Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp.: (021) 5725575 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : http://www.dikmas.net

Kata Sambutan

P

rakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

ii

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA

PROGRAM KEAKSARAAN DASAR

iii

Kata Pengantar Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat

iv



v

dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Balai Belajar Bersama, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Keaksaraan Dasar diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pendidikan Masyarakat,

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN .............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...........................................................................

v

DAFTAR ISI ....................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang ............................................................ B. Dasar Hukum .............................................................. C. Tujuan Acuan ..............................................................

1 3 4 5

BAB II

PROGRAM KEAKSARAAN DASAR .................................... 6 A. Pengertian ................................................................... 6 B. Sasaran Program Keaksaraan Dasar .......................... 6 C. Tujuan Program Keaksaraan Dasar ........................... 7 D. Hasil yang Diharapkan ............................................... 7 E. Deskripsi Kegiatan ...................................................... 8 F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana .................... 11

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA........ A. Sasaran Penerima Program ........................................ B. Persyaratan Penerima ................................................. C. Proses Pengajuan Usulan/Proposal ............................ D. Proses Penilaian .......................................................... E. Proses Verifikasi .......................................................... F. Waktu .......................................................................... G. Proses Penyaluran Dana ............................................. H. Catatan Khusus ...........................................................

13 13 13 14 15 15 15 16 16

Ella Yulaelawati, M M.A., Ph.D lla Yulaelawati A Ph NIP. 19580409 198402 2 001

vi



vii

Bab I

BAB IV

BAB V

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ..................................... A. Pemantauan ................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ....................................................... C. Pelaporan ....................................................................

18 18 18 18

FORMAT PROPOSAL........................................................... A. Profil Lembaga............................................................. B. Data Calon Warga Belajar dan Tutor ......................... C. Uraian Program yang Diusulkan................................. D. Rencana Anggaran Belanja......................................... E. Lampiran ...................................................................... F. Format Verifikasi ........................................................

20 20 21 21 22 23 23

PENUTUP ............................................................................ 28

LAMPIRAN ......................................................................................... 1. Lampiran 1 : Contoh Cover Proposal ......................... 2. Lampiran 2 : Contoh Surat Rekomendasi .................. 3. Lampiran 3 : Contoh Surat Pernyataan Lembaga Pengusul ............................... 4. Lampiran 4 : Format Daftar Calon Warga Belajar .. 5. Lampiran 5 : Format Daftar Calon Tutor .................. 6. Lampiran 6 : Format Laporan ....................................

viii


29 29 30 31 32 33 34

Pendahuluan

Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) Memahami masalah, ii) Menilai tujuan hidupnya,iii) Membentuk strategi, iii) Mengelola sumber daya, iv)Bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.


1

Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementrrian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • Swa manajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Program berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program • Pemberdayan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup

2


A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 berjumlah 8,3 juta orang (5,03%) dan sebagian besar adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.


3

Atas dasar itu, pada tahun 2010, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan komunitas khusus, inovasi aksara agar berdaya, aksara kewirausahaan, keaksaraan seni budaya lokal dan Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Program-program tersebut ditunjang dengan program TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Penguatan Minat Baca, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Program Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan buta aksara melalui program pendidikan keaksaraan. Program ini dapat diakses oleh para penyelenggara pendidikan keaksaraan yang memenuhi persyaratan.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.

Agar para penyelenggara dapat memperoleh biaya keaksaraan dasar sesuai dengan peraturan, maka disusunlah ”Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Keaksaraan Dasar (Dekonsentrasi, P2PNFI dan BPPNFI) tahun 2010”.

B. Dasar Hukum

9

Tahun

2000

tentang

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan; dan

C. Tujuan Acuan Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap: 1. Lembaga/organisasi dalam menyusun dan mengajukan proposal program keaksaraan dasar.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal program keaksaraan dasar sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

3. Dinas Pendidikan Provinsi, P2PNFI dan BPPNFI dalam menyalurkan dana program keaksaraan dasar.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan Provinsi, P2PNFI dan BPPNFI dalam mengelola program pendidikan keaksaraan.

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

4

6. Instruksi Presiden Nomor Pengarusutamaan Gender;



5

Bab II

Program Keaksaraan Dasar

C. Tujuan Program Keaksaraan Dasar Program keaksaraan dasar bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan.

A. Pengertian 1. Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk melek aksara parsial dan cenderung masih buta aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. 2. Dana program keaksaraan dasar merupakan alokasi biaya APBN yang dapat diakses oleh lembaga/organisasi untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar bagi penduduk dewasa dengan kemampuan melek aksara parsial yang cenderung buta aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.

B. Sasaran Program Keaksaraan Dasar Sasaran program keaksaraan dasar adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek aksara parsial dan cenderung masih buta aksara.

6


2. Memberikan kemampuan keaksaraan bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. 3. Meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 4. Membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk secara nasional.

D. Hasil yang Diharapkan Pemberian program keaksaraan dasar diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut. 1. Meningkatnya akses pelayanan program pendidikan keaksaraan dasar. 2. Meningkatnya kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia oleh penduduk buta aksara usia 15 tahun peserta program keaksaraan dasar sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK).


7

3. Meningkatnya keberdayaan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas peserta program keaksaraan dasar yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka setelah mengikuti pembelajaran. 4. Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan Peserta didik dapat mencapai kompetensi keaksaraan dasar minimal 70% dengan indikator dapat mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung sederhana menggunakan bahasa Indonesia. Pesera didik yang sudah mencapai indikator tersebut diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). 2. Pembelajaran Pembelajaran keaksaraan dasar dilakukan berdasarkan konteks pembelajaran (latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar). Tutor dapat mempotensikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat. Program pembelajaran praktis berupa latihan praktik berbahasa yang realistis di rumah dalam kegiatan mendengar, membaca, menulis, berbicara, dan menghitung seperti kosakata anggota badan, anggota keluarga, peralatan rumah tangga, dan aktivitas sehari-hari, dsb. Pembelajaran di tempat kerja seperti mendengar instruksi, membaca dan menulis peralatan kerja, dsb. Pembelajaran di masyarakat dengan kegiatan mendengar, membaca, menulis, berbicara, dan berhitung

8


berbagai aktivias hidup berkaitan dengan benda, kerja, sifat, dan bilangan. Setting atau suasana dan tempat pembelajaran disesuaikan dengan topik, tujuan, tempat pembelajaran. Metode celup (imertion program) dilakukan dengan mempraktikkan pemakaian bahasa Indonesia secara nyata di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Di rumah tutor dapat mengajarkan kebiasaan hidup mulai bangun tidur sampai tidur lagi (Mandi, memasak, berkebun, bertani, berdagang, dll). Dari kegiatan tersebut peserta didik akan memperoleh kosakata dan penggunaan struktur bahasa sederhana melalui proses pemerolehan (acquisition) secara tidak langsung berkaitan dengan penulisan kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kata depan, dan merangkai jenis kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Dalam metode ini peserta didik dapat menulis struktur kalimat dasar, baik kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya : ibu pergi ke sawah. Makanan sudah tersedia. Bapak pulang terlambat. Ibu di Balai RW. Tolong nyalakan listrik. Belikan gula 2 kg. Pada tahap selanjutnya peserta didik dapat menulis pesan pendek, berupa pertanyaan, dan perintah sederhana. Metode terjemahan dapat dilaksanakan dengan menerjemahkan bahasa pertama yang dikuasai peserta didik ke dalam bahasa Indonesia, hal-hal ang berhubungan dengan kehidupan. Misalnya nama anggota tubuh, keluarga, peralatan dapur, peralatan mandi, Evaluasi proses keberhasilan pembelajaran dinilai dari jumlah tagihan tugas-tugas keaksaraan dan penilaian yang diberikan tutor dan diserap oleh pembelajar. Pembelajar dianggap berhasil bila sudah menyerap 80% materi dalam penyelesaian tugas-tugas belajar.


9

3. Komponen Pendukung

e. Dana belajar Dana program keaksaraan dasar disediakan pemerintah Rp 360,000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap peserta didik dalam satu satuan periode waktu pembelajaran. Kreativitas lembaga penyelenggara untuk menggali dana lain sebagai pendamping sangat diperlukan.

a. Kelompok Belajar Kelompok belajar keaksaraan dasar terdiri atas 10 peserta didik. Pengelompokan ini untuk efisiensi, mempermudah pengelolaan, dan memotivasi kelompok belajar. Namun, jika hal tersebut sulit dilakukan, pamong dapat melakukan pengelompokan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada dalam kelompok belajar.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Dana Program Keaksaraan dasar diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (unit cost) sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per warga belajar dengan perincian sebagai berikut:

b. Tutor Pamong belajar idealnya adalah orang yang menguasai pembelajaran bahasa dan memiliki motivasi besar untuk memelekhurufkan para penyandang buta aksara. Idealnya, ia menguasai teknik dan inovasi pembelajaran orang dewasa. c.

Program Belajar Program keaksaraan dasar berupa pembelajaran materi mendengar, membaca, menulis, berbicara dan berhitung tingkat dasar dengan rata-rata durasi waktu belajar 114 jam pembelajaran @ 60 menit. Materi pembelajaran berupa berbagai lingkungan dan potensi masyarakat dapat dijadikan materi keaksaraan dasar. Materi pembelajaran dianjurkan berupa pengalaman yang bermanfaat langsung bagi peserta didik.

Komponen yang Dibiayai

Perincian

1

Alat tulis dan buku tulis utk 10 orang warga belajar

Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dll.

250.000

2

Pembelajaran fungsional/ tematik 10 orang warga belajar

Penyusunan/pengadaan/ pembelian bahan praktik fungsional/tematik, dll.

600.000

3

Identifikasi calon utk 10 orang warga belajar

Pendataan calon WB

100.000

4

Penyelenggaraan penilaian pembelajaran utk 10 orang warga belajar

Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA/STSB

100.000

5

Transport 1 orang tutor

Transport tutor selama program

6

Penyelenggaraan program

Transport penyelenggara, monitoring, evaluasi program, dan pelaporan

d. Sarana Belajar Sarana belajar disesuaikan dengan suasana, tempat, media, dan konteks pembelajaran orang dewasa. Sarana belajar disesuaikan dengan kemampuan pamong menyediakan sarana pembelajaran seperti tersedianya tempat, materi, media, dan cara evaluasi pembelajaran. Tempat pembelajaran keaksaraan sangat fleksibel, yang terpenting adalah dapat menyenangkan dan memotivasi peserta didik dalam meningkatkan keaksaraan dasar.

10


Harga Satuan (Rp)

No.

1.800.000 750.000

Total dana per kelompok (10 WB)

3.600.000

Biaya rata-rata per warga belajar

360.000


11

Kelompok belajar keaksaraan dasar minimal membelajarkan sebanyak 10 (sepuluh) warga belajar. Dari dana yang diterima untuk setiap kelompok, penyelenggara diwajibkan membayar tutor sebesar Rp 300.000,-/bulan selama 6 bulan (untuk program reguler). Jika akan dilakukan dengan metode Inova Kreatif 32 hari, maka penggunaan anggaran sebagai berikut. No.

Komponen yang Dibiayai

1

Transpor tutor selama 32 hari

600.000

2

Bantua alat tulis 20 orang warga belajar

630.000

3

Sarana kegiagatan belajar mengajar

120.000

4

Program bahan ajar tematik

300.000

5

Buku Modul 20 warga belajar

140.000

6

Juklak Juknis untuk penyelenggaraan 3 buku

7.

Administrasi belajar

8.

Transpor 20 warga belajar dan 1 orang tutor

21.000 226.000 2.016.000

Keterangan

A. Sasaran Penerima Program Penerima dana program ini adalah PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal sejenis/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Pusat/Lembaga Masyarakat lain yang memiliki legalitas.

B. Persyaratan Penerima Penerima dana program ini adalah Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, Perkumpulan, Perhimpunan, Perserikatan yang memiliki syarat-syarat berikut: 1. surat keterangan/ijin dari pejabat yang berwenang. 2. nomor rekening bank atas nama lembaga.

9.

Rekrutmen warga belajar

250.000

3. alamat dan struktur organisasi yang jelas.

10.

Evaluasi akhir 20 warga belajar

250.000

4. data calon warga belajar dan tutor yang sesuai.

11.

Pengadaan SUKMA

100.000

5. sarana dan prasarana untuk pembelajaran keaksaraan.

11.

foto (dokumentasi) warga belajar

147.000

12.

Monev dan pelaporan

200.000

Total dana per kelompok (20 WB)

12

Jumlah Dana (Rp)

Bab III Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana


5.000.000

6. rencana pembelajaran sesuai kompetensi keaksaraan. • Kriteria Warga Belajar Keaksaraan Warga belajar/peserta didik pendidikan keaksaraan dasar adalah penduduk melek aksara parsial dan cenderung buta aksara usia 15 tahun ke atas.


13

• Kriteria Keberhasilan Lembaga/Organisasi Penerima Dana a. Minimal 80% warga belajar penerima program keaksaraan dasar mampu membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan huruf dan angka dalam bahasa Indonesia sesuai dengan standar kompetensi keaksaraan (SKK). b. Warga belajar yang dinyatakan mampu mencapai SKK tersebut diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

C. Proses Pengajuan Usulan/Proposal Langkah-langkah pengajuan dana program keaksaraan dasar meliputi tahapan sebagai berikut: • Sosialisasi program • Pengajuan usulan/proposal dari lembaga • Penilaian dan penetapan lembaga • Verifikasi kesahihan lembaga • Usulan penetapan lembaga calon penerima program • Penetapan lembaga penerima program • Penandatanganan akad kerjasama • Pengajuan dan penyaluran/transfer dana • Lembaga/organisasi pengusul mengajukan proposal program keaksaraan dasar kepada Dinas Pendidikan Provinsi, P2PNFI dan BPPNFI dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan memberi salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Kecamatan, menggunakan format proposal yang tertuang pada BAB V dan lampiran buku Acuan ini.

14


D. Proses Penilaian Penilaian proposal program keaksaraan dasar berpedoman pada Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Keaksaraan Dasar Dekonsentrasi, P2PNFI dan BPPNFI tahun 2010. Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana program dekonsentrasi, P2PNFI dan BPPNFI dapat diatur tersendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi, P2PNFI dan BPPNFI dengan merujuk pada Acuan Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Program Pendidikan Masyarakat Tahun Anggaran 2010.

E. Proses Verifikasi Setiap lembaga calon penerima biaya akan diverifikasi dan divisitasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima dana. Atas pertimbangan Bendahara dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPK, lokasi dan calon lembaga penerima biaya yang akan diverifikasi dapat dibatasi sesuai dengan ketersediaan anggaran. Verifikasi dan visitasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati langsung lembaga calon penerima biaya

secara

• Klarifikasi dan konfirmasi melalui surat atau telepon kepada dinas pendidikan setempat

F. Waktu Pengajuan proposal, proposal dibuat rangkap 2 dan harus sudah selesai diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi, P2PNFI dan BPPNFI, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2010


15

Pelaksanaan program dapat dilakukan secara berkesinambungan minimal dua kali pertemuan tatap muka perminggu, setiap pertemuan dua jam (2 x 60 menit) selama 6 bulan.

G. Proses Penyaluran Dana 1. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani; 2. SPP diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kemendiknas melalui Biro Keuangan;

3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerima dana program tahun 2010. 4. Setiap lembaga penerima bantuan maksimal menerima dua jenis dana program dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat. 5. Bagi rumah pintar yang mangajukan dana program pendidikan masyarakat harus mennyertakan rekomendasi dari pimpinan pembina langsung.

3. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); 4. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; 5. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 6. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana program ke rekening lembaga penerima.

H. Catatan Khusus 1. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana Bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 renstra Kementerian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima bantuan.

16



17

Bab IV Pemantauan Dan Pelaporan

C. Pelaporan (keuangan, teknis, foto-foto dan dokumentasi lainnya) Lembaga penerima biaya wajib membuat dan menyampaikan laporan sebagai bukti pertanggungjawaban biaya yang telah diterima. Laporan bertujuan untuk: 1. Mengetahui bahwa biaya diterima oleh lembaga; 2. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan, dan keberhasilan program yang dilaksanakan; 3. Memenuhi persyaratan administratif sebagai akuntabilitas lembaga/organisasi penyelenggara.

A. Pemantauan Untuk memastikan kelancaran penyaluran dan ketepatan pengelolaan biaya sesuai dengan ketentuan program, maka terhadap lembaga penerima biaya dilakukan pemantauan. Pemantauan diarahkan baik pada aspek-aspek teknis penyelenggaraan program pembelajaran maupun aspek pengelolaan keuangan. Pemantauan dilakukan oleh petugas dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan di daerah dan instansi terkait.

B. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan pembelajaran dilaksanakan oleh penyelenggara dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan hasil pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan Keluarga (SKK). Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan warga belajar dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mengetahui pencapaian kompetensi warga belajar. Evaluasi pembelajaran merujuk pada acuan penilaian pendidikan keaksaraan.

18


bentuk

Pelaporan kegiatan, berisi laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat 2 minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat: 1. Proses dan hasil pembelajaran keaksaraan; 2. Rencana kegiatan pasca program; dan 3. Lampiran-lampiran yang memuat: a. Pemanfaatan biaya beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Fotokopi Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi yang telah lulus penilaian kemampuan keaksaraan dasar; dan c. Dokumen pendukung lainnya, seperti foto-foto kegiatan dan dokumen lain yang berkaitan. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ P2PNFI/ BPPNFI dengan memberikan salinan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.


19

B. DATA CALON WARGA BELAJAR DAN TUTOR

Bab V

Format Proposal

1. Data Calon Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan (daftar identitas lengkap WB dilampirkan): No

Jenis kelamin

1

Laki-laki

2

Perempuan

Jumlah

Jumlah

A. PROFIL LEMBAGA

2. Data Calon Tutor Pendidikan Keaksaraan (daftar identitas lengkap tutor dilampirkan):

1. Nama Lembaga

: ...........................................

2. Alamat Lengkap

: ...........................................

No

Jenis kelamin

3. No. Telp./HP

: ...........................................

1

Laki-laki

4. Nama Ketua

: ...........................................

2

Perempuan

5. Alamat Lengkap

: ...........................................

6. No. Telp./HP

: ...........................................

7. Akta Notaris/Izin Pendirian

: ...........................................

8. Nama Bank

: ...........................................

9. No. Rek. Bank Lembaga

: ...........................................

10. NPWP

: ...........................................

11. Program pendidikan / pelatihan / keterampilan yang dilaksanakan saat ini: 1) .............................................................

Jumlah

C. URAIAN PROGRAM YANG DIUSULKAN NO.

URAIAN PROGRAM Jenis Kegiatan/ Bantuan

Program Keaksaraan Dasar

2.

Tujuan

.................................................................. ..................................................................

3.

Sasaran/peserta

.................................................................. ..................................................................

4.

Hasil yang diharapkan

.................................................................. ..................................................................

4) dst .............................................................

20


PENJELASAN *)

1.

2) ............................................................. 3) .............................................................

Jumlah


21

Langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan

.................................................................. ..................................................................

6.

Kegiatan pembelajaran dan jadwal

.................................................................. ..................................................................

7.

Fasilitas/sarana kegiatan

8.

9.

5.

*)

3

Identifikasi calon warga belajar

4

Penyelenggaraan penilaian pembelajaran: a. .... b. .... c. dst.

.................................................................. ..................................................................

5

Program transport tutor

Mitra kerja

.................................................................. ..................................................................

6

Program Penyelenggara program:

Kelengkapan administrasi

Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya.

Jumlah

Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti di atas Jumlah keseluruhan yang diajukan : Rp ...........................

D. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Jumlah yang disetujui Terbilang

No.

1

2

22

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) =

(1)

(2)

(3)

(2)x(3)

Pembelian alat tulis dan buku tulis warga belajar: a. .... b. .... c. dst.

: Rp ...........................

: ......................................................................... .........................................................................

CATATAN PENILAIAN:

Pembelajaran fungsional/tematik: a. Pengadaan bahan ajar b. .... c. dst.



23

E. LAMPIRAN

4.

Hal-hal yang harus dilampirkan oleh lembaga pengusul meliputi: 1. Surat pernyataan lembaga/organisasi penerima program (sesuai dengan contoh) 2. Salinan/fotokopi akta notaris/surat izin operasional atau pendirian lembaga/organisasi

Nomor dan tanggal keterangan/izin pendirian/legalitas lembaga

No. .......................... tanggal .......................... bulan .......................... tahun ..........................

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

3. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga/ organisasi

Keadaan

4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi

No.

5. Daftar calon warga belajar (sesuai dengan format) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

1.

Papan nama lembaga/organisasi

2.

Struktur organisasi

3.

Rincian tugas pengelola/ penyelenggara

4.

Nomor rekening bank atas nama lembaga (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan)

5.

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga

6.

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

6. Daftar calon tutor pendidikan keaksaraan (sesuai dengan format)

F. Format Verifikasi Verifikasi lembaga/organisasi pengusul proposal program keaksaraan dasar menggunakan format berikut. 1. IDENTITAS LEMBAGA/ORGANISASI 1.

Nama Lembaga

2.

Nama Ketua Lembaga

3.

Alamat Lembaga

Jenis Administrasi

Ada

Tidak ada

Keterangan

3. SARANA DAN PRASARANA

24

Jalan: RT/RW : Kecamatan: Kab/Kota: Provinsi : Telepon/Faks.: HP :


Desa/Kelurahan:

Kode Pos: E-mail :

No. 1

Jenis Sarana Luas Gedung Lembaga/ Organisasi

Keadaan

Keterangan

Luas Tanah : .......................... m² Luas Bangunan : .......................... m²


25

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

3

5. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Gedung Perkantoran Rumah Ruko ..........................

Status Bangunan / Gedung Lembaga

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ..........................

Sarana belajar

Meja & kursi belajar .......................... set Papan tulis .......................... set Lemari/rak buku .......................... unit Mesin tik .......................... unit Komputer .......................... unit Bahan ajar ......................... jenis Bahan Bacaan ........................ judul

Jumlah

No.

Unsur

1.

Pengelola/Penyelenggara

2.

Tutor/Nara Sumber Teknis

Lk

Pr

Keterangan

6. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 4

Kondisi :

Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.

Jenis Program Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Biaya

Lokasi Sasaran

Keterangan: 4. WARGA BELAJAR No.

Program/Kegiatan

Kelengkapan dokumen lain yang diperlukan dilampirkan. Lk

Prp

................................... 2010

Jumlah

Mengetahui :

26


Pengurus Lembaga/Organisasi,

Petugas Verifikasi,

( .................................. )

( .................................. )

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)


27

Lampiran Bab VI Penutup

Lampiran 1: Contoh Cover Proposal

JUDUL PROPOSAL PROGRAM KEAKSARAAN DASAR (DEKONSENTRASI, P2PNFI dan BPPNFI) Acuan ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat.

Diajukan kepada

Apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas dan oleh karenanya diperlukan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, telepon (021) 5725575, faksimili (021) 5725039.

Oleh: Nama Lembaga : ............................................. Alamat

: .............................................

No. Telp./HP/Faks. : ..........................................

28



29

Lampiran 2: Contoh Surat Rekomendasi

Lampiran 3: Contoh Surat Pernyataan Lembaga Pengusul

SURAT REKOMENDASI

SURAT PERNYATAAN LEMBAGA/ORGANISASI PENGUSUL PROGRAM KEAKSARAN DASAR

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota .................................... menerangkan bahwa: Nama Lembaga/Organisasi : .................................................................... Nama Ketua

: ....................................................................

Alamat

: ....................................................................

No. Telp./HP/Faks.

: ....................................................................

Yang bertandatangan di bawah ini kami pengusul Dana Bantuan Keaksaraan Dasar tahun 2010, Nama

: ....................................................................

Jabatan

: ....................................................................

Alamat Lembaga

: ....................................................................

Telp./HP

: ....................................................................

adalah lembaga yang berbadan hukum atau lembaga nirlaba yang diakui berdasarkan Undang-undang dan mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan berhak mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/P2PNFI/BPPNFI (pilih salah satu) .............................. ..... untuk memperoleh dana Bantuan Biaya Operasional Keaksaraan (bantuan keaksaraan dasar) Tahun 2010.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah program selesai dilaksanakan.

1. menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama;

3. berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. .............., ................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan................ Kabupaten/Kota ...........................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………. 2010 Yang Membuat Pernyataan Ketua Lembaga

Tanda Tangan, Stempel ( ............................................. )

Materai Rp. 6.000

( ............................................. )

30



31

Lampiran 4: Format Daftar Calon Warga Belajar

Lampiran 5: Format Daftar Calon Tutor

DAFTAR CALON WARGA BELAJAR

DAFTAR CALON TUTOR



NAMA LEMBAGA :..............................................................

NAMA LEMBAGA : ..............................................................

LOKASI : ..............................................................

LOKASI

TAHUN 2010

No.

Nama Warga Belajar

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

1. 2. 3. 4. dst.

: .............................................................. TAHUN 2010

Tanggal Lahir Tgl

Bln

Pekerjaan

No.

Thn

Nama Tutor

Jenis Tempat Kelamin Lahir

Tanggal Lahir Tgl

Bln Thn

Ijazah Tahun Terakhir Lulus

Ket.

1. 2. 3. 4. 5. dst.

32



33

Lampiran 6: Format Laporan LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEAKSARAAN DASAR DEKONSENTRASI, P2PNFI dan BPPNFI A. LEMBAGA 1. 2. 3. 4.

Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Ketua No. Telepon/HP

: ............................................................................... : ............................................................................... : ............................................................................... : ...............................................................................

10.

Lampiran-lampiran:

a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. b. Fotokopi SUKMA/surat keterangan telah mengikuti program keaksaraan dasar dari dinas pendidikan setempat. c. Dokumen pendukung lainnya.

B. URAIAN KEGIATAN No.

34

Kegiatan

Penjelasan

1.

Jenis/kegiatan

........................................................

2.

Tujuan dan sasaran/peserta

........................................................

3.

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

........................................................ ........................................................

4.

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

........................................................ ........................................................

5.

Materi pembelajaran

........................................................

6.

Metode pembelajaran

........................................................

7.

Pencapaian dan indikator kunci sukses

........................................................ ........................................................

8.

Mitra kerja

........................................................

9.

Rencana kegiatan pasca program

........................................................ ........................................................



35

CATATAN:

36


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Recommend Documents