Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp.: (021) 5725575 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : http://www.dikmas.net

KATA SAMBUTAN

P

rakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

ii

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA

iii

Kata Pengantar Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional.

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup

iv



v

perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Balai Belajar Bersama, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN .............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..........................................................................

v

DAFTAR ISI ....................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang ............................................................ B. Dasar Hukum .............................................................. C. Tujuan Acuan ..............................................................

1 2 3 4

BAB II

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA .................. A. Pengertian ................................................................... B. Sasaran Program ........................................................ C. Tujuan Bantuan ......................................................... D. Hasil Yang Diharapkan ............................................... E. Deskripsi Kegiatan ...................................................... 1. Indikator Keberhasilan ............................................ 2. Pembelajaran ........................................................... 3. Komponen Pendukung ........................................... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ....................

5 5 5 6 6 7 7 7 7 8

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pendidikan Masyarakat

Ph.D Ella Yulaelawati, MA., Ph. NIP. 19580409 198402 2 001

vi


BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... 9 A. Sasaran Penerima Program ........................................ 9 B. Persyaratan Penerima ................................................. 9 C. Mekanisme Pengajuan ............................................... 9 D. Proses Penilaian .......................................................... 10 E. Proses Verifikasi .......................................................... 10 F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan........... 10


vii

G. Mekanisme Penyaluran Dana .................................... 10 H. Catatan Khusus ........................................................... 11 BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ...................................... A. Pemantauan ................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ....................................................... C. Pelaporan ....................................................................

12 12 12 13

BAB V

15 15 15 16 17 19 19

BAB VI

FORMAT PROPOSAL .......................................................... A. Profil Lembaga ............................................................ B. Data Sasaran Program ................................................ C. Uraian Program yang Diusulkan ................................ D. Rencana Anggaran Belanja ........................................ E. Format Verifikasi ........................................................ F. Lampiran Kelengkapan Administrasi .........................

PENUTUP ........................................................................... 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... 1. Format Cover Proposal ................................................ 2. Format Surat Rekomendasi ........................................ 3. Format Pernyataan Pokja ............................................ 4. Format Daftar Focal Point/SDM Pokja PUG................ 5. Format Pelaporan Awal .............................................. 6. Format Pelaporan Akhir .............................................. 7. Formulir Pendaftaran ..................................................

viii


21 21 22 23 24 25 26 27

Bab I Pendahuluan

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) Memahami masalah, ii) Menilai tujuan hidupnya,iii) Membentuk strategi, iii) Mengelola sumber daya, iv)Bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.


1

Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementrrian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • • • • • • • • • •

Swamanajemen Lingkungan sepanjang hayat Menghargai norma, nilai dan budaya Program berbasis kebutuhan Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program Pemberdayan sebagai ciri utama Berakar pada nilai-nilai sosial Berbasis pengalaman Partisipatif dan demokratis Berbasis kecakapan hidup

A. Latar Belakang Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

2


Kementerian Pendidikan Nasional merintis pelaksanaaan pengintegrasian gender dalam pembangunan bidang pendidikan sejak tahun 2002. Tahun 2003-2004 penyelenggaraan pengarusutamaan gender terbatas pada empat provinsi, selanjutnya lebih diperluas menjadi 25 provinsi pada tahun 2005, pada tahun 2007 menjadi 32 provinsi dan tahun 2009 menjadi 33 provinsi. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara bertahap dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan. Memasuki tahun anggaran 2008 dilakukan pilot model PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota. Untuk memperluas penyelenggaraan PUG Bidang pendidikan di kabupaten/kota pada tahun 2009 dilakukan rintisan penyelenggaraan PUG di 6 kabupaten/kota melalui kelompok kerja PUG yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Dinas Pendidikan kabupaten/kota sebagai pengambil kebijakan di tingkat implementasi terutama sampai tingkat pendidikan menengah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengintegrasikan gender dalam program pembangunan pendidikan. Acuan ini disusun untuk memberikan panduan bagi kelompok kerja (pokja) PUG Bidang Pendidikan kabupaten/kota dalam mengajukan program untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;


3

5. Instruksi Presiden Nomor Pengarusutamaan Gender;

9

Tahun

2000

tentang

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan; dan 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.

C. Tujuan Acuan Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan arahan bagi: 1. Pokja PUG kabupaten/kota dalam menyusun dan mengajukan proposal penyelenggaraan PUG bidang pendidikan; 2. Tim penilai dalam mempertimbangkan dan menentukan kelayakan proposal; 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam mengelola program PUG bidang pendidikan.

Bab II

Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota

A. Pengertian Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di kabupaten/ kota adalah upaya peningkatakan kapasitas pemangku kepentingan di kabupaten kota dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sehingga aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian pendidikan. Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di kabupaten/kota merupakan upaya dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan melalui penguatan kelembagaan kelompok kerja (pokja) PUG bidang pendidikan kabupaten/kota.

B. Sasaran Program 1. Para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, yaitu bupati/ walikota, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan para pejabat terkait pembangunan pendidikan di pemerintah daerah kabupaten/kota; 2. Para perencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan satuan pendidikan; 3. Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 4. Peserta didik pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan;

4



5

5. Penulis bahan ajar dan penerbit buku-buku pelajaran pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan; 6. Keluarga peserta didik dan masyarakat.

C. Tujuan Program 1. Meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan dalam memahami PUG bidang pendidikan; 2. Memberikan penguatan pelaksanaan program PUG bidang Pendidikan di kabupaten/kota; 3. Memfasilitasi penyelenggara (pokja PUG) untuk menyediakan daya dukung pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota; 4. Mengimplementasikan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantaun dan evaluasi program-program pendidikan di kabupaten/kota.

D. Hasil yang Diharapkan

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan a. Kegiatan terlaksana sesuai rencana program daerah yang diusulkan minimal 80% ; b. Adanya dukungan dari pemangku kepentingan di kabupaten/kota; c. Sekurang-kurangnya memiliki satu implementasi model PUG Bidang Pendidikan yang diunggulkan di salah satu kecamatan terpilih.

2. Proses Kegiatan PUG/Pembelajaran a. Sosialisasi, advoksi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Meningkatnya pemahaman para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan kabupaten/kota (DPRD Kab/Kota, Bapeda, Dewan Pendidikan, BPS dan Biro Pemberdayaan Perempuan);

b. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisis GAP, penyusunan Gender Budget Statement/GBS dan TOR responsive gender.

2. Adaya dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan program PUG bidang pendidikan terutama dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran (APBD);

c. Pengembangan model PUG pada 1 (satu) kecamatan terpilih (termasuk impelemtasi satuan pendidikan formal dan nonformal)

3. Terselenggaranya pertemuan rutin pokja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program PUG di kabupaten/kota;

d. Pertemuan rutin pokja

4. Terlaksananya implementasi PUG bidang pendidikan di salah satu kecamatan terpilih;

6

5. Terimplementasikannya gender pada satuan pendidikan formal (SD, SMP, SMA/K), nonformal (SKB, PKBM) terutama dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) responsif gender.


e. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan

3. Komponen Pendukung a. Stakeholders Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan kabupaten/kota;


7

b. Focal Point PUG bidang pendidikan kabupaten/kota c. Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G)

Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Dana

d. Data terpilah e. Dana APBD kabupaten/kota.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Dana bantuan Penyelenggaraan PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota diberikan kepada enam kabupaten/kota terpilih masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut: No 1

2

Sosialisasi, advoksi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisis GAP, penyusunan Gender Budget Statement/ GBS dan TOR responsive gender.

Rincian Anggaran

20%

50%

4

Pertemuan rutin pokja

5%

5

Monitoring dan evaluasi

3%

6

Pelaporan

2%


A. Sasaran Penerima Program Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan di Kabupaten/Kota.

B. Persyaratan Penerima 20%

Implementasi PUG minimal pada 1 (satu) Kecamatan terpilih (termasuk pembentukan pokja, impelemtasi satuan pendidikan formal dan nonformal di satu kecamatan tersebut, mulai dari pra sekolah sampai pendidikan menengah formal dan nonformal)

3

8

Kegiatan

Bab III

1. Kelompok Kerja (pokja) PUG Bidang Pendidikan kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK) bupati/ walikota/kepala dinas pendidikan; 2. Mempunyai sekretariat dan alamat tetap; 3. Mempunyai rekening atas nama lembaga; 4. Mempunyai program yang sudah dan/atau sedang berjalan;

C. Mekanisme Pengajuan Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota mengajukan proposal PUG bidang pendidikan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dilengkapi dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Salinan proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Proposal dibuat dengan mengacu format proposal yang tercantum pada Bab V acuan ini.


9

Proposal ditujukan kepada: Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

D. Proses Penilaian Penilaian proposal dilakukan mengacu kepada Acuan Penilaian Proposal Program Pendidikan Masyarakat tahun 2010.

E. Proses Verifikasi Proses verifikasi dilakukan dengan cara mengundang Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota untuk melakukan reviu 9kaji ulang) rencana program PUG bidang pendidikan yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan program.

F. Waktu Pengajuan dan Pelaksanan Kegiatan Proposal harus sudah diterima oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010. Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 2010.

G. Mekanisme Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 1. Sosialisasi program/dana bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi atau visitasi lembaga 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan

10


7. Penetapan lembaga penerima bantuan 8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer).

H. Catatan Khusus 1. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan Misi ke-4 Renstra Kementrian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Instansi Terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima bantuan. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelakanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan dana program pendidikan masyarakat tahun 2010. 4. Setiap lembaga penerima bantuan maksimal menerima dua jenis dana program dengan sasaran yang berbeda pada Direktorat Pendidikan Masyarakat. 5. Untuk biaya pendampingan PKBM, lembaga calon penerima dana bantuan harus menyertakan rekomendasi pimpinan pembina langsung. 6. Bagi rumah pintar yang mengajukan dana program pendidikan masyarakat, harus menyertakan rekomendasi dari pimpinan pembina langsung.


11

Bab IV Pemantauan Dan Pelaporan

c. memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan PUG bidang pendidikan kepada penanggungjawab program PUG bidang pendidikan.

2. Lingkup/sasaran evaluasi:

A. Pemantauan 1. Pemantauan dilaksanakan oleh internal pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota dan atau Direktorat Pendidikan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas program. 2. Tim Pemantau mengembangkan instrumen pemantauan dengan mengacu pada rencana PUG bidang pendidikan kabupaten/kota; 3. Pemantauan internal dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan PUG bidang pendidikan, sedangkan pemantauan eksternal dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 4. Hasil pemantauan disampaikan kepada pengambil kebijakan untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Evaluasi Kegiatan 1. Evaluasi dilaksanakan untuk:

12

a. aspek perencanaan, dengan indikator masukan yang mencakup antara lain; program kegiatan yang disusun berdasarkan atas hasil analisis gender, yang tercermin dalam pemilihan sasaran, program, perencanaan, alokasi dana, sarana dan prasarana. b. aspek pelaksanaan mengacu pada perencanaan yang telah dituangkan pada butir diatas, yaitu pengelolaan kegiatan (kesesuaian sasaran, waktu, materi, penggunaan dana, sarana prasarana, dan pendekatan yang dilakukan). c. aspek yang mendukung pelaksanaan yaitu komitmen, kebijakan, tata kerja, struktur kelembagaan dan jejaring. d. aspek manfaat dilihat dari terintegrasinya PUG dalam perencanaan program bidang pendidikan. e. indikator ketercapaian program PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota.

C. Pelaporan Pokja PUG kabupaten/kota penerima dana bantuan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima.

1. Tujuan Pelaporan

a. mendapatkan informasi tentang kondisi dan perkembangan pelaksanaan PUG bidang pendidikan.

a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh Pokja PUG provinsi;

b. mendapat informasi tentang tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah pelaksanaan PUG bidang pendidikan.

b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan, dan keberhasilan program yang dilaksanakan;


c. Memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan PUG.


13

2. Tahapan dan isi Laporan

Bab V

Laporan awal, berisi lembaran bukti penerimaan pencairan bantuan dan rencana kerja kegiatan, disampaikan selambatlambatnya dua minggu setelah dana bantuan diterima. (lampiran.5) Laporan akhir, berisi laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta rencana tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal: a. Proses dan hasil pelaksanaan program PUG bidang pendidikan oleh Pokja; b. Rencana kegiatan pasca program; c. Lampiran-lampiran yang memuat: 1) Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti/kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Dokumen pendukung lainnya. Laporan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi yang bersangkutan.

Format Proposal

A. Profil Lembaga 1. Nama Pokja

: ...................................................

2. Alamat Lengkap

: ...................................................

3. No. Telp/HP

: ...................................................

4. Nama Ketua Pokja

: ...................................................

5. Nama Bank

: ...................................................

6. No. Rek. Lembaga

: ...................................................

7. Atas Nama

: ...................................................

8. NPWP

: ...................................................

9. Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk dijadikan pengembangan Model PUG: a. .............................................................................. b. .............................................................................. c. .............................................................................. d. ..............................................................................

B. Data Sasaran Program Data calon sasaran untuk PUG bidang pendidikan di kabupaten/ kota, mencakup : 1. Para pengambil kebijakan bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota yaitu bupati/walikota, DPRD Komisi

14



15

Pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait seperti Bappeda, BPS, Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan, Dewan Pendidikan dan sebagainya;

D. Rencana Anggaran Belanja No

2. Para perencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten/ kota; 3. Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; 4. Peserta didik pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan;

URAIAN PROGRAM

1.

Jenis kegiatan

2.

Tujuan dan sasaran

3.

Lokasi/tempat penyelenggaraan program

4.

Hasil yang diharapkan

5.

Langkah-langkah pelaksanaan

6. 7.

Mitra Kerja Kelengkapan Administrasi**)

Semua fotokopi kelengkapan administrasi dilampirkan.

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti di atas. **) Periksa huruf D, lampiran kelengkapan administrasi.

16


Jumlah (Rp)

(1)

(2)

(3)

(2)x(3)

2.

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisis GAP, penyusunan Gender Budget Statement/GBS dan TOR responsive gender.

3.

Implementasi PUG minimal pada 1 (satu) Kecamatan terpilih (termasuk pembentukan pokja, impelemtasi satuan pendidikan formal dan nonformal di satu kecamatan tersebut, mulai dari pra sekolah sampai pendidikan menengah formal dan nonformal)

4.

Pertemuan rutin pokja

5.

Monitoring dan evaluasi

6.

Pelaporan

PENJELASAN *)

1 Persiapan ……………… 2. Pelaksanaan..…………. 3. Evaluasi……………….

Harga Satuan (Rp)

1.

6. Keluarga peserta didik dan masyarakat.

NO.

Volume

Sosialisasi, advoksi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Penulis bahan ajar dan penerbit buku-buku pelajaran pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan;

C. Uraian Program yang Diusulkan

Kegiatan

Jumlah


17

CATATAN PENILAIAN

E. Format Verifikasi No.

Kegiatan yang diusulkan

Kesesuaian dengan masalah/kondisi yang dihadapi

Saran Perbaikan

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. dst. Tim Verifikasi, ( ......................... )

F. Lampiran Kelengkapan Administrasi 1. SK kelompok kerja (pokja) PUG Bidang Pendidikan kabupaten/kota 2. Surat pernyataan pokja (sesuai dengan format pada lampiran 3) 3. Fotocopy nomor rekening atas nama lembaga 4. Daftar Focal Point/ SDM Pokja PUG (sesuai dengan format lampiran 4).

18



19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab VI Penutup

Acuan ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas dan oleh karenanya diperlukan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725575, faksimili (021) 5725039.

Lampiran 1 : Format Cover Proposal

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA …… Tahun Anggaran 2010 PROPOSAL

Diajukan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Gd. E Lt 6 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Pokja Alamat No. Tlp./Hp./Fax

20


Oleh : : ....................................... : ....................................... : .......................................


21

Lampiran 2 : Format Surat Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SETEMPAT Rekomendasi Nomor: ........... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa, setelah mempelajari secara cermat Proposal yang diajukan oleh: Nama Lembaga

: ............................................

Alamat

: ............................................

No. Tlp./Hp./Fax

: ............................................

menyetujui dan mendukung untuk pengajuan Proposal Dana Bantuan Penyelenggaraan Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010, kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ................................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan........ Kabupaten/Kota ..............................*)

Lampiran 3 : Format Pernyataan Pokja

SURAT PERNYATAAN*) Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................... Jabatan : Ketua Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Alamat Pokja : ................................................................... Telp./HP : ................................................................... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama; 2. menyerahkan laporan: a. laporan awal, paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. laporan akhir, paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan, 3. sanggup dan bersedia berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………….................…, 2010 Yang Membuat Pernyataan Ketua,

Tanda Tangan, Stempel (Nama Terang) NIP: ............................ Catatan. *) disesuaikan

22


Materai Rp. 6000 (Nama Terang) NIP: ............................. Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani setelah proposal disetujui.


23

Lampiran 4 : Format Daftar Focal Point/SDM Pokja PUG

Lampiran 5 : Format Pelaporan Awal LAPORAN AWAL

NAMA POKJA: ........................................................

A. LEMBAGA/POKJA KABUPATEN/KOTA .......

TAHUN 2010

No

Nama

L/P

Unit Kerja/ Instansi

1. 2. 3. 4.

Jumlah Pelatihan/Sosialisasi PUG yang Pernah Diikuti

1.

B.

2.

Pokja Alamat Lengkap Ketua No. Telp./HP

: ..................................................... : ..................................................... : ..................................................... : .....................................................

LAPORAN PERTAMA 1. Dana untuk penyelenggaraan program PUG bidang pendidikan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Kemendiknas telah diterima pada: a. Tanggal : .................................... b. Dengan jumlah (Rp) : .................................... c. Melalui Bank/ No. Rekening : .................................... 2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokja PUG Kabupaten/Kota akan segera dimulai dengan jadwal perencanaan sebagai berikut: ..............

3. 4. 5. 6. dst

........................, 2010 Ketua Pokja ............................,2010 (Nama Terang)

Ketua Pokja

NIP: (Nama Terang) NIP: .........................

24



25

Lampiran 6 : Format Pelaporan Akhir

Lampiran 7 : Formulir Pendaftaran FORMULIR PENDAFTARAN

LAPORAN AKHIR KEGIATAN A.

POKJA KABUPATEN/KOTA ..... 1. Nama Lembaga : ..................................................... 2. Alamat Lengkap : ..................................................... 3. Nama Ketua : ..................................................... 4. No. Telp./HP : ..................................................... B. URAIAN KEGIATAN No

Kegiatan

1.

Jenis/ Kegiatan

2.

6.

Tujuan dan sasaran /peserta Lokasi/tempat penyeleggaraan program Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan Indikator dan pencapaiaan keberhasilan Mitra Kerja bila ada

7.

Rencana kegiatan pasca-program

3 4. 5.

8.

Lampiran-lampiran:

Penjelasan

: ......................................

2. No. Registrasi/Pendaftaran : ...................................... 3. Judul Proposal

: ......................................

4. Tanggal Pengiriman

: ......................................

5. Tanggal Penerimaan

: ......................................

6. Jenis Bantuan/Blockgrant

: ......................................

7. Nama Lembaga

: ......................................

8. Alamat

: ......................................

9. Penanggung jawab

: ......................................

10. Nama Bank & No. Rekening : ...................................... Atas nama 11. Rekomendasi

: ...................................... : ......................................

Pengusul, a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Dokumen pendukung lainnya. ............................,2010 Ketua Pokja (Nama Terang) NIP: .........................

26

1. No. Urut


(....................................)

Penerima,

(.................................)

Catatan Pengisian Formulir: •

1 s.d. 6 diisi oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat

•

7 s.d. 11 diisi oleh lembaga pengusul

•

Formulir ini diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat rangkap dua dan terlepas dari proposal.


27

CATATAN:

28


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp.: (021) Fax. : (021)

Recommend Documents