Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp.: (021) 5725575 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : http://www.dikmas.net

KATA SAMBUTAN

P

rakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

ii

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

iii

KATA PENGANTAR Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional.

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat

iv



v

dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Balai Belajar Bersama, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..........................................................................

v

DAFTAR ISI ....................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang ............................................................ B. Dasar Hukum .............................................................. C. Tujuan Acuan ..............................................................

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .................................. 6 A. Pengertian ................................................................... 6 B. Sasaran Program ........................................................ 6 C. Tujuan Bantuan ......................................................... 7 D. Hasil Yang Diharapkan ............................................... 7 E. Deskripsi Kegiatan ...................................................... 8 1. Indikator Keberhasilan ............................................ 8 2. Pembelajaran ........................................................... 9 3. Komponen Pendukung ........................................... 9 F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana .................... 10

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Sasaran Penerima Program ........................................ B. Persyaratan Penerima Program ................................. C. Mekanisme Pengajuan ............................................... D. Proses Penilaian Proposal ............................................ E. Proses Verifikasi .......................................................... F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan...........

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Masyarakat, rektur Pendidikan Masyar

Ella Yulaelawati, M.A., Ph Ph.D NIP. 19580409 198402 2 001

vi


1 2 4 5

11 11 11 13 14 14 14


vii

G. Mekanisme Penyaluran Dana .................................... 14 H. Catatan Khusus ........................................................... 15 BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ................. A. Pemantauan ................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ....................................................... C. Pelaporan ....................................................................

16 16 17 17

BAB V

19 19

BAB VI

FORMAT PROPOSAL .......................................................... A. Profil Lembaga ............................................................ B. Data Calon Peserta Didik dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber ...................................... C. Uraian Program .......................................................... D. Rencana Anggaran Belanja ........................................ E. Format Verifikasi ......................................................... E. Lampiran Proposal ......................................................

PENUTUP ........................................................................... 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... 1. Cover Proposal ............................................................. 2. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan..................... 3. Format Pernyataan Lembaga...................................... 4. Format Calon Peserta Didik ........................................ 5. Format Calon Daftar Pendidik/Tutor/ Fasilitator/Nara Sumber............................................... 6. Format Pelaporan Awal .............................................. 7. Format Pelaporan Akhir .............................................. 8. Formulir Pendaftaran .................................................. 9. Lembar Verifikasi .........................................................

viii

19 20 21 22 23


25 25 26 27 29 30 31 32 33 34

BAB I

PENDAHULUAN

Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) Memahami masalah, ii) Menilai tujuan hidupnya,iii) Membentuk strategi, iii) Mengelola sumber daya, iv)Bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.


1

Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementrrian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • Swamanajemen • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Program berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program • Pemberdayan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup

A. Latar Belakang Disadari bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan beragam sumberdaya alam, seperti tanah, air, udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam

2


terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga aktifitas manusia pada lingkungannya pasti akan berdampak pada kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Penebangan hutan misalnya, akan berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di wilayah setempat dengan banjir, longsor, kebakaran hutan, hilangnya keaneka ragaman hayati dan hilangnya komoditi hutan kayu dan non kayu yang selama ini telah menopang kehidupan masyarakat sekitarnya . Dampak tidak langsungnya adalah terjadinya pemanasan global karena akumulasi produksi karbon yang bersumber dari kebakaran hutan maupun industri massif berbasis bahan baku kayu (biasanya di negara-negara industri, seperti Cina, Malaysia, Jepang, Korea, USA, Uni Eropa). Contoh lain seperti kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah, semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan kehidupan manusia. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan, sementara itu kerusakan lingkungan yang telah terjadi dalam empat dekade ini sedemikian parah, sehingga dapat teridentifikasi secara kasat mata di lapangan.


3

Tantangan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah saat ini menjadi lebih besar, karena tidak dapat dipungkiri bahwa adanya otonomi daerah menjadikan ego-ego satuan kewilayahan administratif, lebih mengemuka dengan lebih banyaknya perda-perda yang terbit berorientasi pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), yaitu retribusi/pungutan-pungutan.(Hasil Studi Kementrian ESDM, 2008) Konsekuensinya adalah, untuk mencapai tinggi n y a PAD, maka eksploitasi Sumberdaya Alam menjadi kegiatan yang diprioritaskan, seperti: Penebangan hutan, pembukaan Perkebunan Besar/bukan perkebunan rakyat, pertambangan, pembangunan apartemen/mall/pasar modern padat modal/hotel dll. Dalam rangka meningkatkan peran perempuan pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Direktorat Pendidikan Masyarakat merancang program ”Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan” untuk peningkatan kapasitas perempuan. Diharapkan, dengan peningkatan kapasitas perempuan, maka perempuan dapat terlibat secara proaktif dalam pemanfaatan sumber daya alam secara arif. Perempuan dapat secara kritis dan cermat, menelaah kebijakankebijakan alokasi pengelolaan sumberdaya alam setempat, melakukan koreksi pemeliharaan lingkungan dan pola konsumsi secara lebih baik ditengah komunitasnya. Upaya tersebut dituangkan dalam program pendidikan perempuan untuk pembangunan berlanjutan di tingkat lokal masing-masing.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. 9. Daftar Isiam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.

C. Tujuan Acuan Acuan ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada: 1. Lembaga calon penyelenggara dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan. 2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal Bantuan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal. 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan dalam mengelola program Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4



5

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

diperkuat dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. 5. Bersedia mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya secara mandiri atau bekerja pada lembaga/perusahaan.

C. Tujuan Program Biaya operasional pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk:

A. Pengertian

1. Mengembangkan potensi peserta didik/kelompok perempuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitarnya secara arif.

Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan adalah proses pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemampuan perempuan dalam pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, dan pemeliharaan sumberdaya lokal potensial yang berprinsip pada “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”

2. Meningkatkan motivasi kelompok perempuan untuk melakukan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, mengurangi secara bertahap/mengkoreksi berbagai aktivitas masyarakat lokal yang dapat merusak keseimbangan lingkungan.

Program pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan adalah program pembiayaan operasional yang diberikan kepada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan sosial ekonomi, aktif mendampingi komunitas, dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta pemberdayaan perempuan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara arif/lestari.

B. Sasaran Program 1. Perempuan berusia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia/ sudah menikah, dengan prioritas berasal dari keluarga miskin. 2. Peserta didik berjumlah 20 orang. 3. Tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai (UMR) dan/ atau pekerjaan tetap.

3. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan mandiri untuk memperkuat ekonomi komunitas perempuan dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi lokal secara arif.

D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya pemahaman peserta didik/kelompok perempuan dalam pelestarian lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. 2. Meningkatnya kemandirian ekonomi peserta didik/kelompok perempuan berbasis pemanfaan sumberdaya dan lingkungan yang berkelanjutan/lestari. 3. Terbentuknya kemitraan peserta didik/kelompok perempuan dengan kelompok peduli lingkungan lainnya, yang ditunjukkan melalui kegiatan/aksi bersama diberbagai bidang yang relevan.

4. Bersedia mengikuti program pendidikan sampai tuntas,

6



7

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan meliputi: Hasil yang diharapkan dan Dampak Kegiatan a. Hasil yang diharapkan (output): Terlaksananya kegiatan pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan secara transparan, partisipatif dan integratif di tengah peserta didik/ kelompok perempuan tingkat lokal, dengan indikator: 1) Meningkatnya pemahaman peserta didik/kelompok perempuan tentang pembangunan berkelanjutan 2) Meningkatnya kecakapan hidup (pengetahuan, sikap, ketrampilan dan perilaku) komunitas perempuan sesuai dengan azas pembangunan yang berkelanjutan. 3) Meningkatnya peran peserta didik/kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan pendidikan perempuan berbasis pemanfaatan potensi local yang berkelanjutan. b. Indikator dampak program pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kelembagaan kelompok perempuan: 1) Terbangunnya kelembagaan/kesatuan kesepakatan pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, secara informal/nonformal, pada sasaran program yang dikelola oleh peserta didik/ kelompok perempuan 2) Terwujudnya rencana aksi dan kegiatan kerja peserta didik/kelompok perempuan berdasarkan kebutuhan/ masalah yang dihadapi komunitas lokal, dalam pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

8


2. Pembelajaran Tahapan pembelajaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan perempuan untuk pembangunan yang berkelajutan meliputi: a. Tahap identifikasi awal yang terdiri dari pengumpulan data sekunder, survey awal, pengumpulan data lapangan dan pemeriksaan keabsahan temuan masyarakat/lapang. b. Tahap pencermatan hasil identifikasi awal, bersama peserta didik/kelompok perempuan melalui pertemuanpertemuan kelompok ditingkat lokal/kampung yang dirancang secara partisipatif. c. Penyusunan rencana-rencana aksi sederhana/kurikulum lokal bagi kegiatan peserta didik/kelompok perempuan yang berorientasi pada penguatan ekonomi kelompok sasaran dan pemanfaatan sumberdaya/potensi lokal secara berkelanjutan. d. Melakukan evaluasi hasil kegiatan bersama peserta didik/ kelompok perempuan + tokoh lokal atas serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama ini. 3. Komponen Pendukung Pendidikan perempuan untuk pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh berbagai pihak seperti: a. Modal sosial di tingkat lokal, seperti tokoh lokal /tokoh perempuan lokal, lembaga swadaya lokal dan segenap pemerintahan desa. b. Sarana pendukung fisik umum seperti lokal/ruang yang memadai, peralatan sederhana dll. c. Kemitraan/jejaring kerja dengan multipihak yang dapat mendukung kegiatan seperti PPSW, Organisasi sosial, organisasi profesi dsb.


9

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

BAB III

Dana Pendidikan Pemberdayaan Perempuan diperhitungkan berdasarkan biaya perkelompok penyelenggara sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kelompok. Rincian penggunaan dana tersebut adalah:

No.

Komponen Pembiayaan

%

1.

Penyusunan bersama bahan ajar pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan (Modul, atau Bahan Belajar Lainnya)

10% (minimal)

2.

Biaya Penyelenggaraan, meliputi: Identifikasi Awal Pertemuan kelompok (minimal 5x) Pelatihan Keterampilan Narasumber/Tutor/Fasilitator Pembelian bahan dan alat

65% (minimal)

3.

Biaya Manajemen, meliputi; penyusunan perencanaan, pengelolaan adiminstrasi, pelaksanaan monev, pelaporan

15% (maksimal)

Evaluasi Kegiatan Bersama multi pihak terkait

10 %

4.

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Sasaran Penerima Program Penerima program ini adalah lembaga/satuan pendidikan nonformal, Pusat Studi Lingkungan Hidup, Yayasan, LSM, Orsos, Ormas, dan lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap perempuan, yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

B. Persyaratan Penerima Program 1. Kriteria Lembaga yang Dapat Mengajukan Dana Bantuan: a. Memiliki nomor rekening atas nama lembaga. b. Memiliki alamat dan struktur organisasi yang jelas. c. Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. d. Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan program pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan atau masyarakat. e. Sanggup menghimpun dan mendidik peserta didik sesuai dengan kriteria peserta didik pendidikan perempuan, dibuktikan dengan menyerahkan daftar peserta didik yang disyahkan oleh kepala desa/ kelurahan setempat.

10



11

f. Sanggup menyediakan tenaga fasilitator/pendidik/ narasumber teknis yang relevan dengan jenis pendidikan pembangunan berkelanjutan yang diajukan. g. Sanggup membangun kesepakatan rencana aksi/kurikulum dalam program pendidikan pembangunan berkelanjutan, bersama peserta didik dan tokoh lokal, sesuai dengan konsep dan realitas lokal yang diajukan dalam proposal. h. Sanggup menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan perempuan. i.

j.

Bersedia menyelenggarakan pembelajaran teori dan/atau praktek, diutamakan yang berpengalaman melaksanakan pemagangan secara langsung atau melalui kemitraan. Bersedia menjalin kemitraan baik dalam penyelenggaraan pembelajaran, pendampingan warga belajar atau peserta didik pasca belajar.

k. Bersedia melaksanakan pendampingan bagi warga belajar yang mengembangkan usaha mandiri, setelah mengikuti program. 2. Kriteria Keberhasilan Lembaga Penerima Bantuan a. Sekurang-kurangnya delapan puluh lima persen peserta didik penerima dana bantuan pendidikan perempuan bertambah pengetahuan dan/atau keterampilannya, untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi. b. Sekurang-kurangnya enam puluh persen peserta didik mempunyai kegiatan baik secara mandiri maupun kelompok dalam berekonomi yang dapat meningkatkan kehidupan sosial dan pemeliharaan lingkungan.

12


C. Mekanisme Pengajuan Lembaga mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Dua eksemplar salinan proposal dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya. Proposal disusun mengacu kepada acuan bantuan penyelenggaraan pendidikan Kewirausahaan perempuan tahun 2010. Proposal dibuat rangkap dua dan ditujukan ke: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PNFI, Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Mekanisme pengajuan dana biaya operasional Pendidikan Perempuan, Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Sosialisasi program/bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi dan visitasi lembaga 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Penetapan lembaga penerima bantuan 8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana (Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana biaya operasional Program Pendidikan Perempuan dapat dibaca dalam Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat).


13

D. Proses Penilaian Proposal Penilaian proposal mengacu pada Acuan Penilaian Proposal Biaya Operasional Dana Program Pendidikan Masyarakat Tahun 2010. Kriteria umum penilaian substansi proposal meliputi : 1. Kesesuaian jenis kegiatan pendidikan perempuan yang diusulkan; 2.

Ketepatan sasaran peserta program pendidikan perempuan;

3. Rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan; 4. Pengalaman lembaga menyelenggarakan program sejenis; 5. Rencana tindak lanjut pasca-program pendidikan yang diusulkan.

E. Proses Verifikasi Proses verifikasi adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan informasi dan kejelasan data/usulan dalam kegiatan yang diusulkan dalam proposal kegiatan. Proses verifikasi dapat berupa surat/ menyurat, telepon yang disusul dengan dokumen tertulis, maupun kunjungan lapangan sebelum kontrak dijalankan. Proses verifikasi mulai dilakukan bulan Maret sampai bulan dengan bulan Juli 2010.

Penyaluran dana dilakukan secara langsung oleh Kas Negara melalui transfer dari Kantor Kas Negara ke rekening lembaga penyelenggara program kerja.

H. Catatan Khusus 1. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan Misi ke-4 Renstra Kementrian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Instansi Terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima bantuan. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelakanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan dana program pendidikan masyarakat tahun 2010.

F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan

4. Setiap lembaga penerima bantuan maksimal menerima dua jenis dana program dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2010. Bagi proposal yang diterima lewat dari tanggal tersebut akan diproses apabila masih tersedia kuota program

5. Untuk biaya pendampingan PKBM, lembaga calon penerima dana bantuan harus menyertakan rekomendasi pimpinan pembina langsung.

G. Mekanisme Penyaluran Dana

6. Bagi rumah pintar yang mengajukan dana program pendidikan masyarakat, harus menyertakan rekomendasi dari pimpinan pembina langsung.

Dana dapat disalurkan ke lembaga penyelenggara kegiatan apabilla telah memenuhi persyaratan lengkap dan terlaksanannya akad kontrak kerjasama antara Lembaga Penyelenggara dengan Kemdiknas.

14



15

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4. Dampak kegiatan pada kelembagaan lokal komunitas perempuan/terbangunnya sebuah pemahaman/kesepakatan dan kegiatan bersama atas suatu isu yang disepakati bersama. 5. Catatan khusus: misalnya terhambatnya pelaksanaan kegiatan, terjadinya bencana/musibah, adanya konflik dsb. Pemantauan terhadap program dilaksanakan oleh: 6. Internal lembaga penyelenggara, 7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

A. Pemantauan Pemantauan adalah upaya mendeteksi jalannya kegiatankegiatan program kerja, memfasilitasi lembaga penerima dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Apabila dimungkinkan, maka pemantauan juga dapat berupa kegiatan singkat mendampingi lembaga dalam menghadapi permasalahan yang muncul di tengah kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan, perlu ditelaah proses pelaksanaannya, apakah sudah mengikuti azas transparan, partisipatif dan sistimatis sesuai dengan kondisi lokal setempat. Lembar kerja pemantauan Pendidikan perempuan untuk pembangunan yang berkelanjutan dibuat secara singkat, sederhana dan menggambarkan keberhasilan/kegagalan program di tingkat lokal. Butir-butir pokok pemantauan adalah: 1. Lembaga penerima bantuan biaya operasional 2. Kelompok sasaran/komunitas perempuan 3. Jalannya pembelajaran/kegiatan, meliputi proses pengambil keputusan, catatan-catatan pertemuan kelompok, hubungan antara lembaga penyelenggara dengan kelompok sasaran (misalnya terbangunnya kontrak sosial, kemitraan tingkat lokal dsb).

16


8. Dinas Pendidikan Provinsi, 9. Direktorat Pendidikan Masyarakat.

B. Evaluasi Kegiatan Setelah kegiatan dilaksanakan pengelola harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan terhadap semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. 1. Pada aspek perencanaan, yang perlu dievaluasi antara lain pada; kesesuaian pemilihan program dengan permasalahan yang dihadapi oleh sasaran, sumber daya pendukung, sasaran, dan sarana prasarana. 2. Pada aspek pelaksanaan, yang perlu dievaluasi antara lain pada; pengelolaan, proses kegiatan, waktu yang dipergunakan, dan media yang dipergunakan. 3. Pada aspek hasil, yang perlu dievaluasi antara lain pada; hasil pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik.

C. Pelaporan Lembaga penerima program wajib pertanggungjawaban bantuan yang diterima.

membuat

laporan


17

1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan;

BAB V

FORMAT PROPOSAL

c. Memenuhi akuntabilitas lembaga penyelenggara. 2. Tahapan dan isi laporan Pada tahap awal penerimaan dana pengelola program harus menyampaikan laporan berupa lembaran bukti penerimaan pencairan bantuan dan rencana kerja kegiatan yang disampaikan selambat-lambatnya dua minggu setelah dana bantuan diterima. (lampiran 5) Laporan Kegiatan disusun secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat: a. Proses dan hasil pendidikan/pembelajaran pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan maupun pelatihan kewirausahaan perempuan; b. Rencana kegiatan pasca-program; c. Lampiran meliputi: • Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; • Dokumen pendukung lainnya. Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat u.p, Subdinas/ Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal dan Informal.

A. Profil Lembaga 1. Nama Lembaga

: .................…………..

2. Alamat Lengkap

: ..............…………….

3. No. Telp./HP

: ........….....................

4. Nama Ketua

: ..........……………….

5. Alamat Lengkap

: ..........……………….

6. No. Telp./HP

: ..........……………….

7. Nama Bank

: ..........……………….

8. No. Rek. Lembaga

: ..........……………….

9. Nama pada Rekening : ..........………………. 10. NPWP

: ..........……………….

11. Program pendidikan/ pemberdayaan perempuan/ masyarakat yang sudah dan/ sedang dilaksanakan: a. ................................................................ b. ................................................................ c. ................................................................ d. dst...........................................................

B. Data Calon Peserta Didik dan Pendidik/Tutor/Nara Sumber 1. Data Calon Peserta Didik Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan

18



19

Tuliskan seluruh data calon peserta didik menggunakan format pada lampiran 4. Daftar calon peserta didik harus disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat. 2. Data Calon Pendidik/Tutor/Nara Sumber Tuliskan seluruh data calon pendidik/tutor/nara sumber yang akan dilibatkan dalam program Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan menggunakan format pada lampiran 5.

D. Rencana Anggaran Belanja

Komponen Pembiayaan

1.

Bantuan Belajar Peserta Didik, meliputi ATK, bantuan motivasi, transport, konsumsi, dan lainnya. (diuraikan secara rinci kebutuhannya)

Rp2.500.000 (maks)

2.

Biaya Penyelenggaraan, meliputi; transport fasilitator/ NST, pengadaan bahan ajar/ praktek, dan sarana lainnya yang diperlukan (diuraikan secara rinci kebutuhannya)

Rp. 16.250.000 (minimal)

3.

Biaya Manajemen, meliputi; penyusunan perencanaan, pengelolaan adiminstrasi, pelaksanaan monev, pelaporan. (diuraikan secara rinci kebutuhannya)

Rp3.750.000 (maksimal)

4.

Evaluasi Kegiatan

Rp2.500.000 (maks)

C. Uraian Program NO.

URAIAN PROGRAM

PENJELASAN

1. Jenis kegiatan 2. Tujuan Program 3. Sasaran /peserta dan lokasi penyelenggaraan 4. Hasil yang diharapkan 5.

Langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, rencana tindak lanjut

6. Kegiatan pembelajaran dan jadwal

Vol

Satuan

Harga Satuan

No.

Jumlah

7. Fasilitas/sarana kegiatan

Jumlah keseluruhan yang diajukan : Rp .....................................

8. Mitra Kerja 9. Kelengkapan Administrasi

20


Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya (sesuai butir E).

Jumlah yang disetujui

: Rp .....................................


21

E. Format Verifikasi

F. Lampiran proposal 1. Surat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai dengan format lampiran 3)

Lembar Verifikasi: Keterangan

Data Lapangan

Catatan Pemantau

2. Fotokopi bukti syah pembentukan/pendirian lembaga yang diterbitkan pejabat yang berwenang

Nama Lembaga:

3. Fotokopi nomor rekening atas nama lembaga

Alamat lengkap:

4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga

Penyelenggara Lembaga/kegiatan

5. Daftar calon warga belajar/peserta didik (sesuai dengan format lampiran 4)

Kesesuaian Data kelompok sasaran

6. Daftar calon tutor/instruktur dan tenaga kependidikan (sesuai dengan format lampiran 5)

Tahap Kegiatan: Persiapan Pelaksanaan: -Pertemuan kelompok -Perumusan Kesepakatan -Kegiatan Ekonomi/ketrampilan -Pendampingan lapangan

Catatan hasil pertemuan kelompok, kesepakatan

7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sesuai format lampiran 2). 8. Formulir Pendaftaran sesuai dengan lampiran 8.

CATATAN PENILAIAN

Kasus Khusus: Konflik/Kendala pelaksanaan Komentar Tokoh Lokal/Pemdes

Lokasi Kegiatan,….tgl……. Petugas Pemantau

Lembaga Yang di pantau

nama jelas

nama jelas

mengetahui: wakil kelompok sasaran (minimal 5 orang)

22



23

Lampiran 1

BAB VI

: Cover Proposal

PENUTUP JUDUL (Sesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan)

Acuan ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas dan oleh karenanya diperlukan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725575, faksimili (021) 5725039.

PROPOSAL Diajukan kepada: Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional Gd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Oleh :

Lembaga

: ........................................................

Alamat

: ........................................................

No. Tlp./Hp./Fax

: ........................................................

Keterangan: Judul proposal di rumuskan berdasarkan usulan kegiatan yang direncakan, tetapi harus dalam kerangka pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan.

24



25

Lampiran 2 : Format Rekomendasi Dinas Pedidikan

Lampiran 3

Kop surat DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT

Rekomendasi Nomor: ........... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa, setelah mempelajari secara cermat Proposal yang diajukan oleh:

SURAT PERNYATAAN*) Yang bertanda tangan dibawah ini kami penerima Dana Bantuan Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2010, Nama

: ..………………………………….

Jabatan

: ..………………………………….

Nama Lembaga

: ............................................

Alamat Lembaga

: ..………………………………….

Alamat

: ............................................

Telp./HP

: ..………………………………….

No. Tlp./Hp./Fax

: ............................................

menyetujui dan mendukung untuk pengajuan Proposal Dana Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun anggaran 2010, kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan.................. Kabupaten/Kota.............................*) Tanda Tangan, Stempel ______ (Nama Terang) NIP: Catatan. *) disesuaikan

26

: Format Pernyataan Lembaga


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama 2. menerima sanksi bila: a. melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan akad kerjasama; b. menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku. 3. membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, dua minggu setelah dana diterima, kedua, setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan; dan


27

Lampiran 4 : Format Calon Peserta Didik

4. berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

…………………………. 2010 Yang Membuat Pernyataan

NAMA LEMBAGA :..............................................................

Ketua Lembaga**)

LOKASI Penyelenggaraan Program: ......................... TAHUN 2010

Materai Rp. 6000 No

(…………..………….) Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima.

Nama Peserta Didik

Alamat

Umur

Pendidikan terakhir

Pekerjaan

1. 2. 3. 4. 5 dst ................, ..........................., 2010 Mengesahkan, Kepala Desa/Kelurahan..............*) Tanda Tangan, Stempel

___ (Nama Terang)

28



29

Lampiran 5 : Format Calon Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/ Nara Sumber

LAPORAN AWAL A. LEMBAGA

DAFTAR CALON PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER

1. Nama Lembaga : ..................................................................

PENDIDIKAN PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2. Alamat Lengkap : ................................................................

NAMA LEMBAGA : .............................................................. TAHUN 2010

Nama

Umur

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

1.

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

3. Nama Ketua

: ..................................................................

4. No. Telp./HP

: ..................................................................

B. LAPORAN PERTAMA

LOKASI PENYELENGGARA PROGRAM: ...............................

No

Lampiran 6 : Format Pelaporan Awal

Ket

1. Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2010 dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Kemdiknas telah diterima pada: • Pada TanggaL

: …………………………

• Dengan jumlah (Rp) : ………………………… 2. 3. 4. 5. dst

30


• Melalui Bank/No. Rekening : ………………………… 2. Identifikasi tutor dan peserta didik telah dilakukan dengan rincian berikut: …………………………................. 3. Penyelenggaraan pendidikan/keterampilan akan dimulai pada hari/tanggal: …………………., dengan perincian jadwal pembelajaran/pendidikan/pelatihan sebagai berikut: …...............................................


31

Lampiran 7

: Format Pelaporan Akhir

Lampiran 8 : Formulir Pendaftaran

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

FORMULIR PENDAFTARAN

A. LEMBAGA 1. 2. 3. 4.

Lembaga Alamat Lengkap Ketua No. Telp./HP

: ........................................................... : ........................................................... : ........................................................... : ...........................................................

B. URAIAN KEGIATAN No

Kegiatan

1.

Jenis/ Kegiatan

2.

Tujuan dan sasaran /peserta

3

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4. 5. 6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.

Lampiran-lampiran:


2. No. Registrasi/Pendaftaran *) )

: .................................. : ...................................

3. Judul Proposal *

)

: ...................................

4. Tanggal Pengiriman *

5. Tanggal Penerimaan * Penjelasan

)

: ................................... : ...................................

6. Jenis Bantuan *

................................... )

: ...................................

7. Nama Lembaga **

)

8. Alamat Lembaga **

: ..................................

9. Penanggung jawab/ Ketua *)

: ..................................

10. Nama Bank & No. Rekening

: .................................

Atas nama **)

................................. )

11. Rekomendasi *

Pengusul, a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Dokumen lainnya.

32

: ...................................

)

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan Indikator kunci keberhasilan dan pencapaian

1. No. Urut *)

pendukung

(......................................)

: .................................

Penerima,

(.............................)

Keterangan : *) Diisi oleh petugas penerima Proposal, Direktorat Pendidikan Masyarakat **) Diisi oleh pihak lembaga Format ini dibuat rangkap dua, diserahkan/ dilampirkan bersama proposal.


33

34

(9)

Nilai 3= Rekomendasi, nomor rekening lengkap atas nama lembaga Nilai 2= Nomor rekening lengkap atas nama lembaga tanpa rekomendasi

(8)

Nilai 1= Tidak ada nomor rekening a.n. lembaga/tidak ada rekomendasi

Catatan Petugas tentang kelengkapan administrasi:

(7)

Penanggung jawab

ADMINISTRASI

-------------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Alamat

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Nama Lembaga

-------------------------------------------------------------------------------------------

(4)


dst.

3.

2.

1.

(2) (1)

(3)

No. Registrasi No. Urut

Provinsi

Judul

Paraf Petugas

Kode Bantuan: …………..

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN

Lampiran 9 : Lembar Verifikasi

Jenis Bantuan

Kelengkapan Administrasi

Catatan:


35

36


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Recommend Documents