Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp.: (021) 5725575 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : http://www.dikmas.net

KATA SAMBUTAN

P

rakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

ii

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

iii

KATA PENGANTAR Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional.

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat

iv



v

dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Balai Belajar Bersama, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Masyarakat, rektur Pendidikan Masyar

Ella Yulaelawati, M.A., Ph Ph.D NIP. 19580409 198402 2 001

vi


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ............................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang ............................................................ B. Dasar Hukum .............................................................. C. Tujuan Acuan .............................................................. BAB II PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .............................................................. A. Pengertian.................................................................... B. Sasaran Program ......................................................... C. Tujuan Program .......................................................... D. Hasil yang Diharapkan ............................................... E. Deskripsi Kegiatan ....................................................... 1. Indikator Keberhasilan........................................... 2. Ketentuan Kegiatan Sub Gugus Tugas PTPPO ...... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ..................... BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Sasaran Penerima Program ........................................ B. Persyaratan Penerima ................................................. C. Mekanisme Pengajuan ............................................... D. Penilaian Proposal ....................................................... E. Verifikasi Calon Lembaga ........................................... F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan........... 1. Pengajuan Proposal................................................ 2. Pelaksanaan Kegiatan ............................................ G. Tahapan Penyaluran Dana .......................................... H. Catatan Khusus ............................................................

iii v vii 1 2 4 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 14 14 14 16 17 19 19 19 19 20 21


vii

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ................ A. Pemantauan ............................................................... B. Evaluasi ........................................................................ C. Pelaporan ..................................................................... BAB V FORMAT PROPOSAL .......................................................... A. Profil Lembaga ............................................................ B. Data Calon Peserta Program Pendidikan PTPPO yang diusulkan ............................................................ C. Uraian Program/Kegiatan yang Diusulkan .............. D. Rencana Anggaran Belanja ........................................ E. Lampiran Proposal ...................................................... BAB VI PENUTUP ............................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................... Lampiran 1 Contoh Halaman Kulit .......................................... Lampiran 2 Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ........... Lampiran 3 Format Surat Pernyataan ...................................... Lampiran 4 Format Laporan Akhir .......................................... Lampiran 5 Format Lembar Verifikasi Kelengkapan Administrasi ... Lampiran 6 Format Formulir Pendaftaran ..............................

viii


22 22 23 24 27 27 30 31 32 34 37 39 39 40 41 43 44 47

BAB 1

PENDAHULUAN

Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 berjumlah sekitar 8,3 juta orang (5,03%) dan sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti petani kecil, buruh, dan nelayan; serta kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNPPWB/PBA telah tercapai target sisa 5% buta aksara atau sekitar 8,3 juta orang. Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru


1

atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan komunitas khusus, inovasi aksara agar berdaya, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan seni budaya lokal. Program-program tersebut ditunjang dengan bantuan TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Penguatan Minat Baca, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya.

A. Latar Belakang Fakta, Indonesia adalah salah satu negara yang sebagian penduduknya mencari nafkah dengan menjadi pekerja migran baik luar negeri maupun dalam negeri (domestik). Karakteristik yang melekat pada keberadaan pekerja migran adalah terjadinya mobilisasi calon pekerja dan pekerja migran dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu daerah ke negera lain. Mobilisasi penduduk dari daerah satu ke daerah lain, atau warga negara dari satu ke negara lain untuk menjadi pekerja, memerlukan kelengkapan dokumen kependudukan dan/atau kewarganegaraan yang sering terjadi tidak mudah untuk dipenuhi oleh calon pekerja migran. Kurangnya pengetahuan, mentalitas pelayanan sebagian birokrasi terkait yang kurang baik, maupun mentalitas calon pekerja migran yang menghendaki jalan pintas untuk mendapatkan pelayanan cepat dalam mengurus dokumen kependudukan dan/ atau kewarganegaraan inilah merupakan salah satu celah terjadinya peluang timbulnya tindak pidana perdagangan orang (traficking). Faktor penyebab terjadinya traficking yang terjadi dan dilakukan di dalam negeri di dalam proses seseorang untuk menjadi pekerja migran

2


seperti ini semestinya dapat dicegah sejak awal. Dengan kata lain, tindak pidana perdagangan orang atau traficking merupakan ekses dari keberadaaan pekerja migran, yang dapat terjadi sejak di lokasi/ daerah asal hingga tempat bekerja yang dituju. Ttraficking adalah masalah kemanusiaan. Traficking merupakan wujud kejahatan kemanusiaan dan terjadi di era abad ini. “Memperdagangkan manusia” untuk alasan apapun melanggar hak asasi manusia (HAM). Manusia diperdagangkan layaknya sebuah komoditas ekonomi. Traficking dapat terjadi melalui berbagai modus operandi, tersebut diantaranya pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja di tempat-tempat hiburan, pariwisata, kawin kontrak, pekerja anak, bahkan pekerja sek komersial. Para pelaku traficking bekerja cukup rapi dan terorganisasi, sehingga para calon korban tidak menyadari sejak dini bahwa dirinya sedang masuk perangkap dan/atau lingkaran perdagangan orang. Faktor ekonomi masyarakat/keluarga sering menjadi faktor utama bagi sesorang untuk memutuskan sesorang akan mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dengan menjadikan dirinya sebagai pekerja migran, baik domestik maupun luar negeri. Keinginan memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga serta memperbaiki taraf penghasilan dan kehidupan keluarga, sering kurang diikuti modal pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi sebagai tenaga kerja khususnya pekerja migran. Kurangnya kepedulian dan kontrol sosial keluarga dan masyarakat terhadap pertistiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan merupakan faktor sosial budaya yang turut menyumbang terhadap timbulnya tindak pidana perdagangan orang pada para pekerja migran. Berbagai upaya pencegahan, pengurangan, bahkan menghapus peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang membutuhkan usaha sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dimana salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap para pelaku perdagangan perempuan dan anak.


3

Pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) pada daerah pengirim (sender area) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan kapasitas lembaga (capacity building) sub gugus PTPPO di kabupaten/kota di provinsi yang termasuk kategori pengirim tenaga kerja (pekerja migran) luar negeri maupun dalam negeri (domestik). Melalui penguatan kapasitas lembaga sub gugus tugas PTPPO, diharapkan dapat melakukan upayaupaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sejak di daerah asal pekerja migran secara lebih dini. Pencegahan lebih dini di daerah asal oleh sub gugus tugas PTPPO kabupaten/ kota diharapkan dapat menjangkau langsung kepada subjek pekerja migran yang rawan menjadi sasaran traficking dan keluarganya, pelaku langsung (human traficker), tokoh masyarakat, pemerintah desa, satuan kerja perangkat daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya pekerja migran. Acuan pengajuan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini disusun dengan maksud agar lembaga sub gugus tugas memiliki rujukan yang jelas tentang tata cara, mekanisme, dan ketentuan pengajuan dana penyelenggaraan, sehingga usulan kegiatan yang disampaikan memenuhi unsur seleksi yang ditetapkan direktorat. Acuan ini bersifat khusus, yaitu: (i) hanya digunakan untuk mengajukan dana penyelenggaraan kegiatan oleh sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota, (ii) hanya berlaku untuk usulan mengajukan usulan penyelenggaraan kegiatan tahun 2010; (iii) lembaga sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota pengusul termasuk kategori dalam provinsi daerah pengirim pekerja migran berdasarkan rujukan data terkait pada tahun yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

4


2. Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Indonesia Luar Negeri; 5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 7. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Terpadu untuk Korban TPPO 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA); 9. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Subgugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO 10. Keputusan Presiden Nomor 59 dari 2002 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Buruh Anak; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal; 12. Permeneg PP No. 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Korban TPPO 13. Keputusan Menkokesra No. 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014 14. Kepmeneg PP No. 07 tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas PTPPO


5

15. Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Nomor 8 tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 16. Kode Etik Kepariwisataan Dunia

BAB II


C. Tujuan Acuan 1. Menyediakan bahan informasi dalam rangka sosialisasi ketersediaan dana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sub gugus tugas tahun anggaran 2010; 2. Menyediakan panduan bagi sub gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten/kota, sehingga dalam menyusun proposal pengajuan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sesuai dan memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dan berlaku tahun 2010; 3. Pedoman tim penilai dalam melakukan seleksi proposal yang diajukan oleh sub gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten/kota; 4. Pedoman bagi tim pembina program Pendidikan Nonformal dan Informal provinsi dan kabupaten/kota setempat dalam mendampingi sub gugus tugas dalam memberikan rekomendasi/dukungan, pendampingan, dan/atau pembinaan kepada lembaga dalam mengajukan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, maupun mengevaluasi peneyelenggaraan kegiatan oleh lembaga. 5. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Direktorat Pendidikan Masyarakat khususnya dalam menyalurkan biaya penyelenggaraan pengembangan kapasitas pada sub gugus tugas melalui pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tahun anggaran 2010.

6


A. Pengertian 1. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya TPPO (traficking). Perilaku traficking diartikan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan KTP, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 2. Dana (biaya) Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bantuan dana yang diberikan kepada sub gugus tugas bidang pendidikan pencegahan perdagangan orang yang berada di kabupaten/kota untuk melakukan berbagai kegiatan pendidikan pencegahan kepada kelompok sasaran sesuai dengan kondisi daerahnya, sehingga daerah terutama yang memiliki komitmen dalam melaksanakan Undang-undang nomor 21 tahun 2007.


7

B. Sasaran Program Pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang diusulkan oleh sub gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang kabupaten/kota harus mencakup kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) dengan peserta yaitu: (i) pengambil kebijakan bidang pendidikan kabupaten/ kota; (ii) anggota sub gugus tugas PTPPO bidang pencegahan kabupaten/kota; (iii) pendidik satuan pendidikan formal; (iv) tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal; (v) pengambil keputusan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat kabupaten/kota; (vi) pemangku kepentingan PTPPO kabupaten/kota setempat; (vii) lembaga mitra dan/swadaya masyarakat, organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

D. Hasil yang Diharapkan Setelah Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang selesai melaksanakan kegiatan diharapkan: 1. Komitmen sub gugus tugas kabupaten/kota terhadap pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya meningkat secara berarti; 2. Kapasitas sub gugus tugas PTPPO di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di daerah pengirim meningkat secara berarti;

C. Tujuan Program

3. Jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan kerja perangkat daerah terbangun dengan baik,

Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk:

4. Efektifitas penyelenggaraan program PTPPO khususnya pada daerah pengirim mengalami peningkatan secara berarti;

1. Meningkatkan komitmen sub gugus tugas kabupaten/kota terhadap pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

5. Jangkauan wilayah sasaran program PTPPO pada daerah pengirim melalui penguatan lembaga mitra lokal di kabupaten/ kota daerah pengirim meningkat secara berarti;

2. Meningkatnya kapasitas sub gugus tugas PTPPO di kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di daerah pengirim;

6. Pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya daerah pengirim secara bertahap memiliki komitmen dan mewujudkan lahirnya kebijakan lokal di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya.

3. Membangun jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan kerja perangkat daerah, 4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program PTPPO khususnya pada daerah pengirim; 5. Memperluas jangkauan wilayah sasaran program PTPPO pada daerah prioritas melalui penguatan lembaga mitra lokal di kabupaten/kota daerah pengirim;

8

6. Memberikan stimulasi bagi pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya kebijakan lokal di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang;


E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator keberhasilan a. Empat puluh sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti sasaran peserta sesuai dengan usulan yang direncanakan;


9

b. Sekurang-kurangnya 80% anggota sub gugus tugas terlibat secara aktif mengikuti penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sub gugus tugas selama tahun 2010;

b) Pelatihan-pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan PTPPO;

c. Seluruh SKPD anggota sub gugus mengikutkan peserta aktif dalam setiap penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sub gugus tugas kabupaten/kota setempat;

d) Pertemuan rutin sub gusus tugas;

d. Terwujudnya komitmen pemerintah kabupaten/kota setempat yang secara kosisten membentuk sub gugus tugas bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang; e. Pemerintah kabupaten/kota melalui sub gugus tugas PTPPO berhasil mewujudkan tersusunnya rencana aksi daerah (RAD) bidang pencegahan TPPO untuk periode pelaksanaan empat tahun ke depan;

2. Ketentuan Kegiatan Sub Gugus Tugas PTPPO a. Lembaga harus mengusulkan kegiatan yang berbeda (berkembang/ meningkat) dari tahun ke tahun, artinya usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub gugus tugas yang untuk kedua kalinya (tahun kedua) harus berbeda (tidak merupakan duplikasi/ pengulangan kegiatan) yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. b. Lembaga yang mengusulkan kegiatan tahun pertama dapat mengikuti ruang lingkup tersebut berikut. Sementara sub gugus tugas yang menyelenggarakan untuk tahun kedua, harus menjelaskan perbedaan kegiatan yang diusulkan dibanding kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. 1) Lingkup kegiatan Sub Gugus penyelenggaraan tahun pertama

Tugas

untuk

a) Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD Pencegahan Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders lainnya;

10


c) Implementasi terbatas PTPPO; e) Monitoring dan evaluasi; f) Pelaporan. 2) Lingkup kegiatan untuk penyelenggaraan tahun kedua, harus terdapat perkembangan/peningkatan dibanding tahun sebelumnya, misalnya: a) Perluasan sasaran sosialisasi, advokasi, RTD, FGD Pencegahan Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders lainnya; b) Perluasan sasaran peserta pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan PTPPO; c) Sasaran lembaga tempat menyelenggarakan implementasi terbatas PTPPO tahun sebelumnya berbeda dengan tahun 2010; d) Pertemuan rutin sub gugus tugas perlu dikembangkan, apakah dari segi unsur peserta yang dilibatkan, pola penyelenggaraan, atau ouput pertemuan yang lebih tinggi besar; e) Monitoring dan evaluasi. Dalam hal monitoring mungkin saja ada perbedaan, tetapi mungkin dilakukan sama dengan tahun sebelumnya. Namun untuk evaluasi, sub gugus tugas perlu melakukan evaluasi pula terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. f) Pelaporan. Aspek pelaporan mengikuti ketentuan pelaporan yang ditetapkan tahun 2010;


11

3) Komponen Pendukung Sub gugus tugas perlu menjelaskan di dalam proposalnya, hal-hal menguntungkan atau mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PTPPO di kabupaten/kota setempa, misalnya: (i) hal yang terkait dengan sudah atau belum terbentuknya sub gugus tugas PTPPO; (ii) ketersediaan nara sumber, focal point, (iii) tersedianya lembaga mitra yang kapabel dan kredibel untuk bekerjsama dengan sub gugus tugas, (iv) dukungan yang cukup dari pemerintah daerah, dan dalam wujud apa jika tersedia, dan sebagainya.

Tabel 1. Perkiraan Alokasi Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan PTPPO Tahun 2010

No

Besaran Kegiatan

Proporsi

Sosialisasi, advoksi, RTD, FGD Pencegahan Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders lainnya

25%

2

Pelatihan-pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan PTPPO

40%

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

3

Implementasi terbatas PTPPO

20%

Alokasi biaya penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010 tersedia sebanyak 40 paket yang diprioritaskan bagi lembaga di kabupaten/kota, di provinsi yang termasuk daerah pengirim. Lembaga yang bias mengajukan biaya penyelenggaraan kegiatan PTPPO yaitu Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang mempunyai fungsi setara/disetarakan dengan Sub Gugus Tugas PTPPO di 11 provinsi daerah pengirim (sender area).

4

Pertemuan rutin sub gugus tugas

10%

5

Monitoring dan evaluasi

3%

6

Pelaporan

2%

1

Termasuk batasan daerah pengirim dalam hal ini yaitu (1) Jawa Barat, (2) Jawa Timur, (3) Jawa Tengah, (4) D.I. Yogyakarta, (5) Nusa Tenggara Barat, (6) Nusa Tenggara Timur, (7) Sumatera Utara, (8) Kalimantan Barat, (9) Kalimantan Timur, (10) Sulaesi Selatan. Nominal biaya yang dapat diusulkan oleh setiap lembaga sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Bantuan tersebut seluruhnya diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota setempat. Proporsi rincian alokasi peruntukan biaya digambarkan sebagai berikut:

12



13

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Sasaran Penerima Program Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, mempunyai fungsi setara/disetarakan dengan Sub Gugus Tugas PTPPO di 11 provinsi daerah pengirim (sender area).

B. Persyaratan Penerima 1. Persyaratan Umum Lembaga a. Sudah terbentuk Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang kabupaten/kota berdasarkan pejabat berwenang, atau; b. Sudah terbentuk Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. c. Lembaga berada di daerah provinsi prioritas sasaran, seperti tersebut dalam Bab II acuan ini. d. Memiliki sekretariat kerja yang jelas dan bersifat tetap,; e. Memiliki alamat sekretariat yang jelas, tetap, dan dapat dijangkau melalui komunikasi via pos; f. Memiliki rekening atas nama lembaga yang bersangkutan (bukan atas nama peroranga/nama orang per orang)

14


g. Mamiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga atau lembaga induk yang menanungi; h. Memiliki kepengurusan yang jelas, sekurang-kurangnya terdiri dari: unsur ketua, sekretaris, bendahara, anggota, i.

Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas;

j.

Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat yang dibuat secara khusus untuk pengajuan biaya penyelenggaraan kegiatan PTPPO;

k. Memiliki rencana aksi pencegahan tindak perdagangan orang sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahun 2010; l.

pidana untuk

Memiliki kesanggupan menyediakan nara sumber/focal point yang kapabel untuk bidang terkait;

m. Memiliki kesanggupan melaksanakan seluruh kegiatan Pendidikan PTPPO yang diusulkan hingga selesai; 2. Persyaratan Khusus Lembaga a. Lembaga harus mengajukan proposal biaya penyelenggaraan Pendidikan PTPPO mengajukan proposal dengan mematuhi ketentuan dalam acuan tahun 2010; b. Setiap proposal yang diajukan harus dilampiri: 1) Salinan/foto copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan Sub Gugus Tugas PTPPO kabupaten/kota yang bersangkutan; atau 2) Salinan/foto copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang memiliki fungsi setara/disetarakan. 3) Salinan/foto copy buku bank yang mencantumkan nomor rekening, nama pemilik rekening, serta nama dan alamat lengkap bank yang bersangkutan;


15

4) Salinan/foto copy NPWP atas nama lembaga; 5) Struktur kepengurusan organisasi yang disyahkan oleh pimpinan lembaga; 6) Asli surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; 7) Rencana aksi daerah PTPPO sekurang-kurangnya yang akan dilaksanakan tahun 2010; 8) Pernyataan tentang kesanggupan menyediakan nara sumber/focal point untuk bidang terkait; 9) Pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan seluruh kegiatan Pendidikan PTPPO yang diusulkan hingga selesai;

C. Mekanisme Pengajuan 1. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan mempunyai fungsi setara/disetarakan dengan Sub Gugus Tugas PTPPO di 11 provinsi daerah pengirim (sender area), mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat; 2. Proposal dibuat dengan mengacu ketentuan acuan penyusunan proposal yang tercantum pada Bab V acuan ini. 3. Proposal selanjutnya dikirim kepada: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

16


D. Penilaian Proposal 1. Tahapan Penilaian Penilaian proposal merupakan bagian dari proses seleksi calon lembaga yang mencakup tiga tahapan yaitu: (i) penilaian atau seleksi administrasi proposal; (ii) penilaian/seleksi substansi; dan (iii) verifikasi lembaga. Seleksi pada masing-maisng tahapan dilakukan oleh tim yang diangkat dan dtiugasi oleh pejabat yang berwenang. Tata cara, ketentuan, dan mekanisme pelaksanaan seleksi/penilaian proposal mengacu kepada Acuan Penilaian Proposal Program Pendidikan Masyarakat tahun 2010. 2. Komponen Penilaian a. Penilaian Administratif Komponen proposal yang dinilai pada tahap penilaian administratif yaitu: (i) Kelengkapan adminsitrasi yang disyaratkan untuk diserahkan/dilampirkan dalam proposal (sesuai ketentuan Bab III B, butir 2); (ii) Kebenaran/keotentikan dokumen administrasi yang disertakan; Penilaian administrasi akan menghasilkan kesimpulan bahwa suatu lembaga dinyatakan: (i) lulus penilaian administratif; (ii) lembaga tidak lulus penilaian administratif. Lembaga yang tidak lulus dalam tahap penilaian administrasi tidak diikutkan pada tahap lebih lanjut penilaian proposal. b. Penilaian Substansi Proposal Lembaga yang diikutkan pada tahap penilaian substansi adalah lembaga yang proposalnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi.


17

Aspek-aspek pokok dalam proposal yang dinilai dalan tahap penilaian substantif meliputi: (i) Kebenaran substansial kegiatan yang diusulkan untuk program yang bersangkutan; (ii) Ketepatan sasaran program yang diajukan lembaga; (iii) Ketersediaan komponen pendukung yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO oleh sub gugus tugas; (iv) Kualitas rencana penyelenggaraan kegiatan/kerja (pembelajaran) yang akan dilaksanakan oleh lembaga; (v) Ketersediaan dukungan kebijakan/fasilitasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau provinsi setempat; (vi) Kualitas rencana tindak lanjut pasca penyelenggaraan kegiatan PTPPO tahun 2010; Hasil akhir penilaian substansi adalah bahwa lembaga dinyatakan (i) lulus penilaian substansi, dan (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus penilaian substansi. Ketentuan dan kriteria penilaian substansi proposal diatur tersendiri dalam acuan penilaian proposal Program Pendidikan Masyarakat tahun 2010. Lembaga yang dinyatakan lulus penilaian substansi, akan diikutkan dalam tahapan lebih lanjut proses seleksi lembaga. Sebaliknya, lembaga yang berdasarkan hasil penilaian substansi proposal dinyatakan tidak lulus, tidak diikutkan dalam tahapan lebih lanjut seleksi lembaga calon penerima biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan PTPPO tahun anggaran 2010.

E. Verifikasi Calon Lembaga Calon lembaga sebelum ditetapkan menjadi penerima biaya penyelenggaran kegiatan PTPPO, terhadapnya harus verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1. Visitasi lapangan, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi secara langsung dengan mengunjungi calon lembaga dilokasi. Aspek-aspek yang diverifikasi pada calon lembaga, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman/ instrument verifikasi. 2. Klarifikasi melalui komunikasi surat, telepon, fasimili, maupun sarana komunikasi lain yang tersedia; 3. Konfirmasi melalui dinas pendidikan atau SKPG terkait dikabupaten/kota bersangkutan; 4. Cara lain yang memungkinkan dan dapat dilakukan; Verifikasi calon lembaga akan menghasilkan lembaga dengan status hasil verifikasi: (i) direkomendasi untuk disetujui/dikabulkan; (ii) tidak direkomendasi untuk disetujui/ dikabulkan.

F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanan Kegiatan 1. Waktu Pengajuan Proposal a. Proposal permohonan biaya penyelenggaraan kegiatan PTPPO harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2010. b. Proposal yang diterima setelah batas waktu yang ditetapkan, tidak dapat diikutkan dalam porses seleksi kecuali masih tersedia quota biaya tahun anggaran 2010 .

2. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan segera setelah biaya penyelenggaraan

18



19

diterima oleh lembaga. Pelaksanaan kegiatan harus mengikuti rencana kegiatan yang diusulkan di dalam proposal yang sudah disetujui. Apabila terjadi perbedaan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan antara yang diajukan di dalam proposal karena keterlambatan realisasi dana, lembaga harus segera mengajukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang secara riil setelah dana diterima. Lembaga wajib berusaha untuk menyelesaikan pelaksanaan seluruh kegiatan SeluruhMasa waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang selama masa tahun anggaran 2010.

G. Tahapan Penyaluran Dana Direktorat Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan penyaluran biaya penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada lembaga penerima menempuh tahap berikut: 1. Sosialisasi program/dana bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal

H. Catatan Khusus 1. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana Bantuan yang akan dan telah ditetapkan dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun. 2. Sesuai dengan misi ke-4 renstra kemendiknas tentang kesetaraan diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima bantuan. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerima dana program bantuan sosial tahun 2010. 4. Setiap lembaga penerima bantuan hanya boleh menerima maksimal dua jenis bantuan dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat.

4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi calon lembaga penerima 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Penetapan lembaga penerima bantuan 8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer). Pelaksanaan penyaluran biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara langsung oleh Kantor Perbendaharaan dan kas Negara Jakarta III, dengan mekanisme mengacu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

20



21

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui stuan kerja perangkat daerah yang terkait dapat melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikkan pencegahan tindak pidana orang di wilayah teritorial kewenangannya. Pemantauan dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, memberikan dukungan terhadap sub gugus tugas, maupun untuk menemukenali jika terjadi kendala dan/atau permasalahan sebelum, selama, dan pascapelaksanaan kegiatan. Apabila pelaksanaan pemantauan mengakibatkan timbulnya biaya sebaiknya tidak dibebankan kepada lembaga penyelenggara. 2. Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya khususnya yang membidangi pendidikan nonformal dan informal memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang di wilayah binaannya. Oelh karena itu pemantauan oleh jajaran dinas pendidikan terkait lebih diharapkan untuk memberikan pembinaan teknis kepada lembaga penyelenggara dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, serta dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keberhasilan program. Mekanisme pemantauan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dinas pendidikan.

22


3. Direktorat Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya berhak melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang oleh sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota yang menerima biaya dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan . Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan pemantauan dengan maksud untuk memberikan pendampingan dan/atau bimbingan teknis kepada lembaga penyelengga dalam rangka meningkatkan keberhasilan program. Pemantauan yang bersifat kunjungan lapangan oleh petugas dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat dilaksanakan atas bekerjasama dan/atau sepengetahuan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

B. Evaluasi 1. Lembaga, dalam hal ini Sub Gugus Tugas PTPPO kabupaten/ kota wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga di dalam proposal yang sudah disetujui dan mengetahui permasalahan yang ditemui baik selama kegiatan masih berlangsung maupun setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. 2. Evaluasi selama kegiatan masih berlangsung dimaksudkan untuk mengetahui sedini ungkin permasalahan yang ditemui dan segera menemukan solusi pemecahannya untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang belum selesai. Evaluasi setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan snagat penting dilakukan. Evaluasi dilakukan oleh lembaga sendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.


23

3. Strategi evaluasi yang dapat dilakukan antara lain dengan cara membandingkan tingkat keberhasilan yang dicapai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. 4. Aspek-aspek yang dievaluasi mencakup seluruh komponen penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang oleh sub gugus tugas PTPPO, antara lain (i) perencanaan kegiatan, (ii) pelaksanaan kegiatan, dan (iii) pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan.

C. Pelaporan 1. Sub Gugus Tugas PTPPO penerima biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang tahun 2010 wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban akhir. Laporan pertanggungjawaban tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup dua hal, yaitu: a. Laporan yang bersifat teknis substantif, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang oleh sub gugus tugas PTPPO yang sudah selesai dilaksanakan. Laporan harus mencakup kegiatan mulai persiapan, selama pelaksanaan, dan hasil-hasil penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dicapai, serta hasil evaluasi kegiatan oleh lembaga dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh lembaga baik dalam jangka pendek (tahun berikutnya), atau dalam jangka menengah (lima tahun k depan). b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana orang oleh sub gugus tugas PTPPO. Laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya wajib disertai bukti pengeluaran yang syah dan dapat

24


dipertanggungjawabkan. Lembaga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan biaya yang diterima. 2. Laporan pertanggungjawaban dilakukan satu kali dan harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya 15 hari setalah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Lamporan yang disampaikan lembaga harus mencakup (i) laporan penyelepenggaraan kegiatan (teknis), dan (ii) laporan penggunaan biaya, dan (iii) lampiran berupa dokumentasi visual kegiatan yang dapat berupa photo, video, dan bukti lainnya. Lembaga juga wajib mengirimkan salinan/ tembusan laporan pertanggungjawaban kepada Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Lembaga penerima dana yang sudah menyelesaikan pelaksanaan seluruh kegiatan Pendidikan PTPPO dan tidak menyampaikan laporan tertulis sebagimana diatur Bab IV, C, butir 1 dan 2 di atas, diberikan teguran bertahap dan/atau sanksi dari Direktorat Pendidikan Masyarakat. 4. Laporan bukti penerimaan dana/biaya a. Lembaga wajib memberitahukan secara tertlis kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat apabila biaya penyelenggaraan Program Pendidikan PTPPO sudah diterima melalui rekening lembaga yang ditunjuk. b. Laporan realisasi dana dimaksudkan agar pengelola sedini mungkin dapat mengetahui apabila terjadi permasalahan (retour) dalam realisasi dana yang mungkin disebabkan oleh (i) kesalahan penulisan rekening lembaga, (ii) rekening lembaga terbukti berstatus tidak aktif dan sebagainya. Laporan realisasi dana juga dimaksudkan untuk memantau kemajuan rencana pelaksanaan kegiatan oleh lembaga berdasarkan jadwal yang direncanakan.


25

c. Laporan realisasi dana disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya dua minggu setelah dana bantuan diterima, dengan mengikuti format laporan yang ditetapkan (format terlampir). d. Lembaga yang sudah menerima dana/biaya penyelenggaraan Program Pendidikan PTPPO tetapi tidak menyampaikan laporan tertulis kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat sampai batas waktu yang ditetapkan akan mendapatkan teguran dari direktorat. bantuan hanya boleh menerima maksimal dua jenis bantuan dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat.

BAB V

A. Profil Lembaga 1. Identitas Lembaga Pengusul No

26


FORMAT PROPOSAL

Aspek Identitas

1

Nama Lembaga

2

Alamat Lengkap Lembaga

: :

.........................................................

3

No. Telp Lembaga

:

.........................................................

4

Nama Ketua/Pimp Lembaga

:

.........................................................

5

Nama Contact Person*)

:

.........................................................

6

No. Telp/HP*) Contact Person

:

.........................................................

7

Bukti Pendirian/ pembentukan lembaga a. Jenis *

:

(misalnya: akte notaris, Keputusan, dsb)

b. Nomor *

:

(tulis lengkap nomor bukti pendirian lembaga no. 7a.)

c. Pejabat yang menerbitkan*

:

(tulis nama pejabat & jabatan yang menerbitkan)

d. Tgal, Bln, Th, diterbitkan*

:

(tulis tanggal diterbitkan)

e. Kota Tempat diterbitkan*

:

(tulis nama kota & provinsi tempat dterbitkannya)

.........................................................


27

8

9

Rekening Bank a.n. Lembaga a. Nama Bank*

:

(tulis lengkap nama bank ybs)

b. Alamat/nama cabang*

:

(tulis alamat /nama cabang bank lengkap)

c. Nomor Rekening*

:

d. Nama rekening* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

(tulis nomor rekening sesuai buku bank) (tulis nama pemilik rekening sesuai buku bank)

a. Nomor NPWP

:

b. Nama pemilik NPWP

:

c. Alamat Pemilik NPWP

:

No

A

Jenis/Nama Pengalaman Kegiatan yang pernah dikerjakan

Mitra Kerja & Sumber Asal Biaya

Nomor & Tanggal Bukti Kerjasama

Tahun Pelaksanaan Mulai

Selesai/ jadwal selesai

Pekerjaan yang sama

1 ......................................................... .........................................................

2

.........................................................

dst

......................................................... .........................................................

B

3 Pekerjaan yang sejenis

1 Catatan: * wajib diisi secara benar dan lengkap sesuai fakta senyatanya.

2. Pengalaman Lembaga Pengusul Lembaga wajib format pengalaman pekerjaan/kegiatan senyatanya yang pernah atau saat ini sedang dilaksanakan, meliputi: (i) pengalaman kegiatan/pekerjaan yang sama dengan kegiatan yang akan diusulkan ini, (ii) pengalaman kegiatan/pekerjaan yang sejenis dengan yang akan diusulkan sekarang, dan (iii) pengalaman kegiatan/pekerjaan lainnya. (iv) Pekerjaan/kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan/ kerjakan Apabila lembaga memiliki, dapat dilampirkan bukti fisik pengalaman melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dicantumkan tersebut. (Bukti fisik pengalaman dapat berupa: (i) akad kerjasama, (ii) kontrak, Memorandum of Understanding/ MoU), atau bukti kerjasama sejenis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

28


2 3 dst C

Pekerjaan lainnya

1 2 3 dst D

Pekerjaan/kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan

1 2 3 dst


29

3. Penghargaan/Piagam atas Prestasi yang pernah diterima No

Jenis/Nama Penghargaan yang pernah diterima

Lembaga Pemberi Penghargaan/ Piagam

Tahun Penerimaan Penghargaan/ Piagam

1 2

C. Uraian Program/Kegiatan yang Diusulkan Lembaga wajib menguraikan program/kegiatan yang diusulkan dengan menggunakan format berikut. Apabila lembaga tidak memenuhi sekurang-kurangnya unsur komponen kegiatan yang ditetapkan, akan sangat mempengaruhi perolehan hasil penilaian proposal.

3 dst

No. Komponen Program/Kegiatan

B. Data Calon Peserta Program Pendidikan PTPPO yang diusulkan 1. Rekapitulasi No

Unit Kerja/SKPD/Lembaga Asal Peserta

(1)

(2)

1.

Program/Kegiatan yang diusulkan

Tuliskan Ppokok program/kegiatan yang diusulkan sub gugus tugas/lembaga

2.

Tujuan /ProgramKegiatan

Tuliskan tujuan kegiatan yang jelas dan rinci kegiatan yang diusulkan tsb.

3.

Sasaran Program/Kegiatan

Tulis siapa saja peserta/sasaran kegiatan yang direncanakan

4.

Hasil yang ingin dicapai

Jelaskan secara lengkap

5

Lokasi penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan

Tuliskan wilayah kabupaten/kota setempat

6.

Tahapan pelaksanaan program/ kegiatan

:

a. Persiapan

Harap dijelaskan secara jelas dan rinci kegiatan yang dilakukan pada tahap persiaan

b. Pelaksanaan

Harap dijelaskan secara jelas dan rinci kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan.

Jumlah Laki-laki

Perempuan

1 2 3 dst

Uraian *) (3)

Jumlah

2. Rekapitulasi Calon Nara Sumber/Focal Point/Lembaga Mitra Kerja yang diusulkan No

Nama Nara Sumber/Focal Point/Lembaga Mitra Kerja

Keahlian/ Spesialisasi

Keterangan*

1 2 3 Catatan: *) Keterangan yang relevan, misalnya pendidikan terakhir, unit kerja/SKPD/ lembaga asal yang bersangkutan, pengalaman kerja yang relevan dsb.

30



31

c. Rencana tindak lanjut (pasca kegiatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun ke depan)

Harap dijelaskan secara jelas dan rinci kegiatan yang dilakukan pada tahap pascapelaksanaan seluruh kegiatan

7.

Mitra Kerja (misal: Instansional/ lembaga/ Perorangan/Organisasi sosial/masyarakat)

Mitra kerja yang direncanakan dilibatkan mendukung pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

8.

Komponen penunjang/pendukung

Jelaskan potensi aspek penunjang/ pendukung keberhasilan kegiatan

9.

a. Sosialisasi, advoksi, RTD, FGD Pencegahan Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders lainnya

Jelaskan dari setiap kegiatan di kolom kiri ini, bagaimana akan dilaksanakan, siapa rencana peserta, dan kapan rencana pelaksanaan, dan berapa kali akan diselenggarakan, nara sumber siapa (jika ada).

b. Pelatihan-pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan PTPPO

Jelaskan jenis dana peserta pelatihan yang direncanakan, berapa kali akan dilaksanakan, bagaimana dan siapa nara sumber/focal point dsb.

c. Implementasi terbatas PTPPO

Jelaskan, dimana implementasi tsb akan dilaksanakan, terutama pada satuan pendidikan formal/non formal, apa kegiatannya, siapa peserta & nara sumber/focalpoint yang direncanakan.

d. Pertemuan rutin sub gugus tugas

Dijelaskan, berapa kali dan siapa peserta yang dilibatkan dalam pertemuan2 tsb, kapa rencana dilaksanakan, dsb.

e. Monitoring dan evaluasi

f. Pelaporan

32


Harap dijelaskan, rencana monev, dari sisi frekuensi, pelaksana, dan waktu pelaksanaanya. Jelaskan, kegiatan pelaporan apa saja, materi laporan dan kapan saja akan dilakukan, dikirimkan,

Catatan: Kejelasan pengisian uraian kegiatan pada kolom kanan tersebut menjadi dasar untuk menentukan komponen rencana anggaran biaya (RAB) yang diusulkan oleh sub gugus tugas. Oleh karena itu, komponen kegatan perlu rinci dan jelas sehingga volume biaya dapat dimunculkan. Untuk diperhatikan bahwa biaya yang diterima lembaga seperuhnya untuk mebiayai seluruh komponen kegiatan.

D. Rencana Anggaran Biaya (RAB) No. (1) 1.

Komponen Pembiayaan *)

Volume/ Jumlah

Satuan

(2)

(3)

(4)

Biaya Satuan (Rp) (5)

Jumlah (Rp) (6)

2. 3. 4. 5. Jumlah keseluruhan

Catatan:*) (i) Komponen pembiayaan diisi dari Bab V. C, kolom (2). (ii) Rincian dari komponen tersebut dicantumkan di bawahnya, sehingga muncul volume dan satuan, serta ditetapkan biaya satuannya, sehingga hasil perkalian antara volume dan biaya satuan diketahui jumlah biaya untu komponen tersebut (jumlah ke samping) . (iii) Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan contoh di bawah ini.


33

Contoh : Berikut ini hanya ilustrasi/contoh rincian anggaran biaya (RAB) No.

Komponen & Uraian Pembiayaan Volume/ Satuan *) Jumlah

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

Biaya* Satuan (Rp) (5)

Jumlah (Rp) (6)

Jumlah keseluruhan Keterangan:

4. Salinan/foto copy NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur kepengurusan organisasi yang disyahkan oleh pimpinan lembaga; 6. Rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;

Sosialisasi Program PTPPO pada SKPD, LSM, satuan pendidikan formal (sekolah) di lingkungan pemeritah kabupaten • Transport lokal peserta, 30 orang, 2 hari. • Konsumsi sosialisasi, 30 orang, 2 kali (misalnya: snack dan makan siang); • Alat tulis kantor (ATK), 30 orang, @ 1 paket. • Honorarium nara sumber/focal point, 1 orang, 5 jam. • Tranport nara sumber/focal point (lokal/antar kota, darat/pesawat udara), 1 orang, 1 kali. • dst., .....................

3. Salinan/foto copy buku bank yang mencantumkan nomor rekening, nama pemilik rekening, serta nama dan alamat lengkap bank yang bersangkutan;

7. Rencana aksi daerah PTPPO sekurang-kurangnya tahun 2010; 60

o/h

50.000

300.000

60

o/k

30.000

180.000

8. Pernyataan kesanggupan menyediakan nara sumber/focal point untuk bidang terkait;

30

o/pkt

5.000

150.000

9. Pernyataan kesanggupan melaksanakan seluruh kegiatan Pendidikan PTPPO yang diusulkan hingga selesai;

5

o/j

300.000 1.500.000

1

o/k

750.000

750.000

……

o/k = orang kali.; o/h = orang hari; o/j.= orang jam. *) Biaya satuan harus rasional (logis/riil) atau untuk biaya satuan tertentu dapat mengacu standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, yang berlaku tahun 2010.

E. Lampiran Proposal 1. Salinan/foto copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan Sub Gugus Tugas PTPPO kabupaten/kota yang bersangkutan; atau 2. Salinan/foto copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) atau lembaga sejenis yang memiliki fungsi setara/disetarakan.

34



35

CATATAN PENILAIAN

BAB VI

PENUTUP

Acuan ini memberikan informasi awal dan cukup singkat yang dapat disediakan khususnya untuk Subag Gugus Tugas Kabupaten/Kota khususnya yang berminat mengusulkan untuk mendapatkan biaya penyelenggaraan Kegiatan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010, diharapkan mempelajari dan memahami secara benar acuan ini. Aspek teknis dan administratif yang harus dipenuhi sub gugus tugas dalam menyiapkan proposal biaya penyelenggaraan Kegiatan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010, sudah diusahakan dipandu di dalam acuan yang saat inni dihadapan pembaca sekalian. Acuan yang cukup singkat ini diyakini belum dapat mengakomodir seluruh penjelasan yang diperlukan banyak pihak, oleh karena apabilan pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan informasi dan/atau penjelasan lebih lanjut dapat menghuungi Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional melalui beberapa cara: 1. Saluran telepon langsung di nomor (021) 5725575 (sentral), (021) 5725702 (langsung); atau faksimili (021) 5725039. 2. Alamat surat, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270; 3. Mengakses website Direktorat Pendidikan Masyarakat di alamat: dikmas.net. 4. Website Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal di alamat: diknas/fnfi.go.id. 5. Email dengan alamat: [email protected].

36



37

Tim penyusun berharap informasi yang sedikit ini memberikan manfaat yang cukup bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya Sub Gugus Tugas Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyiapkan, menyusun, dan mengirimkan proposal kegiatan yang direncanakan untuk mendapatakan dukungan biaya penyelenggaraan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2010. Tim penyusun senantiasa mengharap pengguna bersedia memberi masukan membangun untuk menyempurnakan acuan ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh Halaman Kulit (sampul depan) Proposal ......................(tuliskan secara lengkap judul proposaldi sini*).................

B-PTPPO PROPOSAL Diajukan kepada: Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lt 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Lembaga Pengusul Nama Lembaga : ................................................................ (lengkap, dan sesuai dengan nama rekening lembaga)

Alamat Lembaga : (harap dutulis lengkap alamat lembaga meliputi) • • • •

Jalan/desa/ Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/ Kota*) Propvinsi

: :

........................................................... ...........................................................

:

...........................................................

:

...........................................................

*) Judul proposal harus mengandung unsur: (1) kegiatan, sasaran, lokasi/wilayah penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan, dan tahun pelaksanaan.

38



39

Lampiran 2 : Format Rekomendasi Dinas Pendidikan

Lampiran 3 : Format Surat Pernyataan

KOP DINAS PENDIDIKAN SETEMPAT

Kop LEMBAGA YANG TERKAIT

Rekomendasi

SURAT PERNYATAAN*)

Nomor: ..................................

Nomor: ..................................

Kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ..................................*) setelah mempelajari secara cermat, menerangkan bahwa:

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: ..…………(diisi nama ketua lembaga)....................

Nama Lembaga

: ...........................................................................

Jabatan

: ..…diisi jabatan ybs dalam lembaga pengusul) …

Nama Ketua

: ...........................................................................

Alamat

: ..…………(diisi alamat lengkap lembaga)..............

Alamat lembaga

: ...........................................................................

Telp./HP/Fax : ..………………………………....................................

No. Tlp./Hp./Fax

: ...........................................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...............(diisi nama lembaga)................................. berdasarkan ......... (diisi nama, nomor, tanggal bukti pendirian lembaga yang menunjukkan ybs sebagai ketua/pimpinan yang syah) ..............................

Lembaga tersebut memenuhi layak menyelenggarakan dan mengusulkan biaya penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010. Rekomendasi ini keluarkan dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ................, ................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan.................. Kabupaten/Kota.............................*) tanda tangan, stempel dinas NIP:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila proposal kami dikabulkan kami sanggup: 1. menyelenggarakan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010 dan mematuhi ketentuan akad kerjasama; 2. menyerahkan pemberitahuan/bukti penerimaan/realisasi biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010 selambatlambatnya tujuh hari setelah dana diterima; 3. menyerahkan laporan tertulis pertanggungjawaban penyelenggaraan program/kegiatan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2010 selambatlambatnya 15 hari kalender setelah menyelesaikan kegiatan;

Catatan. * )mohon disesuaikan

40



41

4. aktif melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan kegiatan. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………………. 2010 Yang menyatakan

Lampiran 4 : Format Laporan Akhir LAPORAN AKHIR KEGIATAN

A. LEMBAGA 1. 2. 3. 4.

Ketua ..... (diisi nama lembaga) Materai Rp. 6000 + stempel + tandatangan

Lembaga : ........................................................... Alamat Lengkap : .......................................................... Ketua : ........................................................... No. Telp./HP/email: ..........................................................

B. URAIAN KEGIATAN No

Kegiatan

Penjelasan

(nama Terang) *) Surat pernyataan ini ditandatangani ketua lembaga apabila proposal dinyatakan dikabulkan..

1.

Jenis/ Kegiatan

2.

Tujuan dan sasaran /peserta

3

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4.

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

5.

Indikator kunci keberhasilan dan pencapaian

6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.

Lampiran-lampiran:

a. Pemanfaatan dana dan buktibukti pengeluaran, bukti setoran pajak sesuai ketentuan. b. Dokumen pendukung lainnya.

42



43

Lampiran 5 : Format Lembar Verifikasi Kelengkapan Administrasi

b. Nama pemilik rekening, benar/sesuai atas nama lembaga pengusul proposal

Kode : B-PTPPO…….…..

A. Identitfikasi Lembaga Nomor Registrasi : …………/E4.2/B-PTPPO/2009. Nama Lembaga : ………………………… Alamat Lembaga : .. (harap dituli lengkaps, jalan, nomor, desa/kelurahan, RT/RW, Kecamatan, Kebupaten, Provinsi) ...... Tanggal diterima : ....................... ( tanggal diterima di subdit ybs)............................... Judul Proposal : ....................(judul proposal ditulis lengkap di sini) ........................

c. Nama/Alamat bank terbaca dengan jelas d. Status rekening aktif (cek berdasarkan print out saldo terakhir rekening) 4

Salinan/photo copi Nomor Pokok Wajib Pajak: a. Nomor NPWP terbaca jelas

B. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Proposal No

1

2

3

Keterpenuhan Aspek Administrasi yang disyaratkan (sesuai ketentuan Bab III, B. 2)

Salinan/photo copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan/ pendirian sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota masih berlaku. Salinan/photo copy keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan/ pendirian Komite Perlindungan Perempuan dan Anak/lembaga sejenis yang berfungsi setara/disetarakan dengan sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota masih berlaku. Salinan/photo copy buku bank yang mencantumkan: a. Nomor rekening atas nama lembaga terbaca dengan jelas

44


Status Hasil Verifikasi per Aspek Tidak Memenuhi memenuhi syarat syarat

Keterangan/ Catatan (tulis hal apa yang tidak terpenuhi)

5

b. Nama pemilik NPWP sesuai/terkait langsung /relevan dengan nama lembaga pengusul/penaung Struktur organinsasi kepengurusan lembaga: a. Disyahkan oleh pimpinan lembaga b. Pengurus, memiliki sekurangkurangnya unsur (i) ketua, (ii) sekretaris, (iii) bendahara.

6

Surat rekomendasi/dukungan dinas pendidikan a. Diterbitkan/ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan/kepala bidang/ sekretaris a.n. nama kepala dinas kabupaten/kota setempat b. memenuhi ketentuan format dalam acuan tahun 2010. c. memiliki nomor dan tanggal surat/ teregistrasi dengan lengkap.


45

7

Rencana aksi daerah PTPPO empat tahun terakhir/satu tahun (2010)

8

Pernyataan kesanggupan menyediakan nara sumber/focal point bidang terkait (PTPPO)

9

Pernyataan kesanggupan melaksanakan seluruh kegiatan Pendidikan PTPPO hingga selesai.

10

Pernyataan sudah memenuhi kewajiban pelaporan sejenis pada tahun sebelumnya. Status akhir hasil verifikasi keseluruhan*)

Lampiran 6 : Format Formulir Pendaftaran FORMULIR PENDAFTARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. [

] Lulus

[ ] Tidak Lulus

*) Keterangan: o

LULUS, apabila seluruh aspek administrasi dinyatakan terpenuhi;

o

TIDAK LULUS, apabila terdapat aspek admnisitrasi yang tidak terpenuhi.

Jakarta, ................................................. Mengetahu, Penanggungjawab kegiatan

No. Urut No. Registrasi/Pendaftaran Judul Proposal Tanggal Pengiriman Tanggal Penerimaan Jenis Biaya

: ................................................... : ................................................... : ................................................... : ................................................... : ................................................... : Program/Kegiatan PTPPO Kab/ Kota 7. Nama Lembaga : ................................................... 8. Alamat Lembaga : ................................................... 9. Penanggung jawab/ Ketua : ................................................... 10. Nama Bank : ................................................... 11. No. Rekening : ................................................... 12. Nama Rekening : ................................................... 13. Pemberi Rekomendasi : ...................................................

Pertugas Verifikasi Administrasi,

Pengusul,

(......................................)

..............................................

46


................................................

Penerima,

(.............................)

Catatan Pengisian Formulir: •

Nomor 1 s.d. 6 diisi oleh Petugas Penerima Proposal Direktorat

•

Nomor 7 s.d. 13 diisi oleh lembaga pengusul

•

Formulir ini dilampirkan di akhir proposal rangkap dua dan terlepas dari proposal


47

CATATAN:

48


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Recommend Documents