DIKLAT DOKUMEN PELAKSANAAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN ANGGARAN Pengertian DIPA dan POK 1. Pengertian DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. DIPA terdiri atas: a. DIPA Induk DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/ Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan
pengesahan DIPA Petikan. pelaksanaan
kegiatan
atau
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar dasar
pencairan
dana/pengesahan
bagi
BUN/Kuasa BUN. b. DIPA Petikan. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui
sistem,
yang
berisi
mengenai
informasi
Kinerja,
rincian
pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja
dan
pencairan
dana/pengesahan
bagi
BUN/Kuasa
BUN yang
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 2. Pengertian POK POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Fungsi dari POK adalah : a. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas. b. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas. c. Alat perencanaan kebutuhan dana. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
1
d. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitias pelaksanaan anggaran.
Klasifikasi Anggaran 1. Klasifikasi Organisasi Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L dan BUN : a. Bagian Anggaran (BA) b. Unit Organisasi (Unit Eselon I) c. Satuan Kerja 2. Klasifikasi Fungsi Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari : a. pelayanan umum b. pertahanan c. ketertiban dan keamanan d. ekonomi e. lingkungan hidup f. perumahan dan fasilitas umum g. kesehatan h. pariwisata dan budaya i. agama j. pendidikan k. perlindungan sosial. 3. Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanja digunakan pelaksanaan
dalam dan
dokumen
anggaran
baik
dalam
pertanggungjawaban/pelaporan
proses
penyusunan,
anggaran.
Penjelasan
mengenai jenis belanja dapat dilihat kembali pada Kegiatan Belajar 1. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/L adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai (51); b. Belanja Barang dan Jasa (52); c. Belanja Modal (53); dan d. Belanja Bantuan Sosial (57).
Format dan Halaman DIPA
P
okok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi, informasi kinerja, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan. Bagian-bagian DIPA antara lain : 1. Lembar Surat Pengesahan DIPA
Gambar 2.1. Lembar Surat Pengesahan DIPA Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
2. Halaman IA – Informasi Kinerja
Gambar 2.2. Halaman IA – Informasi Kinerja 3. Halaman IB – Sumber Dana
Gambar 2.3. Halaman IB – Sumber Dana Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
4. Halaman II – Rincian Pengeluaran
Gambar 2.4. Halaman II – Rincian Pengeluaran 5. Halaman III – Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
Gambar 2.5. Halaman III – Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
6. Halaman IV – Catatan
Gambar 2.6. Halaman IV – Catatan
Format dan Halaman POK
P
okok-pokok materi POK : 1. Kode dan nama Satker
2. Kode K/L, Unit Organisasi, Program dan Nama Program.
3. Kode dan nama kegiatan/output/sub output / komponen
input/akun. 4. Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan. 5. Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya. 6. Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan. 7. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontrakstual dan non kontraktual) 8. Rencana pelaks kegiatan (time schedule) yang dilengkapi perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
POK merupakan penjabaran dari DIPA yang formatnya seperti kertas kerja RKA-K/L.
Gambar 2.7. Halaman POK
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
