu tidak bisa menjawab

kebutuhan, ya ditambahkan. Yang pasti harus menguntungkan,” tegasnya. “Kalau sekarang, UU diobrakabrik, diacak-acak, dirumus yang baru terus yang lama dibuang,” sambungnya. Ia mengatakan, alasan-alasan tersebut yang pada akhirnya membuat orang ramai-ramai membahas perlu atau tidaknya jika kembali ke UUD 45 asli. “Karena orang jengkel, kenapa perubahan yang dilakukan tidak menjawab kebutuhan yang ada sesuai perkembangan jaman, UU itu kan dibuat untuk disesuaikan, fleksibel, kecuali pembukannya baru tidak bisa diubah. Contoh kitab suci Al Quran itu tak pernah diubah, maka kekurangan ada Hadist untuk menjelaskan,” tandasnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara, Ahmad Wakil Kamal mengaku, dirinya sebagai inisiator enam visi reformasi. Ia sangat tidak sepakat jika harus kembali ke UUD 45 yang asli. Salah satu persoalan kenapa Indonesia melakukan perubahan UUD 45 adalah mencegah lahirnya seorang pemimpin diktator. Menurutnya, UUD 45 (asli) tidak membatasi kekuasaan. “Presiden happy-happy, eksekutif happy-happy, itu namanya kekuasaan tanpa batas. Jelas-jelas Bung Karno dalam pidatonya bahwa UUD itu bersifat sementara, karena diciptakannya secara kilat, dibentuknya terburu buru,” ujarnya. Dia mengatakan, di era reformasi ketika orang membicarakan kembali ke UUD 45 asli adalah orang yang tidak paham terhadap UU tersebut. Jika amandemen keliru, maka tugas kita adalah untuk memperbaiki. Kemudian sambung dia, terkait UU yang kental dengan kepentingan asing itu bisa diperjuangkan dengan cara Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan kita memutar balik arah jarum jam, teman-teman hari ini galau, disorientasi. Kalau kita harus kembali itu aneh, kalau dikembalikan itu banyak kos lagi, intervensi asing itu menjadi konsentrasi kita untuk mengubah,” tuntasnya.


47

hukum century gate

Tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya, menjalani persidangan perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 6 Maret 2014.

SISTEMIK UNtuk BI & Budi SAMPoerna Oleh: Wahyu Romadhony

I

ndonesia tidak akan diterpa krisis global jika Bank Century (BC) tak diselamatkan oleh Bank Indonesia tahun 2008 silam. Begitulah keyakinan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berhasil menyeret tersangka kasus bailout BC, yakni mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta (6/3). Dakwaan setebat 183 halaman untuk Budi yang dibacakan 7 jaksa hari itu mengungkap konspirasi penggelontoran uang Lembaga

48

Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun. KPK menilai terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara BI dan BC dalam pengambilalihan bank milik Robert Tantular era kepemimpinan Gubernur BI, Boediono. “Penyelematan BC oleh BI tidak bisa dilepaskan dari conflict of interest BI,” seperti dikutip dari dokumen pemeriksaan Budi Mulya yang diterima Majalah Aktual. Pasalnya dari temuan KPK, diketahui Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK BI) menyimpan uang sebesar Rp83 miliar di BC. Terungkapnya konflik


kepentingan itu diketahui saat KPK mendalami hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (DGBI) tanggal 20 November 2008 yang dipimpin oleh Boediono. Saat itu Deputi Gubernur bidang Sistem Pembayaran dan Pengawasan Budi Rochadi memaparkan sejumlah pertimbangan untuk menyelamatkan BC.”Disini kita menyadari adana simpanan dari YKK-BI di bank ini. Jika pada kesempatan ini pula kita harus menyatakan bahwa memang simpanan tersebut dapat saja tidak tertagih bila bank ini dinyatakan gagal. Saya kira ini penting untuk memberikan dasar. Mungkin

Tim Pengawas Century dan Tim 9 yang diwakili Bambang Soesatyo (dua kiri), Chairuman Harahap (dua kanan), Chandra Wijaya (kanan) dan Misbakhun (kiri) bertemu dengan tokoh nasional yang juga mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution (tengah), di Jakarta, Jumat 24 Januari 2014. Wakil Presiden Boediono didampingi juru bicara wapres Yopie Hidayat meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan oleh penyidik KPK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu 23 November 2013.

nanti keputusan kita ini dapat mengakibatkan kerugian bagi YKKBI,” ujar Budi Rochadi. Pendapat tersebut didukung oleh Deputi V Bidang Pengawasan BI, Siti Fadjrijah. Ia menambahkan selain BI di BC juga terdapat simpanan besar milik BUMN. Diantaranya milik JAMSOSTEK dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).”Ini yang ada hubunganya dengan kita, BI,” ujar Siti yang juga merupakan tersangka kasus bailout BC ini. KPK juga memaparkan motif di balik bailout tersebut.”Kepentingan Dewan Gubernur terhadap dana YKK

BI dalam bentuk pemberian uang muka Baperum Multi Griya, dimana Dewan Gubernur BI telah menerima uang muka Baperum Multi Guna,” ujar jaksa. Penyidik juga menemukan motif penyelamatan untuk kepentingan pengusaha Boedi Sampoerna. Simpanan Budi di BC oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Pasalnya ada pertemuan khusus antara Sekretaris KSSK, Raden Pardede dengan penasehat keuangan Boedi Sampoerna, yakni Lin Ci Wei sebelum kebijakan tersebut diambil. Budi merupakan nasabah yang menyimpan dana paling besar di Bank Century yang mencapai Rp 2 triliun. Dengan program pemberian FPJP kepada Century pada 14 November 2008 sebesar Rp 680 miliar, maka uang pemilik deposito maksimal hanya diganti Rp 2 miliar. Itu artinya uang milik Budi hanya akan diganti Rp 2 miliar sesuai ketentuan. Program penyelamatan Bank Century dari pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) terus berkembang sehingga nilainya mencapai Rp 6,7 triliun. Dengan bailout itu, uang seluruh nasabah bisa dikembalikan. Raden diduga mengubah kebutuhan tambahan modal Bank Century untuk mencapai ketentuan minimal rasio kecukupan modal 8 persen seperti aturan BI. Kebutuhan modal Rp 1,77 triliun diubah Raden menjadi Rp 632 miliar. Perubahan angka ini sempat diprotes oleh Pahala Santoso dan Heru Kristiyana dari satuan kerja BI. Menanggapi protes itu, Raden akhirnya menulis dalam surat bahwa kebutuhan modal Rp 632 miliar dan jumlah akan bertambah seiring memburuknya kondisi Bank Century. Perubahan ini membuat usulan BI disetujui oleh KSSK karena seolah-olah biaya penyelamatan Bank Century tidak terlalu besar namun terus berkembang sampai Rp6,7 triliun. Sementara itu keuntungan pribadi yang diduga diterima oleh Budi Mulya sebagai terdakwa adalah uang sebear Rp1 miliar pada tanggal 11 Agustus 2008. Namun Budi tidak sendiri dalam melakukan kejahatan. Jaksa


49

hukum century gate

KPK juga menyebut sejumlah nama petinggi BI dalam dakwaan Budi Mulya termasuk Wakil Presiden Boediono. Dalam dakwaan primer Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI (saat ini Wakil Presiden RI), Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Budi juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Yopie Hidayat sebagai juru Bicara Wapres Boediono mengatakan terlalu dini jika penyebutan nama tersebut diasumsikan sebagai perbuatan pidana. “Kalau Boediono disebut dalam surat dakwaan itu tidak istimewa, dalam konstruksi kejadiannya seperti apa, tetapi media jangan menyimpulkan bahwa nama-nama di dakwaan sudah pasti melanggar hukum,” ujarnya. Ia berkeyakinan yang dilakukan Boediono saat menjabat sebagai Gubernur BI adalah untuk menyelamatkan negara dari ancaman krisis ekonomi. “Rasa-rasanya sudah berulang kali juga bahwa Boediono 50

dalam menjalankan keputusan sangat profesional, menaruh kepentingan negara sebagai pertimbangan utama, dan proses itu sudah sesuai kewenangan BI saat itu berwewenang penuh urus perbankan,” tegasnya. Anggota Tim Pengawas Century DPR, Bambang Soesatyo berang dengan sikap Yopie. “Menurut saya, ini masalah serius. Yopie tidak boleh lagi membodohmembodohi publik dengan mengatakan kebijakan itu untuk menyelamatkan negara. Yopie harus cermat menyimak baik-baik berkas perkara dan dakwaan BM (Budi Mulya) yang dibacakan jaksa penuntut KPK. Sangat jelas tertulis, penyidik KPK menyimpulkan bahwa penyelamatan Bank Century tidak terlepas dari ‘conflict of interest’ Bank Indonesia. Ada motif,” tegasnya.

MErajuknya dua sejoli Kesibukan tidak biasa terjadi di kantor Kedutaan Besar Indonesia Washington DC, 30 April 2013. Ada dua tamu penting yang harus diterima oleh Duta Besar Indonesia, Dino Patti Djalal pagi itu. Yakni rombongan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Managing Director World Bank, Sri Mulyani. KPK berjanji bertemu dengan Sri Mulyani untuk melakukan


pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi kasus korupsi bailout Bank Century (BC) tahun 2009. Saat itu Sri menjabat sebagai Menteri Keuangan yang juga Ketua Komisi Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), pihak yang dinilai tahu banyak kronologis aliran dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun itu. Dalam dokumen pemeriksaan yang diterima Majalah Aktual terungkap penjelasan perempuan yang memulai karir sebagai Dosen Universitas Indonesia itu. Bank Indonesia yang dipimpin Boediono saat itu disebut Sri telah menyembunyikan bobrok BC sejak tahun 2004.”Bahwa masalah BC (Bank Century) sudah ditengarai sejak 2004, berdasarkan laporan keuangan BC tahun 2007 menunjukan bahwa income

BC tidak disajikan secara benar dan tidak sesuai dengan data. Seharusnya dan oleh karenanya sudah bukan waktunya bagi BI untuk melakukan imbauan secara halus kepada BC, artinya sudah saatnya BI untuk menindak tegas bagi mereka yang mencoba-coba melakukan hal yang merugikan Banknya. Saya harus mengatakan bahwa BI melakukan pembiaran,” ujarnya. Selain menunjuk kesalahan BI, ia juga mengungkapkan telah melaporkan rencana bailout BC kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini fakta baru yang belum pernah muncul sejak DPR RI membentuk Panitia Khusus Bank Century tahun 2009 silam. “Pertama Bapak Presiden (SBY) menuju Washington dalam rangka G20 dan harus transit ke Tokyo dan

kemudian transit di San Fransisco dan ke Washington DC. Itu berarti beliau (SBY) sudah berangkat sebelum tanggal 13, pertemuan G20-Leaders hari Sabtu-Minggu di Amerika. Saat itu saya dari Sao Paulo Brasil menuju Washington DC untuk gabung dengan tim Presiden dalam pertemuan G20. Waktu membicarakan masalah ini (Century), beliau ada di Tokyo. Setelah Presiden (SBY) mendarat, saya melaporkan (Century), adanya teleconference, melaporkan penanganan Bank Century, dan situasi perbankan dan selanjutnya konsentrasi pada G20,” ujarnya. Perdebatan sengit sempat terjadi antara SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat itu. SBY meminta seluruh nasabah dijamin penuh oleh KSSK lewat LPS, JK memiliki pandangan lain. “Pada

saat itu Presiden setuju penjaminan penuh, sementara Wakil Presiden (JK) tidak mau penjaminan penuh. Sehingga komprominya adalah hanya menaikan jumlah/tingkat jaminan deposan sampai dengan Rp 2 miliar,” Dalam dokumen pemeriksaan Boediono di Kantor Wakil Presiden juga terungkap adanya perselisihan pandangan antara dirinya dan Sri. Khususnya terkait kewajiban melaporkan kondisi BC ke Wapres JK. “Jadi, memang tidak ada ketentuannya yang mewajibkan Gubernur Bank Indonesia sebagai lembaga independen untuk melaporkan kepada Wakil Presiden saat itu,” tuturnya. Seperti diketahui mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mendapatkan laporan soal pengambilan keputusan pemberian dana talangan Bank Century.”Saya tidak pernah dilibatkan. Saya tidak pernah dilapori sampai tanggal 25 Nopember 2008,” kata mantan Wapres M Jusuf Kalla saat pemeriksaan Panitia Angket Kasus Bank Century di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Lebih lanjut, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui proses atau terjadinya bailout sampai dilaporkan pada 25 Nopember 2008.”Saya tidak pernah dilapori sampai tanggal 25 Nopember 2008 setelah keputusan diambil,” kata Jusuf Kalla. Jusuf Kalla juga mengatakan tidak pernah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui layanan pesan singkat (SMS) pada21 Nopember 2008.”Yang saya dengar SMS-nya ke Presiden Yudhoyono dan tembusan ke saya. Tapi saya pernah cek,” kata Jusuf Kalla. Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Pasha tidak berkomentar banyak menanggapi bergilirkan kasus Century hingga sidang perdana tersangka Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pekan lalu.”Presiden menghormati proses hukum” ucapnya.


51

ekonomi

“Ketar-Ketir” Menyambut Pasar Tunggal ASEAN 2015 Implementasi Pasar Tunggal ASEAN sudah di ambang pintu. Namun, kesiapan Indonesia dan daya saing para pelaku usaha di dalam negeri, untuk menghadapi era perdagangan bebas itu, masih memprihatinkan. Sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha di dalam negeri juga masih sangat minim. Oleh: Satrio Arismunandar

M

asa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sudah tinggal hitungan bulan saja sebelum efektif berakhir. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden baru sudah di depan mata. Namun, siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI nanti akan diwarisi “sisa-sisa pekerjaan yang belum tuntas” dari pemerintahan SBY. Salah satu sisa pekerjaan yang belum tuntas 52

itu adalah persiapan Indonesia menyambut implementasi Pasar Tunggal ASEAN. Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia akan memasuki era baru pada 2015, dengan terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN – yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,


Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja— pada 2007 memang sudah menyepakati integrasi ekonomi melalui MEA. Persetujuan perdagangan bebas ini akan diimplementasikan penuh mulai 31 Desember 2015 oleh seluruh anggota, kecuali Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Keempat Negara ini baru akan berpartisipasi penuh pada 2018. Pembentukan MEA dilandaskan pada empat pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar keempat adalah integrasi ke ekonomi global.

Suasana lantai Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

Sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, akan terjadi arus bebas atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Dari total populasi ASEAN sebanyak 600 juta, penduduk Indonesia mencapai 250 juta. Ini menjadi potensi pasar yang besar. Namun, jika tidak benar-benar siap, dengan kondisi pasar terbuka nanti, Indonesia bukannya meraih untung, tetapi malah bisa buntung. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan mengalami nasib yang sama, seperti ketika diberlakukannya perjanjian area perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ASEAN-China Free Trade Area). Bukannya mampu menggenjot ekspor, saat itu Indonesia justru kebanjiran produk-produk impor dari China, sehingga neraca perdagangan menjadi defisit.

Jaring Pengaman Keuangan Banyak harapan ditujukan pada MEA. Misalnya, MEA dan negara-negara mitra kawasan bisa menciptakan jaring pengaman

keuangan dari krisis global. Hal ini dapat terjadi jika investasi saling silang di antara negaranegara anggota meningkat, sehingga mendorong investasi dan meningkatkan pasar di antara mereka. Segala bentuk kegiatan di sektor keuangan memang selalu mengandung informasi asimetris. Artinya, risiko krisis selalu ada, karena sumber krisis bisa datang dari faktor di luar kemampuan negara bersangkutan. Hal ini terjadi pada krisis keuangan di Eropa sekarang, yang dampaknya dirasakan secara global. Maka, diharapkan kerjasama regional termasuk ASEAN dan enam negara mitra kawasan (ASEAN plus 6) bisa menciptakan jaring pengaman keuangan. Krisis atau dampak krisis yang sudah memukul salah satu negara peserta akan dipahami sebagai ancaman bersama. Jika salah satu negara terkena krisis, negara lain akan memberikan bantuan. Ini bukan bantuan biasa, tetapi sejatinya juga usaha mengamankan negaranya sendiri dari krisis yang menular. Penguatan kerjasama regional juga diperlukan sebagai alternatif pasar baru, mengingat pasar tradisional ASEAN, Suasana yakni Amerika Serikat Pelabuhan dan Eropa, sedang Tanjung Priok, lemah. Kerjasama Jakarta Utara. di sektor keuangan

antarnegara ASEAN ataupun ASEAN plus 6 juga bisa memperbaiki pasar di semua negara peserta. Ini akan mendorong investor di setiap negara untuk menanamkan modal di antara mereka sendiri. Selama ini, di luar negaranya sendiri, investor dari ASEAN ataupun Asia cenderung menanamkan modalnya di New York dan London. Tak banyak investor yang menanamkan modalnya di negara ASEAN atau Asia lainnya.

Cetak-biru dan Kesiapan Indonesia Upaya mewujudkan MEA memerlukan cetak-biru, yang memuat unsur-unsur, langkah khusus, dan kerangka waktu secara komprehensif, bagi pelaksanaan setiap tahapan hingga 2015. Cetakbiru itu menampung seluruh perjanjian dan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi, menjabarkannya ke dalam langkah dan kerangka waktu yang jelas, serta dapat membantu proses perencanaan ASEAN dan anggotanya secara lebih baik. Kemajuannya dapat diukur, dan dapat menjadi alat menegakkan disiplin. Hal ini karena dengan ASEAN Charter maka ASEAN telah bertransformasi, dari kerjasama berdasarkan konsensus menjadi kerjasama yang mengikat (legally binding). Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, November 2012, para menteri perekonomian ASEAN memahami, tidak mungkin semua target dalam cetak-biru itu tercapai 100 persen pada 2015, karena masih ada persoalan di setiap negara. Hal ini biasanya berkaitan dengan kemauan politik, proses administrasi, dan prosedur ratifikasi, yang berbedabeda di antara negara anggota. Juga, ada beberapa isu yang terkait dengan dinamika domestik, dan setiap pemerintah harus pintar-pintar menanganinya, demi memuluskan realisasi MEA. Indonesia sendiri hampir pasti tidak akan bisa mengimplementasikan semua hal dalam konteks liberalisasi.


53

ekonomi Seorang wanita Keterbatasan ini menghitung juga dialami oleh uang kertas negara-negara rupiah Indonesia saat ASEAN yang lain. berbelanja di Berdasarkan sebuah pasar kajian yang dirilis di Jakarta, Sekretariat ASEAN, Indonesia, pada Senin 17 pada penilaian tahap Maret, 2014. ke-3 (2012-2013), Thailand menjadi negara yang paling siap menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015, dengan tingkat kesiapan 84,6 persen, disusul Malaysia dan Laos (84,3 persen), Singapura (84 persen), dan Kamboja (82 persen). Sedangkan skor kesiapan Indonesia adalah 81,3 persen, alias di urutan ke-6. Posisi Indonesia dalam perdagangan intraregional ASEAN saat ini juga belum optimal. Total ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, negara-negara ASEAN mengambil berbagai strategi dalam menyambut MEA. Misalnya, Malaysia menggenjot liberalisasi yang progresif. Thailand meningkatkan zona pengembangan ekonomi, serta akses terbuka ke negara-negara tetangga. Sedangkan Singapura terus memelihara bisnis-bisnis jasa teknologinya.

Daya Saing Indonesia Merosot Peningkatan daya saing domestik menjadi kunci bagi Indonesia, dalam memasuki era perdagangan bebas. Hal ini menuntut kesiapan industri barang dan jasa domestik. Pemerintah bisa saja melakukan pengamanan, sertifikasi, atau pelabelan, guna melindungi produk dalam negeri. Namun, pada akhirnya itu tidak akan efektif, jika Indonesia tidak memiliki pelaku-pelaku pasar dalam negeri yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Yang memprihatinkan, peringkat daya saing Indonesia kini justru sedang merosot. Global Competitiveness Report 2011-2012 menunjukkan, daya saing Indonesia berada di peringkat 46, yakni di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, 54

dan Thailand. Nah, untuk periode 2012-2013, peringkat Indonesia malah turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara. Tetap di bawah Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38). Kajian Kementerian Perindustrian RI menyatakan, ada empat faktor yang membuat daya saing Indonesia masih di bawah rata-rata negara pesaing di kawasan ASEAN. Yaitu, kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja. Untuk bersaing, Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas produksi yang bernilai tambah melalui investasi. Namun, Kementerian Perindustrian sudah menyatakan tidak yakin tentang kesiapan industri Indonesia. Saat ini Indonesia masih dililit persoalan tentang masih lemahnya pengawasan terhadap produk-produk impor, penyelundupan, lambannya prosedur pengenaan sanksi antidumping apabila terjadi praktik perdagangan yang tidak sehat, isu keamanan yang


mengganggu iklim investasi, kondisi infrastruktur yang belum baik, serta mahalnya tarif terminal handling charge. Ada tujuh cabang industri yang perlu ditingkatkan daya saingnya, untuk mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan produk sejenis. Yakni, cabang otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Dalam produk industri tertentu, Indonesia memang dianggap masih memiliki keunggulan terhadap negara tetangga. Namun di sektor industri jasa, Indonesia dipandang tidak punya satu pun yang memiliki keunggulan. Sejumlah tantangan juga masih dihadapi sektor industri dalam negeri, seperti gejolak upah minimum, kepastian hukum, praktik ekonomi biaya tinggi di pelabuhan maupun jalan raya, termasuk belum terjaminnya pasokan gas bagi industri manufaktur. Yang krusial adalah membenahi persoalan infrastruktur dan biaya logistik, yang saat ini mencapai 16 persen dari total

biaya produksi. Padahal, normalnya maksimal 9-10 persen.

Logistik, Suku Bunga, dan Produktivitas Data indeks kinerja logistik dari Bank Dunia 2012 menunjukkan, adanya peningkatan kinerja logistik Indonesia, dari peringkat 75 di tahun 2010 menjadi peringkat 59 dari 155 negara yang disurvey tahun 2011. Meski demikian, peringkat Indonesia di kawasan ASEAN pada 2012 berada di urutan ke-6, masih di bawah Singapura (yang berada di posisi nomor 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53). Penilaian kinerja logistik didasarkan pada beberapa faktor. Di antaranya: penilaian kinerja bea cukai, infrastruktur, pelayaran internasional, kualitas logistik, kecepatan pelacakan barang, serta waktu kerja. Dalam hal ini, infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapatkan penilaian terburuk di antara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia.

Selain itu, tingkat suku bunga perbankan di Indonesia adalah yang nomor 3 tertinggi di ASEAN, setelah Myanmar dan Vietnam. Dengan tingkat suku bunga 5,75 persen, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura yang mematok suku bunga bank hanya 0,03 persen, Kamboja (1,19 persen), Thailand (2,75 persen), Malaysia (3 persen), Filipina (3,50 persen), Laos (5 persen), dan Brunei (5,5 persen). Sedangkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi masalah. Dari 23 negara di Asia, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya menempati posisi ke-15. Dari sisi kualitas, juga sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat sumberdaya manusia melalui pendidikan yang memadai. Sekadar perbandingan, 87 persen angkatan kerja di Korea Selatan adalah lulusan perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia hanya 12 persen yang lulusan perguruan tinggi. Sektor swasta Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah, harus memperoleh manfaat yang terbesar atau menjadi main beneficiaries dari kerjasama ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Cetakbiru MEA dapat menjadi referensi dalam perencanaan bisnis, setidaknya hingga tahun 2015, agar kegiatan usaha swasta dapat diarahkan untuk lebih memanfaatkan kerjasama ASEAN.

Sosialisasi yang Payah Hanya tersisa waktu sekitar dua tahun lebih untuk menyambut MEA, serta mengantisipasi dampak negatif dan positif dari realisasi pasar tunggal ASEAN. Padahal sosialisasi soal MEA itu masih sangat kurang kepada para pemangku kepentingan di dalam negeri, khususnya kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha. Padahal kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global sangat tergantung pada kerja pemimpin daerah. Pengusaha di daerah-daerah juga harus bangkit, agar menjadi pemain dan bukan pecundang, ketika MEA nanti diberlakukan. Para pelaku usaha, termasuk di daerahdaerah, sepatutnya diminta duduk

bersama dan memberi masukan bagi pemerintah, untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Perlu dibangun mindset bahwa “ASEAN adalah pasar Indonesia” dan “Think ASEAN”, serta perlu peran aktif seluruh kalangan untuk mensosialisasikan ASEAN secara luas kepada pemangku kepentingan di pusat dan daerah, di kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat madani. Peran media massa juga sangat menentukan. Dalam hal ini, harus diakui Indonesia sudah kalah langkah. Thailand sudah punya ASEAN TV, sebuah stasiun televisi yang terus menyiarkan tentang kesiapan Thailand menyambut MEA 2015. Nah, kenapa berbagai media massa kita – mulai dari TVRI, RRI, dan berbagai lembaga penyiaran swasta— tidak didayagunakan maksimal untuk mensosialisasikan MEA? MEA bukanlah sekadar forum silaturahim antar negara-negara ASEAN, tetapi juga akan menjadi arena persaingan ekonomi. Media harus menjalankan fungsi edukasi, dan memiliki agenda untuk mengingatkan rakyat Indonesia bahwa “perang” akan segera dimulai. Di sinilah, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI harus diaktifkan. Sosialisasi MEA 2015 di dalam negeri memang bisa dibilang sangat terlambat, tetapi kita tidak perlu berkecil hati atau patah semangat. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membenahi persiapan kita. Oleh karena itu, kini semua pihak harus berkomitmen, fokus, konsisten, dan bekerja keras, agar Indonesia bisa memasuki era Pasar Tunggal ASEAN dengan rasa percaya diri. Yaitu, rasa percaya diri yang tumbuh karena didukung oleh daya saing yang kuat, sehingga produkproduk Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan, yang terpenting, kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA itu nanti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Diolah dari berbagai sumber)


55

nasional

Dunia akan mengalami perubahan radikal dan berpengaruh besar pada bisnis global. Mulai dari kelangkaan sumber pangan, air, dan energi, urbanisasi yang masif, pertumbuhan kelas menengah dunia, sampai kebangkitan Asia sebagai motor ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi Asia akan melampaui gabungan Amerika Utara dan Eropa. Oleh: Satrio Arismunandar

A

pa hubungan antara bisnis dan intelijen? Banyak sekali. Laporan atau prakiraan intelijen bisa berpengaruh besar pada strategi, langkah-langkah, dan pencapaian kinerja bisnis. Dalam konteks itulah, laporan tren global yang dikeluarkan oleh Dewan Intelijen Nasional atau NIC (National Intelligence Council) di Amerika, punya arti signifikan bagi para pengambil kebijakan di tingkatan pemerintahan ataupun korporasi. Setiap empat tahun, NIC mengeluarkan laporan Global Trends, tentang berbagai kecenderungan strategis yang terjadi dalam skala internasional. Nah, pada 10 Desember 2012, bertepatan dengan awal masa jabatan kedua Presiden Barack Obama, NIC mengeluarkan laporan Megatrends 2030, yang memaparkan sejumlah transformasi besar yang terjadi di dunia. Laporan setebal 160 halaman itu diharapkan bisa menjadi landasan bagi berbagai pemikiran strategis. Megatrends 2030 dimaksudkan untuk merangsang pemikiran tentang berbagai perubahan geopolitik yang cepat dan besar, yang menjadi ciri dunia saat ini, serta berbagai kemungkinan arah global selama 15-20 tahun mendatang. Seperti halnya dengan laporan-laporan NIC sebelumnya, kita jangan melihat paparan ini sebagai “ramalan masa depan,” yang jelas bersifat musykil. Namun, sebaiknya ia diperlakukan sebagai kerangka pemikiran tentang 56

Megatrends 2030: Indonesia akan Jadi Pemain Penting di Asia kemungkinan-kemungkinan masa depan dengan berbagai implikasinya. Dunia 2030 secara radikal akan berbeda dengan dunia kita sekarang. Pada 2030, tidak ada satu pun negara – baik Amerika, China, India, Rusia, atau negara besar lain mana pun—yang akan menjadi kekuatan hegemonik. Pemberdayaan individu dan penyebaran kekuatan (diffusion of power) di antara negara-negara, serta dari negara-negara ke jejaringjejaring informal, akan memberi dampak yang dramatis. Yaitu, akan terjadi penjungkirbalikan peningkatan posisi historis Barat yang sudah berlangsung sejak 1750, memulihkan kembali bobot Asia dalam ekonomi global, dan mendorong era baru “demokratisasi” di tingkatan internasional dan dalam


negeri.

Titik Persimpangan Kritis Megatrends lain yang akan membentuk dunia kita pada 2030 adalah: pola-pola demografis (khususnya penuaan yang cepat), dan tuntutan kebutuhan atas sumberdaya yang terus tumbuh –dalam hal ini sumberdaya pangan dan air-- yang mungkin akan menjurus ke kondisi kelangkaan. Kecenderungan tersebut, yang tampaknya cukup pasti, sebetulnya sudah terjadi sekarang. Namun, dalam 15-20 tahun mendatang, kecenderungan itu akan memperoleh momentum yang jauh lebih besar. Yang menopang megatrends itu adalah sejumlah pergeseran tektonik, yakni perubahan-perubahan kritis terhadap fitur-fitur kunci dari lingkungan

Sejumlah orang melintasi sebuah persimpangan di distrik Shibuya Tokyo, Jepang, pada Jumat, 22 November, 2013.

global kita, yang akan mempengaruhi bagaimana dunia “bekerja.” Ekstrapolasi dari megatrends ini saja sudah akan menjurus ke dunia yang berubah pada 2030. Namun, dunia dapat ditransformasikan dengan cara-cara yang berbeda secara radikal. Ada enam variabel pengubah-permainan kunci (key game-changers), yakni masalahmasalah yang menyangkut ekonomi global, tata kelola (governance), konflik, ketidakstabilan regional, teknologi, dan peran Amerika Serikat. Keenam hal ini sebagian besar akan menentukan, menjadi seperti apa, dunia yang akan kita diami pada 2030. Harus dibedakan antara megatrends dan variabel pengubahpermainan. Megatrends adalah faktor-faktor yang tampaknya akan

terjadi, di bawah skenario yang mana pun. Sedangkan pengubahpermainan adalah variabel-variabel kritis, yang trayektori atau alur pergerakannya tidak bisa dipastikan. Karena keanekaragaman dan kompleksitas dari berbagai faktor itu, maka oleh NIC disusunlah beberapa skenario yang mungkin terjadi. Kita kini berada dalam titik persimpangan kritis dalam sejarah manusia, yang bisa menjurus ke berbagai alternatif masa depan yang sangat kontras. Namun, masa depan bukanlah sesuatu yang kaku dan tak bisa dibentuk. Masa depan adalah hasil dari pertautan dinamis antara megatrends, pengubah-permainan, dan di atas semuanya, adalah faktor manusia itu sendiri yang menentukan. Ada beberapa peristiwa terpisah yang akan menyebabkan kekacauan berskala besar. Semua peristiwa tersebut –kecuali dua hal ini: China yang berubah jadi demokratis dan Iran yang mengalami reformasi— akan memberi gaung negatif. Berdasarkan apa yang diketahui NIC tentang megatrends dan kemungkinan interaksi antara megatrends dengan sejumlah pengubah-permainan, NIC telah merumuskan empat pola dasar masa depan (archetypal futures), yang mewakili jalur-jalur berbeda bagi dunia tahun 2030. Tak satu pun dari dunia-dunia alternatif ini yang tidak terhindarkan. Dalam kenyataannya, masa depan mungkin akan terdiri dari unsurunsur dari seluruh skenario tersebut. Berikut ini adalah berbagai megatrends dan pergeseran tektonik, yang terkait dengan tren-tren global tersebut: Megatrend 1: Pemberdayaan Individu Pemberdayaan individu akan meningkat pesat secara substansial selama 15-20 tahun mendatang.

Hal itu terjadi berkat berkurangnya kemiskinan, pertumbuhan yang sangat besar dari kelas menengah global, pencapaian pendidikan yang lebih besar, serta perawatan kesehatan yang lebih baik. Pertumbuhan kelas menengah global membentuk sebuah pergeseran tektonik. Yakni, untuk pertama kalinya, mayoritas populasi dunia tidak berada dalam kemelaratan. Sedangkan, kelas-kelas menengah akan menjadi sektor sosial dan ekonomi yang paling penting di mayoritas negara-negara di seluruh dunia. Pemberdayaan individu adalah megatrend terpenting karena ia menjadi penyebab sekaligus akibat dari sebagian besar tren-tren lain. Termasuk, pengembangan ekonomi global, pertumbuhan yang cepat dari negara-negara berkembang, dan eksploitasi yang meluas atas teknologi komunikasi dan manufaktur baru. Di satu sisi, kita melihat potensi bagi prakarsa individu yang lebih besar, sebagai kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang menggunung dalam 15-20 tahun mendatang. Namun, di sisi lain, dalam sebuah pergeseran tektonik, individu dan kelompok-kelompok kecil juga akan memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan mematikan (khususnya kemampuan serang-presisi, instrumen cyber, dan persenjataan bioteror). Akses yang lebih besar itu memungkinkan mereka untuk melakukan kekerasan berskala besar –sebuah kemampuan yang sebelumnya menjadi monopoli negara. Megatrend 2: Penyebaran Kekuatan Penyebaran kekuatan di antara negara-negara akan berdampak dramatis pada 2030. Asia akan melampaui gabungan Amerika Utara dan Eropa dalam hal kekuatan global, berdasarkan pada produk domestik bruto (GDP), jumlah penduduk, pembelanjaan militer, dan investasi teknologi. China sendiri mungkin


57

nasional

akan memiliki ekonomi terbesar, mengalahkan Amerika pada beberapa tahun sebelum 2030. Posisi Amerika sebagai poros tunggal (unipolar) dunia sudah berlalu. Pax Americana –era kenaikan posisi Amerika dalam politik internasional, yang dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945—praktis merosot dengan cepat. Dalam sebuah pergeseran tektonik, kesehatan ekonomi global akan semakin terkait dengan seberapa baik langkah yang dilakukan negara-negara berkembang. Dampak tindakan mereka akan lebih dirasakan daripada yang biasanya dilakukan negara Barat. Sebagai tambahan terhadap China, India, dan Brazil, pemain regional seperti Kolombia, Indonesia, Nigeria, Afrika Selatan, dan Turki, akan menjadi pemain penting khususnya bagi ekonomi global. Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang, dan Rusia tampaknya akan terus mengalami kemerosotan yang relatif lambat (slow relative declines). Pergeseran dalam kekuatan nasional mungkin akan dibayangi oleh pergeseran yang bahkan lebih mendasar dalam hal hakikat kekuatan 58

(nature of power). Berkat teknologi komunikasi, kekuatan akan bergeser ke arah jejaring yang beraneka-segi dan nirbangun (multifaceted and amorphous networks) yang akan mewujud, untuk mempengaruhi langkah-langkah negara dan dunia. Negara-negara itu dengan fundamental yang kuat -- GDP, jumlah penduduk, dan sebagainya—tidak akan sanggup mendayagunakan kekuatannya, kecuali mereka juga belajar tentang bagaimana mengoperasikan jejaringjejaring dan koalisi-koalisi, dalam dunia yang memiliki banyak poros (multipolar world). Megatrend 3: Pola-pola Demografis Populasi dunia di tahun 2030 akan mendekati angka 8,3 miliar, jadi meningkat dari 7,1 miliar di tahun 2012. Pada saat itu, NIC meyakini, akan ada empat tren demografis yang secara fundamental akan membentuk (walau tidak berarti harus menentukan) kondisi ekonomi dan politik sebagian besar negara, serta hubungan di antara negara-negara tersebut. Tren tersebut adalah: Pertama, penuaan (ageing). Ini adalah pergeseran tektonik bagi negara Barat dan bagi


semakin banyak negara berkembang. Kedua, masyarakat dan negara usiamuda (youthful societies and states) yang jumlahnya menyusut, namun tetap signifikan. Ketiga, migrasi, yang akan makin menjadi isu lintas-perbatasan. Keempat, peningkatan urbanisasi --sebuah pergeseran tektonik lain, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat menimbulkan tekanan pada sumberdaya pangan dan air. Enam dari 10 orang akan tinggal di perkotaan pada 2030. Negara-negara yang populasinya menua (ageing countries) akan menghadapi perjuangan berat, dalam usaha mempertahankan standar kehidupan. Permintaan terhadap tenaga kerja terampil dan tidakterampil akan mendorong migrasi global. Karena urbanisasi yang cepat di negara berkembang, volume konstruksi perumahan di perkotaan, ruang kantor, dan layanan transportasi dalam 40 tahun ke depan, secara kasar akan setara dengan seluruh volume kontruksi perumahan yang pernah dilakukan dalam sejarah dunia sampai saat ini. Megatrend 4: Tumbuhnya Pertalian antara Pangan, Air, dan Energi

Pekerja mengerjakan anakan pembibitan di (APRIL) pulp dan kertas fasilitas manufaktur Asia Pacific Resources International Holdings Ltd ‘s di Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis, 6 Maret, 2014.

Selatan, yang sudah mencapai pengembangan signifikan dalam produksi pertanian per kapita, Afrika baru akhir-akhir ini kembali ke tingkatan produksi tahun 1970-an.

Peluang dan Tantangan

Permintaan atas pangan, air, dan energi akan melonjak, berturutturut sebesar 35, 40, dan 50 persen. Ini terjadi akibat peningkatan populasi dunia dan pola konsumsi kelas menengah yang jumlahnya mengembang. Perubahan iklim akan memperburuk gambaran tentang ketersediaan sumber-sumber yang kritis tersebut. Analisis perubahan iklim mengisyaratkan, keparahan pola-pola cuaca yang berlangsung sekarang akan semakin meningkat pada 2030, di mana wilayah basah akan semakin basah, sedangkan wilayah kering dan gersang juga akan semakin kering dan gersang. Sebagian besar kemerosotan curah hujan akan terjadi di Timur Tengah dan Afrika bagian utara, serta Asia Tengah bagian barat, Eropa bagian selatan, Afrika bagian selatan, dan Amerika Baratdaya. Dunia kita tidak harus mengarah menjadi dunia yang penuh kelangkaan. Namun, para pembuat kebijakan serta mitra sektor swasta mereka perlu bersikap proaktif, untuk menghindari masa depan semacam itu. Banyak negara mungkin tidak akan memiliki sarana atau dana yang diperlukan untuk menghindari kekurangan

pangan dan air, tanpa bantuan besar-besaran dari luar. Penanganan problem-problem yang bersinggungan dengan satu komoditi tidak akan mungkin terlaksana tanpa mempengaruhi pasokan dan permintaan terhadap komoditikomoditi lain. Pertanian sangat tergantung pada aksesibilitas terhadap sumber air yang memadai, serta pupuk yang kaya akan unsur hara. Pertanian dan industri yang terkait pertanian akan berada dalam posisi rawan, karena menyerap 70 persen dari sumberdaya air yang digunakan. Soal ancaman kelangkaan air, sebenarnya hal ini juga sudah diperingatkan oleh Forum Ekonomi Dunia atau WEF (World Economic Forum), sebagai salah satu dari lima risiko utama yang dihadapi dunia. Hampir separuh dari populasi dunia akan tinggal di kawasan yang langka air pada 2030. Tenaga air (hydropower) adalah sumber energi yang signifikan bagi beberapa kawasan. Sementara sumbersumber energi baru –seperti bahan bakar nabati (biofuels)—menimbulkan ancaman berupa semakin parahnya potensi kekurangan pangan. Hal ini karena lahan yang seharusnya bisa ditanami tumbuhan penghasil pangan, justru ditanami tumbuhan untuk diolah jadi bahan bakar. Terdapat peluang yang sama besarnya, antara cakupan potensial untuk terjadinya tradeoff negatif dengan potensi bagi terjadinya sinergi positif. Produktivitas pertanian di Afrika, khususnya, akan mensyaratkan perubahan yang besar untuk menghindari kekurangan pangan. Tidak seperti Asia dan Amerika

Berbagai tren global yang sudah dipaparkan dalam Megatrends 2030 itu jelas akan sangat berpengaruh pada kebijakan strategis, bagi para pelaku bisnis mana pun yang ingin bisnisnya bertahan melampaui 2030. Terlihat ada peluang besar, terutama bagi pelaku bisnis di Asia dan Indonesia, dengan adanya pertumbuhan kelas menengah yang tinggi. Kelas menengah ini tentu menjadi pasar yang kuat, dan akan mendorong konsumsi dan produksi. Berdasarkan data dan proyeksi PBB, Indonesia juga akan memperoleh “bonus demografis” pada 2020-2030, karena saat itu mayoritas populasi adalah pada usia produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada 2020-2030, tidak kurang dari 44–45 persen penduduk Indonesia akan tetap bekerja dalam bidang pertanian di pedesaan. Lebih dari 50–60 persen penduduk Indonesia akan tinggal di daerah urban. Dalam konteks kependudukan, “bonus demografis” baru akan punya arti, jika sumberdaya manusia (SDM) kita memiliki pekerjaan dan memiliki kualitas pendidikan yang cukup. Maka sektor pendidikan juga akan menghadapi tantangan, bagaimana mempersiapkan SDM Indonesia yang cerdas, terampil, kompetitif, kreatif, ulet, dan tangguh, untuk menghadapi situasi global dan domestik 2030. Juga, ada tantangan lain yang harus diwaspadai sejak awal. Kelangkaan sumberdaya air bagi pertanian, pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia (yang akan meningkat pada 2030), dan pasokan energi bagi sektor industri kita, akan menjadi masalah krusial. Sekarang pun, sebetulnya indikasi ke arah kelangkaan itu sudah terlihat jelas. Perubahan iklim, pola cuaca, dan kerusakan lingkungan juga akan besar pengaruhnya pada Indonesia, jika tidak diantisipasi sejak dini. (Diolah dari berbagai sumber)


59

tambang

JFK, Soekarno, Freeport Forbes Wilson menyebut gunung itu sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu terhampar di permukaan tanah. Oleh: Dhia Prekasha Yoedha 60


jfklibrary.org

dan Nasionalisasi Tambang

aktual/ istimewa

S

ekitar tahun 1961, Presiden Sukarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang asing di Indonesia. Sedikitnya 60% dari laba perusahaan minyak asing itu harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Karuan terbanyak dari petambang geram dengan peraturan itu. Sehingga, skenario jahat para elite dunia pun mulai direncanakan terhadap Indonesia, khususnya Sukarno. Akhir 1996, seorang Lisa Pease, jurnalis asal Amerika Serikat (AS), menulis artikel tentang gunung emas Freeport dalam majalah Probe. Tulisan Lisa ini juga disimpan di National Archive di Washingtong DC, dengan judul JFK, Indonesia, CIA and Freeport. Lisa menulis, meski dominasi Freeport atas ‘gunung emas’ di Papua baru dimulai sejak 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dilancarkan beberapa tahun sebelumnya. Lisa ternyata memperoleh temuan bahwa Freeport Sulphur, demikian nama awal perusahaan itu, semula nyaris bangkrut berkeping begitu terjadi pergantian kekuasaan di Kuba pada 1959. Saat itu, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista di Kuba. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang hendak mengapalkan nikel produk perdananya dari Kuba, terkena imbasnya. Terjadilah ketegangan di Kuba. Sehingga CEO Freeport Sulphur, menurut Lisa Pease, berulang kali merencanakan pembunuhan Fidel Castro. Namun berulang kali pula rencana itu gagal. Di tengah ketidakpastian itu, Agustus 1959, Direktur Freeport Sulphur, Forbes Wilson bertemu dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Gruisen bercerita jika dia menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy pada 1936. Unik, laporan itu sebenarnya

Lisa Pease

dianggap tidak berguna dan teronggok bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Namun, Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya. Dengan berapiapi, Gruisen bercerita kepada Forbes bahwa selain memaparkan keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alam yang begitu melimpah. Beda dengan wilayah lain diseluruh dunia, kandungan biji tembaga di sekujur tubuh Gunung Ersberg itu justru

terhampar di permukaan tanah, bukan tersembunyi di dalam tanah. Mendengar kisah itu, Forbes sangat antusias dan segera melawat ke Irian Barat untuk mencek kebenaran kisah tadi. Jika kisah ini benar, maka perusahaannya bisa bangkit kembali selamat dari kebangkrutan. Selama beberapa bulan, Forbes melakukan survei

Forbes Wilson

seksama atas Gunung Ersberg dan wilayah sekitarnya. Penelitiannya itu kelak ditulis Forbes dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Forbes menyebut gunung itu sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung itu

berkilauan ditimpa sinar mentari. Forbes juga mendapat temuan yang nyaris membuat dia gila. Karena selain penuh bijih


61

Tambang Freeport di Tembagapura.

tembaga, gunung ini pun ternyata dipenuhi bijih emas dan perak!! Gunung itu, menurut Forbes, bukan Gunung Tembaga. Seharusnya, dinamai Gold Mountain. Sebagai pakar tambang, Forbes pus memperkirakan Freeport akan untung besar. Bahkan, dalam waktu tiga tahun pasti sudah balik modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung itu. Namun lagi-lagi Freeport Sulphur terbentur kenyataan yang hampir sama dengan yang dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dengan Belanda memanas. Sukarno mulai menerjunkan pasukan di Irian 62

Barat. Semula Wilson ingin meminta bantuan Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironis, JFK malah terkesan mendukung Sukarno. Kennedy mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika Belanda ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu perlu dana segar guna membangun kembali negerinya dari puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah mundur dari Irian Barat. Saat itu Belanda tak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas. Sebab jika Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterima dari AS tidak sampai seujung kuku dibandingkan nilai emas di gunung itu. Dampak sikap Belanda yang bersedia mundur dari Irian Barat


menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah lagi. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar USD 11 juta dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan! Semua berubah seratus delapan puluh derajat begitu Presiden Kennedy tewas ditembak 22 November 1963. Banyak kalangan menyebut pembunuhan Kennedy merupakan konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum globalis guna mempertahankan hegemoni kebijakan politik di Amerika. Presiden Johnson pengganti Kennedy mengambil sikap bertolak belakang dengan pendahulunya. Kecuali kepada militernya, Johnson mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia.

aktual/ istimewa

tambang

aktual/ istimewa

Salah seorang tokoh di belakang sukses Johnson, dalam kampanye pemilihan presiden AS pada 1964, adalah Augustus C Long, anggota dewan direksi Freeport. Long memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain terkait dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (perusahaan patungan dengan Standard Oil of California). Ketika pada 1961 Sukarno memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mewajibkan 60% laba perusahaan asing wajib diserahkan kepada pemerintah Indonesia, Caltex sebagai satu dari tiga operator terbesar perminyakan di Indonesia sangat terpukul. Long yang membawahi Caltex, dan penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri marah besar dan amat berkepentingan agar Sukarno disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan, Long ternyata juga aktif dan pernah dua kali menjadi presiden Presbysterian Hospital (1961-1962) di New York. Sudah menjadi rahasia umum jika rumah sakit itu merupakan salah satu simpul pertemuan para tokoh CIA. Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan Long. Antara 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Pertanyaannya kemudian, apa saja yang dilakukan Long semasa

itu—yang di Indonesia dikenal sebagai ‘masa yang paling krusial’? Pease menemukan data. Long pada Maret 1965 terpilih menjadi direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Kemudian, Agustus 1965, Long diangkat jadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Dewan ini berpengaruh besar menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini jadi salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Sukarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebut sebagai Our Local Army Friend. Padahal, menurut pengamat sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, saat itu Sukarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar AS di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing

itu. “Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi. Sebelum itu pada 1965, seorang taipan dari AS menemui Sukarno. Dia menyatakan ingin berinvestasi di Papua. Namun secara halus, Sukarno menolak. “Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Sukarno. Sukarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Sukarno tak mau perusahaan asing masuk, ketika pengetahuan orang Indonesia tentang alam mereka sendiri masih nol. Karena itu sebagai persiapan, Sukarno mengirim banyak mahasiswa Indonesia belajar ke negara-negara lain. Sukarno boleh saja membuat tembok penghalang bagi kepentingan asing sekaligus mempersiapkan para patriot calon pengelola negara. Namun upaya pihak luar yang sirik ingin mendongkel Sukarno, menurut Asvi, juga tidak kalah kuat. Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Forbes Helms bekerja Wilson sebagai konsultan (Kanan) internasional di bersama anggota tahun 1978. Tahun geologist 1980, Freeport Freeport di menggandeng Erstberg, 1967. McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari USD 1,5 miliar pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A Maley, menulis sebuah buku berjudul Grasberg setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaga menempati urutan ketiga terbesar di dunia. (Dari berbagai sumber)


63

intermezo

CAP BASAH AMERIKA DI JALUR PUNCAK SOEKARNO

T

awa meledak seketika saat seorang pria Belanda bercerita tentang adanya gunung tertutup salju diwilayah khatulistiwa. Tidak ada satupun warga di daratan Eropa yang percaya cerita navigator yang dinggap “pembual” tahun 1623 itu. Pembual yang kemudian dikenal dengan nama John Carstensz. Ia lah orang pertama yang menatap salah satu puncak dari pegunungan Sudirman di Jayawijaya, Papua. Baru pada tahun 1909 Cartensz dapat membuktikan ucapannya. Ketika seorang pendaki dari Belanda, Hendrik Albert Lorentz 64

dengan penasaran mendaki punjak bersalju itu. Hingga kemudian nama Carstensz kekal sebagai nama puncak dengan ketinggian 4884 M dpl tersebut atau biasa disebut Carstensz Pyramid itu. Sejak lama cerita pendakian menuju puncak Carstensz Pyramid dipenuhi dengan heroisme. Namun ada sekelumit cerita yang luput diketahui masyarakat tentang proses kisah itu. Cerita ini bukan tentang terjalnya bebatuan yang harus dilewati. Bukan pula tentang suhu dingin menggigil yang harus dikalahkan selama proses pendakian.


Tapi cerita sebuah cap basah dari PT Freeport Indonesia untuk bisa mencapai puncak yang dulu pernah disebut juga dengan nama puncak Soekarno. Ada dua jalur yang umum dipilih oleh pendaki untuk ke Cartensz yakni jalur Freeport dan Illaga. Dari jalur Freeport pendakian akan relatif lebih cepat. Sementa jalur Illaga akan memakan banyak waktu dan paling penting jalur ini tidak aman jika terjadi perang antar suku di wilayah Papua. Tapi jika anda memilih jalur Freeport siapkan dulu paspor paling tidak 3-6 bulan sebelum memulai

himpalaunas.com

Oleh: Ari Purwanto

aktual/ istimewa

expedisi. Loh kenapa? Cerita ini dituturkan oleh Tedi Ixdiana, pendiri Sekolah Vertical Rescue Indonesia yang menyebut untuk dapat masuk ke pertambangan emas itu, harus mendapatkan permit dari PT Freeport Indonesia. Permit adalah cap izin tinggal jangka pendek yang dibubuhkan di paspor pendaki.” Kalau lewat Freeport, kita harus ajukan ke kantor pusat di Jakarta,” katanya, saat dihubungi Majalah Aktual. Namun, saat ini untuk masuk ke jalur Freeport sulit. Karena kondisi keamanan yang belum

menentu di daerah itu. “Ada beberapa yang bisa dapat izin untuk masuk. Tapi mereka itu latihan keamanan Freeport dan penelitian (bukan untuk pendakian),” ujarnya. Lalu berapa lama kirakira pengajuan sampai izin permit disetujui? Soal ini, Tedi yang naik ke Cartenz untuk membuka jalur panjat, mengatakan hal itu tidak tentu. “Kadang bisa tiga bulan, kadang bisa enam bulan,” Tedi menambahkan. Ada beberapa faktor yang bisa menentukan lama atau tidaknya izin permit turun. Diantaranya alasannya keamanan dan konflik. Kalau situasi sedang tidak kondusif, izin permit bisa lama turunnya. Penelusuran Aktual mengungkap selain izin dari Freeport juga harus mendapatkan Tedi Ixdiana, surat rekomendasi di puncak dari kantor Cartensz. Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kapolri, Badan Intelejen Negara (BIN), Serta Kementrian Kehutanan. Dan jika ingin lewat jalur Tembagapura ditambah surat rekomendasi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Di sisi lain, kalau Freeport mendukung pendakian, akan juga membantu. Misalkan, dengan medical check up gratis, bantuan logistik dan transportasi gratis. Jika lewat Freeport, pendaki akan disuguhkan pemandangan tambang dan aktivitas pekerja di perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat itu. “Kalau lewat Freeport, kita akan naik kendaraan dan kereta gantung sampai ke perbatasan Grasberg,” Tedi melanjutkan. Setelah itu, kita jalan kaki ke pos pendakian di kaki gunung. Standarnya sih jalan memakan waktu 4 sampai 5 jam. “Tapi, waktu kita naik, bisa sampai 10 jam karena kita bawa alat panjat yang lumayan berat,” imbuhnya. Meski demikian, Tedi merasa miris dengan apa yang terjadi di Papua. Bagaimana mungkin anak bangsa bisa naik gunung di

negaranya, tapi harus minta izin ke perusahaan asing. Sebuah ironi bagi bangsa ini.”Kita sebagai pendaki dan pemanjat tentu merasa dirugikan, kita merasa keberatan,” sambung Tedi yang juga sempat aktif di FPTI. Jalur Freeport adalah terpendek dengan biaya paling murah, tapi kenapa harus dapat izin dulu dari perusahaan itu. Kalau lewat jalur lain, diprediksi setiap orang mengeluarkan uang Rp60 juta per orang. “Nah, kalau Freeport, bisa Rp10 sampai 15 juta saja. Jalur lain bisa mahal karena juga harus sewa porter,” pungkas instruktur di South East Asia Climbing Federation. VP Corporate Comunications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti membantah Freeport berhak memberikan izin atas pendakian ke Puncak Cartenz, Papua. “PT Freeport Indonesia sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia yang bekerja di bawah Kontrak Karya di bidang pertambangan tidak memiliki otoritas untuk memberikan akses jalan (izin masuk) melalui wilayah operasi perusahaan ke gletser Carstensz/ Meren atau ke Puncak Jaya (Gunung Carstensz),” katanya ketika dihubungi Aktual. Menurut Daisy, rute pendakian ke kawasan Carstensz yang telah disetujui pemerintah adalah melalui jalan setapak di daerah Illaga. Sejumlah pemberi jasa outfitters menyediakan wisata melalui rute Illaga. “PT Freeport Indonesia sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan organisasi-organisasi tersebut. Kami sangat menghargai keinginan besar para pendaki untuk dapat sampai ke puncak Carstensz,” imbuhnya. Kebijakan PT Freeport untuk senantiasa mengedepankan aspek hukum dan keselamatan kerja adalah salah satu pertimbangannya. Sehingga kami tidak dapat membantu para pendaki gunung melakukan pendakian melalui wilayah kerja PT Freeport Indonesia maupun memberikan bantuan logistik untuk keperluan tersebut. Jadi anda akan pilih jalur Amerika atau Indonesia?


65

energi

Ketika KPK Masuk Tambang

K

ali ini ada yang cukup mengejutkan yang dilakukan KPK setelah dikritisi banyak kalangan, kalau KPK masih lemah untuk menerobos lika-liku korupsi di sektor pertambangan. Kali ini KPK membuktikan dengan sebuah langkah besar untuk mengurai sistem pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor Mineral dan Batubara (Minerba). KPK menemukan ada indikasi kerugian negara di soal royalti disamping beberapa temuan lainnnya. Berdasarkan kajian KPK, royalti di 37 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak terpungut secara optimal. “Salah satu temuannya, tentang jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral yang berlaku pada KK, lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP mineral,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi pekan lalu. Ini, salah satunya, disebabkan oleh berlarutnya proses renegosiasi kontrak. Ini berdampak pada tak terpungutnya penerimaan negara. KPK memperkirakan, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 11.000 per USD selisih penerimaan negara dari satu perusahaan besar (KK) saja sebesar USD 169,06 juta per tahunnya. Di Freeport Indonesia saja, menurut analis KPK, terjadi kerugian negara Rp 2,8 triliun dari Kontrak Karya (KK) Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. KPK juga menemukan kerugian keuangan negara dari hasil audit tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) sebesar Rp6,7 triliun (20032011) akibat kurang bayar royalti. Untuk itu, KPK menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 21 66

Februari 2014 lalu dengan surat bernomor B-402/01-15/02/2014. Surat yang ditembuskan juga ke Presiden SBY itu meminta agar Kementerian ESDM segera menindaklanjuti temuan KPK itu. KPK mengingatkan pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pemegang kontrak yang enggan melakukan renegosiasi kontrak dan penyesuaian tarif royalti. Sebab pembiaran proses renegosiasi kontrak ini berujung pada kerugian keuangan negara yang cukup besar jumlahnya. Menurut Johan, Kementerian ESDM akan melakukan renegosiasi tentang tarif royalti pada semua KK dan PKP2B disesuaikan dengan PP Tarif (PP No.9/2012) dan jenis tarif PNBP yang berlaku. Serta menetapkan sanksi bagi KK dan PKP2B yang tidak kooperatif dalam proses renegosiasi. Tak ingin disalahkan atau menjadi kambing hitam, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, keukeuh perusahaaanya tidak bersalah. Dia berdalih bahwa memang proses renegoisasi belum selesai antara pemerintah dan PT Freeport. “Kan belum disetujui renegosiasi. (Jadi gak masalah?) Ya gak apaapa,” ujar Rozik di Gedung DPR-RI, beberapa saat lalu. Menteri ESDM, Jero Wacik membenarkan. Freeport saat ini memang sedang mengajukan renegosiasi kontrak termasuk di dalamnya soal royalti. “Iya 2021 itu kan (Freeport) habis kontrak. Ini kan ada pemerintahan baru 2014-2019. Feeling saya pemerintahan terbaru itu pembahasannya. Kan cuma 8 bulan lagi saya... Kita akan kerjakan apakah 8 bulan bisa atau gak. Kalau buruburu dicurigai nanti,” kilah Jero. Menteri Jero juga mengungkapkan bahwa dari 6 point proses renegoisasi dengan pemegang KK dan PKP2B


yang paling alot adalah soal divestasi dan royalty. “Kalau mudah, kan gak usah ngotot kita. Yang penting kita negosiasi untuk kepentingan negara,” kata Jero. Jero bahkan berkilah untuk menaikkan royalti 5 persen sangat susah negosiasinya. Bahkan royalti sebesar 3,75 persen yang sesuai PP No.9/2012 saja, selama ini Freeport masih membayar dengan royalti lama yakni 1 persen. Freeport tetap bertahan pada divestasi sahamnya sebesar 20 persen saja di skema perpanjangan kontrak berikutnya. Sedangkan pemerintah ingin naik minimal 40 persen. “Pemerintah maunya divestasi saham sampai 40 persen. Minimal segitu kita akan negosiasi nanti,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R Sukhyar. Akibat alotnya proses negosiasi itu, dari sekitar 112 pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada, 6 pemegang KK dan 19 pemegang (PKP2B) yang mau menandatangani perjanjian kesepahaman sebelum dilanjutkan ke perjanjian baru (lihat boks). Namun, dari 25 perusahaan tersebut tak terdapat perusahaan tambang raksasa seperti Freeport, Newmont, dan Vale. Jero menyebut bahwa masalah hukum adalah isu paling krusial.


Oleh: Arbie Marwan

Menteri ESDM Jero Wacik (kiri) didampingi Dirjen Minerba R Sukhyar (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman renegoisasi kontrak terhadap enam pemegang kontrak karya dan 19 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di kantor Kementrian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat 7 Maret 2014.

Perusahaan Kontrak Karya yang menyepakati renegosiasi: 1. Karimun Granit 2. Tambang Mas Sable 3. Tambang Mas Sagihe 4. Iriana Mutiara Mining 5. Iriana Mutiara Indeburg 6. Woyla Aceh Minerals

aktual/ istimewa

Perusahaan PKP2B yang sepakat renegosiasi: 1. Mandiri Inti Perkasa 2. Jorong Barutama Greston 3. Trubaindo Coal Mining 4. Kartika Selabumi Mining 5. Riau Bara Harum 6. Selo Argokencono Sakti 7. Banjar Intan Mandiri 8. Dharma Puspita Mining 9. Abadi Batubara Cemerlang 10. Tanjung Alam Jaya 11. PD Baramata 12. Kadya Caraka Mulya 13. Batu Alam Selaras 14. Ekasatya Yanatama 15. Selo Argodedali 16. Barapramulya Abadi 17. Adimas Baturaja Cemerlang 18. Astaka Dodol 19. Baturona Adimulya Pemerintah dan perusahaan tambang sama-sama memiliki kekuatan hukum. Jero tak ingin ribut di Mahkamah Arbitrase yang prosesnya menyita waktu, tenaga dan uang. “Karena ada perjanjian kontrak lama

yang hukumnya kuat. Namun juga ada UU yang kedudukannya juga kuat. Nah sama-sama kuat ini,” kata Jero. Pernyataan Jero ini kembali menegaskan bahwa posisi negara dengan perusahaan tambang adalah sama karena produk hukum kontrak yang lalu. Apakah dalam renegoisasi kali ini negara juga ditempatkan sejajar juga dengan perusahaan? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Di UU No.4/2009, negara sudah membatasi wilayah pertambangan. Untuk tambang mineral dibatasi 25 ribu hektar dan untuk batubara sekitar 25 hektar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Syahrir AB, banyak perusahaan tambang besar protes karena mereka sudah menggelontorkan investasi sangat besar lalu tiba-tiba dibatasi area penambangannya. “Mereka tidak mau dibatasi wilayahnya,” katanya. Selain itu dalam UU Minerba, ada 30 macam penerimaan negara yang harus dipenuhi perusahaan tambang. Ini dianggap memberatkan dan membebani perusahaan. “Makanya kenapa royalti 3,75 persen berdasarkan PP No.9/2012 terasa sangat memberatkan. Sampai saat ini mereka masih bersepakat royalti 1 persen untuk negara,” tambah Syahrir.

Politisi di Gedung Bundar ikut geram dengan alasan-alasan yang diungkap pemerintah di soal renegoisasi ini. Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Rizaldi menekankan kembali kajian KPK tadi. Bahwa kerugian sebesar USD 169 juta setiap tahun akibat molornya renegoisasi bukan masalah sepele. “Ada potensi kerugian negara dengan berlarutlarutnya renegosiasi kontrak. Kita kan bisa memutuskan apakah perusahaan asing, swasta itu bisa dipertahankan. Kalau mau diakuisisi tunjuk saja BUMN nya,” tegas Bobby. Akan halnya politisi PDIP, Efendi Simbolon. “Pemerintah juga harus tegas juga terhadap Freeport, Newmont, Vale,” katanya. Sebagai perusahaan tambang raksasa milik asing, kata dia, solusinya cukup dengan mandatory renegosiasi kontrak. “Poinnya cukup satu, yaitu mandatory renegosiasi kontrak. Kami sangat menyayangkan pemerintah memberikan red carpet bagi mereka,” tegasnya. Sebenarnya, lewat kajiannya, KPK ingin negara mendapat keuntungan yang besar juga atas tambang-tambang yang ada di negara ini. Namun pelaksana negara kelihatannya masih tidak punya kekuatan lebih untuk mendudukkan negara di atas perusahaanperusahaan tambang. Kenapa ini terjadi? Ini seharusnya tugas KPK lagi untuk lebih dalam masuk ke korupsi sektor tambang. Karena sektor pertambangan sangat sarat dengan isu suap dan korupsi. Kalau korupsi dan suap hilang maka negara akan kuat melawan tekanan perusahaan swasta atau asing.


67

internasional

Arah Krisis Ukraina Oleh: Nebby Mahbiburrahman, Novrizal Sikumbang

A

da peristiwa kecil (namun cukup bermakna politis) terjadi pada 4 Maret lalu terjadi di Tatarstan, Rusia. Neftekamskneftehim, kilang minyak terbesar di Eropa terbakar. Sedikit media yang memublikasikan ini. Berita yang beredar hanya liputan peristiwa terjadi kebakaran tanpa menyebut penyebab dan siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran itu. Peristiwa ini justru jadi magnet karena saat itu terjadi ketegangan November 2013

21 November - Pemerintah Ukraina menunda pembicaraan tentang Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Langkah itu memantik kemarahan kelompok oposisi yang pro-Eropa, yang kemudian berencana melakukan demonstrasi.

68

geopolitik penting antara Rusia versus AS dan Uni Eropa di seputar krisis Ukraina. Entah, kebakaran itu memang dibuat oleh Soviet atau AS plus Uni Eropa? Kalau melihat perekonomian Rusia yang ditunjang penuh oleh kekuatan industri minyak dan gas maka kebakaran itu pasti akan merugikan Soviet. Namun kalau melihat konstelasi ‘psy war’ antara Rusia dan AS maka, bisa jadi, kebakaran itu justru dibuat sendiri oleh Rusia untuk mengancam negara-negara Uni Eropa yang sebagian besar pasokan migasnya bergantung dari Rusia. Apa sebenarnya senjata kunci perlawanan Rusia untuk memenangi pertarungan melawan gabungan negara AS dan Uni Eropa? Dan apa target besar Rusia dalam perang itu? Begini ceritanya. Ingat, pada awal 2009 lalu, Presiden Vladimir Putin bicara secara terbuka di forum Davos, dihadapan beberapa petinggi negara dan konglomerat global. Kali pertama, Rusia ikut dalam pertemuan penting itu, Putin pidato dengan sedikit keras: “The one reserve currency has become a danger to the world economy: that is now obvious to everybody,” katanya. Desember 2013

1 Desember Massa berjumlah hingga 500.000 berkumpul di Lapangan Merdeka, Kiev. Mereka membangun perkemahan dan barikade, memulai demonstrasi antipemerintah.

11 Desember 2013 Pasukan keamanan berusaha mengusir demonstran, tetapi gagal.


Saat itu, Putin dengan terbuka sebenarnya sudah membuka ruang perang geopolitik baru: meruntuhkan dominasi Dollar AS. Putin ingin menghentikan dominasi Dollar AS sebagai the world’s reserve currency. “We are witnessing a truly global crisis. The speed of developments beats every record, and the strategic difference from the Great Depression is that under globalisation this touches everyone. This has multiplied the destructive force. It looks exactly like the perfect storm,” katanya. Putin tidak sekadar bicara kosong. Dia punya data yang cukup akurat untuk mengatakan itu. Apalagi ketika pada 2008, kondisi moneter global, terutama perekonomian AS hancur dan beberapa negara kuat di Eropa turut limbung. Kini ancaman itu benar-benar akan dilakukannya. Pasalnya, Kongres Januari 2014

17 Desember 2013 - Presiden Yanukovych berangkat ke Moskwa, Rusia, untuk menandatangi kesepakatan dana talangan sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 177.18 trilun) dan mendapat potongan harga untuk membeli gas Rusia.

19 Januari Puluhan orang luka dalam bentrokan berdarah antara polisi dan demonstran di Kiev, setelah sekitar 200.000 demonstran melawan larangan untuk berdemonstrasi.

28 Januari Perdana Menteri Mykola Azarov mengundurkan diri. Parlemen membatalkan undang-undang antidemonstrasi.

2 Februari - Para pemimpin oposisi meminta mediasi internasional dan bantuan finansial dari Barat di hadapan lebih dari 60.000 demonstran di Kiev.

worldeconomicforum.com

Putin saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia, di Davos , tahun 2009.

Getty Image

Kolonel Yuli Mamchor, komandan militer tentara Ukraina, berbicara kepada tentara Rusia yang menduduki pangkalan udara Belbek, Crimea.

AS dan Obama sudah melempar ancaman untuk memberi sanksi ekonomi ke Rusia. “There could even be, ultimately, asset freezes, visa bans. There could be certainly disruption of any of the normal trade routine. There could be business drawback on investment in the country. The Ruble is already going down and feeling the impact of this,” kata Sekertaris Negara AS, John Kerry kepada media beberapa saat lalu. Bahkan AS sudah siap dengan bantuan USD 1 miliar plus paket kebijakan ‘demokratisasi’ perekonomian dan energi di Ukraina pasca militer Rusia masuk ke Crimea. Lalu, apa jawaban Putin atas ancaman itu? Lewat mulut penasehat ekonomi seniornya, Sergei Glazyev, Putin balik mengancam AS. Dia mengatakan akan menghancurkan Dollar Amerika dan tidak akan membayar utang Rusia ke beberapa bank AS yang cukup besar jumlahnya

sepeserpun. “Most of the sanctions against Russia will bring harm to the United States itself, because as far as trade relations with the United States go, we don’t depend on them in any way,” kata Glazyev. Ya. Rusia kini jauh lebih berdaulat daripada Rusia dulu yang pernah hancur lebur akibat gelombang prestroika yang gagal. Rusia memilih bekerjasama dengan China daripada bergantung terus dengan perkonomian AS. Bahkan, Rusia dan China sudah mulai mencapai titik kesepakatan bahwa ke depan tidak akan menggunakan lagi Dollar Amerika sebagai mata uang perdagangannya. Petinggi negara Uni Eropa paham sekali akan ancaman Putin kali ini. Bahkan Inggris dan Jerman berpikir jauh untuk ikut AS menekan Rusia dengan sanksi ekonominya. Bagaimana tidak. Anggap saja perekonomian Rusia hancur, maka industri migas Rusia akan ikut hancur. Akibatnya, akan terjadi krisis migas di AS (sebagian besar minyaknya dari Rusia) dan Uni Eropa. Harga migas melambung dan Dollar jadi rentan. Hiperinflasi akan melanda di AS dan Uni Eropa, apalagi saat ini tingkat pengangguran di AS cukup tinggi. Kalau krisis Ukraina ini tidak

mampu diselesaikan secara diplomatis, maka resiko geopolitik globalnya akan sangat besar. Terutama buat AS dan Eropa. Bahkan, banyak pengamat mengatakan krisis di Ukraina ini adalah krisis geopolitik paling penting pasca era Perang Dingin (Cold War). Layak kalau AS dan beberapa negara Uni Eropa akhirnya membuka lebih dalam lagi diplomasinya dengan China. Karena China adalah negara penting di balik Rusia dalam memainkan perang geopolitik kawasannya. China juga yang menjadi kunci apakah krisis Ukraina akan diselesaikan lewat jalur diplomasi atau tidak. Jadi, kalau melihat konstelasi ‘psy war’ tadi, maka bisa dikatakan bahwa Rusia bisa sewaktu-waktu menghancurkan sendiri kilang minyaknya, Neftekamskneftehim. Atau kilang-kilang minyak lainnya. Kehancuran perekonomian Rusia berarti kehancuran perekonomian Uni Eropa dan AS, sekaligus menghancurkan dominasi Dollar AS. Rusia memang hancur, tapi masih bisa survive ketika China masih mampu menopang dan mendongkrakulang perekonomiannya. Itu sebenarnya target penting Putin dalam memainkan bidak caturnya di beberapa krisis di Timur Tengah, mulai dari Syria, Mesir sampai Ukraina. Ketika US Dollar hancur dan mata uang Euro ikut limbung maka skema geopolitik TPP dan Uni Eropa akan ikut hancur. Dominasi hegemoni AS akan hancur juga. Ini sebenarnya sinyal positif bagi Indonesia untuk memainkan strategi geopolitiknya agar lebih berdaulat. Banyak hal, sebenarnya, yang bisa dilakukan....

Februari 2014

7 Februari - Presiden Yanukovych bertemu dengan sekutunya Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Sochi, Rusia.

9 Februari - Sekitar 70.000 demonstran berkumpul di Lapangan Merdeka.

16 Februari - Para demonstran meninggalkan balai kota Kiev yang mereka duduki sejak 1 Desember. Puluhan ribu orang berkumpul di Lapangan Merdeka.

18-19 Februari - 28 orang, termasuk 10 polisi, tewas dalam bentrokan berdarah di Lapangan Merdeka. Demonstran kembali menduduki balai kota Kiev. Polisi antihuruhara melancarkan serangan terhadap demonstran sepanjang malam.

19 Februari - Presiden Yanukovych mencopot kepala staf angkatan bersenjata Ukraina dan mengumumkan digelarnya “operasi antiteroris” di negaranya sendiri. Negara-negara Barat mengecam aksi kekerasan di Ukraina dan mengancam akan menjatuhkan sanksi.

20 Februari - Demonstran menyerang polisi di Kiev, mengabaikan kesepakatan gencatan senjata yang dicetukan Yanukovych. Sekitar 25 orang tewas dalam peristiwa itu, demikian dikatakan konresponden AFP di berada di sekitar lokasi bentrokan. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang polisi tewas ditembak dalam insiden itu


27 FebruariPresiden Yanukovych kabur ke Rusia

69

properti

BUKAN SAATNYA MEMBELI RUMAH P

ermintaan akan kebutuhan rumah tapak terus berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Bahkan berdasarkan data yang disampaikan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), kebutuhan rumah tapak masih kekurangan pasokan hingga 15 Juta unit. Bagi pengembang, tentunya hal ini menjadi lahan investasi yang menggiurkan. Berapapun mereka melepas unit dan harga, rumah selalu diburu dan dibeli konsumen. Lalu kapan saat yang tepat bagi kita yang ingin membeli rumah? Membeli rumah itu gampanggampang sulit. Banyak hal yang perlu diperhatikan mulai dari memilih pengembang hingga cara pembayaran 70

yang akan dipilih. Bagi Anda yang sedang berencana untuk membeli rumah pertama, ada beberapa cara pembayaran antara lain melalu cash keras, cash keras bertahap atau melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui perantara Bank. Jikalau Anda menggunakan sistem pembayaran cash maupun cash bertahap, tentunya dana yang disediakan tidak sedikit. Namun ketika keuangan tidak mencukupi dan harus memilih mengambil KPR, konsumen harus mencermati Bank Penyalur dan Bunga kredit yang diterapkan. Seperti diketahui, suku bunga acuan atau yang dikenal sebagai BI Rate Bank Indonesia dalam setahun telah mengalami kenaikan 175 basis


poin. Dari posisi 5,75 persen pada Mei 2013 menjadi 7,5 persen. Dampak dari kenaikan BI Rate ini memicu 16 bank beramai-ramai menaikkan suku bunga dasar kredit (SBDK) yang akan terasa pada Suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perhitungan bunga dasar kredit pada KPR yang dilakukan bank biasanya menganut beberapa sistem, ada istilah sistem bunga Flat, efektif, mengambang (floating) dan tetap (fixed). Sistem perhitungan suku bunga flat mengacu pada pokok utang awal. Artinya, besarnya cicilan serta angsuran pokok berikut bunga cicilan tetap/sama (flat) selama periode kredit. Contohnya, ketika debitur A hendak membeli rumah seharga

Linggapos.com

Oleh: Ismed Eka Kusuma

Daftar bunga KPR bank-bank besar:

BCA 9,5%

BRI 10,25%

Bank Panin 10,73%

BII 10,77%

Rp500 juta dengan uang muka 30 persen dan suku bunga 10 persen flat per tahun. Besar cicilan per bulan sejak awal akhir masa angsuran, nilai bunga yang mesti dibayar mengacu ke Rp150 juta sebagai nilai awal utang pokok. Sekalipun masa angsuran tinggal enam bulan dan nilai utang pokok tinggal Rp 30 juta, bunga tetap dihitung dengan Rp 150 juta tadi sebagai acuan. Sedangkan sistem bunga efektif, porsi bunga dihitung berdasarkan utang pokok tersisa. Sehingga porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda, meskipun besaran angsuran per bulannya tetap sama. Misalnya, debitur B mendapat KPR dengan plafon Rp400 juta. Pada bulan pertama, bunga dihitung mengacu ke angka Rp400 juta sebagai utang pokok. Setelah tiga tahun, utang pokok akan menurun. Misalnya menjadi Rp100 juta. Maka, besar bunga dihitung dengan pengalian bunga ke Rp100 juta sebagai utang pokok yang tersisa, bukan ke Rp400 juta. Sistem bunga efektif ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau kredit investasi. Dampak dari kenaikan suku bunga dalam skala mikro akan sangat terasa ketika mengambil rumah tapak menggunakan fasilitas cicilan. Seperti contoh, kenaikkan suku bunga KPR Bank dari 9% menjadi 12 % membuat beban cicilan yang ditanggung konsumen akan semakin berat. “Kenaikkan suku bunga dari 9%

CIMB Niaga 10,80%

BTN 11%

Bank Mandiri 11,00%

BNI 11,10%

OCBC Danamon NISP 12,50% 12%

ke 12 % di tingkat itu sama saja dengan kenaikan 30% ditingkat konsumen. Artinya yang tadinya nyicil Rp3 juta sekarang nyicil Rp4 juta,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Perbankan Real Estate Indonesia (REI), Preadi Ekarto di Jakarta. Selain mempertimbangkan faktor pembiayaan, konsumen juga terkena diberatkan dengan aturan LTV yang mengharusnya menyediakan Down Payment (DP) atau uang muka sebesar 30 persen. Artinya, jika ingin membeli rumah seharga Rp500 Juta, Anda harus menyediakan uang tunai sebesar Rp150 Juta. Bank hanya membiayai KPR maksimal Rp350 Juta dengan tingkat bunga. Dihubungi di tempat terpisah, Vice Director Corporate Communications PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio mengatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak mempengaruhi penjualan perumahan. “Penjualan masih sesuai dengan ekspektasi. Market sales tiap proyek masih diatas budget, sedangkan penjualan rumah dari segi kuantitas paling banyak pada rumah dibawah Rp1 miliar,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa penjualan rumah diatas Rp1 miliar dari segi kuantitas sedikit, namun menyumbang nilai penjualan yang besar. Sedangkan pembeli yang menggunakan fasilitas KPR kebanyakan berasal dari penjualan rumah low-medium. Terkait kenaikan cicilan, pihaknya menyerahkan pada pihak Bank. “KPR itu sudah masuk urusan konsumen dengan Bank. Naik turunnya cicilan itu sepenuhnya wewenang Bank,” tambahnya.

Bank Permata 12,50%

Bank Bukopin 12,82%

Bank Mega 13,75%

Terkait dampak kenaikan BI Rate dan Suku Bunga Kredit, rupanya tidak berpengaruh pada penjualan rumah yang menggunakan fasilias KPR. Rumah dengan kisaran harga dibawah Rp1 miliar masih menunjukkan kenaikan penjualan. “Metland Transyogi dan Cilengsi dari awal tahun 2014 hingga akhir Februari sudah mengalami kenaikan harga hingga 10%. Kenaikan ini seiring dengan pembangunan mal metropolitan Cileungsi di pertengahan tahun ini,” pungkasnya. Kenaikan jumlah penjualan rumah tidak dialami semua pengembang. Pasalnya, data yang disampaikan REI secara global menunjukkan penurunan pembelian rumah. “Kalau jumlah konsumen ratarata per bulan ada seribu, ya kirakira sekarang cuma 800. Jadi ada penurunan 20 persen,” ujarnya. Sinar Mas yang diklaim sebagai pengembang terbesar di Asia juag tak menampik jika penjualan sektor properti Indonesia pada 2014 diperkirakan melambat di saat kondisi ekonomi makro akan membaik. “Penjualan akan melambat tahun 2014 karena berbagai faktor,” ujar Managing Director Corporate Strategy & Services Sinar Mas Land, Ishak Chandra. Menurut Ishak, sejumlah faktor yang mengakibatkan perlambatan tersebut pada 2014 antara lain karena kebijakan “loan to value” (LTV) dari Bank Indonesia, kenaikan BI Rate serta adanya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Lalu kapan saat yang tepat membeli rumah? Teorinya memang sangat mudah, membeli rumah ketika BI rate dan harga sedang turun atau saat mencapai harga terendah. Yang menjadi persoalan yang kompleks dan rumit, justru melihat kapan rumah mencapai harga terendah.


71

kesehatan

HIPERTENSI BIKIN SENSI S

memastikan kondisi tersebut. Ketika tekanan darah tinggi menyerang, pada umumnya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg bisa diartikan sebagai tekanan darah yang normal. Berhati-hatilah jika Anda atau orang terdekat terkena hipertensi, sebab bisa menimbulkan risiko terhadap penyakit stroke dan demensia, penyakit jantung, serta kerusakan pada ginjal. Yang perlu diketahui, hipertensi jarang menyebabkan gejala tertentu, tidak terdeteksi sampai takanan darah seseorang diukur oleh dokter atau hingga menyebabkan komplikasi, seperti stroke atau serangan jantung.

Oleh: Nurlail

ampai saat ini hipertensi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Masih banyaknya pasien hipertensi dengan tekanan darah yang tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat, padahal hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kerusakan ginjal, jantung dan otak jika tidak dideteksi secara dini serta tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, terkadang juga disebut dengan hipertensi arteri, dimana kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan takanan darah ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh melalui pembuluh darah. Seseorang dikatakan terkena hipertensi jika tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 mmHg, dengan melakukan pengukuran tekanan darah minimal dua kali untuk

Faktor Penyebab Hipertensi Ada beberapa keadaan yang mempunyai hubungan dengan hipertensi, diantaranya yaitu, tingkat pendidikan serta status sosial ekonomi yang rendah, obesitas, gangguan emosi yang tinggi, kolesterol, serta gula dalam darah. Selain itu hipertensi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti genetika dan lingkungan. Pada usia 35-55 manusia sangat rentan menderita hipertensi. Penelitian juga menyebutkan etnis Afro Amerika paling tinggi mengidap. Kurangi konsumsi makanan berkadar garam tinggi karena bisa memicu hipertnesi. Obesitas juga memiliki pengaruh yang signifikan. Jangan lupa olahraga dan jauhi rokok.

Pencegahan Hipertensi

Pada kebanyakan kasus, hipertensi muncul karena gaya hidup yang tidak sehat. Untuk itu Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup yang sehat, seperti: 1. Berolahraga – Sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu sediakanlah waktu selama 30 sampai 40 menit untuk berolahraga. 2. Perbanyak aktivitas fisik - Disarankan untuk berjalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Bisa juga melakukan kegiatan fisik bersama dengan anak-anak, anggota keluarga dan teman-teman. 3. Lihat pola makan - Hindari konsumsi makanan yang berminyak, serta hindari makanan yang mengandung garam dan gula yang tinggi; Konsumsilah makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang; Perbanyak makan buah-buahan dan sayuran segar; Pilih makanan yang direbus dan dipanggang, jika ingin makan makanan yang digoreng pakailah minyak zaitun. 4. Stop merokok dan berhenti konsumsi minuman beralkohol. 5. Minum air 7 hingga 8 gelas setiap hari. 6. Cobalah untuk beristirahat sejenak sekitar 5 sampai 10 menit ditengah rutinitas harian. 7. Tidur yang cukup selama 7 hingga 8 jam di malam hari.

72


1

2

3

4

5

6

7

olahraga

Sayonara Puyol Oleh: Zaenal Arifin

N

ama Carles Puyol i Saforcada tak akan mungkin digilas sejarah. Lahir di La Pobla de Segur, Spanyol pada 13 April 1978 si kecil Puyol sudah masuk dalam akademi akademi sepakbola Barcelona. Tipe gigih dan tanpa rasa takut membuat dia sukses menembus tim senior pada 1999. Loyalitas tanpa batasnya ke klubnya, membuat bek sentral andalan FC Barcelona (Barca) ini menjadi buah bibir dan kecintaan fans Barcelona. Lebih dari satu dekade terakhir, Puyol menjadi palang pintu paling andal di lini belakang Barca. Dia mengantar Los Azulgrana, sebutan lain Barca, untuk meraih 6 trofi La Liga, 3 titel Liga Champions, dan 2 gelar Copa Del Rey. Sejauh ini, 392 caps dan 12 gol telah ia kemas untuk Barcelona. Sementara karirnya di Timnas Spanyol bermula pada 2000 silam. 100 caps dan 3 gol telah ia kemas bersama La Furia Roja. Puyol juga masuk dalam skuad Spanyol saat

menjuarai Piala Dunia 2010 lalu. Sejak bergabung dengan Barca, Puyol sudah bermain untuk klubnya sebanyak 593 penampilan. Terbanyak kedua setelah Xavi Hernandez. Awalnya Puyol adalah penjaga gawang. Namun, karena cedera bahu yang dideritanya, akhirnya Puyol beralih posisi menjadi seorang penyerang. Itu catatan-catatan legenda 15 tahun bersama Barca dari seorang Puyol yang tidak akan mungkin tercoret dari sejarah. Namun usia memang tidak bisa berbohong. Menginjak angka 36 tahun dan beberapa cedera seriusnya akhirnya berkata jujur. Dan Puyol juga jujur dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Musim 2013/2014 ini menjadi musim terakhir Puyol di Camp Nou setelah dia menyatakan akan mundur dari klub yang sangat dicintainya itu. “Saya akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim ini,” kata Puyol beberapa saat lalu. Meski kontrak dengan Barca

masih berjalan sampai 2016 namun cedera yang dideritanya berbicara lain, “Cedera-cedera yang saya derita lebih buruk daripada yang saya duga, dan membuat saya tidak dapat bermain di level saya..., saya telah menyampaikan situasinya kepada klub dan kami berdua sepakat bahwa ini merupakan keputusan yang tepat. Saya akan membatalkan dua tahun yang tersisa dalam kontrak saya,” katanya. Memang Puyol absen saat Spanyol berjaya di Piala Eropa 2012 lalu. Ia sempat menjalani operasi pada lutut kanannya Mei tahun lalu, dan ia mengalami patah tulang selangka di pertandingan liga kedua Barca di markas Osasuna pada Agustus. Ligamen-ligamen yang terkilir pada lutut kanannya membuat ia kembali absen pada September, dan Puyol mengalami dislokasi siku kiri pada Oktober tahun lalu. Meski cedera menghentikannya namun nama Puyol tak akan pernah cedera. Sayonara Puyol...


73

intertainment

M

inggu, 2 Maret 2014 karpet merah sudah terbentang di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Ini merupakan hari yang paling dinantikan oleh seluruh insan perfilman dunia maupun pecinta dunia film. Satu per satu, piala Oscar telah diserahkan kepada para pemenang di ajang Academy Award tersebut. Terletak di 6801 Hollywood Boulevard Los gedung yang dulu bernama Kodak Theatre menjadi saksi tempat berlangsungnya penyerahan piala Oscar yang tahun ini memasuki tahun ke-86. Jelang red carpet piala Oscar, hujan gerimis mengguyur kawasan Los Angeles dan Dolby Theater, namun tak menyurutkan antusias para bintang dunia serta pewarta untuk hadir dan mengabadikan momen bersejarah tersebut. Rintikan air hujan yang membasahi Dolby Theater tak membuat suasana piala Oscar menjadi sendu dan dingin. Ada satu kejadian menghebohkan yang dilakukan oleh Jennifer Lawrence. Aktris cantik berusia 23 tahun ini bukan melawak ditengah-tengah acara red carpet, tapi ia terjatuh terpeleset di karpet merah. Saat Jennifer turun dari mobil Limousin dan hendak berjalan menuju karpet merah, tiba-tiba ia tersandung gaun seseorang yang berdiri di depannya, dengan seketika ia pun terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Nicholas Hoult, sang kekasih, dengan sigap membantu Jennifer untuk berdiri lagi. Jennifer terlihat tertawa oleh insiden yang memalukan dirinya tersebut. Ini kedua kalinya Jennifer terpeleset jatuh. Tahun lalu ia juga terjatuh saat akan menerima piala Oscar di atas panggung, karena terjerembab gaun panjangnya ketika hendak menaiki tangga ke panggung untuk menerima piala.

74

Gelegar Oscar Oleh: Nurlail

Twitter Catat Ellen Kalahkan Obama

O

scar tidak selamanya tentang film terbaik sejagad. Setidaknya itu yang dicatat sejarah pada penyelenggaraan tahun 2014 ini. Foto diri narsisme atau selfie yang dibuat pembawa acara Ellen DeGeneres bersama aktor dan artis top dunia malam itu mencatat sejarahnya sendiri. Berpose dengan Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kevin Spacey, Brad Pitt, Julia Roberts, Bradley Cooper, dan aktris peraih Oscar kategori pemeran pembantu terbaik Lupita Nyong’o, Ellen yang memegang telepon pintarnya langsung mengunggah di Twiiter. Sejak foto ‘selfie’ selebriti itu diunggah, Ellen seketika telah menjadi foto yang paling banyak di-retweet dalam sejarah Twitter. Pihak Twitter mencatat, setelah foto ‘selfie’ itu diunggah terjadi lonjakan kicauan sebesar 254.644 per menit. Hingga Senin sore (3/3), foto ‘selfie’ tersebut sudah di-retweet sebanyak 2,8 juta kali, berhasil mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu foto Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan Michelle Obama dengan pose sedang berpelukan setelah pemilu 2012, yang diunggah kembali oleh sebanyak 810 ribu pemakai akun tersebut. Dalam waktu satu jam, DeGeneres berhasil ‘mengajak’ penonton Oscar untuk me-retweet, sehingga menjadikannya sebagai foto yang paling banyak di-retweet sepanjang sejarah Twitter. “Kami telah menjatuhkan Twitter!” ungkapan DeGeneres. Ada foto lain yang juga telah mencuri perhatian dalam Oscar. Yaitu foto band U2 yang sedang asik berfoto di karpet merah, dan secara tiba-tiba aktor Benedict Cumberbatch muncul dari belakang ikut berpose bersama dengan tampang yang sangat konyol dan lucu.


Pemenang Piala Oscar

Best Actor, diraih oleh Matthew McConaughey, di film “Dallas Buyers Club”

Best Actress, diraih oleh Cate Blanchett di film “Blue Jasmine”

• Best Sound Mixing, diraih oleh film “Gravity” • Best Sound Editing, diraih film “Gravity” • Best Visual Effect, diraih oleh film “Gravity” • Achievement in Film Editing, diraih film “Gravity” • Best Cinematography, diraih film “Gravity” • Best Original Score, diraih oleh Steven Price di film “Gravity” • Best Director, diraih oleh Alfonso Cuancor di film “Gravity”

Best Actress in a Supporting Role, diraih oleh aktris Lupita Nyong’o di film “12 Years A Slave”

Best Supporting Actor, diraih oleh Jared Letto di film “Dallas Buyers Club”

• Best Animated Feature Film, diraih oleh film “Frozen” • Best Original Song, diraih Let It Go di film “Frozen”

• Best Costume Design, diraih film “The Great Gatsby” • Best Foreign Language Film, diraih oleh film “The Great Beauty” • Best Production Design, diraih film “The Great Gatsby”

• Best Adapted Screenplay, diraih John Ridley, di film “12 Years A Slave” • Best Picture, diraih oleh film “12 Years A Slave”

Best Makeup and Hairstyling, diraih film “Dallas Buyers Club”

• Best Animated Short Film, diraih film “Mr Hubolt” • Best Live Action Short, diraih oleh film “Helium” • Best Documentary Short Subject, diraih oleh film “The Lady in Number Six” • Best Documentary Feature, diraih oleh film “20 Feet From Stardom” • Best Original Screenplay, diraih Spike Jonze, di film “Her”

Darah PKI di Karpet Merah

A

da yang menarik pada piala Oscar tahun ini khususnya untuk bangsa Indonesia. Sebab, film “The Act of Killing” dalam bahasa Indonesia berarti “Jagal” masuk dalam nominasi Oscar 2014 untuk kategori Film Dokumenter Terbaik. Film “The Act of Killing” karya sutradara asal Inggris, Joshua

Oppenheimer, diumumkan masuk sebagai nominasi Film Dokumenter Terbaik di Academy Award, Jumat 17 Januari 2014. Film dokumentar ini berkisah tentang pembantaian massal di Indonesia, khususnya di Medan terkait dengan pembunuhan lebih dari satu juta orang yang dituduh terlibat sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum intelektual hingga etnis Tionghoa pada tahun 1965 sampai 1966. Sekitar USD1 juta telah dihabiskan untuk memproduksi film tersebut. Dalam pembuatannya, film ini membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Keseluruhan isi dari film ini menggunakan bahasa Indonesia. Film lain yang masuk nominasi Film Dokumentar Terbaik di Oscar adalah, “Cutie and The Boxer”, “Dirty Wars”, “The Square”,

serta “20 Feet from Stardom”. Sang sutradara film ini, Joshua Oppenheimer mengungkapkan ketidak percayaannya kalau film hasil karyanya jadi salah satu nominasi di Oscar 2014. “Saya sebenarnya tidak memperkirakan film ini akan menang. Tapi ini merupakan awal yang baik bagi tim kami dan para pihak yang menjadi korban dalam pembantaian itu,” terang Oppenheimer kepada Newyork Daily News. Selain masuk nominasi Oscar 2014, film “The Act of Killing” telah menyabet berbagai penghargaan internasional diantaranya adalah penghargaan European Film Award tahun 2013, Toronto Film Critics Association tahun 2013 serta masih ada sekitar 20 penghargaan lainnya yang telah diterima oleh film besutan Oppenheimer tersebut.


75

Kilas daerah

Lakukan Ritual dengan Caleg, Paranormal Tewas

S Sudah 15 Tahun Menunggu Listrik

L

ebih 15 tahun warga Desa Prode 3, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menunggu kehadiran PLN ke desanya. Sejak 1999 sampai 2014 ini seluruh desa Prode 3 mengandalkan lampu tempel untuk menerangi rumah saat malam tiba. karena tidak ada aliran listrik PLN. Kepala Desa Prode 3, Idris S Hasan Idris mengaku sudah lelah meminta PT PLN dan Pemkab Sumbawa agar listrik bisa masuk ke desanya. “Sepertinya masyarakat kami belum merdeka,” kata Idris Selasa (11/3). Ant/ Nur Lail

Ada Flu Burung di Kalsel L ima kabupaten yaitu Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong positif terserang virus H5NI atau flu burung Jumlah kematian itik sudah mencapai 20 ribu ekor lebih, dan diperkirakan jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengingat kematian unggas itu masih terus berlangsung. “Kami belum tahu secara pasti dari mana asal virus tersebut, apakah dari Tanah Laut atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena kedua kabupaten tersebut terserang pada waktu hampir bersamaan,” ujar Kepala Dinas Peternakan Kalimantan Selatan Sabrie Madani, Kamis (13/3).

Ant/Ismed Eka

76


eorang paranormal, Subandi (60) warga Tambakharjo, Semarang tewas saat lakukan ritual di Gua Langse, Pantai Selatan, Gunung Kidul, Yogyakarta, Senin (3/4). Subandi melakukan ritual bersama seorang calon anggota legislatif (caleg) Kota Semarang, Lambok Sinaga, ke Pantai Selatan. “Subandi (korban) minta kami peserta agar mengikuti ritual khusus dan berdoa agar keinginan dan harapannya terwujud,” kata Sinaga. Subandi tewas seketika akibat jatuh terpeleset saat melakukan ritual tersebut. / Sukardjito

Bantuan Dihentikan, Penderita Kusta Kembali Mengemis

P

Puluhan Jenis Satwa Liar Indonesia Terancam Punah

uluhan penderita kusta di Sumatera Utara, kembali turun ke jalan menjadi pengemis. Mereka terpaksa mengemis lagi karena kekurangan makanan setelah dihentikannya bantuan beras oleh pemerintah provinsi. Seorang penderita kusta, Yusuf, yang mengaku warga di kompleks kusta Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, menyebutkan mereka mengemis di jalan umum karena bantuan beras dan obat dari Pemerintah Provinsi Sumut tidak ada lagi sejak tiga bulan terakhir. Ant/ Nebby

Kapolri Akui, Penanganan Kasus Udin Keliru Sejak Awal

I

nternational Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2013 merilis bahwa ada 82 jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah. IUCN menyebut, 82 satwa tersebut dibagi menurut kategori kritis (critically endangered), terancam punah (endangered) dan rentan (vulnarable). Sedangkan untuk jenis tumbuhan yang terancam punah totalnya ada 404 jenis. Chairman ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid menduga, hal itu, salah satunya akibat perdagangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Rosek menyorot perdagangan satwa tersebut yang ada melalui media online. Catatan ProFauna, di forum online Kaskus saja, pada bulan Januari 2014 itu terdapat 220 iklan yang menawarkan satwa dilindungi termasuk bagian tubuhnya. Satwa yang kerap ditawarkan di media online antara lain penyu sisik, gading gajah, kukang, lutung jawa, elang jawa, kulit harimau, cendrawasih, kucing hutan, surili, kakatua raja dan Trenggiling. \ Hamzah, Nur Lail

K

apolri Jendral Pol Sutarman mengisyaratkan akan menutup kasus pembunuhan wartawan Bernas Jogja, Muhammad Syarifudin atau biasa disapa Udin. Kasus yang sudah berumur 19 tahun ini tak terselesaikan dan tak ada kejelasan. Beberapa barang bukti sudah hilang. “Saya menilai penanganan kasus Udin sudah keliru sejak awal. Mulai dari olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) sampai dengan prosesnya itu sudah tidak benar,” kata Sutarman di Mapolda DIY Kamis (13/3). Sutarman bahkan mengakui, beberapa barang bukti kasus pembunuhan Udin itu ternyata ada yang dilarung ke laut sehingga menyulitkan untuk proses hukum selanjutnya. Hadi Jatmika/ Ismed 20 Maret - 3 April 2014 Edisi 19 AKTUAL

77

oase

Monumen Oleh Faizal Rizki Arief

K

ali ini soal warisan monumen sejarah. Entah kenapa, bermula dari tutur ke tutur, cerita ke cerita, tulisan ke tulisan sampai membentuk ruang sejarah. Warisan monumen dianggap warisan sejarah penting peradaban. Memang betul, ribuan monumen bertebaran di penjuru bumi ini. Mulai patung, istana, tempat pemujaan, bangunan sampai kuburan. Manusia modern mencatat ada beberapa yang dianggap ajaib. Sebut saja Piramida Giza, makam Firaun di Mesir yang dibangun sekitar 2465 SM. Ada juga Kolosus di Yunani yang dibuat sekitar tahun 292280 SM. Atau Tembok China, Borobudur, Angkor Wat dan lainnya. Entah kenapa juga. Akhirnya warisan monumen itu jadi rujukan banyak aristokrat, raja dan pemimpin bangsa untuk berlomba membangun monumen skala kolosal. Ada sebagian sejarawan menganalisis seperti ini: “Biar semua orang tahu, istana besar ini saya yang bangun”. Sedikit sejarawan yang mencoba mengkritisi sejarah pembangunan monumen itu dari motif, nafsu atau keinginan seorang manusia dibaliknya. Sedikit juga yang mempertanyakan, apakah benar monumen-monumen kolosal itu mewakili peradaban hebat. Sederhana saja alasannya. Dalam hal monumen Tembok China misalnya. Apakah benar ketika jutaan orang mati sia-sia ketika membangun keajaiban Tembok China yang panjangnya sekitar 8.850 km itu mewakili peradaban China yang tinggi itu? Atau justru Tembok China adalah simbol keganasan nafsu beberapa raja di dinasti Qin, dinasti Han dan dinasti Ming untuk sekadar melindungi daerah kekuasaannya? 78


Pertanyaan itu yang juga harus disandingkan ketika mencoba melihat apa motif dibalik pembangunan monumen-monumen besar lainnya. Pun juga yang ada di Indonesia. Ada Borobudur, Monas, Istiqlal, Jembatan Suramadu, Situs Gunung Padang dan masih banyak monumen-monumen lainnya. Memang benar warisan sejarah sangat penting untuk membentuk identitas dan peradaban negara bangsa ini. Namun, sudah saatnya bangsa ini mulai berpikir lebih kritis lagi. Bahwa sebuah monumen tidak harus berbentuk bangunan, berbentuk material. Coba lihat. Apa monumen yang dibangun beberapa pemimpin peradaban hebat yang pernah ada sampai saat ini? Rosululloh Muhammad SAW, Yesus Kristus, Nabi Musa Alaihissalaam, Sidharta Gautama, atau beberapa pemimpin peradaban hebat lainnya tidak pernah sedikitpun berniat membangun bangunan atau monumen kolosal untuk mengingat apa yang sudah dia lakukan buat negara dan bangsanya. Monumen sejarah mereka yang paling monumental adalah membangun monumen peradaban luhur di setiap hati dan akal rakyat yang dipimpinnya. Warisan sejarah mereka adalah membentuk sebuah negara bangsa yang memiliki keluhuran adab. Tak lebih. Jadi, aneh saja kalau ada sebuah pemimpin peradaban, pemimpin negara sangat sibuk memikirkan membangun monumen raksasa berbentuk material sebagai tanda pengingat bahwa dia pernah memimpin sebuah peradaban atau pernah berkuasa di sana. Bangsa ini juga harus mulai sadar bahwa pemimpin yang baik harus mampu membangun monumen di setiap hati dan akal manusia yang dipimpinnya. Pemimpin peradaban yang benar adalah pemimpin yang mampu membangun monumen tidak mencuri (korupsi), monumen tidak berzinah, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak berbohong, gotong royong atau monumen keluhuran adab lainnya di setiap hati dan akal rakyatnya. Karena, monumen peradaban itu tempatnya di hati dan akal manusia. Bukan di alam material. Camkan ini...


79

80


20 Maret - 3 April 2014 Edisi 19 AKTUAL

Recommend Documents