Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp. : (021) 5725501, 5725502, 5725507, 5725715, 5725716 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : www.dikmas.depdiknas.go.id

Kata Sambutan

P

endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Pendidikan Masyarakat membina program-progam pendidikan masyarakat melalui Pendidikan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi

ii

ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

layanan masyarakat mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran. Untuk itulah, maka acuan bantuan pendidikan keluarga bewawasan gender ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi PKBM, LSM, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan dan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah Swt berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin. Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

iii

Kata Pengantar

K

eaksaraan adalah prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa “…keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan merupakan langkah pokok dalam pendidikan dasar, yang merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi abad ke-21.” Sampai akhir tahun 2008 terdapat 9.763.256 orang atau 5,97%, penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara, sebagian besar 6.248.484 orang atau 7,51% adalah perempuan dan laki-laki 3.514.772 orang atau 4,27%. Penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang tidak dapat membaca ini dengan sendirinya kurang mempunyai harapan yang cerah karena tidak mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan orang dewasa.

iv


Departemen Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2009 akan mencapai tingkat literasi sebesar 95% atau tersisa hanya 7,7 juta orang. Untuk mencapai hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa ini dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan ini dalam skala nasional terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan adalah membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.

v

Acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Bewawasan Gender ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan program pendidikan keluarga berwawasan gender dapat dilaksanakan sesuai peraturan dalam mencapai tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan. Semoga acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Bewawasan Gender ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN ...................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................... iv DAFTAR ISI ................................................................................. vii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. A Latar Belakang ........................................................ B. Pengertian ............................................................... C. Tujuan Acuan ............................................................ D. Ruang Lingkup ........................................................

BAB II

BANTUAN PENYELENGGARAAN PKBG ............................... 6 A. Dasar Hukum ........................................................... 6 B. Tujuan Bantuan ....................................................... 8 C. Hasil yang Diharapkan ............................................ 9 D. Rincian Dana Bantuan ............................................ 10

Jakarta, Januari 2009 Direktur Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Ph.D. NIP 131386322

1 1 3 4 4

BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA.................................. 11 A. Persyaratan .............................................................. 11 B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan ... 12 C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal ................. 13 D. Penilaian Proposal ................................................... 13 E. Pelaksanaan Program ............................................. 14 F. Pelaporan ................................................................. 14 G. Catatan Khusus......................................................... 15

vi


vii

BAB IV FORMAT PROPOSAL...................................................... 16 A. Profil Lembaga ........................................................ 16 B. Data Calon Peserta PKBG dan Pendidik/ Nara Sumber/Pelatih ............................................... 17 C. Diskripsi Program yang Diusulkan ......................... 17 D. Rencana Anggaran Belanja .................................... 18 E. Lampiran .................................................................. 18 Lampiran 1: Contoh Cover Proposal ..................... 20 Lampiran 2: Format Rekomendasi ......................... 21 Lampiran 3: Format Pernyataan Lembaga ............ 22 Lampiran 4: Format Daftar Calon Pendidik/ Nara Sumber/Pelatih .......................... 23 Lampiran 5: Format Daftar Instruktur Lembaga ... 24 Lampiran 6: Format Pelaporan Awal ..................... 25 Lampiran 7: Format Pelaporan Akhir ..................... 26 Lampiran 8: Formulir Pendaftaran ......................... 27 Lampiran 8: Lembar Verifikasi ................................ 28

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang, kurang lebih 64% di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Kondisi ini telah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tergolong rendah. Untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, United Nations Development Program (UNDP) menetapkan angka melek aksara sebagai variabel penting dari indeks pendidikan, di samping rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tersebut di antaranya melalui program pemberantasan buta aksara.

viii


1

Pendidikan perempuan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu negara, karena perempuan juga sebagai warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki. Data menunjukan partisipasi perempuan diberbagai bidang pembangunan tertinggal dibanding laki-laki. Pendidikan pemberdayaan perempuan melalui penyelenggaraan PKBG secara simultan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, karena dengan pendidikan produktivitas perempuan dapat meningkat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. Peningkatan produktivitas perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain adanya perubahan sikap yang lebih positif dan maju, meningkatnya kemampuan kecakapan hidup (life skills), serta hasil karya baik berupa barang atau jasa untuk keperluan diri dan masyarakatnya. Dalam mendukung terwujudnya kualitas hidup perempuan diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan peran dan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal tersebut dapat dicapai apabila semua komponen bangsa menempatkan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan (bukan objek), di samping perubahan pola pikir dalam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Banyak kasus putus sekolah akibat kekurang mampuan ekonomi keluarga banyak diderita oleh anak perempuan. Keadaan ini pada gilirannya akan melahirkan kembali keluarga-keluarga dengan sumberdaya rendah karena

2


pendidikan yang rendah. Untuk itulah dipandang perlu adanya usaha nyata membantu keluarga-keluarga miskin dalam memperbaiki kualitas kehidupan, baik pada sisi pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial-psikologisnya. Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan keluarga agar memiliki akses, kapasitas, dan kontrol terhadap berbagai sumber daya (termasuk sumber daya ekonomi) dan berpartisipasi lebih besar dalam pembangunan. Acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Tahun 2009 disusun agar lembaga penyelenggara PKBG dapat mengajukan dana bantuan sesuai ketentuan mekanisme yang benar.

B. Pengertian 1. Pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) adalah upaya penyadaran keluarga dalam memahami hak, kewajiban, dan peran laki-laki dan perempuan melalui pendidikan kecakapan hidup untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga. 2. Bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) adalah bantuan dana yang diberikan kepada lembaga untuk menyelenggarakan penguatan terhadap kualitas kehidupan pendidikan dalam keluarga yang setara dan adil, baik bagi perempuan maupun laki-laki. PKBG dilakukan dalam bentuk pendidikan nonformal dan/atau informal. 3

C. Tujuan Acuan

KONSEP DASAR

Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap: 1. Lembaga dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender. 2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal bantuan penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal. 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan dalam mengelola program bantuan penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender.

Ruang lingkup PKBG meliputi pesan standar sebagai berikut:

Demokrasi, Azasi

4

Hak

Konsepsi Gender Kesetaraan dan Keadilan Gender

Bias Gender Kesetaraan Gender

MATERI UTAMA

TOPIK

Pluralisme

Kehidupan dalam Keberagaman

Demokrasi

Musyawarah dan Mufakat

Dialog

Menghargai pendata orang lain

HAM

Pelanggaran HAM

Hak Anak

Pola Asuh Anak

Hak Perempuan

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan


TOPIK Gender dan Jenis Kelamin Stereotype Laki-laki/Perempuan Subordinasi dan marjinalisasi Akses-kesempatan pendidikan Kewirausahaan

Ekonomi Keluarga

Pengelolaan Usaha Keluarga Pengelolaan Keuangan Keluarga

Kecakapan Hidup/ Lifeskills

Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan

Sanitasi

Kehidupan SosialPsikologis

Hubungan antara anggota keluarga

Pelestarian lingkungan Pergaulan bertetangga antar keluarga Pola makan-minum bergizi

Gizi dan Kesehatan

Keterampilanketerampilan (Vocational)

D. Ruang Lingkup

KONSEP DASAR

MATERI UTAMA

Penanganan awal penyakit Berkebun tanaman sehat Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sesuai potensi setempat

Masing-masing lembaga pelaksana diharuskan mengelaborasi pesan standar ini ke dalam materi pembelajaran yang terintegrasi dengan potensi-potensi dan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Sebagai kegiatan pembelajaran yang terintegrasi, pesan standar di atas jangan dipandang sebagai ’mata pelajaran’ atau materi pelatihan, tetapi harus lebih merupakan pesanpesan untuk mencapai kompetensi dasar. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender ini dikemas dalam Pendidikan Kesadaran Gender/pelatihan keterampilan tertentu yang strategi pelaksanaannya mencakup pesan standar tersebut di atas. 5

BAB II B Bantuan Penyelenggaran PKBG

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 5. Peraturan Pemerintah:

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). 10. Komitmen Internasional: a. Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW). b. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

c. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

d. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDG’s).

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA).

e. Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-2015.

7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan. 6

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 48 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.


f. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

7

B. Tujuan Bantuan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender bertujuan: 1. Memperluas akses penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender untuk: a. Meningkatkan kesadaran saling menghormati perbedaan dalam keberagaman dan berlatih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah. b. Meningkatkan pemahaman HAM, hak anak, dan hak perempuan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM. c. Menanamkan wawasan, kesadaran, dan perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak di keluarga dan masyarakat. d. Meningkatkan dan penguatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian kecakapan hidup. e. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga yang mendukung terwujudnya keberlanjutan pendidikan anak-anak, baik anak perempuan maupun laki-laki minimal sampai menyelesaikan wajar dikdas 9 tahun.

C. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kesadaran saling menghormati perbedaan dalam keberagaman dan berlatih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah. 2. Terbangunnya pemahaman HAM, hak anak, dan hak perempuan sebagai bekal menghindari bentuk-bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. 3. Terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui penguasaan kecakapan hidup. 5. Terwujudnya tabungan pendidikan dalam keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak, baik perempuan mapun laki-laki minimal sampai menyelesaikan wajar dikdas 9 tahun 6. Meningkatnya kualitas hidup keluarga sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.

2. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

8


9

D. Rincian Dana Bantuan Satu lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan dana bantuan sebesar maksimal Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Bantuan tersebut untuk Penyelenggaraan PKBG minimal 20 keluarga sasaran. Alokasi proporsi penggunaan dana bantuan adalah: (a) biaya pengelolaan oleh lembaga penyelenggara maksimal 20%; (b) biaya pelaksanaan pendidikan minimal 80%, dengan rincian sebagai berikut: No.

1.

2.

Komponen yang Dibiayai

Harga Satuan (Rp)

Perincian

Manajemen/ Pengelolaan Program (20%)

• Penyelenggaraan, • Pendampingan lembaga/ bimbingan teknis; • ATK; • Pembayaran rekening listrik, telepon, dan • Pelaporan

Rp. 4.000.000,00

Penyelenggaraan Program (80%)

• Pengajar/Instruktur; • Pengadaan alat dan bahan Praktek; • Pengadaan modul; • Evaluasi proses pembelajaran • Instrumen untuk iden-tifikasi jenis keterampilan yang dipilih, pelaksanaan life skill

Rp. 16.000.000,00

Total biaya

10

BAB III Prosedur Penyaluran Dana

A. Persyaratan 1. Kriteria Lembaga Penerima Dana: a. Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, perserikatan, perkumpulan, perhimpunan, dan lembaga pengabdian masyarakat, yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. b. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. c. Memiliki alamat dan struktur organisasi yang jelas. d. Memiliki calon peserta didik dan tenaga pendidik/pelatih/ narasumber teknis yang profesional sesuai dengan keahlian dan jenis program PKBG yang diajukan. e. Sanggup menyediakan sarana dan prasarana untuk pembelajaran. f. Sanggup menyusun program PKBG sesuai yang diajukan. g. Memiliki pengalaman menyelenggarakan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. h. Sanggup merekrut dan mendidik peserta PKBG sesuai dengan kriteria pada butir E. 2. Kriteria Warga Belajar

Rp. 20.000.000,00


Peserta program PKBG adalah laki dan perempuan yang memiliki kriteria: a. Keluarga miskin, di perdesaan maupun di perkotaan;

11

b. Keluarga transmigran dan masyarakat terisolasi, dan/ atau keluarga rentan sosial di perkotaan; c. Keluarga yang memiliki anak usia sekolah laki-laki dan perempuan. 3. Kriteria Keberhasilan Lembaga/Organisasi Penerima Dana a. Delapan puluh persen peserta program PKBG memahami HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan dan kesetaraan gender dalam keluarga, dan memahami pentingnya menghormati perbedaan, dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. b. Tujuh puluh persen peserta penerima dana bantuan PKBG mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui penguasaan kecakapan hidup, dan memiliki tabungan pendidikan dalam keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak, baik perempuan mapun laki-laki.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Sosialisasi program/bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi dan visitasi lembaga 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Penetapan lembaga penerima bantuan

12


8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana (Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dapat dibaca dalam Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan Masyarakat).

C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal Lembaga mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Lembaga memberikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan proposal menggunakan format pada BAB IV dan lampiran buku acuan ini. Proposal dibuat rangkap dua dan ditujukan ke: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PNFI, Depdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

D. Panilaian Proposal Penilaian proposal mengacu pada Acuan Penilaian Proposal Dana Bantuan Program Pendidikan Masyarakat Tahun 2009. Pokok-pokok aspek yang dinilai antara lain: (1) Kesesuaian kegiatan PKBG yang diusulkan, (2)

13

Ketepatan sasaran kegiatan, (3) Rencana program yang akan dilaksanakan; (4) Potensi pengembangan dan manfaat program yang diusulkan bagi peserta, (5) Rencana tindak lanjut yang diusulkan.

E. Pelaksanaan Program Pelaksanaan program dilakukan secara berkesinambungan minimal dua pertemuan tatap muka/minggu. Setiap pertemuan dua jam (2x60 menit) untuk masa pendidikan/ pembelajaran/pelatihan selama-lamanya tiga bulan.

F. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan; c. Memenuhi akuntabilitas lembaga penyelenggara. 2. Tahapan dan isi laporan Laporan awal; pemberitahuan kesiapan melaksanakan program yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana bantuan diterima.

14


Laporan akhir; laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurangkurangnya memuat: a. Proses dan hasil pembelajaran PKBG; b. Rencana kegiatan pasca program; dan c. Lampiran meliputi: •

Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

•

Dokumen pendukung lainnya.

Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat u.p, Subdinas/ Subdin/Bidang yang menangani Pendidikan Nonformal dan Informal.

G. Catatan Khusus Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal beserta jajarannya tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan, serta tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun.

15

BAB IV F Format Proposal

A. Profil Lembaga 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap 3. No. Telp/HP 4. Nama Ketua 5. Alamat Lengkap 6. Nama Ketua 7. Nama Bank 8. No. Rek. Lembaga 9. Atas Nama 10. NPWP

: ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ......................................................

11. Program pendidikan/ pelatihan/ keterampilan yang pernah dilaksanakan:

B. Data Calon Peserta PKBG dan Pendidik/Nara Sumber/Pelatih 1. Data Calon Peserta PKBG (Perincian Nama Dilampirkan): Tuliskan semua keluarga calon peserta PKBG menggunakan format pada lampiran 4. Daftar calon peserta PKBG harus disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat. 2. Data Calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih (Perincian Nama Dilampirkan): Tuliskan seluruh data calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih yang akan dilibatkan dalam program PKBG menggunakan format pada lampiran 5.

C. Diskripsi Program yang Diusulkan NO.

URAIAN PROGRAM

1.

Jenis pendidikan/ keterampilan

2.

Tujuan

3.

Sasaran /peserta/lokasi

4. 5.

PENJELASAN *)

Hasil yang diharapkan Langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan Kegiatan pembelajaran dan jadwal

a. ......................................................................................

6.

b. ......................................................................................

7.

Fasilitas/sarana kegiatan

c. ......................................................................................

8.

Mitra Kerja

d. ................................................................................dst.

9.

Kelengkapan Administrasi

Semua kelenggkapan administrasi dilampirkan fotokopinya (sesuai butir E).

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti di atas

16


17

D. Rencana Anggaran Belanja No

1.

2.

Kegiatan

Volume

(1) Biaya Manajemen/ pengengelolaan program

(2)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

(3)

(2)x(3)

6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 7. Struktur organisasi kepengurusan lembaga. 8. Formulir Pendaftaran sesuai dengan lampiran 8. CATATAN PENILAIAN

(+ 20 %) • Penyelenggaraan, • Pendampingan lembaga/bimbingan teknis; • ATK; • Pembayaran jasa listrik dan telpon • Pelaporan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (+ 80%) • Pengajar/Instruktur; • Pengadaan alat dan bahan Praktek; • Pengadaan modul; • Evaluasi proses pembelajaran;

Jumlah

E. Lampiran Kelengkapan Administrasi 1. Surat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai dengan format 3). 2. Foto kopi surat bukti syah pembentukan lembaga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Foto kopi nomor rekening atas nama lembaga. 4. Daftar calon peserta PKBG(sesuai dengan format pada butir B.1) disyahkan oleh kepala desa/kelurahan setempat. 5. Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan (sesuai dengan format pada butir B.2).

18


19

Lampiran 1 : Format Cover Proposal

Lampiran 2 : Format Rekomendasi KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER PADA KELUARGA PENGRAJIN KONVEKSI DI KELURAHAN JATI MAKMUR, KOTA BEKASI, JAWA BARAT*)

PROPOSAL Diajukan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Gd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Oleh :

Lembaga

: .................................................

Alamat

: .................................................

No. Tlp./Hp./Fax

: .................................................

REKOMENDASI Nomor: ........... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa, setelah mempelajari secara cermat Proposal yang diajukan oleh: Nama Lembaga Alamat No. Tlp./Hp./Fax

: ............................................ : ............................................ : ............................................

menyetujui dan mendukung untuk pengajuan Proposal Dana Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender tahun anggaran 2009, kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ................., 2009 Kepala Dinas Pendidikan.................. Kabupaten/Kota.............................*) Tanda Tangan, Stempel ______ (Nama Terang)

NIP: Catatan:

*) Hanya salah satu contoh judul proposal. 20


Catatan. *) disesuaikan 21

Lampiran 3 : Format Pernyataan Lembaga

Lampiran 4 : Format Daftar Calon Peserta Didik

SURAT PERNYATAAN*) DAFTAR CALON PESERTA Yang bertanda tangan dibawah ini kami penerima Dana Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender tahun 2009, Nama : ..…………………………………. Jabatan : ..…………………………………. Alamat Lembaga : ..…………………………………. Telp./HP : ..…………………………………. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program pendidikan keluarga berwawasan gender sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama 2. menerima sanksi bila: a. melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan akad kerjasama; b. menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku; 3. membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, dua minggu setelah dana diterima, kedua, setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan; dan 4. berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………. 2009 Yang Membuat Pernyataan Ketua Lembaga**)

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER NAMA LEMBAGA :.............................................................. LOKASI KEGIATAN: ............................................................. TAHUN 2009 Nama Peserta No

Alamat Suami

Istri

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

1. 2. 3. 4. 5 dst

................, .............................., 2009 Mengesahkan, Kepala Desa/Kelurahan.................*)

Materai Rp. 6.000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………….) Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima.

22


___ (Nama Terang)

23

Lampiran 5 : Format Daftar Calon Pendidik/Nara Sumber/Pelatih

Lampiran 6 : Format Pelaporan Awal FORMAT PELAPORAN

DAFTAR CALON PENDIDIK/NARA SUMBER/ PELATIH KETERAMPILAN

A. LEMBAGA

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

1. Nama Lembaga :……....................………….............. 2. Alamat Lengkap:……....................…………..............

NAMA LEMBAGA : ..................................................... LOKASI KEGIATAN : .....................................................

3. Nama Ketua:... ……....................…………............ 4. No. Telp./HP: ……....................……….............

TAHUN 2009

No

Nama

Umur Pekerjaan

Pendidikan Bidang Terakhir keahlian

E. LAPORAN PERTAMA

Ket

1.

1. Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan ............. dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Depdiknas telah diterima pada: •

Tanggal

: .........................

2.

•

Dengan jumlah (Rp)

: .........................

3.

•

Melalui Bank/No. Rekening

: .........................

1. Identifikasi peserta program dan Pendidik/Nara sumber/Pelatih telah dilakukan dengan rincian berikut : .................................................... ........................................................................................................... ................................................................................................

4. 5. dst

2. Penyelenggaraan PKBG akan dimulai pada hari/tanggal: ............………., dengan perincian jadwal sebagai berikut : ............. ........................................................................................................... ...........................................................................................................

24


25

Lampiran 7 : Format Pelaporan Akhir

Lampiran 8 : Formulir Pendaftaran FORMULIR PENDAFTARAN

A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga : ......................................................................... 2. Alamat Lengkap : ......................................................................... 3. Nama Ketua

: .........................................................................

4. No. Telp./HP:

: .........................................................................

B. URAIAN KEGIATAN No 1. 2. 3 4. 5.

Kegiatan Jenis/ Kegiatan Tujuan dan sasaran / peserta & lokasi Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan Pencapaiaan dan indikator kunci sukses

6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.

Penjelasan

Lampiran-lampiran:

1. No. Urut*) 2. No. Registrasi/Pendaftaran*) 3. Judul Proposal*) 4. Tanggal Pengiriman*) 5. Tanggal Penerimaan*) 6. Jenis Bantuan/Blockgrant*) 7. Nama Lembaga**) 8. Alamat**) 9. Penanggung jawab**) 10. Nama Bank & No. Rekening Atas nama**) 11. Rekomendasi**) Pengusul,

(......................................) a) Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b) Dokumen pendukung lainnya.

: .................................... : .................................... : .................................... .................................... : .................................... : .................................... : .................................... .................................... : .................................... : .................................... : .................................... : .................................... : .................................... : .................................... ..............,................ 2009 Penerima,

(.....................................)

Keterangan : *)

Diisi oleh petugas penerima Proposal, Direktorat Pendidikan Masyarakat (Nomor 1s.d 6) **) Diisi oleh pihak lembaga (Nomor 7s.d 11) Formulir ini dibuat rangkap dua, diserahkan/ dilampirkan bersama proposal.

26


27

Lampiran 8 : Lembar Verifikasi

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Kode Bantuan: ………….. No. Urut

No. Registrasi

Provinsi

Judul

Nama Lembaga

Alamat

Penanggung jawab

Jenis Bantuan

Kelengkapan Administrasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. 2. 3. dst.

Catatan: Nilai 3= Rekomendasi, nomor rekening lengkap atas nama lembaga Nilai 2= Nomor rekening lengkap atas nama lembaga tanpa rekomendasi Nilai 1= Tidak ada nomor rekening a.n. lembaga/tidak ada rekomendasi Catatan Petugas tentang kelengkapan administrasi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Petugas, -

28


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Recommend Documents