Volume 15 Edisi: Maret-April 2012
24 sampel yang diambil di pasar semuanya negatif. U jar Kepala BPOM RI selaku Wakil Ketua tim
impor ilegal yang berasal dari Peru, Amerika,
Nomor Registrasi Produk (NRP).
TPBB, Dra. Lucky S Slamet, M.Sc , kepada seluruh rekan wartawan pada sidak yang dilakukan di Pasar Tanah Kongsi, Padang, pada 19 April 2012 lalu.
Belanda, Australia, Singapura, Inggris dan
Peningkatan pengawasan barang beredar
Thailand. Sedangkan dari 24 sampel yang
secara terpadu dan berkesinambungan
diambil langsung di pasar, diuji di lokasi
sekaligus untuk mendapatkan informasi
baik produk
menggunakan mobil laboratorium keliling
secara langsung dan riil mengenai peredaran
pangan maupun produk non-pangan di
Badan POM antara lain mi basah, baso, tahu,
produk-produk tertentu serta upaya yang
Sumatera Barat bersamaTim TPBB (Terpadu
ikan asin, ikan segar dan bahan tambahan
diperlukan untuk pembinaan agar temuan
Dalam sidak barang beredar
Pengawasan Barang Beredar) yang dilakukan
pewarna semuanya memenuhi persyaratan
tidak berulang dan tercipta usaha yang
di beberapa target, Kepala Badan POM
keamanan (tidak mengandung bahan
berimbang. Konsumen akan terus dihimbau
didampingi Dirjen Standardisasi dan
berbahaya) dan aman untuk dikonsumsi.
untuk menjadi konsumen cerdas yang
Perlindungan Konsumen, kementerian
Untuk produk non pangan, sidak dilakukan di
bersikap kritis sebelum membeli dan
k o o r d i a n t o r b i d a n g Pe r e k o n o m i a n ,
kawasan Bypass baru di Kota Padang. Di
mengonsumsi barang dan jasa di pasaran.
kementerian ESDM, Bareskrim Mabel Polsri,
lokasi tersebut ditemukan sebanyak 600
Label bahasa Indonesia untuk produk
Ditjen Bea dan cukai, Dinas Perindustrian dan
batang baja tulangan beton (BjTB) yang
pangan maupun non-pangan pada setiap
Perdagangan kota Padang serta Balai Besar
diduga tidak sesuai dengan persyaratan mutu
barang dan kemasan yang memberikan
POM di Padang.
SNI No.07-2052-2002. Ditemukan juga
informasi tentang barang tersebut demi
Sidak terhadap produk pangan impor dan
kurang lebih 600 karung sememn putih
keamanan, keselamatan dan kesehatan
pangan mengandung bahan berbahaya,
produksi lokal yang pada kemasannya belum
masyarakat, imbuhnya.
ditemukan sebanyak 22 produk pangan
dicantumkan tanda dan nomor SNI dan
Penajaman p r o g r a m pengawasan obat dan makanan yang berorientasi kepada hasil dan berpihak kepada kepentingan r a k y a t merupakan hal yang harus kita lakukan dengan bersungguhs u n g g u h , d e m i k i a n disampaikan oleh
Harga mati terhadap pemantapan mutu kinerja pengawasan obat dan makanan.
Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc – Kepala Badan POM RI pada sambutannya di acara pembukaan Rapat Konsultasi Nasional (rakonas) yang diselenggarakan di Hotel Mercure Padang pada 17 April 2012. Rakonas yang pembukaannya turut dihadiri oleh Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc selaku Gubernur Sumatera Barat; Kapolda Sumatera Barat; Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat; Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat; dr. Rosmini Safitri selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan satu mata rantai dalam sistem perencanaan Badan POM yang diselenggarakan untuk menyusun rencana kerja seluruh unit jajaran Badan POM, baik yang dipusat maupun yang di daerah. Arti penting dari pertemuan ini adalah mengakomodasi sejauh mungkin perkembangan aspirasi daerah sehingga strategi nasional yang telah disusun, konsisten dengan dinamika pembangunan maupun kondisi lingkungan masing-masing wilayah kerja Balai POM. Dengan semakin meningkatnya tantangan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, Badan POM telah berupaya merevitalisasi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai POM agar semakin mandiri dalam melaksanakan pengawasan di daerahnya masing-masing karena Balai Besar/Balai POM merupakan kepanjangan tangan Badan POM dalam melaksanakan pengawasan di seluruh Indonesia. Upaya revitalisasi ini dilakukan dalam kerangka perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan serta disusun dalam roadmap revitalisasi Balai Besar/Balai POM tahun 2010-2014. Upaya peningkatan kemandirian Balai Besar/Balai POM termasuk pula dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
stakeholder di daerah, khususnya untuk usaha kecil menengah kosmetik, pangan, dan obat tradisional dengan tetap mengedepankan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat. Dalam Rapat Nasional di Batam beberapa waktu lalu, telah disepakati bersama Rencana Tindak Badan POM termasuk new initiative dari unit pusat yang akan dilaksanakan bersama Balai Besar/Balai POM, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan RKP Tahun 2013. Penyusunan new initiatives diutamakan untuk program/kegiatan yang berdampak nasional dan mendukung prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 20102014, yang merupakan kesempatan bagi Badan POM untuk menunjukkan kontribusinya pada pembangunan nasional utamanya pembangunan bidang kesehatan. Termasuk dalam new initiatives Badan POM Tahun 2013 adalah :1) Program Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Obat, Bahan Obat dan Bahan Berbahaya lain; 2) Peningkatan Kemandirian Balai
Besar/Balai POM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan e f e k t iv i t a s pengawasan obat dan makanan di daerah utamanya soft intervention dan hard intervention di seluruh sub sistem pengawasan obat dan makanan; serta 3) Peningkatan kesiapan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) obat tradisional, kosmetika dan pangan dalam menghadapi Harmonisasi ASEAN. Selain presentasi dan diskusi mengenai program new initiatives selama empat hari tersebut, pada kesempatan rakonas ini juga dilaksanakan penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 kepada 30 Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia oleh Kepala Badan POM. Ke b e r h a s i l a n B a d a n P O M d a l a m melakukan pengawasan obat dan makanan merupakan keberhasilan seluruh pemangku kepentingan; instansi terkait, pemerintah daerah, termasuk masyarakat/konsumen dari berbagai kelompok dan lapisan, serta dunia usaha dan industri lain yang terkait.
Kampung Cina di kota Medan, ramai orang membeli ikan. Dengan penuh keyakinan, kita akan mampu mencapai tujuan.
Tingkatkan efisiensi proses produksi jamu, serta memenuhi pertumbuhan penjualan produk jamu, demikian harapan pembangunan pabrik obat tradisional dengan teknologi modern untuk memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang berlokasi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cibarusah, Cikarang Selatan. Kepala Badan POM, Menteri Perindustrian, Ketua LPPOM MUI, Sekjen MUI dan Dirjen Binfar & Alkes Kementerian Kesehatan memenuhi undangan PT. Marina Berto, Tbk untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru tersebut pada Senin, 23 April 2012. Pada lahan pabrik yang akan di bangun tersebut telah berdiri Kampoeng Djamoe Organik (KaDO) yang selama ini menjadi tempat aktifitas kegiatan tanggung jawab sosial seperti pelatihan tentang pengembangan tanaman obat dan jamu organik kepada para petani binaan. Pabrik ini dipersiapkan untuk sarana produksi herbal dengan mutu terjamin sehingga dapat digunakan oleh herbalist maupun dokter yang memanfaatkan herbal untuk terapi. Dalam operasinya, pabrik dirancang untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya alam dan mengeliminir limbah produksi, seperti : penggunaan air bekas limbah yang sudah di-treatment sehingga
dapat digunakan untuk keperluan umum; hasil limbah padat dapat digunakan sebagai pupus kompos; proses pengeringan simplisia sebagian menggunakan sinar matahari; memenuhi syarat amdal (analisa dampak lingkungan). Selain untuk keperluan pembuatan obat/jamu tradisional (herbal), sediaan yang diproduksi di pabrik ini juga menghasilkan ekstrak simplisia yang digunakan secara internal untuk produkproduk kosmtetika seperti facial wash, facial & body scrub, moisturizer, compact powder, body lotion dan cologne. Sehingga dengan beroperasinya pabrik obat tradisional ini, bukan hanya akan mendukung meningkatnya penjualan produk jamu maupun herbal, tapi juga meningkatkan kemampuan produksi eekstrak-ekstrak yang digunakan untuk produk-prdouk kosmetika. Luas total bangunan pabrik obat tradisional yang akan dibangun sebesar +/- 3.547 m2 dengan kapasitas produksi sebesar 269 ton. Pembangunan pabrik tersebut direncanakan akan selesai dalam waktu 10 bulan dan akan siap beroperasi pada kuartal kedua 2013.
ULPK sebagai wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan Badan POM, H
arus memiliki kompetensi petugas yang lebih profesional, mempunyai kepribadian dan rasa percaya diri yang tinggi (personality) dan dapat menangani permintaan informasi dan pengaduan dengan teknik komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat serta didukung dengan database Q & A (Katalog CD) dan pelaporan yang user friendly sehingga pelayanan publik ULPK secara profesional dan representatif dapat terwujud. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan POM dalam sambutannya saat pembukaan Seminar Pengembangan Layanan Pengaduan Konsumen (LPK). Keberadaan ULPK baik di Badan POM maupun Balai POM seluruh Indonesia sebagai sarana pengawasan dalam rangka peningkatan implementasi Qualit y Management System (QMS) pelayanan publik, harus dapat memberikan partisipasi aktif terhadap Perlindungan Konsumen melalui early warning system (peringatan d i n i ) p e n g a w a s a n o l e h
masyarakat/konsumen/produsen terhadap kinerja Badan POM. ULPK tidak bisa hanya sekedar menunggu pengaduan/keluhan/permintaan informasi dari masyarakat tetapi ikut memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka melindungi konsumen dari penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat mutu, khasiat dan keamanan. Untuk itu perlu dilakukan Seminar Pengembangan Layanan Pengaduan Konsumen sesuai kompetensi yang dibutuhkan dan mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan dengan pelaksanaan Survey kepuasan konsumen terhadap layanan pengaduan konsumen. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Seruni – Bogor, tanggal 10 – 13 April 2012 disampaikan materi penyegaran bagi petugas ULPK mengenai Komunikasi Pelanggan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Managing The Chance in Communication, Communication Efectively with a Positive Personality, Serving
Cu s to m e r s P ro fes i o n a l l y , H a n d l i n g Complaint Sensitively with Care, Hasil Survey kepuasan konsumen ULPK Tahun 2011, Pembahasan materi Software Pelaporan Data Layanan Pengaduan Konsumen, Review online Sub-web Q & A ULPK dan materi lain yang terkait dengan pengawasan pre market dan post market obat dan makanan seperti Proses eregistrasi Produk kosmetik, obat dan pangan secara Online, Regulasi ttg bahan baku obat dan pengawasan pre dan post market termasuk kasus-kasus hukum, Proses Sertifikasi Produk OT, Suplemen makanan, kosmetik dan Pangan serta Proses pengawasan pre dan post market termasuk kasus-kasus hukum, Teknik KIE penyuluhan keamanan pangan. Hadir sebagai pembicara diantaranya Magdalena Wenas dari PR Society Indonesia, Prima Ariestonandri dari PT. Sigma Research Indonesia, Sutjipto, SE dari LPPM Indonesia, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos, PK, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, serta beberapa pembicara lainnya. ULPK diharapkan agar lebih cerdas dalam melaksanakan pelayanan terhadap konsumen, sehingga pelayanan publik ULPK secara profesional dapat terwujud. Serta terus berkomunikasi dengan ULPK di Pusat/Daerah dan antar sesama ULPK untuk mendapat informasi-informasi yang termutakhir, dengan demikian akan dapat selalu dijalin kerja sama yang lebih baik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat/konsumen.
Kembangkan Kerjasama dengan Stakeholder
Pontianak - Para petugas puskesmas nampak antusias dalam memerhatikan demo pengujian makanan dengan menggunakan tes kit. Kegiatan pada 28 Maret 2012 merupakan tindak lanjut Gerakan Aksi Nasional PJAS di tingkat kabupaten/kota.
Dikembangkan kerjasama yang lebih terarah,
Manado – Satu lagi kegiatan yang sejalan dengan MISI Badan POM RI “Mengoptimalkan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini” tanggal 21 Maret 2012 bertempat di Arya Duta Hotel Manado, BBPOM di Manado berkoordinasi dengan stakelholders yaitu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Provinsi Sulawesi Utara. Aprindo sebagai mitra kerja aktif pemerintah dipandang perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan kerjasama terkait penyediaan produk yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang dan dihadiri oleh Asisten 3 Kantor Gubernur, Asisten 1 Kota Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Pengurus Pusat APRINDO, Pengurus Daerah APRINDO, serta para Pelaku Usaha Ritel se Prov Sulut. Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa ritel bukan hanya sebagai bisnis namun dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, termasuk dapat memajukan produk pangan daerah. Kepala Balai Besar POM di Manado Dra. Indriaty Tubagus menyampaikan bahwa APRINDO adalah wadah untuk memudahkan komunikasi dan kerjasama dengan para pelaku usaha ritel, oleh karenanya BBPOM di Manado lebih meningkatkan komunikasi dengan pengurus APRINDO terutama mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan dalam perdagangan produk.
t e r s t r u k t u r, t e r u k u r, berkesinambungan dan terpadu dengan lintas sektor terkait yang dapat berkontribusi lebih aktif dan nyata”. Sepenggal sambutan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta yang disampaikan oleh Plt.Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Dra. Zulaimah, M.Si., Apt pada acara Lokakarya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dalam rangka Sistem Keamanan Pangan Terpadu Program Pangan Jajanan Anak Sekolah di Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta tanggal 1 Maret 2012 di Sahid Raya hotel. Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tim Penggerak PKK, Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan peserta yang turut dalam kegiatan tersebut . Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja sosialisasi yang diharapkan dalam rangka peningkatan keamanan pangan jajanan anak sekolah di wilayah Yogyakarta ini diisi dengan pemaparan narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta (Dra. Zulaimah, M.Si., Apt), Dinas Kesehatan Provinsi DIY (Dra. Hardiah Djuliani, Apt., M.Kes) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga provinsi DIY (Dra. Sri Widayati).
Bandung - Badan POM bekerjasama dengan BBPOM di Bandung berpartisipasi pada Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2012. KIE seputar obat dan makanan mengundang tidak kurang dari 200 orang antusiasme pengunjung Graha Manggala Siliwangi Bandung pada tanggal 27-30 Maret 2012 pada setiap harinya. Pengunjung mayoritas berasal dari para pelajar SMU yang hadir untuk mencari referensi pendidikan tinggi. Segmentasi tersebut kiranya dapat menjadi sasaran yang potensial guna penyebaran informasi seputar obat dan makanan yang lebih luas.
“Masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan pangan” Hal tersebut disampaikan oleh DR. Roy Sparringa, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam materi Sehat Jajanan Sekolah Anakku pada acara perdana Badan POM Sahabat Ibu, 16 April 2012.
Kompleknya geografis indonesia, berjajarnya 18.000 pulau dari sabang hingga merauke
Pada kesempatan tersebut beliau
menyebabkan banyaknya titik pelabuhan tikus sehingga pangan ilegal dapat mudah
menyampaikan bahwa berdasarkan
masuk ke Indonesia. Oleh karena itu Badan POM selalu mengawasi, membina dan
Hasil
dalam tubuh hingga waktu tertentu) kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari konsumen, produsen dan penjaja makanan merupakan hal penentu hingga saat ini pangan yang tidak aman, bermutu dan bergizi masih banyak dijumpai di masyarakat.
Monitoring dan Verifikasi Profil PJAS
mengawal peredaran produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia bekerja sama
Nasional (2008) menunjukkan bahwa
secara sinergis dengan kementerian pusat dan lembaga daerah terkait.
frekuensi jajan: 48% responden siswa Sekolah
Dari 180 ribu Sekolah Dasar, survei menunjukkan 40-44% PJAS yang aman. Masih
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sering/selalu (≥4
rendahnya tingkat PJAS yang aman tersebut mendorong Badan POM untuk melakukan
kali/ minggu), 51% kadang-kadang, dan hanya
terobosan melalui Aksi keamanan pangan nasional, aksi tersebut diusung sebagai strategi dalam memberdayakan
1% responden mengaku tidak pernah jajan,
komunitas sekolah yakni orang tua, murid, guru, pengelola kantin dan penjaja sekolah untuk dapat secara mandiri mengawasi pangan jajanan yang ada di lingkungan sekolah. Acara pada 16 April 2012 di Aula Gedung C Badan POM
yang
dikemas dengan program Ta l k s h o w t e r s e b u t j u g a diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Kartini. Penyebaran informasi obat dan makanan tersebut diberikan pada 70 orang ibu yang hadir sebagai peserta, hal ini dikuatkan dengan Deputi 3 saat menjelaskan materi didampingi ibu Ayu Diah Pasya sebagai bintang tamu
sehingga Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memiliki peranan strategis dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pemeliharaan ketahanan belajar anak sekolah. Pangan yang aman adalah pangan (makanan dan/atau minuman) yang bebas dari bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya fisik. Efek yang ditimbulkan dapat berakibat jangka pendek dan jangka panjang (terakumulasi
Fakta tentang keamanan pangan (WHO, 2009)* • Lebih dari 200 penyakit diakibatkan oleh pangan yang tidak aman • Keamanan pangan menjadi perhatian global • Setiap orang memiliki peranan dalam keamanan pangan • Sekolah (dasar) adalah tempat anak belajar tentang keamanan pangan
banyaknya penelitian mengungkapkan bahwa ibu
* 10 facts on food safety
sebagai bagian dari masyarakat memegang peranan sangat penting dalam membuat keputusan terhadap pemilihan produk yang berhubungan dengan kesehatan keluarga. Bertindak selaku ketua penyelenggara, Hendri Siswadi, SH mengungkapkan, kegiatan Badan POM Sahabat Ibu ini merupakan hasil kerjasama pemanfaatan CSR dengan The Body Shop Indonesia dan akan diselenggarakan secara berkesinambungan dengan topik yang berbeda, diharapkan menjadi cikal bakal gerakan masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
Penanggung Jawab: dr. M. Hayatie Amal, MPH Redaktur: Hendri Siswadi, SH; Dra. Nany Bodrorini, Apt; Editor: Dra. Sri Mulyani, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Desain Grafis: Diyan Fajar MR, S.Sos., M.Ikom; Octavita Dwi Yuliani, S.Ikom; Sekretariat: Ambang Budianto, S.Sos; Nelly L Rachman, S.Sos; Arif Ludyansyah D, S.Sos; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Triswanto; Indah Widyaningrum, S.Si., Apt Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat Telp. 021-4263333,4240231 Fax. 021-4209221
[email protected]