DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Menjelaskan DIPA dan POK
Menjelaskan Klasifikasi Anggaran
Menjelaskan Format dan Halaman DIPA
Menjelaskan Format dan Halaman POK
2
Uraian dan Contoh
Pengertian DIPA dan POK
1. Pengertian DIPA APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Setelah APBN ditetapkan, Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. DIPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. DIPA terdiri atas: a. DIPA Induk DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/ Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA
Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. b. DIPA Petikan. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
2. Pengertian POK POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Fungsi dari POK adalah : a. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas. b. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas. c. Alat perencanaan kebutuhan dana. Sarana
untuk
meningkatkan
transparansi,
akuntabilitas,
dan
efektivitias
pelaksanaan anggaran.
Klasifikasi Anggaran
1. Klasifikasi Organisasi Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L dan BUN. Suatu K/L dapat terdiri atas unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit Eselon I atau kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pengelolaan anggaran. Satker pada unit organisasi K/ L adalah Satker baik yang berada di kantor pusat maupun kantor daerah, atau Satker yang memperoleh penugasan dari unit organisasi K/L. Sementara itu, BUN merupakan pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara sebagaimana yang diatur dalam Undangundang. Pengelompokkan anggaran menurut nomenklatur K/L dan menurut fungsi BUN disebut Bagian Anggaran (BA). Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, BA K/L adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Kedua, BA BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. 2. Klasifikasi Fungsi Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan.
Yang
dimaksud program adalah penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari : a. pelayanan umum b. pertahanan c. ketertiban dan keamanan d. ekonomi e. lingkungan hidup f.
perumahan dan fasilitas umum
g. kesehatan h. pariwisata dan budaya i.
agama
j.
pendidikan
k. perlindungan sosial. 3. Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-j enis belanja. Penjelasan mengenai jenis belanja dapat dilihat kembali pada Kegiatan Belajar 1. Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/L adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai (51); b. Belanja Barang dan Jasa (52); c. Belanja Modal (53); dan d. Belanja Bantuan Sosial (57). Pencantuman
kode
rincian
akun
jenis
belanja/jenis
pengeluaran
dan
penggunaannya mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS).
Format dan Halaman DIPA Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi,
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
informasi kinerja, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan. Bagian-bagian DIPA antara lain : 1. Lembar Surat Pengesahan DIPA
Gambar 2.1. Lembar Surat Pengesahan DIPA 2. Halaman IA – Informasi Kinerja
Gambar 2.2. Lembar Surat Pengesahan DIPA
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
3. Halaman IB – Sumber Dana
Gambar 2.3. Halaman IB – Sumber Dana 4. Halaman II – Rincian Pengeluaran
Gambar 2.4. Halaman II – Rincian Pengeluaran
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
5. Halaman III – Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
Gambar 2.5. Halaman III – Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 6. Halaman IV – Catatan
Gambar 2.6. Halaman IV – Catatan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
Format dan Halaman POK Pokok-pokok materi POK : 1. Kode dan nama Satker 2. Kode K/L, Unit Organisasi, Program dan Nama Program. 3. Kode dan nama kegiatan/output/sub output / komponen input/akun. 4. Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan. 5. Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya. 6. Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan. 7. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontrakstual dan non kontraktual) 8. Rencana pelaks kegiatan (time schedule) yang dilengkapi perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan. POK merupakan penjabaran dari DIPA yang formatnya seperti kertas kerja RKA-K/L.
Gambar 2.7. Halaman POK
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
8
Rangkuman
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
POK adalah dokumen yang
memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
Anggaran diklasifikasi menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi).
Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi, informasi kinerja, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan.
POK merupakan penjabaran dari DIPA yang formatnya seperti kertas kerja RKA-K/L.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
9
