Edisi ke-54 Februari 2014 kombinasi.net

Edisi ke-54 Februari 2014  kombinasi.net

ari rEdaKsi commons.wiKimEdia.org

D

Ruang publik tentang pemilu di media komunitas

M

emasuki masa hiruk pi­ kuk menjelang pemilu di negeri ini, setidaknya ada dua fenomena terkait me­ dia—dalam arti luas—yang ramai di­ perbincangkan. Pertama adalah peng­ gunaan media arus utama untuk ke­ pentingan politik para pemilik modal dan kedua gelontoran alat peraga ba­ ik caleg maupun capres yang mem­

Publik mulai skeptis terhadap media arus utama dan enggan berpegang lagi pada informasi tentang pemilu yang disajikan. Pada saat inilah kehadiran media komunitas menjadi penting. banjiri ruang publik hingga kerap di­ sebut sampah visual. Masalahnya ada­ lah kedua fenomena tersebut dinilai gagal menghadirkan kecerdasan dan kesegaran bagi pemilih, dan memper­ tebal apatisme terhadap pemilu. Konsep media sebagai public sphere seperti diuraikan Habermas, yaitu se­ bagai ruang di mana publik melaku­ kan diskusi sampai pengawasan ter­ 2

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

hadap pemerintah menjadi sulit pada era kekuatan modal memiliki penga­ ruh kuat dalam membentuk karakter media (Dahlgren, 2009). Publik pun mulai skeptis terhadap media arus utama dan enggan berpe­ gang lagi pada sodoran informasi ten­ tang pemilu yang disajikan. Pada sa­ at inilah sebenarnya kehadiran media komunitas menjadi penting. Media ko­ munitas menjadi peluang bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya seca­ ra utuh. Sebaliknya, karakternya yang dekat dengan audiens membuat me­ dia komunitas dapat memberikan pe­ mahaman tentang pemilu dengan ke­ masan sesuai kondisi komunitasnya. Dia menjadi gerakan penyadaran yang berbasis pada realita kehidupan se­ hari­hari. Edisi kali ini bertutur tentang pe­ ran media komunitas dalam Pemilu. Media komunitas merupakan perwu­ judan hak informasi warga yang ten­ tu mestinya tidak dimaknai sebatas pasif tapi juga aktif. Di Indonesia hak tersebut dengan jelas dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F. Sekadar “me­ nambang” suara warga tanpa secara tulus dan jujur menyuarakan kepen­ tingannya, apalagi dengan memang­ kas hak informasinya, adalah peng­ khianatan terhadap undang­undang dan mandat warga. 

Pemimpin Redaksi Imung Yuniardi Redaktur Pelaksana Idha Saraswati Kontributor Tito Haryanto, Ryan Sugiarto, Maryani, Yoseph Kelik Prirahayanto, Fatchur Rahman Ilustrasi Dani Yuniarto Sampul Muka Dani Yuniarto Tata Letak MS Lubis Alamat Redaksi Jalan KH Ali Maksum RT 06 No. 183 Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55188 Telp/Fax: 0274-411123 Email: [email protected] Website: http://kombinasi.net

Kombinasi adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan oleh Combine Resource Institution atas dukungan dari Ford Foundation. Combine Resorce Institution adalah lembaga yang mendukung pengembangan jaringan informasi berbasis komunitas. Redaksi Majalah Kombinasi menerima opini, resensi, maupun tulisan berbasis peliputan seputar tema media komunitas. Panjang tulisan sekitar 6.000 karakter (with spaces), dengan mencantumkan foto untuk tulisan non opini, dan dikirim ke redaksikombinasi@ combine.or.id. Redaksi berhak memilih dan menyunting tulisan yang masuk ke majalah Kombinasi. Penulis yang karyanya dimuat akan mendapat honor sepantasnya.

I

nFo sEKilas

KEdiri

Peralatan Rakom yang Rusak Segera Dibenahi suara Komunitas

L

etusan Gunung Kelud pada 13 Februari 2014 silam mengaki­ batkan kerusakan parah di be­ berapa wilayah yang terdekat dengan Gunung Kelud. Selain rumah warga dan tempat publik, hujan pasir dan kerikil juga merusak peralatan ra­ dio komunitas di kawasan Kelud. Ma­ terial berupa pasir dan kerikil muntah­ an dari kawah Kelud. Kerusakan peralatan radio komuni­ tas itu terjadi pada mesin pemancar, CPU, peralatan studio, bahkan bangun­ an yang menjadi kantor studio. Sejum­ lah radio komunitas yang terkena dam­ pak itu antara lain Radio Komunitas Kelud FM Kecamatan Ngancar Kediri, Mudassa FM Kepung Kediri, Rakom Mega Jaya FM di Puncu Kediri, serta Smart FM di Ngantang Malang. Mengingat peran rakom yang stra­ tegis dalam menyediakan informasi tentang penanggulangan bencana ba­ gi warga, peralatan rakom yang rusak itu segera dibenahi agar bisa kembali mengudara. Hingga akhir Februari, ra­ kom yang sudah berbenah adalah Ke­ lud FM dan Mudassa FM. Upaya pemulihan Smart FM terken­ dala dengan aliran listrik yang belum stabil. Selain itu, mengingat kondisi jaringan listrik yang terkena dampak

erupsi, saat hujan tiba listrik selalu di­ matikan untuk menghindari korsle­ ting. Akibatnya Smart FM tak bisa se­ gera kebali mengudara. Adapun pemulihan Mega Jaya FM membutuhkan upaya lebih besar ka­ rena kerusakannya lebih parah diban­ ding rakom lain. Atap studio radio ini tidak kuat menahan material erupsi sehingga ambrol di beberapa bagian. Pemancar radio ini rusak parah aki­ bat tertimba reruntuhan atap studio. Saat hujan tiba, atap yang ambrol itu membuat air masuk ke dalam studio sehingga studio tak bisa digunakan.

Rakom yang sudah beroperasi mu­ lai fokus mendistribusikan informasi seputar mitigasi bencana serta per­ kembangan rehabilitasi dan konstruk­ si pascabencana. Mereka juga meng­ informasikan perkembangan terbaru pada warga di sekitar Kelud. Status Gunung Kelud sudah turun dari awas menjadi siaga pada 21 Feb­ ruari 2014. Tapi kewaspadaan tetap diperlukan karena masih ada ancam­ an banjir lahar hujan. Posko informa­ si terkait ancaman tersebut dipusat­ kan di Rakom Dhamarwulan di Kan­ dangan, Kediri.  Suara Komunitas

Karo dan KEdiri

Warga Sinabung dan Kelud Butuh Atap Rumah PoSKo Utama Penanggulangan Bencana Erupsi Sina­ bung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, membutuh­ kan ribuan seng untuk mengganti atap rumah warga yang sudah kembali ke desa masing­masing. Data se­ mentara per 3 Maret 2014, kebutuhan seng mencapai 46.000 lembar bagi 12 desa. Ketersediaan seng di Pos­ ko Utama saat ini berjumlah 9.910 lembar. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masya­ rakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suto­ po Purwo Nugroho menambahkan, kebutuhan seng untuk empat desa lain saat ini masih didata dan akan

diverifikasi. Bantuan seng dari donatur dapat disam­ paikan ke Posko Utama Penanggulangan Bencana Erup­ si Sinabung di nomor kontak +6208116002956, yang berlokasi di Kantor Kecamatan Kabanjahe, Jalan Vete­ ran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, perbaikan rumah bagi warga sekitar Gunung Kelud, Jawa Timur, membutuhkan ribuan gen­ teng. Perkiraan kebutuhan genteng mencapai 2.000­ 3.000 lembah per rumah. Kebutuhan genteng tersebut kemungkinan akan diganti dengan seng atau asbes se­ suai kesepakatan warga.  Suara Komunitas Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

3

nFo sEKilas

suara Komunitas

I

Buton

Jalan Rusak Timbulkan Korban

A

spal yang melapisi badan Ja­ lan Warope di Kecamatan La­ pandewa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara nyaris ha­ bis terkikis karena hujan deras yang mengguyur kawasan ini setiap musim hujan. Ruas jalan yang rusak itu be­ rupa tanjakan tajam dengan panjang sekitar 200 meter. Jalan Warope merupakan jalur an­ dalan yang dilalui sekitar 20 unit ken­

daraan angkutan umum setiap hari, di antaranya tujuh angkutan umum da­ ri Desa Lapandewa dan 13 kendara­ an dari desa­desa seperti Lapandewa Kaindea, Burangasi, Burangasi Rum­ bia, Gaya Baru, Lapandewa Makmur, Lande dan Windu. La Saharudi, salah satu supir ang­ kutan umum ketika ditemui di lokasi, Senin (13/1), menuturkan, kerusak­ an jalan itu telah membahayakan war­

ga. “Akibat jalan rusak, banyak mobil yang jatuh dan menelan banyak kor­ ban,” ungkapnya. Supir lain, La Mane, mengaku per­ nah mengalami kecelakaan di Jalan Warope pada 2010 silam. “Saat itu sa­ ya bisa lolos dari maut karena lom­ pat dari jendela mobil, tetapi penum­ pang saya yang berjumlah 10 orang tidak sempat meloloskan diri. Mobil yang saya kendarai jatuh di jurang de­ ngan kedalaman lebih kurang 30 me­ ter,” tuturnya. Kerusakan yang parah itu membu­ at warga merasa khawatir saat hen­ dak melintasi tanjakan maut Waro­ pe. Supir mobil dari Desa Gaya Baru, La Lolo mengatakan, karena banyak penumpang yang khawatir, ia sering­ kali terpaksa menurunkan para pe­ numpangnya dan menyuruh mereka berjalan kaki melewati tanjakan ter­ sebut. “Ini saya lakukan untuk meng­ hindari kemungkinan terjadinya ke­ celakaan,” katanya. Wa Mei adalah salah satu jenis pe­ numpang angkutan umum yang me­ milih turun dan berjalan kaki ketika melewati tanjakan. Ia berharap peme­ rintah daerah segera memperbaiki ja­ lan tersebut supaya masyarakat yang melintasinya bisa merasa nyaman dan aman.  Suara Komunitas

lomBoK utara

Sampah Berserakan di Jalur Pendakian Gunung Rinjani WALAUPUN sudah banyak tulisan “Jangan Membuang Sampah Sembarangan”, namun hingga saat ini sampah masih berserakan di jalur pendakian ke Danau Segara Anak Gunung Rinjani di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian dikatakan salah seorang pemerhati pari­ wisata Kecamatan Bayan, Raden Sawinggih, ketika di­ temui di kediamannya di Desa Bayan Kabupaten Lom­ bok Utara. Menurutnya, sampah di jalur pendakian itu mestinya dibuang pada tempat­tempat yang sudah di­ sediakan. Para pengelola wisata, khususnya di Desa Senaru, seharusnya ikut serta menjaga kebersihan ja­ lur wisata yang sudah terkenal hingga ke mancanega­ ra tersebut, dan bukannya membiarkan sampah ber­ serakan. “Kita masih banyak menemukan sampah di­ buang sembarangan di jalur Taman Nasional Gunung

4

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

Rinjani (TNGR), dan ini merupakan tanggungjawab kita bersama, terutama para pengelola wisata yang meng­ ambil keuntungan dari keberadaan TNGR,” katanya, awal Februari silam. Di samping soal kebersihan, Raden Sawinggih juga menyoroti penghasilan pemandu wisata dan dan por­ ter yang dinilai tidak sesuai dengan para pengelola wi­ sata di Senaru. Padahal pemandu wisata dan porter merupakan salah satu ujung tombak kemajuan wisa­ ta. “Saya lihat penghasilan para guide dan porter ma­ sih belum berimbang bila dibandingkan dengan peng­ hasilan para pengelola wisata, padahal kedua organi­ sasi ini salah satu ujung tombak dalam memajukan pa­ riwisata,” katanya tanpa menyebutkan perbandingan penghasilannya.  Suara Komunitas

magElang sumatEra Barat

Kabut Asap Menebal KABUT asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Sumatera Ba­ rat seminggu terakhir ini semakin tebal sehingga kian meresahkan masyarakat. Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Li­ ma Puluh Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau ada­ lah daerah yang terparah terkena imbas kabut asap. Jakar pandang di empat daerah tersebut tidak lebih dari 50 meter, disertai bau asap yang cukup menyengat sehingga mengganggu ak­ tivitas masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah pusat turun ta­ ngan untuk mengatasi dan mengendalikan asap yang ditimbulkan para petani maupun pengusaha perambah hutan yang membakar hu­ tan untuk membuka lahan perkebunan baru. Mirdas Abdullah, warga Kabupaten Agam berpendapat, kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam menekan angka kebakaran hutan perlu diawasi dengan ketat oleh pemerintah pusat melalui kemen­ terian terkait, agar bencana kabut asap yang rutin datang setiap ta­ hun bisa diatasi dan tidak terjadi lagi.  Suara Komunitas

Karo

Foto: suara Komunitas

Rakom Lintas Merapi Peduli Sinabung RADIo Komunitas Lintas Merapi da­ ri Klaten, Jawa Tengah, hadir di Pos­ ko DPRD kabupaten Karo Sumate­ ra Utara pada akhir Februari silam untuk mendukung para relawan da­ lam melakukan aksi tanggap daru­ rat eru psi Gunung Sinabung. Keha­ diran Lintas Merapi mendapat sam­ butan hangat dari pemerintah Kabu­ paten Karo dan para relawan. Baik petugas dari Pemkab Karo maupun relawan kerap memanfaat­ kan radio sebagai alat menyampai­ kan pengumuman maupun himbau­ an bagi warga dan sesama relawan. Nyaris setiap saat ada saja yang me­ manfaatkan jaringan komunikasi di posko ini, mulai pagi sampai larut malam. Selain informasi yang ditu­ jukan bagi warga lokal yang ada di pengungsian, informasi tersebut ju­ ga disebarkan melalui radiostream­ ing radio.suarakomunitas.net. Kehadiran Lintas Merapi di Pos­ ko tersebut merupakan pintu ma­ suk bagi terbentuknya radio komu­ nitas di kawasan sekitar Gunung Si­ nabung. Sesudah masa tanggap da­ rurat selesai, radio darurat akan di­

pinjamkan kepada warga Sinabung asalkan memang ada kemauan dari pihak warga sendiri. Namun, jika warga sendiri tidak berminat, maka radio darurat ini ti­ dak akan pinjamkan. Pertimbangan­ nya, radio darurat hadir sebagai me­ dia ekspresi dan interaksi bagi se­ sama warga, atau antara warga de­ ngan pihak luar yang peduli terha­ dap perkembangan di Gunung Sina­ bung. Radio komunitas yang saat ini sudah beroperasi di kawasan Sina­ bung diberi nama Sora Sinabung. Ra­ dio komunitas ini mengudara di fre­ kuensi 107.80 Mhz, dengan daya 60 watt.  Suara Komunitas

Tolak Truk Pasir, Warga Blokir Jalan KERUSAKAN jalur evakuasi Gunung Merapi di wilayah Kecamatan Munti­ lan­Talun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang makin parah membuat warga resah. Mereka bergabung da­ lam Koalisi Masyarakat Pengguna Ja­ lan Talun untuk menyatakan penolak­ an atas kehadiran truk pasir yang me­ lintas di sepanjang Jalan Talun. Penolakan itu disampaikan warga melalui aksi unjuk rasa dan memblo­ kir jalan. Menurut laporan kontribu­ tor suarakomunitas.net pada Kamis (27/2), koalisi yang menolak truk pa­ sir terdiri dari warga dusun di sepan­ jang jalan Talun meliputi Beteng, Kau­ man, Sleko, Sedayu, Gondosuli, Pato­ san, Tegalurung, Karang Anyar, Sang­ grahan, Macanan, Garonan, Sumber, Bansenan, Setran, Klatak, Selo, Sengi, dan Talun. Menurut warga, Jalan Talun berpe­ ran penting bagi aktivitas warga. Jalan itu digunakan untuk mendistribusi­ kan hasil pertanian, barang, serta ja­ sa, yang semuanya berhubungan de­ ngan perekonomian warga. Jalan Ta­ lun juga merupakan jalur evakuasi uta­ ma warga ketika terjadi erupsi Mera­ pi, jadi harus bebas dari truk­truk pa­ sir bertonase berat. Saat ini, truk­truk pasir dengan to­ nase lebih dari 8 ton melintas setiap hari. Dalam waktu 24 jam, ada tak ku­ rang dari 500 truk pasir yang melin­ tasi Jalan Talun. Akibatnya, jalan ru­ sak parah sehingga menghambat ak­ tivitas warga. Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut mengembalikan fungsi Jalan Talun sesuai peruntukannya, seperti tertuang dalam Undang­undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta membuat peraturan daerah terkait ja­ lur evakuasi bencana. Selain itu, war­ ga juga menuntut Pemkab agar sege­ ra memperbaiki Jalan Talun. Jika me­ mang ada aktivitas penambangan pa­ sir, Pemkab harus menyediakan jalur khusus.  Suara Komunitas Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

5

I

nFo sEKilas

rEmBang

Penyelenggara Pemilu Wajib Kuasai Aturan Main KoMISI Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menggelar simulasi pemungutan dan penghi­ tungan suara (tungsura) Pemilu 2014, Selasa (25/2) siang. Simulasi tungsura yang digelar di Lantai IV Ge­ dung Sekretaris Daerah Rembang itu diikuti seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se­Kabupaten Rembang. Ketua KPU Rembang Minanus Su'ud mengatakan, dengan dilaksanakannya simulasi tungsura diharap­ kan semua penyelenggara Pemilu di semua tingkatan dapat memahami dan menguasai semua aturan main terkait pemungutan dan penghitungan suara pada Pe­ milu 9 April mendatang. “Dengan pemahaman yang memadai terkait teknis penyelenggaraan, maka PPK, PPS daan KPPS nantinya akan dapat melaksanakan tu­ gasnya secara benar dan profesional,” katanya.

Su'ud menambahkan, setelah PPK mendapatkan il­ mu yang berkaitan dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, selanjutnya mereka berkewajib­ an memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pe­ mungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya. “Dan secara berjenjang, PPS nantinya juga akan me­ lakukan bimbingan yang sama kepada penyelenggara di bawahnya yakni Kelompok Penyelenggara Pemungut­ an Suara (KPPS). Diharapkan semua penyelenggara pe­ milu di semua tingkatan berlaku profesional sesuai re­ gulasi sehingga Pemilu dapat berjalan lancar, jujur, adil dan berkualitas," tegasnya. Cara menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014 nan­ tinya berbeda dengan Pemilu 2009. Pemilu 2014 meng­ gunakan sistem coblos, tidak lagi mencontreng seper­ ti pada Pemilu 2009.  Suara Komunitas

magElang

Amanat Mengawal UU Desa dari Desa Sambak

P voa indonEsia

engesahan Undang­undang No. 6 Tahun 2014 tentang De­ sa menjadi momentum baru untuk pihak yang selama ini mengadvokasinya. Meskipun semua pihak tersebut baik politisi DPR mau­ pun LSM tidak mau menyebutnya se­ bagai kemenangan melainkan permu­

6

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

laan era baru, tak urung acara sema­ cam syukuran tetap digelar. Demiki­ anlah yang terjadi pada 8­9 Februari 2014 di Sambak, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Acara bertajuk Kenduri Desa yang diadakan Forum Desa Nusantara itu merupakan kegiatan bersama bebe­

rapa lembaga seperti IRE, CoMBINE, SIAR yang dihadiri sekitar 700 peser­ ta dari berabagai kalangan termasuk perwakilan desa dari luar Jawa. Hari pertama pagi, yang diisi seminar na­ sional, mendatangkan Ketua Pansus RUU Desa DPR Ahmad Muqowam dan Budiman Sudjatmiko, wakilnya, seba­ gai narasumber. Malamnya diadakan bincang informal dan pentas seni de­ ngan menampilkan bintang tamu Su­ silo Nugroho (Den Baguse Ngarso). Hari kedua diisi diskusi yang diba­ gi dalam kelas berbeda. Sistem Infor­ masi Desa (SID) menjadi salah satu topik kelas diskusi dengan CoMBINE sebagai narasumber utamanya. Kegi­ atan dua hari tersebut selain menjadi semacam “syukuran”, diharapkan juga menjadi ajang mematangkan jaring­ an sekaligus menguatkan pemaham­ an semua pemangku kepentingan, ter­ utama desa. Gunanya agar bisa seca­ ra konsisten mengawal implementa­ si UU Desa, yang dimulai dengan pe­ nyusunan Peraturan Pemerintah seba­ gai regulasi operasional.  IM

JaKarta

Database Parsitipatif Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa KomBinasi

T

anpa database yang mema­ dai, kebijakan pembangunan tidak akan pernah dapat me­ nyentuh titik sasaran di level yang paling mikro yakni desa. Data­ base yang disusun secara partisipatif di tingkat desa bisa menjawab kebu­ tuhan desa untuk memberdayakan di­ ri guna meningkatkan kesejahteraan warga. Itulah intisari Workshop Nasional “Pengelolaan dan Pemanfaatan Data­ base Partisipatif sebagai Pendukung Reformasi Perencanaan dan Pengang­ garan Desa pascapengesahan UU De­ sa”, yang diselenggarakan oleh Com­ bine bersama ACCESS, Kamis (27/2) di Hotel Grand Cemara, Jakarta. Work­ shop selama dua hari ini diikuti oleh perangkat desa dan kabupaten di Pro­ vinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nu­ sa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Ti­ mur, dan Sulawesi Selatan. Ari Sujito, peneliti Institut for Re­ search and Empowerment (IRE) me­ nyebutkan, terbitnya Undang­undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ja­ di landasan legal bagi pembangunan desa. UU Desa memberi peluang lebih besar bagi desa untuk menjadi subyek dalam membangun dan memberdaya­ kan dirinya. Dalam konteks itu, keber­ adaan database yang memadai men­ jadi sangat penting. “Pengembangan program database partisipatif seper­ ti yang telah dilakukan Combine dan ACCESS menunjukkan bahwa desa bu­ tuh database,” katanya. Dalam konteks UU Desa, salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan masing­masing desa yaitu mengiden­ tifikasi aset desa. Pola penyusunan da­ tabase partisipatif akan mendukung upaya identifikasi tersebut. Database yang disusun secara partisipatif juga bisa membantu desa dalam menen­ tukan prioritas pembangunan.

Menurut dia, misi besar UU Desa adalah menanggulangi kemiskinan. Misi itu hanya akan bisa terwujud jika setiap desa memiliki database yang disusun secara partisipatif. Database tidak hanya penting bagi penentuan kebijakan penanggulangan kemiskin­ an di desa, tapi juga di tingkat pusat. “Sebab yang tahu masalah kemiskin­ an di desa itu ya orang desa, yang di­ tuangkan dalam database,” katanya. Sinergi Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Nata Irawan menilai, sistem informasi yang sudah dikembangkan ACCESS amat baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia ber­ harap agar setelah program ACCESS berakhir, database yang sudah disu­ sun tidak menjadi barang mati. Se­ lain itu, sinergi antara pusat dengan daerah dalam penyusuan data harus ditingkatkan. Menurut Paul Boon, Direktur Prog­ ram ACCESS, fokus utama ACCESS da­ lam pengembangan Sistem Adminis­

trasi dan Informasi Desa (SAID) ada­ lah pemberdayaan masyarakat di de­ sa. Yakni agar warga desa bisa ambil bagian dalam pembangunan. Direktur Combine Ranggoaini Jah­ ja menuturkan, Combine mulai me­ ngembangkan SID sejak 2009. SID di­ rancang sebagai instrumen yang tak hanya berfungsi untuk membangun database lengkap yang mudah diper­ baharui, namun juga untuk mendu­ kung pemerintah desa meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat desa. Bersa­ ma ACCESS, SID terus dikembangkan ke berbagai desa. Workshop Nasional tentang data­ base partisipatif diselenggarakan se­ lama dua hari, yakni Kamis (27/2) – Jumat (28/2). Acara ini berupa semi­ nar nasional yang diisi sejumlah pem­ bicara dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta sesi saling berbagi pengalaman oleh para perangkat desa maupun lemba­ ga pendamping dalam mempraktik­ kan database partisipatif.  ISJ Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

7

U

tama

MENCEGAH DEMOKRASI KAUM PENJAHAT Beberapa waktu yang lalu, Institute for Research and Empowerment (IRE) meriset relasi konstituensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dua provinsi di Indonesia, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Penggalian data dalam riset tersebut menggabungkan metode kualitatif dan kuantitaif (survei). Apa temuan penting dari penelitian di dua provinsi tersebut? Oleh TITOK HARIYANTO

D

DARI 400 responden yang disurvei, diper­ oleh data sebanyak 92 persen di DIY dan 93,3 persen responden di Kaltim menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPD da­ lam Pemilu 2009 yang lalu. Dan dari 400 res­ ponden tersebut, di DIY hanya 24 persen res­ ponden yang mengaku tahu tentang lemba­ ga DPD sedangkan di Kaltim hanya 28,5 per­ sen responden. Pengetahuan responden men­ jadi semakin menyusut ketika ditanya ten­ tang tugas, fungsi dan kewenangan DPD. Di DIY hanya separuh yang tahu (setara dengan 15 persen dari total responden), sedangkan di Kaltim hanya sekitar 41 responden (seta­ ra dengan 11,8 persen dari total responden) yang tahu tugas, fungsi dan kewenangan DPD (IRE, 2014). Temuan dari hasil riset tersebut setidak­ nya memberikan gambaran kepada kita bah­ wa partisipasi, antusiasme, dan kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara pa­ da saat hari pencoblosan ternyata tidak ber­ banding lurus dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lembaga­lembaga yang

8

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

mereka pilih melalui pemilu. Dengan kata la­ in, partisipasi masyarakat dalam pemilu— setidaknya dalam memilih anggota DPD— yang berlangsung selama ini adalah partisi­ pasi semu. Hal tersebut tentu menjadi per­ soalan serius kehidupan berdemokrasi yang sedang kita jalani bersama. 

Demokrasi, kita tahu, adalah pemerintah­ an dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rak­ yat. Dengan demikian demokrasi dapat di­ definiskan sebagai pemerintahaan yang ke­ kuasaannya berada di tangan rakyat atau ke­ kuasaan yang kendalinya berada di tangan rakyat. Dengan kalimat lain, rakyatlah peme­ gang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Se­ dangkan pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil yang mereka percaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Ar­ tinya, melalui pemilu rakyat mendelegasikan kekuasaan yang mereka miliki pada orang yang dipercaya agar roda pemerintahan bi­ sa berjalan dengan baik.

Namun, bagaimana pendelegasian terse­ but bisa berjalan dengan baik jika rakyat ti­ dak tahu peran, fungsi, dan kewenangan lem­ baga yang ada? Bagaimana rakyat bisa me­ nentukan kriteria bahwa si A atau si B pan­ tas menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu jika mereka tak tahu tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga yang ada? Dalam situasi yang demikian, sayangnya rakyat tidak pernah mendapatkan pendidik­ an politik yang memadai. Pemilu setiap lima tahun sekali yang idealnya bisa menjadi mag­ net untuk mentransformasikan keutamaan nilai­nilai dalam politik, mensosialisasikan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga­lem­ baga yang diisi melalui pemilu belum diman­ faatkan secara optimal oleh pemerintah dan partai politik. Bagi partai politik, pemilu masih diguna­ kan sebagai ajang pencarian dukungan un­ tuk memenangkan pertarungan meraih kur­ si kekuasaan. Sementara, pemerintah hanya mengajak masyarakat menjadi pemilih yang baik, bukan warga negara yang baik. Demikian pula dengan isi pemberitaan media massa seputar pemilu. Berita media massa terasa masih dangkal dalam memot­ ret pemilu. Selama 21 bulan tahapan Pemilu 2014 berlangsung, isi media massa lebih di­ dominasi pemberitaan seputar masalah yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan pemi­ lu ketimbang perdebatan visioner dan stra­ tegis bagaimana partai politik akan memba­ wa keluar Indonesia dari gurita korupsi, me­ nyelesaikan persoalan kemiskinan, membe­ rikan layanan sosial yang baik bagi rakyat, menuntaskan ancaman terhadap kebhineka­ an, dan sebagainya. Bagi sebagian besar media massa, mem­ beritakan hasil survei elektabilitas partai po­ litik, popularitas calon presiden, para caleg yang berebut ruang kampanye, konflik an­ tarpendukung partai, serta bagaimana men­ coblos yang sah dan benar, jauh memiliki bobot dan tampak lebih penting ketimbang berita yang sarat penanaman nilai­nilai ke­ wargaan. Dengan isi pemberitaan seperti itu, wajar jika pada setiap pemilu berlangsung masyarakat menggunakan hak pilihnya, na­ mun tidak tahu apa yang mereka pilih. 

Berbicara mengenai realitas media mas­ sa di Indonesia hari ini, sepertinya kita mem­

Menilik dangkalnya pemberitaan media arus utama, kehadiran media alternatif yang mampu mengadvokasi suara-suara dari bawah menjadi penting dan sangat dibutuhkan.

bicarakan paradoks­paradoks. Pertama, ber­ pijak pada asumsi bahwa demokrasi mem­ berikan ruang bebas dan adil kepada ma­ syarakat, selama ini muncul pandangan se­ olah­olah media massa sudah memberikan ruang yang bebas dan adil tersebut kepada masyarakat. Padahal realitasnya ruang yang ada di media massa masih didominasi oleh suara elit. Kontrol para elit sebagai pemilik media massa pada momentum tertentu te­ lah menegasikan munculnya daya kritis yang tumbuh dari bawah. Kedua, liberalisasi yang terjadi di sektor media seolah menjadi ruang perayaan kebe­ basan bagi masyarakat untuk bisa menda­ patkan pemberitaan sesuai dengan realitas yang ada. Namun realitas yang ada telah di­ manipulasi sedemikian rupa oleh para pe­ milik media massa sehingga apa yang diba­ ca dan didengar oleh masyarakat belum ten­ tu menggambarkan keadaan sebenarnya. Di­ sadari atau tidak, masyarakat selama ini te­ lah mengkonsumsi berita yang sudah disen­ sor oleh para pemilik media sehingga apa yang dibaca dan didengar seolah tampak se­ bagai fakta yang sebenar­benarnya meski­ pun itu bukan yang sebenarnya. Dalam situasi yang demikian, kehadiran media alternatif yang mampu mengadvoka­ si suara­suara dari bawah menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Media yang tidak ha­ nya mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan sebenar­be­ narnya, dengan sejernih­jernihnya, namun juga media yang mampu melakukan count­ er terhadap hegemoni media dan wacana mainstream yang berkembang. Pada konteks pelaksanaan tahapan pemi­ lu yang saat ini tengah berlangsung, media alternatif sebaiknya mampu menyuguhkan berita yang berbeda. Tahapan pemilu ada­ lah hal penting. Tapi biarlah porsi tersebut diambil oleh media mainstream. Media al­ ternatif sebaiknya mengambil porsi strate­ gis dalam merespons pemilu, misalnya de­ ngan mempublikasikan nama­nama politisi bermasalah sebagai bagian dari upaya men­ cegah ancaman munculnya ‘demokrasi ka­ um penjahat’ di Indonesia.  Titok Hariyanto Deputi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Institute for Research and Empowerment Yogyakarta Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

9

U

tama

Media Komunitas Mendidik Pemilih Menyambut pemilihan umum, sejumlah media Komunitas ikut berperan aktif mendidik komunitasnya. Tak sekadar menyosialisasikan jadwal pemilu dan aturan pencoblosan, mereka juga berupaya memberikan referensi bagi para calon pemilih tentang riwayat calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu. Oleh IDHA SARASWATI

R

RADIo Komunitas (Rakom) Dewantara FM di Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Da­ russalam misalnya, telah menyusun program­ program khusus untuk menyambut pemilu yang berlangsung pada April 2014. Dalam program tersebut, para calon anggota legis­ latif yang daerah pemilihannya mencakup wilayah yang terjangkau siaran Dewantara FM akan diundang ke studio. Mereka diwa­ wancarai seputar programnya jika nanti be­ nar­benar terpilih. Di samping caleg, wawancara itu juga akan menghadirkan para pengamat dari Lemba­ ga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. “Nah di situ mereka dibenturkan. Misal ada caleg yang janji akan membangun jalan, lalu kami tanyakan ke orang LSM, apakah caleg itu me­ mang tugasnya membangun jalan? Dengan cara itu, kami harap masyarakat yang men­ dengar bisa mendapat referensi tentang ku­ alitas caleg tersebut,” terang Indra Saifud­ din, pengelola Dewantara FM, saat ditemui di Yogyakarta awal Februari lalu. Program jelang pemilu semacam ini juga dilakukan pada 2009 lalu, dan jelang pemi­ lihan kepala daerah. Program mengundang caleg itu biasanya dilakukan setelah masa kampanye tiba. Semua caleg diundang datang ke studio untuk bicara dan mengenalkan diri pada warga. “Dengan daerah pemilihan yang tidak terlampau luas, masyarakat akan bisa dengan mudah mengenali caleg­caleg yang bersaing,” tambahnya. Seluruh caleg harus mendapat kesempat­ an bicara yang sama agar adil. Hal ini pen­ ting guna menjaga iklim politik jelang pemi­ lu. Menurut Indra, di Aceh, persaingan antar­ partai dan caleg acapkali memanas hingga berujung pada kekerasan fisik. Apalagi se­ 10

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

lain partai­partai nasional, Aceh juga memi­ liki tiga partai lokal yakni Partai Aceh, Par­ tai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Masing­masing berupaya menarik simpati masyarakat. oleh karena itu, himbauan un­ tuk melaksanakan pemilu dengan damai ju­ ga selalu diserukan rakom ini. Di luar masa kampanye, para caleg biasa­ nya mengenalkan diri melalui iklan layanan masyarakat di radio komunitas. Dalam iklan semacam itu, mereka tidak boleh sedikitpun menyinggung perkara pemilu. Di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Me­ dia Angkringan yang pada pemilu 2009 cu­ kup aktif menggarap program­program men­ didik pemilih kini hanya sebatas menyosia­ lisasikan hal­hal seputar pelaksanaan pemi­ lu yang sumbernya berasal dari Komisi Pe­ milihan Umum (KPU) daerah. “Intinya keti­ ka KPU melakukan sosialisasi di wilayah ka­ mi, kami ikut mempublikasikannya baik me­ lalui radio dan TV streaming, maupun bule­ tin,” terang Miftahul salah satu pegiat Ang­ kringan. Pada pemilu kali ini, program mengenal­ kan para caleg ditiadakan karena Angkring­ an melihat kejenuhan masyarakat pada pe­ milu. Itu terlihat dari rendahnya antusiasme terhadap pemilu. Hingga awal Februari 2014, lanjut dia, masyarakat banyak yang belum tahu informasi seputar pelaksanaan pemi­ lu. “Mereka paling tahunya dari spanduk, itu­ pun hanya beberapa orang caleg, tetapi ke­ mampuannya seperti apa tidak diketahui,” tambahnya. Independen Menurut Miftahul, talkshow di media yang berisi pemaparan program dari caleg sebe­

suara Komunitas

Rakom Pandawa FM di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga aktif menyosialisasikan pemilu dengan bergabung sebagai relawan demokrasi KPU Sidoarjo.

narnya perlu ada. Namun media komunitas yang melakukannya harus menjaga indepen­ densi. Begitu ada satu caleg yang bicara da­ lam talkshow, maka seluruh caleg yang ada di daerah pemilihan tersebut juga harus di­ datangkan. Namun selain menyoal program­program yang diusung para caleg, ia juga menyebut pentingnya mengangkat hak­hak kelompok difabel dalam pelaksanaan pemilu. Sebab pa­ da pemilu tahun ini, hak­hak politik kelom­ pok difabel masih terabaikan. Rakom Pandawa FM di Kabupaten Sidoar­ jo, Jawa Timur juga aktif menyosialisasikan pemilu dengan bergabung sebagai relawan demokrasi KPU Sidoarjo. Widodo, pegiat Ra­ kom Pandawa mengatakan, segala informa­ si terkait teknis penyelenggaraan pemilu da­ ri KPU disiarkan radio ini. Tujuan utamanya adalah mengurangi persentase orang yang tidak memilih atau golput. “Jadi, radio me­ nyampaikan pesan­pesan supaya pendengar datang pada tanggal yang sudah ditetapkan dan menggunakan hak pilihnya. Dari pen­ daftaran, perubahan data pemilih, sampai tanggal pemilu, semua kami sosialisasikan,” jelasnya. Terkait pemilu, hingga awal tahun lalu ra­ dio ini sudah didatangi tujuh calon anggota legislatif atau caleg. Mereka meminta waktu untuk menyampaikan materi di radio. Na­ mun para caleg itu dipandang terlalu meng­ atur, sehingga akhirnya permintaan mere­ ka ditolak. “Mereka minta kami ikut materi mereka. Materi itu enggak cocok buat kami, jadi akhirnya mereka batal tampil. Kan me­ reka maunya ngiklan, itu berbenturan de­ ngan visi kami karena kami inginnya gerak­ an komunitas,” jelasnya. 

Foto kiri atas: Indra Syaifuddin, pengelola Radio Komunitas Dewantara, Aceh Utara. Foto kiri bawah: pegiat Radio Komunitas Pandawa, Sidoarjo, Jawa Timur. Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

11

U

tama

Sila Kelima: Difabel Menuntut Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima Pancasila masih nyaring indah di telinga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat itu menyadarkan kita bahwa bangsa ini harus mendudukkan rakyat dan negara dalam keadilan sosial, bukan hanya keadilan hukum. Sebab di sanalah terletak keadilan yang substansial. Oleh RYAN SUGIARTO

S

SEMANGAT yang diusung di dalam sila ter­ sebut oleh para pendiri republik saat meru­ muskannya tentu berangkat dari kenyataan sejarah dan sekaligus merupakan cita­cita kebangsaan ke depan. Namun, penerapan dan pembuktian sila kelima ini rasanya masih sangat jauh. Keadilan selalu dikonsepsikan dalam hukum, sehingga hanya pada aspek hukum seseorang dapat menuntut keadilan. Namun, keadilan sosial kita hingga saat ini nyata tidak pernah diletakkan sebagai sub­ stansi dalam pembangunan bangsa. Kehidupan bernegara kita terus terkoyak, kekerasan terus terpapar, konflik kian men­ jalar, dan perampasan hak­hak sipil dan po­ litik berkelindan dengan perampasan hak­ hak sosial, budaya, dan ekonomi. Terang hal inilah yang sekian lama, dalam rentang na­ fas kemerdekaan, terjadi pada difabel. Reformasi dan demokrasi yang katanya te­ rus tumbuh, telah menghasilkan kebijakan­ kebjiakan yang diskriminatif terhadap difa­ bel. Efeknya adalah munculnya tekanan hi­ dup yang melahirkan beragam tindak keke­ rasan, diskriminasi, prasangka, dan stigma­ tisasi terhadap difabel. Kekerasan merebak, tidak hanya dalam ukuran fisik, tetapi ber­ kembangbiak menjadi kekerasan psi­ kologis. Dalam hal ini difabel tahu benar tentang bagaimana keke­ rasan psikologis berkembang dan bermetamorfosis. Hal yang pertama­tama ter­ jadi adalah stereotipe yang ada dalam pikiran manusia bahwa difa­ bel bukan “kita”. Yang kedua adalah prasang­ ka, difabel adalah manusia yang tak mampu berbuat apa­apa, di sinilah stigma dilabelkan: difabel dianggap manusia yang kurang.

12

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

daran bahwa menjadi difabel bukan “kung­ kungan” dari dalam dirinya sendiri. Menum­ buhkan kesadaran individu dan kolektif ada­ lah jalan untuk “menjadi”. Namun, memba­ ngun kesadaran itu sendiri sudah selangkah lebih maju dari apa yang disebut sebagai ko­ munitas­komunitas terbayang (Benedict An­ derson, Imagined communities, 1991). Selanjutnya, dibutuhkan kesadaran mem­ bangun gerakan difabel yang progresif, ge­ rakan yang tidak hanya berpaku pada cara difabel mendapatkan “ketrampilan pengisi waktu luang” di SLB­SLB atau LPK­LPK, te­ tapi gerakan yang menyeluruh menjadi ge­ rakan sosial baru atau Liberation Struggle (Tom Shakespeare, 1993). Politik penyuaraan difabel seharusnya di­ bangun dari dasar dan falsafah keadilan so­ sial, dibangun dari konstitusi. Indonesia te­ lah meratifikasi Convention on the of Persons with Disability (CRPD), dengan menerbitkan Undang­undang Nomor 19 Tahun 2011 ten­ tang pengesahan CRPD. UU inilah yang men­ dasari upaya memenuhi hak­hak dasar war­ ga difabel agar tercapai kesetaraan di berba­ gai aspek kehidupan, termasuk politik. CRPD merupakan bentuk jaminan bahwa negara wajib menjamin penyandang difabel mendapatkan hak­hak politik dan kesem­ patan untuk menikmati hak­hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain. Akan te­ tapi, jika dengan pendekatan hak makin tak cukup ampuh menghadapi kekuasaan, pen­ dekatan kewajiban dan tanggungjawab war­ ga difabel untuk masuk ke wilayah pengurus­ an publik yang multiskala, mulai dari yang paling kecil, tampaknya harus dipikirkan se­ cara serius (Maria Hartiningsih, 2010). Gerakan sosial semacam ini hanya dapat dilakukan jika difabel menempuh jalan­ja­ lan (pendidikan) gagasan, bukan sekadar ja­ lan­jalan keterampilan. Ruang baru harus di­ buka dengan kemampuannya sendiri, sebab menunggu negara membukakan ruang akan terlampau lama. Protes­protes haruslah di­ lancarkan secara sistematis. Penyuaraan yang sporadis, melalui peringatan hari difabel se­ dunia, pada 3 Desember tidaklah efektif di tengah penguasa politik yang “tidak mende­ ngar”, birokrasi yang “lumpuh”, dan aparat yang tak melihat. Sebab dari penderitaanlah revolusi digerakkan. 

solidEr.or.id

Lalu terbentuk hal yang ketiga, diskrimi­ nasi terhadap difabel. Karena diprasangka­ kan bukan bagian dari “kita” (manusia), di­ stigmatisasi tak bisa berbuat apa­apa, maka yang terjadi dalam diskriminasi tidak meli­ batkan dan/atau tidak diterimanya difabel dalam berbagai bentuk upaya politik, ekono­ mi, dan sosial. Sekat­sekat atas nama iden­ titas semakin tebal. Dan di sinilah keadilan sosial alpa dari negeri ini. Dalam kerangka semacam itu, maka difa­ bel tetaplah sebuah entitas yang selalu di­ abaikan dari pemerintahan ke pergantian pe­ merintahan berikutnya. Dalam sisi politik, negara sama sekali tidak memfasilitasi war­ ga difabel untuk terlibat aktif maupun pasif dalam menyalurkan hak politiknya. Peristi­ wa paling anyar misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai otoritas penyelengga­ ra pemilu, menghapus penggunaan alat ban­ tu template braile untuk difabel tuna netra pada pemilu legislatif (Kompas, 25/2). Sedangkan untuk hak politik aktif, warga difabel sama sekali tak memperoleh kesem­ patan untuk mencalonkan atau dicalonkan. Hal yang biasanya mengganjal adalah ukur­ an “sehat jasmani”. Terminologi sehat jasma­ ni selalu dilayangkan kepada difabel dengan anggapan bahwa difabel adalah sejenis sakit kronis, sebagaimana sakit jantung, stroke, paru­paru dan lainnya yang bisa menggang­ gu kelangsungan hidup. Difabel dianggap se­ bagai semacam gangguan kesehatan raga. Sayangnya, hal­hal yang menggagalkan su­ ara politik difabel tidak pernah disuarakan oleh para politikus, pengamat, bahkan lem­ baga Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tam­ paknya hanya milik manusia yang tidak di­ fabel. Maka sungguh menggelikan dan me­ nyedihkan jika lembaga­lembaga HAM, atau pengamat HAM, menyerukan perlunya bilik asmara di penjara, tetapi mengabaikan hak asasi difabel. Namun juga akan sangat disa­ yangkan jika komunitas difabel sendiri tidak menyuarakan hak sebagai warga Negara. Maka 10 persen penduduk Indonesia atau 25 juta jiwa (menurut data DPR saat penyu­ sunan UU Penyandang Cacat, 2007) pendu­ duk Indonesia yang difabel telah dikebiri hak politiknya. Difabel tak pernah mendapat sa­ luran politik untuk mengubah nasib secara mendasar dengan melibatkan Negara. Melihat jumlah yang relatif besar, sejati­ nya difabel memiliki suara cukup kuat untuk mendesakkan suara politiknya. Jumlah be­ sar itu tak berarti apa­apa jika tak ada kesa­

Sayangnya, hal-hal yang menggagalkan suara politik difabel tidak pernah disuarakan oleh para politikus, pengamat, bahkan lembaga Hak Asasi Manusia.

Ryan Sugiarto Difabel, Alumni Pascasarjana Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UGM Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

13

V

idEo

“Negara Lain” Berupa Rumah Sakit Tinggal kulit pembalut tulang. Ungkapan ini menggambarkan teramat kurusnya tubuh Agus. Begitulah kondisi lelaki paro baya yang penggalan cerita hidupnya mengisi seperempat bagian film dokumenter Konspirasi Hening karya Ucu Agustin itu. Oleh YOSEPH KELIK

D

i depan kamera pada medio 2010, Agus berujar tidak la­ gi kuat bekerja. Boro­boro memburuh kasar, Agus ke­ rap kehilangan tenaga untuk sekadar mengangkat sepiring nasi. Semua aki­ bat rongrongan penyakit TBC mena­ hun. Foto rontgen menunjukkan paru­ paru kiri Agus susut hingga sepertiga ukuran semula. Hari­hari Agus akhir­ nya dihabiskan di gubuk sempit lu­ suh yang dibangun ala kadarnya dari triplek serta terpal di areal permukim­ an kumuh tepi jalur rel kereta api, di salah satu sudut Jakarta. Selama ini, Agus memang tak sang­ gup berobat secara layak. Saat masih sanggup bekerja, penghasilan Agus digabung dengan Yani istrinya yang menjadi pemulung pun teramat pas­ pasan. Tak ada jatah untuk mengobati TBC­nya. Mengunjungi dokter spesi­ alis paru hanyalah sebatas mimpi ba­ ginya. Apalagi pasangan suami istri ini tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. KTP dari daerah asal mereka serta dokumen penting lainnya telah lama raib dalam suatu penggusuran sekian waktu silam. Ini menyulitkan keduanya dalam menda­ 14

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

patkan keringanan biaya ketika meng­ akses layanan kesehatan di Ibukota. Satu­satunya pelayanan kesehatan yang akhirnya dapat dijangkau Agus adalah layanan seorang bidan berna­ ma Jemy Susanti. Kebetulan bidan itu memang gemar membantu pengobat­ an orang­orang tidak mampu. Cara ini pun baru bisa dirasakan Agus atas in­ formasi serta sokongan dana dari Wis­ nu, pegawai gereja tempat Yani men­ jadi salah seorang jemaat. Tapi, ber­ obat kepada Bidan Jemy kenyataan­ nya lebih merupakan cara Agus me­ redam rasa sakit. Faedah paling ken­ tara dari pengobatan tersebut beru­ pa peningkatan nafsu makan. Ini men­ datangkan persoalan baru bagi Agus dan Yani yang cuma punya jatah duit Rp 7.500 untuk makan setiap hari. Alarm Cerita seperti yang dialami Agus tadi rasanya bukan sesuatu yang be­ nar­benar asing. Hampir saban hari ada saja kabar semacam itu di media massa serta jejaring sosial. Bahkan ja­ ngan­jangan banyak dari kita justru sudah maklum terhadap segala keti­ dakberuntungan yang dialami orang­

orang miskin seperti Agus saat meng­ akses layanan kesehatan, menganggap semua itu wajar bagi mereka yang ber­ ada di dasar piramida ekonomi. Rangkaian gambar dan cerita yang ditata Ucu Agustin dalam Konspirasi Hening semestinya menjadi alarm ba­ gi kita semua. Tidak seharusnya kita memandang remeh kesukaran yang dialami Agus. Mencermati Konspirasi Hening, yang memiliki titel bahasa Ing­ gris Conspiracy of Silence, kita bakal menangkap pesan bahwa ketidakber­ dayaan di depan dunia medis Indo­ nesia sejatinya bukan masalah kaum miskin semata. Konspirasi Hening menguaknya le­ wat kisah Siti Chomsatun dan Juliana Darmadhi. Siti Chomsatun sekeluar­ ga adalah contoh keluarga kelas me­ nengah Indonesia yang terdidik serta melek informasi, termasuk dalam hal peraturan hukum maupun prosedur medis. Nyatanya dengan bantuan LBH Jakarta sekalipun, begitu susah ber­ oleh pertanggunggjawaban pihak ru­ mah sakit atas kecatatan yang dialami Siti. Suara wanita berjilbab ini kini ber­ ubah menjadi begitu serak, bahkan sempat nyaris hilang akibat tindakan

Longgarnya Aturan Menurut pengacara tenar oC Ka­ ligis dalam film dokumenter ini, me­ mang ada keengganan dari pihak ru­ mah sakit untuk mengakui kasus mal­ praktik. Rumah sakit pun enggan jika dokter yang melakukan malpraktik untuk sampai dihukum. Mereka meng­ khawatirkan jatuhnya omzet. Fenomena yang diungkapkan oleh oC Kaligis dikuatkan oleh dr Kartono Muhammad. Menurut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan sekali­ gus pensiunan dokter angkatan laut tersebut, di antara para dokter me­ mang ada conspiracy of silence. “Dok­ ter tidak mau menyalahkan teman­ nya,” ucapnya. Kartono berujar pula bahwa polisi dan pengadilan sering tak tahu dan bingung dalam menangani malprak­ tik. Alhasil, penangan tak jelas ujung pangkalnya serta lebih sering dime­ nangkan oleh dokter. Di sisi lain, ru­ mah sakit cenderung merasa nyaman atas longgarnya aturan layanan kese­

Foto-Foto: doKumEn yosEph KEliK

dokter yang melubangi tenggorokan­ nya ketika ia mengalami sesak nafas akut pada suatu tengah malam di per­ tengahan Februari 2010. Sedangkan Juliana yang berprofe­ si sebagai dekorator perkawinan dan floris terbilang berasal dari kalangan berpunya. Untuk biaya persalinan ser­ ta perawatan bayi kembarnya yang lahir prematur di sebuah rumah sa­ kit luks berlabel internasional, Julia­ na sanggup membayar tagihan sebe­ sar Rp 125 juta. Nyatanya, anak kem­ barnya yang bernama Jayden serta Ja­ red justru terpapar oksigen berlebih selama dirawat dalam inkubator. Akibatnya, indra penglihatan milik si kembar rusak: mata Jayden silindris 2,5, sedangkan Jayden mengalami ke­ butaan total. Ketika Juliana mengaju­ kan tuntutan malpraktik terhadap pi­ hak rumah sakit serta dokter spesia­ lis anak yang menangani Jayden dan Jared, juga berbicara di depan media massa mengenai masalah ini, ia dita­ wari uang tutup mulut sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, pihak rumah sakit dan sang dokter tetap enggan mengakui kesalahan maupun meminta maaf.

inFo FILM KONSPIRASI HENING/ CONSPIRACY OF SILENCE Sutradara: Ucu Agustin Produksi: Kalyana Shira Foundation & Gambar Bergerak Tahun Produksi: 2011 Durasi: 78 menit

hatan di Indonesia. Mereka juga me­ manfaatkan ketidaktahuan serta ke­ pasrahan pasien. Dunia medis Indonesia, khususnya rumah­rumah sakit, sampai disebut Kartono sebagai negara lain. Pasalnya para pekerja rumah sakit yang ber­ pakaian berbeda dengan masyarakat umum sangat doyan memakai baha­ sa medis beserta aneka istilah rumit. Para pekerja rumah sakit pun, atas na­ ma kepatuhan terhadap prosedur, ra­ jin menanyai para pengguna jasa me­ reka tentang bukti identitas dan ane­ ka dokumen lainnya. Bukankah itu mi­ rip dengan cara kedutaan besar ser­ ta dinas imigrasi sewaktu menangani pendatang dari mancanegara?

Saat ini, ujung tombak dalam sistem hukum Indonesia perihal penangan­ an dugaan pelanggaran disiplin serta malpraktik di dunia medis adalah M­ KDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Ke­ dokteran Indonesia). Sayangnya, lem­ baga ini kurang berpromosi dan mi­ nim sosialisasi sehingga tidak famili­ ar bagi masyarakat. Alhasil, pengadu­ an yang masuk masih terasa minim. Keberpihakan MKDKI terhadap ma­ syarakat umum pengguna layanan ke­ sehatan masih pula dipertanyakan. Ke­ tika 13 dari 41 aduan pelanggaran di­ siplin ke MKDKI sepanjang 2009 ter­ bukti melanggar, nama­nama dokter­ nya tak pernah diumumkan kepada publik dan mereka pun tetap mena­ ngani layanan medis. Film dokumenter ini rasanya sa­ ngat cocok ditonton pada awal 2014 ini: ketika Indonesia mulai member­ lakukan Sistem Jaminan Sosial secara nasional, ketika hiruk pikuk perkara hukum dugaan malpraktik dr Dewa Ayu Sasiary Prawani dan dua rekan­ nya masih hangat, juga ketika kita ma­ sih ingat terhadap kasus pembuang­ an seorang pasien lansia yang dilaku­ kan oleh lima pegawai RSUD Tjokro­ dipo Bandarlampung.  Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

15

P

ortal

Predator Anak Berkeliaran di Internet Seorang siswi sekolah dasar di Kota Surabaya, Jawa Timur, mencoba mencari informasi tentang gejala menstruasi di internet. Di facebook kebetulan siswi itu punya teman yang mengaku dokter. Dokter tersebut mengajaknya bercakap-cakap via layanan pesan instan di facebook dan menyediakan diri untuk memberikan konsultasi gratis. Oleh IDHA SARASWATI

S

etelah melewati sesi konsul­ tasi yang panjang dan berha­ sil mendapat kepercayaan da­ ri siswi tersebut, dokter itu meminta si siswi memotret payuda­ ranya dengan alasan untuk memasti­ kan bahwa ia memang sudah meng­ alami menstruasi. Dengan polos sis­ wi itu menuruti seluruh permintaan dokter lantas mengirimkan fotonya. Beberapa hari kemudian, seluruh gu­ ru di sekolahnya sudah melihat foto semi telanjang siswi tersebut. Siswi serta orangtuanya pun merasa malu dan depresi. Kisah itu adalah satu dari banyak bukti yang menunjukkan bahwa in­ ternet bisa mengancam keselamatan anak. Persoalan inilah yang menjadi topik bahasan dalam seminar bertema “Keselamatan Anak di Internet”, Ka­ mis (13/2) di Aula SMA Negeri I Ban­ tul. Acara yang diadakan oleh Rela­ wan Teknologi Informasi Komunika­ si Kabupaten Bantul, Media Komuni­ tas Angkringan, dan sejumlah pihak terkait ini diikuti guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ter­ utama guru­guru yang mengampu pel­ ajaran teknologi informasi (TI) di wi­ layah Kabupaten Bantul. Donny BU, Direktur ICT Watch me­ nuturkan, di internet ada tiga bentuk ancaman bagi anak, yakni pornogra­ fi, keamanan, dan privasi. Di tengah penggunaan media sosial yang marak, terutama oleh anak­anak, ketiga ben­ tuk ancaman itu semakin nyata. Ba­ 16

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

nyak predator online yang memanfa­ atkan media sosial untuk menemukan kemudian mendekati mangsanya, ter­ utama anak­anak. Anak­anak usia SD­SMP menjadi sa­ saran empuk karena mereka kurang mendapat informasi tentang hal­hal apa yang boleh dan tak boleh dilaku­ kan melalui internet. Kebiasaan anak­ anak untuk memotret diri sendiri da­ lam berbagai pose (yang kini dikenal dengan istilah sel­fie), juga mengung­ kapkan hal­hal yang bersifat pribadi di media sosial memudahkan preda­ tor­predator online melakukan keja­ hatannya. Dengan modus menjadi teman cur­ hat (curahan hati) yang penuh perha­ tian, para predator online pelan­pelan berhasil mengarahkan anak­anak itu untuk melakukan apa yang diingin­ kan. Mulai dari meminta data diri si anak, nama anggota keluarga dan te­ man, lalu ke foto dan video telanjang, bahkan sampai ke penculikan. Menurut Donny, orang tua harus mengawasi penggunaan internet oleh anak­anaknya. “Tapi harus diingat, bu­ kan internetnya yang berbahaya, me­ lainkan apa yang dipikirkan dan dila­ kukan di dalamnya,” ujarnya. Pedophilia Internet M Yamin, Direktur Pelaksana Nawa­ la Watch mengatakan, fenomena pre­ dator online yang memburu anak­anak di internet itu disebut sebagai pedo­ philinet, atau pelaku phedophilia di in­

ternet. Saat ini, tercacat ada sekitar 5 juta pelaku pedophilinet di seluruh du­ nia. Mereka umumnya memulai aksi­ nya dengan memanfaatkan forum in­ ternet, chat rooms, layanan pesan in­

stan, dan media sosial untuk berko­ munikasi dengan calon korban. Menurut dia, hasil survei menun­ jukkan bahwa 1 dari 5 anak yang ter­ koneksi internet dapat terpapar kan­ dungan pornografi atau bahkan terhu­ bung dengan pelaku pedophilia, na­ mun hanya 25 persen yang melapor­ kan kepada orang tuanya. Selain itu,

75 persen anak ternyata mau mem­ bagi informasi kepada orang tidak di­ kenal di internet. Tak hanya itu, para predator online itu ternyata juga menjerat korbannya dengan memasang situs­situs yang se­ akan­akan berisi muatan edukasi. Ya­ min lantas menyebut satu situs ber­ bahaya bagi anak yang justru diguna­

Saat ini, tercacat ada sekitar 5 juta pelaku pedophilinet di seluruh dunia. Mereka umumnya memulai aksinya dengan memanfaatkan forum internet, chat rooms, layanan pesan instan, dan media sosial.

kan sebagai media belajar bahasa Ing­ gris di sekolah. “Pemblokiran yang ka­ mi lakukan pada situs omegle.com di­ protes satu sekolah, karena katanya situs itu penting untuk media belajar bahasa Inggris. Padahal itu termasuk situs pedophilinet. Dan ada banyak si­ tus­situs serupa,” terangnya. Mampukan Anak Psikolog anak Alissa Wahid menu­ turkan, banyak orang tua yang berpi­ kir bahwa pendidikan anak menjadi tanggungjawab sekolah. Padahal anak hanya beberapa jam berada di seko­ lah setiap harinya. “Pendidikan anak yang utama itu ada di orang tua,” te­ rangnya. oleh karena itu, terkait dengan ki­ an banyaknya predator online, orang tualah yang pertama­tama harus men­ jaga anaknya. Namun, karena orang tua juga tidak bisa menjaga anaknya selama 24 jam, maka kuncinya adalah memampukan anak. Hal itu bisa dila­ kukan dengan membiasakan anak un­ tuk membuat keputusan dengan mem­ pertimbangkan konsekuensi di balik setiap keputusan yang diambil. Setiap keluarga juga perlu membu­ at kesepakatan soal apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan anak di internet, dengan memberikan pen­ jelasan yang bisa dipahami oleh anak. Memproteksi anak dari paparan por­ nografi dengan memblokir situs­situs tertentu perlu dilakukan. Aturan ten­ tang dengan siapa anak boleh berin­ teraksi di internet, serta pembatasan waktu mengakses internet, juga ha­ rus disepakati bersama. Selain itu, orang tua dituntut untuk mengikuti tumbuh kembang anak. Ke­ tika anak beranjak remaja dan meng­ ungkapkan banyak pertanyaan sepu­ tar perubahan tubuh mereka, orang tua harus bisa memberikan penjelas­ an sesuai dengan usia si anak. Sebab, jika orang tua menutupi informasi, anak akan mencari tahu dari orang la­ in, termasuk kepada orang asing di in­ ternet. Di situlah ancaman bagi anak muncul. “Intinya adalah, anak tak per­ nah bersalah. Kalaupun sampai ada yang salah, itu adalah kesalahan orang dewasa di sekitarnya,” tegasnya.  Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

17

P

ustaKa

RESENSI

Kooperasi sebagai Solusi Krisis Media Krisis yang melanda sektor media membuatnya semakin merangkak. Krisis modal maupun krisis kualitas menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan agar sektor media dapat berjalan dengan tegak. Salah satu yang bisa ditempuh adalah dengan mengadopsi struktur dan model kooperasi ke sektor media. Dengan menerapkan struktur dan model kooperasi, maka posisi pekerja media dan khalayak adalah setara dalam konteks perbaikan kualitas isi media maupun keuntungan. Oleh MARYANI

D

inFo BUKU MEDIA KOOPERASI & KOOPERASI MEDIA Penulis: Dave Boyle Penerbit: INSISTPress dan Gerakan Literasi Indonesia Cetakan: Oktober 2013 Tebal: x + 105 halaman

18

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

ave Boyle dalam karyanya Media Kooperasi & Koope­ rasi Media mengatakan bah­ wa media amat membutuh­ kan dukungan finansial, sementara publik menginginkan media yang da­ pat dipercaya (kualitas isi). Dan yang mampu mewujudkannya adalah ko­ operasi. Bab satu buku ini menjelaskan pe­ luang bagi media kooperasi untuk me­ nekan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan dan etika. Pengalam­ an media kooperasi di berbagai be­ lahan dunia yang dipaparkan dalam bab ini dapat menjadi contoh bagi pa­ ra pengelola media, terutama media komunitas di Indonesia. Seperti di Ing­ gris tahun 1871, gerakan kooperasi yang berkembang memutuskan un­ tuk mendirikan media kooperasi yang bernama Co­operative. Di Wisconsin, Amerika Serikat, media yang dikelo­ la dengan sistem kooperasi mampu menyaingi media­media arus utama. Kooperasi menyediakan peluang yang sangat bagus karena sistem produk­ si yang diterapkan dalam sistem ini bisa memotong jarak antara pemba­ ca dan penulis, sebab dalam sistem ko­ operasi, para pembaca merupakan se­ kaligus pemilik media.

Selanjutnya dalam bab dua dijelas­ kan mengenai kooperasi dan nilai be­ rita. Sistem kooperasi mengharuskan pengelolanya mengambil keputusan yang bersifat akuntabel karena koope­ rasi adalah usaha milik bersama. oleh karena itu, dalam media yang dimi­ liki secara kooperatif, keinginan ko­ lektif dari anggota akan ditanggapi dan para jurnalis diperlakukan seca­ ra baik, dipercaya dan aman dalam be­ kerja. Ketika jurnalis dipercaya, me­ reka pun akan menghasilkan tulisan yang akuntabel. Media kooperasi yang akuntabel akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap media. Kecenderungan media yang saat ini kerap menyajikan informasi yang tidak diperlukan pembacanya mem­ buat bisnis media terpuruk, sehing­ ga banyak media yang tutup. Hal itu terjadi karena koran lokal tidak pe­ duli terhadap komunitas yang dilaya­ ninya, sehingga komunitas pun mulai menghentikan kebiasaannya memba­ ca koran yang sudah berlangsung la­ ma. Pelajaran yang bisa dipetik ada­ lah, dalam menyajikan informasi, me­ dia kooperasi lokal seharusnya tidak boleh terlampau berjarak dengan pa­ ra pembacanya apabila tak ingin ma­ ti sebelum terbit (hal 24).

dEcaomada.Blogspot.com

Transformasi media cetak menjadi media online menjadi tantangan ter­ sendiri bagi media lokal. Publik lebih menyukai media online karena di in­ ternet mereka bisa membaca apa yang diinginkan, kapan saja, dan tentu sa­ ja gratis. Menghadapi kenyataan itu, koran lokal mempunyai dua pilihan yaitu meningkatkan pendapatan atau menurunkan produksi. Namun, jika memilih menerapkan model koope­ rasi, hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan keterlibatan pembaca. Pembaca bukan sekadar diundang un­ tuk mengonsumsi atau tidak, namun diundang untuk mengonsumsi, me­ nulis, terlibat, membentuk, mengon­ trol, memiliki dan berbagi. Di samping itu, biaya penerbitan lokal baik dalam bentuk cetak atau online lebih rendah dan terjangkau. Untuk merombak media menjadi kooperasi, peran pemerintah nasio­ nal maupun pemerintah lokal sangat diharapkan. Pemerintah nasional da­ pat memberikan potongan pajak da­ ri keuntungan yang diperoleh surat kabar milik masyarakat. Dengan po­ tongan tersebut, biaya operasional bi­ sa semakin ditekan sehingga pener­ bit bisa membayar para jurnalis atau menurunkan harga pasar. Pemerin­

Jika hendak menerapkan model kooperasi, ciptakan keterlibatan pembaca. Undanglah pembaca untuk mengonsumsi, menulis, terlibat, membentuk, mengontrol, memiliki dan berbagi. tah daerah bisa menunjukkan peran­ nya dengan mengeluarkan sebuah per­ aturan resmi untuk menerbitkan ko­ ran lokal dan mendorong dewan da­ erah untuk menyetujui kontrak iklan bagi koran kooperasi milik masyara­ kat lokal. Dari buku yang secara khusus ditu­ jukan untuk para pejuang media ini, kita juga dapat melihat hal­hal yang harus didiskusikan jika ingin mem­ beritakan secara kooperatif. Di anta­ ranya adalah tentang anggota dan pe­ ran yang dimiliki, kooperasi nonpro­ fit atau ada pembagian sisa hasil usa­ ha, media amal kooperasi, keterampil­ an yang tepat, serta bagaimana mene­ tapkan peran editorial yang tepat.

Buku ini hadir untuk menghidup­ kan kembali media­media lokal de­ ngan kooperasi, karena saat ini me­ dia telah kehilangan ruhnya. Dengan gagasan media kooperasi dan koope­ rasi media ini, ke depan tanggungja­ wab menyajikan informasi bukan ha­ nya berada di tangan pemilik media, namun juga masyarakat. Penulis buku ini menyampaikan ga­ gasan dengan runtut. Meski begitu, ga­ ya bahasa dalam buku ini tak bisa ce­ pat dipahami sehingga harus dibaca berulang­ulang. Hal tersebut wajar ka­ rena buku ini merupakan buku terje­ mahan sehingga gaya tulis dan gaya bahasa mengacu pada buku aslinya. Walaupun demikian, kekurangan ter­ sebut tidak mengurangi kualitas bu­ ku ini. Buku ini membeberkan adanya pe­ luang bagi media guna merespons kri­ sis keuangan dengan tetap memper­ tahankan model peliputan yang adil. Cara yang dapat dilakukan adalah de­ ngan menuntutnya dalam menyajikan berita yang lebih baik serta bekerja secara lebih terkoordinasi. Sehingga, dunia akan mendengar bukan hanya cerita soal kooperasi, melainkan juga cerita yang dibawakan dengan cara yang kooperatif.  Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

19

adio

doKumEn Fatchur rahman

R

20

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

Menyebarkan Informasi Memperlancar Mitigasi Dengan peralatan sederhana, warga yang tinggal di sekitar Gunung Kelud, Jawa Timur, memanfaatkan frekuensi radio untuk menanggulangi bencana. Dua di antaranya adalah radio komunitas Kelud FM di Kabupaten Kediri, dan Smart FM di Kabupaten Malang. Oleh FATCHUR RAHMAN

K

etika Gunung Kelud mulai menghimpun kekuatan pa­ da awal 2014, radio komu­ nitas Kelud FM di Kediri jus­ tru tidak bisa beroperasi karena se­ jumlah peralatannya rusak. Meski be­ gitu, para pegiatnya tetap memantau perkembangan Gunung Kelud. Kenyataannya, dapur magma Gu­ nung Kelud bekerja begitu cepat. Ru­ ly, petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api (PVM­ BG) menyampaikan peningkatan ak­ tivitas Kelud itu kepada pegiat Kelud FM. Status Kelud bergerak cepat dari waspada menjadi siaga. Pegiat Kelud FM pun segera berbe­ nah diri. Mereka secara sukarela iur­ an untuk mengumpulkan biaya per­ baikan mixer dan dan peralatan radio lainnya. Akhirnya radio pun bisa kem­ bali ‘oN’ sehingga bisa menginforma­ sikan status terbaru Kelud pada war­ ga dan stakeholder terkait (Kabupa­ ten dan Kecamatan) bahwa status Ke­ lud sudah siaga. Petugas di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri ternyata memantau informasi yang disampai­

Menghadapi bencana letusan Gunung Kelud, selain menyebarkan informasi, para pegiat rakom Kelud FM juga aktif menjadi tim evakuasi.

kan Kelud FM, sehingga Kelud FM ke­ mudian diminta untuk mengisi kon­ ten berita portal milik Kabupaten Ke­ diri http://kedirikab.go.id. Para pe­ giat Kelud FM diminta menjelaskan perkembangan aktivitas Gunung Ke­ lud, serta apa yang harus dilakukan warga terkait dengan itu. Sembari terus memberikan infor­ masi, Kelud FM juga mulai memeta­ kan rencana evakuasi pengungsi dan hewan ternak dengan merangkul se­ jumlah Kepala Desa yang desanya di­ perkirakan terkena dampak letusan. Kelud FM pun akhirnya berfungsi se­ bagai pusat informasi yang menyedi­ akan rujukan informasi terkini soal Kelud bagi warga. Suprapto, pengelola Kelud FM me­ nuturkan, pihaknya mendapat keper­ cayaan dari aparat Kecamatan untuk mengumpulkan para ketua Rukun Te­ tangga dan Rukun Warga guna mem­ buat rencana evakuasi. “Waktu itu te­ lah disepakati tentang bagaimana cara mengumumkan bahwa warga harus mengungsi, bagaimana cara evakuasi warga dan ternak, warga harus me­ nunggu di mana dan sebagainya,” ka­ tanya, saat ditemui pertengahan Feb­ ruari lalu di Kediri. Berbekal rencana tersebut, ketika akhirnya Kelud benar­benar memun­ tahkan isi perutnya pada Kamis (13/ 2) malam, proses evakuasi warga ber­

jalan cukup lancar. Para pegiat Kelud FM ikut menjadi tim evakuasi yang ra­ jin menyisir seluruh pelosok desa gu­ na memastikan bahwa warga sudah terevakuasi ke tempat yang aman. Pentingnya Informasi Letusan Gunung Kelud pada 2007 silam menjadi pemicu awal lahirnya rakom Kelud FM. Waktu itu, Gunung Kelud meletus dan mengeluarkan le­ lehan lahar. Aparat pemerintahan me­ maksa warga mengungsi tanpa mem­ berikan informasi yang jelas menge­ nai kondisi Kelud saat itu. Warga pun menjadi panik karena ada banyak isu simpang siur yang beredar di desa. Selama ini mereka mengandalkan in­ formasi dari Mbah Ronggo yang diang­ gap sebagai juru kunci Kelud. Warga baru mau mengungsi jika Mbah Rong­ go menyarankan demikian. Dia lebih dipercaya oleh warga antara lain ka­ rena minimnya sosialisasi tentang ak­ tivitas Kelud dari pemerintah. Minimnya pengetahuan warga ten­ tang aktivitas vulkanik Gunung Kelud itulah yang kemudian memicu sejum­ lah warga di Desa Sugihwaras, Keca­ matan Ngancar, Kabupaten Kediri un­ tuk membangun sistem informasi di desanya. Mereka sadar, informasi men­ jadi kata kunci dalam menangani ben­ cana. Informasi yang tidak memadai menimbulkan kepanikan yang dapat Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

21

R

adio

doKumEn Fatchur rahman

berujung pada munculnya korban. Se­ baliknya, jika warga bisa mendapat­ kan informasi akurat dari sumber yang kompeten, dampak bencana dapat di­ kurangi bahkan dihindari. Mereka berusaha sendiri menda­ patkan informasi terbaru tentang ak­ tivitas Gunung Kelud dari pos pantau dan kemudian mencatat informasi ter­ sebut di kantor kelurahan. Dari kegi­ atan itu, akhirnya mereka mendapat ide untuk membuat alat komunikasi yang murah dan mudah, yaitu radio komunitas. Radio Komunitas yang diberi na­ ma Kelud FM itu dibangun untuk me­ ngumpulkan dan mendistribusikan in­ formasi seputar aktivitas Gunung Ke­ lud guna meningkatkan kesiapsiaga­ an warga. Sumber informasinya dari pos pantau Gunung Kelud. Selain itu, di masa­masa normal radio ini digu­ nakan sebagai sarana berbagi penge­ tahuan tentang pertanian, pariwisa­ ta, hingga kebudayaan seperti upaca­ ra ritual sesaji di Gunung Kelud. Kelud FM mengudara mulai pukul 07.00 hingga 24.00 setiap hari. Penyi­ arnya bervariasi, mulai dari siswa SMA hingga warga dewasa. Kelud FM selalu menyisipkan pe­ san tentang pengurangan risiko ben­ cana dalam siarannya. Siaran rakom yang berada di frekuensi 92,1 Mhz ini tidak hanya menjangkau Desa Sugih­

22

Kombinasi  Edisi ke-54  Februari 2014

waras, namun juga desa­desa di seki­ tarnya seperti Sempu Raya, Babadan, Ngancar, Pandangtoyo, dan Jagul. Smart FM Di Kabupaten Malang, pegiat rakom Smart FM juga aktif dalam menyebar­ kan informasi terkait aktivitas Gunung Kelud. Tujuannya agar warga di sepu­ tar gunung itu dapat mengetahui dan mengantisipasi bahaya letusan yang bisa datang sewaktu­waktu. Lima hari sebelum Gunung Kelud di Jawa Timur meletus, pegiat Smart FM membentuk tim evakuasi dan pe­ nyiaran tanggap darurat. Ketika akhir­ nya gunung itu meletus pada Kamis (13/2) malam, Smart FM tetap meng­ udara dan memberikan informasi se­ putar pengungsian serta bahaya letus­ an pada komunitas pendengarnya. Smart FM mengudara pada daerah yang berada dalam area 7,5 kilo me­ ter dari puncak Gunung Kelud, tepat­ nya di Desa Ngantru, Kecamatan Ngan­ tang, Kabupaten Malang. Detik­detik jelang letusan Kelud, pegiat rakom itu terus memantau pergerakan Kelud dari berita pos pantau Ngancar. Pada

Studio sederhana milik Smart FM. Usai Gunung Kelud meletus, Smart FM fokus menginformasikan kebutuhan di pos-pos pengungsian.

pukul 22:00 WIB, petugas di pos pan­ tau mengatakan Kelud kian bergejo­ lak disertai bunyi dentuman. Smart FM meneruskan informasi itu kepada pendengarnya, termasuk menyiarkan perubahan status Gunung Kelud dari siaga menjadi awas. Pascaletusan, Smart FM fokus me­ ngabarkan informasi tanggap darurat seperti kebutuhan pengungsi di pos­ ko pengungsian Ngantru, pola distri­ busi bantuan, serta wawancara dengan pihak–pihak yang terkait dengan in­ formasi yang berkaitan dengan pena­ nganan pascabencana. Smart FM didirikan untuk meme­ nuhi kebutuhan warga dalam menda­ patkan informasi dan hiburan. Radio ini mengudara mulai siang hari hing­ ga tengah malam. Penyiarnya berva­ riasi mulai dari petani hingga pemu­ da pemudi karangtaruna. Semuanya warga Desa Ngantru. Mulai mengudara pada 2006, awal­ nya Smart FM mengandalkan peralat­ an minim. Mereka menggunakan alat pemutar video compact disc atau vcd player biasa untuk siaran, serta ba­ tang bambu sebagai tiang pemancar. Ruang siarannya memanfaatkan sa­ lah satu sudut balai desa yang dise­ kat tripleks. Kini mereka bekerja dengan sepe­ rangkat komputer hasil sumbangan dari donatur. Dengan peralatan seder­ hana yang ada saat ini, para pegiatnya terus berupaya memberikan informa­ si kebencanaan letusan Kelud. “Yang penting bisa menginformasikan pe­ ngetahuan dan berita soal kesiapsia­ gaan dan kegunungapian kepada ma­ syarakat, terutama tentang Gunung Kelud,” kata Maryono, pendiri Smart FM yang terkadang juga melakukan siaran. Selama delapan tahun, Radio Ko­ munitas Smart FM sudah menguda­ ra secara konsisten berkat dukungan warga. Sinergi antara warga dengan radio kecil ini terjalin dengan baik. Le­ wat kolaborasi yang baik dengan war­ ga, radio ini mendorong warga untuk tanggap dan siaga bencana. Para pe­ giatnya pun kian bersemangat untuk terus memberikan informasi bagi ko­ munitas pendengarnya. 

Majalah Kombinasi (Komunitas Membangun Jaringan Informasi) adalah majalah yang diterbitkan Combine Resource Institution (CRI) sebagai media untuk menyebarkan gagasan, inspirasi, dan pengetahuan tentang media komunitas. Majalah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Combine untuk membantu pelaku media komunitas dalam mengembangkan medianya, baik dalam hal teknis pengelolaan, keredaksian, maupun isu.

Tertarik Menulis di Majalah Kombinasi? Redaksi Majalah Kombinasi menerima tulisan berupa opini, feature hasil liputan, dan resensi (buku dan ilm dokumenter) dengan tema-tema yang berhubungan dengan komunitas maupun media komunitas.

Ketentuan tulisan  Ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mengikuti kaidah penulisan yang benar.  Ditulis dengan font times new roman, ukuran 12, panjang tulisan sekitar 6.000 karakter (with spaces).  Untuk tulisan feature dan resensi, harap sertakan foto dengan resolusi standard (minimal 1.000 x 800 pixel).  Mencantumkan nama terang penulis dan aktivitas penulis  Mencantumkan nomor rekening penulis.  Redaksi berhak menyeleksi tulisan yang sesuai dengan Majalah Kombinasi.  Untuk tulisan yang terpilih, redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah maksud tulisan.  Penulis yang tulisan diterbitkan akan mendapatkan honor sepantasnya.

Tulisan bisa dikirim ke redaksi Majalah Kombinasi di Jalan KH Ali Maksum RT 06 No.183, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia (kode pos 55188) atau melalui surat eletronik di [email protected]