Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp.: (021) 5725575 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : http://www.dikmas.net

Kata Sambutan

P

rakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

ii

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS POTENSI LOKAL

iii

Kata Pengantar Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional.

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat

iv



v

dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Balai Belajar Bersama, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Masyarakat, rektur Pendidikan Masyar

Ella Yulaelawati, M.A., Ph Ph.D NIP. 19580409 198402 2 001

vi


Daftar Isi

KATA SAMBUTAN ............................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum ........................................................... C. Tujuan Acuan ........................................................... BAB II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS POTENSI LOKAL ................................................................................... A. Pengertian ................................................................ B. Sasaran Program ...................................................... C. Tujuan Program ....................................................... D. Hasil yang Diharapkan ............................................ E. Deskripsi Kegiatan.................................................... 1. Indikator Keberhasilan ...................................... 2. Pembelajaran...................................................... 3. Komponen Pendukung ...................................... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana .................. BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ...... A. Sasaran Penerima Program ..................................... B. Persyaratan Penerima ............................................. C. Mekanisme Pengajuan ............................................ D. Proses Penilaian ........................................................ E. Proses Verifikasi ........................................................

iii v vii 1 2 4 4

6 6 7 7 8 8 8 10 10 11 12 12 12 13 13 14


vii

F.

Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan........ 1. Pengajuan Proposal ........................................... 2. Pelaksanaan Kegiatan........................................ G. Mekanisme Penyaluran dana .................................. H. Catatan Khusus ......................................................... BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ................................... A. Pemantauan Program ............................................ B. Evaluasi Kegiatan .................................................... C. Pelaporan .................................................................. BAB V FORMAT PROPOSAL ......................................................... A. Profil Lembaga ........................................................ B. Data Calon Peserta Didik dan Tutor ....................... C. Uraian Program yang Diusulkan ............................ D. Rencana Anggaran Belanja .................................... E. Format Verifikasi ...................................................... F. Lampiran Proposal................................................... BAB VI PENUTUP ............................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................... 1. Contoh Cover Proposal ............................................ 2. Contor Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan .... 3. Contoh Surat Pernyataan Lembaga Penyelenggara .......................................................... 4. Format Daftar Calon Peserta Didik ......................... 5. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber . 6. Format Pelaporan Awal .......................................... 7. Format Pelaporan Akhir .......................................... 8. Lembar Verifikasi ..................................................... 9. Formulir Pendaftaran .............................................. 10. Contoh Format Jadwal Kegiatan ............................

viii


14 14 15 15 15 17 17 18 18 20 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36

Bab I Pendahuluan

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) Memahami masalah, ii) Menilai tujuan hidupnya,iii) Membentuk strategi, iii) Mengelola sumber daya, iv) Bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.


1

Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementrian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • • • • • • • • • •

Swamanajemen Lingkungan sepanjang hayat Menghargai norma, nilai dan budaya Program berbasis kebutuhan Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program Pemberdayan sebagai ciri utama Berakar pada nilai-nilai sosial Berbasis pengalaman Partisipatif dan demokratis Berbasis kecakapan hidup

A. Latar Belakang Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2007, bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi masih

2


tertinggal dibanding dengan penduduk laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 49,5 persen sementara tingkat partisipasi penduduk laki-laki sudah mencapai 83,7 persen. Pengangguran terbuka penduduk perempuan sebesar 11,83% di banding penduduk laki laki 8,5%. Kesenjangan tersebut merupakan multi efek dari rendahnya tingkat pendidikan perempuan, serta jumlah perempuan buta huruf yang secara otomatis tidak mampu mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama tidak mampu membina jiwa kreatifitas anak anak untuk mampu bersaing dalam era global ini. Di lain pihak tantangan globalisasi dan era teknologi informasi tidak mungkin terbendung oleh apapun, kecuali oleh pendidikan kecakapan hidup yang memampukan manusia memiliki kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan emosional dan kecakapan vokasional. Masalah kesenjangan ini tidak akan terselesaikan tanpa ada tindakan nyata untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup perempuan. Melalui program-program pendidikan pemberdayan perempuan selama ini seperti Pendidikan keluarga berwawasan gender ,Koran ibu, Pendidikan perempuan berbasis potensi lokal, dan lainnya ternyata tidak cukup signifikant untuk membawa perubahan terhadap kesetraan gender. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan kaum perempuan khususnya dengan berbagai strategi yang memungkinkan percepatan pengembangan ekonomi rakyat Pendidikan pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan kewirausahaan ,mudah mudahan akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pembangunan nasional dan secara keseluruhan membangkitkan jiwa kewirausahaan bagi lebih dari 66 juta perempuan Indonesia.


3

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.

yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program tersebut antara lain : 1. Lembaga calon pelaksana untuk merencanakan program ,menyusun dan mengajukan proposal pelaksanaan Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal. 2. Tim penilai proposal, untuk penilaian dan seleksi proposal dalam menentukan kelayakan proposal yang diajukan lembaga calon pelaksana program. 3. Pengambil keputusan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat sebagai upaya peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan program Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal.

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. 9. Daftar Isiam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.

C. Tujuan Acuan Acuan ini dimaksudkan untuk bahan informasi meningkatkan pemahaman dan pengaturan kepada para pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pendidikan kewirausahaan berbasis potensi lokal . Para pihak

4



5

Bab II

Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal

B. Sasaran Program 1. Perempuan berusia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia, prioritas berasal dari keluarga miskin, rawan korban kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. 2. Tinggal di perdesaan atau daerah kantong penduduk miskin di perkotaan, tidak mempunyai akses perbankan nasional atau rentan terhadap tindak perdagangan orang.

A. Pengertian Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal merupakan upaya untuk pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan. Untuk menyamakan persepsi dalam penggunaan buku ini dijelaskan pengertian sebagai berikut: 1. Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal adalah pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan oleh perempuan berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, dengan memanfaatkan potensi lokal, bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat setempat. 2. Pendidikan kewirausahaan Perempuan berbasis potensi lokal adalah usaha meningkatkan potensi diri perempuan dalam berwirausaha berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu 3. Bantuan Program Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal merupakan program afirmasi yang diberikan kepada lembaga sebagai usaha pemerintah untuk memfasilitasi tumbuhnya wirausahawati berbasis potensi lokal yang berfungsi sebagai pengembang potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam.

3. Memiliki keterampilan dasar sesuai jenis wirausaha yang akan dikembangkan, namun belum atau tidak dapat berkembang tanpa bantuan orang lain/lembaga. 4. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan lembaga penyelenggara , diperkuat dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. 5. Mendapat persetujuan dan dukungan keluarga untuk menjadi anggota kelompok kewirausahaan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. 6. Bersedia menjadi anggota kelompok kewirausahaan atau tempat permagangaan berwirausaha bagi anggota kelompok yang ingin berwirausaha secara mandiri

C. Tujuan Program Program pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal bertujuan untuk: 1. Mengembangkan potensi perempuan sebagai wirausaha dengan mengelola potensi sumber daya yang ada di sekitarnya. 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ke wirausahaan berbasis potensi yang ada di sekitarnya. 3. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam melakukan usaha baik secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.

6



7

D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya jumlah perempuan yang memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai sumber kreativitas,keterampilan dan usaha; 2. Meningkatnya jumlah wirausaha mengembangkan potensi lokal

perempuan

yang

3. Meningkatnya kualitas usaha yang dikelola perempuan, baik secara bersama-sama atau mandiri 4. Meningkatnya kemandirian perempuan dalam mengelola potensi lokal sebagai sumber mata pencaharian dengan berwirausaha

E. Deskripsi kegiatan Para penyelenggara program Pendidikan Kewirausahaan Perempuan berbasis potensi lokal yang akan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan Kewirausahaan Perempuan berbasis potensi local mempunyai kesempatan mengakses dana pengembangan sumber daya dan sumber dana dengan memenuhi indikator sebagai berikut: 1. Indikator keberhasilan a. Melakukan identifikasi terhadap warga sasaran. Mempelajari latar belakang komunitas kelompok sasaran seperti kondisi lingkungan sumberdaya dan lingkungan lokal (sosial-budaya-politik), Lingkungan sumberdaya fisik (desa) misalnya wilayah pesisir berkarang, pesisir berlumpur, daerah aliran sungai (hulu sampai hilir), pegunungan, tanah savana, perkotaan, pulau kecil, dan hutan, ciri biogeofisik iklim dan kekayaan sumberdaya alam yang berbeda-beda. Hasil identfikasi dibuktikan dengan adanya catatan rekaman proses identifikasi oleh petugas lapangan

8


b. Mengadakan forum grup diskusi untuk 1) menyamakan ide-ide antara fasilitator dengan calon warga sasaran;2) memperoleh informasi tentang minat dan kemauan warga sekitar dalam berwirausaha;3)memperoleh gambaran kemungkinan peluang peluang dalam kewirausahaan berbasis potensi lokal yang akan dikembangkan; 4) memperoleh gambaran kemungkinan adanya hambatan hambatan atau ancaman terhadap kewirausahaan yang akan dikembangkan;5) memperoleh partisipasi calon warga belajar sebagai pengurus kelompok;6) menetapkan tatalaksana kelompok belajar wirausaha kewirausahaan berbasis potensi lokal dan 7) memperoleh dukungan masyarakat binaan dengan menghadirkan pengurus rukun tetangga atau perangkat desa . Pelaksanaan FGD dibuktikan dengan adanya catatan rekaman setiap proses forum grup diskusi, peserta diskusi, aacara diskusi dan kesimpulan forum grup diskusi. c. Menetapkan jenis pelatihan yang relevan dengan pengembangan wirausaha berbasis potensi lokal. Pimpinan lembaga atau para pihak berwewenang untuk menetapkan jenis pelatihan sesuai analisis kebutuhan warga belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan tutor/nara sumber yang tepat serta sumber daya pendukung lainnya dalam pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal tersebut. d. Membuka pendaftaran peserta pelatihan, untuk ini baik sekali jika peserta yang mendaftar melebihi atau sesuai kapasitas kelompok yang akan dikembangkan , minimal 20 orang, maksimal 50 orang dalam satu kelompok. e. Melakukan seleksi minat dan bakat calon peserta sesuai jenis wirausaha berbasis potensi lokal sebagaimana disebut pada butir a di atas yang akan dikembangkan.


9

f. Menetapkan jumlah peserta dengan identitas/nama peserta, nama kelompok binaan, jenis wirausaha dan target kelompok. 2. Pembelajaran a. Menerapkan kurikulum dan metode pembelajaran orang dewasa dalam proses pembelajaran manajemen pemasaran dan usaha berbasis potensi lokal b. Menetapkan jadwal pembelajaran sesuai kesepakatan peserta didik (contoh format jadwal pada lampiran 10)

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Dana pemberdayaan dan pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal diperhitungan berdasarkan biaya satuan maksimal sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta rupiah) perpeserta didik (diutamakan perempuan). Peserta didik sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 peserta didik. Rincian penggunaan dana disajikan pada tabel berikut: Persentase (tentative) 20% (minimal)

c. Menetapkan fasilitator/nara sumber dan atau permagangan berwirausaha serta jadwal pelatihan di lokasi penyelenggaraan,untuk memperoleh pengalaman dari pengusaha yang berhasil ( succes story).

No. 1.

Biaya Belajar Peserta Didik, meliputi ATK, bantuan motivasi, transport, konsumsi, bantuan modal usaha dan lainnya,

d. Melaksanakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal sesuai dengan minat dan kebutuhan warga binaan yang telah teridentifikasi pada saat melaksanakan FGD

2.

Biaya Penyelenggaraan, meliputi; transport fasilitator/ 45% (minimal) NST, pengadaan atau penyediaan bahan ajar/praktek, dan sarana lainnya yang diperlukan

e. Memfasilitasi kelompok binaan sesuai kelompok wirausaha yang telah disepakati.

tatalaksana

3.

15% (maksimal)

f. Melakukan pendampingan kelompok dengan teratur , memeriksa kelengkapan administrasi kehadiran, peminjaman keuangan, permodalan, pengembalian dan simpanan anggota binaan

Biaya Manajemen, meliputi; penyusunan proposal, identifikasi dan perencanaan program,transport pembina, pengelola, petugas monev dan biaya adminstrasi ,surat menyurat serta pelaporan

4.

Biaya bimbingan bersama dan pendampingan kegiatan

20% (minimal)

Komponen Pembiayaan

g. Memberikan penghargaan berupa dana stimulasi kepada anggota kelompok yang berhasil dan dampingan motivasi kepada anggota yang kurang/belum berhasil 3. Komponen pendukung Lembaga yang mengajukan proposal akan diprioritaskan menjadi penyelenggara program apabila mencantumkan informasi dan data akurat tentang keberhasilannya dalam pemberdayaan perempuan ( sucses story) yang telah dilaksanakan terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

10



11

Bab III

Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Dana

7. Sanggup menyusun kurikulum dan program pendidikan perempuan sesuai yang diajukan. 8. Menjamin tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau bukti sewa, kontrak atau kepemilikan. 9. Memiliki daftar /pemetaan potensi lokal yang layak dijadikan sebagai sumber kewirausahaan

A. SASARAN PENERIMA PROGRAM Program pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal ditujukan kepada lembaga lembaga pelatihan, pemerhati, penggiat dan pemotivasi kaum perempuan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Lembaga tersebut dapat berupa Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Studi Wanita, Yayasan, LSM, Orsos, Ormas, dan Lembaga lainnya yang memiliki potensi usaha atau jejaring dengan dunia usaha.

B. PERSYARATAN PENERIMA 1. Memiliki nomor rekening atas nama lembaga. 2. Memiliki domisili kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota sekitar alamat organisasi /lembaga 3. Memiliki struktur organisasi yang jelas yang disahkan oleh pimpinan lembaga/organisasi. 4. Mendapat rekomendasi dari pejabat berwewenag di kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Mendapat pengesahan daftar peserta didik disertai fotokopi identitas yang sah dari kepala desa/ kelurahan setempat. 6. Sanggup menyediakan tenaga pendidik/narasumber teknis yang relevan dengan jenis pendidikan perempuan yang diajukan.

12


C. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL Proposal yang sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan acuan penyelenggaraan pendidikan Kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal tahun 2010 dibuat rangkap dua dan dikirimkan kepada : Direktur Pendidikan Masyarakat, UP. Sub Direktorat Pendidikan Perempuan Direktorat Jenderal PNFI, Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

D. PROSES PENILAIAN Penilaian proposal mengacu pada Acuan Penilaian Proposal Dana Bantuan Program penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010. Kriteria umum penilaian substansi proposal meliputi: (1) Kesesuaian jenis kegiatan pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal yang diusulkan; (2) Ketepatan sasaran peserta program ; (3) Rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan; (4) Pengalaman lembaga menyelenggarakan program sejenis; (5) Rencana tindak lanjut pasca-program pendidikan yang diusulkan.


13

E. PROSES VERIFIKASI Setelah proposal diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, sesuai ketentuan dan penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial, (dapat dibaca dalam Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat). Mekanisme penilaian dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Penerimaan dan registrasi proposal 2. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 3. Penilaian substansi proposal 4. Verifikasi dan visitasi lembaga 5. Analisa hasil visitasi dan verivikasi 6. Penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Pemberitahuan kepada lembaga penerima bantuan

F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pengajuan Proposal Lembaga mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Lembaga memberikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan proposal menggunakan format pada BAB IV dan lampiran buku acuan ini. Proposal dibuat rangkap dua dan ditujukan ke: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PNFI, Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Untuk Tahap I proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010 sedangkan untuk Tahap II proposal harus sudah diterima

14


selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2010. Proposal yang masuk setelah tangal 31 Juli 2010 akan diproses lebih lanjut apabila masih tersisa kuota dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan program dilakukan secara berkesinambungan minimal dua pertemuan tatap muka perminggu. Setiap pertemuan sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam dua jam (2x60 menit) untuk masa pendidikan/pembelajaran/ pelatihan sekurang-kurangnya tiga bulan.

G. Mekanisme Penyaluran Dana Proposal yang telah memenuhi persyaratan (hasil penilaian dan verifikasi) selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Diusulkan untuk ditetapkan sebagai lembaga calon penerima program kepada Direktur Pendidikan Masyarakat. 2. Penetapan Lembaga calon penerima program oleh Direktur Pendidikan Masyarakat 3. Penandatanganan Akad Kerja Sama 4. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana

H. Catatan Khusus 1. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan Misi ke-4 Renstra Kementrian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas


15

Pendidikan dan Instansi Terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima bantuan. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelakanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan dana program pendidikan masyarakat tahun 2010. 4. Setiap lembaga penerima bantuan maksimal menerima dua jenis dana program dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat. 5. Untuk biaya pendampingan PKBM, lembaga calon penerima dana bantuan harus menyertakan rekomendasi pimpinan pembina langsung. 6. Bagi rumah pintar yang mengajukan dana program pendidikan masyarakat, harus menyertakan rekomendasi dari pimpinan pembina langsung.

Bab IV Pemantauan dan Pelaporan

A. PEMANTAUAN PROGRAM Untuk menjamin terlaksananya program ini , Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota melakukan pemantauan sesuai dengan rencana kerja masing masing sekurang kurangnya satu kali dalam periode pelaksanaan program. Lembaga penyelenggara program wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal dengan menggunakan lembar pemantauan yang diisi oleh fasilitator, warga binaan dan pelaksana kegiatan. Lembar pemantauan ini sebagai bahan utama dalam menyusun pelaporan. Pemantauan dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu periode pelaksanaan. 1. Pada saat pembukaan pimpinan lembaga memantau untuk mengetahui apakah sasaran, jenis dan fasilitas pendukung program sudah sesuai dengan kriteria yang dibuat dalam proposal . 2. Pada saat proses kegiatan berlangsung pimpinan lembaga memantau untuk mengetahui apakah terealisasi rencana pembelajaran yang ditentukan , apakh ada kendala yang berarti menghambat kelancaran program dan jika ada bagaimana mengatasi maslah yang timbul agar indicator keberhasilan dapat tercapai dengan baik

16



17

3. Pada akhir pembelajaran pimpinan lembaga memantau untuk menetapkan rencana tindak lanjut pembinaan kelompok selanjutnya, terutama dalam pemberian bantuan modal kewirausahaan dan keberlangsungan wirausaha kelompok binaan.

B. EVALUASI KEGIATAN Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara dan pemerintah . akan memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan program pendidikan kewirausahaan yang dilaksankan oleh lembaga penyelenggara. Evaluasi oleh pimpinan lembaga mengevaluasi penyelenggaraan, kendala/hambatan maupun keberhasilan program. Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi pimpinan lembaga menganalisis lembar pemantauan dan memberikan skore penilaian masing masing lembar pemantauan. Hasil analisis tersebut dilampirkan dalam laporan penyelengaraan. Direktorat Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten akan melakukan evaluasi terhadap evaluasi dan pelaporan yang disampaikan oleh pimpinan lembaga penyelenggara program pada akhir kegiatan

pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan; 2. Tahapan dan isi laporan Pada tahap awal penerimaan dana pengelola program harus menyampaikan laporan berupa lembaran bukti penerimaan pencairan bantuan dan rencana kerja kegiatan yang disampaikan selambat-lambatnya dua minggu setelah dana bantuan diterima. (lampiran 5) Laporan Kegiatan disusun secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat: a. Proses dan hasil pembelajaran b. Rencana kegiatan pasca program; dan c. Lampiran meliputi: • Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; • Dokumen pendukung lainnya. Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat u.p, Subdinas/Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal dan Informal.

C. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut : 1. Tujuan laporan Laporan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan perempuan dimaksudkan untuk memenuhi persyartan akuntabilitas pelayanan lembaga; Laporan mencakup realisasi

18



19

Bab IV

2. Daftar calon peserta didik harus disyahkan oleh kepala desa/ kelurahan setempat.

Format Proposal

3. Data potensi lokal yang mendukung pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 4. Data Calon Pendidik/Tutor/Nara Sumber/permagangan 5. Tuliskan seluruh data calon pendidik/tutor/nara sumber dan lembaga permagangan yang akan dilibatkan dalam program pemberdayaan perempuan menggunakan format pada lampiran 5.

A. Profil Lembaga 1. Nama Lembaga

: .....................................................................

2. Alamat Lengkap

: .....................................................................

3. No. Telp./HP

: .....................................................................

NO.

4. Nama Ketua

: .....................................................................

1.

Jenis wirausaha

5. Alamat Lengkap

: .....................................................................

2

Potensi lokal yang tersedia

6. No. Telp./HP

: .....................................................................

3

Tujuan Program

7. Nama Bank

: ..................................................................... 4

Sasaran peserta (jumlah, usia,latar belakang pendidikan, soasial,ekonomi)

5

Lokasi penyelenggaraan (RT/RW, desa/ kelurahan,kecamatan

6

Hasil yang diharapkan( jenis kewirausahaan, orang/ kelompok wirausahawan baru,peningkatan ekonomi dalam persenI

7

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum mengajukan proposal (sukses story, persiapan, identifikasi potensi local, pelaksanaan, rencana tindak lanjut

B. Data Calon Peserta Didik dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber

8

Rencana Kegiatan pembelajaran dan jadwal

1. Data Calon Peserta Didik Pendidikan Kewirausahaan Perempuan berbasis potensi lokal , format pada lampiran

9

Fasilitas/sarana kegiatan

8. No. Rek. Lembaga : ..................................................................... 9. Nama Pemilik

: .....................................................................

10. NPWP

: .....................................................................

11. Program pendidikan/ pemberdayaan perempuan/ masyarakat yang sudah dan/ sedang dilaksanakan:

C. Uraian Program

1) ................................................................................................... 2) ................................................................................................... 3) ................................................................................................... 4) dst..............................................................................................

20


NAMA PROGRAM

URAIAN PENJELASAN


21

Mitra Kerja( tempat permagangan 10 wirausaha, nara sumber /tenaga spesialis keterampilan wirausaha 11 Kelengkapan Administrasi

Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya (sesuai butir III. B).

diperuntukkan kepada peserta didik dengan ketentuan penggunaan dana , misalnya : bila peserta didik membutuhkan bantuan biaya transport yang bervariasi, bahan ajar yang berbeda beda ataupun besarnya modal usaha yang bervariasi, harus dijelaskan alasannya.

E. Format Verifikasi LEMBAR VERIVIKASI

D. Rencana Anggaran Belanja No.

Komponen Pembiayaan

1.

Bantuan Belajar Peserta Didik, meliputi ATK, bantuan motivasi, transport, konsumsi, dan lainnya. (diuraikan secara rinci kebutuhannya) Biaya Penyelenggaraan, meliputi; transport fasilitator/NST, pengadaan bahan ajar/praktek, dan sarana lainnya yang diperlukan (diuraikan secara rinci kebutuhannya) Biaya Manajemen, meliputi; penyusunan perencanaan, pengelolaan adiminstrasi, pelaksanaan monev, pelaporan. (diuraikan secara rinci kebutuhannya)

2.

3.

4.

Vol Satuan

Harga KeteJumlah Satuan rangan

Biaya Modal Usaha dan Pendampingan usaha (diuraikan secara rinci kebutuhannya)

Jumlah keseluruhan yang diajukan : Rp ................................... Jumlah yang disetujui

: Rp ...................................

Kolom keterangan diisi penjelasan komponen biaya yang

22



23

F. Lampiran Proposal

BAB VI

1. Surat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai dengan format lampiran 3)

PENUTUP

2. Fotokopi bukti syah pembentukan/pendirian lembaga yang diterbitkan pejabat yang berwenang 3. Fotokopi nomor rekening atas nama lembaga 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga 5. Daftar calon warga belajar/peserta didik (sesuai dengan format lampiran 4) 6. Daftar calon tutor/instruktur dan tenaga kependidikan (sesuai dengan format lampiran 5) 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sesuai format lampiran 2). 8. Formulir Pendaftaran sesuai dengan lampiran 8.

CATATAN PENILAIAN

24


A

cuan ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas dan oleh karenanya diperlukan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725575, faksimili (021) 5725039.


25

Lampiran 1 : Contoh Cover Proposal PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN

Lampiran 2: Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kop surat DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT Rekomendasi

BERBASIS POTENSI LOKAL

Nomor: ...........

(JENIS WIRAUSAHA YANG AKAN DILAKSANAKAN)

Diajukan kepada: Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Oleh :

Lembaga

: ....................................................................

Alamat

: ....................................................................

No. Tlp./Hp./Fax

: ....................................................................

WEBSITE

: ....................................................................

EMAIL

: ....................................................................

Setelah meneliti keberadaan dan kredibilitas lembaga, dan mempelajari secara cermat Proposal terlampir, dengan ini menerangkan bahwa, Kegiatan Pendidikan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal yang diajukan oleh Nama Lembaga : ............................................ Alamat : ............................................ No. Tlp./Hp./Fax : ............................................ Layak untuk mengajukan Proposal Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal tahun anggaran 2010 kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk pertanggungjawaban pembinaan kami selanjutnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan.................. Kabupaten/Kota.............................*) Tanda Tangan, Stempel Tanda Tangan, Stempel

TAHUN 2010

(Nama Terang) NIP: *) disesuaikan

26



27

Lampiran 3 : Format Pernyataan Lembaga Penyelenggara SURAT PERNYATAAN*) Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama

: ..………………………………….

Jabatan

: ..………………………………….

Alamat Lembaga : ..…………………………………. Telp./HP

: ..………………………………….

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kriteria akuntabilitas yang harus kami pertanggungjawabkan dan apabila kami melanggarnya kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

…………………………. 2010 Yang Membuat Pernyataan Ketua Lembaga**)

1. menyelenggarakan program pendidikan Kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama

Materai Rp. 6000 + stempel + tandatangan

2. menerima sanksi bila: a. melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan akad kerjasama; b. menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku. 3. membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan yang tertera dalam acuan , yaitu:

(…………..………….) Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima.

a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program pembelajaran selesai dilaksanakan; 4. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada kelompok wirausahawan setelah program pembelajaran selesai 5. Berkoordinasi dengan pejabat Dinas Pendidikan setempat .

28



29

Lampiran 4: Format Daftar Calon Peserta Didik DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS POTENSI LOKAL

Lampiran 5 : Format Calon Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/ Nara Sumber DAFTAR CALON PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER

NAMA LEMBAGA :......................................................................

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS POTENSI LOKAL

LOKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM: ................................ TAHUN 2010

NAMA LEMBAGA : .............................................................. No

Nama calon Peserta Didik

Alamat

Umur

Pendidikan terakhir

LOKASI PENYELENGGARA PROGRAM: ...............................

Pekerjaan

TAHUN 2010

1. 2. 3.

No

4.

1.

5

2.

dst

3.

................, .............................., 2010 Mengesahkan, Kepala Desa/Kelurahan.................*)

Nama

Umur

Pekerjaan

Pendidikan Pengalaman terakhir kerja

Keahlian/ wirausaha/ keterampilan

Ket

4. 5. dst

Tanda Tangan, Stempel

Catatan :

(Nama Terang)

30


Pengalaman tutor/nara sumber terkait dengan jenis dan bidang yang difasilitasi/diajarkan


31

Lampiran 6: Format Pelaporan Awal

Lampiran 7 : Format Pelaporan Akhir

LAPORAN AWAL

A. LEMBAGA

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

A. LEMBAGA

1. Nama Lembaga : ....................................................................

1. Lembaga

2. Alamat Lengkap : ....................................................................

2. Alamat Lengkap : ..............................................................

3. Nama Ketua

: ....................................................................

3. Ketua

: ..............................................................

4. No. Telp./HP

: ....................................................................

4. No. Telp./HP

: ..............................................................

B. URAIAN KEGIATAN

B. LAPORAN PERTAMA

No

1. Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal tahun 2010 dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Kemendiknas telah diterima pada: •

Pada TanggaL

: …………………………

•

Dengan jumlah (Rp) : …………………………

•

Melalui Bank/No. Rekening : …………………………

2. Untuk pelaksanaan program , jenis kegiatan pendidikan kewirausahaan, peserta didik dan tutor telah ditetapkan sebagai berikut: …………………………................................

Jenis/ Kegiatan

2.

Tujuan dan sasaran /peserta

3

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4.

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

5.

Indikator kunci keberhasilan dan pencapaian

6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.


Kegiatan

1.

3. Penyelenggaraan pendidikan/keterampilan akan dimulai pada hari/tanggal: …………………., dengan perincian jadwal pembelajaran/pendidikan/pelatihan sebagai berikut: …...............................................

32

: ..............................................................

Lampiran-lampiran:

Penjelasan

 Lembar pemantauan pimpinan lembaga  Evaluasi lembar pemantauan dan rekomendasi terhadap lembar evaluasi  Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran  Bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;  Dokumentasi kegiatan berupa foto foto contoh hasil usaha sebagai pendukung.


33

Lampiran 8: Lembar Verifikasi

Lampiran 9 : Formulir Pendaftaran

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

FORMULIR PENDAFTARAN

Kode Bantuan: ………….. No.

1. No. Urut

Dana yang Keabsahan No. Provinsi/ Nama Nama Penanggung Alamat direkomen- lembaga dan Registrasi Kabupaten Kegiatan Lembaga jawab dasikan Administrasi

: .............................................................

2. No. Registrasi/Pendaftaran : ............................................................. 3. Judul Proposal

: .............................................................

4. Tanggal Pengiriman

: .............................................................

2.

5. Tanggal Penerimaan

: .............................................................

3.

6. Jenis Program

: .............................................................

7. Nama Lembaga

: .............................................................

Catatan:

8. Alamat Lembaga

: .............................................................

Nilai 3 = Rekomendasi, nomor rekening lengkap atas nama lembaga

9. Penanggung jawab/ Ketua : .............................................................

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

dst.

Nilai 2 = Nomor rekening lengkap atas nama lembaga tanpa rekomendasi Nilai 1 = Tidak ada nomor rekening a.n. lembaga/tidak ada rekomendasi

10. Nama Bank & No. Rekening : ............................................................. Atas nama

: .............................................................

11. Rekomendasi

: ..............................................................

Catatan Petugas tenta ng kelengkapan administrasi:

Pengusul,

Penerima,

(......................................)

(......................................)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Petugas,

34


Catatan Pengisian Formulir: •

1 s.d. 6 diisi oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat

•

7 s.d. 11 diisi oleh lembaga pengusul

•

Formulir ini diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat rangkap dua (tidak disatukan dalam proposal.


35

Lampiran 10 : Contoh Format Jadwal Kegiatan JADWAL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS POTENSI LOKAL

Hari dan tanggal

Waktu

Kegiatan

Materi / topik Pokok

Fasilitator/ Tutor

Catatan

dst

Catatan: Diisi dengan informasi yang penting selama pembelajaran misalnya : jumlah peserta yang hadir, jenis dan bidang kemampuan yang disampaikan tutor , sarana atau prasarana yang difasilitasi/diberikan dan sebagainya

36


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Recommend Documents