Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 No. Telp : 0215725507, email : [email protected]

DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyararakat

S

ecara alamiah Indonesia memiliki ngkat resiko bencana alam yang besar. Ancaman bencana ini apabila dak ditanggulangi dapat mengakibatkan duka yang mendalam pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Saat terjadi bencana alam, seluruh ak vitas masyarakat yang terkena dampak bencana dak dapat berjalan secara normal. Tidak hanya ak vitas ekonomi dan sosial namun ak vitas yang berkaitan dengan pendidikan juga dak dapat berjalan normal. Mengingat kondisi Indonesia yang sering terjadi bencana, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan program pendidikan Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana untuk membantu lembaga pendidikan masyarakat dan warga yang terkena dampak bencana dalam mengurangi resiko sosial, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan warga yang terkena dampak bencana. Pemerintah terus berupaya memas kan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan se ap saat dan dak terkecuali saat terjadi bencana. Pemberian layanan pendidikan ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa se ap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghorma , tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat remaja dan orang dewasa yang terkena dampak bencana dilakukan melalui layanan program pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

ii

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA


iii

Untuk itu, agar pelaksanaan program pendidikan Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi satuan pendidikan nonformal dan lembaga lain, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program, serta acuan bagi para pemangku kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas,

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Mengingat kondisi Indonesia yang rawan terhadap terjadinya bencana alam, maka pemerintah mengharapkan agar layanan pendidikan terus dapat diberikan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang dianggap kredibel. Layanan pendidikan ini diberikan dalam bentuk layanan program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana. Tanggap Darurat Bencana merupakan suatu rangkaian ndakan yang dilakukan secara cepat dan tepat terhadap terjadinya bencana yang dapat memberikan kerugian pada masyarakat baik material maupun moril. Pasca bencana merupakan suatu kondisi setelah terjadinya bencana yang telah memberikan ancaman jiwa, dan gangguan ak vitas sosial yang lainnya. Dengan demikian, program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya resiko sosial, ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Agar penyelenggaraan program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka disusunlah Petunjuk Teknis (Juknis) Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana. Juknis ini berisi lima (5) bab yang masing-masing memuat informasi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana. Pada Bab I memuat Pendahuluan, Bab II Program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, Bab III Bantuan Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, Bab IV Pendalian Mutu, dan Bab V Penutup, serta lampiran pendukung.

iv



v

Petunjuk Teknis Bantuan Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Februari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015

vi


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ............................................................................. DAFTAR ISI .........................................................................................

iii v vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Dasar Hukum .............................................................................. 2 C. Tujuan Tuknis .............................................................................. 3 BAB II PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA 4 A. Ruang Lingkup Program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana ...................................................................................... 4 1. Penger an ....................................................................... 4 2. Tujuan Program ............................................................... 6 3. Sasaran ............................................................................ 6 B. Hasil yang Diharapkan ................................................................ 6 BAB III BANTUAN TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA 7 A. Tujuan Bantuan .......................................................................... 7 B. Sasaran dan Kriteria ................................................................... 7 C. Persyaratan ................................................................................. 8 D. Dana dan Pemanfaatannya ........................................................ 8 E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ...................................... 10 F. Peran Pemerintah ....................................................................... 13 G. Akuntabilitas Pengelolaan .......................................................... 15 1. Pakta Integritas ............................................................... 15 2. Pernyataan Kesanggupan ................................................ 15 3. Pertanggungjawaban Mutlak .......................................... 15 H. Pelaporan ................................................................................... 15 BAB IV PENGENDALIAN MUTU........................................................... 17 A. Indikator Keberhasilan ............................................................... 17 B. Supervisi dan Monitoring ........................................................... 18


vii

BAB V PENUTUP ................................................................................ CATATAN KHUSUS ........................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ............................................................ Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota ......... Lampiran 3. Format Pakta Integritas ..................................................... Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak .............. Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ............. Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. Lampiran 7. Contoh Laporan Penerimaan Dana ..................................... Lampiran 8. Contoh Laporan Penyelenggaraan Kegiatan ...................... Lampiran 9. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ....................... Lampiran 10. Format Contoh Buku Kas Umum ...................................... Lampiran 11: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ....... Lampiran 12. Contoh Format Rencana Jadwal Pelaksanaan .................. Setoran Lampiran 13: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ..

19 20 21 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan hak se ap warga negara Indonesia yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam pasal ini jelas dinyatakan bahwa se ap warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, geografis dan sebagainya. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik seper gunung meletus, banjir, tanah longsor, pu ng beliung, gempa bumi, tsunami, kabut asap, kebakaran dan berbagai bencana lainnya. Akibatnya, masyarakat yang terkena bencana ada yang kehilangan harta benda, dak dapat mengenyam pendidikan, dak dapat mencari na ah, bahkan kehilangan anggota keluarga. Belakangan ini, beberapa daerah di Indonesia seringkali mengalami bencana alam. Beberapa daerah menjadi langganan banjir se ap kali musim penghujan ba, terkena kebakaran dan dampak asap ke ka musim kemarau datang. Termasuk beberapa daerah di Indonesia yang mengalami gunung meletus yang memaksa para warganya harus dievakuasi seper meletusnya gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Gunung Raung di Kabupaten Bondowoso provinsi Jawa Timur, gunung Gamalama di Ternate provinsi Maluku Utara dan bencana lainnya. Berpijak dari kondisi tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun 2015 mengalokasikan dana bantuan tanggap darurat dan pasca bencana bagi daerah yang mengalami bencana. Kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh

viii



1

lembaga dan satuan pendidikan nonformal seper Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar (Rumpin), Balai Belajar Bersama (B3), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), dan lembaga lain (organisasi/yayasan dan sebagainya) yang memenuhi persyaratan di daerah yang terkena bencana. Agar program ini dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepen ngan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusun dan diterbitkan “Petunjuk Teknis Bantuan Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Serta Lembaga di Bidang Pendidikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05.2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal. 12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga.

C. Tujuan Tuknis Petunjuk teknis program tanggap darurat bencana dan pasca bencana bertujuan untuk:

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Memberikan panduan bagi satuan PNF/lembaga/organisasi dalam hal:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;

a. Cara membuat proposal dan kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b. Prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh bantuan penyelenggaraan program;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

c. Pelaksanaan program tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

2

9.


2. Sebagai panduan bagi Direktorat Bindiktara dalam: a. Menyalurkan dana bantuan program tanggap darurat bencana dan pasca bencana; b. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program tanggap darurat bencana dan pasca bencana. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam program tanggap darurat bencana dan pasca bencana pada khususnya dan program layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan masyarakat lainnya pada umumnya.


3

BAB II

PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA A. Ruang Lingkup Program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana 1. PengerƟan Pada petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa penger an, yaitu sebagai berikut: a. Bencana adalah peris wa atau rangkaian peris wa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan mbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 poin 1). b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peris wa atau serangkaian peris wa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU No. 24 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 poin 2). c. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian ndakan yang dilakukan secara cepat dalam waktu tertentu terhadap peris wa terjadinya bencana yang dapat menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian baik material maupun moril. Tindakan yang dilakukan dapat berupa upaya pertolongan, pemindahan lokasi dan sebagainya yang bertujuan untuk meminimalisir resiko, kerugian material dan korban bencana. d. Pasca Bencana adalah suatu keadaan atau kondisi daerah/lokasi tertentu setelah terkena bencana yang telah menyebabkan ancaman jiwa, gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan gangguan berbagai aspek layanan kepada masyarakat sampai berjalannya tatanan sosial secara normal.

4


e. Bantuan Tanggap Darurat Bencana yang diberikan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan merupakan pemberian sejumlah dana, barang atau jasa yang selanjutnya disebut biaya operasional penyelenggaraan (BOP) untuk penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta pendidikan masyarakat lainnya yang diberikan kepada satuan pendidikan nonformal/ lembaga/organisasi masyarakat di area atau wilayah yang sedang terkena bencana. Pelaksanaan bantuan tanggap darurat adalah sejak terjadinya bencana sampai 15 (lima belas) hari setelah terjadinya bencana. Bantuan ini bersifat terbatas dan kompe f, sehingga dak semua yang mengajukan proposal usulan dana bantuan dapat menerima bantuan. Bantuan ini digunakan oleh lembaga/organisasi masyarakat untuk memas kan dan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan warga belajar di wilayah yang terkena bencana. f. Bantuan Pasca Bencana yang diberikan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan adalah pemberian sejumlah dana, barang atau jasa yang selanjutnya disebut biaya operasional penyelenggaraan (BOP) untuk penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pendidikan masyarakat yang diberikan kepada lembaga/ organisasi masyarakat di area atau wilayah yang telah terkena bencana. Pelaksanaan bantuan pasca bencana dilakukan setelah tanggap darurat selesai sampai dua tahun sejak terjadinya bencana. Bantuan ini bersifat terbatas dan kompe f, sehingga dak semua yang mengajukan proposal usulan dana bantuan dapat menerima bantuan. Bantuan ini digunakan oleh satuan pendidikan PNF/lembaga/organisasi masyarakat untuk memas kan dan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan warga belajar di wilayah yang terkena bencana. g. Pemberi dana bantuan tanggap darurat bencana dan pasca bencana adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang diberikan kepada satuan pendidikan nonformal/lembaga/organisasi masyarakat yang ditetapkan sebagai penyelenggara program.


5

2. Tujuan Program a. Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pendidikan masyarakat lainnya kepada masyarakat dan warga belajar di wilayah yang terkena bencana; b. Mengop malkan kembali sarana dan fasilitas yang terkena bencana agar dapat difungsikan kembali untuk kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pendidikan masyarakat lainnya; c. Untuk meningkatkan akses dan mutu layanan bagi lembaga penerima bantuan di area yang terkena bencana. d. Untuk melindungi lembaga dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat; e. Meningkatkan dukungan dan par sipasi serta peran masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan lembaga dan satuan pendidikan nonformal seper PKBM, Rumpin, SKB, B3, LKP, SKB dan lembaga yang berada disekitar lokasi terkena dampak bencana; 3. Sasaran Sasaran penerima manfaat dari penyelenggaraan program tanggap darurat bencana dan pasca bencana adalah masyarakat dan warga belajar yang berada di daerah bencana.

B. Hasil yang Diharapkan 1. Terlayaninya pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dan pendidikan masyarakat lainnya di area yang terkena bencana; 2. Terop malkannya kembali sarana, dan fasilitas yang terkena bencana sehingga dapat difungsikan kembali untuk kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; 3. Meningkatnya akses dan mutu layanan lembaga penerima bantuan di area yang terkena bencana; 4. Terlindunginya lembaga dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatnya dukungan dan par sipasi serta peran masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan lembaga seper PKBM, Rumpin, SKB, B3, LKP, SKB dan lembaga lain yang berada disekitar lokasi terkena dampak bencana; 6


BAB III

BANTUAN TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA A. Tujuan Bantuan Tujuan program bantuan ini adalah: 1. Sebagai biaya operasional dan atau pelengkap operasionalisasi tanggap darurat bencana dan atau pasca bencana dari sisi pelayanan dan kelembagaan sehingga pelayanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pendidikan masyarakat lainnya dapat terus terlaksana; 2. Melaksanakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pendidikan masyarakat lainnya sesuai dengan potensi dan karakteris k masyarakat yang terkena bencana yang dapat berdampak pada berbaikan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan lainnya; 3. Meningkatkan kualitas dan kuan tas serta kesiapan layanan pada tanggap darurat maupun pasca bencana khususnya bagi lembaga penerima dana bantuan. 4. Memberikan penguatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana maupun pasca bencana

B. Sasaran dan Kriteria Lembaga/organisasi masyarakat yang dapat mengajukan bantuan adalah satuan pendidikan nonformal seper : PKBM, SKB, Rumpin, B3, LKP, dan organisasi/yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Kriteria lembaga yang dapat mengajukan bantuan program adalah: 1. Berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, atau pendidikan masyarakat lainnya.


7

2. Berpengalaman dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pendampingan bencana baik tanggap darurat maupun pasca bencana 3. Memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas; 4. Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 5. Memiliki kemandirian finansial maupun kelembagaan; 6. Memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

C. Persyaratan 1. Persyaratan Umum: a. Mengajukan usulan/proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis ini; b. Memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; c. Memiliki akte notaris pendirian lembaga/izin operasional lembaga dari instansi/pejabat yang berwenang; d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih ak f ( dak diperkenankan menggunakan rekening pribadi, Cq dan Qq); e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; f. Memiliki sarana prasarana pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan; g. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 2. Persyaratan Khusus: a. Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi RAB; b. Melampirkan rencana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. Melampirkan foto dokumentasi kondisi masyarakat yang terkena bencana dan dampak bencana.

D. Dana dan Pemanfaatannya Alokasi dana bantuan yang disediakan per lembaga untuk tanggap darurat bencana maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan alokasi dana bantuan untuk pasca bencana maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

8


1. Penggunaan dana bantuan tanggap darurat bencana diprioritaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan serta pendidikan masyarakat lainnya dengan menyediakan prasarana pembelajaran sementara dan sarana pembelajaran pendukung sehingga penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat terlaksana pada masyarakat yang sedang atau telah terkena dampak bencana. Penggunaan dana bantuan adalah sebagai biaya operasional pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut: No. Komponen Pembiayaan 1. Persiapan Iden fikasi kebutuhan pokok masyarakat Penyiapan rencana kegiatan dan rencana pembelajaran dan pela han Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Temu teknis penyelenggara dan narasumber kegiatan Rencana pengadaan sarana prasarana kegiatan dan kebutuhan pokok masyarakat 2. Pelaksanaan pembelajaran dan pela han Pengadaan tenda tanggap darurat dan alas duduk*) Pengadaan perlengkapan pembelajaran (misalnya: Papan tulis, alat peraga eduka f (APE)) *)

Persentase (%) 10%

85%

Pengadaan ATK (misalnya: spidol, buku, pensil, pulpen, penghapus, pex, penggaris) *) Pengadaan peralatan keterampilan*) Pengadaan bahan-bahan keterampilan*) Konsumsi (pengelola, Narasumber (teknis), peserta kegiatan) *) Transport (pengelola, narasumber (teknis) *) 3. Pengadaan sarana lembaga *) 4. Dokumentasi dan pelaporan Jumlah

5% 100%

*) pilihan DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

9

2. Penggunaan dana bantuan Pasca Bencana diprioritaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan serta pendidikan masyarakat lainnya dengan menyediakan prasarana pembelajaran sementara dan sarana pembelajaran pendukung sehingga penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat terlaksana pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Penggunaan dana bantuan adalah sebagai biaya operasional pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut: No. 1.

Komponen Pembiayaan Persiapan Iden fikasi kebutuhan pokok masyarakat Penyiapan rencana kegiatan dan rencana pembelajaran dan pela han Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Temu teknis penyelenggara dan narasumber kegiatan Rencana pengadaan sarana prasarana kegiatan dan kebutuhan pokok masyarakat 2. Perbaikan sarana pembelajaran 3. Pengadaan sarana pembelajaran Pengadaan perlengkapan pembelajaran (misalnya: Papan tulis, alat peraga eduka f (APE)) Pengadaan ATK (misalnya: spidol, buku, pensil, pulpen, penghapus, pex, penggaris) Pengadaan peralatan keterampilan Pengadaan bahan-bahan keterampilan Konsumsi (pengelola, Narasumber (teknis), peserta kegiatan) Transport (pengelola, narasumber (teknis) 4. Dokumentasi dan pelaporan Jumlah

Persentase (%) 15%

2. Mengajukan Proposal Satuan PNF dan lembaga/organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan program, harus: a. Membuat proposal yang disusun sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini; b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab III. Proposal disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (u.p Kepala Subbagian Tata Usaha) Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8

56% 24%

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. c. Foto copy proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Waktu Pengajuan Proposal Penerimaan proposal akan ditutup apabila kuota bantuan telah terpenuhi, sehingga proposal yang diterima sesudahnya dak akan dinilai dan diproses.

5% 100%

E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan nonformal, 10

lembaga dan organisasi masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/ atau melalui website: www.paudni.kemdikbud.go.id/ bindikmas.


4. Penilaian Proposal Se ap proposal yang diterima Direktorat Bindiktara, diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Bindiktara atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian proposal dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program.


11

Penilaian proposal Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan melalui: a. Tahap pertama Penilaian administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi lembaga, seper : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, akte notaris pendirian lembaga/izin operasional lembaga dari instansi/pejabat yang berwenang, rekening bank atas nama lembaga yang masih ak f, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Proposal yang dak lolos seleksi administra f dinyatakan gugur. Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua Penilaian ini dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan. 5. Verifikasi Lembaga Berdasarkan hasil penilaian m penilai proposal, kemudian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian m penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bindiktara;

12


b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang lolos penilaian proposal untuk memas kan kebenaran (objek fitas) kondisi dan keberadaan lembaga serta lokasi kampung yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan program; c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 6. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta pejabat pemerintah setempat. 7. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/ organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

F. Peran Pemerintah Untuk mendukung pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan menghasilkan apa yang diharapkan, perlu adanya keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dengan pembagian peran sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Pusat Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan peran: a. Menyusun petunjuk teknis, b. Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten/ Kota;


13

c. d. e. f. g.

Menerima proposal dari lembaga pengusul dana bantuan; Melakukan penilaian proposal; Melakukan verifikasi lembaga; Menetapkan lembaga penerima bantuan, Melakukan penandatanganan akad kerjasama dengan lembaga penerima, h. Melakukan penyaluran dana bantuan ke lembaga melalui transfer bank, i. Memberikan bekal pelaksanaan program melalui kegiatan orientasi teknis j. Melakukan monitoring dan evaluasi program. 2. Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. a. Pemerintah Provinsi berperan: 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke dinas kabupaten di wilayah kerjanya; 2) Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota; 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program. b. Pemerintah Kabupaten/Kota 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke satuan pendidikan nonformal dan lembaga/organisasi masyarakat di wilayah kerjanya; 2) Melakukan sosialisasi ke ke satuan pendidikan nonformal dan lembaga/organisasi masyarakat di wilayah kerjanya; 3) Melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi; 4) Memberikan rekomendasi; 5) Melakukan supervisi (bimbingan teknis lapangan); 6) Melakukan evaluasi penyelenggaraan program; 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program.

14


G. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Untuk mewujudkan pelaksanaan program yang akuntabel maka lembaga yang dinyatakan telah lolos seleksi proposal dan dinyatakan memenuhi syarat menerima dana bantuan wajib menandatangi Pakta Integritas sebagaimana format terlampir. 2. Pernyataan Kesanggupan Se ap lembaga pengusul dana bantuan wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program hingga selesai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana format terlampir. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana maka lembaga yang dinyatakan telah lolos seleksi proposal dan dinyatakan memenuhi syarat menerima dana bantuan wajib menandatangi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan dana dan bertanggungjawab atas segala bentuk ndakan yang dak bertanggungjawab sebagaimana format terlampir.

H. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, maka lembaga penerima bantuan berkewajiban untuk membuat laporan, yaitu: 1. Laporan Penerimaan Dana Laporan yang menyatakan telah menerima bantuan setelah menerima dana bantuan dalam rekeningnya, dengan mengirimkan foto kopi buk penerimaan bantuan kepada Direktorat Bindiktara, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.


15

BAB IV

2. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Laporan penyelenggaraan kegiatan disusun oleh lembaga penyelenggara program setelah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan selesai dibelanjakan. Apabila pada tahun berjalan anggaran belum habis digunakan, maka lembaga/organisasi penyelenggara program wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan peruntukan anggaran yang tersisa.

PENGENDALIAN MUTU

Laporan akhir dibuat setelah selesai melaksanakan, melaporkan tentang: a. substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan, dan b. penggunaan dana bantuan program yang diterima dan disertai rekapitulasi penggunaan dana. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat dua minggu setelah selesainya kegiatan.

A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan penyelenggaraan program Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana adalah: 1. Adanya dukungan dan par sipasi dari masyarakat yang terkena bencana terhadap pelaksanaan program; 2. Minimal 90% dari jumlah warga belajar dapat menyelesaikan program hingga tuntas; 3. Terminimalisirnya resiko sosial, dan/atau ekonomi pada masyarakat yang terkena bencana; 4. Terop malkannya kembali sarana, dan fasilitas yang terkena bencana sehingga dapat difungsikan kembali dalam melayani pendidikan masyarakat; 5. Pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis; 6. Pelaksanaan program bebas dari korupsi, kolusi dan nepo sme; 7. Adanya laporan penyelenggaraan program melipu laporan penerimaan dana, laporan hasil pelaksanaan program dan laporan keuangan.

16



17

B. Supervisi dan Monitoring Pengendalian mutu penyelenggaraan program dilakukan dengan supervisi dan monitoring 1. Supervisi (bimbingan teknis lapangan), yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri oleh UPT Pusat atau Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Penilik setempat; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara sendiri oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Provinsi setempat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. 3. Pengawasan dan pemeriksaan, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat pengawasan lainnya.

18


BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan dana bantuan dalam mengop malkan kembali layanan lembaga berkeinginan untuk menyelenggarakan program ini.


19

CATATAN KHUSUS: 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa:

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara;

Logo Lembaga

b. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara pada tahun-tahun berikutnya; c.

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN TANGGAP DARURAT BENCANA ATAU PASCA BENCANA*) TAHUN 2016

Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan.

2. Direktorat Bindiktara dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan; 3. Lembaga/organisasi penerima bantuan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap: (a) pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara ter b dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (c) penyetoran pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan;

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta – 10270

4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program; 5. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindiktara.

Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp/Hp/Fax Alamat Email *)

20


Diajukan Oleh: : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................

coret salah satunya


21

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA TAHUN 2016 4. Prasarana dan Sarana yang dimiliki 1.

A. Profil Lembaga 1. IdenƟtas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5.

Nama lembaga Alamat lembaga No. Telp/Fax/E-mail Tahun berdiri Legalitas lembaga a. Akte notaris b. Ijin operasional Rekening Bank NPWP

6. 7.

2.

2. Visi dan Misi Visi

: .......................................................

Misi

: 1) ...................................................

3.

2) ................................................... 3) ................................................... 4) ................................................... 3. Susunan Pengurus Jabatan

Nama

Pendidikan

HP

4.

Ketua Sekretaris Bendahara ................. ................. ................. .................

22


5.

Status Lahan/ Bangunan

Luas tanah Jumlah bangunan Luas bangunan

.....m2

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai/ .....unit milik warga /milik pemerintah/ milik .....m2 publik • ......ruang Rincian Bangunan • Ruang tamu • ......ruang • Ruang Sekretariat • ......ruang • Ruang Kantor Pengurus • ......ruang • Ruang Belajar Teori • Ruang Praktek • ......ruang Keterampilan • ......ruang • Ruang usaha/produksi • ......ruang • Ruang perpustakaan/ • Taman Bacaan • ......ruang • .............................. • ......ruang • .............................. • ......ruang Sarana • Kursi Tamu • .........set Kesekretariatan • Meja-kursi kerja • .........set • Lemari arsip/filing • .........unit kabinet • .........unit • Komputer/laptop • .........unit • Printer • .........unit • Mesin faksimile/ telepon Sarana • Meja-kursi belajar • .......set Pembelajaran • Papan tulis • .......buah • Buku/modul/bahan • .......buah ajar • .........unit • Media pendukung Sarana • Alat keterampilan .........set Keterampiln


23

5. Pengelola Lembaga, Tutor dan Instruktur Pengelola Lembaga,Tutor dan Instruktur Unsur pimpinan Tenaga administrasi Tenaga pembantu Tutor bidang pengajaran Instruktur keterampilan Narasumber teknis .......................... .......................... Jumlah

8. Prestasi yang pernah diraih

Tingkat Pendidikan (Orang) SMP SMA Dipl S1 S2 Juml

Nama Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

Jumlah Peserta

Sumber Biaya

Program *) Tanggap Darurat atau Pasca Bencana akan dilaksanakan di ..........................................dengan alamat .............................................. ...................................................... 2. Waktu Pelaksanaan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari pelaksanaan Program *) Tanggap Darurat Bencana atau Pasca Bencana dilaksanakan ....... jam/sehari kecuali pada hari-hari besar keagamaan. 3. Sasaran Program

a. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana (Rp.) Barang/Jas

1. 2. 3. 4.

No

Keterlibatan dalam Program (ParƟsipasi)

Unsur

1. 2. 3. 4.

4. Prasarana dan Sarana yang akan digunakan

b. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja Nama Instansi/ Lembaga/Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

No Bulan& Tahun Pelaksanaan

1. 2. 3. 4.

24

Tahun

*) coret yang dak perlu

7. Kemitraan

No.

Diperoleh Dari

1. Tempat Pelaksanaan Program

1. 2. 3.

No.

Bentuk Penghargaan

B. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Program

6. Kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan dua tahun akhir No.

No. 1. 2. 3. 4.


Jenis Sarana/Prasarana

Kondisi

Ukuran/ Jumlah

Status (Pinjam/ Milik sendiri)

1. 2. 3. 4.


25

5. Tutor dan Instruktur No

Nama

Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota Pendidikan

Keahlian

Keterlibatan dalam Program

1.

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

2. 3. 4.

SURAT REKOMENDASI NOMOR: .............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ...........................................................

6. Bidang Layanan, Tutor/Instruktur dan Jam Pelayanan No.

Bidang Layanan

Nama Instruktur

Jam Pelayanan

Kelengkapan Pengunjung

1. 2. 3. 4.

dengan ini menyatakan bahwa: Nama :........................................................... Ketua lembaga : .......................................................... Alamat lembaga : .......................................................... Nomor Tlp./HP : .......................................................... Fax : ..........................................................

7. Jadwal Kegiatan Hari/ Tanggal

Pukul

Tempat

Pokok Bahasan

Pertemuan ke-

1.

Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan program *) Tanggap Darurat/Pasca Bencana tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LAMPIRAN-LAMPIRAN Salinan/fotocopy Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dokumen lain yang relevan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ....................... Tanda tangan dan stempel ....................................... NIP. ............................... *)

26


coret yang dak perlu


27

Lampiran 3. Format Pakta Integritas

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak KOP SURAT LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .........................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Jabatan

: Ketua ………………………………………......

Nomor Telp/HP/Fax

: .........................................................

Nama Lembaga

: .........................................................

Nama Lembaga

: .........................................................................

Alamat

: Jl.…………………... Rt/Rw………………….

Nama Ketua

: .........................................................................

Alamat

: .........................................................................

Desa/Kel ……………….Kec. ……………….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kab/Kota ……………… Prov. …………….. dalam rangka penyelenggaraan bantuan Desa Vokasi, dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fikasi kepada siapapun; 3. Akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan .......................... Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan .......................... tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggan an kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan .......................... disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

Materai Rp. 6000

..................................................

28


.......................................


29

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT LEMBAGA

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga Penerima

: .........................................................................

2. Alamat Lembaga

: .........................................................................

3. Nama Bantuan

: .........................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan .............................. menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga

: .........................................................................

2. Nama Ketua

: .........................................................................

3. Alamat Lembaga

: .........................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan *) Tanggap Darurat Bencana atau Pasca Bencana untuk menyelenggarakan program *) Tanggap Darurat Bencana atau Pasca Bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga ..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

....................................... ....................................... *)

30




31

Lampiran 7. Contoh Laporan Penerimaan Dana LAPORAN PENERIMAAN DANA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Nomor Telp/HP/Fax Nama Lembaga Alamat

: : : : :

................................................................ Ketua ................................................................ ................................................................ Jl. ............................................................ Kel. ........................ Kec. ......................... Kab/Kota.................... Prov……................

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan program *) Tanggap Darurat Bencana atau Pasca Bencana sebesar Rp. ......................... (................................... ....), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada tanggal: ...........................; 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaran kegiatan *) Tanggap Darurat Bencana atau Pasca Bencana, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani; 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, diakhir tahun, paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian laporan penerimaan danaini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

*)

32



Lampiran 8. Contoh Laporan Penyelenggaraan Kegiatan LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. SAMPUL LAPORAN • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telp/HP/Fax/E-mail • Bulan/Tahun Laporan

: ............................ : ............................ : ............................ : ........................... : ...........................

B. SISTEMATIKA LAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran program); 3) Tenaga pengelola dan instruktur yang mendukung pelaksanana kegiatan; 4) Prasarana dan sarana yang digunakan; 5) Bidang layanan, instruktur dan jam pelayanan 6) Langkah dan proses pelaksanaan program 7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program 9) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program 10) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 11) Rencana ndak lanjut III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1) Surat pernyataan bahwa buk -buk pengeluaran telah disimpan di lembaga; 2) Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Foto dokumentasi pelaksanaan program dan foto barang yang dibeli 4) Dokumentasi pendukung lainnya yang diperlukan 5)Buk Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) (jika terdapat pengembalian)


33

No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Saldo Sisa

Lampiran 9. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Jumlah (Rp) (3) x (4)

34


Nama Jelas Nama Jelas

Stempel

Mengetahui Ketua Lembaga

lembaga

Uraian Nomor BukƟ Tgl No

Lampiran 10.Format Contoh Buku Kas Umum

Penerimaan

Pengeluaran

2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Dibuat Oleh: Bendahara

1


35

36 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

37

Stempel lembaga

I 1 2 II 1 2 III 1 2

No

Jumlah

Item Pekerjaan

Vol

Nama Terang

.......................................

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lampiran 12: Contoh Format Rencana Jadwal Pelaksanaan

Nama Terang

Mengetahui Ketua Lembaga

........................., 2016 Dibuat Oleh: Bendahara

Catatan: Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.

No

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK Jenis Pajak Tgl Nomor BukƟ Uraian Jml Ket. Ppn PPh 21 PPh 22 PPh 23

Lampiran 11: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Setoran Lampiran 13: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: 1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewa tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat. 2. Pengisian formulir harap mengiku kode-kode pengisian yang telah ditentukan dengan beberapa keterangan sebagai berikut: • Isian jumlah setorandiisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; • Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; • Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; • Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/ SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut: • SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; • Buk penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN. 5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli, SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan buk penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi buk penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP

38


SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar 1 Untuk BENDAHARA PENGELUARAN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

PERHATIAN

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ..........................

...................................................... NIP. .............................................. Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................


39

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: .................................. Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

: KPPN

PERHATIAN

.......................................................

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

...................................................... NIP. ..............................................

40

............, Tanggal ..........................

Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................


Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Recommend Documents