Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 No. Telp : 0215725501, email : [email protected]

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa se ap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghorma , tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat remaja, orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui berbagai layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan. Melalui berbagai inisia f dan inovasi program yang dikembangkan se ap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikma oleh masyarakat.

ii

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan

dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

iii

Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini, diharapkan sebagai acuan bagi PKBM, SKB, dan Yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu

iv

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

P

engembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar pendidikan formal, sebagai penambah, pelengkap, dan penggan . Berbagai rujukan pen ng dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Educa on for All (Pendidikan Untuk Semua), Educa on for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan), Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Ini a ve For Empowerment (Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan), dan program lainnya.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tahun 2016.



v

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2016 Direktur,

Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

v

DAFTAR ISI ..............................................................................................

vii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang ................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 4 4

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN ......... A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan .............................................. 1. Penger an .................................................................. 2. Tujuan Program .......................................................... 3. Sasaran......................................................................... B. Hasil yang Diharapkan ............................................................ C. Penyelenggaraan Program ................................................

6 6 6 7 7 9 9

BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN .............................. A. Tujuan Bantuan ................................................................. B. Sasaran dan Kriteria ................................................................. C. Persyaratan .............................................................................. D. Dana dan Pemanfaatannya .................................................. E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ............................ F. Peran Pemerintah ............................................................. G. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................. H. Pelaporan ..........................................................................

16 16 16 17 18 19 23 24 25


vii

BAB IV PENGENDALIAN MUTU ............................................................ A. Indikator Keberhasilan ...................................................... B. Supervisi dan Monitoring...................................................

27 27 28

BAB V

PENUTUP ................................................................................

29

CATATAN KHUSUS ................................................................................

30

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

31

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ........................................................... Lampiran 2. Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ... Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat ............................ Lampiran 4: Format Pakta Integritas ..................................................... Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ............. Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ............ Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. Lampiran 8. Contoh Laporan Awal ........................................................ Lampiran 9. Contoh Laporan Akhir ........................................................ Lampiran 10. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ..................... Lampiran 11. Contoh Format Buku Kas Umum ...................................... Lampiran 12. Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...... Lampiran 13. Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) .............................................................................

31 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48

49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara besar yang memiliki kandungan Sumber Daya yang banyak baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Kondisi ini tentunya menjadi potensi untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju di dunia. Namun demikian, hingga tahun 2015 Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang yang masih berusaha membebaskan diri dari sejumlah masalah domes k yang menghambat pembangunan. Tentunya pendidikan menjadi bidang prioritas utama dalam membangun SDM agar semua sumber daya yang ada dapat ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Untuk membangun SDM melalui pendidikan tentunya membutuhkan berbagai unsur pendukung yakni prasarana dan sarana termasuk kesiapan se ap individu untuk melibatkan diri dengan berpikir maju dan berkembang ditengah-ditengah persaingan global yang semakin ketat. Peningkatan mutu individu melalui pendidikan sangat berkaitan erat dengan minat baca yang dimiliki. Saat ini, minat baca masyarakat Indonesia, dibanding negara Asia lainnya sangat di bawah rata-rata. Kondisi ini diperparah dengan lingkungan yang belum mendukung dalam meningkatkan budaya baca. Data sta s k UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Ar nya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Dengan demikian, rata-rata secara nasional se ap individu dak sampai satu judul buku perorang pertahun yang dibaca. Sebagai pembanding daerah di Indonesia yang minat

viii



1

bacanya paling nggi menurut survey UNESCO adalah DIY yang indeks bacanya 0,049 dan di Singapura telah mencapai Indeks baca 0,45.

menandakan bahwa nilai Indonesia masih jauh di bawah rata-rata sejumlah negara di ASEAN.

Survey di atas tentunya menjadi gambaran pen ng bagi seluruh elemen yakni pemerintah, masyarakat maupun unsur-unsur swasta yang lain untuk menyadari kondisi Indonesia sebagai negara dengan kuan tas penduduk peringkat keempat di dunia yakni 270.234.842 jiwa namun masih jauh ter nggal dibanding negara lainnya di dunia.

Keadaan HDI di atas mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan HDI dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor karena HDI/IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diukur dari usia harapan hidup ( ngkat kesehatan), pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pendidikan.

Selain data tersebut di atas, data lain yang menjadi faktor pendorong agar kita “out of the box” dari kondisi saat ini adalahdata hasil sensus Badan Pusat Sta s k (BPS) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019, jumlah buta aksara di Indonesia berjumlah 5.984.075 orang atau 3,70%. Masyarakat Indonesia tersebar di daerah pedesan dan perkotaan mulai dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya jauh lebih banyak bermukim atau nggal didaerah pedesaan dengan berbagai keterbatasan. Suasana demografi, letak geografi dan topografi wilayah nusantara Indonesia dengan Tingginya angka tuna aksara angka kemiskinan, rendahnya ngkat kesehatan, ngginya angka kema an, maraknya kriminalitas serta masalahmasalah sosial lainnya.keterbatasan itu menjadi peluang dan konsep ideal dibentuknya Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sebagai poros pendidikan masyarakat Tentu hal ini menjadi tugas bersama untuk memberdayakan semua elemen dalam membangun kompetensi diri agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan krea vitas serta sikap sosial yang baik yang memiliki daya saing di ngkat domes k, regional maupun global. Berdasarkan data minat baca dan angka tuna aksara di atas berpengaruh terhadap posisi Human Development Index (HDI) Indonesia yang oleh Badan Pusat Sta s k (BPS) mencatat pada tahun 2014 nilai HDI mengalami kenaikan pis menjadi 68,90 dari 68,4 pada 2013. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Na ons Development Program (UNDP), HDI Indonesia tahun 2013 berada di peringkat ke 108 dari 187 negara. Angka HDI ini

2


Atas dasar itu, pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dik.Bindiktara) mengembangkan model pembelajaran keaksaraan yang komprehensif bukan hanya sekedar belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) akan tetapi dilakukan dengan menyediakan layanan pendidikan nonformal yakni Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan akibat minat baca yang kurang, rendahnya krea vitas, serta sulitnya akses informasi oleh masyarakat. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca dan berla h agar memiliki pemahaman yang luas. Keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan akan memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat, menumbuhkan dan membudayakan minat baca, mengembangkan sikap posi f, danmengembangkan keterampilan. Hal ini juga sebagai wujud dalam menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning). Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini menuntut tersedianya berbagai fasilitas pendukung dengan hadirnya prasarana dan sarana yang dapat memo vasi se ap individu untuk melakukan ak vitas yang beraksara. Salah satu yang dilakukan adalah adanya linearitas antara isi koleksi dan lokasi gerai baca sehingga mendaulat ap gerai-gerai baca untuk memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Keunikan itu pen ng agar sebuah Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan menjadi tempat bagi lahir dan tumbuhnya simpul-simpul komunitas pembaca buku, sekaligus dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

3

prak si tema k, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, otomo f, industri rumah tangga, dan lainnya.

a. Cara membuat proposal, dan kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan;

Dengan demikian, keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup se ap anggota masyarakat dengan memiliki pandangan dan wawasan yang jauh kedepanagar perencanaan dan kemampuan individu untuk merancang dan mempersiapkan masa depan menjadi jauh lebih baik.

b. Prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh bantuan penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ;

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Permendikbud No 64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 /PMK.05/ 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 8. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

c. Pelaksanaan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . 2. Sebagai panduan bagi Direktorat Bindiktara dalam: a. Menyalurkan dana bantuan penyelenggaraan program; b. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan pada khususnya dan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan masyarakat lainnya pada umumnya.

C. Tujuan Juknis Petunjuk teknis penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini bertujuan untuk: 1. Memberikan panduan bagi lembaga/organisasi penyelenggara program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dalam hal: 4



5

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan 1. PengerƟan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan adalah ikh ar memberdayakan perempuan marjinal melalui pendidikan. Perempuan marjinal merupakan bagian dari masyarakat kurang beruntung yang mengalami masalah dan/atau sangat rentan menerima dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi mereka yang marjinal. Atas dasar per mbangan tersebut maka pemberdayaan perempuan marjinal melalui PKH Perempuan diarahkan sebagai ndakan yang bersifat memihak (aﬃrma ve ac on) yakni untuk menarik atau mengeluarkan perempuan dari keadaan marjinal yang dialami. Upaya memberdayakan perempuan marjinal melalui PKH Perempuan dan GP3M dirancang untuk mengenali, menggali, dan mengembangkan seop mal mungkin potensi perempuan pada empat aspek kecakapan pen ng yaitu (i) kecakapan personal, (ii) kecakapan sosial, (iii) kecakapan intelektual, dan (iv) kecakapan vokasional.Hasil yang diharapkan melalui pembelajaran Program PKH Perempuan adalah perubahan perilaku, yaitu meningkatnya pengetahuan, kerampilan, dan sikap diri. Selanjutnya perempuan marjinal mampu menolong dirinya sendiri untuk lebih berdaya dan keluar dari kondisi kemarjinalannya menuju kualitas kehidupan dan ngkat kesejahteraan hidup yang lebih nggi. Perempuan marjinal memiliki sejumlah keterbatasan yang membelenggu dan menyulitkan mereka dalam memperoleh, harkat dan martabat hidup yang wajar sebagimana warga masyarakat lainnya. Resiko yang lebih besar yakni adanya kegagalan kelompok ini dalam mempertahankan

6


diri karena ke dakmampuannya memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Pada keadaan seper ini negara (pemerintah) wajib hadir untuk mencegah dan membantu kelompok marjinal khususnya perempuan agar sanggup mengatasi keadaan marjinal yang dialami dan menarik mereka keluar dari kemarjinalan. Inilah urgensi Program PKH Perempuan sebagai upaya sistema s pemerintah untuk mengeliminir dampak dan resiko sosial yang lebih besar bagi para perempuanmarjinal. 2. Tujuan Program Penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan kualitas kecakapan personal, sosial, keterampilan vokasional, dan intelektual melalui peningkatan kemampuan keberaksaraan perempuan marjinal; b. Mereduksi potensi dampak resiko sosial kelompok perempuan marjinal melalui diperolehnya keterampilan vokasional sebagai sarana meningkatkan pendapatan berbasis usaha mandiri atau berkelompok; c. Memfasilitasi terciptanya situasi yang konduksif bagi perempuan marjinal keluar dari kondisi marjinal yang dialami menuju kehidupan yang lebih bermartabat. d. Membangun mental mandiri dan wirausaha untuk pemberdayaan, harkat dan martabat perempuan marjinal 3. Sasaran Peserta didik Program PKH Perempuan dan GP3M adalah perempuan dewasa dan marjinal. Jenis perempuan marjinal terdiri dari: a. Kepala keluarga perempuan b. Buta huruf Perempuan c. Drop Out SD/SMP/SMA/SMK Perempuan d. Miskin Perempuan e. Buruh Perempuan f. Akibat penyakit sosial (PSK, Tuna Wisma, dll) Indikator perempuan marjinal digambarkan pada tabel berikut.


7

Tabel 1. Indikator Perempuan Marginal Calon Peserta Didik PKH Perempuan No Aspek Indikator Utama/Sub Indikator 1 Pendidikan 1. Pendidikan rendah (urutan prioritas): 1.1. Berkeaksaraan rendah 1.2. Putus sekolah dasar 1.3. Tamat sekolah dasar (setara) 1.4. Tidak tamat SMP (setara) 1.5. Tamat SMP (setara) 1.6. Tidak tamat SMA (setara) 2 Usia 2.1. Usia 18-45 Tahun (dewasa)

3

4 5

6

8

Status Pekerjaan

Status Ekonomi Geografis domisili Status sosial

Keterangan Skala prioritas calon peserta didik PKH Perempuan ini sifatnya berurutan.

Terhitung pada saat dilakukan iden fikasi calon peserta didik 3.1. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terhitung penghasilan yang dak pas : saat mulai 3.1.1. Pekerja rumah tangga (PRT) dilaksanakan 3.1.2. Perempuan pekerja migran; kegiatan 3.1.4. Buruh dak tetap pembelajaran 3.1.5. Calon tenaga kerja luar negeri PKH Perempuan. 3.1.6. Pasca-tenaga kerja luar negeri 3.1.7. Korban/rentan korban perdagangan manusia 3.1.8. Korban/sedang mengalami dampak pasca-bencana alam 3.2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Calon PNS; 3.3. Tidak berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia & Kepolisian RI; 3.4. Tidak berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/ BUMD), atau yang sejenis; Tidak mampu (miskin)

5.1. Pedesaan dan/atau perkotaan; 5.2. Terpencil dan/atau terisolir, 5.3. Terluar, terdepan, ter nggal Perempuan penyandang dan/atau rentan masalah sosial.


Lembaga calon penyelenggara diharapkan berlaku cermat dalam menerapkan indikator untuk mengiden fikasi dan menyeleksi calon peserta didik PKH Perempuan. Kecermatan tersebut sangat pen ng karena kondisi lokal setempat masing-masing lokasi calon tempat penyelenggaraan, calon peserta didik yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya diyakini berbeda-beda.

B. Hasil yang Diharapkan Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini adalah: 1. Tersedianya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia pada Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan yang dilengkapi dengan teknologi informasi; 2. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik; 3. Tersedianya layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan teknologi-informasi.

C. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 1. Prinsip dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Prinsip dasar dalam pembentukan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah “dari, oleh dan untuk Masyarakat” yang berar : a. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dibentuk untuk memberikan berbagai layanan didasarkan atas prakarsa berbagai pihak yakni masyarakat, lembaga/organisasi/ perkumpulan dan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat; b. program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dilaksanakan oleh berbagai unsur yakni lembaga/organisasi, masyarakat, pemerintah, dan tokohtokoh masyarakat setempat; dan


9

c. semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk kepen ngan masyarakat setempat untuk membangun lingkungannya dan kualitas kehidupan yang lebih baik. 2. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah: a. Adanya lokasitempat rin san Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; b. Adanya jalinan kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung proses terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; c. Adanya lembaga/organisasi maupun perkumpulan yang bersedia mendirikan dan mengelola Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan yang dilengkapi dengan prasarana memadai seper ruang sekretariat pengelola, ruang buku dan baca, ruang pela han dan keterampilan, ruang teknologi informasi (TI), dan ruang-ruang pendukung (musholla, ruang/taman bermain anak, dll) lainnya serta dilengkapi dengan sarana pendukung pada masing-masing prasarana; d. Adanya layanan informasi berupa buku maupun non-buku yang disediakan yang dilengkapi dengan teknologi informasi; e. Adanya kesediaan pengelola untuk melayani se ap pengunjung dengan baik sesuai dengan layanan yang tersedia; f. Memiliki program-program layanan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat setempat khususnya berbasis kearifan lokal yang dilengkapi dengan alat-alat keterampilan pendukung. g. Adanya usaha yang dijalankan oleh pengelola yang dapat digunakan untuk operasionalisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 3. Unsur-unsur Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan a. Lokasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Lokasi yang dapat dijadikan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan memiliki kriteria sebagai berikut:

10


1) Adanya masyarakat yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan dasar tentang kesetaraan; 2) Masyarakat yang tuna aksaranya masih rela f nggi di kamppng tersebut dapat juga dijadikan prioritas sasaran 3) Terdapat komitmen pemerintah setempat dan anggota masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 4) Terdapat potensi lokal untuk mengembangkan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan yakni SDM, SDA, dan budaya; 5) Pengelola Keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan membutuhkan pengelola dalam penyelenggaraanya. Pengelola Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola. Unsur yang dapat terlibat yaitu: 1) Pejabat pemerintah setempat; 2) Pejabat di lingkungan dinas pendidikan setempat; 3) Kepala desa/lurah dan kecamatan beserta jajarannya; 4) Pengelola lembaga pendidikan nonformal, lembaga kemasyarakat dan kepemudaan setempat; 5) Tokoh-tokoh masyarakat setempat; Kriteria untuk menjadi pengelola antara lain: 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Memiliki kesediaan untuk melayani masyarakat; 3) Memiki dasar pengetahuan tertentu untuk melayani kebutuhan masyarakat; 4) Memiliki kompetensi berbagai keterampilan khususnya berkaitan dengan potensi daerah; 5) Bersedia untuk memberikan sejumlah akses informasi yang terdapat dalam program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan.


11

b. Sasaran Penerima Manfaat Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat, pelajar, dan warga belajar serta pengunjung layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan lainnya. c. Prasarana dan Sarana Lembaga penyelenggara program dapat menyediakan prasarana dan sarana yaitu: 1) Lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 2) Prasarana pendukung lainnya seper ruang yang dijadikan sebagai sekretariat, tempat membaca, praktek keterampilan, ruang IT, serta ruang pementasan, ruang pertemuan, dan ruang pendukung lainnya; 3) Sarana pendukung lainnya seper alat-alat kelengkapan sekretariat dan pendukung penyelenggaraan program; 4) Penunjang sumber informasi dan penyelenggaraan program. 4. Proses Pelaksanaan Program a. Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan setelah mendapat kepas an untuk merin s pembentukan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. Kepas an ini dapat berupa: 1) Adanya izin tempat, dan waktu yang cukup dari pemerintah setempat untuk mendirikan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; 2) Adanya kelompok masyarakat yang bersedia menjadi pengelola Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 3) Adanya jalinan kemitraan dari berbagai pihak untuk mendukung keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui publikasi di media masa, media sosial, maupun media cetak lainnya termasuk seminar, brosur, spanduk, dan bentuk publikasi lainnya

12


yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini. b. Pembentuan Susunan Pengurus Setelah mendapat kepas an tentang pendirian Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, selanjutnya pengelola melakukan penyusunan pengurus sehingga masing-masing pengurus mengetahui tugas dan fungsinya dalam persiapan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. c. Rapat Persiapan Untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan , perlu adanya pertemuan berbagai pihak terkait yakni pengelola lembaga, pengurus, pemerintah setempat, dan mitra untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tujuan dan hasil yang dicapai, dari pendirian Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan , dan berbagi fungsi dan peran dalam penyelenggaraan program. Fungsi dan peran: 1) Lembaga penyelenggara/pani a penyelenggara: a) Sebagai penanggung jawab program; b) Melakukan rekruitmen pengelola; c) Melakukan instruktur; d) Membuat pedoman pelaksanaan program; e) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan; f) Menyediakan sarana dan prasarana Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; g) Melakukan fungsi kontrol dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi; h) Menyusun dan menyampaikan laporan. 2) Intruktur: a) Menyusun pemetaan rencana pelayanan program; b) Melakukan pembimbingan, baik dalam proses pembelajaran dan pela han.


13

d. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan 1) Menyediakan prasarana yang menjadi tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; 2) Menyediakan sarana pendukung; 3) Melakukan pemetaan layanan ; 4) Menyiapkan bahan-bahan sumber informasi (buku dan non buku); 5) Melakukan pendataan terhadap potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ; 6) Melakukan pemetaan terhadap jenis keterampilan yang dapat dila hkan kepada se ap pengunjung; 7) Menyiapkan sarana pendukung jaringan informasi (komputer, jaringan internet, dll); 8) Penyiapan kelengkapan administrasi se ap pengunjung; 9) Pembukaan layanan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan pada masyarakat;

dan sarana Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan terus di ngkatkan sehingga minat masyarakat untuk berkunjung dan belajar di Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan semakin nggi. Berbagai variasi dalam menu program juga perlu dilakukan se ap tahunnya sehingga rasa ingin tahu masyarakat terhadap programprogram yang diberikan tetap menjadi bagian yang dinan kan oleh masyarakat/pengunjung.

e. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan , perubahan mindset (pola pikir), ac on set (pola ndak) masyarakat untuk berkunjung Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, penjaminan mutu layanan, dan meningkatkan fungsi pelayanan informasi. 5. Upaya Peningkatan Mutu Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Dalam proses berjalannya, pengelola terus berupaya meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar memudahkan se ap pengunjung dalam mengakses informasi yang terdapat dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . Selain itu, prasarana 14



15

BAB III

BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN A. Tujuan Bantuan Tujuan dari bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini adalah: 1. Mengentaskan perempuan marjinal usia 18-45 tahun dari kondisi marjinal ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya; 2. Memberikan peluang perempuan marjinal usia 18-45 tahun untuk melakukan kegiatan ekonomi produk f guna memperoleh penghasilan dari kelompok usaha; 3. Mengentaskan perempuan marjinal usia 18-45 tahun dari kondisi marjinal ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya; 4. Melindungi perempuan marjinal usia 18-45 tahun dari kemungkinan dampak resiko sosial yang lebih besar, meningkatkan penghasilan dan kesejeahteraan hidup.

B. Sasaran dan Kriteria 1. Sasaran Biaya PKH Perempuan a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah tersebut dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marjinal sebanyak 10.000 orang. b. Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 16


c. Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan biaya satuan peserta didik; 2. Kriteria Penggunaan Bantuan PKH Perempuan a. Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH Perempuan sesuai komponen biaya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait; b. Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1). c. Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH Perempuan diatur berikut.

C. Persyaratan Lembaga yang dapat mengajukan usulan menjadi calon penyelenggara PKH Perempuan wajib memenuhi persyaratan teknis. Dokumen teknis berikut ini wajib dilampirkan dalam proposal Bantuan Penyelenggaaan PKH Perempuan. 1. Memiliki calon peserta didik PKH Perempuan sesuai kriteria yang ditetapkan, (dibuk kan dengan da ar calon peserta didik sesuai format dalam proposal pengajuan (lampiran 3); 2. Sanggup menyediakan pendidik/tutor/narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembelajaran PKH Perempuan (sesuai dengan format Curiculum Vitae pada lampiran 8); 3. Memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PKH Perempuan yang akan dilaksanakan (disusun mengacu format pada lampiran 4); 4. Memiliki Rencana Tindak Lanjut Pasca Pembelajaran PKH Perempuan untuk dilaksanakan setelah kelas pembelajaran PKH Perempuan selesai dilaksanakan, (disusun mengacu format lampiran 5); 5. Sanggup menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembelajaran PKH Perempuan yang akan dilaksanakan (misalnya: media pembelajaran, dsb). Da ar ketersediaan sarana dilampirkan/disertakan dalam proposal).


17

D. Dana dan Pemanfaatannya 1. Alokasi Biaya PKH Perempuan a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah tersebut dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marjinal sebanyak 10.000 orang. b. Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) c. Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan biaya satuan peserta didik; 2. Ketentuan Penggunaan Bantuan PKH Perempuan a. Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH Perempuan sesuai komponen biaya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait; b. Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1). c. Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH Perempuan diatur berikut. No. 1

2

18

Komponen Pembiayaan Persiapan

Pengadaan Bahan/ mo vasi Bacaan

Rincian Pembiayaan a. b. c. d. e. a. b. c. d.

Proporsi Biaya

Penyusunan panduan Penggandaan panduan Sosialisasi Maks 2% Rapat persiapan/ musyawarah kampung Pengadaan media sosialisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Buku/brosur poster liflet Majalah , komik, Minimal Media pameran karya tulis 40% Mo vasi penghargaan prestasi keberaksaraan


No. 3

4

5

Komponen Pembiayaan Pengadaan SaranaPrasarana **(pilihan) Kegiatan Pembelajaran dan Pela han Manajemen Kegiatan

Rincian Pembiayaan

Proporsi Biaya

TV,DVDPlayer,CD PembelajaranRak Buku, Lemari, meja kursi dll, Banner / papan Maks 25% tulis, papan nama dll Honor narasumber /pani a Konsumsi peserta/pani a ATK Kegiatan & Perlengkapan Akomodasi /konsumsi pela han Koordinasiinstansi terkait Penyusunan rencana tahunan Evaluasi program Laporan kegiatan

Maksimal 30%

Minimal 3%

E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan nonformal. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas. 2. Mengajukan Proposal Lembaga/organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan program, harus: a. Membuat proposal yang disusun sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini; b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Proposal disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (u.p Kepala Subbagian Tata Usaha) Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

19

Penerimaan proposal akan ditutup apabila kuota bantuan telah terpenuhi, sehingga proposal yang diterima sesudahnya dak akan dinilai dan diproses. c. Foto copy proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Penilaian Proposal Se ap proposal yang diterima Direktorat Bindiktara, diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Bindiktara atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian proposal dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . Penilaian substansi dilakukan dengan cara: a. Se ap proposal dinilai oleh 3 orang penilai secara mandiri dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan. b. Berdasarkan hasil penilaian proposal individu, kemudian dilakukan penjumlahan nilai dan selanjutnya dilakukan perankingan dari nilai terbesar sampai terkecil. 4. Verifikasi Lembaga Berdasarkan hasil penilaian m penilai proposal, kemudian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian m penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

20


Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bindiktara; b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang lolos penilaian proposal untuk memas kan kebenaran (objek fitas) kondisi dan keberadaan lembaga serta lokasi kampung yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta pejabat pemerintah setempat. 6. Pembekalan Lembaga Penyelenggara Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat memberikan pembekalan penyelenggaraan Program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan melalui kegiatan orientasi atau bimbingan teknis. 7. Penandatanganan Akad Kerjasama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Lembaga penerima bantuan melakukan penandatanganan akad kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dan dokumen lain yang terkait dengan penyaluran dana bantuan.


21

8. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/ organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. 9. Pelaksanaan Program Lembaga melaksanakan menyelengarakan Program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai proposal dan akad kerjasama yang disepaka . 10. Monitoring dan Evaluasi a. Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mencapai apa yang diharapkan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara Program Sasaran Biaya PKH Perempuan 1) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah tersebut dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marjinal sebanyak 10.000 orang. 2) Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 3) Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan biaya satuan peserta didik; b. Kriteria Penggunaan Bantuan PKH Perempuan 1) Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH Perempuan sesuai komponen biaya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait; 2) Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1).

22


3) Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH Perempuan diatur berikut. 11. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

F. Peran Pemerintah Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan apa yang diharapkan, perlu adanya keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dengan pembagian peran sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Pusat Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Aanak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan, melakukan peran: a. b. c. d. e. f.

Menyusun petunjuk teknis, Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota; Melakukan penilaian proposal; Melakukan verifikasi lembaga; Menetapkan lembaga penerima bantuan; Melakukan penandatanganan akad kerjasama dengan lembaga penerima; g. Melakukan penyaluran dana bantuan ke lembaga melalui transfer bank; h. Memberikan bekal pelaksanaan program melalui kegiatan orientasi teknis; i. Melakukan monitoring dan evaluasi program.


23

2. Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. a. Pemerintah Provinsi berperan: 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke dinas kabupeten di wilayah kerjanya; 2) Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan kabupaten; 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program. b. Pemerintah Kabupaten 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke satuan pendidikan nonformal dan lembaga lain seper : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dibidang pendidikan, dan lembaga lain di wilayah kerjanya, 2) Melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga di wilayah kerjanya, 3) Melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi; 4) Memberikan rekomendasi, 5) Melakukan supervisi (bimbingan teknis lapangan) 6) Melakukan evaluasi penyelenggaraan program, 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program.

G. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai. Penandatanganan Pakta Integritas ini waktunya bersamaan dengan penandatangan akad kerjasama. Pakta Integritas adalah pernyataan dak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepo sme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24


2. Pernyataan Kesanggupan Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan wajib menandatangani Pernyataan Kesanggupan, yang dimaksud adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan wajib menandatangani Pertanggungjawaban Mutlak, adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai proses pembelajaran dan dana yang telah diterima.

Dana bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya Lembaga penerima, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana. H. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, Lembaga penerima bantuan berkewajiban membuat laporan, yaitu laporan awal dan laporan akhir. 1. Pelaporan Awal Laporan awal, dibuat setelah menerima dana bantuan dan menginformasikan tentang: a. Bantuan telah diterima, b. Waktu dan jumlah dana bantuan yang diterima. c. Kapan penyelenggaraan Program akan dilaksanakan.


25

Laporan awal dan dilengkapi foto copy buk penerimaan bantuan dan jadwal kegiatan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat sebelum pelaksanaan program dimulai.

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

2. Laporan Akhir Laporan akhir dibuat setelah selesai melaksanakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, melaporkan tentang: a. substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan dan barang yang dibeli, dan b. penggunaan dana bantuan program yang diterima dan disertai rekapitulasi pengeluaran dana bantuan . Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat dua minggu setelah selesainya kegiatan.

A. Indikator Keberhasilan Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1. Meluasnya informasi masyarakat terhadap Kecakapan Hidup Perempuan;

Program Pendidikan

2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 3. Meningkatnya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa bahan ajar/ modul yang tersedia pada Lembaga dengan teknologi informasi; 4. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik; 5. Meningkatnya ak vitas ekonomi setelah penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 6. Tersedianya berbagai layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan teknologi-informasi (sesuai potensi lokal daerah).

26



27

BAB V

B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan supervisi, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri oleh UPT Pusat dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Penilik setempat. Selain itu dilakukan juga monitoring pelaksanaan program, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara sendiri oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Provinsi setempat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain adalah: 1. Kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. Perkembangan pelaksanaan program; 3. Kelengkapan prasarana dan sarana pendukung; 4. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan,; 5. Tingkat kehadiran/antusiasme masyarakat; 6. Dokumen penyelenggaraan program; 7. Penggunaan bantuan; 8. Layanan program dan layanan pengelola terhadap pengunjung; 9. Tingkat keamanan dan kenyamanan pengunjung; 10. Kompetensi pengelola dan instruktur; 11. Sumber keuangan pengelola; 12. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola. Pelaksanaan supervisi dan monitoring bertujuan untuk: 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program; 2. Memetakkan rencana prioritas; 3. Memaksimalkan potensi yang dimiliki pada masyarakat maupun di lingkungan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; 4. Mengetahui kendala dan solusi yang diambil; 5. Menentukan kebijakan lanjutan dari program.

28


PENUTUP

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan nomor Telepon 021-5725501, dapat juga mengunjungi website: www.bindikmas.kemdikbud.go.id dan/atau www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/ email: [email protected] Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di ndak lanju dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.


29

CATATAN KHUSUS: 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa:

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Isi Proposal No:.............../Pro-PKH-P/........../2016

a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara pada tahun-tahun berikutnya; c. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. 2. Direktorat Bindiktara dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan; 3. Lembaga/organisasi penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap: (a) pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara ter b dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (c) penyetoran pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan;

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2016

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta – 10270

4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program; 5. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindiktara.

Diajukan Oleh: Nama Lembaga Alamat Lembaga Kabupaten/Kota Propinsi No. Telp./HP/Faks Alamat e-mail (wajib)

: ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................

*Perha an: (COVER PROPOSAL PKH-P BERWARNA BIRU)

30



31

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASIONAL/KEJURUAN TAHUN 2016

I.

PROFIL LEMBAGA

D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki • Luas tanah • Jumlah bangunan • Luas bangunan

2. Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

• • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang

3. Sarana Kesekretaritan

• • • • • • • • • • •

Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/filing kabinet Komputer/laptop Printer Mesin faksimile/telepon Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran Alat keterampilan

• • • • • • • • • • •

.......... set .......... set .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit ………… set ……….. buah ……….. set ……….. unit …………… set

A. IdenƟtas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Lembaga Alamat Lembaga No. Telp /Fax/E-mail Tahun Berdiri Legalitas Lembaga a. Badan hukum b. Ijin operasional

6. Rekening Bank 7. NPWP

B. Visi dan Misi Satuan pendidikan nonformal Visi : …..………………………………………………………………… Misi : 1) …..………………………………………………………………… 2) …..………………………………………………………………… 3) …..………………………………………………………………… 4) …..………………………………………………………………… 5) …..…………………………………………………………………

4 Sarana Pembelajaran

5 Sarana Keterampilan

NAMA

PENDIDIKAN

Ketua Sekretaris Bendahara ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............……

32


Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai/milik warga / milik pemerintah/ milik publik

E. Pengelola Lembaga dan Pendidik

C. Susunan Pengurus JABATAN

.........m2 .........unit .........m2

1. Status Lahan/ Bangunan

HP

PENGELOLA LEMBAGA DAN TUTOR • Unsur Pimpinan • Tenaga Administrasi • Tenaga pembantu • Tutor bidang pengajaran • Instruktur keterampilan • Narasumber teknis (NST) • ……… • …….. Jumlah

SMP

TINGKAT PENDIDIKAN ΈORANGΉ SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH


33

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir NO.

NAMA KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN

II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Program JUMLAH PESERTA

SUMBER BIAYA

A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan akan dilaksanakan di ... .................................................................................................................. dengan alamat .......................………………………………………..................……….. ……………......………………………………………………...............................………………

G. Kemitraan 1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir NO.

NAMA/JENIS PROGRAM

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI DANA

TAHUN

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

JUMLAH DANA BARANG/ DANA JASA ΈRPΉ

(Gambarkan waktu kegiatan untuk menyelesaikan program) C. Sasaran Program NO.

2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja NO.

NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI

BENTUK KERJASAMA/ KEMITRAAN

BULAN & TAHUN PELAKSANAAN

NO.

BENTUK PENGABDIAN

TUJUAN

PEKERJAAN

1 2 3 4

D. Prasarana dan Sarana yang akan digunakan NO.

H. Prestasi yang pernah diraih 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

UNSUR

JENIS SARANA/ PRASARANA

KONDISI

UKURAN/ JUMLAH

STATUS ΈPINJAM/ MILIK SENDIRIΉ

1. 2. 3.

LAMA KEGIATAN

E. Instruktur 2. Penghargaan yang pernah diperoleh NO. BENTUK PENGHARGAAN

34

DIPEROLEH DARI


NO TAHUN

NAMA

PENDIDIKAN

PEKERJAAN UTAMA

BIDANG KEAHLIAN

1. 2. 3.


35

F. Rencana (Tahapan) Kegiatan Diuraikan langkah-langkah penyelenggaraan kegiatan dari mulai perencanaan (penentuan lokasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional/ Kejuruan, koordinasi dan sosialisasi), pelaksanaan (kegiatan pembelajaran dan pela han, pembentukan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional/Kejuruan, pendampingan lanjutan), dan evaluasi kegiatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan: 1. Salinan/fotocopy Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. 2. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. 3. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya. 5. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 6. Dokumen lain yang relevan.

Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:……………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... Telpon/HP : ...................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Ketua lembaga Alamat lembaga Nomor Telepon/HP/ Fax

: .................................................................... : .................................................................... : .................................................................... : ....................................................................

Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. .........................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) .................... Tanda tangan stempel ......................................... NIP. ....................................... *) coret yang dak perlu

36



37

Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat KOP SURAT PEMERINTAH SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN NOMOR: ..............................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Alamat : ........................................................... Dengan ini menyatakan kesediakan kami atas nama pemerintah setempat untuk penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan di wilayah kami dan bersedia mendukung program-program yang terkandung didalamnya yang dak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Kepala Desa/Lurah/Camat/dst Tanda tangan stempel ....................................... NIP. ...............................

Lampiran 4: Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan

: Ketua

Nama Satuan pendidikan nonformal: …………………………………......................... Alamat : Jl. ………………………………......................... Kel. ........................................................ Kec. ......................................................... Kab/Kota: ............................................... Provinsi: ................................................. dalam rangka penyelenggaraan bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gra fikasi kepada siapapun; 3. Akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016 materai Rp 6.000,00 ..................................................

38



39

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak KOP SURAT LEMBAGA

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga Nama Ketua Alamat Lembaga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: ......................................................................... : ......................................................................... : .........................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Kampung tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggan an kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

40

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja


1.Nama Lembaga Penerima 2. Alamat Lembaga 3. Nama Bantuan

: ...................................................................... : ...................................................................... : ......................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................


41

Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan KOP SURAT LEMBAGA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga 2. Nama Ketua 3. Alamat Lembaga

: ......................................................................... : ......................................................................... : .........................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Format 8: Contoh Laporan Awal

LAPORAN PENERIMAAN DANA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ………………………………......................... Jabatan : ………………………………......................... Alamat Sat.pendidikan nonformal : ………………………………......................... Nomor Telp./HP/Fax : Jl ……………………………......................... Kel. ................................................. Kec. ................................................ Kab/Kota: .......................................... Provinsi: ............................................ dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sebesar Rp. .................................... . (.......................................), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada tanggal: ...........................; 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaran kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani; 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, diakhir pelaksanaan program, paling lambat dua minggu setelah akhir pelaksanaan program.

Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016 Yang membuat melaporkan,

(…………..……………….)

42



43

Lampiran 9: Contoh Laporan Akhir

II

LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. SAMPUL LAPORAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2016 Disampaikan Kepada DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN • • • • •

Nama Program Nama Lembaga Alamat Lengkap Nomor Telp/Fax/HP/Email Bulan/Tahun Laporan

: …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan)

44


PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran program); 3) Tenaga pengelola dan instruktur yang mendukung pelaksanana kegiatan; 4) Prasarana dan sarana yang digunakan; 5) Bidang layanan, instruktur dan jam pelayanan 6) Langkah dan proses pelaksanaan program 7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program 9) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program 10) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 11) Rencana ndak lanjut

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1) Surat pernyataan bahwa buk -buk pengeluaran telah disimpan di lembaga; 2) Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Foto dokumentasi pelaksanaan program dan foto barang yang dibeli 4) Dokumentasi pendukung lainnya yang diperlukan 5) Buk Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) (jika terdapat pengembalian)


45

Lampiran 10: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Lampiran 11: Contoh Format Buku Kas Umum Jumlah (Rp) (3) x (4)

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan

Mengetahui Ketua Lembaga

Pengeluaran

Saldo

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

46


Nama Jelas


47

Lampiran 13: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Lampiran 12: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Ppn

Jenis Pajak PPh PPh 21 22

Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: PPh 23

Jumlah

Ket.

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. .........................,2016 Mengetahui

Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara STEMPEL

2. Pengisian formulir harap mengiku kode-kode pengisian yang telah ditentukan dengan beberapa keterangan sebagai berikut: • Isian jumlah setorandiisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; • Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; • Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; • Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut:

LEMBAGA Nama Terang

1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewa tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat.

Nama Terang

• SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; • Buk penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN.

48



49

5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli, SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan buk penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi buk penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar 1 Untuk BENDAHARA PENGELUARAN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

PERHATIAN

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ..........................

...................................................... NIP. .............................................. Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................

50



51

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: .................................. Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

: KPPN

PERHATIAN

.......................................................

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

...................................................... NIP. ..............................................

52

............, Tanggal ..........................

Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................


Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Recommend Documents