Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kompleks Perkantoran Kemdikbud Gedung C Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kompleks Perkantoran Kemdikbud Gedung C Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

BAGI LEMBAGA MASYARAKAT

i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyararakat

D

alam upaya meningkatkan kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat (tri pusat pendidikan), Pemerintah membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan dan program Pendidikan Keluarga diarahkan sebagai bagian dari upaya Kemendikbud dalam meningkatkan ekosistem pendidikan yang membangun lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk anak belajar. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang terlibat dalam pendidikan anaknya baik di rumah maupun di sekolah cenderung berperilaku posiƟf dan mempunyai prestasi yang lebih Ɵnggi. Karena itu, penguatan kemitraan sekolah dengan keluarga menjadi salah satu agenda utama Kemendikbud yang diamanahkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Disebut penguatan karena sebetulnya kemitraan keduanya sudah terbangun di banyak satuan pendidikan, namun masih perlu diopƟmalkan. Agar tujuan tersebut tercapai diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, terutama organisasi/lembaga-lembaga pengiat pendidikan melalui pelibatan langsung. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat ini sebagai acuan untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas,

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

ii

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA


iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga

K

eluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, yang terdiri dari: organisasi keagamaan, organisasi swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, dan media massa. KeƟga pilar ini mempunyai peran sentral dalam pendidikan karakter dan budaya prestasi anak. Dengan adanya kemitraan tersebut maka tercipta harmonisasi keƟga pilar tersebut. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dalam menyelenggarakan penguatan program pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat. Program ini tersebar di 34 provinsi. Untuk memperluas akses dan mutu pendidikan keluarga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mengembangkan program pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat. Pelaksana program ini adalah lembaga masyarakat yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan tersebut.

KATA SAMBUTAN Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat .....................................................................

iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga .............

Iv

DAFTAR ISI .........................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. A. Latar Belakang ............................................................................ B. Dasar Hukum .............................................................................. C. Ruang Lingkup ............................................................................. D. PengerƟan ................................................................................... E. Tujuan ........................................................................................ F. Sasaran Penerima Bantuan ......................................................... G. Hasil yang diharapkan .................................................................

1 1 2 3 3 5 6 6

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan untuk mendapatkan bantuan dan menyelenggarakan program pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat agar tepat sasaran, waktu, dan akuntabel.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN DANA BANTUAN ................................. 7 A. Pemberi Dana Bantuan ............................................................... 7 B. Persyaratan Penerima Dana Bantuan.......................................... 7 C. Bentuk Bantuan .......................................................................... 8 D. Besaran Dana Bantuan dan Penggunaannya .............................. 8 E. Hak dan Kewajiban...................................................................... 8 F. Sanksi .......................................................................................... 10

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. . Jakarta, Februari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan KKeluarga,

BAB III MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN ............................... A. Proses Seleksi Calon Penerima Dana Bantuan ............................ B. Penetapan Penerima Dana Bantuan ........................................... C. Penandatanganan Akad Kerjasama ............................................. D. Prosedur Pencairan Dana Bantuan .............................................

11 11 11 11 12

Sukiman NIP. 19600615198102100 196006151981021001 iv



v

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN 15 A. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Pendidikan Keluarga 15 B. Pengelolaan Dana Bantuan ......................................................... 16 BAB V MONITORING DAN EVALUASI ......................................................

21

BAB VI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN ....................... A. Pakta Integritas ........................................................................... B. Laporan Awal .............................................................................. C. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan .......................................... D. Laporan Perhitungan Dana, Penggunaan Dana dan Sisa Bantuan Dana ............................................................................. E. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan .................................... F. Tanggung Jawab Mutlak.............................................................. G. Tanggung Jawab Belanja ............................................................

22 22 22 22

BAB VII PENUTUP ...................................................................................

24

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................

25

22 22 23 23

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat mempunyai peran sangat penƟng dalam pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter ini dimulai Ɵdak saja keƟka seorang anak sudah lahir, tapi sejak ia masih berupa janin. Dengan tumbuh dan berkembangnya seorang anak, faktor lingkungan masyarakat dan sekolah juga berperan sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Karena besarnya peran keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, kemitraan yang efekƟf di antara keƟganya menjadi sangat penƟng untuk membangun iklim yang kondusif bagi potensi anak secara opƟmal. Kemendikbud membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat (tripusat pendidikan) dalam membangun ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkembangkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mempunyai beberapa program peningkatan ekosistem pendidikan dengan sasaran yang berbeda namun saling terkait. Salah satu program Direktorat adalah Penguatan Pelaku Pendidikan yang sasaran utamanya adalah lembaga masyarakat. Program bantuan dengan sasaran pelaku pendidikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pendidikan pada lembaga masyarakat melipuƟ keluarga dan orang tua dalam membangun kemitraan dengan keluarga dan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, dan menyenangkan sehingga mampu mendorong potensi peserta didik.

vi



1

Agar penyaluran dana bantuan tersebut dapat berjalan terƟb, efekƟf, efisien, dan bertanggung jawab sesuai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat sebagai acuan untuk lembaga masyarakat yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud 2015-2019; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi PekerƟ;

2


12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

C. Ruang Lingkup Ketentuan dalam petunjuk teknis ini mengatur mekanisme pencairan, pemanfaatan, dan pertangungjawaban dana bantuan penguatan program pendidikan keluarga bagi Lembaga Masyarakat.

D. PengerƟan 1. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, yang terdiri dari: organisasi keagamaan, organisasi swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, dan media massa. 2. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan peserta didik; 3. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat mempunyai peran sangat penƟng dalam pembentukan karakter anak dan budaya prestasi; 4. Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat adalah pemberian fasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. 5. Bantuan ini akan dilaksanakan dengan cara swakelola, yakni pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/insƟtusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya dan/atau kelompok masyarakat (sumber: Modul Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, LKPP, 2010, Perpres 54 tahun 2010 pasal 26)


3

6. Program Penguatan Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat dimaknai sebagai program peningkatan kualitas bagi orang tua atau keluarga untuk menumbuhkembangkan karakter anak dan budaya prestasi; 7. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kemendikbud yang melaksanakan beberapa kegiatan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun berkenaan; 8. DaŌar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Masyarakat terpilih yang memuat bahwa bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan; 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Masyarakat terpilih yang memuat bahwa:

9. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang diangkat seƟap tahun anggaran untuk mengelola anggaran pada satker yang terdiri dari:

a. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;

a. Kepala kantor/satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

b. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukƟ pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;

b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas belanja negara untuk kegiatan satker; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu KPA dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak keƟga dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan satker. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi verƟcal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan satker; 11. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah;

4

12. Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Dana Bantuan adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Masyarakat terpilih, yang memuat bahwa akan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakaƟ dan menyetorkan sisa dana bantuan yang Ɵdak digunakan ke kas negara;


c. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukƟ-bukƟ pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

E. Tujuan 1. Tujuan Petunjuk Teknis a. Memberikan acuan kepada Lembaga Masyarakat yang akan mendapat dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat; b. Memberikan acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penyaluran dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat. 2. Tujuan Pemberian Dana Bantuan a. Meningkatkan pemahaman lembaga tentang program pendidikan keluarga melalui Lembaga Masyarakat; b. Meningkatkan jumlah dan mutu layanan pendidikan keluarga di masyarakat; BAGI LEMBAGA MASYARAKAT

5

c. Mendorong untuk melakukan proses pendidikan menumbuhkembangkan karakter dan budaya prestasi;

yang

d. MemoƟvasi Lembaga Masyarakat untuk membantu orang tua atau keluarga dalam penyelenggaraan program pendidikan keluarga.

F. Sasaran Penerima Bantuan 1. Bantuan Dana Penguatan Program Pendidikan Keluarga diberikan kepada Lembaga Masyarakat yang terpilih sebagai penyelenggara Penguatan Program Pendidikan Keluarga dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga; 2. Lembaga Masyarakat yang menerima bantuan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Program Pendidikan Keluarga dengan sasaran orang tua atau keluarga.

G. Hasil yang diharapkan 1. Tersalurkannya Dana Bantuan Pemerintah melalui Lembaga Masyarakat untuk Penguatan Program Pendidikan Keluarga; 2. Meningkatnya pemahaman yang sama tentang program pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat. 3. Meningkatnya layanan yang bermutu program pendidikan keluarga yang bermutu.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN DANA BANTUAN A. Pemberi Dana Bantuan Satuan kerja (Satker) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengalokasikan dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat sebagaimana tertuang dalam DaŌar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2016.

B. Persyaratan Penerima Dana Bantuan Lembaga Masyarakat yang berhak mendapat bantuan adalah Lembaga yang terpilih, memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut: 1. Kriteria Lembaga a. Memiliki struktur organisasi dengan uraian tugas.

4. Terbentuknya karakter anak dan budaya prestasi.

b. Berdiri minimal 3 tahun dan masih akƟf.

5. Lembaga Masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan keluarga semakin meningkat, baik jumlah maupun kualitasnya.

c. Memiliki kantor sekretariat organisasi. 2. Sasaran Kegiatan adalah penguatan Lembaga Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga. 3. Memiliki rekening bank yang masih akƟf atas nama organisasi yang dibukƟkan dengan surat keterangan dari bank (alamat organisasi pada rekening harus sama dengan alamat sekretariat organisasi). 4. Memiliki NPWP atas nama organisasi. 5. Membuat rencana program kegiatan dalam bentuk proposal dengan jumlah minimal peserta 100 orang

6



7

senilai Rp6.000; (3) Surat Pernyataan Kesanggupan; (4) Pakta Integritas selanjutnya dibubuhi stempel lembaga.

C. Bentuk Bantuan Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada lembaga masyarakat yang terpilih sebagai penerima Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga masyarakat dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.

D. Besaran Dana Bantuan dan Penggunaannya 1. Jumlah dana bantuan untuk Lembaga masyarakat maksimal sebesar Rp75.000.000,2. Dana bantuan dipergunakan untuk keperluan : a. Sosialisasi, informasi dan edukasi pendidikan keluarga dalam bentuk kegiatan seminar, workshop. b. Pendampingan penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi orang tua dan keluarga; 3. Penggunaan dana bantuan untuk: a. pengadaan alat tulis kantor, peralatan peserta, dan dokumentasi; b. penggandaan materi dan bahan ajar; c. biaya surat menyurat, rapat-rapat persiapan; d. honorarium paniƟa, moderator, dan narasumber; e. biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.

E. Hak dan Kewajiban 1. Hak Penerima Bantuan a. Mendapatkan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama. b. Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan program pendidikan keluarga dari pemerintah di Ɵngkat kabupaten/kota/ provinsi/pusat sesuai dengan kewenangannya. 2. Kewajiban Penerima Bantuan a. Menandatangani: (1) perjanjian kerjasama di atas materai senilai Rp6.000; (2) kuitansi penerimaan dana bantuan di atas materai

8


b. Melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama. c. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan perjanjian kerjasama, petunjuk teknis bantuan dan peraturan pengelolaan keuangan negara. d. Menyampaikan laporan yang berisi pemberitahuan bahwa dana bantuan sudah diterima, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkenaan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Laporan ini dapat disampaikan ke alamat: e. Komplek Kemendikbud, Gedung C lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dan email: pendidikan.keluarga@ kemdikbud.go.id f.

Memulai persiapan pelaksanaan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dana bantuan diterima;

g. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai, atau pada akhir tahun anggaran kepada PPK pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan dilampirkan: 1) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Penguatan Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat. 2) DaŌar perhitungan dana diterima, penggunaan dan sisa dana. 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. 4) Surat pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di atas materai Rp6.000. 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.


9

h. Menjamin pelaksanaan kegiatan Penguatan Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat berjalan secara baik dan berkesinambungan dengan mengupayakan sumber-sumber pendukung, seperƟ daŌar kehadiran peserta, dokumentasi, dan hal lainnya yang relevan. i.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN

Menyimpan semua bukƟ pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

F. Sanksi 1. Apabila lembaga masyarakat penerima bantuan Ɵdak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau Ɵdak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara. 2. Apabila lembaga masyarakat terbukƟ menyalahgunakan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga, akan dikenakan sanksi hukum, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Proses Seleksi Calon Penerima Dana Bantuan 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menetapkan lembaga masyarakat penyelenggara penguatan program pendidikan keluarga. 2. Lembaga masyarakat berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga atau Dinas Pendidikan Provinsi atau Kab/Kota dalam mempersiapkan data orang tua atau keluarga yang menjadi sasaran peserta kegiatan.

B. Penetapan Penerima Dana Bantuan Pejabat PPK menetapkan Surat Keputusan dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran tentang lembaga masyarakat yang menerima dana bantuan penguatan program pendidikan keluarga.

C. Penandatanganan Akad Kerjasama Setelah PPK menetapkan Surat Keputusan dan disahkan oleh KPA, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan pimpinan lembaga masyarakat. Dalam hal pimpinan lembaga masyarakat berhalangan, maka pimpinan lembaga masyarakat dapat menerbitkan Surat Kuasa kepada salah seorang pengurus lembaga masyarakat untuk menandatangani Akad Kerjasama, kuitansi, pernyataan kesanggupan, dan pakta integritas.

10



11

D. Prosedur Pencairan Dana Bantuan Alur pencairan bantuan dapat digambarkan sebagai berikut. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Penandatangan SPM

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Perintah Membayar Bantuan

Permintaan Pembayaran Bantuan

Perintah Pencairan dan Transfer dana bantuan

Organisasi Mitra

Bank Penyalur

Menerima dana Bantuan

menampung dan menyalurkan dana bantuan

Bagan alur tersebut di atas secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Bantuan untuk pencairan secara sekaligus setelah dilakukan pengujian dengan melampirkan: a. Surat Keputusan PPK yang telah disahkan KPA tentang Penetapan Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat.

a. Menguji kebenaran SPP-LS Bantuan melipuƟ: 1) Kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS. 2) Kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK. 3) Kebenaran pengisian format SPP. 4) Kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/Rencana Kerja Anggaran Satker. 5) Ketersediaan pagu anggaran pada SPP-LS dengan DIPA/ Rencana Kerja Anggaran Satker. 6) Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP-LS sehubungan dengan perjanjian/surat keputusan. b. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan. PPSPM menerbitkan SPM-LS Bantuan setelah dilakukan peneliƟan dan pengujian memenuhi syarat. SPM-LS Bantuan ditujukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. 3. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung yang diajukan digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. PeneliƟan dan pengujian SPM melipuƟ:

b. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para pihak.

a. MeneliƟ kelengkapan dokumen pendukung SPM.

c. Kuitansi yang telah ditandatangani para pihak.

b. MeneliƟ kebenaran SPM: 1) MeneliƟ kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN. 2) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM. 3) Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk Ɵdak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

DaŌar NominaƟf Pembayaran Dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh Lembaga masyarakat. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut di atas ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Bantuan.

12

2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Bantuan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Kegiatan pengujian terdiri:



13

c. Menguji SPM: 1) Menguji kebenaran perhitungan angka yang tercantum dalam SPM. 2) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM. 3) Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian yang telah disampaikan kepada KPPN. KPPN menerbitkan SP2D setelah memenuhi syarat. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional kepada rekening, satker penyalur bantuan yang ditunjuk pada SP2D. Selanjutnya bank penyalur bantuan melakukan transfer uang kepada rekening penerima. Lembaga masyarakat penerima dana bantuan membelanjakan, dan mempertangungjawabkan penggunaan dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Juknis Bantuan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Mekanisme pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut: 1. Materi kegiatan terdiri dari: a. Kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. b. Pendalaman materi dari instansi terkait tentang pendidikan keluarga. 2. Narasumber/fasilitator kegiatan dapat melibatkan: a. Narasumber/fasilitator dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas/Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Narasumber/fasilitator yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keluarga. 3. PaniƟa dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Peserta adalah masyarakat umum (orang tua atau keluarga). 5. Jumlah peserta kegiatan minimal 100 orang, sedangkan peserta daerah yang letak geografisnya Ɵdak memungkinkan dijangkau untuk pergi pulang, maka peserta tersebut dapat difasilitasi akomodasi dan konsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sekurangkurangnya dalam waktu 8 jam (fullday meeƟng), dan harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima.

14



15

B. Pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan dana bantuan oleh lembaga masyarakat adalah sesuai dengan peraturan, pengelolaan keuangan Negara, standar biaya masukan (SBM), dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan: 1. SeƟap pembelian barang harus disertai bukƟ pembelian berupa:

No 1. 2. 3.

Pajak

Nominal

PPN

Kurang dari Rp1.000.000,Rp1.000.000,- s.d. < Rp2.000.000,Rp2.000.000,- ke atas

10% 10%

1,5%

a. Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel perusahaan/toko;

Keterangan:

b. Faktur/Nota Pembelian.

 Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: 1) Pembelian ATK Rp1.000.000,DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPN = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,-

2. Pembayaran sewa ruang sidang dan konsumsi dapat dilakukan pada hotel, rumah makan atau katering, bukƟ pembelian konsumsi dibubuhi tanda tangan dan stempel, sekurang-kurangnya untuk satu kali makan siang dan dua kali makanan ringan (snack).

Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

3. Pembayaran uang transport harus dengan bukƟ kuitansi yang ditandatangani oleh penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Pembelian ATK Rp2.000.000,DPP=100/110x Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,PPN = 10% x Rp1.818.182,- = Rp181.818,PPh Psl 22=1,5%x Rp1.818.182,- = Rp27.273,-

4. Pembayaran honor dan uang saku/uang harian harus dengan bukƟ kuitansi yang ditandatangani oleh penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Biaya materai SeƟap kuitansi pembelian/pembayaran:

b. Pembelian konsumsi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak

a. Sampai dengan Rp250.000 Ɵdak perlu dibubuhi materai. Nominal

b. Senilai di atas Rp250.000 - Rp1.000.000 harus dibubuhi materai Rp3.000. c. Senilai di atas Rp1.000.000 harus dibubuhi materai Rp6.000. d. Di atas materai tersebut harus dilintasi tanda tangan dan dibubuhi stempel toko/penjual. 6. Perpajakan a. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan untuk pembelian barang seperƟ: Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahanbahan habis pakai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16

PPh 22


Katering (berapapun nominalnya) Non catering Kurang dari Rp 1.000.000,Rp1.000.000,- s.d. < Rp 2.000.000,Rp2.000.000,- ke atas

PPN

PPh 23

PPh 22

-

-

2%

10% 10%

1,5%

-

Keterangan: 1) Jika Ɵdak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih Ɵnggi untuk PPh Pasal 23 2) Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut: BAGI LEMBAGA MASYARAKAT

17

 Pembelian konsumsi melalui katering Ɵdak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh: Pembelian konsumsi melalui katering senilai Rp1.000.000,PPh Pasal 23 = 2% x Rp1.000.000,- =Rp20.000, Pembelian konsumsi non katering perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh:1) Pembelian konsumsi non katering senilai Rp1.000.000,DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPN = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,2) Pembelian konsumsi non katering senilai Rp2.000.000,DPP = 100/110 x Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,PPN = 10% x Rp1.818.182,- = Rp181.818,PPh Psl 22 = 1,5% x Rp1.818.182,- = Rp27.273,-

 Sewa peralatan pelaƟhan di bawah Rp1.000.000,- Ɵdak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh: Sewa peralatan pelaƟhan di bawah Rp900.000,PPh Pasal 23 = 2% x Rp900.000,- = Rp18.000, Sewa peralatan pelaƟhan Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: Sewa peralatan pelaƟhan senilai Rp1.000.000,DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPN = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,PPh Psl 23 = 2% x Rp909.091,- = Rp18.182,d. Pembayaran honorarium dipotong pajak (PPh Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Pajak PPh Psl 21

c. Sewa peralatan pelaƟhan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPN 10%

PPh 23 2% 2%

Keterangan: 1) Jika Ɵdak memiliki Nomor Pokok Waijb Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih Ɵnggi untuk PPh Pasal 23 2) Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

18

5% atau 15% x Jumlah Nominal = Jumlah yang diterima Pemotongan bagi PNS gol I dan II sebesar 0% Pemotongan bagi PNS gol III sebesar 5% Pemotongan bagi PNS gol IV sebesar 15% Pemotongan bagi Non PNS adalah sebesar 2,5% Jika Ɵdak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih Ɵnggi 20%

Pajak

Nominal Kurang dari Rp 1.000.000,Rp1.000.000,- ke atas

Nominal


e. Khusus untuk pembayaran uang transport, Ɵdak perlu dipungut pajak. 7. Pembukuan Semua transaksi belanja menggunakan dana bantuan harus dibukukan dalam Buku Kas Umum. Buku Kas Umum seƟap bulan harus ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh pimpinan lembaga masyarakat.


19

8. Pelaporan Lembaga masyarakat yang mendapat dana bantuan harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan kepada PPK pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk di rekening lembaga masyarakat, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening. (format laporan awal dapat dilihat pada lampiran V) b. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai, atau pada akhir tahun anggaran kepada PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan dilampiri: 1) Laporan akhir pelaksanaan Penguatan Program Pendidikan Keluarga oleh lembaga masyarakat. (lihat lampiran VI) 2) DaŌar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana. (lihat lampiran VII) 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi (lihat lampiran VIII) 4) Surat Pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. (lihat lampiran IX) 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (lihat lampiran X) 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (lihat lampiran XI) 7) BukƟ Surat Setoran Sisa Dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Dalam rangka pengendalian program, meningkatkan efekƟvitas dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan oleh lembaga masyarakat perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hal-hal yang dipantau minimal melipuƟ: 1. Jumlah sasaran sesuai kriteria yang ditentukan. 2. Kesesuaian penerima bantuan dengan sasaran yang ditentukan. 3. Ketepatan waktu penggunaan dana bantuan. 4. KeterƟban dalam pengelolaan administrasi keuangan. 5. Ketepatan dan kesesuaian laporan penggunaan dana bantuan.

Semua bukƟ-bukƟ pengeluaran harus disimpan dengan baik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai bahan pertanggungjawaban pemeriksaan.

20



21

BAB VI

F. Tanggung Jawab Mutlak

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN

G. Tanggung Jawab Belanja

A. Pakta Integritas Pakta integritas adalah pernyataan Ɵdak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepoƟsme serta penyelewengan dalam pengelolaan anggaran. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga masyarakat atas penggunaan dana bantuan. Pertanggungjawaban belanja adalah tanggung jawab lembaga masyarakat atas pengeluaran belanja, dan akan menyimpan bukƟ pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan, serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukƟ-bukƟ pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

B. Laporan Awal Laporan awal adalah laporan yang disusun oleh lembaga masyarakat untuk memberitahukan bahwa dana telah diterima yang dibukƟkan dengan foto kopi rekening yang menunjukan saldo dana bantuan di rekening.

C. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Laporan akhir pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang disusun oleh lembaga masyarakat yang berisi idenƟtas lembaga, input, proses pelaksanaan program, hasil/output.

D. Laporan Perhitungan Dana, Penggunaan Dana dan Sisa Bantuan Dana Laporan Perhitungan Dana, Penggunaan Dana dan Sisa Bantuan Dana adalah laporan yang disusun lembaga masyarakat atas dana yang diterima, dana yang telah digunakan dan sisa dana (jika ada).

E. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Pernyataan penyelesaian kegiatan adalah menyatakan bahwa lembaga masyarakat telah menyelesaikan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

22



23

BAB VII

LAMPIRAN-LAMPIRAN Contoh Perjanjian Kerja Sama KOP SURAT DINAS

PENUTUP

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepenƟngan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat.

NOMOR: ……………….(1) ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Lembaga masyarakat sebagai penerima Dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga diimbau agar Ɵdak tergiur oleh modus penipuan untuk memperoleh dana dari orang-orang yang Ɵdak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga.

DENGAN Lembaga Masyarakat....................................(2) Kab/Kota.................(3), Provinsi…….............(4)

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BAGI LEMBAGA MASYARAKAT TAHUN 2016

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan nomor Telepon 021-5737930. Dapat juga mengakses laman:

sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id atau melalui email: [email protected]

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan diƟndaklanjuƟ dengan Surat Edaran atau surat resmi dari satuan kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Lampiran I

Pada hari ini .........(5)........tanggal .........(6).........bulan .......(7).........tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama : ………………………………………………………(8) Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit ……………………..(9) Alamat : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, berkedudukan di Gedung C Lantai 13 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta. Dalam hal ini berƟndak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2.

24


Nama

: …………………………………….(10)


25

Jabatan Alamat

: …………………………………… (11) : …………………………………… (12)

Pasal 3 Nilai, Penyerahan, dan Penggunaan Dana Bantuan

1.

Dalam hal ini berƟndak untuk dan atas nama: Lembaga : …………………………………… (13) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah insƟtusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan keluarga melalui Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat; 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan telah ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat; 3. Para pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat yang diatur dan ditentukan sebagai berikut:

2. 3.

4.

5.

Pasal 1 Tujuan Perjanjian Kerjasama

1. 2.

Meningkatkan kapasitas orang tua atau keluarga dalam pemahaman dan pelaksanaan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat. Membantu orang tua dalam keluarga menjadi tempat belajar yang pertama dan utama. Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

1.

2.

26

Penyelenggaraan pendidikan bagi orang tua atau keluarga oleh PIHAK KEDUA dengan sumber pembiayaan dari dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat; Dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat, dibebankan pada DaŌar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga oleh PIHAK PERTAMA untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA menyerahkan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat kepada PIHAK KEDUA sesuai nilai dana bantuan sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rp……….(14)………(15) yang dibebankan pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) ……………………(16). Nilai dana bantuan sebagaimana tersebut dalam angka 1, sudah termasuk biaya transfer dari Bank Operasional KPPN Jakarta III ke rekening bank PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer uang ke: Nama Bank : ............................................. (17) Nomor Rekening : ............................................. (18) Atas nama : ............................................. (19) NPWP : ............................................. (20) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat sesuai dengan Petunjuk teknis; Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 Ɵdak sesuai dengan perjanjian kerjasama ini, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 4 Tanggung jawab dan Hak

1.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk: a. Memproses administrasi dalam rangka pencairan dana bantuan melalui KPPN Jakarta III yang ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat; c. Melakukan pencairan dana bantuan ke KPPN Jakarta III sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan penerima Bantuan; e. Membatalkan kerjasama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.


27

f.

Memberikan teguran apabila PIHAK KEDUA Ɵdak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau Ɵdak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan g. Melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan (Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) jika ditemukan adanya penyalahgunaan dana bantuan lembaga masyarakat. 2.

28

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk: a. Menandatangani perjanjian kerjasama, kuitansi penerimaan dana bantuan, dan Surat Pernyataan Kesanggupan bahwa akan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakaƟ dan menyetorkan sisa dana bantuan yang Ɵdak digunakan ke kas negara di atas materai senilai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi stempel lembaga pendidikan; b. Melaksanakan kegiatan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat sesuai dengan Petujuk Teknis dan bersedia dimonitor dalam rangka pembinaan oleh PIHAK PERTAMA. Selain dari itu bersedia menerima pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta di audit Badan Pemeriksa Keuangan; c. Mengkomunikasikan pelaksanaan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat yang diterima kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta semua pihak terkait; d. Membuat dan menyampaikan laporan awal setelah dana diterima, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK PERTAMA; e. Memulai persiapan pelaksanaan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat selambat-lambatnya empat belas hari setelah dana bantuan diterima; f. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran. g. Laporan yang telah dibuat disampaikan kepada PIHAK PERTAMA kepada instansi terkait; h. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat berjalan secara baik dan berkesinambungan dengan mengupayakan sumber-sumber pendukung, seperƟ daŌar kehadiran peserta, dokumentasi, dan hal lainnya yang relevan; i. Melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama;


j.

Menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku; k. Menyimpan semua kuitansi bukƟ pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. l. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi keterlambatan pencairan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akad kerjasama; 3.

PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Membina pelaksanaan kegiatan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat; b. Memantau mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA; c. Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan atas pemanfaatan dana yang digunakan untuk PIHAK KEDUA.

4.

PIHAK KEDUA berhak untuk: a. Mendapatkan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama; b. Mengelola dana bantuan sesuai ketentuan peraturan dan juknis yang berlaku; c. Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Keluarga, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 Penggunaan dan Jangka Waktu Pemanfaatan Dana Bantuan

1. 2. 3.

PIHAK KEDUA dalam menggunakan dana bantuan yang telah diterima untuk pelaksanaan kegiatan Ɵdak diperkenankan melebihi akhir tahun anggaran; Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melipuƟ tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Pelaksanaan kegiatan harus berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2016


29

Pasal 6 Pakta Integritas Anti Korupsi

1.

2. 3.

Pakta integritas adalah pernyataan Ɵdak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepoƟsme serta penyelewengan dalam pengelolaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bersedia membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan Ɵdak memberikan imbalan, graƟfikasi, suap kepada siapapun yang terkait dengan penyaluran dana bantuan ini. Pasal 7 Tanggung Jawab Mutlak

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas: 1. Penyelenggaraan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat; 2. Sasaran dana bantuan sebagai penerima manfaat Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat; dan 3. Pengelolaan dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini. Pasal 8 Pelaporan

PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat yang menerima dana bantuan harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk di rekening lembaga, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening. 2. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan selambat-lambatnya empat belas hari kerja setelah kegiatan selesai, atau pada akhir tahun anggaran kepada PIHAK PERTAMA;

30


Pasal 9 Sanksi-Sanksi

1.

2.

Apabila PIHAK KEDUA Ɵdak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau Ɵdak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara; Apabila terbukƟ menyalahgunakan dana bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat, akan dikenakan sanksi hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Penyelesaian masalah

1.

2.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhaƟkan peraturan yang berlaku. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Ɵdak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA. Pasal 11 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1.

2.

Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu tujuh hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang didukung dengan bukƟ-bukƟ tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang; Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa/kahar (force majeure) adalah: a. Perang; b. Blokade ekonomi; c. Revolusi; d. Huru-Hara; e. Mobilasi Umum;


31

f. g. h. i. j. k.

3. 4.

Pemogokan massal; Gempa bumi; Epidemi; Banjir; Ancaman terorisme; atau Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan program; Hal-hal yang termasuk kahar/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan kebenarannya oleh pihak yang berwenang; Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 14 Lain-Lain

1.

2.

Semua dokumen yang mendahului Perjanjian Kerjasama ini merupakan dokumen terkait yang Ɵdak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap Ɵga, rangkap pertama pada PIHAK PERTAMA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); rangkap kedua pada PIHAK KEDUA dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan rangkap keƟga Ɵdak dibubuhi materai Rp6000.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(21)

(23)

………………… (22)

................................(24)

Pasal 12 Pajak

Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Masa berlaku

1.

2.

3.

32

NIP. ……………………

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri seƟap waktu atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat satu minggu sebelumnya; Perubahan, penghenƟan, atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Addendum atas persetujuan Para Pihak; Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini Ɵdak mungkin untuk dilaksanakan.



33

Lampiran II Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN KERJASAMA Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

34

Uraian Isian Diisi nomor surat perjanjian kerjasama Diisi nama lembaga masyarakat Diisi nama kabupaten/kota Diisi nama provinsi Diisi nama hari pada saat tanda tangan Diisi tanggal pada saat tanda tangan Diisi bulan pada saat tanda tangan Diisi nama PPK pemberi dana bantuan Diisi nama Sub Direktorat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat Diisi jabatan pimpinan lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga Diisi nama lembaga Diisi besaran dana bantuan dengan angka Diisi besaran dana bantuan dengan huruf Diisi kode mata anggaran keluaran dalam DIPA Diisi nama bank lembaga masyarakat Diisi nomor rekening lembaga masyarakat Diisi nama di rekening lembaga masyarakat Diisi NPWP sesuai dengan nama lembaga masyarakat Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


K U I TA N S I SUDAH TERIMA DARI

: ……………………... (1)

TERBILANG UNTUK PEMBAYARAN BANYAKNYA UANG

: ……………………... (2) : ……………………... (3) : (4)

Rp…………....…….

.........................., (5) Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen, (6)

Yang Menerima, (9)

………………………. (7) NIP …………………(8)

....……………… (10)

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Uraian Isian Diisi Kuasa Pengguna Anggaran Satker Diisi keterangan nilai bantuan dalam huruf Diisi jenis bantuan kegiatan Diisi nilai dana bantuan dalam angka Diisi tempat dan tanggal ditandatangani Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


35

Lampiran III Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati

Lampiran IV Contoh Pakta Integritas KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN DANA BANTUAN SESUAI RENCANA YANG TELAH DISEPAKATI

1. 2. 3.

Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Bantuan

: …………........……… (1) : …………........……… (2) : …………........……… (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Lembaga penerima dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat menyatakan bahwa sanggup menggunakan dana bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakaƟ. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ….............. (4) Pimpinan Lembaga (5) …................. (6)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN DANA BANTUAN SESUAI RENCANA YANG TELAH DISEPAKATI Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6)

36

Uraian Isian Diisi nama lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama bantuan kegiatan Diisi tempat dan tanggal ditandatangani Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


1. Nama Lembaga 2. Alamat Lembaga 3. Nama Bantuan

: …………………………………………(1) : …………………………………………(2) : …………………………………………(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. Tidak akan melakukan prakƟk Kolusi, Korupsi, dan NepoƟsme (KKN); 2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan ini; 3. Melaksanakan tugas secara terƟb, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara opƟmal, untuk memberikan hasil kerja terbaik; 4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Komitmen, (5)

…………………….. (4) Pimpinan lembaga (7)

…………………………..(6)

………………………(8)

Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PETUNJUK PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS Uraian Isian Diisi nama lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama jenis bantuan Diisi tanggal pada saat ditandatangan Diisi tanda tangan pejabat pembuat komitmen Diisi nama dan NIP pejabat pembuat komitmen Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


37

Lampiran V Contoh Laporan Awal Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat Tahun 2016 KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT

Nomor Lampiran Perihal

: ………(1) : ………(2) : ………(3)

..................………. (4)

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………………………….(5) d.a. Kompleks Kemendikbud Gedung C Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga bagi Lembaga Masyarakat yang disalurkan melalui rekening lembaga …..……(6) telah kami terima pada tanggal ………………(7), senilai Rp.………… (8) (………………..…(9), fotokopi bukƟ rekening terlampir.

PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA MASYARAKAT Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Uraian Isian Diisi nomor surat lembaga masyarakat Diisi jumlah lampiran surat Diisi perihal surat Diisi tanggal laporan surat Diisi nama satker pemberi bantuan Diisi nama lembaga penerima bantuan Diisi tanggal menerima bantuan Diisi dana bantuan yang diterima dalam angka Diisi keterangan dana bantuan yang diterima dengan huruf Diisi nama lembaga Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat

Demikian laporan kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mesƟnya. Atas perhaƟan Saudara kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan Lembaga ……….………… (10) (11) ……….………… (12) PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN AWAL

38



39

Lampiran VI Contoh Laporan Akhir

C. PROSES PELAKSANAAN PROGRAM 1. 2. 3.

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN PROGRAM

Rekruitmen peserta Proses pembelajaran Evaluasi pembelajaran

(16) (17) (18)

PENDIDIKAN KELUARGA BAGI LEMBAGA MASYARAKAT

D. HASIL/OUTPUT

TAHUN 2016

1.

A. IDENTITAS LEMBAGA 1 Nama lembaga masyarakat

(1)

2 3 4 5 6

(2) (3) (4) (5) (6)

Alamat lembaga masyarakat Pimpinan lembaga masyarakat Susunan Organisasi Pengelola Dana Bantuan *) Jenis Keterampilan yang diselenggarakan Jumlah peserta

B. INPUT 1.

2

3.

4.

40

Penggunaan Dana Bantuan Jumlah dana bantuan yang diterima Kapan dana bantuan diterima Narasumber/fasilitator Jumlahnya berapa orang DaŌar Instruktur *) Unsurnya dari mana Kurikulum dan bahan ajar yang digunakan Kurikulum Bahan Ajar Tempat pelaksanaan Lokasi pelaksanaan Kondisi lokasi

(7) (8)

Jumlah peserta yang menyelesaikan program

(19)

E. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHANNYA Masalah ................................................................... (20) Dst. 2. UpayaPemecahannya .................................................................... (21) Dst. 3. Rekomendasi ..................................................................... (22) Dst.

...................... (23) Pimpinan Lembaga Masyarakat

(9) (10) (11) (12) (13)

(24) ................ ……(25)

Note: *) Data tersebut dapat dilengkapi dengan bukƟ fotokopi

(14) (15)



41

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN AKHIR Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

42

Uraian Isian Diisi nama lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat Diisi struktur organisasi pengelola dana bantuan (nama dan jabatan) Diisi jenis kegiatan yang diselenggarakan Diisi jumlah peserta kegiatan Diisi jumlah dana bantuan yang diterima Diisi tanggal dana bantuan diterima Diisi jumlah narasumber/fasilitator Diisi daŌar narasumber/fasilitator (nama dan keahlian) Diisi instansi/lembaga asal narasumber/fasilitator Diisi kurikulum yang digunakan Diisi bahan ajar yang digunakan Diisi tempat/lokasi pelaksanaan Diisi kondisi lokasi Diisi mekanisme rekruitmen peserta Diisi proses pembelajaran Diisi evaluasi pembelajaran Diisi jumlah peserta yang menyelesaikan kegiatan Diisi daŌar masalah Diisi upaya pemecahannya Diisi rekomendasi dan saran Diisi tanggal ditandatangani laporan akhir Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


Lampiran VII Contoh Daftar Perhitungan Dana, Penggunaan Dana, dan Sisa Dana Bantuan.

Laporan Perhitungan Dana, Penggunaan Dana dan Sisa Bantuan Dana

1.

Jumlah dana yang diterima

: Rp. …………… (1)

2.

Jumlah dana yang digunakan : Rp……………. (2)

3.

Sisa dana

: Rp. …………… (3) …....................................(4) Pimpinan lembaga masyarakat (5) .......................................(6)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN DANA, PENGGUNAAN DANA, DAN SISA DANA BANTUAN Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Uraian Isian Diisi jumlah dana bantuan yang diterima Diisi jumlah dana bantuan yang digunakan Diisi sisa dana bantuan yang Ɵdak digunakan Diisi tanggal laporan Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


43

Lampiran VIII Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

(KOP DINAS / ORGANISASI MITRA) BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini …………. (1), tanggal ………… (2) bulan………. (3) tahun ………. (4), kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Instansi/Organisasi Alamat

: …………………….. (5) : …………………….. (6) : …………………….. (7) : …………………….. (8)

telah menyelesaikan pekerjaan dengan Ɵngkat prestasi 100% berupa : Nama Kegiatan Waktu Kegiatan Tempat Kegiatan Jumlah Peserta Kegiatan

: ……………………… (9) : ……………………… (10) : ……………………… (11) : ……………………… (12)

Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Uraian Isian Diisi nama hari Diisi tanggal dalam bentuk huruf Diisi bulan dalam bentuk huruf Diisi tahun dalam bentuk huruf Diisi nama kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau ketua organisasi mitra Diisi nama jabatan Diisi nama instansi atau organisasi mitra Diisi alamat instansi atau organisasi mitra Diisi nama kegiatan Diisi waktu kegiatan

(11) (12) (13) (14) (15)

Diisi tempat kegiatan Diisi jumlah peserta kegiatan Diisi nama saksi I Diisi nama saksi II Diisi nama kepala instansi / pimpinan lembaga

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mesƟnya.

SAKSI I ………………………… (13)

Kepala instansi/pimpinan lembaga ……………………………. (15)

SAKSI II …………………………. (14)

44



45

Lampiran XI Contoh Surat Pernyataan bahwa Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan. KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN KEGIATAN

1. Nama Pimpinan Lembaga Masyarakat: ………………… (1) 2. Alamat lembaga masyarakat: …………………………… (2) 3. Nama Bantuan: ………………………………………… (3) Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Lembaga Masyarakat penerima dana Bantuan Penguatan Program Pendidikan Keluarga Bagi Lembaga Masyarakat menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …....................................(4) Pimpinan Lembaga Masyarakat (5) .......................................(6)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6)

46

Uraian Isian Diisi nama lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama kegiatan bantuan Diisi tanggal penyelesaian kegiatan Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


Lampiran X Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama pimpinan lembaga: …………………………………..…(1) 2. Alamat Lembaga: ……………………………………………. (2) Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan ……………………………………………………………. (3) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan………………………(4) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut pengganƟan kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BukƟ-bukƟ pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan……………………………….. (5) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. …....................................(6) Pimpinan Lembaga Masyarakat (7) .......................................(8)


47

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Uraian Isian Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama bantuan kegiatan Diisi nama bantuan kegiatan Diisi nama bantuan kegiatan Diisi tanggal ditandatangan SPTJM Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat

Lampiran XI Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja KOP SURAT LEMBAGA MASYARAKAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga Masyarakat 2. Alamat Lembaga 3. Nama Bantuan

: ………………………………..………(1) : ………………………………..………(2) : ………………………………..………(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan lembaga masyarakat penerima bantuan ………………………………………(4) menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukƟ pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukƟ-bukƟ pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …...........................(5) Pimpinan lembaga masyarakat (6) .......................................(7) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor (1) (2) (3) (4) (6) (7)

48


Uraian Isian Diisi nama lembaga masyarakat Diisi alamat lembaga masyarakat Diisi nama bantuan kegiatan Diisi tanggal ditandatangan SPTB Diisi tanda tangan pimpinan lembaga masyarakat Diisi nama pimpinan lembaga masyarakat


49

50


Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kompleks Perkantoran Kemdikbud Gedung C Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Recommend Documents